44
HUKUM WARIS ADAT OLEH: TRUSTO SUBEKTI, SH, MHum. 0811281033 ATAU 0281638542 HJ. SITI MUFLICHAH, SH, MH FAKULTAS HUKUM UNSOED PURWOKERTO

HUKUM WARIS ADAT

  • Upload
    astra

  • View
    181

  • Download
    14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HUKUM WARIS ADAT. OLEH: TRUSTO SUBEKTI, SH, MHum. 0811281033 ATAU 0281638542 HJ. SITI MUFLICHAH, SH, MH FAKULTAS HUKUM UNSOED PURWOKERTO. Kontrak pembelajaran. Kuliah aktif dengan diskusi dan analisis Mahasiswa wajib memiliki diktat Soal ujian open book Sistem penilaian dengan PAP - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: HUKUM  WARIS ADAT

HUKUM WARIS ADAT

OLEH:

TRUSTO SUBEKTI, SH, MHum.

0811281033 ATAU 0281638542

HJ. SITI MUFLICHAH, SH, MH

FAKULTAS HUKUM UNSOED

PURWOKERTO

Page 2: HUKUM  WARIS ADAT

Kontrak pembelajaran

Kuliah aktif dengan diskusi dan analisis Mahasiswa wajib memiliki diktat Soal ujian open book Sistem penilaian dengan PAP Komposisi nilai 50% Ujian sisipan dan 50% Ujian

Utama Apabila ada tugas 10% dan 40% Ujian Tertib dan Disiplin Harus Sopan.

Page 3: HUKUM  WARIS ADAT

HUKUM WARIS POSITIF DI INDONESIA

DASAR HUKUM Berlaku atas dasar Pasal II AP UUD 1945 yang memberlakukan Hukum Waris BW,

Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat menurut Tatahukum Pem. Hindia Belanda berdasar atas Pasal 131 IS dan pasal 163 IS.

BERLAKUNYA HUKUM WARIS KEDEPAN Berlakunya bersifat sementara dan sebagai suatu sistem memiliki hubunganm secara

sistemik dengan sistem hukum keluarga dan perkawinan, oleh karena itu ada konsekuensi yuridis dengan berlakunya UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Perubahannya dengan UU No. 3 Tahun 2006.

HUKUM WARIS ADAT Hukum yang sedang mengalami perubahan karena adanya perubahan masyarakat dan

perubahan pandangan hukum melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terutama mengenai pembagian warisan secara individual.

Page 4: HUKUM  WARIS ADAT

KEADAAN MASYARAKAT DAN PENGARUH POLITIK HUYKUM TERHADAP HUKUM WARIS ADAT

Hukum dan Typologi Masyarakat Hukum dan Masyarakat memiliki hubungan yang bersifat fungsional, apabila

masyarakjat berubah maka hukumnyapun juga akan mengalami perubahan.

Pluralisme Hukum Sebagai akibat berlakunya Pasal II AP UUD 1945, dengan sendirinya berlaku pula

pluralisme hukum, khususnya Hukum Waris BW, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, yang berlaku mengikuti pergolongan rakyat (aspek historis)

Pergolongan Rakyat dan Unifikasi Hukum Perkembangannya politik pergolongan rakyat yang ditransfer dari Tatahukum Hindia

Belanda tersebut, sedikit demi sedikit mengalami perubahan sejalan dengan perubahan politik hukum dengan diterbitkannya UU baru yang bersifat unifikasi hukum (Perkawinan dan Pengadilan Agama).

