82
SILABI HUKUM PERDATA MHD. SYAFEI,SH,MH

HUKUM PERDATA I b.ppt

Embed Size (px)

Citation preview

  • SILABI HUKUM PERDATAMHD. SYAFEI,SH,MH

  • I. PENDAHULUANIstilah dan Pengertian Hukum PerdataLuas Lapangan Hukum PerdataHukum perdata Material IndonesiaSumber-sumber Hukum PerdataSejarah Terjadinya KUHPerdata (BW)Berlakunya KUHPerdata (BW) di IndonesiaSistematika Hukum Perdata

  • II. HUKUM TENTANG ORANGSubyek HukumDomisili HukumCatatan Sipil

  • III.HUKUM KELUARGAPerkawinanHarta dalam PerkawinanPutusnya Perkawinan

  • IV. HUKUM KEBENDAANTempat dan Pengaturan Hukum KebendaanSistem dan Pembagian KebendaanBenda dan Hak KebendaanHak Milik dan Hak Menguasai (Bezit)Penyerahan Hak Kebendaan

  • V. HUKUM PERIKATANTempat Pengaturan dan Sistem Hukum PerikatanSumber-sumber perikatanPerikatan dan Unsur-unsur PerikatanJenis-jenis PerikatanKetentuan-ketentuan Umum dalam Hukum PerikatanBerakhirnya Perikatan

  • I. PENDAHULUAN 11. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata Klasifikasi Hukum:

    Hukum Publik

    Hukum Privat

  • Hukum PublikHukum Pidana----- Hukum Pidana Material dan Hukum Pidana Formal(Hukum Acara Pidana)Hukum Tata NegaraHukum Administrasi Negara /Tata Usaha Negra

  • Hukum Privat Hukum Perdata a. Hukum Perdata Material - KUHPerdata (BW) - KUHD (WVK) - Hukum Adat - Hukum Perdata Islam

    Hukum Perdata Material mengatur adanya hak dan kewajiban bagi subyek hukum

    b. Hukum Perdata Formal (Hukum Acara Perdata) - HIR - RBg - RV

    Hukum Perdata Formal mengatur tentang tatacara menegakkan dan mempertahankan adanya hak dan kewajinan yang diatur dalam hukum perdata material

  • Pengertian Hukum Perdata Hukum Perdata adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari

  • Unsur-unsur Hukum PerdataAdanya Peraturan Hukum(Rule of Law)

    Adanya Hubungan Hukum( Legal Relation)

    Adanya Unsur Orang (Persoon)

  • Hubungan Antar Persoon

    Hubungan Biasa:

    - bersifat hubungan sosial antar persoon - tidak ada pengaturannya secara hukum - tidak memiliki akibat hukum - perbuatannya tidak dapat dituntut secara hukum

    Hubungan Hukum:

    - hubungan yang terjadi telah diatur oleh hukum - menimbulkan adanya akibat hukum yang berupa hak dan Kewajiban - dapat dituntut secara hukum

  • 1.2. Luas Lapangan Hukum PerdataMengatur Tentang Orang Sebagai Pendukung Hak dan Kewajiban (Subyek Hukum / Personenrecht)Mengatur Tentang Kehidupan Keluarga (Familierecht)Mengatur Tentang Harta Kekayaan ( Vermogensrecht)Mengatur Tentang Pewarisan (Erfrecht)

  • 1.3. Hukum Perdata Material IndonesiaHukum perdata material yang berlaku di Indonesia bersifat pluralis,hal ini terkait dengan sejarah politik hukum pada masa Hindia Belanda berdasarkan Indische Staatsregeling (IS) Stb 1925 No.1415 yang mengatur tentang penggolongan penduduk dan hukumnya yang berlaku bagi mereka.

