Hukum Acara Pidan

l. PENGERTIAN HUKUM PIDANAHUKUM PIDANA D.A YANGMATERILPERBUATAN APA YG DILARANG DAN YANG DIHARUSKAN, SIAPA YG DPT DIHUKUM, HUKUMAN APA YG DIJATUHKAN. (SUMBER,KUHP DAN DILUAR KUHP)HK PDANA D.A FORMIL(MENGATUR PROSEDUR /CARA BAGAIMANA MEMPROSES THD ORANG YG MELANGGAR HK.PID.MATERIL(HAPID) SUMBER,U.U.NO.8/81 TTG KUHAP DANDILUAR KUHAPHK. PELAKSANAAN PIDANA (HK.PENITENSIER)MENGATUR TERPIDANA DI LAPAS. SUMBER U.U.NO.9/1995.TTG LAPAS

ll. HUBUNGAN ANTARA HK PIDANA HAPIDBAGAIMANA MEMPERTAHANKAN DAN MELAKSANAKAN HK.PID.MATERIL,APBL TERJADI PELANGGARAN HK.PID.MATERILHK.AC.PID.BARU BERPROSES/BERJALAN APBL HK PIDANA MATERIL DILANGGARTIDAK SELAMANYA HAPID BARU BERJALAN/BERPROSES APBL HK.PID.MATERIL DILANGGAR

III. Pengertian hukum acara pidanaSyarifuddin pettanasse :peraturan yang mengatur bgmna cara / prosedur menuntut di pengadilan thd tersangka yg tlh melakukan tindak pidana.Penyelidikan /penyidikan----- penuntutan-----pemeriksaan pengadilan----- putusan--------eksekusi penempatan di lapas.De Bos Kemper dan simon :hk ac.pidana :sejumlah asas dan peraturan undang-undang yg engatur bilamana u.u.hk pid dilanggar neg menggunakan haknya u/ memidana

IV. Tujuan dan fungsi hukm acara pidana1 mencari dan mendapatkan kebenaran materil>

V,i KUHAP DAN HAM KUHAP MENGANDUNG ASAS:1. UNIVERSIL--- PENGAKUAN HAK ASASI ANUSIA.2. LEGALITAS DARI TINDAKAN NEGARA/APARAT NEG.3. MENJAMIN PERADILAN YG BEBAS.4. KONSEPSI NEGARA HK,BKN KEKUASAAN.5. MENGHORMATI HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.6. TERLEPAS DR SISTEM HK YG DIANUT O/ NEG.LAINVII. ASAS-ASAS BARU DLM KUHAP YG TDK ADA DLM HIR 1. HAK-HAK TSK DAN TDK.PSL 50 S/D.68 KUHAP 2. BANTUAN HK PD SEMUA TKT PEMERIKSAAN 3. DSR HK PENANGKAPAN / PENAHANAN DAN PEMBATA SAN JANGKA WAKTU. 4. GANTI RUGI DAN REHABILITASI. 5. PENGGABUNGAN G-R. DLM PERKARA PIDANA 6. UPAYA HK. 7. KONEKSITAS. 8. PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM

9.PERLAKUAN YG SAMA DI MUKA HUK. 10. UPAYA PAKSA PERINTAH TERTULIS.11. PERADILAN DILAKUKAN CEPAT,SEDRHANA DAB BIAYA RINGAN. 12.PEM PERK.DG HADIRNYA TERDAKWA -VIII ..PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA. 1. PENEGAKAN HK (LAW ENFORCEMENT). 2. MEKANISME BEKERJANA APARAT PENGAK Hk (lidikan dan sidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan). 3. Tujuan- pencegahan dan penanggulangan kejhatan,jangka pendek, resosialisasi, menengah pengendalian,panjang kesejahteraan sosial 4. Bekerja dlm satu kesatuan sistem,hrs saling berhubungan secara fung sional. 5. Sistem : suatu keseluruhan terangkai yg terdiri atas undur-unsur yg saling berhubungan secara fungsional

IX. MODEL-MODEL PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA 1. MODEL INQUISATOIR,DI EROPAH ABAD KE 13S.D.PERTENGA HAN ABAD KE 19.PEM ATAS INISIATI PENYIDIK,RAHASIA,TSK TDK DPT BERKOMUNIKASI KPD SIAPAPUN,TUJUAN PEMERIK SAAN U/ MEMPEROLEH PENGAKUAN DR TSK.PU TDK MEM.PE RAN YG BERARTI, PEMERIKSAAN DI PENGADILAN DILAKUKAN SECARA TERTUTUP. TIDAK ADA KEMUNGKINAN TDK DIDAMPI NGI PEMBELAGAMBARAN KEKEJAMAN HUKUM (ACARA) PID YG BERLAKU PD WKT ITU.2. THE MIXED TYPE. TIMBUlNYA GERAKAN REVOLUSI PCIS,MENG GANTIKAN MODEL INQUISATOIR DG NAMA THE MODERN CONTINENTAL CRIMINAL PROCEDURE DIPRAKARSAI KAUM CENDIKIAWAN EROPAH.3.MODEL INI DLM RANGKA PROSES PRADILAN PIDANA ADL : - PEM PENDAHULUAN ,menggunakan model inquistoir,pemeriksaan di lakukan oleh the public prosecutor(JPU) investigating judge yg tidak me mihak - tsk dan penasehat hknya memperoleh hak yg tdk terbatas u/ meneliti ber kas perkara.