Page 5: HUKUM  WARIS ADAT

ISTILAH-ISTILAH YANG RANCU DLM PRAKTIK HUKUM

Hukum Waris Adat dan Hukum Adat Waris Pewarisan dan Pembagian Warisan Harta Warisan dan Harta Peninggalan Harta Bawaan dan harta Asal Hibah, Schenking dan Hibah menurut Hukum Adat Lembaga Hidup Waris dan Lembaga Penggantian

Tempat Ahli Waris

Page 6: HUKUM  WARIS ADAT

PENGERTIAN DAN TUJUAN PEWARISAN

PENGERTIAN PEWARISAN Pewarisan adalah proses penerusan, pengoperan, peralihan harta kekayaan

materiil dan immateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya. TUJUAN PEWARISAN Menyelesaikan perikatan yang dibuat pewaris semasa hidupnya dan

mempertahankan eksistensi masyarakat genealogis. KONSEP HARTA WARISAN HARUS SUDAH BERSIH Harta peninggalan pewaris setelah dibersihkan dari utang-utang pewaris

semasa hidupnya (termasuk biaya perawatan, selamatan dan biaya kubur), selebihnya baru dapat dilakukan pembagian warisan (Konsep pasiva dan aktiva).

Page 7: HUKUM  WARIS ADAT

UNSUR-UNSUR PEWARISAN

UNSUR-UNSUR Pewaris, Harta Warisan dan Ahli Waris.

SIFAT KUMULATIF berkait dengan konsep peristiwa hukum waris, dan apabila salah satu saja

dari unsur-unsur pewarisan tidak ada maka tidak akan terjadi peristiwa pewarisan.

SISTEMATIKA UNSUR-UNSUR unsur-unsur tersebut merupakan suatu sistematika, yang berasngkat dari

cara berpikir sistem dan susunan/urutan unsur-unsur tersebut tidak bisa dibolak-balik.

Page 8: HUKUM  WARIS ADAT

HARTA WARISAN

Konsep Harta nilai ekonomis, sosial dan magis, materiil dan immateriil, kepemilikan komunal dan individual, dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Apa arti pentingnya kualifikasi harta materiil dan immateriil, juga kepemilikan komunal dan individual dalam pembagian warisan ?

Kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu harta peninggalan dapat dilakukan pembagian warisan ?

Struktur harta keluarga masy. Parental/Bilateral (HAS, HAI dan HB HPS, HPI dan HB konsep harta bawaan)

Page 9: HUKUM  WARIS ADAT

KONSEP HARTA ASALIstilah Harta Asal Istilah Harta Asal, menunjuk pada pengertian Asal-Usul, yang berarti harta

yang diperoleh dari warisan (Pengertian Pewarisan), dan di dalam Harta keluarga menunjukkan kepemilikannya adalah individu si penerima warisan (suami/iteri).

Makna Sebagai konsekuensi dari pengertian lain “ajang hidup”, maka harta asal

merupakan perwujudan dari melanjutkan eksistensi masyarakat genealogis.

Prinsip yang berhak menerima warisan adalah anggota masyarakat genealogis

(generasi berikut), jadi semua orang diluar anggota masyarakat genealogis tidak berhak mewarisnya (janda, Duda dan Anak Angkat). Dan adanya asas ASAL KEMBALI KE ASAL & KONSEP AHLI WARIS ASAL.

Page 10: HUKUM  WARIS ADAT

KONSEP HARTA BERSAMA

Harta yang diperoleh suami dan/atau isteri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri selama perkawinan, yang bukan berasal dari warisan atau hadiah yang ditujukan kepada salah satu dari suami-isteri.

Kepemilikannya bersama suami dan isteri, dg bagian masing-masing separo.

Page 11: HUKUM  WARIS ADAT

DISKUSI KUALIFIKASI HARTA BERSAMA

Indikator Harta Bersama (penghasilan/pendapatan, pembelian, hasil harta asal, perubahan bentuk harta).