  • Penggolongan Penduduk Berdasar Pasal 163 ISGolongan orang EropaGolongan orang Bumi PutraGolongan orang Timur asing

  • Politik Hukum Hindia Belanda ( Pasal 131 IS )Hukum Perdata dan Dagang,Hukum Pidana dan Hukum acaranya disusun dalam Kodifikasi;Hukum Untuk Golongan Eropa dianut asas konkordasi;Untuk golongan Indonesia Asli dan Timur Asing jika kebutuhan kemasyarakatannya menghendaki,hukum untuk golongan Eropa dapat diberlakukan;Untuk golongan Indonesia Asli dan Timur Asing diperbolehkan untuk menundukkan diri pada hukum untuk golongan Eropa;Untuk golongan Indonesia asli berlaku hukum adat mereka (termasuk di dalamnya Hukum Islam)

  • Penundukan DiriPenundukan diri pada seluruh Hukum EropaPenundukan pada sebagian hukum EropaPenundukan diri untuk suatu perbuatan hukum tertentuPenundukan diri secara diam-diam

  • Hukum Perdata Yang Berlaku Setelah MerdekaKUHPerdata (BW) dan KUHDagang (WVK)Hukum AdatHukum Islam

  • Pendapat Atas Berlakunya KUHPerdata dan KUHD Setelah MerdekaPendapat Pertama menyetakan bahwa KUHPerdata Dan KUHD merupakan Wetboek atau sebagai kitab undang-undang,sehingga berlakunya bersifat mengikat sepenuhnya pada semua warganegara------ dasar yuridisnya adalah nketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemenPendapat kedua menyatakan bahwa KUHPerdata dan KUHD hanya merupakan Rechtboek, atau berlaku sebagai buku hukum yang tidak mengikat bagi warga negara Indonesia setelah merdeka

  • Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 Tentang beberpa pasal dalam KUHPerdata yang dinyatkan tidak berlaku :Pasal 108 dan 110 KUHPerdata tentang kewenangan wanita kawin (Istri) untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan harus dengan ijin dan kuasa dari suami ( Dalam UU No. 1 tahun 1974 Istri adalah Cakap)Pasal 284 ayat 3 KUHPerdata mengenai pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia asli. Pengakuan anak tidak berakibat putusnya hubungan hukum antara ibu dan anak (lembaga pengakuan anak luar kawin sudah tidak dikenal dalam UU No.1 tahun 1974)Pasal 1579 KUHPerdata yang menentukan dalam hal sewa-menyewa barang,pemilik barang tidak dapat menghentikan perjanjian sewa menyewa dengan mengatakan bahwa ia akan memakai sendiri barangnya,kecuali apabila pada waktu membuat perjanjian diperjanjikan.Pasal 1238 KUHPerdata bahwa pelaksanaan perjanjian hanya dapat dimintakan di muka hakim,apabila gugatan didahului dengan tagihan tertulis (somasi)Pasal 1460 KUHPerdata tentang risiko dalam jual beli,bahwa sejak kata sepakat risiko beralih pada pembeli sekalipun barang belum diserahkan.

  • 1.4. Sumber-Sumber Hukum Perdata KUHPerdata (BW);KUHD (WVK);Peraturan Perundangan Lainnya;Yurisprudensi;Doktrin atau ilmu pengetahuan;Konvensi atau kebiasaan praktek;Perjanjian-perjanian

  • 1.5. Sistematika Hukum PerdataEmpat unsur Ciri Kodifikasi Hukum:Meliputi bidang hukum tertentu;Tersusun secara sistematis;Memuat materi hukum yang lengkap dan komprehensif;Penerapannya memberikan penyelesaian yang tuntas.

  • Sistematika Hukum Perdata Berdasar Ilmu PengetahuanHukum Tentang Diri SeseorangHukum KekeluargaanHukum KekayaanHukum Waris

  • Sistematika Hukum Perdata Dalam KUHPerdata (BW)Buku Pertama Perihal Orang yang Mengatur Tentang Diri Seseorang Sebagai Subyek Hukum dan Mengatur Tentang Hukum KeluargaBuku Kedua Perihal Bendayang Mengatur Tentang Hukum Kebendaan atau Harta Kekayaan dan Hukum WarisBuku Ketiga Perihal Perikatan yang Mengatur Tentang Hukum Kekayaan Yang Menyangkut Hak dan Kewajiban Yang berlaku Terhadap Orang-orang Pihak-Pihak Tertentu (Hak Kebendaan Yang bertsifat Relatif)Buku Keempat Perihal Pembuktian dan Lewat waktu yang Mengatur Tentang Alat-alat Bukti dan Pengaruh atau Akibat-akibat Lewat Waktu Terhadap Hubungan-Hubungan Hukum.

