HUKUM ACARA PTUNSILABUS HUKUM ACARA PTUN

1. Negara Hukum dan Peradilan Administrasi/TUN2. Pengertian-pengertian dasar PTUN dan skema sengketa

TUN3. Subyek dan Obyek sengketa TUN4. Kompetensi PTUN dan alur penyelesaian sengketa TUN5. Pengertian Hukum Acara PTUN6. Asas-asas kekuasaan kehakiman dan asas-asas Hukum

Acara PTUN7. Gugatan, schorsing dan pemeriksaan pendahuluan8. Pemeriksaan dengan acara biasa, acara cepat dan acara

singkat9. Pembuktian10. Putusan Pengadilan dan Upaya Hukum11. Eksekusi (Pelaksanaan Putusan Pengadilan)

Buku Bacaan:1. R. Wiyono : Hukum Acara PTUN2. Rozali Abdullah : Hukum Acara PTUN3. SF Marbun : Hukum Ad & Upaya

Administratif4. UU No. 5 Tahun 1986 Tentang : PTUN

UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUNUU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN

Negara Hukum dan Peradilan Administrasi (TUN)

Dalam Ensiklopedia Indonesia istilah Negara hukum (rechstaat) dilawankan dengan Negara kekuasaan (machstaat).

Negara hukum menghendaki segala tindakan/perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas/ada legalitasnya berdasarkan : Hukum TERTULIS dan Hukum TIDAK TERTULIS.

Tujuan Negara Hukum, yaitu untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berjalan menurut hukum.Tujuan Negara Kekuasaan, yaitu untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan.Tipe negara hukum antara lain :(1) Negara hukum dalam arti Formal sempit (klasik)

Istilah yang dipergunakan oleh F.J. Stahl adalah : Negara hukum formal unsur-unsur utama negara hukum formal :a. Adanya jaminan terhadap HAMb. Penyelenggara negara berdasar Trias Politika, ada

sparation of powers.c. Pemerintahan berdasar Undang-Undang.d. Adanya Peradilan Administrasi

(2) Negara hukum dalam arti materil (luas modern)

Asas-Asas Negara Hukum1. Asas Legalitas (wet matigheid), yaitu setiap

tindakan penguasa (pejabat administrasi negara/aparatur negara) harus ada dasar hukumnya.

2. Asas Yuridikitas (rechmatigheid), yaitu setiap tindakan penguasa (pejabat administrasi negara/aparatur negara) tidak boleh melanggar hukum secara umum, sesuai keadilan dan kepatutan.

3. Asas diskresi (fries ermessen), yaitu kebebasan bertindak penguasa (pejabat administrasi negara/aparatur negara) untuk mengambil keputusan sendiri ~ tidak bertentangan dengan di atas.

Pendapat para ahli/pakar tentang negara hukum1. R. Soepomo2. Joenarto3. Wirjono Pradjodikoro

Konsep negara hukum berkaitan dengan sistem hukum yang dianut negara yang bersangkutan. Sistem hukum di dunia dibagi menjadi 2 yaitu :4.Sistem hukum Civil Law/Eropa Kontinental5.Sistem hukum Anglo Soxon/Common Law

Negara dikategorikan Negara hukum asalkan memiliki 12 prinsip pokok:1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)2. Persamaan dalam hukum3. Asas Legalitas (Dua Process of Law)4. Pembatasan Kekuasaan5. Organ-organ eksekutif indpenden6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent

and impartial judicary)7. PTUN8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)9. Perlindungan HAM10.Bersifat Demokratis (Democratiche reshts staat)11.Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan

bernegara (welfare rech t staat)12.Transparansi dan kontrol sosial

Tujuan Pembentukan PTUN1. Supaya terpelihara rasa keadilan masyarakat

(sebagai public service negara terhadap warga negaranya) dapat ditingkatkan dan agar ada keseimbangan antara kepentingan umum dengan dengan kepentingan perorangan, agar dua kepentingan di atas terjalin sempurna.

2. Terwujudnya keadilan di bidang hukum.3. Akan memperkokoh adanya kepastian hukum.4. Memperkuat sarana kontrol of the administration.

Dengan tujuan ini akan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap administrasi.