Diskusi Tanah sawah, pekarangan, kebun Rambutan/buah-buahan hasil kebun warisan Rumah dan bangunan Gaji dan penghasilan lainnya. Hasil lotere atau hadiah/undian Mobil dan motor atau sepeda. Televisi dan perkakas rumah tangga. Emas batangan dan perhiasan emas yang DIBELI suami/isteri selama

perkawinan Jam tangan pria dan jam tangan wanita yang DIBELI suami/isteri

selama perkawinan

Page 12: HUKUM  WARIS ADAT

PERKAWINAN LEBIH DARI SEKALI

Suami atau isteri meninggal, kemudian janda atau dudanya kawin lagi

Suami ganteng (type pejantan tangguh), punya isteri lebih dari satu dan tinggal dalam satu rumah Poligami murni

Suami kaya (type pejantan playboy), punya isteri lebih dari satu, dan masing-masing isteri dibuatkan rumah sendiri-sendiri poligami monogami

Page 13: HUKUM  WARIS ADAT

Kemungkinan pemisahan harta bersama diantara isteri-isteri

Dalam kasus pertama, Dalam kasus kedua Dalam kasus ketigaAdakah ada kemungkinan muncul harta bersama dengan

para isteri, dan adakah kemungkinan harta-harta tersebut dipisahkan menjadi : contoh HB I, HB II, HB III, dst.

Atau apabila tidak bisa dipisahkan, maka dapat diartikan menjadi harta bersama para isteri.

Ada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (cari di diktat) supaya sebisa mungkin harta-harta tersebut dipisahkan satu sama lain menjadi HB I, HB II, dst

Page 14: HUKUM  WARIS ADAT

INDIKATOR HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN LEBIH DARI SEKALI

PEROLEHAN ISTERI PEROLEHAN SUAMI

Penghasilan/pendapatan isteri Waktu

Hasil pembelian isteri Tempat

Hasil dari harta asal isteri Atas nama

Hasil perubahan bentuk harta asal isteri Catatan: apabila tidak bisa dibedakan maka menjadi harta bersama dengan para isteri.

Page 15: HUKUM  WARIS ADAT

tugas-kelompok

1. Sistimatika unsur-unsur pewarisan menurut hukum waris adat (1-4)

2. Konsep harta dan kualifikasi harta materiil dan imateriil, kepemilikan komunal dan individual dalam pembagian warisan (5-8)

3. Struktur harta warisan pada masyarakat patrilineal, matrilineal dan parental (9-11)

4. Arti pentingnya kriteria untuk menentukan suatu harta termasuk dalam kualifikasi harta bersama (12-14)

Waktu setengah jam kemudian presentasi (diskusi)

Page 16: HUKUM  WARIS ADAT

AHLI WARIS

ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA HARTA WARISAN PENINGGALAN PEWARIS

Page 17: HUKUM  WARIS ADAT

SKEMA AHLI WARIS

IN D IK A TO Rg en erasi b eriku t

an g g ota m asyarakat g en ealog istid ak ad a yan g m en g h alan g i m en erim a warisan

S IS TIM P A TR IL IN E A LS IS TIM M A TR IL IN E A L

S IS TIM P A R E N TA L

P R IN S IP U M U M

B E R S IF A T A B S O L U TD A S A R H U B U N G A N K O D R A T

TID A K B IS A P U TU S K A NP E N G E C U A L IA N

K E D U D U K A N A N A KK U A T

K O N S E P B IO L O G ISK O N S E P S O S IO L O G IS

K O N S E P Y U R ID IS

K O N S E P A N A K

A S A S H A R TA W A R IS A N S B G K E S A TU A NA S A S H A K D A N B A G IA N S A M A

H A K S B G A S P E K K U A L ITA SB A G IA N S B G A S P E K K U A N TITA S

H A K D A N B A G IA N A N A K

A N A K

K E TU R U N A Nfa lsa fah a ir m en g a lir keb aw ah

teo ri k ran a ir

G ENERASI BERIKUTtu ju an p ewarisan

m em p ertah an kan eksisten sim asyarakat g en alog is

AHLI W ARIS

oran g -o ran g yan g b e rh ak m en erim ah arta w arisan p en in g g a lan p ew aris