-- Tahap pemeriksaan di Pengadilan, diterapkan sistem accusatoir, dimulai dg menyampaikan berkas perkara kpd public proscutor yg harus menentukan apakah perkara akan diteruskan ke pengadilan4.. Control Model dan Due process Model ( Amerika Serikat )commomn law syis tem dikembangkan oleh Herbert L.Packer THE LIMIT OF CRIMINAL SAN CTION5. Landasan pemikiran CCM DAN DPM,.adversary model intinya : -- prosedur peradilan disputes-,combative proceeding antara tdk dan p.u. -- judge as umpire, yg tdk ambil bgn dlm pertempuran,mengasi aturan tdk dilanggar. -- rules are very strictly aturan aturan diperlakuakn secara ketat. -- sensational cross of examination. -- fiction of an always truth.6. CCMpenyelenggaraan peradilan pidan menindas perilaku criminal diutamakan public order dan efisiensi presumption of guilt. DPM Perlindungan hak-hak individul dan pembatasan kekuasaan.sifat otoriter dlm rangka mencapai maksimum efisiensi, presumption of innocence

7. Family model The third model of the criminal processJohn Griffiths- Sebagai reaksi model CCM dan DPM,(to exile function of punishment)- landasan filosifinya ; tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa diselaraskan (irrecoconcilable disharmonyof interest) diganti : mutually suppotive and state of love. Cinta kasih dlm keluarga,sanksi bukian untuk mengasingkan, tapi capacity for self control.Belanda kurang ditonjolkan pidana perampasan kemerdekaan .Pidana ati dihapus (1870)

8. Model Terpadu ( Integrated model.) - kerterpaduan penegakan hk antar sub sistem penyelenggaraan peradpid - Hiroshi Ishikawa, direktur UNAFEI (United Nation of Asia Far East Institute of Crime Prevention and Treatment,Yoshio Noda,Jepang menge mukan karakteristi pentelenggaraan perapid model terpadusbb; sistem pendidikan dr penegak kh, penegak hk yg profesional, yg dituju precise justice,dan partisipasi masyrakat yg tinggi

9. INDIKATOR KEBERHASILAN PENERAPAN INTEGRATED MODELCLEARENCE RATE YG TINGGI.CONVICTION RATE (KEBERHASILAN DLM PENYELESAIAN PERKARA.RATE OF SUSPENSION OF PROSECUTION (TINGKAT PENUNDAAN PENUNTUTAN)SPEEDY DISPOTION.( PENYELESAIAN PERKARA YG CEPAT.delay of justice is denied of justiceSENTENSING (PEMIDANAAN).INDONESIAN- ADA ARAH KEMODEL TERPADU ADM- HUB PENYIDIK POLRI DG PPNS HUB --------------------------------P.U ---------------------------------------HAKIM. ------ANTARA PENGDILAN DAN JAKSA DISATU PIHAKDAN LAPAS DILAIN PIHAK

X. SEPINTAS PERKEMBANHAN HAPID DI INDONESIATHE PAST HAS MUCH TELL US ABOUT THE PRESENT.SEJARAH HUKUM (ACARA ) PIDANA SECARA KRONOLOGIS SBB: 1. SBLM KEDATANGAN BELANDA-HK ADAT. 2. SESUDAH KEDATANGAN BLD.HK TERTULIS KELAZIMAN KELAZI MAN TIDAK MRP HK, KECUALI DITUNJUK DLM U.U. -1838 Bld baru saja melepaskan diri dr penjajahan p,cis -1747 VOC tlh mengatur organisasi peradilan pribumpedalaman.diteruskanoleh Daendels dan Raffles untuk menyelami hk adat usaha ini ditangguhkan akibat 1838 -Scholten van Oud-Haarlem PRESIDEN Hooggerechtschof 1837 bersama Van VLOTEN dan Mr.P .Mijer bersedia mempersiapkan per u.u.an baru di hin- dia Bld.Scholten sakit,1938 kembali ke Bld,1839, di Bld di btk kembali panitia oleh van de B OSCH yi. : Mr. Scholten ,Mr. Schneither dan bekas residen JFW van Nes.Hsl karyanya rancangan perat tata peradilan,ranc KUHPer dan KUHD

