HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam seminar tentang Hukum Islam di Asia Tenggara yang diselenggarakan mulai hari ini. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya adalah ahli di bidang Hukum Islam, mengingat fokus kajian akademis saya adalah hukum tatanegara. Namun mengingat topik seminar ini adalah transformasi syariat Islam ke dalam hukum nasional, maka titik singgungnya dengan hukum tata negara, sejarah hukum, sosiologi hukum dan filsafat hukum kiranya jelas keterkaitannya. Bidang-bidang terakhir ini juga menjadi minat kajian akademis saya selama ini. Sebab itulah, saya memberanikan diri untuk ikut berpartisipasi dalam seminar ini, dengan harapan, sayapun akan dapat belajar dari para pemakalah yang lain dan para peserta seminar ini. Saya bukan pura-pura tawaddhu’, karena saya yakin sayapun dapat berguru menimba ilmu dengan mereka.

Akar Historis dan Sosiologis Hukum Islam

Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas kepada saya, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Ada ulama yang menerbitkan buku soal jawab, yang isinya adalah pertanyaan dan jawaban mengenai hukum Islam yang membahas berbagai masalah. Organisasi-organisasi Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa, yang berisi bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Kaum Nahdhiyin mempunyai Al-Ahkamul Fuqoha, dan kaum Muhammadiyin mempunyai Himpunan Putusan Tarjih. Buku Ustadz Hassan dari Persis, Soal Jawab, dibaca orang sampai ke negara-negara tetangga.

Ajaran Islam, sebagaimana dalam beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur’an dan al-Hadith. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, di mana saja di dunia ini, umat Islam menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada kompisi besar-kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam diyakini dan diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.

Jika kita melihat kepada perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di masa lampau, upaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, nampak mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para sultan. Kita masih dapat menyaksikan jejak peninggalan

kehidupan sosial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di masa lalu di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam— setidak-tidaknya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata — sebagai hukum positif yang berlaku di negerinya. Kerajaan juga membangun masjid besar di ibukota negara, sebagai simbol betapa pentingnya kehidupan keagamaan Islam di negara mereka.

Pelaksanaan hukum Islam juga dilakukan oleh para penghulu dan para kadi, yang diangkat sendiri oleh masyarakat Islam setempat, kalau ditempat itu tidak dapat kekuasaan politik formal yang mendukung pelaksanaan ajaran dan hukum Islam. Di daerah sekitar Batavia pada abad ke 17 misalnya, para penghulu dan kadi diakui dan diangkat oleh masyarakat, karena daerah ini berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda. Masyarakat yang menetap di sekitar Batavia adalah para pendatang dari berbagai penjuru Nusantara dengan aneka ragam bahasa, budaya dan hukum adatnya masing-masing. Di sekitar Batavia ada pula komunitas “orang-orang Moors” yakni orang-orang Arab dan India Muslim, di samping komunitas Cina Muslim yang tinggal di kawasan Kebon Jeruk sekarang ini.

Berbagai suku yang datang ke Batavia itu menjadi cikal bakal orang Betawi di masa kemudian.Pada umumnya mereka beragama Islam. Agar dapat bergaul antara sesama mereka, mereka memilih menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu, bahasa Betawi lebih bercorak Melayu daripada bercorak bahasa Jawa dan Sunda. Mereka membangun mesjid dan mengangkat orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang ajaran Islam, untuk menangani berbagai peristiwa hukum dan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hukum Adat yang mereka ikuti di kampung halamannya masing-masing, agak sukar diterapkan di Batavia karena penduduknya yang beraneka ragam. Mereka memilih hukum Islam yang dapat menyatukan mereka dalam suatu komunitas yang baru.

Pada awal abad ke 18, Belanda mencatat ada 7 masjid di luar tembok kota Batavia yang berpusat di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa dan Musium Fatahillah sekarang ini. Menyadari bahwa hukum Islam berlaku di Batavia itu, maka Belanda kemudian melakukan telaah tentang hukum Islam, dan akhirnya mengkompilasikannya ke dalam Compendium Freijer yang terkenal itu. Saya masih menyimpan buku antik Compendium Freijer itu yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu tulisan Arab, diterbitkan di Batavia tahun 1740. Kompilasi ini tenyata, bukan hanya menghimpun kaidah-kaidah hukum keluarga dan hukum perdata lainnya, yang diambil dari kitab-kitab fikih bermazhab Syafii, tetapi juga menampung berbagai aspek yang berasal dari hukum adat, yang ternyata dalam praktek masyarakat di masa itu telah diadopsi sebagai bagian dari hukum Islam. Penguasa VOC di masa itu menjadikan kompendium itu sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di kalangan orang pribumi, dan diberlakukan di tanah Jawa.

Di pulau Jawa, masyarakat Jawa, Sunda dan Banten mengembangkan hukum Islam itu melalui pendidikan, sebagai mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren, demikian pula di tempat-tempat lain seperti di Madura. Di daerah-daerah di mana terdapat struktur kekuasaan, seperti di Kerajaan Mataram, yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, masalah

keagamaan telah masuk ke dalam struktur birokrasi negara. Penghulu Ageng di pusat kesultanan, menjalankan fungsi koordinasi kepada penghulu-penghulu di kabupaten sampai ke desa-desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah, dan pelaksanaan hukum Islam di bidang keluarga dan perdata lainnya. Di Jawa, kita memang menyaksikan adanya benturan antara hukum Islam dengan hukum adat, terutama di bidang hukum kewarisan dan hukum tanah. Namun di bidang hukum perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan dilaksanakan dalam praktik. Benturan antara hukum Islam dan hukum Adat juga terjadi di Minangkabau. Namun lama kelamaan benturan itu mencapai harmoni, walaupun di Minangkabau pernah terjadi peperangan antar kedua pendukung hukum itu.

Fenomena benturan seperti digambarkan di atas, nampaknya tidak hanya terjadi di Jawa dan Minangkabau. Benturan ituterjadi hampir merata di daerah-daerah lain, namun proses menuju harmoni pada umumnya berjalan secara damai. Masyarakat lama kelamaan menyadari bahwa hukum Islam yang berasal dari “langit” lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum adat yang lahir dari budaya suku mereka. Namun proses menuju harmoni secara damai itu mula terusik ketika para ilmuwan hukum Belanda mulai tertarik untuk melakukan studi tentang hukum rakyat pribumi. Mereka “menemukan” hukum Adat. Berbagai literatur hasil kajian empiris, yang tentu didasari oleh pandangan-pandangan teoritis tertentu, mulai menguakkan perbedaan yang tegas antara hukum Islam dan Hukum Adat, termasuk pula falsafah yang melatarbelakanginya serta asas-asasnya.

Hasil telaah akademis ini sedikit-banyak mempengaruhi kebijakan politik kolonial, ketika Pemerintah Hindia Belanda harus memastikan hukum apa yang berlaku di suatu daerah jajahan, atau bahkan juga di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan kepada hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik devide et impera kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak. Sementara hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada hukum Adat daripada hukum Islam. Dari sini lahirlah ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang tegas-tegas menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Tmur Asing -– terutama Cina dan India — sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra yang beragama Kristen.

Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori iblis” itu. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai kita merdeka. Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang

Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.

Patut kita menyadari bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu, dilihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya adalah “penerus” dari Hindia Belanda. Jadi bukan penerus Majapahit, Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dalam praktek yang dimaksud dengan peraturan yang ada dan masih langsung berlaku itu, tidak lain ialah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Bukan peraturan Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, atau kerajaan lainnya. Bukan pula meneruskan peraturan pemerintah militer Jepang, sebagai penguasa terakhir negeri kita sebelum kita membentuk negara Republik Indonesia.

Setelah kita merdeka, tentu terdapat keinginan yang kuat dari para penyelenggara negara untuk membangun hukum sendiri yang bersifat nasional, untuk memenuhi kebutuhan hukum negara yang baru. Keinginan itu berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di negara kita, di samping tumbuhnya lembaga-lembaga negara, serta struktur pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum di bidang tatanegara dan administrasi negara tumbuh pesat. Namun kita harus mengakui pembangunan hukum di bidang hukum pidana dan perdata, termasuk hukum ekonomi berjalan sangat lamban. Baru di era Pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan proses pembangunan norma-norma hukum di bidang iniberjalan relatif cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi kita.

Keadaan ini berjalan lebih cepat lagi, ketika kita memasuki era Reformasi. Ketika UUD 1945 telah diamandeman, kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR diubah menjadi sebaliknya, maka makin banyak lagi norma-norma hukum baru yang dilahirkan. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata peninggalan Belanda telah begitu banyak diubah dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, apalagi ketentuan-ketentuan di bidang hukum dagang dan kepailitan, yang kini dikategorikan sebagai hukum ekonomi. Namun Wetboek van Sraftrechts atau KUH Pidana masih tetap berlaku. Tetapi berbagai norma hukum baru yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus telah dilahirkan, sejalan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga penegakan hukum, dan upaya untuk memberantas berbagai jenis kejahatan. Kita misalnya memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Terorisme dan sebagainya.Kebijakan Pembangunan Hukum

Setelah kita merdeka, kita telah memiliki undang-undang dasar, yang kini, oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, diletakkan dalam hirarki tertinggiperaturan perundang-undangan kita. Setelah MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan, maka semua undang-undang harus mengacu langsung kepada undang-undang dasar.Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materil terhadap undang-undang dasar. Kalau mahkamah berpendapat bahwa materi pengaturan di dalam undang-undang bertentangan dengan pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang dasar, maka undang-undang itu dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya.

Dilihat dari sudut teori ilmu hukum, undang-undang dasar adalah sumber hukum. Artinya undang-undang dasar itu adalah sumber dalam kita menggali hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif, dalam hal ini undang-undang. Sudah barangtentu undang-undang dasar semata, tidaklah selalu dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam merumuskan norma hukukm positif, mengingat sifat terbatas dari pengaturan di dalam undang-undang dasar itu sendiri. Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yang pada umumnya memuat aturan-aturan dasar dalam penyelenggaran negara, kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk jaminan hak-hak asasi manusia dan hak asasi warganegara. Di samping undang-undang dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni berbagai konvensi yang tumbuh dan terpelihara di dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif di bidang hukum tatanegara dan administrasi negara khususnya, bukan hanya hukum dasar yang tertulis yang dijadikan rujukan, tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis itu.

Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif lainnya, para perumus kaidah-kaidah hukum positif harus pula merujuk pada faktor-faktor filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, kesadaran hukum masyarakat, dan kaidah-kaidah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebab itulah, dalam merumuskan kaidah hukum postif,kita tidak boleh bertindak sembarangan, oleh karena jika kaidah-kaidah yang kita rumuskan itu bertentangan dengan apa yang saya sebutkan ini, maka kaidah hukum yang kita rumuskan itu sukar untuk dilaksanakan di dalam praktik. Unsur-unsur filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, dapat kita simak di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tentu kita dapat menguraikan dan menafsirkan rumusan-rumusan itu dari sudut filsafat hukum, walau tentu di kalangan para ahli akan terdapat perbedaan-perbedaan penekanan dan pandangan.

Syariat, Fikih dan Qanun

Dari uraian-uraian di atas, timbullan pertanyaan, di manakah letak atau posisi hukum Islam yang saya maksudkan, dalam hukum nasional kita? Sebelum menguraikan lebihlanjut jawaban atas pertanyaan ini, saya harus menguraikan lebih dulu, apakah yang dimaksud dengan “hukum Islam” itu dalam perspektif teoritis ilmu hukum.Kalau kita membicarakan hukum Islam,kita harus membedakannya antara syariat Islam, fikih Islam dan qanun. Mengenai syariat Islam itu sendiri, ada perbedaan pandangan di kalangan para ahli. Ibnu Taymiyyah misalnya berpendapat bahwa keseluruhan ajaran Islam yang dijumpai di dalam al-Qur’an dan al-Hadith itu adalah syariat Islam. Namun untuk kepentingan studi ilmu hukum pengertian yang sangat luas seperti diberikan Ibnu Taymiyyah itu tidak banyak membantu.

Ada baiknya jika kita membatasi syariat Islam itu hanya kepada ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith yang secara ekspilisit mengandung kaidah hukum di dalamnya. Kita juga harus membedakannya dengan kaidah-kaidah moral sebagai norma-norma fundamental, dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sopan santun. Dengan pembatasan seperti ini, maka dengan merujuk kepada pendapat Abdul Wahhab al-Khallaf, maka kaidah-kaidah hukum dalam syariah itu — baik di bidang peribadatan maupun di bidang mu’amalah — tidaklah banyak jumlahnya. Al-Khallaf menyebutkan ada 228 ayat al-Qur’an yang dapat dikategorikan mengandung kaidah-kaidah hukum di bidang mu’amalah tadi, atau sekitar 3 persen dari keseluruhan ayat-ayat al-Qur’an.Rumusan kaidah-kaidah hukum di dalam ayat-ayat itu pada umumnya masih bersifat

umum. Dengan demikian, belum dapat dipraktikkan secara langsung, apalagi harus dianggap sebagai kaidah hukum positif yang harus dijalankan di sebuah negara. Bidang hukum yang diatur secara rinci di dalam ayat-ayat hukum sesungguhnya hanya terbatas di bidang hukum perkawinan dan kewarisan.

Bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum ekonomi, pidana, diberikan asas-asasnya saja. Khsus dibidang pidana, ada dirmuskan berbagai delik kejahatan dan jenis-jenis sanksinya, yang dikategorikan sebagai hudud dan ta’zir. Kalau kita menelaah hadith-hadith Rasulullah, secara umum kitapun dapat mengatakan bahwa hadith-hadith hukum jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Dalam sejarah perkembangannya, ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith syar’ah telah mengalami pembahasan dan perumusan yang luar biasa. Pembahasan itulah yang melahirkan fikih Islam. Saya kira fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan para ulama di kemudian hari, sejauh menyangkut masalah hukum, dapat pula dikategorikan ke dalam fikih Islam. Sepanjang sejarahnya pula, norma-norma syar’ah telah diangkat menjadi kaidah hukum positif di kekhalifahan, kesultanan atau kerajaan Islam di masa lalu. Dari sinilah lahir kodifikasi hukum Islam, yang dikenal dengan istilah Qanun itu.

Pembahasan dalam fikih Islam telah melahirkan karya-karya ilmiah di bidang hukum yang amat luar biasa. Para ahli hukum Islam juga membahas filsafat hukum untuk memahami pesan-pesan tersirat al-Qur’an dan hadith, maupun di dalam merumuskan asas-asas dan tujuan dirumuskannnya suatu kaidah. Fikih Islam telah melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab hukum, yang mencerminkan landasan berpikir, perkembangan sosial masyarakat di suatu zaman, dan kondisi politik yang sedang berlaku. Fikih Islam juga mengadopsi adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Para fuqaha kadang-kadang juga mengadopsi hukum Romawi. Menelaah fikih Islam dengan seksama akan mengantarkan kita kepada kesimpulan, betapa dinamisnya para ilmuwan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Walau, tentunya ada zaman keemasan, ada pula zaman kemunduran.

Patut kita sadari Islam masuk ke wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya, dan kemudian membentuk masyarakat poltis pada penghujung abad ke 13, ketika pusat-pusat kekuasaan Islam di Timur Tengah dan Eropa telah mengalami kemunduran. Ulama-ulama kita di zaman itu nampaknya belum dibekali kemampuan intelektual yang canggih untuk membahas fikih Islam dalam konetks masyarakat Asia Tenggara, sehingga kitab-kitab fikih yang ditulis pada umumnya adalah ringkasan dari kitab-kitab fikih di zaman keemasan Islam, dan ketika mazhab-mazhab hukum telah terbentuk. Namun demikian, upaya intelektual merumuskan Qanun tetap berjalan. Di Melaka, misalnya mereka menyusun Qanun Laut Kesultanan Melaka. Isinya menurut hemat saya, sangatlah canggih untuk ukuran zamannya, mengingat Melaka adalah negara yang bertanggungjawab atas keamanan selat yang sangat strategis itu. Qanun Laut Kesultanan Melaka itu mengilhami qanun-qanun serupa di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang lain, seperti di Kesultanan Bima.

Keberlakuan Hukum Islam

Dengan uaraian-uraian di atas itu, saya ingin mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu?Kalau kita melihat

kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.