5. Keputusan berhubung dengan sifatnya yang khusus. Dengan demikian untuk mengembangkan dan memelihara administrasi yang :

Tujuan Pembentukan PTUN….. Lanjutan• Tepat menurut hukum (rechtmatig)• Tepat menurut Undang-Undang (wetmatg)• Tepat secara fungsional/efektif (plagmatig)• Dan/atau berfungsi secara efisien (doelmatig)

6. Akan membuat penguasa (badan/pejabat hukum dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat.

7. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.

8. Memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat.

Pengertian-Pengertian Dasar PTUNBeberapa istilah yang didefinisikan oleh UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN:1. Tata Usaha Negara

Urusan Pemerintahan.2. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara3. Keputusan Tata Usaha Negara

Secara garis besar perbuatan Badan/Pejabat TUN/Administrasi Negara dapat dikelompokkan menjadi 3 macam perbuatan:4. Mengeluarkan beschiikking (keputusan TUN) ke PTUN5. Mengeluarkan regeling (Peraturan Per-UU-an) ke MK &

MA6. Melakukan perbuatan materil (materil daad) – pasal 1365

KUH Perdata ke PN

Macam-macam Keputusan Tertulis1. Deklaratif dan konstitutif.2. Yang menguntungkan/manfaat dan yang

membebani atau memberi beban.3. Enmalig = Habis setelah digunakan. Contoh IMB4. Person lijk (orang), zakelijk (benda)5. BebasDisamping macam-macam keputusan TUN di atas, ada beberapa jenis keputusan TUN:6. Keputusan TUN yang berwujud (positif)7. Keputusan TUN yang tidak berwujud

(fiktif/negatif)8. Keputusan TUN yang berangkai.

Sebelum Pejabat Pembina Kepegawaian pusat mengeluarkan keputusan : Pengangkatan capeg menjadi PNS harus didahului:a. Keputusan dari pejabat penilai yang berupa DP3

(Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ) capeg yang isinya setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik.

b. Keputusan dari daftar penguji tersendiri/tim penguji kesehatan yang isinya : Capeg telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk menjadi PNS.

c. Keputusan TUN dari Badan/Pejabat TUN yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian yang berupa : SURAT TAND TAMAT PRA JABATAN

Keputusan TUN yang cacat mengenai kewenangan yaitu : keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak berwenang.a. Ratione Material, yaitu keputusan yang tidak

ada dasarnya dalam peraturan perundang-undangan atau dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang tidak berwenang.

b. Ratione Temporis, yaitu keputusan yang dibuat oleh oleh Badan/Pejabat TUN yang belum berwenang/tidak berwenang lagi untuk mengeluarkan keputusan TUN.

c. Ratione Loci, yaitu keputusan TUN yang diambil oleh Badan/Pejabat TUN berada di luar wilayah atau geografisnya.

4. Sengketa TUN, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-jundangan yang berlaku.

Skema Sengketa TUN

Bidang TUNOrang/Badan Hukum Perdata (Penggugat) Badan/Pejabat TUN (Tergugat) . Keputusan TUN ‘ Sengketa Kepegawaian

Terjadinya Sengketa TUN5. Kalau Badan/Pejabat TUN dalam membuat keputusan TUN ada

penyalahgunaan wewenang (detournement de povoir)6. Kalau Badan/Pejabat TUN dalam membuat keputusan TUN

berbuat sewenang-wenang (wilikur)

Subyek dan Obyek Sengketa TUN Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang

PTUN Penggugat Sengketa TUN. Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN Penggugat Sengketa TUN.

Penggugat menurut Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004.

UU No. 5 Tahun 1986 tidak menganut prinsip : ACTIO POPULARIS.

Syarat Penggugat :1. Menurut Indroharto:

Harus dewasa Tidak di bawah pengampuan Tidak dalam keadaan pailit

2. Menurut SF Marbun3. Menurut Ketut Sasaputra

Badan Hukum menurut Undang-Undang yang berlaku

KOMPETENSI PTUNSebagaimana umumnya hukum acara, ada pokok bahasan kompetensi (kewenangan) suatu badan peradilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :1. Kompetensi Relatif, yaitu kewenangan TUN untuk

mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.2. Kompetensi Absolut, yaitu sengketa yang timbul

dalam bidang TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 Angka 4).

