Hukum Acara Pidana Lanjut

KONTRAK PERKULIAHAN, SAP DAN GBPP

MATA KULIAH

HUKUM ACARA PIDANA LANJUT

KODE MATA KULIAH / SKSMK.In. 501 / 2 SKS

DOSEN : SOERYONO SOETARTO, SH.MSSUKINTA, SH.MHBAMBANG DWI BASKORO, SH.MH

FAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG2008

KONTRAK PERKULIAHAN

MATA KULIAH





SEMARANG2008

KONTRAK PERKULIAHAN(PEDOMAN PERKULIAHAN MAHASISWA)

Judul Mata Kuliah : Hukum Acara Pidana Lanjut Kode Mata Kuliah : MK.In. 501Dosen Pengampu : Soeryono Soetarto, SH.MS

Sukinta, SH.MHBambang Dwi Baskoro, SH.MH

Hari/Tanggal Pertemuan : Pertemuan PertamaTempat Pertemuan : Ruang Kuliah Fakultas Hukum UNDIP

A. MANFAAT KULIAHManfaat yang diperoleh dengan mempelajari Hukum Acara Pidana lanjut adalah :1. Dapat mengetahui jalannya proses penyelidikan, penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap perkara-perkara

pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan melalui jalur non litigasi maupun litigasi khususnya jalur litigasi melalui Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM Ad HOC.

2. Dapat mengetahui jalannya proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap perkara-perkara anak nakal, sampai dengan tahap pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Dapat mengetahui jalannya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap perkara-perkara korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4. Dapat mengetahui ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus yang diatur di dalam UU Anti Terorisme.

B. DESKRIPSI SINGKATHukum Acara Pidana Lanjut merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana guna melengkapi materi mata kuliah

tersebut. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memungkinkan berlakunya ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang terdapat di

dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana khusus dan menurut UU No. 4 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman memungkinkan terbentuknya pengadilan-pengadilan yang bersifat khusus di dalam lingkup peradilan umum.

Pengadilan-pengadilan khusus tersebut, antara lain Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Anak dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pengadilan-pengadilan khusus tersebut berlaku ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus yang berfungsi sebagai ”lex specialist” terhadap KUHAP.

Di samping itu juga memberikan bekal kepada mahasiswa mengenai pemahaman terhadap UU Anti Terorisme yang di dalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus.

C. TUJUAN INSTRUKSIONALSetelah mengikuti mata kuliah ini pada akhir semester mahasiswa dapat menunjukkan :1. Latar belakang terbentuknya serta proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara-perkara

pelanggaran HAM berat yang merupakan kompetensi dari Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM Ad. HOC.2. Latar belakang terbentuknya serta proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara-perkara anak nakal yang

merupakan kompetensi dari Pengadilan Anak.3. Latar belakang terbentuknya serta proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara-perkara

tindak pidana korupsi yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.4. Latar belakang diundangkannya UU Anti Terorisme yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan khusus dalam hukum acara pidana.

D. STRATEGI PERKULIAHANMetode perkuliahan adalah ceramah diskusi dan diskusi kelompok kecil. Agar mahasiswa mudah menganalisis dan menerapkan ilmunya

pada suatu masalah maka dalam contoh dan latihan yang digunakan diambilkan dari data faktual dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan terhadap perkara-perkara pelanggaran HAM yang berat, perkara-perkara anak nakal, perkara-perkara tindak pidana korupsi serta perkara-perkara terorisme.Pada akhir kuliah mahasiswa ditugasi menganalisis kasus-kasus yang ada secara faktual, dapat berupa ::a. Makalah,b. Analisis berita/informasi dari media massa,

D. MATERI KULIAH Buku atau bahan bacaan yang digunakan, antara lain :a. 1. Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1997.