Page 18: HUKUM  WARIS ADAT

KONSEP ANAK

P E R S E TU B U H A N B A Y I TA B U N G

P E R TE M U A N S P E R M AD E N G A N S E L TE L U R

K L O N IN G

P E N G E M B A N G A NJA R IN G A N

K O N S E P B IO L O G IS

U U p erlin d u n g an an akseoran g an ak b erh ak tah u

s iap aoran g tu a b io log isn ya

d ilih a t d ari c irc le o f lifeku a lifikas i h u ku m n ya sb g

an ak b e lu m d ew asa

K O N S E P S O S IO L O G IS

an ak sahan ak lu ar kaw in

an ak z in ahan ak an g ka t d an an ak t iri

L IN G K U PH U K U M K E L U A R G A

(P erkaw in an )

an g g ap an h u ku m n yaK E P A S TIA N H U K U M

P E R L IN D U N G A N A N A K

K O N S E P Y U R ID IS

A N A Ksb g seb u ah kon sep atau ku alifikasi

DAN SETIAP F ENO MENAselalu ad a ku alifikasi h u ku m n ya

Page 19: HUKUM  WARIS ADAT

KONSEP ANAK

KONSEP BIOLOGIS DILIHAT DARI PROSES TERJADINYA: 1). PERTEMUAN ANTARA SPERMA DAN TELUR (persetubuhan dan bayi tabung) 2). PENGEMBANGAN JARINGAN (kloning)

KONSEP SOSIOLOGIS 1). CIRCLE OF LIFE 2). UU PERLINDUNGAN ANAK

KONSEP YURIDIS DIDALAM LINGKUP HUKUM KELUARGA (Anggapan hukum, kepastian hukum dan perlindungan anak)

Page 20: HUKUM  WARIS ADAT

Konsep Anak Dalam Hukum Waris

Hukum Waris Berhubungan Dengan Hukum Keluarga Konsep Anak meliputi; anak sah (anak kandung), anak angkat dan

anak tiri. Anak sah adalah anak yang lahir di dalam atau sebagai akibat

perkawinan sah Anak kandung adalah anak yang beribu wanita yang melahirkannya

dan berayah pria suami ibunya Anak angkat adalah anak orang lain atau kerabat yang melalui suatu

tindakan hukum (pengangkatan anak) ditempatkan/didudukkan seperti anak kandung

Anak tiri adalah anak dari perkawinan terdahulu yang dibawa masuk kedalam perkawinannya yang baru

Page 21: HUKUM  WARIS ADAT

Status Anak (1)

Pandangan dari aspek yuridis 1). Anak Sah diukur dari konsep yuridis (bukan konsep biologis)

dan didasarkan atas anggapan hukum sebagai konsekuensi dari

asas monogami untuk kepastian hukum dan perlindungan anak

2). Perlindungan hukum bagi suami yang kemungkinan dirugikan

adalah melakukan penyangkalan di muka pengadilan, dan bila

terbukti maka anak tsb hanya memiliki hubungan hukum

dengan ibunya saja dan berstatus anak tidak sah (perkawinannya

menjadi putus)

3). Anak Tidak Sah (anak luar kawin, anak haram/jadah).

Page 22: HUKUM  WARIS ADAT

Stattus Anak (2)

Terhadap anak luar kawin dapat diakui Pengakuan harus dilakukan di muka pengadilan dan harus oleh laki-laki

yang menghamilinya dan ada persetujuan dari ibu si anak

Terhadap anak haram/jadah tidak dapat diakui Pengakuan anak haram/jadah merupakan tindakan yang bertentangan

dengan prinsip hukum (dari tindakan melangar hukum zina) dan hukum keluarga

dengan asas monogaminya

PERSOALANNYA SEKARANG ADALAH BAGAIMANA DENGAN IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN ANAK YANG MEMBERIKAN KEPADA SEORANG ANAK UNTUK DAPAT MENGETAHUI ORANG TUA BIOLOGISNYA (silahkan diinterpretasi)