Alur Penyelesaian Sengketa TUNAda 3 bentuk mempertahankan hak administratif:1. Keberatan Administratif2. Banding Administratif3. Gugat AdministratifKeterangan:1 dan 2 disebut upaya administratif, ditujukan ke Peradilan Semu (quasi rechtspraak)Istilah lain:• Administrative beroep• Leginlijke administraieve rechtspraak (peradilan

administrasi tidak murni).

Pengertian Hukum Acara PTUNHukum Acara PTUN menurut Rozali Abdullah : Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum TUN/HAN.Hukum Acara PTUN secara Hukum, yaitu peraturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hak administratif.Hak Administratif, yaitu hak-hak yang timbul atau lahir, subyek hukum berhubungan dengan penguasa atau pejabat atau badan TUN.

Pada umumnya secara teoritis, cara pengaturan Hukum Formal dapat digolongkan menjadi 2 bagian :1. Ketentuan prosedur berperkara diatur :

Bersama-sama dengan hukum materilnya dalam bentuk Undang-Undang & Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

2. Ketentuan prosedur berperkara diatur : Tersendiri hukum materialnya dan hukum formalnya dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Peraturan Perundang-Undangan Hukum Acara PTUN:1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5

Tahun 1986 Tentang PTUN.3. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN.4. PP No. 7 Tahun 1991 Tentang Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun

1986 Tentang PTUN.5. PP No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara

Pelaksanaannya di PTUN.6. Peraturan Menteri Keuangan No. 13 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi

dan Tata Cara Pelaksanaannya pada PTUN.7. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1129/KM/1991 Tentang Tata

Cara Pembagian Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan PTUN.8. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.9. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang MA10. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985

Tentang MA.11. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985

Tentang MA.

Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman1. Bebas dari campur tangan pihak-pihak di

luar kekuasaan kehakiman.2. Badan Peradilan3. Asas Objektivitas4. MA Puncak Peradilan5. Pemeriksaan dengan 2 tingkat; Pengadilan

Tingkat I dan Pengadilan Tingkat II.6. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.7. Susunan Persidangan Majelis8. Demi keadian berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.

Asas-Asas Hukum Acara PTUN1. Asas Praduga rechmatig (presumptio justae causa)2. Asas Tuntutan hanya berupa batal atau tidak sah3. Asas tidak mengenal gugat rekonvensi (gugat balik)4. Asas tidak mengenal juru sita5. Asas tidak mengenal perdamaian6. Asas mendengar kedua belah pihak7. Asas keaktifan hakim (dominus litis beginsel)8. Asas ultra petita9. Sifat terbukanya persidangan10. Beracara dikenakan biaya11. Tidak ada keharusan mewakilkan12. Putusan harus disertai alasan-alasan (on meddelijk

heid)13. Asas Kesatuan Beracara.

Apabila terjadi sengketa TUN termasuk sengketa kepegawaian, cara penyelesaiannya dapat diklasifikasi menjadi 2 macam:1. Langsung2. Tidak Langsung

Skema Upaya AdministratifGugatan PT TUN

Banding Administratif:Atasn Pejabat/Peradilan Semu

Keberatan : Pejabat yang berwenang

PNS/yang lain

• PT TUN sebagai pengadilan Tingkat I kalau sebelumnya ada upaya administratif terlebih dahulu sengketa TUN

• PT TUN sebagai pengadilan Tingkat I kalau sebelumnya ada upaya administratif di Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Upaya Administratif, yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh orang atau Badan Hukum Perdata apabila tidak puas terhadap keputusan TUN yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri.Upaya administratif di dalam UU No. 5 Tahun 1986 ada 2 yaitu :1. Keberatan Administratif; yaitu penyelesaian

sengketa TUN termasuk sengketa kepegawaian secara administratif yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan.

2. Banding Administrasi; yaitu penyelesaian sengketa TUN termasuk sengketa kepegawaian secar administratif yang dilakukan oleh instansi atasannya/instansi lain yang membuat keputusan TUN yang bersangkutan.

Ciri-ciri Peradilan Semu1. Yang memutus sengketa adalah :

Instansi yang membuat keputusan TUN Instansi yang hirarkhinya lebih tinggi atau Instansi lain yang membuat keputusan pertama.Ini merupakan Internal Kontrol.