2. Baskoro, Bambang Dwi, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2001..3. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981.4. Alkostar, Artijo, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, Yogyakarta : PUSHAM-UII, 2004.5. Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.6. Anonim, Himpunan Peraturan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Jakarta : Penerbit CV. Eko Jaya, 2004.7. Atmasasmita, Romli, Ed, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1997.8. Mulyadi, Lilik, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktikan Permasalahannya, Bandung : Mandar Maju, 2005.9. Sianturi, SR dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia di Iindonesia, Jakarta : Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM.10. Wahid, Abdul dan Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung : Rafika

Aditama, 2004.11. Anonim, Kejahatan Terorisme Antara Isu dan Praktek, ”Millah”, Jurnal Studi Agama, V. 1.VI No. 1 Agustus 2006, Yogyakarta : UII,

2006.

b. Peraturan Perundang-undangan, antara lain :1. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia2. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TP Korupsi. 3. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan4. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak5. UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia6. UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi7. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

F. TUGAS1. Kuliah dimulai sesuai dengan jadwal tatap muka, maka diharapkan sebelumnya mahasiswa telah memiliki modul, bahan ajar dan buku bacaan

kuliah2. Mahasiswa melakukan tugas identifikasi terhadap suatu kasus yang faktual yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat, tindak

pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan atau perkara anak nakal. 3. Evaluasi tengah semester dilakukan pada saat jadwal kuliah minggu ke tujuh atau ke delapan dan evaluasi akhir perkuliahan mahasiswa diuji

dengan soal-soal esay dapat pula soal gabungan.4. Hasil identifikasi harus dikumplkan sebelum akhir ujian dilaksanakan.

G. KRITERIA PENILAIAN / EVALUASIKriteria penilaian dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana Lanjut adalah sebagai berikut :A = 4,0AB = 3,5B = 3,0BC = 2,5C = 2,0CD = 1,5D = 1,0E = 0,0

Komponen yang akan dinilai pada akhir adalah : Kehadiran = 5% Evaluasi Tengah Semester = 30% Evaluasi Akhir Semester = 50% Tugas = 15%

H. JADWAL PERKULIAHAN

No Minggu ke Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Pustaka

1 1 Pendahuluan - Hukum Pidana Khusus-Hukum Acara Pidana Khusus

- Ketentuan Khusus di dalam Hukum Acara Pidana

- UU Pengadilan Khusus

- Buku Ketiga

2 2 Pengantar Pengadilan HAM - Pendahuluan - Batasan dan Ruang Lingkup - Perbuatan / Tindak Pidana - Dasar Pengadilan HAM

- Buku Kesatu- Buku Kedua- Buku Keempat

3 3 Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

- Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat - Penyidikan Pelanggaran HAM Berat - Penuntutan Pelanggaran HAM Berat- Pemeriksaan Sidang Pengadilan- Upaya-upaya Paksa- Praperadilan

4 4 Perlindungan Korban dan Saksi - Pendahuluan- Perlindungan Korban dan Saksi

- Buku Kesatu- Buku Kedua- Buku Keempat- Buku Kelima

5 5 Kompensasi, Restitusi Dan Rehabilitasi - Pendahuluan- Kompensasi- Restitusi- Rehabilitasi

- Kesatu- Buku Kedua- Buku Keempat

6 6 Pengantar Pengadilan Anak - Pendahuluan- Batasan dan Ruang Lingkup- Sanksi Terhadap Anak Nakal- Tindakan Pemasyarakatan Terhadap Anak

Nakal

- Buku Kedua- Buku Kelima- Buku Ketujuh- Buku Kedelapan

No Minggu ke Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Pustaka

7 7 Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

- Penyidikan- Penuntutan- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan- Penggunaan Upaya-upaya Paksa

- Buku Kedua- Buku Kelima- Buku Ketujuh- Buku Kesembilan

8 8 Pengantar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

- Pendahuluan- Tindak Pidana Korupsi- Peran Serta Masyarakat- Batasan dan Ruang Lingkup Pengadilan Tipikor

- Buku Keenam

9 9 Komisi Pemberantasan Korupsi - Pendahuluan- Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban- Kedudukan KPK

- Buku Keenam

10 10 Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

- Penyelidikan- Penyidikan- Penuntutan- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan- Upaya-upaya Paksa

- Buku Keenam

11 11 Undang-Undang Anti Terorisme - Pendahuluan- Undang-Undang Anti Terorisme- Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana

Yang Bersifat Khusus

- Buku Kesepuluh- Buku Kesebelas

12 12 Perlindungan Saksi, Korban dan Aparat Penegak Hukum

- Pendahuluan- Perlindungan Saksi dan Korban- Perlindungan Aparat Penegak Hukum Keluarga

- Buku Kesepuluh- Buku Kesebelas

KONTRAK ACARA PERKULIAHAN( SAP )