Ambillah contoh di bidang hukum perburuhan, tentu ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menunaikan solat Jum’at misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu terkait pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas “pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” yang dikonstatir ole Professor Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika para pendiri bangsa menyusun rancangan undang-undang dasar negara merdeka.

Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku, dengan cara ditunjuk oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di sini bermakna, keabsahan perkawinan bagi seorang Muslim/Muslimah adalah jika sah menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada Compendium Frijer, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden.

Setahun yang lalu, Pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Pengadilan Agama. RUU ini merupakan upaya untuk mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Cakupannya adalah bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Tentu saja subyek hukum dari hukum positif ini nantinya berlaku khusus bagi warganegara yang beragama Islam, atau yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam. Presiden dan DPR juga telah mensahkan Undang-Undang tentang Wakaf, yang mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islamke dalam hukum positif. Berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum bisnis juga telah memberikan tempat yang sewajarnya bagi kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi.

Syariat sebagai Sumber Hukum

Suatu hal yang agak “krusial” sehubungan dengan syariat Islamdalam kaitannya dengan hukum positif ialah kaidah-kaidahnya di bidang hukum pidana dan hukum publik lainnya. Kaidah-kaidah hukum pidana di dalam sayariat itu dapat dibedakan ke dalam hudud dan ta’zir. Hudud adalah kaidah pidana yang secara jelas menunjukkan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaligus sanksinya. Sementara ta’zir hanya merumuskan delik, tetapi tidak secara tegas merumuskan sanksinya. Kalau kita membicarakan kaidah-kaidah di bidang hukum pidana ini, banyak sekali kesalahpahamannya, karena orang cenderung untuk melihat kepada sanksinya, dan bukan kepada perumusan deliknya. Sanksi-sanksi itu antara lain hukuman mati, ganti rugi dan maaf dalam kasus pembunuhan, rajam untuk perzinahan, hukum buang negeri untuk pemberontakan bersenjata terhadap kekuasaan yang sah dan seterusnya. Kalau kita melihat kepada perumusan deliknya, maka delik hudud pada umumnya mengandung kesamaan dengan keluarga hukum yang lain, seperti Hukum Eropa Kontinental dan Hukum Anglo Saxon. Dari sudut sanksi memang ada perbedaannya.

Sudah barangtentu kaidah-kaidah syariat di bidang hukum pidana, hanya mengatur prinsip-prinsip umum, dan masih memerlukan pembahasan di dalam fikih, apalagi jika ingin transformasi ke dalam kaidah hukum positif sebagai hukum materil. Delik pembunuhan misalnya, bukanlah delik yang sederhana. Ada berbagai jenis pembunuhan, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan salah sasaran,pembunuhan karena kelalaian,pembunuhan sebagai reaksi atas suatu serangan, dan sebagainya. Contoh-contoh ini hanya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum yang mengandung kaidah pidana di dalam syariat belum dapat dilaksanakan secara langsung, tanpa suatu telaah mendalam untuk melaksanakannya.

Problema lain yang juga dapat mengemuka ialah jenis-jenis pemidanaan (sanksi) di dalam pidana hudud. Pidana penjara jelas tidak dikenal di dalam hudud, walaupun kisah tentang penjara disebutkan dalam riwayat Nabi Yusuf. Pidana mati dapat diterima oleh masyarakat kita, walau akhir-akhir ini ada yang memperdebatkannya. Namun pidana rajam, sebagian besar masyarakat belum menerimanya, kendatipun secara tegas disebutkan di dalam hudud. Memang menjadi bahan perdebatan akademis dalam sejarah hukum Islam, apakah jenis-jenis pemidanaan itu harus diikuti huruf demi huruf, ataukah harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan penerimaan masyarakat di suatu tempat dan suatu zaman. Kelompok literalis dalam masyarakat Muslim, tentu mengatakan tidak ada kompromi dalam melaksanakan nash syar’iat yang tegas. Sementara kelompok moderat, melihatnya paling tinggi sebagai bentuk ancaman hukuman maksimal (ultimum remidium), yang tidak selalu harus dijalankan di dalam praktik. Masing-masing kelompok tentu mempunyai argumentasi masing-masing, yang tidak akan diuraikan dalam makalah ini.

Pada waktu tim yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman, sejak era Ismail Saleh, diberi tugas untuk merumuskan draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, tim perumus nampaknya telah menjadikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebagai sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum pidana yang bersifat nasional. Karena itu, tidak mengherankan jika ada delik pidana adat — seperti orang yang secara terbuka menyatakan dirinya memiliki kemampuan melakukan santet untuk membunuh orang lain — yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHP warisan Belanda, dimasukkan ke dalam draf KUHP

Nasional. Demikian pula rumusan pidana perzinahan, nampaknya mengambil rumusan hukum Islam, walaupun tidak dalam pemidanaannya. Dalam draf KUHP Nasional, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual di luar nikah.

Sementara KUHP warisan Belanda jelas sekali perumusannya dipengaruhi oleh hukum Kanonik Gereja Katolik, yang merumuskan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar nikah, tetapi dilakukan oleh pasangan, yang salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP warisan Belanda, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan— misalnya pasangan kumpul kebo — bukanlahlah perzinahan. Perumusan perzinahan dalam KUHP Belanda ini nampak tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Mereka mengambil rumusan perzinahan dari hukum Islam, tetapi pemidanaanya mengambil jenis pemidaan dari eks hukum Belanda, yakni pidana penjara.

Dari uraian saya yang panjang lebar di atas, terlihat dengan jelas bahwa syari’at Islam, hukum Islam maupun fikih Islam, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang majemuk, maka dalam hal hukum keluarga dan kewarisan, maka hukum Islam itu tetaplah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Sebagaimana juga halnya, jika ada pemeluk agama lain yang mempunyai hukum sendiri di bidang itu, biarkanlah hukum agama mereka itu yang berlaku. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata lainnya, seperti hukum perbankan dan asuransi, negara dapat pula mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang itu dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional kita. Sementara dalam hal hukum publik, yang syariat Islam itu sendiri hanya memberikan aturan-aturan pokok, atau asas-asasnya saja, maka biarkanlah ia menjadi sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional.

Di negara kita, bukan saja hukum Islam – dalam pengertian syariat – yang dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi juga hukum adat, hukum eks kolonial Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan sudah diterima masyarakat, tetapi kita juga menjadikan berbagai konvensi internasional sebagai sumber dalam merumuskan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum poistif itu telah disahkan, maka yang berlaku itu adalah hukum nasional kita, tanpa menyebut lagi sumber hukumnya. Ada beberapa pihak yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia, katanya akan menjadi negara Islam. Saya katakan pada mereka, selama ini hukum Belanda dijadikan sebagai hukum positif dan juga dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi saya belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa negara kita ini akan menjadi negara Belanda. UU Pokok Agraria, terang-terangan menyebutkan bahwa UU itu dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat, tetapi sampai sekarang saya juga belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara Adat.

Di manapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Konsititusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekular, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum India modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Hukum Perkawinan Pilipina, juga melarang perceraian. Siapa yang mengatakan ini bukan pengaruh dari agama Katolik yang begitu

besar pengaruhnya di negara itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara kita akan menjadi negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya.

Demikianlah uraian saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya hanya kepada Allah jua, saya mengembalikan segala persoalan.

Wallahu’alam bissawwab.

Cetak artikel Oleh Yusril Ihza Mahendra — December 5th, 2007

Sumber Hukum Islam Kedua,Hadis atau Sunah?10 Jan 2010

Ragam Republika

?

Ali Rido

Ada pandangan yang berbeda dalam memahami sunah dan hadis sebagai sumber hukum Islam.

Para ulama sepakat bahwa sunah menempati posisi kedua setelah Alquran dalam sistem hukum Islam. Sunah berfungsi sebagai penjelas bagi Alquran; memerinci hal-hal yang disebutkan oleh Alquran secara global; menentukan arti khusus ayat-ayat yang bersifat. umum; menjelaskan ayat yang mengandung makna yang pelik; serta menguraikan ayat-ayat yang sekilas tampak ringkas.

Dalam kitab Fi Rihab as-Sunnah al-Kutub as-Shahhah as-Sittah, Muhammad Abu Syuhbah memberikan contoh sunah yang menjelaskan makna ayat Alquran. Suatu ketika para sahabat kebingungan dengan surat Al-Anam [6]82, "Orang-orang yang beriman dan tidak membaur-kan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang memperoleh keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."Mereka saling bertanya Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Maka, Rasul SAW menjelaskan, yang dimaksud dengan zalim di sini adalah syirik. Itu sesuai dengan firman Allah, "Sesungguhnya syirik (mempersekutukan Allah) adalah benar-benar suatu kezaliman yang besar." (QSLuqman[31] 13).

Kedudukan sunah tersebut mendapatkan pengakuan langsung dari Alquran. Dalam surat Al-Hasyr [59] 7 Allah berfirman, "Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah."Dalam ayat lain dijelaskan, "Barang siapa menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. " (QS An-Nisa [4] 7). Firman Allah yang lain, "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat." (QS Al-Ahzab [33] 21).

Akan tetapi, seiring dengan perkembangan ilmu dan kondisi sosial umat Islam, muncullah sebuah permasalahan di kalangan ulama. Apakah sunah yang sah dijadikan sumber hukum Islam meliputi perkataan, perbuatan, penetapan, sifat-sifat, dan perilaku Nabi Muhammad SAW? Ataukah hanya terbatas pada perkataan, perbuatan, dan penetapan Beliau?Perdebatan tersebut terutama sekali terjadi di kalangan ahli hadis dan ahli hukum Islam. Ali Mustafa Yaqub dalam bukunya, Kritik Hadis, mengutarakan, kelompok ahli hadis berpendapat bahwa perkataan, perbuatan, penetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW patut dijadikan teladan bagi umat Islam. Oleh karenanya, menurut para ahli hadis, semua yang berasal dari Nabi menjadi sumber aturan hukum dalam agama Islam. Sementara menurut ulama fikih, hal-hal yang dapat dijadikan sumber hukum Islam terbatas pada perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi saja. Sedangkan, sifat-sifat beliau tidak dapat dijadikan sumber hukum.

Menurut Ali Mustafa Yaqub, perdebatan itu terjadi karena adanya perbedaan pandangan terhadap definisi hadis dan sunah. Ulama hadis tidak membedakan antara hadis dan sunah. Bagi mereka semua yang datang dari Nabi SAW, baik itu dinamakan hadis atau sunah, dapat dijadikan

sumber hukum.Beda halnya dengan ulama fikih yang berpandangan bahwa sunah berbeda dengan hadis. Sunah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi SAW. Dan, hanya ketiga hal itulah, menurut mereka, yang dapat dijadikan sumber hukum Islam.

Sedangkan, hadis memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sifat-sifat Nabi SAW. Menurut para ulama fikih itu, sifat-sifat Nabi tidak termasuk dalam kategori sunah, sehingga sifat-sifat tersebut tidak dapat dijadikan sumber hukum Islam, hanya dapat dijadikan sebagai sumber moral.Oleh karena itu, istilah sunah banyak digunakan oleh ulama fikih, karena memang tugas mereka adalah menggali hukum Islam dari Alquran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Adapun istilah hadis lebih banyak beredar di kalangan ahli hadis, karena tugas mereka melacak apa saja yang datang dari Nabi tanpa harus mengambil kesimpulan hukum dari hadis yang dikajinya.

Namun, ada pula yang menyatakan sebaliknya, sunah lebih umum dibandingkan hadis. Dalam Ensiklopedi Islam disebutkan, perbedaan pengertian itu disebabkan adanya perbedaan sudut pandang para ulama dalam melihat sosok Nabi Muhammad SAW dan perikehidupannya. Ulama hadis melihatnya sebagai pribadi dan panutan, sedangkan ulama usul fikih memandangnya sebagai pengatur undang-undang dan pencipta dasar-dasar untuk berijtihad. Wa Allahu Alam. Bed sya

Sumber-Sumber Hukum Islam Media Bawean, 23 Oktober 2009

Oleh : Ali Asyhar

PENGERTIAN DAN PEMBAGIANNYA

Sumber-sumber hukum islam (mashadir al-syari’at) adalah dalil –dalil syari’at yang darinya hukum syari’at digali. Sumber-sumber hukum islam dalam pengklasifikasiannya didasarkan pada dua sisi pandang. Pertama, didasarkan pada sisi pandang kesepakatan ulama atas ditetapkannya beberapa hal ini menjadi sumber hukum syari’at. Pembagian ini menjadi tiga bagian :

1. Sesuatu yang telah disepakati semua ulama islam sebagai sumber hukum syari’at, yaitu al-Qur’an dan al-Sunah.2. Sesuatu yang disepakati mayoritas (jumhur) ulama sebagai sumber syari’at,yaitu ijma’ dan qiyas.3. Sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama, bahkan oleh mayoritasnya yaitu Urf (tradisi), istishhab(pemberian hukum berdasarkan keberadaannya pada masa lampau) maslahah mursalah (pencetusan hukum berdasarkan prinsip kemaslahatan secara bebas), syar’u man qablana (syari’at sebelum kita), dan madzhab shahabat.

Tentang pembagian ketiga ini, al-Nabhani menyatakan bahwa hal-hal yang disangka sebagai sumber hukum adalah hal-hal yg ditemukan sisi argumentasinya bahwa hal-hal tersebut adalah hujjah,tetapi status dalil tersebut adalah dzanni atau tidak sesuai dengan apa yg ditunjukkannya. Diantaranya yang terpenting adalah syari’at kaum sebelum kita, madzhab sahabat, istihsan dan maslahah mursalah.

Selanjutnya mengenai istishhab, an-Nabhani mengomentari bahwa ia bukan dalil syara’. Karena penetapan sesuatu sebagai dalil syara’ haruslah dengan hujjah yg qath’i. Sedangkan dalam istishhab tidak ada hujjah qath’I yg menetapkannya menjadi dalil syara’. Istishhab tak lebih hanyalah hukum syara’ sehingga dalam penetapan hukumnya cukup menggunakan dalil dzanni. Ia adalah metode pemahaman dan istidlal (metode pencarian dalil) bukan sebuah dalil. Senada dengan pernyatan ini, al-‘Amudi tidak menganggap istishhab sebagai sumber hukum.

Sedangkan sadd al-dzara’I (langkah antisipasi) al-‘Amudi tidak menganggapnya sebagai bagian dari dalil yang mu’tabarah (diperhitungkan legalistasnya) ataupun mauhumah (yang dipersangkakan legalistasnya). Ia bukanlah sumber hukum melainkan hanya sekedar kaidah yg menjadi subordinat dari kaidah dasar ma’alat al-af’al (orientasi kemudian). kaidah ini beserta kaidah-kaidah subordinatnya semisal sadd al-dzara’I , kaidah al-hiyal (rekayasa hukum) dan kaidah mura’at al-khilaf (menghindarkan ketidaksesuaian dengan apa yg disyari’atkan) dan yg lain,sumbernya adalah bahwa syari’at datang dengan tujuan mengedepankan maslahah dan menghindarkan mafsadah.

Pembagian kedua, didasarkan pada cara pengambilan dan perujukannya,sumber hukum islam dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu sumber-sumber hukum yg dirujuk secara naql (dogmatic) yakni al-Qur’an dan al-Sunah. Hal lain yg disamakan dengan bagian ini adalah ijma’, madzhab sahabat,dan syar’u man qablana. Bagian kedua adalah sumber-sumber hukum islam yg diruju’ secara ‘aql (penalaran logis) yakni qiyas. Hal lain yg disamakan dengan bagian ini adalah istihsan,maslahah mursalah,dan istishhab.

Wahbah al-Zuhaili memaparkan analisisnya mengenai sumber-sumber islam secara ringkas. Menurutnya batasan ringkas mengenai dalil ini bahwasanya dalil-dalil adakalanya merupakan wahyu dan bukan wahyu. Dalil yg merupakan wahyu adakalanya dibacakan dan tidak dibacakan. Wahyu yg dibacakan adalah al-Qur’an dan wahyu yg tidak dibacakan adalah al-sunah. Sedangkan dalil yg bukan merupakan wahyu bila merupakan kesepakatan pendapat atau analisis mujtahid disebut ijma’, bila meruapakan analogi suatu hal terhadap hal lain mengenai status hukumnya Karena adanya persamaan dalam ‘illatnya maka disebut qiyas. Sedangkan bila tidak memiliki criteria-kriteria di atas maka dinamakan istidlal,dan klasifikasi ini memiliki bermacam-macam jenis.