2. Sifat Kontrol adalah Meneliti dollmatigheid Meneliti rechmatigheid

3. Dapat mengganti, merubah atau meniadakan keputusan yang pertama

4. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakan suatu kontrol, upaya administratif merupakan Kontrol Aposteriori.

Kendala-Kendala Upaya Administratif1. Ketiadaan Hukum Acara2. Kurang Informasi3. Penilaian dari segi kebijaksanaan4. Penentuan batas waktu5. Fasilitas

Ciri-ciri Keberatan Administratif1. Pada umumnya diadili oleh satu orang atau tunggal

sehingga: (a) Pertimbangan sangat minim; (b) Kurang mencapai keadilan.

2. Tidak ada batas waktu kapan diputuskan upaya administratif.

Ciri-ciri Banding Administratif1. Pada Banding Administratif yang tidak menggunakan

Hukum Acara tertentu, misal Gubernur Provinsi Banten berbeda dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat.

2. Daluwarsa tidak ada, sehingga tidak ada kepastian hukum.

Banding Administratif yang Mempunyai Hukum Acara Tertentu

1. MPP (Majelis Pertimbangan Pajak)2. Bapek (Badan Pertimbangan

Kepegawaian) di Jakarta3. P4P : Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan Pusat4. P4D : Panitia Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan Daerah

Unsur-unsur Peradilan Administratif Murni1. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak mengikat

umum yang dapat diterapkan pada sengketa TUN.2. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit,

adapun faktor penyebabnya adanya: Keputusan TUN yang positif (berwujud) termasuk

keputusan TUN yang berangkai Keputusan TUN yang negatif (tidak berwujud) Sengketa kepegawaian

3. Adanya sekurang-kurangnya dua pihak4. Adanya suatu aparatur peradilan yang berwenang

memeriksa dan memutus sengketa, harus netral dan tidak memihak

5. Adanya Hukum Formil dalam menerapkan hukum & menentukan hukum untuk ditaatinya Hukum Materil.

GUGATANFormalitas Surat Gugatan

Surat Gugatan harus dibuat secara : Sistematis, cermat dan terang Kalau surat gugatan tidak memenuhi syarat formil,

gugatan dinyatakan : Tidak Dapat Diterima (niet out vankelijk van verklaard/No)

1. Pelanggaran Kompetensia. Kompetensi Relatifb. Kompetensi Absolut

Yang Harus Diketahui Dalam Gugatan1. Error in person

a. Diskualifikasi in personab. Apabila kuasa hukum yang bertindak tidak memenuhi

persyaratan.1) Tidak mendapat kuasa lisan atau tertulis2) Surat kuasa tidak sah tidak memenuhi syarat formal

sebagai surat kuasa khusus2. Plurium litis consortium3. Error in Fact4. Obscuur Libel; (a) Posita (Dalil), (b) Tidak jelas obyek yang

disengketakan, (c) Saling bertentangan antara posita dan petitum.

5. Nebis in idem6. Gugatan Prematur7. Re judicata decuctae

Tenggang waktu Pengajuan Gugatan ke PTUN yaitu : 90 hari kerja dihitung semenjak gugatan dikirim/gugatan diumumkan/ penggugat menerima gugatan yang digugatkan.Pengecualian Batas Daluarsa:1. Perkara belum pernah diserahkan ke lembaga

manapun sebelum PTUN berdiri tidak mengenal daluarsa.

2. Suatu perkara yang sudah terlanjur ke pengadilan lain sebelum PTUN berdiri, harus diteruskan oleh pengadilan tersebut sampai berdiri PTUN.

3. Suatu perkara sudah terlanjur ke lembaga Administrasi lain.

Teori Menghitung Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan1. Verzend Theorie (Teori Pengiriman)2. Outvans Theorie (Teori Penerimaan)

Ada 2 teori Membuat Surat Gugatan3. Ajaran individu (individualiserings Theori)2. Ajaran Substansi (Substantering Theori)

Pembuatan Surat Gugatan oleh Penggugat atau kuasanya merupakan surat resmi/autentik dengan syarat-syarat tertentu dikelompokkan menjadi 2:3. Syarat yang bersifat Formil4. Syarat yang bersifat Materiil

Ada 3 tahap pemeriksaan pendahuluan/tahap pra persidangan sebelum secara resmi gugatan di persidangan:1. Penelitian segi Administratif.2. Rapat Permusyawaratan.3. Pemeriksaan Persiapan