II. PANCASILA DASAR NEGARA

DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Sidang Pertama BPUPKI(29 Mei – 1 Juni 1945)

BPUPKI (Dokuritzu Zumby Co Sakai) dibentuk Jepang tanggal 29 April 1945

Anggota 60 orang, Ketua Dr. Radjiman Wedyoningrat

BPUPKI dilantik Letjen Kumakichi Harada, 28 Mei 1945

Sidang pertama 29 Mei 1945, dengan materi pokok calon dasar negara

Ketua BPUPKIDr. Radjiman Wedyodiningrat

Mengajukan pertanyaan

Muhammad Yamin29 Mei 1945

Peri kebangsaanPeri KemanusiaanPeri KetuhananPeri KerakyatanKesejahteraan Rakyat

Ki Bagus Hadikusumo

Negara berdasarkan Islam Hukum Negara berdasarkan Syari’at

Islam Syari’at Islam Berdasarkan Al-Quran dan

Sunnah Rasul Muhammad Saw Islam akan melindungi semua bangsa

Indonesia

Supomo31 Mei 1945

Negara yang hendak didirikan adalah negara persatuan nasional

Warga negara tunduk dan patuh pada Tuhan Dibentuk badan permusyawaratan yang

mewakili rakyat Ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan Indonesia bergabung dalam Keluarga Asia

Timur Raya

Ir. Soekarno 1 Juni 1945

Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan Mufakat atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Ketuhanan yang Berkebudayaan

Diberi nama: PANCASILA

•TRISILA. Sosio-Nasionalisme. Sosio-Demokrasi. Ketuhanan Yang Maha Esa

EKASILA : Gotongroyong

Ir. Soekarno menawarkan juga prinsip:

Rumusan PANCASILAdalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya

Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Peristiwa-peristiwa menjelangKemerdekaan

6 Agustus 1945, Hiroshima di bom sekutu 7 Agustus 1945, Jepang mengluarkan maklumat

yang berisi:

• Dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia (PPKI)

• PPKI akan dilantik tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945

• Kemerdekaan Indonesia direncanakan tanggal 24 Agustus 1945

9 Agustus 1945 Nagasaki di Bom oleh Sekutu

14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat (unconditional surrender)

Bekas jajahan Jepang menjadi wilayah perwalian sekutu

17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan KEMERDEKAAN

PROKLAMASI

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945Atas Nama Bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta

NASKAH PROKLAMASI OTENTIK

18 Agustus 1945PPKI bersidang dan memutuskan:

Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari; Pembukaan (di dalamnya ada rumusan Pancasila) sebelumnya bernama Piagam Jakarta dan Batang tubuh (pasal-pasal)

Mengangkat Soekarno dan Hatta, sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Membentuk KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat, Parlemen sementara), dilantik 29 Agustus 1945, Ketua: Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan PANCASILA(yang syah dan benar)

Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Rumusan PANCASILAdalam Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)

Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Peri Kebangsaan Kerakyatan Keadilan Sosial

Rumusan Pancasila dalam UUDS 1950

(17 Agustus 1950 – 5 juli 1959)

Ketuhanan Yang Maha Esa Peri Kemanusiaan Peri Kebangsaan Kerakyatan Keadilan Sosial

(sama dengan Konstitusi RIS)

Berdasarkan UUDS 1950,tahun 1955 diadakan PEMILU

Diikuti oleh 100 Partai Politik Kelompok empat besar peraih suara

terbanyak:• Partai Nasional Indonesia (PNI)

• Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

• Partai Nahdatul Ulama (PNU)

• Partai Komunis Indonesia (PKI)

Lembaga Perwakilan Berdasarkan UUDS 1950

Konstituante

Bertugas membuat Konstitusi/UUD definitif pengganti UUDS 1950

DPR

Parlemen sebagai mitra pemerintah membuat undang-undang

Hasil Kerja Konstituante

Pembuatan UUD dengan pasal-pasalnya berjalan baik, banyak pasal yang telah dihasilkan

Sidang-sidang menjadi berlarut-larut ketika membicarakan Dasar Negara, pilihan antara Islam dan Pancasila.

Voting tidak menghasilkan keputusan, karena suara 2/3 tidak tercapai

Sidang menjadi deadlock, anggota konstituante banyak yang mogok menghadiri sidang.

Konstituante yang “deadlock”, memaksa Presiden Soekarno

mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959

Isi Dekrit:

Pembubaran Konstituante UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali, UUDS

1950 dinyatakan tidak berlaku. Pembentukan lembaga MPRS dan DPAS

Latar Belakang Dekrit

Meruncingnya perbedaan ideologi dalam tubuh konstituante, dialog buntu sebagian anggota mogok bersidang.