THN 1845, PANITIA TSB BUBAR ATAS PERMINTAAN SENDIRI.DI HINDIAN BLD RANCANAGAN PERATURAN TATA PERDILANDIOLAH LAGI OLEH J. VAN DER VINNE,MR HOEGEVEEN,MR.HULTMAN DAN MR. VISSCHER.1845 Mr hl. Wichers diangkat oleh Raja sbg Presiden Hooggerechtschof di .H.B untuk mempelajari rancangan peraturan diatas6.AGUSTUS 1847 WICHERS tlh dpt menyampaikan hsl karyanay kepada GubernurJendral .ia mengalami kesulitan dlm penyusunan rancasngan mengenai acara perdata,sdngkan mengenai penuntutan perkara pidana diambil dr reglement ttg tuntutan pidana pd Raad van JusTisiTgl 5 april 1848 setelah melalui usulan dsbg dan perubahan disana sini ,rancangan diterima 0leh gubernur jenderal Rochussen dan diumumkan dg publikasi tgl 5 april 1848 Stbl: no 16 dengan sebutan INLADSCH REGLEMENT (IR) DISAHKAN DAN DIKUATKAN DENGAN FIRMAN RAJA TGL 29 SEPTEMBER 1849 NO.93 STBL 1849 NO 63 IR SEBAGAI PERCOBAAN DAN BERLAKU U/ JAWA DAN MADURA SAJA,DAN APABILA HASILNYA MEMUASKAN DIBERLAKUKAN JUAGA DAERAH LAIN.SEMNTARA ITU U/ DAERAH LAIN DIBERLAKUKAN ATURAN ATURAN TERSENDIRI BRUPA ORDONANSI ORDONANSI . ORDONANSI TSB DIJADIKAN SATU DG NAMA RECHTSREGLEMENT BUITENGESTEN STBL 1927 NO. 227 BERLAKU 1JULI 1927IR DIBARUI BERGANTI NAMA HIR (HERZIENE INDONESISCH REGLEMENTSTBL. 1941.NO.443 HKUM ACARA SETELAH KEDATANGAN JEPANG.PSL 6 U.U.NO. 14 /1942 DIDAKAN PERATURAN PERALIHA N UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HK DG PERUBAHAN NAMA NAMA PENGADILAN4 HAPID PD MASAK KEMERDEKAAN ATURAN PERALIHAN DAN U.U.NO.1 (drt) TH 1951 UNIFIKASI SSNAN KEKUASAAN DAN ACARA SEMUA PN DAN PT DI INDONESIA YG MERUPAKAN PELAKSAAN DR PS 102 UUDS. MENGENAI HAPID ,PSL 6 U.U.DRT TSB : ACARA PIDANA SIPILU/ SEGALA PN DAN P.U PT SBERAPA MUNGKIN HIR DIAMBIL SEBAGAI PEDOMANHIR SEPANJANG MENYANGKUT ACARA PIDANA DICABUT DG U.U.NO 8/ 81 TTG KUHAP

XI. TAHAP TAHAP PEMERIKSAAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA.1.. TAHAP PEMERIKSAN PENDAHULUAN PROSES PENYELIDIKAN,---------,PENYIDIKAN--------- ,PRAPENUNTUTAN 2. TAHAP PEMERIKSAAN DIPENGADILAN - PELIMPAHAN PERKARA OLEH P.U KE PENGADILAN -PEMBERITAHUAN HARI SIDANG OLEH P.U.(PEMANGGILAN SAKSI-SAKSI DAN TERDAKWA. -PEMBUKAAN SIDANG OLEH MAJELIS HAKIM9(IDENTITAS TERDAKWA) -PEMBACAAN SUDAK-P.U. SELESAI .APAKAH TERDAKWA MENERTI. -EKSEPSI TERDAKWA,PENASIHAT HUKUM.TANGGAPAN P.U. THD EKSEPSI -PENDAPAT MAJELIS THD EKSEPSI P.HPUTUSAN SELA -PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI/AHLI SURAT, PETUNJUK, TERDAKWA. -PENUNTUTAN,PEMBELAAN, REPLIK, DUPLIK(I,II,DST) VONNIS, EKSEKUSI N

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANT P.P DAN P.P.NPEM.PENDSAKSI UMUMNYA TIDAK DISUMPAHBERSIFAT INQUISATOIR DIPERLUNAKP.H PASSIF/MENDENGAN PEMBICARAAN

PEM. PENGADILANBERSIFAT ACCUSATOIRSAKSI UMUMNYA DISUMPAHP.H. AKTIF/ TURUT BERBICARA

SAMA-SAMA MENCARI KEBENARAN MATERIL

PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKANPENYELIDIKAN PENGERTIAN,PETUGAS DAN TUJUAN (PS 1 BU TIR 5 KUHAP,MENCARI PERISTIWA DIDUGA SBG T.P.TSK BLM DIKET .KEPOLISIAN.KEWENANGAN PSL 5 KUHAP-MENERIMA LAPORAN,MENCARI KET.DAN BRG BUKTI MENYURUH BERHENTI SESEORANG YG DICURIGAI ,DAN MENGADA TINDAKAN LAIN MENURUT HK BERTANG GUNG JAWAB.APA TINDAKAN LAINTNDAKAN LAIN : TINDAKAN PENYELIDAK U/ KEPENTINGAN PENYLIDIKAN DG SYARAT- TDK BRTENTANGAN DG HK SELARAS DG KEWAJIBAN HK PATUT DAN MASUK AKAL ATASPERTIMBANHAN LAYAK BERDASARKAN KEADAAN MEMAKSAMENGHORMATI HAM.ATAS PERINTAH PENYIDIK DPT MELAKUKAN : PENANGKAPAN LARANGANMENINGGALKAN TEMPAT, PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN, MEMERIKSA DAN MENYITA SURAT,MENGAMBIL SIDIK JARI DAN MEMOTRET SESEORANG,MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN SESEORG KPD PENYIDIK , MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN HSL PENYELIDIKAN KPD PENYIDIK