  • SEKIAN DULU

  • II. Hukum Tentang Orang2.1. Subyek Hukum (Persoon) Adalah pendukung hak dan kewajiban hukum yang secara kodrati telah dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai mati dan juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subyek hukum.

  • Subyek Hukum

    Subyek Hukum Orang / Manusia(Persoon)sebagai badan Kodrati yang Diciptakan Oleh Allah

    Subyek Hukum Pribadi Hukum /Badan Hukum(Persoonrechts),subyek hukum yang diciptakan oleh hukum

    Manusia diakui sebagai subyek hukum(pendukung Hak dan Kewajiban),adalah sejak lahir sampai mati

    Dalam Hal Kepentingan Hukumnya Menghendaki Manusia diakui sebagai Subyek Hukum Sejak ada Dalam Kandungan Ibunya dan Lahir Hidup (Pasal 2 KUHPerdata)

    Tiada suatu Hukumanpun yang dapat mengakibatkan kematian perdata (Burgelijke Doad) atau kehilangan segala hak keperdataan sebagai warganegara

    Badan Hukum diakui sebagai subyek hukum adalah sejak didirikan sampai bubar atau dibubarkan

  • Syarat Material Badan HukumMemiliki Harta Kekayaan Sendiri;

    Memiliki Tujuan tertentu;

    Memiliki Kepentingan Sendiri;

    Memiliki Organisasi yang Teratur.

  • Syarat Formal Badan HukumDidirikan dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan pejabat Notaris dan syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

  • Macam-macam Badan Hukum Dilihat Dari Eksistensinya (Pasal 1653 KUHPerdata)

    Badan Hukum yang Dibentuk Oleh Undang-UndangBadan Hukum yang Diakui oleh Undang-UndangBadan Hukum yang diperbolehkan untuk Tujuan Sosial Keagamaan

  • Badan Hukum Dilihat Dari WewenangnyaBadan Hukum PublikBadan Hukum Privat

  • 2.3. Kewenangan Berbuat Menurut HukumSetiap Manusia adalah sebagai subyek hukum dan pendukung hak serta kewajibanTidak setiap manusia (orang) wenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinyaUntuk wenang berbuat atau bertindak melaksankan hak dan kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan

  • Orang-Orang yang Tidak Cakap atau Kurang Cakap (Pasal 1330 KUHPerdata)Orang-orang yang belum dewasaOrang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (Curatele)Orang-orang perempuan yang dalam keadaan kawin (Telah dihapus dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 dan Pasal 31 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

  • Orang Belum DewasaAdalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum kawin (Versi Pasal 1330 KUHPerdata)Adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun (Versi Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak)Tidak cakap melakukan perbuatan hukum(onbekwaam)Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap menjadi tidak syah secara relatif atau dapat dibatalkan (Vernietigbaar)Kepentingan hukum bagi orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya(di bawah kekuasaan orang tua)

  • Kekuasaan Orang Tua (Ouderlijke Macht)Terhadap Anak Yang Belum DewasaKekuasaan Terhadap diri anak

    Terhadap harta kekayaan anak

  • Kekuasaan Orang Tua Terhadap Diri Anak(Kewajiban dan Tanggung jawab) Pasal 26 UU Perlindungan anakMengasuh, memelihara,mendidik,dan melindungi anak;Menumbuhkemabangkan anak sesuai dengan kemampuan,bakat,dan minatnya;danMencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

  • Perwalian(Voogdij) Pengawasan terhadap anak yang belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua,serta pengurusan benda atau kekayaan anak : Perwalian dapat dilakukan terhadap :Anak syah yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum,atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya {Pasal 33 ayat (1)}Anak syah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tuaAnak syah yang orang tuanya telah berceraiAnak yang lahir diluar perkawinan (Natuurlijk Kind)

  • Macam-macam PerwalianPerwalian Karena undang-Undang(Wettelijke Voogdij)

    Perwalian berdasarkan pengangkatan dan penetapan hakim (datieve Voogdij) baik atas permintaan maupun karena jabatannya