Page 23: HUKUM  WARIS ADAT

DISKUSI KUALIFIKASI ANAK

PERISTIWA STATUS ANAK1. Seorang pria berhubungan dengan seorang wanita sama-sama belum menikah

Anak Sah, Anak Luar kawin, Anak Zinah

2. Seorang pria menikah berhubungan dengan seorang wanita belum menikah

Anak Sah, Anak Luar kawin, Anak Zinah

3. Seorang pria bujangan berhubvungan dengan seorang wanita menikah

Anak Sah, Anak Luar kawin, Anak Zinah

4. Seorang pria berhubunagn dengan seorang wanita sama-sama telah menikah

Anak Sah, Anak Luar kawin, Anak Zinah

Page 24: HUKUM  WARIS ADAT

DISKUSI KUALIFIKASI ANAK

Sandi Harun menikah siri dengan Djodi Setiawan dan melahirkan anak bernama rimbi.

Djodi setiawan memproses Akte kelahiran Rimbi dengan Djodi Setiawan dan Sandi harun sebagai orang tuanya.

Sandi Harun menyatakan bahwa Rimbi adalah hasil hubungannya dengan Tommy Soeharto (suami tata)

Page 25: HUKUM  WARIS ADAT

ANAK ANGKAT

Anak orang lain atau kerabat dengan suatu tindakan hukum ditempatkan dalam kedudukan seperti anak kandung

Sebagai suatu lembaga yang tumbuh dalam masyarakat untuk mengatasi kelangsungan masyarakat genealogis dan persoalan sosial lainnya sehubungan tidak memiliki anak laki-laki atau atau anak perempuan, atau karena kasih sayang terhadap seorang anak, atau merupakan investasi dihari tua.

Page 26: HUKUM  WARIS ADAT

Skema anak angkat

P E N E R U S S IL S IL A HTID A K P U N Y A A N A K

K A S IH S A Y A N GIN V E S TA S I H A R I TU A

M O TIV A S I

N O N Y U D IC IA L

P E N G E S A H A N A N A K A N G K A TPENG ANG KATAN ANAK

Y U D IC IA L

TE R A N Gd g form alitas

D IA M -D IA Mtid ak form al

P O S E SP E N G A N G K A TA N

A N A K

H A K M E W A R IS

A S P E KH U K U M K E L U A R G A

K E K U A S A A N O R A N G TU AA D A L A R A N G A N K A W IN

A K IB A T H U K U MA N A K A N G K A T

H A K D A N B A G IA NA N A K A N G K A T

A N A K A N G K A T

Page 27: HUKUM  WARIS ADAT

HAK MEWARIS ANAK ANGKATPutusan MARI Kesimpulan

1. Hukum Adat Periangan, seorang anak kikut tidak mewaris harta pusaka (asli/asal) orang tua angkatnya (Pts. MA No. 82 K/Sip/1957 5 Maret 1958).

1. Anak angkat berhak mewaris terbatas pada harta gono-gini (harta bersama).

2. Hukum Adat Jawa Tengah, seorang anak angkat hanya mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya (Pts. MA No. 37 K/Sip/1959 18 Maret 1959).

2. Anak angkat tidak berhak mewaris terhadap harta pusaka (asli/asal).

3. Hukum Adat yang berlaku anak angkat mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya dan menuutup ahli waris asal Pts. MA No. 102 K/Sip/1972 23 Juli 1977).

3. Anak angkat bisa menutup hak mewaris ahli waris asal.

Page 28: HUKUM  WARIS ADAT

ANAK TIRI (Anak Gawan)

Anak dari suami atau isteri yang dibawa masuk kedalam perkawinan yang baru.

Anak tiri hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan orang tua kandungnya.

Anak tiri tidak mewaris dari orang tua tirinya, hanya mewaris dari orang tua kandunhgnya saja.

Pts. MA RI No. 400 K/Sip/1975: Harta gomo-gini harus jatuh pada anak kandung, bukan kepada anak tiri/gawan, oleh karena itu hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan.