Selanjutnya ia mengulas sisi independensi dalil-dalil ini menjadi dua klasifikasi. Dalil –dalil ini adakalanya merupakan sumber hukum mandiri dalam pensyari’atan yaitu al-Qur’an, al-sunah,ijma’ dan sumber-sumber yg berkaiatn dengannya sebagaimana istihsan,’urf dan madzhab sahabat. Adakalanya dalil-dalil ini merupakan sumber hukum islam yg memiliki ketergantungan, tidak mandiri yaitu qiyas. Yang dimaksud dalil mandiri adalah bahwa sumber hukum ini dalam penetapan hukumnya tidak membutuhkan pada yang lain. Sedangkan qiyas diklasifikasikan tidak mandiri karena dalam penetapan hukum ia masih membutuhkan pada ashl (kasus lama) atau maqis ‘alaih (sumber analogi) yg terdapat dalam al-Qur’an,al-sunah,dan ijma’. Selain itu dalam penggunaannya qiyas membutuhkan pengetahuan dan analisis yg mendalam tentang ‘illat dari hukum ashl. Sedangkan ijma’ walaupun dalam penggunaannya masih membutuhkan sandaran namun hal ini tidak mencegah keberadaanya sebagai dalil mandiri karena hal tersebut dibutuhkan sebagai legalitas dan keabsahan ijma’ sebagai sumber hukum,bukan dari sisi istidlal (penggalian hukumnya) nya, berbeda dengan qiyas.

TERTIB URUTAN SUMBER-SUMBER HUKUM

Bila ditelusuri lebih jauh,sumber-sumber hukum islam baik yg telah disepakati para ulama dalam penetapannya maupun yang masih manjadi perdebatan pada dasarnya terkonsentrasi pada sumber uhukum naqliyah(dogmatic) yakni al-Qur’an dan al-sunah. Karena sumber –sumber hukum tidaklah ditetapkan keabsahannya melalui potensi akal namun bergantung kepada adanya legitimasi dari la-Qur’an dan al-sunah. Karena itulah al-Qur’an dan al-sunah adalah dalil primer dalam perujukan hukum-hukum syari’at. Hal ini didasarkan pada dua sisi :

1. Muatan al-Qur’an dan al-sunah mencakup keterangan hukum-hukum parsial dan cabangan secara detail sebagaimana hukum-hukum zakat,perdagangan,dan sanksi-sanksi pelanggaran.2. Muatan al-Qur’an dan al-sunah yg mencakup kaidah universal yg menjadi sandaran hukum-hukum parsial dan cabangan sebagaimana ijma’ adalah hujjah dan merupakan sumber hukum,begitu pula qiyas dan lain sebagainya.

Legalitas al-Sunah sebagai sumber hukum juga tertera dalam al-Qur’an. Hal ini juga didasarkan pada dua sisi pandang:

1. Al-Qur’an memerintahkan untuk mengamalkan dan berpedoman kepada al-sunah.2. Al-Sunah memiliki fungsi sebagai penjelas dari kandungan al-Qur’an.

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka al-Qur’an adalah sumber dari segala sumber hukum

islam. Karenanya dalam perujukan hukum-hukum syari’at al-Qur’an haruslah dikedepankan. Bila di al-Qur’an tidak ditemui maka beralih kepada al-Sunah karena al-sunah adalah penjelas bagi kandungan al-Qur’an. Apabila di al-sunah tidak ditemukan maka beralih kepada ijma’ karena sandaran ijma’ adalah nash-nash al-Qur’qn dan al-Sunah. Bila dalam ijma’ tidak ditemukan maka haruslah merujuk kepada qiyas.

Dengan demikian maka tertib urutan hukum islam adalah al-Qur’an, al-Sunah, ijma’ dan qiyas. Hal ini berdasarkan hadits yg diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal ketika ia diutus oleh Rasulullah SAW menjadi qadli di Yaman. Rasulullah bertanya : “Ketika dihadapkan suatu permasalahan, dengan cara bagaimana engkau member putusan? Mu’adz menjawab “ Saya akan memutusinya berdasarkan kitab Allah. Rasulullah bertanya lagi “ Bila engkau tidak menemuinya di dalam kitab Allah?” Mu’adz menjawab” Saya akan memutusinya dengan sunah Rasulullah”. Rasul kembali bertanya” Bila tidak engkau temukan di dalam sunah Rasulullah?” Mu’adz menegaskan “ Saya akan berijtihad berdasarkan pendapat saya dan saya akan berhati-hati dalam menerapkannya.”kemudian Rasulullah menepuk dada Mu’adz dan berkata” Segala puji bagi Allah yg memberi petunjuk pada utusan Rasulullah dengan apa yg diridlai oleh Allah dan rasul-Nya”.

Diriwayatkan dari Abu Bakar ra,ketika beliau menjumpai suatu permasalahan, maka beliau merujuk kepada kitabullah. Bila tidak dijumpai di dalam kitabullah maka beliau memutusinya dengan sunah Rasulullah SAW. Bila beliau kesulitan menemukannya,maka beliau mengumpulkan beberapa tokoh pilihan dari sahabat kemudian mengajaknya musyawarah. Bila forum bersepakat maka Abu Bakar memutusinya dengan kesepakatan itu. Demikian pula langkah Umar bin Khathab serta sahabat yg lain dan diikuti oleh kaum muslimin setelahnya.

Wallau a’lam bi al-shawab.

Pengertian Ijtihad dan MujtahidMenurut pengertian kebahasaan kata Ijtihad berasl dari bahasa arab yang kata kerjanya “jahada” , yang atinya berusaha dengan sungguh-sungguh . menurut istilah dalam ilmu fiqih , ijtihad berarti mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan (meng-istinbat-kan) hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-qur’an fdan hadits dengan syarat syarat tertentu . muslim yang melakukan ijtihad di sebut mujtahid . agar ijtihadnya dapat menjadi pegangan bagi umat , seorang mujtahid harus memenuhi beberapa persyaratan . yusuf Al-qardawi (ahli usul dan fikih) , menjelaskan bahwa persyaratan pokok untuk menjadi mujtahid adalah :• memahami al-qur’an dan asbabun nuzulnya (sebab-sebab turunnya ayat-ayat Alqur’an ) , serta ayat-ayat nasikh (yang menghapus hukum) dan mansukh (ang dihapus) ,

• memahami hadits dan sebab-sebab wurudnya (munculnya hadits-hadits) , serta memahami hadits-hadits nasikh dan mansukh ,• mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang bahasa arab ,• mengetahui tempat-tempat ijmak ,• mengetahui usul fikih ,• mengetahui maksud-maksud syariat ,• memahami masyarakat dan adat istiadatnya , dan• bersifat adil dan taqwa .Selain delapan syarat tersebut beberapa ulama menambahkan tiga syarat lagi , yaitu :• mendalami ilmu ushuluddin (ilmu tentang akidah islam ) ,• memahami ilmu mantik (logika ),• mengetahui cabang-cabang fikihFungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu , yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam A-lqur’an dan hadits .Tingkatan Ijtihad adalah sebagai berikut :1. Mujtahid Mutlak: yaitu mujtahid yang mampu mengistimbathkan hukum dengan menggunakan metode yang disusun sendiri. Contohnya adalah para Imam mazhab.2. Mujtahd Muntasib: mengistimbatkan hukum dengan mengikuti metode imamnya tetapi tidak bertaklid. Contoh Abu Yusuf (muridnya Hanafi), Al-Muzani (Syafi’i), Ibnu Abdil Hakam (Maliki), dan Abu Hamid (Hanbali).3. Mujtahid Mazhab: yaitu mujtahid yang mengikuti imamnya baik dalam usul maupun furu’.4. Mujtahid Murajjih: yaitu mujtahid yang membandingkan beberapa pendapat imam dan memilih salah satu yang dipandang kuat.2.2. Kedudukan Ijtihad sebagai Sumber Hukum IslamIjtihad dikalangan ulama Islam merupakan salah satu metode istinbath atau penggalian sumber hukum syara melalui pengarahn seluruh kemampuan dan kekuatan nalarnya dalam memahami nash- nash syar’I atas suatu peritiwa yang dihadapi dan belum tercantum atau belum ditentukan hukumnya.Adapun hukum melakukan ijtihad antara lain :1. Orang tersebut dihukumi pardlu a’in untuk berijtihad apabila ada permasalahan yang menimpa dirinya.2. juga dihukumi fardlu a’in jika ditanykan tentang suatu permasalahan yang belum ada hukumnya.3. Dihukumi fardlu kifayah ,jika permasalahan yang dijukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya.4. Dihukumi Sunnah apabila ber-Ijtihd terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya maupun tidak.5. Dihukum haram,apabila ber-Ijtihad terhdap permasalhan yang sudah ditetapkan secara qat’I ,sehingga hasil ijtihad itu bertentangan engan dalil syara.Ijtihad dapat dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hokum Islam.Yang menjadi landasan dibolehkannya ijtihad banyak sekali,baik melalui pernyataan yang jelas maupun berdasarkan isyarat,diantaranya adalah Firman Allah SWT yang berbunyi :Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.(QS.Surat An-Nisa,105).

Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Thu’mah dan ia Menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Thu’mah tidak mengakui perbuatannya itu malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. hal ini diajukan oleh kerabat-kerabat Thu’mah kepada Nabi s.a.w. dan mereka meminta agar Nabi membela Thu’mah dan menghukum orang-orang Yahudi, Kendatipun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Thu’mah, Nabi sendiri Hampir-hampir membenarkan tuduhan Thu’mah dan kerabatnya itu terhadap orang YahudiDan hal itu telah diikuti oleh para sahabat setelah Nabi Wafat .Mereka selalu berijtihad jika menemukan suatau masalah baru yang tidak terdapat dalam AL-Qur’an dan Sunnah Rasul.2.3. Macam-macam IjtihadIjtihad adalah sebuah usaha untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad telah wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada beliau tentang suatu hukum namun hal-hal ibadah tidak bisa diijtihadkan.Macam-macam ijtihad dapat dikelompokkan sebagai berikut :• Dari segi pelaku: a. Ijtihad fardi b. Ijtihad jamai• Dari segi pelaksanaan:1. Ijtihad Intiqai: yaitu ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang ada. Bentuknya adalah studi komparatif dengan meneliti dalil-dalil yang dijadikan sebagai rujukan. Disebut juga ijtihad selektif.2. Ijtihad Insyai: yaitu mengambi konklusi hukum baru terhadap suatu permasalahan yang belum ada ketetapan hukumnya. Disebut juga ijtihad kreatif.2.4. Fungsi Ijtihad Di Masa SekarangFungsi ijtihad ialah untuk menetapkan hukum sesuatu , yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam A-lqur’an dan hadits .Begitu pula dewasa ini, kehidupan dimulai dari realita. Kita tidak mulai pembaruan dari teks, tidak dari agama, akidah ataupun dari syari`at. Ini adalah metode Islam ketika kita mencermati metode asbâb al-nuzûl (konteks sosial atau sebab-sebab turunnya wahyu), dan nâsikh wa al-mansûkh (ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus). Asbâb al-nuzûl berarti memperhatikan dan memprioritaskan realita atas teks, memperhatikan pertanyaan daripada jawaban. Seperti ayat-ayat wa yas`alûnaka `ani-l khamr (mereka bertanya kepadamu mengenai khamer/minuman keras), wa yas`alûnaka `ani-l mahîdl (menstruasi), wa yas`alûnaka `ani-l anfâl.. dst. Saat ini apa pertanyaaan-pertanyaan yang dihadapai kaum muslimin? wa yas`alûnaka `ani-l awlamah (globalisasi), wa yas`alûnaka `an nihâyah at-târîkh (akhir sejarah), wa yas`alûnaka `ani-l ihtilâl (kolonialisme), wa yas`alûnaka `ani-l faqr (kemiskinan), wa yas`alûnaka `ani-l bathâlah fi indûnisiâ (pengangguran di Indonesia), wa yas`alûnaka `ani-l fasâd (kerusakan)...dst. Pertanyaan-pertanyaan di atas adalah permulaan, dari permasalahan dan musibah yang menggejala di seluruh masyarakat muslim. Jadi kita memulai dari realita yang general.Maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya fungsi ijtihad dewasa ini ialah sebagai salah satu cara untuk menentukan hukum islam yang tidak tercntum secara jelas dalm Al-Quran dan Al-Hadist.

Perbedaan Antara Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai Sumber Hukum

Sekalipun al-Qur'an dan as-Sunnah / al-Hadits sama-sama sebagai sumber hukum Islam, namun diantara keduanya terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipil. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain ialah :

a. Al-Qur'an nilai kebenarannya adalah qath'I ( absolut ), sedangkan al-Hadits adalah zhanni ( kecuali hadits mutawatir ).

b. Seluruh ayat al-Qur'an mesti dijadikan sebagai pedoman hidup. Tetapi tidak semua hadits mesti  kita jadikan sebagai pedoman hidup. Sebab disamping ada sunnah yang tasyri' ada juga sunnah yang ghairu tasyri �. Disamping ada hadits yang shahih adapula hadits yang dha,if dan seterusnya.

c. Al-Qur'an sudah pasti otentik lafazh dan maknanya sedangkan hadits tidak.

d. Apabila Al-Qur'an berbicara tentang masalah-masalah aqidah atau hal-hal yang ghaib, maka setiap muslim wajib mengimaninya. Tetapi tidak harus demikian apabila masalah-masalah tersebut diungkapkan oleh hadits........

Sumber-sumber Hukum IslamA. Al Qur’an1. Definisi Al Qur’an Dan Akar kata al Qur’anAllah Swt. memilih beberapa nama bagi wahyu-Nya, yang berbeda sekali dari bahasayang biasa digunakan masyarakat arab untuk penamaan sesuatu. Nama-nama itumengandung makna yang berbias dan memiliki akar kata 1. Diantara beberapa namaitu yang paling terkenal ialah al Kitab dan al Qur’an.Wahyu dinamakan al Kitab yang menunjukkan pengertian bahwa wahyu itudirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf danmenggambarkan ucapan (lafadz) adapun penamaan wahyu itu dengan al Qur’anmemberikan pengertian bahwa wahyu itu tersimpan didalam dada manusia mengingatnama al Qur’an sendiri berasal dari kata qira’ah (bacaan) dan didalam qira’ahterkandung makna : agar selalu diingat,. Wahyu yang diturunkan dalam bahasa Arabyang jelas itu telah ditulis dengan sangat hati-hati agar terpelihara secara ketat, sertauntuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi oleh orang-orang yang hendakmenyalah artikan atau usaha mereka yang hendak mengubahnya. Tidak seperti kitabkitabsuci lain dimana wahyu hanya terhimpun dalam bentuk tulisan saja atau hanya