MATA KULIAH





SEMARANG2008

MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 1 (satu)

A. TUJUAN

1. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM :Setelah mengikuti mata kuliah ini pada akhir semester mahasiswa dapat menunjukkan :a. Latar belakang terbentuknya serta proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara-

perkara pelanggaran HAM berat yang merupakan kompetensi dari Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM Ad. HOC.b. Latar belakang terbentuknya serta proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara-perkara anak nakal

yang merupakan kompotensi dari Pengadilan Anak.c. Latar belakang terbentuknya serta proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara-

perkara tindak pidana korupsi yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.d. Latar belakang diundangkannya UU Anti Terorisme yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan khusus dalam hukum acara pidana.

2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang munculnya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang bersifat

khusus yang diatur di luar UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang munculnya spesialisasi/differensiasi di dalam lingkup peradilan umum.

B. POKOK BAHASAN : Pendahuluan

C. SUB POKOK BAHASAN :- Hukum Pidana Khusus-Hukum Acara Pidana Khusus - Ketentuan Khusus di dalam Hukum Acara Pidana - UU Pengadilan Khusus

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Tahap Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Mahasiswa Media

Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup hukum acara pidana lanjut yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana

2. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK

Memperhatikan Mengajukan pertanyaan

OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan hubungan antara hukum pidana khusus dengan hukum acara pidana khusus.

2. Menjelaskan ketentuan khusus di dalam Hukum Acara Pidana 3. Menjelaskan UU Tentang Pengadilan Khusus

Memperhatikan, bervariasi dengan tanya jawab

OHP OHT Whiteboard

Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan2. Memberi pertanyaan3. Memberi gambaran umum tentang materi yang akan datang


OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI

Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan dalam kelompok kecil dan didiskusikan bersama untuk mengetahui pemahaman mahasiswa pada materi kuliah.

F. REFERENSI

- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981

MATA KULIAH : HUKUM KEDOKTERANKODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 2 (Dua)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang munculnya Pengadilan HAM serta batasan dan ruang lingkup dari

Pengadilan HAM itu sendiri. b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan perbuatan apa saja yang masuk kedalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang

berat yang merupakan kompetensi Pengadilan HAM.

B. POKOK BAHASAN : Pengantar Pengadilan HAM

C. SUB POKOK BAHASAN :- Pendahuluan - Batasan dan Ruang Lingkup - Perbuatan/Tindak Pidana Dasar Pengadilan HAM



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup Pengadilan HAM2. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan latar belakang dibentuknya Pengadilan HAM 2. Menjelaskan batasan dan ruang lingkup Pengadilan HAM.3. Menjelaskan perbuatan/tindak pidana dasar Pengadilan HAM


OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI

- Alkostar, Artijo, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, Yogyakarta : PUSHAM-UII, 2004.- Baskoro, Bambang Dwi, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2001..- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1997.

MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 3 (Tiga)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan upaya-upaya paksa yang dapat dilakukan di dalam proses penyelidikan, penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta upaya praperadilan.

B. POKOK BAHASAN : Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan

C. SUB POKOK BAHASAN :- Penyelidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat - Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat - Penuntutan Perkara Pelanggaran HAM Berat- Pemeriksaan Sidang Pengadilan- Upaya-upaya Paksa- Praperadilan



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan



OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

2. Menjelaskan upaya-upaya paksa yang dapat dilakukan didalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan.


OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI

Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan dalam kelompok kecil dan didiskusikan bersama untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah.

F. REFERENSI


MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 4 (Empat)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang dan tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat..

B. POKOK BAHASAN : Perlindungan Korban dan Saksi

C. SUB POKOK BAHASAN : Identifikasi- Pendahuluan - Perlindungan Korban dan Saksi



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup perlindungan korban dan saksi



OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan latar belakang dan tata cara perlindungan korban dan saksi terutama dalam perkara pelanggaran HAM yang berat


OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.- Alkostar, Artijo, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, Yogyakarta : PUSHAM-UII, 2004.- Baskoro, Bambang Dwi, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2001..- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1997.

MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 5 (Lima)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan kekhususan lembaga kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang terdapat di dalam UU Pengadilan HAM yang berbeda dengan pengaturan yang terdapat di dalam KUHAP.

B. POKOK BAHASAN : Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

C. SUB POKOK BAHASAN :- Pendahuluan - Kompensasi - Restitusi - Rehabilitasi



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.