Page 29: HUKUM  WARIS ADAT

JANDAJanda /Duda Satu generasi dengan pewaris, oleh karena itu menurut hukum adat

tidak termasuk sebagai ahli waris dan hanya menerima separuh dari harta bersama, dan kedepan tumbuh wacana sebagai ahli waris melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Janda bukan Duda Dari aspek sosiologis dan kulturil serta ekonomi, posisi secara

umum adalah lemah (sudah jatuh ketimpa tangga), terutama apabila harta keluarga hanya ada harta asal suami saja.

Janda Hukum memberikan perlindungan dengan memberi hak sementara

sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia, untuk hidup layak dan menikmati serta menunda harta peninggalan almarhum suaminya uintuk dibagi warisan.

Page 30: HUKUM  WARIS ADAT

Konsekuensi yuridis bagi JANDA

Meneruskan kekuasaan orang tua apabila anak-anak masih kecil.

Memegang hak kepengurusan (beheer) atas harta peninggalan suaminya untuk kepentingan anak-anaknya dan untuk hidup layak bagi dirinya.

Dapat menarik kembali harta peninggalan suaminya almarhum yang berada dalam kekuasaan orang lain.

Page 31: HUKUM  WARIS ADAT

PERKEMBANGAN HAK MEWARIS JANDA

Melalui YurisprudensiMahkamah Agung RI sejak tahun 1960an dimunculkan wacana JANDA SEBAGAI AHLI WARIS.

Konsep awal Janda hanya menerima separuh bagian dari harta bersama, dan dalam Yurisprudensi dikualifikasi sebagai menerima warisan.

Konsep Janda sebagai ahli waris didasarkan pada prinsip KEADILAN.

Indikasi adanya perubahan cara pandang dari pandangan komunalisitis bergerak ke individualistis.

Apabila perubahan cara pandang tersebut telah ada opinio yuris secara nasional, maka konsep janda sebagai ahli waris akan establish dan tujuan pewarisan menurut hukum adat akan berubah.

Page 32: HUKUM  WARIS ADAT

BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1)

1. Dalam hal tidak ada anak, harta warisan setengah bagian untuk janda dan yang setengah bagian untuk keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi (Pts. No. 542 K/Sip/1972 tanggal 3 Nopemnber 1976).

Page 33: HUKUM  WARIS ADAT

BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (2)

2. Menurut hukum adat diseluruh Indonesia, seorang janda perempuan merupakan ahli waris dari barang-barang asal dari suaminya, dalam arti:sekurang-kurangnya barang asal tsb. Harus tetap ditangan janda sepanjang untuk hidup secara pantas sampai ia kawin lagi atau meninggal. Sedang dibeberapa daerah di Indonesia dalam hal barang-barang warisan amat banyak, Janda berhak atas bagian warisan seperti seorang anak kandung (Pts. No. 302 K/Sip/11960 tanggal 2 Nopember 1960).

Page 34: HUKUM  WARIS ADAT

BEBERAPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (3)

3. Di Kabanjahe (Tapanuli), mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dengan wanita dan pengakuan janda sebagai ahli waris Janda berhak separoh dari harta bersama dan sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya (Pts. No. 100 K/Sip/1967 tanggal 14 Juni 1968).

Page 35: HUKUM  WARIS ADAT

ARGUMENTASIJANDA SEBAGAI AHLI WARIS

1. Pandangan keadilan yang didasarkan kedudukan pria dengan wanita sama.

2. Nilai komunalistis bergeser kearah nilai individualistis.

3. Hak mewaris Janda sama dengan hak mewaris anak.

4. Bagian mewaris Janda sama dengan bagian mewaris anak.

5. Janda tidak dapat menutp bagian mewaris ahli waris asal.

6. Janda menerima warisan bersama anak-anaknya atas separo harta bersama suaminya.

7. Tidak ada kejelasan hak mewaris Janda atas harta asal suaminya.

8. Pemberian hak mewaris Janda secara penuh akan menggeser nilai-nilai hukum adat.

9. Nilai baru hak mewaris Janda akan berpengaruh pada masyarakat Patrilineal dan Matrilineal.

Page 36: HUKUM  WARIS ADAT

SISTIM PEWARISAN

SISTIM PEWARISAN SECARA KOLLEKTIF Sistem pewarisan yang didasarkan pada prinsip komunalistis, sebagai bagian dari