PENYIDIKAN PENGERTIAN PETUGAS DAN TUJUAN(PASAL 1 BUTIR 2 KUHAPMENEMUKAN PERISTIWA,MEMBUAT TERANG PERISTIWA DAN TSK DIKETAHUIPENYIDIKAN DIMULAI SESUDAH TERJADI TP U/KET.TTG: --T.P. APA YG DILAKUKAN,KAPAN DILAKUKAN, DI MANA DI LAKUKAN, DG APA DILAKUKAN,BGMN T.P.ITU DILAKUKAN MENGAPA T.P. ITU DILAKUKAN,SIAPA PELAKUNYA-------------------------------------------------------------------------------------------PETUGAS PASAL 6 KUHAP: POLISI PPNS DG PANGKAT TTT DLM P.P NO. 271983 DILUAR KUHAP JAKSA U/ T.P TERTENTU? ANGKATAN LAUT DI PERAIRAN Z.E.E.KEWENANGAN PSL 7 KUHAP.PENYIDIK PEMBANTU.KEWNYA = PENYIDIK,KECUALI PENAHANAN WAJIB DIBERIKAN LIMPAHAN KEW DARI PENYIDIK.JURIDIKSI W.W. PENYIDIK PSL 9 KUHAP

PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKANPERSANGKAAN DAN PENGETAHUAN PENYELIDIK DAN PENYIDIKSUMBER :KEDAPATAN TERTANGKAP TANGAN/ONTDEKING OP HETER DAAD DILUAR TERTANGKAP TANGAN /BUITEN ONTDEKKING OP HETERDAADTERTANGKAP TANGAN :TERTANGKAP PD WKT MELAKUKAN,(PASAL 1BUTI 19 KUHAP, STIAP ORANG BERHAK MENANGKAP (PASAL 111AYAT1KUHAP

DILUAR TERTANGKAP TANGAN: LAPORAN , PENGADUAN, PENGETAHUAN SENDIRI OLEH PENTELIDIK/PENYIDIKPERBEDAAN LAPORAN DAN PENGADUAN PSL 1 BUTIR 24 DAN 25 KUHAPLAPORAN :SETIAP ORANG,PEMBERITAHUAN ,STIAP SAATTTIDAK DPT DICABUTPENGADUAN : ORANG TTT PEMBERITAHUAN DAN PERMITAAN SPY DITUNTUT ADA BTS WKT DAN BISA DICABUTSIAPA YANG BERHAK MELAPOR ATAU MENGADU APA SANSKSINYA.HAK TAU KEWAJIBAN LIHAT PASAL 164 DAN 165 KUHP,108KUHAP 112 KUHAP DAN 216 KUHP

UPAYA PAKSA: UNTUK MEMUDAHKAN PEMERIKSAAN TSK.DAN TDK HAK.ALAT PEMAKSA TSB : PENANGKAPAN PENAHAAN ,PENGELEDAHAN,PEMASUKAN RUMAH PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURATPENANGKAPAN: TERTANGKAP TANGAN DILUAR TERTANGKAP TANGAN :PENGERTIAN( PSL 1KUHAP) DAN DSR HK (PSL 17,BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP18,TEMBUSAN DI SAMPAIKAN KPD KELUARGA TERTANGKAP TANGA TDK PERLU SRT PERINTAH DAN19KUHAP PALING LAMA 1 HARI) PENAHANAN: PENGERTIAN ,:SUBJEK , DASAR HK, TUJUAN JANGKA WKT: PENEMPATAN TSK/TDKW TEMPAT TTT(RUTAN, RUMAH, KOTA)PENYIDIK P.U HAKIM PASAL 20 ,21 24 S.D 29KUHAP,UNTUK KE PENTINGAN PEMERIKSAAN YGBELUM SELESAI

SUBJEK YG BERW MENAHAN DAN JK .WKTPENYIDIK : 20 HARI ---------PU 40 = 60 HARIPENUM :20 HARI---------- KPN 30 =50 HARIHAKIM P.N. :30 HARI-----------KPN 60 =90HARI =200 HARIHAKIM PT : 30HARI----------KPT 60 HARI =90 HARIHAKIM MA. : 50 HARI----------KMA 60 HARI=110 HARI +200 HARI

PENGECUALIAN JANGKA WKT TSB DIATAS PASAL 29 KUHAPTSK /TDK MENDERITA GANGGUAN FISIK DAN MENTAL YG BERATDIANCAM PIDANA 9 TH ATAU LEBIHPERPANJANGAN 30+30 60 HARI

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN ---KPNPEMERIKSAN PN---------------------------KPTBANDING-------------------------------------M.AKASASI----------------------------------------KMA

TSK/TDKW DiKELUARKAN DR TAHANAN DEMI HK APBL JK WKT MAKSIMUMDLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN TLH HABIS.DASAR PENANGKAPAN DAN PENAHANAN. --ADANYA DUGAAN KERAS BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP. ---ANCAMAN PIDANA 5 TH KEATAS ATAU TP TTT (21(4) a, b KUHAP) ---OBJEKTIF---KTTTAN HK. ---ADA KEHAWATIRAN BHW TSK/TDK MELARIKAN DIRI, MERUSAK /MENGHILANGKAN BRG BUKTI ATAU ME NGULANGI T.P.(21(1) KUHAP )SUBJEKTIFKPNTINGAN JENIS PENAHANAN (RUTAN,KOTA, DAN RUMAH 22 KUHAP.DPT DALIHAKAN. DITANGGUHKAN DG JAMINAN PSL 31KUHAP