    Perwalian berdasarkan wasiat atau testamen (Testamentaire Voogdij)

  • Orang atau Badan Hukum Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Wali (Pasal 51 ayat 2 UUP)Keluarga dari anak yang bersangkutan {Pasal 49 ayat (1) UUP}Salah satu dari kedua orang tuanyaKeluarga anak dalam garis keturunan lurus ke atasSaudara kandung yang sudah dewasa 2. Orang lain atau Badan Hukum {Pasal 49 ayat (1) UUP ,Pasal 33 UU Perlindungan anak}Pejabat yang wenangOrang lain yang bukan pejabat yang wenang 3. Balai Harta Peninggalan berkedudukan sebagai wali pengawas / Dewan Perwalian

  • Syarat untuk Menjadi WaliSudah DewasaBerpikiran sehatDapat berlaku adilBerkelakuan baikTidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tuaWali harus memiliki agama yang sama dengan agama anak

  • Kewajiban WaliWajib mengurus anak dan kekayaannya dengan sebaik-baiknyaWajib menghormati agama dan kepercayaan anakWajib membuat daftar kekayaan dan perubahan kekayaan anakWali wajib bertanggung jawab atas kepengurusan harta kekayaan anak serta kerugian yang timbul karena kesalahan tau kelaliannya

  • Berakhirnya Perwalian Terhadap AnakAnak yang diwabah perwalian sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawinKekuasaan wali dicabut( karena wali tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali)Wali atau anak di bawah perwalian meninggal dunia

  • Beberapa Perbuaatan Hukum yang dapat Dilakukan Anak Yang Belum DewasaPasal 1601 g KUHPerdata seorang yang belum dewasa adalah cakap membuat persetujuan-persetujuan sebagai buruh,jika ia untuk itu dikuasakan oleh wakilnya menurut undang-undang baik secara tertulis maupun lisan

    Pasal 1601 h KUHPerdata jika seorang belum dewasa yang belum cakap untuk membuat persetujuan perburuhan,telah membuat suatu persetujuan dan karena itu selama enam minggu telah melakukan pekerjaan di bawah pewrintah majikan,dengan tidak ada perlawanan dari pihak wakilnya menurut undang-undang,maka dianggaplah ia telah dikuasakan dengan lisan oleh wakilnya itu untuk membuat persetujuan perburuhan tersebut

    Pasal 897 KUHPerdata Bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.

  • Pengampuan (Curatele) Penempatan pengawasan seorang yang sudah dewasa,baik menyangkut diri maupun harta kekayaannya oleh seorang kurator atas permintaan pihak yang berkepentingan maupun pejabat yang wenang berdasarkan alasan yang ditentukan undang-undang

  • Orang yang Dapat Ditaruh di Bawah Pengampuan(Pasal 433 KUHPerdata)Orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu,sakit jiwa,atau mata gelap /pemadatOrang dewasa yang pemborosOrang dewasa yang lemah kekuatan akalnya,mereka tidak cakap megurus kepentingan hukumnya

  • Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pengampuan (Pasal 434 KUHPerdata)Setiap keluarga sedarah terhadap keluarga sedarahnya dengan alasan dungu,sakit gila atau mata gelap;Para keluarga sedarah dalam garis lurus dan oleh para keluarganya semenda dalam garis menyamping sampai derajat keempat dengan lasan pemborosan;Suami terhadap istrinya atau sebaliknya;Yang bersangkutan sendiri dalam hal merasa tidak cakap dalam mengurus kepentingannya;Pihak kejaksaan dalam hal ada alasan karena mata gelap,sedang pengampuan tidak dimintakan oleh keluarga sedarah; atau karena alasan dungu/gila,jika tidak ada suami atau istri atau tidak ada keluarga sedarah yang dikenali di Indonesia.