dalam hafalan saja, tetapi penulisan wahyu yang satu ini didasarkan pada isnad yangmutawatir (sumber-sumber yang tidak diragukan kebenarannya) dan isnad yangmutawatir itu mencatatnya dengan jujur dan cermat.2Secara etimologis, Al Qur’an berasal dari kata “qara’a”, yaqra’u, qiraa’atan atauqur’aanan yang berarti mengumpulkan (al jam’u) dan menghimpun (al dlammu)huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian kebagian lain secara teratur 3. DikatakanAl Qur’an karena ia berisikan intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmupengetahuan. Allah berfirman :“ Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (dalam dadamu) dan(membuatmu pandai) membacanya. Apabila kamu telah selesai membacakannyamaka ikutilah bacaannya”. (al Qiyamah [75]:17-18).Qur’anan dalam hal ini berarti juga qira’atahu (bacaannya/cara membacanya). Jadikata itu adalah masdar menurut wazan (tasrif, konjugasi) “fu’lan” dengan vocal “u”seperti “gufran” dan “syukran”. Kita dapat mengatakan qara’tuhu, qur’an,qira’atan wa qur’anan, artinya sama saja yakni maqru’ (apa yang dibaca) atau namaQur’an (bacaan).4Qur’an dikhususkan sebagai nama bagi kitab yang diturunkan kepada Muhammads.a.w., sehingga Qur’an menjadi nama khas kitab itu, sebagai nama diri. Dan secaragabungan kata itu dipakai untuk nama qur’an secara keseluruhan, begitu juga untuk1 Subhi as shalih, Dr. “Mabahis fi Ulumil-Qur’an”, Darul- Ilm Lil-Malayin, Beirut, Libanon2 Ibid, Subhi as shalih, “Mabahis fi Ulumil-Qur’an”, hal.93 Muhaimin, Drs, MA, “Dimensi-dimensi Studi Islam”, Karya Abditama, Surabaya, 1994:86.4 Manna’ Khalil al Qattan, “Mabahis fi Ulumil Qur’an”penamaan ayat-ayatnya. Maka jika kita mendengar orang membaca ayat Qur’an, kitaboleh mengatakan bahwa ia sedang membaca Qur’an.“dan apabila dibacakan Qur’an, maka dengarkanlah dan perhatikanlah …(Al-A’raf[7]:204).Sebagian Ulama berpendapat bahwa kata Qur’an itu pada mulanya tidak berhamzahsebagai sebuah kata jadian. Ada analisa penyebutan tersebut kemungkinan adalahkarena Qur’an dijadikan sebagai suatu nama bagi kalam yang diturunkan kepada Nabis.a.w., dan bukan merupakan kata jadian, sementara yang lain berpendapat berbeda.Untuk itulah ada baiknya jika kita mereferensi beberapa pendapat ulama tentang asalkata Qur’an :a. Asy-Syafi’i, berpendapat bahwa kata qur’an ditulis dan dibaca tanpa hamzah (Quran) yang tidak diambil dari kata lain (Musytaq). Ia adalah nama Khusus yangdipakai untuk kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sebagaimanakitab Injil dan Taurat dipakai khusus untuk kitab-kitab Tuhan yang diberikankepada Nabi Isa dan Musa 5. Lafadz tersebut sudah lazim digunakan dalampengertian kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.. jadimenurut asy Syafi’i, lafadz tersebut bukan berasal dari akar kata qa-ra-a(membaca), sebab kalau akar katanya qa-ra-a, maka tentu setiap sesuatu yangdibaca dapat dinamai al Qur’an, sama halnya dengan nama Taurat dan Inzil.6b. Al-Farra’ dalam kitabnya “Ma’anil Qur’an” berpendapat bahwa lafadz qur’antidak memakai hamzah, dan diambil (musytaq) dari kata qara’in jamak dariqarinah, yang berarti indikator (petunjuk). Hal ini disebabkan karena sebagianayat-ayat al Qur’an itu serupa satu sama yang lain, maka seolah-olah sebagian

ayat-ayatnya merupakan indikator dari apa yang dimaksud oleh ayat lain yangserupa.7 Dan huruf “nun” pada akhir lafadz al Qur’an adalah huruf asli, bukanhuruf tambahan.8c. Al Asy’ari berpendapat bahwa lafadz al Qur’an tidak memakai hamzah dandiambil dari kata qarana, yang berarti menggabungkan. Hal ini disebabkan karenasurat-surat dan ayat-ayat al Qur’an dihmpun dan digabungkan dalam satu mushaf.Tiga pendapat diatas menurut Subhi as Shalih adalah beberapa contoh dari Ulamayang berpendapat bahwa lafadz al Qur’an tanpa huruf hamzah ditengahnya jauh darikaidah pemecahan kata (isytiqaq) dalam bahasa Arab. Sedangkan para ulama’ yangberpendapat bahwa lafadz al Qur’an ditulis dengan tambahan hamzah ditengahnyaadalah :a. Az Zajjaj, lafadz al Qur’an ditulis dengan huruf hamzah ditengahnya berdasarkanpola kata (wazn) fu’lan, lafadz tersebut pecahan (musytaq) darai akar kata qar’unyang berarti jam’un, Seperti kalimat quri’al ma’u fil-haudi, yang berarti : airdikumpulkan dalam kolam. Jadi dalam kalimat itu kata qar’un bermakna jam’un,yang dalam bahasa Indonesia bermakna kumpul, atau menhimpun. Hal ini karenaal Qur’an merupakan kitab suci yang menghimpun intisari ajaran-ajaran dari kitabsuci sebelumnya.5 Ibid, “Dimensi-dimensi Studi Islam” hal.866 Subhi as shalih, Dr. “Mabahis fi Ulumil-Qur’an”, hal.107 Muhaimin, Drs, MA “Dimensi-dimensi Studi Islam” hal.868 Subhi as shalih, Dr. “Mabahis fi Ulumil-Qur’an”, hal.11b. Al Lihyani, lafadz al Qur’an ditulis dengan huruf ditengahnya berdasarkan polakata ghufran dan merupakan pecahandari akar kata qa-ra-a yang bermakna tala(membaca).Secara terminologi al Qur’an menurut beberapa ulama adalah:a. Ulama Ushul fiqh,Artinya:“Kalam Allah9 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam bahasaArab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanyamerupakan ibadah, tertulis dalam mushaf , dimulai dari surat al fatihah dan ditutupdengan surat an Nas.10b. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan al Qur’an sebagai firman Allah yangditurunkan melalui ruhul amin (jibril) kepada Nabi Muhammad saw. Denganbahasa Arab, isinya dijamin kebenarannya, dan sebagai hujjah kerasulannya,undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah sertadipandang ibadah dalam membacanya, yang terhimpun dalam mushaf yangdimulai dari surat al fatihah dan diakhiri dengan surat an Nas yang diriwayatkankepada kita dengan jalan mutawatirc. Syaikh Muhammad Abduh mendefinisikan al Quran sebagai kalam mulia yangditurunkan oleh allah kepada Nabi yang paling sempurna (Muhammad) ajarannyamencakup keseluruha ilmu pengetahuan. Ia merupakan sumber yang mulai yangessensinya tidak dimengerti kecuali bagi orang yang berfjiwa suci dan berakalcerdas.Ketiga definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi. Definisi pertama lebih focuspada subyek pembuat wahyu, Allah dan obyek penerima wahyu yakni rasulullah

Muhammad saw, proses penyampaiannya kepada umat secara mutawatir,membacanya dikategorikan sebagai ibadah. Definisi kedua melengkapi penjelasancara turunnya melalui malaikat Jibril, penegasan tentang awal dan akhir surat. Dandefinisi ketiga berkaitan dengan isi dan kriteria bagi orang ingin memahaminya.Dari definisi tersebut dapat dinalisa bahwa al Qur’an memiliki unsur-unsur Yangmenjadi ciri khas bagi al Qur’an, yakni :a. Al Qur’an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad Saw.Tidak dinamakan al Qur’an seperti Zabur, Taurat dan Injil. Ketiga kitab tersebutmemang termasuk kalam Allah tapi tidak diturunkan kepada nabi Muhammadsehingga tidak disebut al qur’an.Kehujjahan al Qur’an9 Menurut Manna Khalil al-Qattan, dalam definisi “kalam” merupakan semua jenis yang meliputi segalakalam. Dan dengan menghubungkan kepada Allah (kalamullah) berarti tidak termasuk semua kalammanusia, jin dsan malaikat. (Manna Khalil al-Qattan Mabahist fi ulum alQur’an diterjemahkan oleh Drs,Muzdakkir As dalam “Studi Ilmu-Ilmu Al Qur’an” Litera Antar Nusa, Jakarta, 1987.10 Syafe’I, Rachmat , Prof,Dr,MA,”Ilmu Ushul FIqf”,CV.Pustaka Setia, Bandung,1999.hal.50

prince_darkness:Penafsiran Al-Qur’an kelompok Rasional Liberal :Kini muncul kelompok orang yang menafsirkan Al-Qur’an dengan dominasi rasio yang biasa dikenal dengan sebutan kelompok rasional liberal. Mereka menggunakan tiga pendekatan yakni tafsir Metaforis, tafsir Hermenetika dan pendekatan sosial kesejarahan.

Tafsir Metaforis :Tafsir metaforis ialah mengambil makna kiasan misalnya ada pernyataan “Tikus-tikus dipenjara.” Pernyataan ini tidak rasional, maka kata tikus dimaknai koruptor. Demikian pula pernyataan bahwa tongkat (asha) nabi Musa menjadi ular dianggap tidak rasional, karena kalau tongkat bisa menjadi ular berarti telah mengubah sunnatullah padahal sunnatullah tidak akan pernah berubah.

Supaya rasional, maka diambillah makna kedua dari kata ‘asha yakni pegangan. Dengan demikian maka pernyataan menjadi  :” Musa melemparkan pegangan (baca: agama Islam) ke tengah-tengah masyarakat . Agama Musa tersebut ternyata sanggup mengalahkan isme/ agama (ular-ular) ahli sihir, sehingga agama Musa menang lantas menyebar cepat sekali, menjalar-jalar bagaikan ular.

Demikian pula pernyataan Al-Qur’an yang menyatakan bahwa nabi Ibrahim a.s tidak mempan dibakar api, adalah pernyataan tidak rasional, sebab tidak mungkin api yang panas menjadi dingin. Karena kalau demikian berarti sunnatullah api berubah.  Supaya rasional, maka pernyataan tersebut harus diitafsirkan sbb : “ Ibrahim dibakar oleh suasana masyarakat yang sangat panas bagaikan api”.

Selintas upaya rasionalisasi Al-ur’an ini bagus sekali tetapi ketika ditanya, “Bagaimana tafsir

bahwa nabi Isa lahir dari rahim Maryam yang perawan. Apakah rasional ?”. Pati kelompok ini tidak sangat sulit menjawab secara tepat dan rasional.

Tafsir Hermenetika :Ialah menafsirkan ayat al-Qur’an dari sisi batini. Contoh :  Tidak ada satu ayat pun bahkan satu hadits pun yang melarang perbudakan. Akan tetapi banyak sekali ayat Al-Qur’an dan hadits yang menjelaskan bahwa apabila seorang muslim melakukan pelanggaran atas aturan tertentu, ia terkena finalti, yakni harus memerdekakan seorang hamba sahaya (budak belian). Kalau begitu pada hakikatnya, pada sisi batininya Al-Qur’an melarang perbudakan. Sampai di sini dapat difahami. Akan tetapi kemudian bergeser kepada persoslan poligami.

Menurut kelompok Rasional Liberal, Allah memang memerintahkan seorang pria muslim untuk menikah dengan perempuan yang baik akhlaqnya sampai batas maksimal empat orang isteri. Akan tetapi Al-Qur’an sendiri langsung menjelaskan bahwa apabila kamu khawatir berbuat tidak adil,  lebih baik satu isteri saja. Bahkan hadits nabi menjelaskan bahwa pria yang tidak bersikap adil dalam berpoligami, di akhirat kelak akan berjalan merangkak dengan lidah yang menjulur.  Kalau begitu – demikian kelompok rasional Liberal – pada prinsipnya pernikahan dalam Islam adalah monogamy dan mengharamkan poligami.

Padahal poligami dilaksanakan oleh nabi dan banyak para sahabat nabi. Bagaimana mungkin para sahabat tidak memahami pesan  batini Al-Qur’an.

Pendekatan Sosial Kesejarahan :Menurut kelompok Rasional Liberal, hukum itu berkembang sesuai dengan perkembangan sosial. Contoh : Pada zaman jahiliyah, kaum wanita tidak mendapatkan harta pusaka (warisan). Datanglah Islam. Islam memandang cara demikian sangat tidak adil, maka Islam mengatur bahwa wanita mendapatkan warisan tetapi setengah dari bagian pria. Diatur demikian, karena apabila wanita yang semula tidak memperoleh warisan, tiba-tiba mendapat bagian yang sama dengan pria, besar kemungkinan akan mengakibatkan heboh nasional. Itu dulu, empat belas abad yang silam. Sekarang zaman sudah berubah, oleh karena itu  perlu ada reinterpretasi terhadap konsep adil, apalagi wanita zaman sekarang bukan lagi pihak yang tertanggung tetapi pihak yang menanggung. Oleh karena itu pula,  akan sangat memenuhi prinsip keadilan apabila bagian perempuan sama besar dengan bagian laki-laki.

Muncullah pertanyaan bagi kelompok Rasional Liberal :” Apakah adil itu adalah sama rata atau proporsional ?”. Apakah warisan bagi perempuan sebesar setengah dari bagian laki-laki yang Allah tetapkan dinilai tidak adil sehingga perlu direvisi ? Bukankah aturan Islam itu telah sempurna ?”. Kalau aturan Allah masih perlu revisi, mengapa Allah tidak menurunkan nabi yang baru ?”. Pendapat-pendapat kelompok rasional liberal yang lebih didominasi oleh akal/ ratio telah mendapatkan penentangan hebat dari para pemikir Islam lain yang tafaqquh fiddin.

prince_darkness:Kritik Terhadap Upaya Rasionalisasi dalam Menafsirkan Al-Qur’an :

Sebenarnya upaya rasionalisasi tafsir Al-Qur’an bukanlah hal baru, misalnya penafsiran

Muhammad Abduh tentang surat al-Fil yang berbeda dengan tafsiran terdahulu. Menurut tafsir Ibn Abbas dan lain-lain, burung Abábil itu melempar pasukan gajah dengan batu dari neraka (sijjil), Setiap burung membawa tiga butir batu, dua butir di kedua kakinya dan satu butir di paruhnya. Batu tersebut adalah batu kecil dari tanah yang membara.  Tetapi Muhammad Abduh dengan tafsir metaforis rasionalnya berpendapat lain, menurutnya sijjil bukanlah batu dari neraka tetapi berupa virus. Dengan serangan virus itulah tentara Abrahah menjadi sakit parah dan akhirnya mati.Rasionalisasi Al-Qur’an dilakukan dengan pendekatan tafsir Metaforis, misalnya tentang mukjizat nabi Musa. Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut sehingga terbelah menjadi jalan. Menurut kelompok rasional  itu tidaklah mungkin sebab menyalahi sunnah Allah. Sunnah Allah yang bergerak di dalam hukum kausalitas merupakan ketetapan yang pasti, tidak berubah. Demikian juga ketika nabi Ibrahim dibakar tetapi tidak mati gara-gara apinya menjadi dingin, padahal sifat api sebagai sunnah Allah adalah panas. Dengan demikian tidak mungkin api yang panas menjadi dingin karena kalau begitu sunnah Allah tentang api telah berubah. Kalau sunnah Allah berubah maka hukum alam pun berubah, kalau hukum Alam berubah-ubah maka tidak dapat dibuat rumus-rumus ilmu Alam, kalau begitu ilmu Alam tidak lagi menjadi ilmu pasti.Untuk mengomentari ini, ada baiknya dikedepankan dulu pandangan Din Syamsudin. Menurut Din, dalam mengkonseptualisasikan Islam, umat Islam menghadapi dua problema intelektual. Pertama, ketika Islam diyakini sebagai agama yang berlandaskan wahyu, umat Islam dihadapkan kepada problema yang menyangkut hubungan akal dengan wahyu. Kedua, ketika Islam diyakini sebagai kehidupan, umat Islam dihadapkan kepada persoalan hubungan antara agama dan persoalan kehidupan (sekuler). Upaya rasionalisasi ayat Al-Qur’an dalam batas-batas tertentu sah-sah saja karena Islam memang rasional sehingga Islam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal (Ad-Din al-Aql). Namun batasan rasional atau tidaknya, logis atau tidaknya sesuatu kejadian sangat tergantung kepada kemajuan berfikir dan kebudayaan termasuk perkembangan sains teknologi yang berkembang saat itu.Dalam hal ini Richard Thamas (1993) dalam bukunya berjudul “:The Passion of Western Mind” menulis sebuah judul “The Crisiss of Modern Science” menyatakan bahwa ilmu Barat yang spektakuler itu ternyata menghadapi krisis antara lain setelah sekian ratus tahun meyakini “certainty principle”, salah satu basic sains tentang kepastian hubungan sebab – akibat atau “if X, then Y” tetapi pada perkembangan berikutnya ternyata ada juga “Uncertainty principle”. Kausality ternyata terlalu simplistik. Kini ditemukan bahwa partikel-partikel saling mempengaruhi tanpa dihayati bagaimana hubungan kausality di antara mereka.  Bahkan menurut Thomas Kuhn, dalam sains terdapat akumulasi data yang bertentangan yang akhirnya menimbulkan krisis paradigma dan setelah itu timbullah suatu sintesis yang imajinatif, yang akhirnya memperoleh rekognisi ilmiah, sedangkan yang terjadi ke arah itu bersifat non-rasional. Karena itu ilmu pengetahuan yang sekarang dianggap sebagai sesuatu yang relatif. SSebenarnya alam sebagai fakta dengan segala hukumnya adalah absolut, tetapi ilmu pengetahuan alam yang ditemukan manusia bersifat relatif. Sebagai contoh, bahwa Al-Qur;an menjelaskan bahwa planet itu ada sebelas (ihda ‘asyrata kaukaban), tetapi para ahli astronomi menyebutkan hanya sembilan. Demikian puluhan tahun pendapat itu mendominasi. Kemudian ditemukan lagi satu planet sehingga berjumlah 10, kini terakhir ditemukan satu planet lagi sehingga menjadi sebelas.  Jadi jumlah planet sebagai fakta adalah absolut namun pengetahuan manusia tentang planet bersifat relatif.Di samping itu perlu difahami bahwa ada perbedaan antara pengetahuan (knowledge) dan ilmu