Mengajukan pertanyaan OHP OHT Whiteboard

Penyajian Menjelaskan pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi Memperhatikan, bervariasi dengan tanya jawab

OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI


MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 6 (Enam)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang diadakannya Pengadilan Anak dalam lingkup Peradilan Umum. b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan batasan dan ruang lingkup serta proses pemeriksaan terhadap perkara anak nakal mulai

dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemasyarakatan terhadap anak nakal.

B. POKOK BAHASAN : Pengantar Pengadilan Anak

C. SUB POKOK BAHASAN :- Pendahuluan - Batasan dan Ruang Lingkup- Sanksi Untuk Anak Nakal- Tindakan Pemasyarakatan Terhadap Anak Nakal



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup Pengadilan Anak. 2. Menjelaskan kompetensi TIU dan TIK


OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan latar belakang perlunya Pengadilan Anak (Administration of Justice for The Juvenik)

2. Menjelaskan batasan dan ruang lingkup3. Menjelaskan sanksi terhadap Anak Nakal4. Menjelaskan tindakan pemasyarakatan terhadap Anak Nakal


OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI

- Atmasasmita, Romli, Ed, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1997.- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.- Baskoro, Bambang Dwi, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2001..- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1997.

MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 7 (Tujuh)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap perkara

anak nakal.b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan pembatasan penggunaan upaya-upaya paksa terhadap anak nakal.

B. POKOK BAHASAN : Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

C. SUB POKOK BAHASAN :- Penyidikan Perkara Anak Nakal- Penuntutan Perkara Anak Nakal- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan- Penggunaan Upaya-upaya Paksa



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksan di sidang Pengadilan dalam perkara anak nakal



OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara anak nakal

2. Menjelaskan penggunaan upaya-upaya paksa terhadap anak nakal


OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI

Memberi pertanyaan atau studi kasus untuk didiskusikan dalam kelompok kecil dan didiskusikan bersama, untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah.

F. REFERENSI

- Atmasasmita, Romli, Ed, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1997.- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.- Baskoro, Bambang Dwi, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2001..- Sianturi, SR dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia di Iindonesia, Jakarta : Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM.

MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 8 (Delapan)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belanag dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup peradilan

umum. b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan batasan dan ruang lingkup Pengadilan Tindak Pidana Korupsic. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan paradigma peran serta masyarakat didalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

korupsi

B. POKOK BAHASAN : Pengantar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

C. SUB POKOK BAHASAN :- Pendahuluan- Tindak Pidana Korupsi- Peran Serta Masyarakat- Batasan dan Ruang Lingkup Pengadilan Tipikor



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan batasan dan ruang lingkup Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

2. Menjelaskan paradigma peran serta masyarakat didalam pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi


OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI

- Anonim, Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jakarta : Pernebit CV. Eko Jaya, 2004.

MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 9 (Sembilan)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan kedudukan, tugas-wewenang, hak dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

B. POKOK BAHASAN : Komisi Pemberantasan KorupsiTransplantasi Organ / Jaringan Tubuh

C. SUB POKOK BAHASAN :- Pendahuluan - Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban - Kedudukan KPK



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi.



OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Menjelaskan tugas, wewenang, hak dan kewajiban serta kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi


OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI


MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 10 (Sepuluh)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan upaya-upaya paksa dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor

B. POKOK BAHASAN : Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksan di Sidang Pengadilan

C. SUB POKOK BAHASAN :- Penyelidikan - Penyidikan- Penuntutan- Pemeriksaan di Sidang Pengadilan- Upaya-upaya Paksa



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam Pengadilan Tipikor



OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi khususnya di Pengadilan Tipikor


OHP OHT Whiteboard



OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI


MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 11 (Sebelas)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :a. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan ruang lingkup tindak pidana terorisme b. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus yang berlaku bagi tindak

pidana terorisme

B. POKOK BAHASAN : Undang-Undang Anti Terorisme

C. SUB POKOK BAHASAN :- Pendahuluan- Undang-Undang Anti Terorisme- Ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana Yang Bersifat Khusus



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup kegiatan terorisme serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.



OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan batasan dan ruang lingkup kegiatan terorisme 2. Menjelaskan batasan dan ruang lingkup Undang-undang Anti

Terorisme 3. Menjelaskan ketentuan ketentuan hukum acara pidana yang

bersifat khusus yang terdapat di dalam UU Anti Terorisme


OHP OHT Whiteboard

Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan2. Memberi pertanyaan3. Memberi materi yang sudah disampaikan mulai dari awal

kuliah


OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI

- Wahid, Abdul dan Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung : Rafika Aditama, 2004.

- Anonim, Kejahatan Terorisme Antara Isu dan Praktek, ”Millah”, Jurnal Studi Agama, V. 1.VI No. 1 Agustus 2006, Yogyakarta : UII, 2006.

MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH : MK.In. 501WAKTU PERTEMUAN : 100 menitPERTEMUAN KE : 12 (Dua belas)

A. TUJUAN





2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang dan tata cara perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme serta pemberian perlindungan kepada aparat penegak hukum dan keluarganya yang menangani perkara tindak pidana terorisme.

B. POKOK BAHASAN : Perlindungan Saksi, Korban dan Aparat Penegak Hukum

C. SUB POKOK BAHASAN :- Pendahuluan - Perlindungan Saksi dan Korban - Perlindungan Aparat Penegak hukum dan Keluarga



Pendahuluan 1. Menjelaskan cakupan dan ruang lingkup perlindungan saksi, korban, aparat penegak hukum dan keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme



OHP OHT Whiteboard

Penyajian 1. Menjelaskan tata cara perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana terorisme

2. Menjelaskan tata cara perlindungan aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana terorisme beserta keluarganya


OHP OHT Whiteboard

Penutup 1. Merangkum materi yang disampaikan2. Memberi pertanyaan3. Memberi materi yang disampaikan mulai dari awal kuliah


OHP OHT Whiteboard

E. EVALUASI


F. REFERENSI

- Wahid, Abdul dan Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung : Rafika Aditama, 2004.

- Anonim, Kejahatan Terorisme Antara Isu dan Praktek, ”Millah”, Jurnal Studi Agama, V. 1.VI No. 1 Agustus 2006, Yogyakarta : UII, 2006.

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN ( GBPP )

MATA KULIAH





SEMARANG2008

JUDUL MATA KULIAH : HUKUM ACARA PIDANA LANJUT KODE MATA KULIAH/SKS : MK.In. 501 / 2 SKSDESKRIPSI SINGKAT : Hukum Acara Pidana Lanjut merupakan mata kuliah kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana guna

melengkapi meteri mata kuliah tersebut. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memungkinkan berlakunya ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana Khusus dan menurut UU No. 4 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman memungkinkan terbentuknya pengadilan-pengadilan yang bersifat khusus di dalam lingkup peradilan umum.Pengadilan-pengadilan khusus tersebut, antara lain Pengadilan HAM, Pengadilan Anak dan Pengadilan Tipikor. Di dalam pengadilan-pengadilan khusus tersebut berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang bersifat khusus yang berfungsi sebagai ”lex specialist” terhadap KUHAP.Di samping itu juga memberikan bekal kepada mahasiswa mengenai pemahaman terhadap UU Anti Terorisme yang didalamnya juga terdapat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana yang bersifat khusus.

TIU : Setelah mengikuti mata kuliah ini pada akhir semester mahasiswa dapat menunjukkan :1. Latar belakang terbentuknya serta proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang

pengadilan dalam perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang merupakan kompetensi dari Pengadilan HAM atau Pengadilan HAM Ad. HOC.

2. Latar belakang terbentuknya serta proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara-perkara anak nakal yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Anak.

3. Latar belakang terbentuknya serta proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4. Latar belakang diundangkannya UU Anti Terorisme yang didalamnya terdapat beberapa ketentuan khusus dalam hukum acara pidana.

No Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Pokok Bahasan Sub Pokok BahasanEstimasi Waktu

Sumber Kepustakaan

1 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan latar belakang munculnya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana yang bersifat khusus yang diatur di luar UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan latar belakang munculnya spesialisasi/ differensiasi di dalam lingkup peradilan umum.

Pendahuluan Hukum Pidana Khusus-Hukum Acara Pidana Khusus

Ketentuan Khusus di dalam Hukum Acara Pidana

UU Pengadilan Khusus

100 menit

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981.