PENGGELEDAHANBADAN --- RUMAH , PENGERTIAN ,SUBJEK YG BERWENANG, TUJUAN ,DSRHK (33 S.D.37 KUHAP)TINDAKAN PENYIDIK U/ MENGADAKAN PEMERIKSAAN BDN /PAKAIAN TSKU/ MENCARI BENDA YG DUDUGA KERAS ADA PADANYA DISITA- B.B.HAM- MY HOME IS MY CASTLE- PRINSIP. BUAT BERITA ACARA DITTD TANGANI PENYDIK DAN TSK.TSK TDK MAU DICATAT (126 KUHAP) IZIN KPN,KECUALI TDK MEMUNGKINKANPENYITAAN : pengertian, dsr hk ,subjek tujuan , bedakan perampasanPengertian : tindakan penyidik, mengambil alih PENGUSAANbenda bergerak tdk bergerak bewujud, tdk berwujud,untuk kepentingan pembuktian dlmPenyidikan .dsr hkm psl 38 s.d.46 KUHAP BENDA YG DPT DISITA- BENDA YG DIPEROLEH/HSL T.P,U/MELAKUKAN ,U/ MENGHALANG-HALANGI PENYIDIKAN,KHUSUS DIBUA T MELAKUKAN T.P. Y G MEMPUNYAI HUB.LANGSUNG DG TP YG DILAKUKAN.DIBUAT BERITA ACARA PENYITAAN DITANDA TA NGANI PENYIDIK TSK KEPALA DESA , DUA ORANG SAKSI. TDK DITANDATANGANI DI CATAT DLM BERITA ACARA (PSL 129 KUHAP)

PEMERIKSAAN SURATDASAR HUKUM 47.S.D.49 KUHAPSURAT PALSU---MINTAK MINTAK KETARANGAN AHLI (132 KUHAP)PEMERIKSA TERSANGKAPENY.WAJIB MEMBERITAHUKAN HAK TSK DIDAMPINGIPENGACARA(114 KUHAP).PERKARA YG WAJIB DIDAMPINGI PENGACARA DIANCAM 15 TH S.D. MATI,TSK TDK MAMPU DIANCAM 5TH S.D. KURANG 15 TH ASAS CONTANTE JUSTITIETSK DITAHAN 1 HARI STL PERINTAH PENAHANAN TSKMULAI DIPERIKSA( 122 KUHAP)

PENASIHAT HK P.H. DPT MENGIKUTI JALNNYA PEMERIKSAN (115 KUHAP).MENDAMPINGI TSK DLM SETIAP TINGKAT PEMERIKSAAN ADL PRINSIP NEG HK U/KEPENTINGAN PEMBELAAN(70 KUHAPTSK DAN SAKSI DLM MEBERIKAN KETERANGAN KPD PENYIDIK TANPA TEKANAN (117 KUHAP)PELANGGARAN DIANCAM PIDANA 4 THN PENJARA (422KUHP)BAP DIBUBUHI TANDA TANGAN TSKTDK MEMBUBUHI DICATAT DG MENYEBUT ALASAN (118 KUHAP)TSK YG DITAHAN DPT MENGAJUKAN KEBERATAN.PENYIDIK MENOLAK/MENERIMA (123 KUHAP)

PEMERIKSAAN SAKSIKETERANGAN YG DIBERIKAN U/ KEPENT.PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN,PERADILAN TTG SUATU PERKARA ,DIDENGAR,DILIHAT DIALAMI SENDIRIKEWAJIBAN UNTUK MENJADI SAKSI.MENOLAK TANPA ALASAN DIAN-CAM PIDANA PASAL 216,224, DAN 522 KUHP .SAKSI TDK DISUMPAH KE-CUALI MENDESAKKETERANGAN DI DIBACAKAN NILAINYA =SAKSI YGDISUMPAH DI PENGADILAN (162 KUHAP)SAKSI DIPERIKSA SECARA TERSENDIRI DAN DPT DIPERTEMUKAN SATU SAMA LAIN (CONFRONTATIE)( 116 (2) KUHAP)PRAPERADILANKEWENANGAN P.N U/MENERIMA,MEMERIKSA,DAN MEMUTUS TTG : -SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN PENAHANAN PENGHENTIAN PE NYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN -G.R. DAN /REHABILITAS BG ORG YG PERKARANYA DIHENTIKAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN ATAU PENUNTUTANDIAJUKAN SEBLUMPOKOK PERKARA DIPERIKSA DIPENGADILAN. POKOK PERKARA DIPERIKSAPERMOHONAN PRAPERADILAN BLM DIPERIKSA ,PERMOHONAN GUGUR(77,78,79,80 KUHAP)

AKIBAT TIDAK SAHNYA : PENANGKAPAN DAN PENAHANAN ATAU AKAIBAT SAHNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN ,PENUNTUTAN DIAJUKAN OLEH TDKW/PIHAK KE 3 YG BERKEPENTINGAN (81,95)KUHAP.

