11
TUGAS TERSTRUKTUR MATA KULIAH KONSERVASI TANAH DAN AIR IDENTIFIKASI KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN BANYUMAS YANG MEMPUNYAI FISIOGRAFI HUTAN SESUAI DENGAN PERDA NO 18 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS Oleh : Wisudarahman As Sidiqi NIM AIE005005 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Identifikasi Kawasan LIndung di Luar Kawasan Hutan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Identifikasi Kawasan LIndung di Luar Kawasan Hutan

TUGAS TERSTRUKTUR

MATA KULIAH KONSERVASI TANAH DAN AIR

IDENTIFIKASI KAWASAN LINDUNG DI LUAR KAWASAN HUTAN DI

KABUPATEN BANYUMAS YANG MEMPUNYAI FISIOGRAFI HUTAN

SESUAI DENGAN PERDA NO 18 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA TATA

RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS

Oleh :

Wisudarahman As Sidiqi

NIM AIE005005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS PERTANIAN

PURWOKERTO

2009

Page 2: Identifikasi Kawasan LIndung di Luar Kawasan Hutan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan hidup,

baik secara kuantitas maupun kualitas memerlukan ketersediaan sumberdaya

lahan dalam jumlah yang memadai. Kenyataannya ketersediaan sumberdaya

lahan tidak seimbang dengan jumlah pertumbuhan manusia pada saat ini sehingga

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat diperlukan

peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya lahan.

Hutan merupakan salah satu bentuk tata guna lahan arti yang memiliki

berbagai manfaat penting bagi kehidupan manusia. Secara garis besar manfaat

hutan dapat dibedakan antara manfaat produksi atau ekonomi, manfaat

perlindungan lingkungan dan pengawetan alam serta manfaat untuk rekreasi.

Ketiga macam manfaat tersebut sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu

dengan yang lain, tetapi sesuai dengan kondisi wilayah yang bervariasi dimana

hutan itu berada, maka pemanfaatannya dititik beratkan atau diarahkan pada salah

satu manfaat saja (Simon,1993).

B. Perumusan Masalah

Kebijakan pembangunan pada level nasional maupun daerah dapat

menimbulkan resiko bencana melalui berbagai mekanisme, dalam rangka

mengatasi kerawanan dan kerentanan terhadap bencana alam bagi semua

kelompok masyarakat sehingga untuk meminimalkan bencana dan dampaknya

diperlukan perencanaan dan pembangunan yang sistematis terhadap opsi-opsi

kebijakan pembangunan.

Permasalahan yang terjadi pada deskripsi tentang kawasan hutan lindung

adalah

1. Semakin berkembangnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan

areal di sekitar kawasan hutan dipergunakan untuk pemukiman.

Page 3: Identifikasi Kawasan LIndung di Luar Kawasan Hutan

2. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai Perda No. 18 Tahun

2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas yang

berkaitan mengenai kawasan lindung.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mengetahui sebaran kawasan lindung di luar kawasan hutan yang

diidentifikasi di Kabupaten Banyumas.

2. Mengetahui faktor-faktor fisiografi yang berpengaruh terhadap

Pengelolaan Kawasan Lindung.

Manfaat yang ingin dicapai adalah :

1. Memperoleh informasi tentang adanya perkiraan bencana alam yang

terjadi di Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan di Kabupaten

Banyumas.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat Banyumas tentang adanya

kawasan lindung di luar kawasan hutan yang ada di Kabupaten

Banyumas.

Page 4: Identifikasi Kawasan LIndung di Luar Kawasan Hutan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tanah merupakan hasil dari pelapukan batuan bercampur dengan sisa-sisa

bahan organik dan organisme (vegetasi atau hewan) yang hidup di atasnya atau di

dalamnya. Selain itu di dalam tanah terdapat pula udara dan air (Sarwono

Hardjowigeno, 1987). Lahan merupakan tanah yang ada peruntukannya dan

umunya ada pemiliknya (perorangan atau lembaga).