(science). Dalam kesimpulan penulis, pengetahuan itu bisa benar bisa salah. Pengetahuan yang benar disebut al-‘ilmu atau haq, sedangkan pengetahuan yang salah disebut persepsi atau opini. Pendek kata, pada hakikatnya, kebenaran (al-haq, al-‘ilmu) adalah mutlak, absolut, sedangkan yang berbeda-beda adalah persepsi orang tentang kebenaran.Manusia dengan rasionya berusaha mencari kebenaran (ilmu). Caranya, setiap data yang masuk ke otak akan diolah dengan paradigma berfikirnya sehingga menjadi sebuah pengetahuan (kesimpulan), tetapi apakah kesimpulan itu sebagai ilmu atau hanya persepsi belumlah pasti. Karena itu wajar kalau kesimpulan seseorang tentang sesuatu suka berubah-ubah. Teori yang hari ini dianggap benar tetapi beberapa tahun kemudian direvisi bahkan dibuang. Dalam proses menemukan kebenaran itu, manusia sering harus menempuh kesalahan-kesalahan yang banyak tiada terhingga, atau bersifat trial and error.Untunglah turun wahyu. Fungsi wahyu adalah untuk membantu manusia agar jangan terlalu lama atau jangan terlalu sulit menemukan kebenaran, terutama dalam persoalan-persolan metafisika atau tentang hakikat sesuatu. Dan sangat mungkin kalau hanya mengandalkan kekuatan nalar semata, terlalu banyak hal yang tak dapat ditemukannya padahal ilmu sangat penting dimiliki untuk bekal di dunia ini, misalnya apa arti hidup, apa itu mati, bagaimana setelah mati, apa itu syetan dan bagaimana sikap manusia terhadap syetan. Wahyu memberikan informasi seputar masalah-masalah di atas yang tidak mungkin dapat ditemukan melalui penelitian empirik. Dalam pandangan penulis, manusia dengan rasio yang berfikir berlandaskan kausality, tidak dinilai serba mampu untuk mencapai segenap ilmu, karena rasio memiliki daya deteksi yang terbatas. Oleh karena itu, apabila rasio dijadikan sebagai ukuran segenap kebenaran agaknya terlalu riskan. Dengan hubungan kausality sebagaimana dijelaskan di atas, di Barat hanya dikenal dua katagori ilmu, yakni Empirical Science (ilmu Empirik) dan Rational Science (ilmu rasional) Empirical science adalah manakala kebenarannya yang bersumber kepada indera terutama mata, dengan kata lain dapat dilihat, diobservasi atau dibuktikan melalui eksperimen, misalnya ilmu kedokteran, Fisika, Kimia, Biologi, dll. Jika dalam uji coba tersebut tidak terbukti berarti teori itu salah.  Sedangkan Rational science ialah kebenaran yang bersumber kepada rasio (akal). Benar tidaknya sesuatu diukur oleh signifikansi hubungan antara sebab dan akibat. Apabila terjadi hubungan sebab dan akibat yang jelas, maka itu dikatakan logis, rasional dan dianggap benar. Tetapi jika hubungan antara sebab dan akibat itu tidak nampak jelas maka dinilai tidak rasional dan salah. Di luar Empirical science dan Rational science adalah belief (kepercayaan) semata-mata dan bukan ilmu. Jadi berita tentang bangkit dari kubur, jin, malaikat, termasuk cerita tentang mukjizat, karena persoalan tersebut tak dapat dibuktikan dengan indera maupun dengan rasio, maka dinyatakan bukan ilmu melainkan sekadar kepercayaan.Apakah paradigma demikian bisa digunakan dalam memahami Islam?. Ini nampaknya agak sulit. Kalau kita menganalisis dengan teliti ilmu-ilmu atau aturan yang terdapat dalam Al-Qur’an, akan banyak ditemukan ilmu-ilmu yang mungkin dinilai tidak rasional karena antara sebab dan akibat hukum, sering tidak terdeteksi. Di dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang agak sulit difahami, agak sulit mencari hubungan sebab – akibat. Sebagai contoh Allah mengharamkan babi. Pertanyaannya adalah mengapa babi itu diharamkan, apa sebabnya. Ini sangat sulit dijawab. Paling-paling jawabannya adalah karena memang Allah telah menetapkan demikian, titik.Keharaman babi berbeda dengan keharaman arak (khamr). Haramnya arak mudah difahami oleh akal karena arak dapat mengakibatkan mabuk dan merusak otak. Penetapan hukum haram atas

arak sangat logis – rasional. Demikian juga sebab-sebab haramnya zina, berjudi, membunuh – walaupun Al-Qur’an tidak menjelaskan sebab akibatnya – tetapi akal/ rasio sudah bisa memahaminya.  Lain lagi perihal air liur anjing. Hadits ini menyatakan :

عنه الله رضي هريرة أبى الله :  عن رسول قال سل�م  قال و عليه الله أحدكم:    صل�ى إناء إذا  طهوربالتراب  الكلب  فيه  ولغ هن اوال مرات سبع يغسله إن

Dari Abâ Hurairah r.a ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, bersih-kanlah bejana salah seorang di antaramu, apabila dijilat anjing dengan membersihkan sebanyak tujuh kali, salah satunya dengan tanah (HR. Muslim). 

Hadits serupa berasal dari ‘Ali ibn Hujr al-Sa‘dy, dari ‘Ali ibn Mushâr, dari A‘masy, dari Abâ Razain dan Abâ Shálih dari Abâ Hurairah. Juga dari Mu\ammad ibn Rafi’, dari Abd Razaq, dari Ma‘mar, dari Hamam ibn Munabbah, dari Abâ Hurairah. Menurut hadits di atas, kalau bejana dijilat anjing maka wajib dibasuh tujuh kali, satu kali menggunakan tanah. Pertanyaannya adalah mengapa harus dengan tanah bukan dengan sabun. Apakah hal itu karena di zaman nabi belum mengenal sabun? Tentu tidak sesederhana itu jawabannya. Namun untuk dapat memahami mengapa harus dicuci dengan tanah memang sangat sulit. Hal ini besar kemungkinan berkaitan dengan unsur-unsur karbon yang sangat beragam dalam tanah. Multi karbon sangat efektif dalam menghilangkan racun termasuk virus rabies, sedangkan sabun hanya mengandung beberapa karbon saja yang mustahil dapat membunuh virus rabies.Muncul lagi pertanyaan, mengapa kalau anjing menjilat bejana, bejana itu harus dibasuh tujuh kali di antaranya satu kali dengan memakai tanah. Tetapi ketika berburu kelinci menggunakan anjing terlatih (mu‘allam), terus anjing ini menggigit kelinci, tidak ada satu hadits pun yang mengharuskan mencuci leher kelinci bekas gigitan anjing itu dengan tanah. Mengapa demikian?” Selintas pertanyaan ini menyudutkan dan sulit dijawab. Akan tetapi apabila ditanyakan kepada ahlinya, rahasianya dapat agak terbuka. Dapat kita bandingkan dengan bisa ular. Apabila manusia digigit oleh ular kobra, maka dalam beberapa menit saja manusia bisa mati, padahal hanya sedikit saja bisa ular yang masuk melalui pagutan itu. Lain halnya dengan bisa yang sengaja diperas dari mulut kobra itu. Apabila bisa ular itu diperas dari mulutnya kemudian ditampung pada gelas lantas diminum, ternyata tidak berbahaya bahkan justeru menjadi obat.  Kasus ini kurang lebih sama dengan air liur anjing tadi. Air liur yang keluar ketika anjing menjilat dan ketika tetap dalam mulutnya, terdapat perbedaan besar. Contoh lain ialah tentang puasa. Orang yang sering menahan lapar bisa terkena penyakit maag, tetapi tidak demikian dengan menahan lapar karena puasa. Kalau perut sangat lapar dapat mengakibatkan tubuh berkeringat dingin, tetapi tidak demikian kalau lapar karena puasa. Kalau perut sedang lapar akan sulit tidur, tetapi kalau perut lapar karena puasa justeru nikmat tidur. Mengapa demikian? Contoh lainnya masih tentang puasa adalah bahwa ketika Nabi berbuka puasa, Nabi ta‘jil (mempercepat buka puasa) hanya memakan tiga biji kurma bukan dengan makan yang banyak. Mengapa demikian? Menurut ilmu kedokteran, ketika berpuasa, lambung (maag) itu kosong. Dengan berbuka menggunakan kurma (manis) akan mempercepat pembakaran dan segera dapat mengganti glukosa (gula darah) yang berkurang selama puasa. Mengapa hanya tiga kurma? Dengan kurma yang sedikit yang masuk ke dalam lambung, maka darah akan mengalir ke lambung sebagai energi sehingga lambung bisa bekerja dengan baik. Setelah lambung memiliki energi yang cukup kuat barulah diisi dengan makanan yang banyak, sehingga lambung bisa

menjalankan fungsinya dengan baik. Berbeda jika lambung itu langsung diisi dengan makanan yang banyak tanpa “pemanasan”, maka lambung memerlukan banyak darah sehingga darah dari otak akan turun ke lambung, akibatnya otak kekurangan darah, ini berarti otak kekurangan oksigen sehingga jadi mengantuk.Dengan mengetengahkan contoh-contoh di atas, penulis bermaksud meminta perhatian bahwa apa-apa yang dilakukan nabi yang menyangkut diniyah walaupun untuk sementara waktu dinilai kurang rasional namun jangan tergesa-gesa menolaknya. Sebab ukuran rasional dan tidaknya sesuatu sangat tergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Dengan demikian, tidak boleh hanya karena akal manusia belum bisa menemukan hubungan sebab akibatnya, lantas dengan serta merta ajaran Islam (ayat Al-Qur’an) yang dianggap tidak rasional (untuk sementara waktu) itu ditafsirkan sesuai dengan selera penafsir. Kejadian yang lebih sulit lagi manakala kita ingin mengetahui logis tidaknya mukjizat. Misalnya Nabi Ibrahim a.s dibakar tidak merasa panas,  Tongkat Nabi Musa a.s menjadi ular, serta Nabi Muhammad SAW ber-Isra Mi’raj. Apabila kejadian ini diukur dengan ilmu dalam batasan rasional, maka pasti akan dianggap irrasional dan kemudian ditolak. Tidak heran kalau kelompok pemikir Rasional menyatakan mukjizat seperti itu hanyalah mitos doktrinal, tidak ubah dongeng Lampu Aladin (fiktif).  Dan karena anggapannya itu,  mereka  lebih suka melakukan reinterpretasi dengan pendekatan rasional metaforis. Seandainya semua hal harus rasional, lantas bagaimana dengan Isa (Yesus) yang lahir dari rahim Maryam yang masih perawan, tanpa suami dan tanpa berbuat zina. Apakah ada tafsiran yang lain?Kejadian yang aneh di luar kebiasaan yang sulit difahami seperti mukjizat bukanlah ilmu Empirik karena tidak dapat diulang-ulang melalui kegiatan eksperimen, Bukan pula Ilmu Rasional karena interrelasi sebab – akibatnya sulit ditemukan, tetapi termasuk dalam katagori ilmu Suprarasional atau kejadian Supranatural. Kebenarannya hanya dicapai dengan hati (qalbu) yang percaya, atau bisa disebut haqq al-yaqân.Apalagi kalau menyangkut persoalan siksa kubur, alam Mahsyar, syurga dan neraka yang sama sekali tidak bisa dijangkau akal, bahkan tak dapat dibayangkan. Kebenaran ilmu tersebut hanya dibuktikan dengan ruh yakni setelah manusia mati. Ilmu yang demikian disebut dengan Metarasional. Dalam paradigma Al-Qur’an disebut Ilmu Gaib.Berdasarkan kajian-kajian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa sebenarnya ilmu itu ada empat macam bukan dua sebagaimana dalam pemikiran di Barat. Keempat macam ilmu itu adalah ilmu Empirik (‘Ain al-yaqin), Ilmu Rasional (‘Ilmu al-yaqin), Suprarasional (Haqq al-yaqin) dan Metarasional (‘ilmu al-Ghaib). Dalam terminologi lain, Ilmu Empirik dan ilmu Rasional dikatagorikan Ilmu Bayány. Ilmu Suprarasional merupakan ilmu Burhány, sedangkan Metarasional disebut ilmu ‘Irfány. Di luar yang empat itu ada yang disebut irrasional, yakni manakala kejadian tersebut sangat mustahil menurut akal, misalnya dikatakan bahwa benda itu diam dan pada saat yang sama benda itu bergerak. Ini irrasional. Termasuk ke dalam irrasional adalah tahayyul. Irrasional bukanlah ilmu tetapi tahayyul (hayalan) atau kepercayaan tak berdasar.

prince_darkness:Di dalam ajaran Islam, banyak sekali perintah dan larangan nabi yang seakan tidak masuk akal sehingga beberapa ulama melakukan rasionalisasi melalui penafsiran metaforis.Lantas apakah sesuatu yang tidak dimengerti harus ditaati juga? Sebenarnya manusia banyak melakukan perbuatan bukan karena mengerti tetapi karena percaya. Sebagai contoh, seorang

professor doktor di bidang agama akan tetap menggunakan resep dari dokter walaupun tulisan pada resep itu tidak dapat dibaca dengan matanya dan tidak dapat difahami dengan otaknya. Ia menaati resep dokter bukan karena mengerti tetapi karena percaya. Begitupun dengan Al-Qur’an yang berfungsi sebagai resep, obat (syifá), maka kalau sementara ini akal belum mampu menerima apa yang dikandung oleh Al-Qur’an, sebaiknya diterima saja dahulu, nanti di saat kemudian, apa-apa yang dianggap tidak rasional sangat mungkin menjadi rasional juga. Jadi pada dasarnya baik suprarasional maupun metarasional seluruhnya masih dalam koridor rasional.Apakah tafsir Al-Qur’an yang dilakukan oleh NII KW IX termasuk kepada tafsir bi ar-Ra’yi yang diancam neraka?.  Untuk mengetahuinya sangat perlu terlebih dahulu memahami kriteria  tafsir bi ar-Ra’yi  yang diperbolehkan.Menurut Muhammad ibn Sulaiman al-Kafiji di dalam buku : “At-Tafsâr fâ Qawá‘id ‘ilmi at-Tafsâr”, dijelaskan bahwa para sahabat biasa menafsirkan Al-Qur’an dengan ra’yu, hal ini dilakukan apabila mereka tidak menemukan tafsirnya dalam hadis mutawátir, juga tidak terdapat dalam Ijma‘ ulama”.    Adapun  tafsâr bi ar-Ra’yi yang dilarang adalah min gair ‘ilm (tanpa imu)  tetapi sekadar mengikuti selera. Tafsir ra’yu tidak boleh kalau  meninggalkan pemahaman yang sudah biasa difahami dari  lafaÑ-lafaÑ Al-Qur’an    .Apabila mencermati tafsir Al-Qur’an yang dilakukan oleh NII KW IX, maka segera dapat diketahui bahwa penafsiran mereka tanpa mengikuti kaidah-kaidah baku penafsiran yang telah disepakati oleh para ulama, terutama ulama Salaf. Berdasarkan kriteria tafsir bi ar-ra’yi  di atas, maka tafsâr bi ar-ra’yi NII KW IX secara akademis tidak dapat diterima. 

NASH DAN IJTIHAD

Abu Mahdi

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (Al-Ahzab:36)

Dasar-dasar Hukum Islam

Semua muslimin sepakat bahwa sumber hukum pertama yang tertinggi adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, yang disebut Al-Quran. Sumber hukum peringkat selanjutnya adalah kejelasan yang tersurat maupun yang tersirat dari kehidupan Rasul Allah; disebut as-Sunnah.