proses pewarisan (penerusan, pengoperan dan peralihan) kepada generasi berikut.

SISTIM PEWARISAN MAYORAT Sistim pewarisan yang didasarkan pada prinsip kumonalistis yang terjadi pada suatu

masyarakat, dan tidak terjadi pemecahan harta warisan tetapi terjadi secara mayorat (mayorat sulung atau mayorat bungsu).

SISTIM PEWARISAN INDIVIDUAL Sistim pewarisan yang didasarkan pada proses pewarisan dan menggunakan metode

pembagian warisan secara individual.

Page 37: HUKUM  WARIS ADAT

PEMBAGIAN WARISANPEWARISAN INDIVIDUAL

P E M B E R IA NK E P A D A A N A K

S E W A K TUA N A K M E N IK A H

P E W A R IS A NS E B A G IA N

H IB A HW A S IA T

P A C U N G A NP E N G G A R A P A NP E N G U A S A A N

TA N P AP E R A L IH A N

Y U R ID IS

D E N G A NP E R A L IH A N

Y U R ID IS

P E M B A G IA NS E L U R U H N Y A

P E W A R IS A NS E L U R U H N Y A

S E M A S A P E W A R IS H ID U P

S E S U A I A TA UTID A K S E S U A I

K E TE N TU A NW A R IS A N

M U S Y A W A R A HA H L I W A R IS

TA N P A S E N G K E TA

S E S U A IK E TE N TU A N

H A K D A N B A G IA NA H L I W A R IS

D E N G A N S E N G K E TA

S E TE L A H P E W A R IS M E N IN G G A L

P R O S E S P E M B A G IA N W A R IS A NS E C A R A IN D IV ID U A L

Page 38: HUKUM  WARIS ADAT

HASIL PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PONTIANAK, BANJARMASIN, BANDAACEH, PADANG, DENPASAR, JAWA TENGAH & MAHKAMAH AGUNG REP. INDONESIA

ASAS-ASAS YG SAMA/MIRIP ASAS-ASAS YANG BERBEDA

1. Keluarga bilateral 1.Hak & bagian ahli warisl

2. Jenis-jenis harta 2.Hak & bagian janda, anak, anak angkat

3. Sistim pewarisan individual 3.Penggantian tempat ahli waris

4. Saat terbukanya warisan 4.Hilangnya hak mewaris krn beda agama

5. Ab-intestato dan testamen 5.Harta yg tidak dapat dibagi waris

6. Pemisahan jenis harta sblm dibagi 6.Inbreng, hibah kpd ahli waris diperhitungkan dlm pembagian warisan

7. Kedudukan anak selaku ahli waris 7.Kekuasaan masyarakat atas harta pusaka

8. Anak tiri tidak mewaris

9. Penggolongan ahli waris

Page 39: HUKUM  WARIS ADAT

PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (1)

PRINSIP-PRINSIP

KUH PERDATA (BW)

HUKUM

ADAT

HUKUM

ISLAM

1. Konsep keluarga

2. Sistem pewarisan

3. Terbukanya warisan

4. Konsep harta keluarga

Bilateral

Individual

Kematian pewaris

Persatuan

Patrilineal

Matrilineal

Parental

Kolektif

Mayorat

Individual

Kematian pewaris

Bukan persatuan

Patrilioneal-Bilateral

Individual

Kematian Pewaris

Bukan persatuan

Page 40: HUKUM  WARIS ADAT

PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (2)