TSK, TDKW, TERPIDANA BERHAK MENUNTUT G-R. KARENA : DITANGKAP ,DITAHAN,DITUNTUT, DIADILI,ATAU DIKENAKAN TIDAKAN LAIN(MIS.MENYITA) TANPA ALASAN U.U.KELIRU MENGENAI ORANGNYA, ATAU HK YG DITERAPKAN

G-R. DAN REHABILITASI DIAJUKAN AKIBAT :PENANGKAPAN,PENAHANAN DILAKUKAN SECARA MELAWAN HK ATAU, TDKBERDASAR U.U.TDK DPT DIPERTANGGUNGJAWABKAN MENURUT HK,ATAU DITERUSKAN MESKIPUN YG DITANGKAP/DITA-NGKAP TELAH MEMBERI KETERANGAN BHW IA TDK BERSALATINDAKAN LAIN DILAKUKAN SECARA TDK SAH MENURUT HKYQANG MENIMBULKAN KERUGIAN.PERKARA DIPUTUS BEBASYANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TETAP DR P.N

PROSEDUR PEMERIKSAAN PERMOHONAN PRAPERADILAN3 HARI STL PERMOHONAN PRAPERADILAN DIAJUKAN HARUS SUDAH DITENTUKAN HARI SIDANGDILAKUKAN SECARA CEPAT DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SUDAH PUTUS.PERMOHONAN PRAPERADILAN GUGUR APBL PERMOHONAN ITU BLMSELESAI DIPERIKSA SDG PRKARA POKOK SUDAH MULAI DIPERIKSA.PUTUSAN PRAPERADILAN PD TINGKAT PENYIDIKAN; TIDAK MENUTUPKEMUNGKINAN U/MEMOHON PERAPERADILAN PD TINGKAT PENUNTUTAN.PUTASAN PRAPERADILAN TDK DPT DIMINTAKAN BANDING KECUALI PUTUSAN TDK SAHNYA :PENGHENTIAN PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN,U/ITU DPT DIMNTAKAN PUTS-AN AKHIR KE P.T.(83(1,3)KUHAP

PEMERIKSAAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN AHLISAKSI AHLI MEMPUNYAI KEDUDUKAN KHUSUS PASAL 120 KUHAPDIMINTAI PENDAPAT SEHUBUNGAN DG KEAHLIANNYA MENGENAISUATU T.P. PSL 222KUHP ANCAMAN THD ORANG YG MENGHALANGIPEMERIKSAAN MAYAT UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN

PENYELESAIAN DAN PENGHENTIAN PENYIDIKANPENERIMAAN BERKAS PERKARA :1. DARI PENYIDIK -PSL 8 (3) JO.110 KUHAP2. DARI PENYIDIK PEMBANTU DLLM HAL ACARA SINGKAT.

PENYERAHAN BERKAS : PENYIDIK KE P.U.TAHAP PERTAMA-PENYEAHAN BERKAS.TAHAP KEDUA PENYERAHAN TERSANGKA DAN BRNG BUKTI.

KAPAN PENYIDIKAN DIANGGAP SELESAIPRAPENUNTUTAN.DLM WKT 7HARI ADA PEMBERITAHUAN DR P.U KE PENYIDIK BHW PENYIDIKAN SELESAI -WAJIB PSL 138 (I) KUHAP.DLM WKT 14 HARI P.U TDK MENGEMBALIKAN HSL PENYIDIKAN. ATAU ADA PEMBERITAHUAN HAL ITU DR P.U.KE PENYIDIK(PSL 110 (4) KUHAP).PENGEMBALIAN BERKAS YG KURANG LENGKAP HRS SEGERADAN DISERTAI PETUNJUK 110(2) KUHAP. P18.PENYIDIK WAJIBMELAKUKAN PENYIDIKAN TAMBAHAN 110(3). DLM WAKTU 14HARI PENYIDIK HARUS MENGEMBALIKAN KPD P.U 138(2)KUHA

YG HARUS DIBERIKAN P.U.KE PENYIDIK PD KESEMPATAN PERTAMA (14 JO.110(3,4).1. SYARAT FORMIL TTG KELENGKAPAN BERKAS PERKARA--BA. DIBUAT OLEH BEJABAT YG BERWENANG ATAS SUMPAH JBTN--B.A. DIBUAT DAN DITANDATANGANI SEMUA PIHAK YG TERLIBAT DLM SETIAP TNDAKAN PENYDIK/P.PEMBANTU(PS 75(1) H.1S.D.K)

2. ADANYA LAP. DAN, PENGADUAN (103 KUHAP).3.1ZIN PENGGELE DAHAN DR KTUA P.N. DAN PERINTAH TRTULIS DR PENYIDIK. (PS 33 (1,2) )KUHAP 4. BA. PENGGELEDAHAN (34 (1,2) )KUHAP5. BA LAP. PENGGELEDAHAN (34(1,2) )KUHAP. 6. BA. JLNNYA DANHASIL PENGGELEDAHAN RUMAH (126(1,2,3,) )KUHAP. 7. BA. PENYITAAN 129 (1,2,) KUHAP. 8. BA. PEMBUNGKUSAN BENDA SITAAN DAN LAIN-LAIN TINDAKAN YG HRS MEMENUHI KETTTAN U.U 130 (1,2)KUHAPKESIMPULAN : PRAPENUNTUTAN P S. 138 (1) KUHAP.MENILAI SYARAT FORMIL DAN MATERIL.DARI P.U THD BERKAS YG DISERAHKAN PENYIDIK/PE.PEMBANTU.PENYIDIKAN SELESAI : P. 21 DARI JAKSA

P.21 PENYERAHAN T.J TERSANGKA DAN BRG BUKTIKPD PU 8(3) B )PU BERPENDAPAT .DITUNTUT,TDK DITUNTUT----ALASAN---1. TDK TERDAPAT CUKUP BUKTI. DEEPONER ( OPORTUNITAS)DITUNTUT (LEGALITAS) BUAT SUDAK PS.14 JO `140 KUHAP.P.U MELIMPAHKAN KE PN-PERMINTAAN MENGADILI PERKARA TSB. 143 (1)KUHAP

SUDAKPENGERTIAN AKTE ,IDENTITAS T,TEMPAT DAN WKT TP DILAKUKAN URAIAN CERMAT ,JELAS ,LENGKAP, TP YG DILAKUKAN FORMIL PSL 143 (2) a KUHAP,MATERIL PSL 143 (2)b.jo (3) KUHAP.BGMN MENGURAIKAN SECARA CERMAT JELAS DAN LENGKAP MENGENAI T.P YG DIDAKWAKAN KUHAP TDK MENJELASKAN.