  • Akibat Hukum Adanya PengampuanOrang yang dibawah pengampuan dianggap tidak cakap (Pasal 452 ayat (1) KUHPerdata)Kepentingan hukumnya diwakili oleh pengampunya/kuratornya dan diangkat juga kurator pengawas (Pasal 449 KUHPerdata)Pengampuan berlaku terus sampai ada putusan pencabutan dari pengadilan (Pasal 460 KUHPerdata)

    Untuk hak-hak keperdataan tertentu masih dapat dilakukan sendiri (Cakap): hak untuk kawin,untuk menjadi saksi,hak untuk membuat wasiat (Pasal 446 ayat 3 KUHPerdata)

  • 2.4.Domisili / Tempat Tinggal Domisili adalah tempat dimana seseorang atau subyek hukum bertempat tinggal atau berkedudukan serta mempunyai hak dan kewajiban hukum

    Manusia : Tempat Tinggal Badan Hukum :Tempat Kedudukan

    Nilai pentingnya domisili adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap subyek hukum berdasarkan hukum,baik dalam bidang hak-hak menurut hukum publik maupun menurut hukum privat/perdata

  • Macam-Macam Tempat TinggalTempat Tinggal YuridisTempat tinggal Nyata/SenyatanyaTempat tinggal pilihanTempat tingal ikutan

  • Tempat Tinggal YuridisMerupakan tempat tinggal yang dapat terjadi karena peristiwa kelahiran/pendirian atau karena terjadinya perpindahan/mutasiTempat tinggal yuridis dapat diketahui dari tanda identitas seseorang yang berupa kartu keluarga,kartu tanda penduduk ataupun visa

  • Tempat Tinggal Nyata/SenyatanyaTempat tinggal yang terjadi karena peristiwa hukum berdasarkan keberadaan seseorang yang sesungguhnya menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari

  • Tempat Tinggal PilihanTempat tinggal yang secara sengaja dipilih berdasarkan perjanjian tertulis oleh para pihak dalam suatu perbuatan / peristiwa hukum tertentu

  • Tempat Tinggal Ikutan ( Tergantung ) Tempat tinggal yang terjadi berdasarkan peristiwa hukum yang berkaitan dengan status hukum seseorang yang ditentukan oleh Undang-undangContoh Tempat Tinggal Ikutan : Tempat tinggal Istri sama dengan tempat tinggal suaminya ( Pasal 32 UUP );Tempat tinggal anak, mengikuti tempat tinggal orang tuanya atau wali ( Pasal 47 UUP );Tempat tinggal orang yang ditaruh di bawah pengampuan,mengikuti tempat tinggal pengampunya ( Pasal 50 UUP )

  • Keadaan Tidak Hadir ( Afwezigheid )Keadaan tidak adanya seseorang di tempat tinggalnya karena bepergian atau meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan ijin maupun tidak dan sudah tidak diketahui lagi tempat keberadaannya.

    Unsur-unsur Keadaan Tidak Hadir :SeseorangTidak ada di tempat tinggalnyaBepergian atau meninggalkan tempat tinggalnyaDengan ijin maupun tidakTidak diketahui kewberadaannya

  • Akibat Hukum Keadaan tidak HadirBerkaitan dengan penyelenggaraan kepentingan dari orang yang dalam keadaan tak hadir itu sendiriBerkaitan dengan status hukum yang bersangkutan maupun anggota keluargannya

  • Tahapan Penyelesaian Status Hukum Orang Dalam Keadaan tidak HadirTahap Tindakan SementaraTahap Pernyataan barang kali meninggal duniaTahap pewarissan secara tetap

  • Tahap Tindakan SementaraTindakan sementara adalah adalah berupa pemberian tugas oleh Pengadilan Negeri kepada Balai Harta Peninggalan atau keluarga sedarah atau semenda atau istri atau suami orang yang tak ahadir itu atas permohonan pihak yang berkepentingan atau kejaksaan untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan hukumnya ( Pasal 463 BW )

  • Tahap Pernyataan Barang Kali Meninggal Dunia ( Pasal 467 BW )Apabila orang telah meninggalkan tempat tinggalnya selama 5 (lima) tahun sejak keberangkatannya atau 5 (lima) tahun setelah diperoleh khabar terakhir yang menyetakan masih hidup. Ketentuan ini dengan Stb 1926 No.344 dapat diperpendek sampai 1 (satu) tahun;Dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan pada surat kabar yang ditunjuk oleh pengadilan dan di tempat kantor pengadilan maupun kantor kabupaten/kota tempat tinggal terakhir dari si terpanggil;Apabila setelah dipanggil tidak juga datang,maka berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri orang tersebut dapat dinyatakan barangkali meninggal dunia