5. Jenis harta keluarga

6. Keadaan harta warisan

Harta persatuan kecuali ada perjanjian kawin

Bersih dari hutang

Dapat dibagi-bagi

Harta materiil

Harta peninggalan

Aktiva & pasiva

Harta pusaka

Harta asal

Harta pencaharian (harta bersama)

Bersih dari hutang

Ada yang tidak terbagi dan ada yang dapat dibagi-bagi

Harta materiil dan harta immateriil

Harta peninggalan dan harta pemberian dari sipewaris semasa hidupnya kepada ahli waris

Aktiva

Harta masing-masing suami isteri dan harta bersama

Bersih dari hutang

Dapat dibagi-bagi

Harta materiil

Harta peninggalan

Aktiva & pasiva

Page 41: HUKUM  WARIS ADAT

PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (3)

7. Ahli waris

8. Penggantian tempat ahli waris

Ab-intestato dan testamen

Garis keatas

Garis kebawah

Dikenal penggolongan ahli waris

Dikenal konsep penghalang menerima warisan

Dikenal lembaga ini

Genealogis dan perbuatan hukum (anak angkat)

Garis kebawah dan muncul janda

Dikenal penggolongan ahli waris

Dikenal konsep penghalang menerima warisan

Dikenal lembaga ini

Genealogis (nasab) dan karena perkawinan

Garis kebawah

Garis keatas

Garis menyamping

Dikenal penggolongan ahli waris

Dikenal konsep penghalang menerima warisan

Tidak dikenal lembaga ini, penyelesaiannya dengan wasiat wajibah

Page 42: HUKUM  WARIS ADAT

PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (4)

9. Hal ahli waris

10. Bagian ahli waris

11. Hak menolak warisan

Hak dan bagian sama

Ditentukan secara matematis

Mengenal lembaga ini

Hak dan bagian sama dalam pembagian individual

Ditentukan seimbang

Tidak mengenal lembaga ini

Hak dan bagian tidak sama antara laki-laki dan perempuan

Ditentukan dengan menetapkan besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai penggolongannya

Tidak mengenal lembaga ini

Page 43: HUKUM  WARIS ADAT

PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (5)

12. Perhitungan harta warisan oleh ahli waris

13. Anak angkat

14. Anak luar kawin

Dikenal lembaga inbreg yang merupakan kewajiban dari para ahli waris

Tidak dikenal anak angkat tetapi bila ada angkat dianggap sama dengan anak kandung

Harus melalui pengakuan oleh ibu maupun ayanhnya

Terdapat asas harta warisan merupakan kesatuan bagi para ahli warisnya

Mengenal anak angkat hanya hak warisnya terbatas pada harta bersama

Memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan ayahnya yang mengakuinya

Prinsipnya harta warisan adalah harta peninggalan

Tidak mengenal anak angkat bila ada diselesaikan dengan wasiat

Memiliki hubungan hukum dengan ibunya

Page 44: HUKUM  WARIS ADAT

PERBANDINGAN ASAS-ASAS HUKUM WARIS MENURUT BW, HUKUM ADAT & HUKUM ISLAM (6)

15. Pencabutan hak mawaris

16. Hibah/sohenking

17. Wasiat/testamen

18. Pencabutan hak waris

Ab-intestato dan testamen

Terkena inbreng

Sebagai hak pewaris yang harus didahulukan

Pembunuhan dan perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris (838 BW)

Semasa hidup pewaris dan setelah meninggalnya pewaris

Diperhitungkan dalam pewarisan

Wasiat kepada ahli waris, sebagai penetapan warisan wasiat kepada bukan ahli waris tidak boleh merugikan ahli waris

Pembunuhan

Setelah meninggalnya pewaris dengan wasiat

Tidak diperhitungkan dalam pembagian warisan

Sebagai hak pewarisan yang harus didahulukan

Perbudakan

Pembunuhan berlainan agama berlainan negara