FUNGSI SUDAK (P.U.)SEBAGI DSR MELAKUKAN PENUNTUTAN .DSR PEMBUKTIAN DAN PEMBAHASAN DLM TUNTUTAN.DSR UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM

FUNGSI SUDAK UNTUK TERDAKWA.LANDASAN DLM PEMBELAAN.DSR MENYIAPKAN BUKTI BUKTI HARUS DIKETAHUI SELAMBAT-LAMBATNYA 3 HARI SEBELUM SIDANG. FUNGSI SUDAK U/ HAKIM.DSR PEMERIKSAAN DI PENGADILAN PUTUSAN

PERUBAHAN SURAT DAKWAAN 144 KUHAPSEBELUM PENGADILAN MENETAPKAN HARISIDANGSELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI SBLM HARI SIDANG DIMULAI.HANYA SATU KALI.HAL-HAL APA SAJA YG BOLEH DAN TIDAK BOLEH DIRUBAHKUHAP TIDAK MENJELASKANADA DLM PSL 282 HIRJURISPRUDENSI.DIBERIKAN KPD TSK.P.H. DAN PENYIDIK 144(3)KUHAP.

TINDAKAN PENUNTUTAN :PENGERTIAN(PSL 1 BUTIR BUTIR7. KUHAP)==MELIMPAHKAN PERKARA PIDANA KE P.N. YGBERWENANG MENURUT KUHAP DG PERMINTAAN SPY DIPERIKSA DAN DIPUTUS HAKIM DI SIDANG PENGADILAN.PERSIAPAN PENUNTUTAN OLEH P.U1. MENENTUKAN APAKAH BERKAS MEMENUHI SYARAT U/ DILIMPAHKAN KE PENGADILAN. 139 KUHAP2.MENENTUKAN HAL ACARA :BIASA 103 KUHAP,SINGKAT 203 KUHAP,CEPAT 204 KUHAP,PENYIDIK ATAS KUAS PU3.PENGGABUNGAN BEBERAPA BERKAS ,141 KUHAP4.PERKARA DI SPLIT ,142 KUHAP.5. MELELANG B.B. 45 (1)6.PERINGATAN ,LARANGAN HUB. TSK DG P.H. 70 KUHAP.7.MENDENGARKAN ISI PEMBICARAAN ANT. TSK DG P.H PSL 71 KUHAP. 8. MEMBUAT SUDAK,14 JO;140 JO.143.9.MELIMPAHKAN PERKARA KE PN + SUDAK,TURUNAN DISAMPAIKAN KPD TSK/P.H, PENYIDIK. 143Jo.137 10. MERUBAH SUDAK 144 KUHAP

PEMBUATAN SUDAK.143 KUHAPSYARAT FORMILIDENTITAS TDKSYARAT MATERILTMPAT DAN WKT T.P.URAIAN CERMAT ,JELAS,LENGKAP T.P. YG DIDAKWAKANSYARAT MATERIL TDK TERPENUHI SUDAK BATAL DEMI HKPEMBATALAN .

TUJUAN PENCANTUMAN SYARAT FORMIL.NAMA LENGKAP-MENGINDIVIDUALISIR ORG YG DIAJUAKN SBG TDK(ERROR IN PERSONA)KEBANGSAAN PSL 51,h.b KUHAP u/mePersiapkan pembelaan juru bhs,psl 53 (1)Jo psl 177 (1) KUHAP.berbicara dg perwakilan negaranya psl 57 (2)kuhapAGAMA pelaksanaaan sumpah psl 142jo 160Ayat 3 kuhapPEKERJAAN dlm hal tdkw melakukan tp dlm Jabatan hrs diuraikan dlm sudak

TUJUAN PENCANTUMAN SYARAT MATERILPASAL 143 AYAT 2 HURUF b KUHAP.URAIAN TTG TP. YG DIDAKWAKANCERMAT,JELAS,DAN LENGKAP..APABILA TDK TERPENUHI SUDAK BATAL DEMI HUKUMMERUMUSKAN TP. SECARA CERMAT JELAS DAN ENGKAP ADL SULIT SIFATNYA KASUISTISMENURUT HEMAT SAYA APBL DLM SUDAK TLH DIRUMUSKAN T,P. YG DIDAKWAKAN ITU DG CARA MENGURAIKAN PERPADUAN UNSUR-UNSUR T.P DG PERBUAT-AN MATERIL DAN TDKW TIDAK DIRUGIKAN DAN IA MENGERTI , MAKA PERUMUSAN YG DMKN ITU SDH CUKUPCERMAT , JELAS, DAN LENGKAP

PERUMUSAN WKT DAN TEMPAT T.P DILAKUAKNWAKTU- ERAT KAITANNYA DG PSL 1AYAT 1DAN 2KUHP . USIA PELAKU ,APAKAH PD WAKTU MELAKUKAN T.P SUDAH DEWASA /BLM.KADALUARSA (VERYARING) PSL 78 S,D,82KUHP. PERSYARATAN YG DITENTUKAN DLM SUATU T.P, MIS;PENCURIAN DI WKT MALAM 363 KUHP. RECIDIVE PSL 486 S.D. 488 KUHP.