Sumber Kepustakaan

2 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan latar belakang munculnya Pengadilan HAM serta batasan dan ruang lingkup dari Pengadilan HAM itu sendiri.

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan perbuatan apa saja yang masuk kedalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang merupakan kompetensi Pengadilan HAM.

Pengantar Pengadilan HAM

Pendahuluan Batasan dan

Ruang Lingkup Perbuatan/Tindak

Pidana Dasar Pengadilan HAM

100 menit

Alkostar, Artijo, Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban, Yogyakarta : PUSHAM-UII, 2004.

Baskoro, Bambang Dwi, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2001..

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1997.

3 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan proses penyelidikan, penyidikan, penun-tutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan upaya-upaya paksa yang dapat dilakukan di dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta upaya praperadilan.

Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Penyelidikan Perkara Pelangga-ran HAM Berat

Penyidikan Perkara Pelangga-ran HAM Berat

Penuntutan Perkara Pelangga-ran HAM Berat

Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Upaya-upaya Paksa

Praperadilan

100 menit




4 Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang dan tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat..

Perlindungan Korban dan Saksi

Pendahuluan Perlindungan

Korban dan Saksi



Sumber Kepustakaan



5 Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan kekhususan lembaga kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang terdapat di dalam UU Pengadilan HAM yang berbeda dengan pengaturan yang terdapat di dalam KUHAP.

Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi

Pendahuluan Kompensasi Restitusi Rehabilitasi

100 menit




6 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan latar belakang diadakannya Pengadilan Anak dalam lingkup Peradilan Umum.

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan batasan dan ruang lingkup serta proses pemeriksaan terhadap perkara anak nakal mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemasyarakatan terhadap anak nakal.

Pengantar Pengadilan Anak

Pendahuluan Batasan dan

Ruang Lingkup Sanksi Untuk

Anak Nakal Tindakan

Pemasyarakatan Anak Nakal

100 menit

Atmasasmita, Romli, Ed, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1997.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.



Sumber Kepustakaan


7 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap perkara anak nakal.

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan pembatasan penggunaan upaya-upaya paksa terhadap anak nakal.

Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Penyidikan Perkara Anak Nakal

Penuntutan Perkara Anak Nakal

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Penggunaan Upaya-upaya Paksa

100 menit

Atmasasmita, Romli, Ed, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1997.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.


Sianturi, SR dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia di Iindonesia, Jakarta : Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM.

8 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan latar belanag dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam lingkup peradilan umum.

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan batasan dan ruang lingkup Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

3. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan paradigma peran serta masyarakat didalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi

Pengantar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan Tindak Pidana

Korupsi Peran Serta

Masyarakat Batasan dan

Ruang Lingkup Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

100 menit

Anonim, Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jakarta : Pernebit CV. Eko Jaya, 2004.


Sumber Kepustakaan

9 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan latar belakang dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan kedudukan, tugas-wewenang, hak dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pendahuluan Tugas,

Wewenang, Hak dan Kewajiban

Kedudukan KPK

100 menit


10 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan proses penyelidikan, penyidikan, penun-tutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan upaya-upaya paksa dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor

Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksan di Sidang Pengadilan

Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Pemeriksaan di

Sidang Pengadilan Upaya-upaya

Paksa

100 menit


11 1. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan ruang lingkup tindak pidana terorisme

2. Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjuk-kan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang bersifat khusus yang berlaku bagi tindak pidana terorisme

Undang-Undang Anti Terorisme

Pendahuluan Undang-Undang

Anti Terorisme Ketentuan-

ketentuan Hukum Acara Pidana Yang Bersifat Khusus

100 menit


12 Pada akhir kuliah mahasiswa dapat menunjukkan latar belakang dan tata cara perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme serta pemberian perlindungan kepada aparat penegak hukum dan keluarganya yang menangani perkara tindak pidana terorisme.

Perlindungan Saksi, Korban dan Aparat Penegak Hukum

Pendahuluan Perlindungan

Saksi dan Korban Perlindungan

Aparat Penegak hukum dan Keluarga

100 menit

Wahid, Abdul dan Sunardi, Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung : Rafika Aditama, 2004.

Anonim, Kejahatan Terorisme Antara Isu dan Praktek, ”Millah”, Jurnal Studi Agama, V. 1.VI No. 1 Agustus 2006, Yogyakarta : UII, 2006.

Documents

Hukum Acara Pidana Lanjut