Kedua dasar dan sumber hukum ini saling kait dan terikat. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah sumber awal yang melegitimasi segala hukum sesudahnya. Darinya tersurat dan tersirat rangkaian hukum atas sandaran hukum yang lain. Sementara landasan selain Al-Quran adalah semua yang sudah mencukupi ruang batas ketentuan yang dibenarkan Al-Quran, sehingga tidak ada ketentuan yang berada di luar ketentuan yang sudah ditetapkan Allah. Dengan landasan ini, muslimin sependapat bahwa barang siapa yang menentang dan mengubah ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka dinyatakan sebagai kufur.

Tanpa disadari, keterikatan muslimin untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan dengan kekhawatiran akan jatuh dalam kekufuran, menjadikan setiap muslim berjanji untuk mengikuti Al- Quran dan Hadits/Sunnah. Mereka mencoba mengekspresikan semua yang ada dari keduanya dalam kehidupan keseharian. Tapi, ada hal yang tidak dapat ditolak, yakni adanya perubahan persepsi di kalangan muslim dalam memahami keduanya. Dari dasar sumber yang sama, ternyata, muslimin memahami dengan berbeda. Dari sumber yang sama (Al-Quran dan Hadits), difahami secara berbeda, sehingga beramal pun dengan praktik yang berbeda. Karena, memang bukan mustahil bahwa dari ungkapan yang sama tetapi muatannya berbeda.

Awal perbedaan ini, nampak jelas ketika Rasulullah SAW wafat. Al-Quran, dalam artian wahyu atau kalam Ilahi dan penjelas dalam praktik kehidupan sehari-hari Nabi SAW itu terhenti. Sebagian muslimin berpandangan bahwa periode dasar hukum telah terhenti, sehingga mereka berpandangan hanya Al-Quran dan Sunnah Nabi saja sebagai sumber hukum yang mutlak.

Sebagian muslimin yang lain memiliki pandangan dan keyakinan berbeda. Wafat Nabi Muhammad SAW tidak berarti terhentinya nash Ilahi dalam bentuk Sunnah. Karena, Sunnah dalam pemahaman kelompok ini tidak terbatas pada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga ada pada tiga belas orang maksum setelah beliau. Yaitu, dimulai dari Ali bin Abi Thalib AS sampai dengan Muhammad bin Hasan al-Mahdi AS (termasuk Fatimah az-Zahra AS), hingga akhir zaman. Kedua pandangan inilah yang menjadi pemilah kesatuan muslimin yang telah dibina Rasulullah SAW. Hinggalah sekarang, pengaruh dan bara tersebut masih saja menyala.

Akibat lain yang ditimbulkan dari perbedaan pandangan itu adalah telah terbentuknya ideologi yang menjadi dasar cara pandang muslim dalam melihat Islam. Dengan dasar perspektif pandangan masing-masing, Islam akan tampak berbeda, dan motif pada tindakan pun menjadi berbeda pula. Perbedaan inilah yang mendasari lemahnya kekuatan muslimin dalam menghadapi tantangan zaman, baik dari nilai ideologi maupun tantangan fisik.

Permasalahan di atas, juga menjadi faktor yang melahirkan generasi muslim zaman ini. Generasi kini adalah hasil dari generasi terdahulu, karena unsur sejarah mendominasi pandangan muslim dalam menilai Islam. Dengan kenyataan yang terjadi, dan pandangan yang tercipta dari waktu ke

waktu, serta informasi yang diterima untuk dipelajari hari ini, telah membentuk opini keislaman seseorang.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa dengan cara memandang pada fenomena sejarah yang berbeda akan didapatkan nilai keislaman yang berbeda pula. Sehingga i'tiqad dasar keislaman pun akan berbeda. Sementara itu, semua muslim sepakat bahwa Islam adalah agama Ilahi yang satu dan merupakan hamparan jalan tunggal menuju kepada Allah. Karena itu, muslimin, mau tak mau, harus memilih juga, yang konsekuensinya adalah i'tiqad dasar dari pandangan di atas harus ditimbang kembali untuk mendapatkan nilai yang benar, sehingga seseorang dapat memastikan keberadaan setiap personal di jalan yang lurus dan tunggal tersebut.

Ijtihad di Kalangan Muslimin

Ijtihad (secara bahasa), berasal dari akar kata bahasa Arab al-jahd yang berarti jerih payah. Kelompok terdahulu, termasuk al-Hajibi mendefinisikan ijtihad sebagai tindakan menguras tenaga untuk mengetahui hukum tentang sesuatu dalam batas menduga. Seperti, menguras tenaga untuk memperoleh dugaan tentang hukum syar'i. (al-Ra'ya al-Sadid fi al-Ijtihad wa al-Taqlid wa al-Ihthiyath, hal.9). Ijtihad juga diartikan menguras tenaga dan jerih-payah untuk memperoleh hukum syar'i yang bersifat dugaan dari Al-Quran, Sunnah, Qiyas, Ihtihsan dan sebagainya.

Muslimin (secara historis) menggunakan kesempatan berijtihad untuk melepaskan tanggung jawab dalam menjawab permasalahan kehidupan yang belum ditemui dalam hukum yang jelas (dhahir) sampai datangnya masa penaklukan kota Baghdad di masa kekuasaan Dinasti Abbasiyah oleh Bangsa Tartar (sekitar 665 H.) Setelah adanya kejadian tersebut, ulama tidak lagi terkumpul dan pintu ijtihad menjadi "tertutup". Dari sinilah hak ijtihad hanya menjadi milik mujtahid terdahulu.

Selanjutnya, perkembangan ijtihad dalam kehidupan muslimin berjalan lamban, dan secara umum tidak ada perbedaan mendasar tentang ijtihad, meskipun ada juga pembeda di antara kelompok muslim. Seperti, adanya perbedaan antara mereka yang memasukkan qiyas dalam ijtihad dan sebagian lagi menolak.

Kasus Seputar Ijtihad

Dasar sumber-sumber ijtihad adalah Al-Quran, Sunnah, Akal dan Ijma'. Namun demikian, dari keempat sumber ini, bukan berarti tidak terbuka kemungkinan untuk tidak ditemukannya ketentuan hukum dari keempatnya. Atau, didapatkan hasil kesimpulan yang tidak kokoh. Atau, dalil-dalil yang ada tidak cukup untuk mendukung kasus yang ada.

Karena itu, terhentinya atau tidak dibenarkannya ber-ijtihad dapat memastikan bahwa fiqih dan pembahasan pun akan terhenti. Maka masalah yang timbul di masa kini tidak akan teratasi. Satu hal lain yang mendasar bahwa muslimin akan terhenti dalam ruang lingkup kehidupan yang tradisional (lampau), serta tidak memiliki kesempatan mengembangkan akal pikiran manusia.

Dengannya orientasi hidup hanya kembali ke alam kehidupan dahulu dan tidak akan membentuk opini kehidupan yang mendatang, konsekuensinya adalah hukum Islam menjadi hukum yang

menindas kemanusiaan. Padahal yang dikenal bahwa muslim yang mengenal Islam itu membela dan membangun kehidupan kemanusiaan.

Kasus yang terjadi sekarang adalah dengan tertutupnya ijtihad, maka setiap muslim telah menjadi mujtahid pada posisinya. Karena, sebagai tuntutan hidup yang nyata, seorang muslim harus hidup dalam hukum, padahal banyak persoalan kehidupan yang dijalani dan harus dipecahkannya tidak terdapat di buku para mujtahid terdahulu.

Tanpa disadari, mereka menyimpulkan hukum dari sumber-sumber hukum yang ada (ber-ijtihad). Maka jadilah muslim yang awam tersebut sebagai mujtahid, walaupun terbatas hanya untuk dirinya. Fenomena ini tidak terhindar karena kenyataan adanya tuntutan Islam dan perjalanan masa/waktu, yang memojokkan manusia untuk meletakkan dirinya pada hukum. Meskipun pada dasarnya hukum yang dijadikan sandaran tersebut tidak diketahui keabsahan dan kebenarannya.

Mujtahid Sebagai Standar Keilmuan

Islam sebagai agama dan ideologi merupakan sarana penghantar perjalanan manusia kepada Allah. Dengan sarana yang pasti ini, memastikan manusia untuk tidak memilih jalan lain atau berjalan di jalan yang salah. Sehingga manusia dengan sendirinya wajib memastikan dirinya untuk berada di dalam Islam. Pemikiran ideal ini menjadi i'tiqad muslimin. Dasarnya adalah dengan adanya Maksum maka i'tiqad dan idealnya Islam dapat terjaga bersamanya.

Tetapi dengan tidak adanya maksum, maka pikiran ideal merupakan i'tiqad tanpa kepastian untuk didapatkan dalam praktik kehidupan muslim. Maka muslimin mengejar idealisme kesempurnaan Islam dengan berusaha mendapatkan nilai ideal. Namun, karena agama samawi ini tidak memberikan jaminan kepada manusia yang tidak maksum secara takwin, maka Nilai Islam yang ada dalam i'tiqad muslimin pun tidak terjamin untuk kesempurnaannya pada kebenaran Ilahi. Kebenaran yang ada adalah nilai yang didapat dari usaha maksimal sebagai manusia untuk melepaskan diri dari tanggung-jawab di hadapan Allah.

Maka akan ada selisih antara kebenaran yang bersifat absolut Ilahi yang di-i'tiqadi dengan nilai kebenaran yang diamalkan oleh manusia. Namun demikian, usaha yang dilakukan oleh muslimin untuk mendapatkan ilmu Islam dari sumber-sumber dasar hukum (Al-Quran, Hadits/Sunnah, Ijma' dan Akal) yang kita sebut ijtihad, merupakan satu hal yang tidak dapat dihindari, karena:

Pertama, tidak hadirnya Imam Maksum di antara muslimin. Islam sebagai sumber hukum dan nilai absolut, hanya ada pada Allah dan Maksumin. Selain dari keduanya, Islam masih merupakan konsep yang harus digali. Paling tidak dengan memprediksikan bahwa konsep tadi dinyatakan benar oleh pandangan muslimin.

Kedua, perkembangan pola hidup manusia. Ketika muslim merupakan bagian komunitas alam yang saling mengikat, maka perubahan yang terjadi selalu memiliki keterikatan dengan yang lain. Baik pada komunitas muslim atau dengan yang di luar muslim. Perubahan pola hidup yang dimaksud adalah perubahan pola berfikir dan bertindak serta adanya tuntutan keperluan hidup. Sehingga hukum aktual yang ada dalam Islam merupakan suatu keharusan.

Pada sisi lain, tanpa adanya wahyu dan maksum yang berkuasa dalam kehidupan muslim, maka muslimin harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yakni ia harus selalu berada dan berjalan di bawah hukum Ilahi. Maka usaha maksimal mendapatkan hukum tersebut merupakan kewajiban muslimin.

Dengan hal di atas pun bukan berarti permasalahan kewajiban tersebut telah terlepas dari persoalan, tetapi masih banyak masalah lain dalam ijtihad, seperti:

a. Apakah ijtihad hanya terbatas pada kasus-kasus yang tidak ada nashnya?

b. Apakah boleh berijtihad (ta'awul) ketika ada nash?

c. Mana yang harus didahulukan, ijtihad atau hadits nabawi?

d. Siapa yang berhak untuk berijtihad?

Empat kasus di atas telah membelah muslim menjadi dua pecahan, yaitu kelompok Ahl al-Ra'yu dan Ahl al-Hadits, tanpa disadari. Boleh jadi, dari sini pula kelompok kalam terbagi menjadi Mu'tazilah yang menggunakan akal untuk qiyas dalam menentukan hasan (baik) dan qubuh (buruk); dan kelompok Asy'ariy yang lebih mengutamakan hadits nabawi.

Apapun yang terjadi, permasalahan ini akan kembali kepada persoalan: adakah kini masih terbuka pintu ijtihad dan siapa yang dibenarkan untuk berijtihad?

Dibalik pertanyaan ini sebenarnya tersembunyi suatu hal yang sangat penting, yaitu fiqih itu sendiri. Karena, fiqih merupakan gambaran atau penjelas dari simbol dan amal serta kriteria Islam. Dengan kata lain, gambaran Islam dapat dilihat dari keberadaan fiqih. Keislaman seseorang terlihat dengan bentukan (pengejawantahan) fiqih pada dirinya. Karena itu keberadaan ijtihad dan mujtahid memegang peran yang sangat penting atas keberadaan Islam dalam kehidupan manusia.

Dalam Surat al-Taubah ayat 122 ditegaskan: "Mengapa tidak pergi sebagian di antara setiap golongan kamu untuk memperdalam pengetahuan tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya bila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga dirinya."

Fiqih berasal dari akar kata tafaqquh. Fiqih adalah pemahaman mendalam serta pengertian sempurna tentang realitas sesuatu. Al-Raghib al-Isfahani dalam Mufrad Al-Quran menyatakan bahwa tafaqquh ialah spesialisasi, dengan mengatakan: tafaqqahu idza thalabahu fatakhashshasha bihi. Begitulah, Al-Quran memerintahkan muslimin untuk memperdalam pengetahuan sehingga dapat mengatasi problema kehidupan ini.

Bergabungnya Semua Hukum Islam dengan Politik

Islam bukan merupakan satu sisi penilai terhadap persoalan, tapi Islam merupakan penilai dan penilaian dari semua sisi. Semua permasalahan, baik yang berhubungan dengan dunia, politik, masyarakat, ekonomi, dan juga semua permasalahan yang berhubungan dengan sisi-sisi yang

tidak diketahui oleh ahli-dunia. Agama Tauhid didatangkan agar manusia mengetahui kedua sisi tersebut dan membahasnya. Dan untuk keduanya terdapat hukum di dalamnya.

Karena itu, muslim yang ber-tauhid tentu saja tidak hanya memandang dari satu sisi saja dan melupakan sisi lain. Islam, yang kesempurnaannya melebihi agama lain, semua hukumnya bergabung dengan politik. Semuanya terikat dalam politik. Shalat bersenyawa dengan politik. Haji, zakat, pelaksanaan negara, semuanya berhubungan dengan politik. Kaum isti'mar (penindas)-lah yang berusaha hendak memisahkan dan mengesampingkannya.

Dengan ini fungsi fuqaha (jamak dari faqih) merupakan fokus perjalanan Islam di tengah kehidupan Islam. Dinyatakan dalam ungkapan: "Fuqaha adalah benteng Islam seperti benteng kota untuk membentengi kota." Dari sisi lain dinyatakan: "Ulama adalah pewaris Nabi."

Jadi, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah faqih (yang menguasai fiqih) yang dapat menjaga Islam. Maka ulama akan masuk dalam standar keulamaan dengan predikat faqih-nya, untuk menjaga Islam. "Demikianlah sesungguhnya perjalanan semua hal dan ahkam ada pada tangan ulama Ilahi, penanggung-jawab halal dan haram-Nya."

SUMBER HUKUM ISLAMAL QUR’ANPengertian al-Qur’anSecara Bahasa (Etimologi)Merupakan mashdar (kata benda) dari kata kerja Qoro-’a (قرأ) yang bermakna Talaa (تال) [keduanya berarti: membaca], atau bermakna Jama’a (mengumpulkan, mengoleksi).Secara Syari’at (Terminologi)Adalah Kalam Allah ta’ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para Nabi-Nya, Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.

8ز6يال 9ن ت آن9 8ق;ر8 ال 8ك9 9ي ع9ل 9ا 8ن ل 9ز< ن 9ح8ن; ن <ا 6ن إ

Allah ta’ala berfirman, “Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur’an kepadamu (hai Muhammad) dengan berangsur-angsur.” (al-Insaan:23)

;ون9 9ع8ق6ل ت ;م8 <ك 9ع9ل ل Aا 6ي ب ع9ر9 Bا آن ق;ر8 9اه; 8ن ل 8ز9 ن9 أ <ا 6ن إ

Dan firman-Nya, “Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Qur’an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” (Yusuf:2)Allah ta’ala telah menjaga al-Qur’an yang agung ini dari upaya merubah, menambah, mengurangi atau pun menggantikannya. Dia ta’ala telah menjamin akan menjaganya sebagaimana dalam firman-Nya,

9ح9اف6ظ;ون9 ل 9ه; ل <ا 6ن و9إ 8ر9 الذEك 9ا 8ن ل 9ز< ن 9ح8ن; ن <ا 6ن إ“Sesungguhnya Kami-lah yang menunkan al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benr-benar memeliharanya.” (al-Hijr:9)

Nama-Nama Al-Qur’anAdapun nama –nama al Qur’an yaitu :1. Al kitab (kitabullah),yang merupakan sinonim dari kata Al Qur’an artinya,kitab suci sebagai petunjuk bagi oranh yang bertakwa.nama ini diterangkan dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 2.2. Az-zikr,artinya peringatan,nam ini di terangkan dalam Al-Qur’an surat al-hijr ayat 9.3. Al- furqan, artinya pembeda,nama ini diterangkan dalam surat al Furqan ayat 1.4 As-suhuf berate lembaran-lembaran,seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al- bayinah ayat 2.