Menurut Suripin, 2004, erosi dapat dibedakan kategorinya menjadi tujuh,

yaitu :

1. Erosi percikan (splash erosion)

2. Erosi aliran permukaan (overland flow erosion)

3. Erosi alur (rill erosion)

4. Erosi parit/selokan (gully erosion)

5. Erosi tebing sungai (stream bank erosion)

6. Erosi internal (internal or subsurface erosion)

7. Tanah longsor (landslide)

Akan terjadi longsor jika terpenuhi tiga keadaan yaitu : (1) lereng yang

cukup curam sehingga volume tanah dapat bergerak atau meluncur ke bawah, (2)

terdapat lapisan, di bawah permukaan tanah, yang agak kedap air dan lunak yang

akan merupakan bidang luncur, dan (3) terdapat cukup air dalam tanah sehingga

lapisan tanah tepat diatas lapisan kedap air tadi menjadi jenuh.

Ruang lingkup kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

Perda No 18 Tahun 2005 meliputi :

Kawasan Lindung di Kabupaten Banyumas terdiri atas :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

b. Kawasan perlindungan setempat;

c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;

d. Kawasan rawan bencana alam.

Page 5: Identifikasi Kawasan LIndung di Luar Kawasan Hutan

III. PEMBAHASAN

Bencana alam sebenarnya tidak terjadi begitu saja, bencana alam tersebut

terjadi akibat kegagalan pembangunan yang menyebabkan tingginya kerawanan

terhadap resiko-resiko bencana. Kegagalan institusi-institusi yang menatakelola

pembangunan terjadi di semua tingkatan mulai dari lokal hingga nasional yang

diperburuk dengan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bencana yang dipicu oleh resiko bahaya dari alam (natural hazards) juga

merupakan suatu konsekuensi atas kegagalan pembangunan. Sebagian besar

bencana alam, atau bahaya yang menyebabkan bencana tidak dapat dicegah,

tetapi efek dari bencana tersebut dapat dimitigasi.

Kebijakan pembangunan pada level nasional maupun daerah dapat

menimbulkan resiko bencana melalui berbagai mekanisme, dalam rangka

mengatasi kerawanan dan kerentanan terhadap bencana alam bagi semua

kelompok masyarakat sehingga untuk meminimalkan bencana dan dampaknya

diperlukan perencanaan dan pembangunan yang sistematis terhadap opsi-opsi

kebijakan pembangunan.

Identifikasi kawasan lindung merupakan suatu proses pengumpulan data

aspek fisiografi tercantum pada PP No 47 Tahun 1997, meliputi :

a. Untuk kawasan hutan lindung :

1. Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan

intensitas hujan masing-masing dikalikan dengan angka penimbang

mempunyai jumlah nilai (skor) 175 atau lebih.

2. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih.

3. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut

2000 m atau lebih.

b. Untuk kawasan bergambut memiliki tanah bergambut dengan ketebalan 3

meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa.

c. Untuk kawasan resapan air :

1. Berada pada kawasan bercurah hujan yang tinggi.

2. Mempunyai struktur tanah yang mudah meresapkan air.

3. Mempunyai geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara

besar-besaran.

Page 6: Identifikasi Kawasan LIndung di Luar Kawasan Hutan

d. Untuk kawasan sempadan sungai :

1. Memiliki garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas

lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki

tanggul.

2. Memiliki garis sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan

berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh Pejabat yang

berwenang.

3. Memiliki garis sempadan sungai yang bertanggul dan tidak be rtanggul

yang berada di wilayah perkotaan dan sepanjang jalan ditetapkan

tersendiri oleh pejabat yang berwenang.

e. Untuk kawasan mata air berada pada di sekitar mata air dengan jari-jari

sekurang-kurangnya 200 meter.

Menurut Perda Kabupaten Banyumas No 18 Tahun 2005, kawasan lindung

diluar kawasan hutan yang mempunyai kriteria fisiografi seperti hutan lindung

terletak di kecamatan-kecamatan :Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo,

Kebasen. Kemranjen. Sumpiuh, Tambak. Somagede, Banyumas, Patikraja,

Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Pekuncen, Cilongok, Karanglewas,

Kedungbanteng, Baturraden, dan Sumbang.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press, Bogor, 309 hal.

Hardjowigeno, Sarwono Dr, Ir, M.Sc. 1987. Ilmu Tanah. Mediyatama Sarana Perkasa, Jakarta, 218 hal.

M, Suripin, Dr, Ir, M.Eng. 2004. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Andi, Yogyakarta, 210 hal.

Perda Kabupaten Banyumas No 18 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Banyumas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.