  • Tahap Pewarisan secara TetapTelah diterima khabar kepastian meninggal dunia bagi orang yang tidak hadir tersebut ( Pasal 485 BW );Jika tidak ada khabar tentang kepastian meninggalnya,telah lampau waktu 30 (tiga puluh ) tahun sejak penetapan pernyataan barang kali meninggal dunia oleh Pengadilan Negeri;Atau apabila tenggang waktu 30 tahun belum lampau akan tetapi sudah lewat 100 tahun sejak hari lahir dari orang yang tidak hadir ( Pasal 484 BW )

  • 2.5. Catatan Sipil ( Burgerlijke Stand)Catatan sipil adalah catatan-catatan mengenai peristiwa-peristiwa keperdataan yang dialami /dilakukan oleh seseorang

  • Akibat Hukum Dari Keadaan TetapPara ahli waris atau orang-orang yang berhak dapat melakukan pembagian harta warisan secara tetap;Seorang suami istri dapat kawin lagi dengan pihak lain atau minta pembagian harta bersama ( Pasal 493 BW )Berdasarkan Pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 keadaan tidak hadir merupakan alasan untuk bercerai,apabila ketidak hadiran itu dua tahun berturut-turut

  • Peristiwa yang Perlu DicatatKelahiranPerkawinanPerceraianKematianPenggantian nama

  • Tujuan PencatatanUntuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum tertentu yang dialami oleh seseorang,khususnya berkaitan dengan status keperdataannya

  • Fungsi PencatatanSebagai alat bukti yang sah yang dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu peristiwa hukum tertentu bahwa yang dialami oleh seseorang itu benar-benar terjadi

  • Lembaga Catatan SipilUmum ( Kantor Catatan Sipil ) yang ditujukan untuk warganegara pada umumnyaKhusus ( Kantor Urusan Agama ) yang ditujukan khusus bagi yang beragama Islam,khusus mencatat tentang perkawinan dan perceraian

  • III. Hukum KekeluargaanHukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan,yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami istri,hubungan orang tua dan anak,perwalian,dan curateleKeluarga,merupakan satuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri dan anak yang bertempat tinggal dalam suatu tempat tertentu

  • 3.1. Hubungan KekeluargaanKarena hubungan perkawinan ( Hubungan Semenda )Hubungan pertalian darah ( Ketunggalan Leluhur )Hubungan darah garis lurus ke atas ( Leluhur )Hubungan darah garis lurus ke bawah ( Keturunan )Hubungan darah garis Kesamping ( Saudara )

  • Arti Pentingnya Hubungan DarahBerkaitan dengan perkawinanBerkaitan dengan pewarisanBerkaitan dengan perwalian dan curatele

  • Sistem Garis KeturunanSistem Patrilineal;Sistem MatrilinealSistem Bilateral / ParentalSistem Bilineal atau Dobbel - Unilateral

  • Sistem Patrilineal Garis keturunan mengikuti garis laki-laki atau ayah Dalam perkawinan ayah lebih berperanKekuasaan orang tua lebih diutamakan pada ayah dari pada ibuDalam pewarisan bagi laki-laki selalu lebih besarDalam perwalian garis laki-laki lebih diutamakan.

    Contoh : Masyarkat Sumatera Selatan,Tapanuli , Bugis dsb)

  • Sistem MatrilinealKeturunan mengikuti garis keturunan ibu / wanitaSuami mengikuti garis keturunan istriKekuasaan orang tua,saudara laki-laki istri mempunyai kekuasaan utama terhadap anak-anakDalam pewarisan , saudara laki-laki istri berperan sebagai mamak kepala warisDalam perwalian,saudara laki-laki istri lebih berperan sebagai wali terhadap anak kemenakannyaContoh : Masyarakat Minangkabau

  • Sistem Bilateral / ParentalGaris keturunan mengikuti garis ayah dan ibuKedudukan suami istri seimbangKekuasaan orang tua dilakukan secara bersama-samaDalam warisan ada kecenderungan samaSuami / istri dapat menjadi wali dari anak-anaknya

  • Sistem Bilineal atau Dubbel-Unilateral Dalam sistem ini adalah dengan memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis pria saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu,demikian pula melalui wanita.