Presiden menganggap Konstituante “gagal” melaksanakan tugas membuat UUD/konstitusi definitif

Suasana “deadlock” dapat mengakibatkan perpecahan bangsa.

Dasar Hukum Dekrit

Landasan teoritis Dekrit 5 Juli 1959 adalah Hukum Darurat Negara (Staatnoodrecht).

Legitimasi Dekrit ialah persetujuan DPR secara aklamasi tanggal 29 Juli 1959.

Dukungan Angkatan Darat

Konsekuensi setelah Dekrit

Penulisan sila-sila Pancasila harusnya sesuai dengan rumusan dalam Pembukaan UUD 1945. Kenyataannya Rumusan Pancasila setelah Dekrit mengacu pada Konstitusi RIS dan UUDS 1950):• Ketuhanan Yang Maha Esa• Peri Kemanusiaan• Peri Kebangsaan• Kerakyatan (Kedaulatan Rakyat)• Keadilan Sosial

Penyelenggaraan Negara harusnya berdasarkan dan sesuai dengan UUD 1945

Penyelewengan Konstitusional

MPRS mengangkat Soekarno Presiden seumur hidup (bertentangan dengan pasal 7 UUD 1945, Presiden memangku jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali)

Pimpinan Lembaga Tinggi (Ketua MPRS, DPR, DPA diangkat menjadi Menteri), pada hal kedudukannya lebih tinggi atau sejajar dengan Presiden.

Presiden membubarkan DPR (bertentangan UUD 1945)

PERISTIWA G30S/PKI 1965

Akibat dari kekuasaan Presiden Soekarno yang absolut terjadi:

Intrik politik dan perebutan pengaruh terhadap Bung Karno, PKI mendekati, sedangkan kelompok Islam dan Angkatan Darat menjauhi)

Perseteruan antara Angkatan Darat dan PKI berujung pada penculikan Perwira Angkatan Darat, peristiwa 30 Sept. 1965.

Peristiwa G30S gagal, muncul gelombang demonstrasi

dipelopori KAMI dan KAPPI

Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura)Bubarkan PKIBersihkan Kabinet dari unsur PKITurunkan Harga

SUPERSEMAR

Surat perintah Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto (Pongkostrad) agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan

Dibuat di Istana Bogor, dijemput oleh: Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M.Yusuf

Era Orde Baru(Kekuasaan Presiden Soeharto)

Supersemar dikukuhkan menjadi TAP No. IX/MPRS/ 1966, Letjen Soeharto sebagai pengembannya, tanggal 21 Juni 1966

5 Juli 1966, MPRS mengeluar-kan TAP. No. XVIII/MPRS/1966 yang mencabut TAP No. III/MPRS/1960 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup, konsekuensinya Soekarno bukan lagi Presiden seumur hidup.

Pembubaran PKI

TAP No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan/mengembangkan faham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Sidang Istimewa MPRS12 Maret 1967

Memberhentikan Soekarno sebagai Presiden melalui TAP No. XXXIII/MPRS/ 1967.

Mengangkat Pengemban TAP No. IX/ MPRS/1966, Letjen Soeharto, sebagai Presiden RI, melalui TAP No. XLIV/MPRS/ 1967.

Presiden Soeharto dan Pancasila

Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres No. 12/1968, tentang rumusan Pancasila yang benar dan syah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Presiden Soeharto mengusulkan kepada MPR tentang P-4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila), melahirkan TAP No. II/MPR/1978 tentang P-4 sebagai Ekaprasetya Pancakarsa (satu tekad/janji melaksanakan lima kehendak)

Pancasila sebagai alat Politik

Pancasila dijadikan satu-satunya ASAS bagi:

Organisasi Sosial Politik (ORSOSPOL) UU NO.3/1985 tentang Parpol dan Golkar

Organisasi Masa (ORMAS) UU No. 8/1985 tentang ORMAS (NU, Muhammadiyah, dll.)

PENYELEWENGAN terhadap PANCASILA dalam ORBA

Pancasila sebagai alat kekuasaan (Asas Tunggal Parpol dan Ormas)

Pancasila sebagai tameng Penguasa, anti pemerintah identik dengan anti Pancasila

Pancasila dijadikan lebel; Demokrasi Pancasila, Ekonomi Pancasila, dll.

Pelanggaran HAM (penculikan) terhadap lawan politik bertentangan dengan sila kemanusiaan