Pembagian surat dalam Al-Qur’an.

1. Assabi’uthiwaal, yaitu tujuh surat yang panjang,ketujuh surat itu yaitu al-baqarah (286), al-A’raf (206), Ali Imran (200), an-nisa (176), al an’am (165),al-maidah (120), dan Yunus ( 109)2. Al-Miuun, yaitu surat yang berisi seratus ayat lebih.Maksudnya surat-surat tersebut memiliki ayat sekitar seratus ayat atau lebih. Misalnya,surat Hud (123 ayat),Yusuf (111 ayat), dan At-Taubah (129 ayat).3. Al-Matsaani, yaitu surat-surat yang berisi kurang dari seratus ayat. Maksudnya surat-surat tersebut kurang dari seratus ayat.Misalnya,surat Al-anfal (75 ayat),ar-rum (60 ayat),dan al-hijr(99 ayat).4. Al- Mufashshal, yaitu surat-surat pendek seperti al-ikhlas,ad-duha,dan an-nasr.suat-surat seperti ini kebannyakan di temukan dalam juz ke 30.

Wahyu yang pertama dan terakhir diturunkan .Wahyu yang di turunkan oleh Allah swt kepada nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat ke 1-5 di gua hira.Tepatnya pada tangal 17 ramadan,tahun ke 40 bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M.

Proses turunnya Al-Qur’anAda 3 pendapat yang berkenaan dengan proses turunnya Al-Qur’an :1.Al-Qur’an diturunnkan sekaligusAl-Qur’an diturunkan secara sekaligus pada malam lailatul qadar kemudiaan diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad saw.2.Al-Qur’an di turunkan secara berangsur-angsur.

Al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur pada setiap malam lailatul qadar.3.Al-Qur’an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul izzah. AL-Qur’an diturunkan pertama kali pada malam lailatul qadar sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul izzah,kemudian b aru diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad saw.Sejarah turunnya Al-Qur’anAllah SWT menurunkan Al-Qur’an dengan perantaraan malaikat jibril sebagai pengentar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di gua hiro pada tanggal 17 ramadhan ketika Nabi Muhammad berusia / berumur 41 tahun yaitu surat al alaq ayat 1 sampai ayat 5. Sedangkan terakhir alqu’an turun yakni pada tanggal 9 zulhijjah tahun 10 hijriah yakni surah almaidah ayat 3.Alquran turun tidak secara sekaligus, namun sedikit demi sedikit baik beberapa ayat, langsung satu surat, potongan ayat, dan sebagainya. Turunnya ayat dan surat disesuaikan dengan kejadian yang ada atau sesuai dengan keperluan. Selain itu dengan turun sedikit demi sedikit, Nabi Muhammad SAW akan lebih mudah menghafal serta meneguhkan hati orang yang menerimanya. Lama al-quran diturunkan ke bumi adalah kurang lebih sekitar 22 tahun 2 bulan dan 22 hari.

Fungsi Al-Qur’an1.Petunjuk bagi Manusia.Allah swt menurunkan Al-Qur’ansebagai petujuk umar manusia,seperti yang dijelaskan dalam surat (Q.S AL-Baqarah 2:185 (QS AL-Baqarah 2:2) dan (Q.S AL-Fusilat 41:44)2. Sumber pokok ajaran islam.Fungsi AL-Qur’an sebagai sumber ajaran islam sudah diyakini dan diakui kebenarannya oleh segenap hukum islam.Adapun ajarannya meliputi persoalan kemanusiaan secara umum seperti hukum,ibadah,ekonomi,politik,social,budaya,pendidikan,ilmu pengethuan dan seni.3. Peringatan dan pelajaran bagi manusia.Dalam AL-Qur’an banyak diterangkan tentang kisah para nabi dan umat terdahulu,baik umat yang taat melaksanakan perintah Allah maupun yang mereka yang menentang dan mengingkari ajaran Nya.Bagi kita,umat uyang akan datang kemudian rentu harus pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang diterangkan dalam Al-Qur’an.4. sebagai mukjizat Nabi Muhammad saw.Turunnya Al-Qur’an merupakan salah satu mukjizat yang dimilki oleh nabi Muhammad saw.

Tujuan Pokok Al-Quran1. Petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan.2. Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif.3. ptunjuk mengenal syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau dengan kata lain yang lebih singkat, “Al-Quran adalah petunjuk bagi selunih manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.”Pokok Ajaran Dalam Isi Kandungan AlQur’an1.Akidahakidah adalah keyakinan atau kepercayaan.Akidah islam adalah keyakinan atau kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan sepenuh hati oleh setiap muslim.Dalam islam,akidah bukan hanya sebagai konsep dasar yang ideal untuk diyakini dalam hati seorang muslim.Akan

tetapi,akidah tau kepercayaan yang diyakini dalam hati seorang muslim itu harus mewujudkan dalam amal perbuatan dan tingkah laku sebagai seorang yang beriman.2.Ibadah dan MuamalahKandungan penting dalam Al-Qur’an adalah ibadah dean muamallah.Menurut Al-ur’an tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah agar mereka beribadah kepada Allah.Seperti yang dijelaskan dalam (Q.S Az,zariyat 51:56)Manusia selain sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial.manusia memerlukan berbagai kegiatan dan hubungan alat komunikasi .Komonikasi dengan Allah atau hablum minallah ,seperti shalat,membayar zakat dan lainnya.Hubungan manusia dengan manusia atau hablum minanas ,seperti silahturahmi,jual beli,transaksi dagang, dan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan seperti itu disebut kegiatan Muamallah,tata cara bermuamallah di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 82.3.HukumSecara garis besar Al-Qur’an mengatur beberapa ketentuan tentang hukum seperti hukum perkawinan,hukum waris,hukum perjanjian,hukum pidana,hukum musyawarah,hukum perang,hukum antar bangsa.4. AkhlakDalam bahasa Indonesia akhlak dikenal dengan istilah moral .Akhlak,di samping memiliki kedudukan penting bagi kehidupan manusia,juga menjadi barometer kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugasnya.Nabi Muhammad saw berhasil menjalankan tugasnya menyampaikan risalah islamiyah,anhtara lain di sebabkan memiliki komitmen yang tinggi terhadap ajhlak.ketinggian akhlak Beliau itu dinyatakan Allah dalam Al-Qur’an surat al-Qalam ayat 4.5. Kisah-kisah umat terdahuluKisah merupakan kandungan lain dalam Al-Qur’an.Al-Qur’an menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya.Bahkan,di dalamnya terdapat satu surat yang di namaksn al-Qasas.Bukti lain adalah hampir semua surat dalam Al-Qur’an memuat tentang kisah. Kisah para nabi dan umat terdahulu yang diterangkan dalam Al-Qur’an antara lain di jelaskan dalam surat al-Furqan ayat 37-39.6. Isyarat pengemban ilmu pengetahuan dan teknologiAl-Qur’an banyak mengimbau manusia untuk mengali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Seperti dalam surat ar-rad ayat 19 dan al zumar ayat 9.Selain kedua surat tersebut masih banyak lagi dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam kedokteran,farmasi,pertanian,dan astronomi yang bermanfaat bagi kemjuan dan kesejahteraan umat manusia.Keistimewaan Dan Keutamaan Al-qur’an :1. Memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa di mana pun berada serta segala zaman / periode waktu.2. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci al-qur’an dapat dipengaruhi jiwanya.3. Memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu.4. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia.5. Menyamakan manusia tanpa pembagian strata, kelas, golongan, dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah SWT adalah taqwa.

6. Melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa.

HIKMAH DITURUNKANNYA AL-QUR’AN SECARA BERANGSUR-ANGSUR1. Untuk menguatkan hati Nabi Shallahu ‘Alaihi wa Sallam . Firman-Nya:“Orang-orang kafir berkata, kenapa Qur’an tidak turun kepadanya sekali turun saja? Begitulah, supaya kami kuatkan hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil (teratur dan benar).” (Al-Furqaan: 32)2.Untuk menantang orang-orang kafir yang mengingkari Qur’an karena menurut mereka aneh kalau kitab suci diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan begitu Allah menantang mereka untuk membuat satu surat saja yang (tak perlu melebihi) sebanding dengannya. Dan ternyata mereka tidak sanggup membuat satu surat saja yang seperti Qur’an, apalagi membuat langsung satu kitab.3.Supaya mudah dihapal dan dipahami.4.Supaya orang-orang mukmin antusias dalam menerima Qur’an dan giat mengamalkannya.5.Mengiringi kejadian-kejadian di masyarakat dan bertahap dalam menetapkan suatu hukum.

Definisi dan Fungsi Ijtihad

Secara bahasa ijtihad berarti pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam al-Quran dan as-Sunnah. Rasulullah saw pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut : " Berhukumlah engkau dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, apabila sesuatu persoalan itu engkau temukan pada dua sumber tersebut. Tapi apabila engkau tidak menemukannya pada dua sumber itu, maka ijtihadlah ". Kepada �Ali bin Abi Thalib beliau pernah menyatakan : " Apabila engkau berijtihad dan ijtihadmu betul, maka engkau mendapatkan dua pahala. Tetapi apabila ijtihadmu salah, maka engkau hanya mendapatkan satu pahala ". Muhammad Iqbal menamakan ijtihad itu sebagai

the principle of movement. Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa ijtihad atau yang biasa disebut arro'yu mencakup dua pengertian :

a. Penggunaan pikiran untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

b. Penggunaan fikiran dalam mengartikan, menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari sesuatu ayat atau hadits.

Adapun dasar dari keharusan berijtihad ialah antara lain terdapat pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59.

Kedudukan Ijtihad

Berbeda dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, ijtihad terikat dengan ketentuan-ketentuan sebagi berikut :

a. Pada dasarnya yang ditetapkan oleh ijtihad tidak dapat melahirkan keputusan yang mutlak absolut. Sebab ijtihad merupakan aktifitas akal pikiran manusia yang relatif. Sebagai produk pikiran manusia yang relatif maka keputusan daripada suatu ijtihad pun adalah relatif.

b. Sesuatu keputusan yang ditetapkan oleh ijtihad, mungkin berlaku bagi seseorang tapi tidak berlaku bagi orang lain. Berlaku untuk satu masa / tempat tapi tidak berlaku pada masa / tempat yang lain.

c. Ijtihad tidak berlaku dalam urusan penambahan � ibadah mahdhah. Sebab urusan ibadah mahdhah hanya diatur oleh Allah dan Rasulullah.

d. Keputusan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

e. Dalam proses berijtihad hendaknya dipertimbangkan faktor-faktor motifasi, akibat, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri dan jiwa daripada ajaran Islam.

Cara ber-Ijtihad

Dalam melaksanakan ijtihad, para ulama telah membuat methode-methode antara lain sebagai berikut :

a. Qiyas = reasoning by analogy. Yaitu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan dianalogikan kepada hukum sesuatu yang sudah diterangkan hukumnya oleh al-Qur'an / as-Sunnah, karena ada sebab yang sama. Contoh : Menurut al-Qur'an surat al-Jum'ah 9; seseorang dilarang jual beli pada saat mendengar adzan Jum'at. Bagaimana hukumnya perbuatan-perbuatan lain ( selain jual beli ) yang dilakukan pada saat mendengar adzan Jum'at ?  Dalam al-Qur'an maupun al-Hadits tidak dijelaskan. Maka hendaknya kita berijtihad dengan jalan analogi. Yaitu : kalau jual beli karena

dapat mengganggu shalat Jum'at dilarang, maka demikian pula halnya perbuatan-perbuatan lain, yang dapat mengganggu shalat Jum'at, juga dilarang. Contoh lain : Menurut surat al-Isra' 23; seseorang tidak boleh berkata uf ( cis ) kepada orang tua. Maka hukum memukul, menyakiti dan lain-lain terhadap orang tua juga dilarang, atas dasar analogi terhadap hukum cis tadi. Karena sama-sama menyakiti orang tua. Pada zaman Rasulullah saw pernah diberikan contoh dalam menentukan hukum dengan dasar Qiyas tersebut. Yaitu ketika � Umar bin Khathabb berkata kepada Rasulullah saw : Hari ini saya telah melakukan suatu pelanggaran, saya telah mencium istri, padahal saya sedang dalam keadaan berpuasa. Tanya Rasul : Bagaimana kalau kamu berkumur pada waktu sedang berpuasa ? Jawab �Umar : tidak apa-apa. Sabda Rasul : Kalau begitu teruskanlah puasamu.

b. Ijma' = konsensus = ijtihad kolektif. Yaitu persepakatan ulama-ulama Islam dalam menentukan sesuatu masalah ijtihadiyah. Ketika �Ali bin Abi Thalib mengemukakan kepada Rasulullah tentang kemungkinan adanya sesuatu masalah yang tidak dibicarakan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, maka Rasulullah mengatakan : " Kumpulkan orang-orang yang berilmu kemudian jadikan persoalan itu sebagai bahan musyawarah ". Yang menjadi persoalan untuk saat sekarang ini adalah tentang kemungkinan dapat dicapai atau tidaknya ijma tersebut, karena ummat Islam sudah begitu besar dan berada diseluruh pelosok bumi termasuk para ulamanya.

c. Istihsan = preference. Yaitu menetapkan sesuatu hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas dasar prinsip-prinsip umum ajaran Islam seperti keadilan, kasih sayang dan lain-lain. Oleh para ulama istihsan disebut sebagai Qiyas Khofi ( analogi samar-samar ) atau disebut sebagai pengalihan hukum yang diperoleh dengan Qiyas kepada hukum lain atas pertimbangan kemaslahatan umum. Apabila kita dihadapkan dengan keharusan memilih salah satu diantara dua persoalan yang sama-sama jelek maka kita harus mengambil yang lebih ringan kejelekannya. Dasar istihsan antara lain surat az-Sumar 18.

d. Mashalihul Mursalah = utility, yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syari'at. Perbedaan antara istihsan dan mashalihul mursalah ialah : istihsan mempertimbangkan dasar kemaslahan ( kebaikan ) itu dengan disertai dalil al-Qur'an / al-Hadits yang umum, sedang mashalihul mursalah mempertimbangkan dasar kepentingan dan kegunaan dengan tanpa adanya dalil yang secara tertulis exsplisit dalam al-Qur'an / al-Hadits.

Macam Hadits Shahih, Syarat dan   Klasifikasinya

Posted on September 1, 2008 by yuari

Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fikar, yang dimaksud dengan hadits shahih adalah hadits yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber’illat dan tidak janggal.

Dalam kitab Muqaddimah At-Thariqah Al-Muhammadiyah disebutkan bahwa definisi hadits shahih itu adalah hadits yang lafadznya selamat dari keburukan susunan dan maknanya selamat dari menyalahi ayat Qur’an.

B. Syarat-Syarat Hadits Shahih

Untuk bisa dikatakan sebagai hadits shahih, maka sebuah hadits haruslah memenuhi kriteria berikut ini:

1. Rawinya bersifat adil, artinya seorang rawi selalu memelihara ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi dosa-dosa kecil, tidak melakukan perkara mubah yang dapat menggugurkan iman, dan tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentangan dengan dasar syara’

2. Sempurna ingatan (dhabith), artinya ingatan seorang rawi harus lebih banyak daripada lupanya dan kebenarannya harus lebih banyak daripada kesalahannya, menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan maknanya.

3. Sanadnya tiada putus (bersambung-sambung) artinya sanad yang selamat dari keguguran atau dengan kata lain; tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari yang memberi hadits.