  • Sistem UUP No 1 / 1974 menganut Sistem BilateralDalam perkawinan,dalam hal anak belum berusia 21 tahun akan melangsungkan perkawinan harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya ( Pasal 6 ayat 2 UUP )Kekuasaan orang Tua,kedua orang tua wajib untuk mendidik dan memelihara anak-anak dengan baik ( Pasal 45 ayat 1 UUP )Kekuasaan dalam harta,adanya harta bersama selama perkawinan dikuasai bersama ( Pasal 35 ayat 1 )Perwalian,sedapat mungkin diambil dari keluarga anak ( pasal 51 ayat 2 UUP )

  • 3.2. Hukum PerkawinanKeseluruhan peraturan yang mengatur hubungan sorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan perkawinan,serta akibat-akibat hukum dari adanya perkawinan,yaitu terhadap suami istri,anak-anak yang lahir,maupun terhadap harta kekayaan dalam perkawinan.

  • Asas Asas PerkawinanMonogami yang longgar ( pasal 3 UUP )Kebebasan berkehendak ( Pasal 1 Jo Pasal 6 UUP )Pengakuan kelamin secara biologis kodratiAdanya tujuan dalam perkawinanPerkawinan adalah kekal ( Pasal1 UUP )Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum agama dan kepercayaannya(Pasal 2 ayat 1 )Perkawinan harus dicatatkan ( Pasal 2 ayat 2 )Kedudukan suami istri seimbang ( Pasal 31 ayat 1 )Adanya batas usia minimal untuk melakukan perkawinanMembentukkeluarga sejahteraAdanya larangan dan pembatalan perkawinanAdanya kebebasan membuat janji kawinAdanya pembedaan antara anak sah dan tidak sahAdanya perkawinan campuranDibolehkannya perceraian

  • Syarat Material Perkawinan MonogamiMencapai usia kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ( Pria 19 Tahun dan Wanita 16 Tahun )Harus ada persetujuan dari kedua mempelai secara bebasTidak ada larangan untuk kawin antara calon mempelai pria dan wanita

  • Pengertian PerkawinanIkatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Pasal 1 UUP )Pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu lama ( Pasal 26 BW )Perkawinan menurut UUP merupakan ikatan lahir batin yang bersifat religiusPerkawinan menurut BW merupakan perjanjian biasa yang bersifat hubungan keperdataan saja

  • Larangan kawin Bersifat AbsulutKarena ada hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawahKarena ada hubungan darah dalam garis keturunan ke sampingKarena ada hubungan semendaKarena hubungan persusuanYang mempunyai hubungan yang menurut hukum agama dilarang untuk saling kawinBagi suami istri yang pernah cerai untuk ke tiga kalinyaWanita yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah

  • Larangan Kawain Yang Bersifat RelatifKarena berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri labih dari seorangWanita yang putus perkawinannya yang masa tunggunya belum habis

  • Syarat Materiil Perkawinan PoligamiSyarat yang bersifat alternatif ( Pasal 4 ayat 2 UUP )Istri tidak dapat menjalankan kewjibannya sebagai istriIstri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkanIstri tidak dapat melahirkan keturunan

    Syarat Kumulatif ( pasal 5 UUP )Adanya persetujuan dari istri /istri-istriAdanya kepastian jaminan hidupAdanya jaminan perlakuan yang adilKhusus PNS harus ada ijin dari atasan langsung dari yang bersangkutanMendapat ijin dari pengadilan

  • Tata Cara Melangsungkan PerkawinanTahap PemberitahuanTahap penelitian persyaratan oleh pegawai pencatat nikahTahap pengumuman selama 10 hariTahap pelaksanaan perkawinanmenurut hukum agama

    Bagi mempelai yang tidak melakukan pemberitahuan untuk kawin atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pencatat atau tidak memperoleh ijin dari pengadilan dalam hal poligami diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp 7.500 (Pasal 45 ayat 1 a PP No. 9 tahun 1975 )