4. Hadits itu tidak ber’illat (penyakit yang samar-samar yang dapat menodai keshahihan suatu hadits)

5. Tidak janggal, artinya tidak ada pertentangan antara suatu hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang maqbul dengan hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih rajin daripadanya.

C. Klasifikasi Hadits Shahih

1. Hadits Shahih li-dzatih yaitu hadits shahih yang memenuhi syarat-syarat diatas.

Contoh:

Rasulullah SAW bersabda, “Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadhan dan berhajji.”

2. Hadits Shahih li-ghairih yaitu hadits yang keadaan perawinya kurang hafidz dan dlabith tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur hingga karenya berderajat hasan, lalu didapati padanya jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu.

Contoh:

Seandainya aku tidak menyusahkan ummatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi tiap akan shalat (HR Bukhari Muslim)

Hadits ini bila kita riwayatkan dari Bukhari dan Muslim, menjadi hadits yang shahih dengan sendirinya. Karena keduanya meriwayatkan dari jalan Al-A’raj bin Hurmuz (117 H) dari Abi Hurairah ra. Isnad ini dengan jelas menetapkan keshahihan hadits.

Namun bila kita lihat lewat jalur periwayatan At-Tirmizy, maka hadits ini statusnya menjadi shahih li ghairihi (menjadi shahih karena ada hadits lainnya yang shahih). Berbeda dengan Bukhari dan Muslim, At-Tirmizy meriwayatkan hadits ini lewat jalur Muhammad bin Amir yang kurang kuat ingatannya. Lalu lewat jalur Abu Salamah dari Abu Hurairah ra. Maka segala riwayatnya dianggap hasan saja. Namun karena ada riwayat yang shahih dari jalur lain, maka jadilah hadits ini shahih li ghairihi.

D. Kedudukan Hadits Shahih

Sebenarnya di dalam sebuah hadits yang berstatus shahih, masih ada level atau martabat lagi. Ada yang tinggi nilai keshahihannya, ada yang menengah dan ada yang agak rendah.

Semuanya disebabkan oleh nilai kedhabitan (kekuatan ingatan) dan keadilan perawinya. Ada sebagian perawi yang punya kekuatan ingatan yang melebihi perawi lainnya. Demikian juga dari sisi ‘adalah-nya, masing-masing punya nilai sendiri-sendiri.

Kalau kita susun berdasarkan kriteria itu, maka kita bisa membuat daftar berdasarkan dari yang nilai keshahihannya paling tinggi ke yang paling rendah.

1. Ashahhu’l-asanid

Hadits yang bersanad ashahhu’l-asanid, predikat ini seringkali juga dikatakan dengan istilah silsilatuz-zahab. Diantara yang mencapai level tertinggi adalah:

o Az-Zuhri (Ibnu Syihab Al-Quraisi Al-Madani, seorang tabi’i yang jalil) dari Salim bin Abdullah dari ayahnya (Abdullah bin Umar ra).

o Muhammad bin Sirin dari Abidah bin Amr dari Ali bin Abi Thalib ra.o Ibrahim an-Nakha’i dari ‘Alqamah dari Ibnu Mas’ud ra.

Al-Bukhari mengatakan bahwa ashahhul asanid adalah sanad dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra. Sedangkan Abu Bakar bin Abi Syaibah mengatakan bahwa Ashahhul asanid adalah sanad Az-Zuhri dari Ali bin Al-Nusain dari ayahnya (Al-Husain bin Ali).

2. Muttafaq-‘alaihi

Yaitu hadits shahih yang telah disepakati keshahihannya oleh kedua imam hadits, Bukhary dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Muslim dengan riwayat yang satu dan mereka berdua sepakat menshahihkannya. Diantara kitab-kitab yang mengumpulkan hadits yang berstatus muttafaq alaihi ini adalah ‘Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi (541-600H).

3. Infrada bihi’l Bukhary

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary sendiri, sedang Imam Muslim tidak meriwayatkan.

4. Infrada bihi’l Muslim

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri, sedang Imam Bukhary tidak meriwayatkan.

5. Shahihun ‘ala syartha’i’l-Bukhary wa Muslim

Hadits Shahih yang tidak secara langsung dishahihkan oleh Bukhari dan Muslim, melainkan hadits itu telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat Bukhari-Muslim. Hadits dengan status seperti ini disebut dengan istilah Shahihun ‘ala syartha’i’l-Bukhary wa Muslim. Meski keduanya tidak meriwayatkan. Syarat-syaratnya yaitu rawi-rawi hadits yang dikemukakan terdapat dalam kedua kitab shahih Bukhary atau Shahih Muslim.

Dikatakan demikian karena ada hadits tertentu yang tidak terdapat di dalam kitab shahih Bukhari atau kitab Shahih Muslim, namun memiliki perawi yang terdapat di dalam kedua kitab itu. Karena perawinya diterima oleh Bukhari dan Muslim, maka meski hadits itu tidak tercantum di dalam kedua kitab shahih, derajatnya dikatakan sebagai shahih juga, namun dengan tambahan kata ‘ala syarti albukari wa muslim.

6. Shahihun ‘ala syarthi’i’l-Bukhary

Hadits Shahih yang menurut syarat Bukhary sedang beliau tidak meriwayatkannya.

7. Shahihun ‘ala syarthi’i’l-Muslim

Hadits Shahih yang menurut syarat Muslim sedang beliau tidak meriwayatkannya.

8. Hadits Shahih lainnya

Yaitu yang tidak menurut salah satu syarat dari Imam Bukhari dan Muslim

SYARAT-SYARAT HADITS SHAHIH

A. KESHAHIHAN SANAD HADITSImam syafi’I mengatakan hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah kecuali memenuhi 2 syarat yaitu pertama : hadits tersebut diriwayatkan oleh orang yang tsiqaf (adil dan Dhabth) kedua : rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad atau dapat juga tak sampai kepada Nabi.Ibnu Shalah (w. 643 h-1245m) dalam muqaddimahnya :Hadits shahih adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, tak terdapat kejanggalan (syaz) dan cacat (‘illat).Dari defenisi hadits shahih diatas bahwa hadits shahih harus memenuhi syarat :- bersambung sanadnya- diriwayatkan oleh periwayat yang ‘adil- diriwayatkan oleh periwayat yang dhabit- terhindar dari syaz- terhindar dari ‘illatHadits yang akan diteliti tersebut harus lengkap sanad dan matannya dan lengkap pula informasi dari kitab-kitab yang memuat hadits tersebut. Mentakhrij hadits memang adalah suatu kegiatan untuk mengeluarkan hadits dari sumber hadits. Takhrij hadits, juga sebagai langkah awal untuk mengetahui kuantitas, jalur sanad dan kualitas suatu hadits. B. PENELITIAN KUALITAS SANAD HADITSAda dua syarat yang harus dimiliki oleh periwayat hadits,1. ‘Adil2. DhabitKriteria periwayat ‘Adil :a. Beragama islam. ( periwayat hadits ketika mengajarkan hadits harus telah beragama islam, karena kedudukan periwayat hadits dalam islam sangat mulia. Namun, menerima hadist tak di syaratkan beragama islam.b. Berstatus Mukallaf, didasarkan pada dalil Naqli yang bersifat umum.c. Melaksanakan ketentuan agama, yakni teguh melaksanakan adab- adab syara’.d. Memelihara Muru’ah. Muru’ah merupakan salah satu tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.Kriteria periwayat Dhabit:a. Kuat ingatan dan kuat pula hafalannya, tak pelupa.b. Memelihara hadits, baik yang tertulis maupun tak tertulis, ketika ia meriwayatkan hadits berdasarkan buku catatannya/ sama dengan catatan ulama yang lain ( Dhabit Al- kitab)a) Klasifikasi hadits dalam sunan Al- Nasa’i sebagai berikut :1. Hadits qudsi 25 buah2. Hadits nabawi 5637b) Pembagian hadits dari segi kuantitas sanad:1. Hadits mutawatir 846 buah2. Hadits ahad 4816 buah.c) pembagian hadits dari segi penyandaran berita :1. Hadits marfu’ 5354 buah2. Hadits mawquf 214 buah3. Hadits maqtu’ 69 buah dari 5662 hadits dalam sunan an-NasaiC. KRITERIA KEBERSAMBUNGAN SANAD HADITSDalam sanad hadits termuat nama-nama periwayat dan kata-kata/singkatan kata-kata yang

menghubungkan antara masing-masing periwayat dengan periwayat lainnya yang terdekat.Matan hadits yang shahih belum tentu sanadnya shahih. Sebab boleh jadi dalam sanad hadits tersebut terdapat masalah sanad, seperti sanadnya tidak bersambung/salah stu periwayatnya tidak siqat (adil dan dhabit)Kriteria ketersambungan sanad :1) Periwayat hadits yang terdapat dalam sanad hadits yang teliti semua berkualitas siqat(adil dan dhabit)2) Masing-masing periwayatnya menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama (al-sama’) yang menunjukkan adanya pertemuan diantara guru dan murid.D. MENELITI SYUZUZ DAN ‘ILLATSanad hadits yang terdiri dari periwayat yang tsiqah (adil dan dhabit) dan muttasil (betul-betul bersambung) dapat dinyatakan sebagai hadits yang shahih dari segi sanad. Namun kenyataannya, ada sanad hadits yang tampak berkualitas shahih dan setelah diteliti dengan lebih teliti dan cermat lagi, dengan cara membentangkan dan membanding-bandingkan semua sanad untuk matan hadits yang semakna, adakalanya hadits bersangkutan mengandung kejanggalan (syuzuz) ataupun cacat (‘illat). Demikian pula terhadap matan hadits. Jadi, untuk mengetahui syaz/’illat pada suatu hadits, baik terhadap sanad maupun matan adalah dengan melakukan penelitian secara teliti dan mendalam. Kemudian hasil penelitian tersebut di bentangkan dan di banding-bandingkan.Pendapat al-Syafi’I tersebut dapat disimpulkan bahwa hadits dikatakan mengandung syuz apabila hadits itu memiliki lebih dari satu sanad, para periwayat hadits yang terdapat dalam beberapa sanad itu seluruhnya tsiqah, matan atau sanad hadits itu ada mengandung pertentangan.Menurut ibn shalah ‘illat (cacat) pada hadits adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusakkan kualitas hadits. Keberadaan ‘illat menyebabkan hadits yang pada lahirnya tampak berkualitas shahih menjadi tidak shahih. ‘illat (cacat) disini bukan disebabkan adanya periwayat dalam sanad yang kurang adil dan kurang dhabit secara nyata. Karena kecacatan semacam itu mudah diketahui oleh peneliti hadits, tetapi kecacatan yang dimaksud adalah ‘illat yang tersembunyi dibalik keshahihan hadits dengan perkataan lain, hadits yang ber’illat adalah hadits yang kelihatan sudah memenuhi criteria keshahihan hadits, baik sanad maupun matan, tetapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan di banding-bandingkan dengan hadits yang lain yang semakna, ternyata ditemukan kecacatan.Menurut bahasa kata matan berasal dari bahasa Arab matana artinya punggung jalan atau muka jalan, tanah tinggi dan keras. Sedangkan matan menurut ilmu hadits adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad yang disebut sesudah habis disebutkan sanad. Matan hadits adalah isi hadits. Matan hadits terbagi tiga yaitu ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad.Kalimat yang baik susunan katanya dan kandungannya sejalan dengan ajaran Islam, belum dapat dikatakan sebagai hadits, apabila tidak ditemukan rangkaian perawi sampai kepada Rasulullah. Sebaliknya, tidaklah bernilai sanad hadits yang baik, kalau matannya tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. E. KRITERIA KESHAHIHAN MATAN HADITSMenurut muhadditsin tampak beragam. Salah satu versi tentang criteria keshahihan matan hadits ialah bahwa suatu matan hadits dapat dinyatakan maqbul (diterima) sebagai matan hadits yang shahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- tidak bertentangan dengan akal sehat- tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur’an yang telah muhkam (ketentuan hokum yang telah tetap)- tidak bertentangan dengan hadits mutawatir- tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (Ulama Salaf)- tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti- tidak bertentangan dengan hadits ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat.Salaf Al-din Al-Adabi mengambil jalan tengah. Kriteria keshahihan matan ada 4 :- tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur’an- tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat- tidak bertentangan dengan akal sehat, indra, sejarah dan- susunan pernyataannya menunjukkan cirri-ciri sabda keNabian.Keshahihan matan hadits antara lain:- sanadnya shahih (penentuan keshahihan sanad hadits didahului dengan takhrij al-hadits dan dilanjutkan dengan kegiatan penelitian sanad hadits)- tidak bertentangan dengan hadits mutawatir/hadits ahad yang shahih.- tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Qur’an- sejalan dengan alur akal sehat- tidak bertentangan dengan sejarah- susunan pernyataan menunjukkan cirri-ciri keNabian.

Kriteria keshahihan sanad, baik dilihat dari kebersambungan sanad maupun dari segi kapasitas dan kualitas perawi, dan sanad hadits tersebut memiliki musyahid dan muttabi’.F. KRITERIA KESHAHIHAN HADITSUlama dari berbagai bidang keislaman sepakat bahwa hadits yang dapat dijadikan hujjah hanya hadits yang berkualitas shahih. Maka para Muhaddits menetapkan criteria kesahihan hadits, baik dari segi sanad maupun dari segi matan.a. Kriteria kesahihan sanad haditsMenurut Muhammad Al- Ghazali, keshahihan sanad hadits hanya terdiri dari dua syarat yaitu :- Setiap perawi dalam sanad suatu hadits haruslah dikenal sebagai penghapal yang cerdas, teliti dan benar- benar memahami apa yang didengarnya, kemudian setelah ia meriwayatkannya, tepat seperti aslinya. Pada konteks ini perawi disebut dhabit.- Disamping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya, bertakwa kepada Allah serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan. Pada konteks ini perawi disebut ‘adil.

Pendapat Muhammad Al- ghazali berbeda dengan pendapat Muhadditsin. Menurut mereka, ketersambungan sanad mutlak adanya, karena bagaimana mungkin suatu berita dapat dipercaya jika tidak jelas asal- usulnya.terlebih lagi berita itu disandaran pada Rasulullah. Oleh karena itu, sanad hadits yang terputus , baik mursal (termasuk mursal sahabi), mungati, maupun Mu’dal menurut Muhaddisin hal tersebut menyebabkan suatu hadits menjadi dhoif.b. Kriteria kesahihan matan haditsMuhammad Al- ghozali menetapkan tujuh criteria keshahihan matan hadits :a) Matan hadits sesuai dengan Al- qur’an.b) Matan hadits sejalan dengan matan hadits shahih lainnya.

c) Matan hadits sejalan dengan fakta sejarah.d) Redaksi matan hadits menggunakan bahasa arab yang baik.e) Kandungan matan hadits sesuai dengan prinsip- prinsip umum ajaran agama islam.f) Hadits itu tidak bersifat syaz (yakni salah seorang perawinya bertentangan dalam periwayatannya dengan perawi lainnya yang dianggap lebih akurat dan dapat dipercaya)g) Hadits tersebut harus bersih ‘illah audihah ( yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadits, sedemikian sehingga mereka menolaknya).BAB IIIKESIMPULAN

Imam syafi’I mengatakan hadits ahad tidak dapat dijadikan hujjah kecuali memenuhi 2 syarat yaitu pertama : hadits tersebut diriwayatkan oleh orang yang tsiqaf (adil dan Dhabth) kedua : rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad atau dapat juga tak sampai kepada Nabi. Hadits shahih adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya, tak terdapat kejanggalan (syaz) dan cacat (‘illat). Matan hadits yang shahih belum tentu sanadnya shahih. Sebab boleh jadi dalam sanad hadits tersebut terdapat masalah sanad, seperti sanadnya tidak bersambung/salah stu periwayatnya tidak siqat (adil dan dhabit) Ulama dari berbagai bidang keislaman sepakat bahwa hadits yang dapat dijadikan hujjah hanya hadits yang berkualitas shahih. Maka para Muhaddits menetapkan criteria kesahihan hadits, baik dari segi sanad maupun dari segi matan. Kalimat yang baik susunan katanya dan kandungannya sejalan dengan ajaran Islam, belum dapat dikatakan sebagai hadits, apabila tidak ditemukan rangkaian perawi sampai kepada Rasulullah. Sebaliknya, tidaklah bernilai sanad hadits yang baik, kalau matannya tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.