TEMPAT : KOMPETENSI TELATIF DR PENGADILAN ,84 S.D. 86 KUHAP. KEBERLAKUAN HUKUM PIDANA 2S.D.KUHP. SYARAT KEJAHATAN HRS DILAKUKAN DI TEMPAT TERTENTU MISL TEMPAT UMUM 160NDAN 170 KUHP. SEHUB DG PASAL 137 KUHAP .P.U MENUNTUT DI WIL. HK NYASEHUBUNGAN DG TEORI-TEORI LOCUS DELICTIYAITU : AJARAN MENGENAI TEMPAT DIMANA TP DILAKUKAN.DE LEER VAN DE LICHAMELIJKE DAADTEMPATDIMANA SIPELAKU TLH MELAKUKAN SENDIRI PERBUATAN TSB.HET INSTRUMENTDIMANA ALAT TSB TLH MENIMBULKAN AKIBAT.HET GEVOLGAKIBAT DR SUATU PERBUATAN ITU TIMBUL.DE MEERVOUDING PLAATS SEMUA TEMPAT YG DISEBUT DI ATAS

CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPATKELIRU MERUMUSKAN,SUDA BATAL DEMI HUKUM /SUDAK TIDAK DPT DITERIMA BAHKAN MUNGKIN TDKW DIBEBASKAN KARENA ADANYA ALIBI YG DIKEMUKAKANWAKTU DAN TEMPAT JUGA HARUS DIRUMUSKAN SECARA CERMAT ,JELAS DAN LENGKAP.

CONTOH CARA MERUMUSKAN WKT DAN TEMPAT DLM SUDAK YG DIANGGAP C,L.J DLM PRAKTEKBahwa ia terdakwa pd hari senin tgl 14 desember thn 1954 ataun setidak tidakTidaknya pada suatu hari lain di tahun 1954 bertempat di jalan ogan no 3023 rt39 rw 12 buki t besar kecamatan ilir barat I PLG atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yg masih termasuk \wilayah hkum pengadilan negeri plg ---------------------------------------- perbuatan tsb diLakukan dg cara sbb : semula----- dst-----------Perbuatan tsb diatur dan diancam pasal 59 huRuf c u.u. no. 5 ty 1997 ttg psikotropika

Jenis-jenis pembuatan sudak.Tunggalsatu perbuatan-Alternatif---satu perb,tapi jpu ragu.Subsidersatu perb.banyak tp didakwakan secara berlapis.Komulasibanyak perbuatanCampurankombinasi dr bebrapa sudak

Penggabungan bbrp t.p dlm satu sudak 141 KUHAP DG SYARATDLM WKT YG SAMA /HAMPIR BERSAMAAN P.U. MENERI-MA BBRP BERKAS PERKARA DLM HAL: 1 . BBRP T.P. DILAKUKAN SESEORG YG SAMA DAN KEPE TINGAN PEM. TDK MENJADI HALANGAN PENGGABU NGANNYA.2 . BBRP T.P. YG BERSANGKUT PAUT SATU SAMA LAIN.3 . ------------------ YG TIDAK BERSANGKUAT PAUT DG YG LAIN ,TAPI SATU YG LAIN ITU ADA HUB.NYA. 4 . GAGASAN PENGGABUNGAN DLM RANGKA ASAS PER DILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN.

TINDAK PIDANA DIANGGAP MEMPUNYAI SANGKUT PAUT DG YANG LAIN,APBL T.P. TSB. DILAKUKAN :A. lebih dr seseorang bekerja sama dan dilakukan pd- saat bersamaan. perampokan bbrp org di satu rmhB. lebih dr seseorang pd saat dan tempat yg berbeda , tapi merupakan pelaksaanaan dr permufakatan ja- hat seblmnya.perampokan dilakukan bkn disatu rumah , bbrp rumah dan pd wkt yg berlainan atas dsr permufakatan terlebih dahulu.C. oleh seorang atau lebih dg maksud mendapatkan a- lat yg akan digunakan u/ mel. T.p lain,/menghindar kan diri dr pemidanaan krn t.p. lain---apabila para perampok, sblm melakukan perampokan merampas senjata dr agen polisi, yg selanjutnya digunakan u/ merampok.

PENGHENTIAN PENUNTUTAN, PENYAMPINGAN, DAN PENUTUPAN PERKARA OLEH P.U.1 . PASAL 14 HURUF h. KUHAPMENUTUP PER-KARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM .2 . PASAL 140 (2) HURUF a KUHAP, PENGHENTI- AN PENUNTUTAN.3 . PASAl 46 ayat (1) huruf c. MENGESAMPINGKAN PERKARA U/ KEPENTINGAN UMUM.ps 35 u.u.16 2004ttg Kejaksaan.PERTANYAAN.APA YG DIMAKSUD DG KETENTUAN DIATAS? KUHAP TDK MEMBERIKAN PENJELASAN---GUNAKAN METODEPENAFSIRAN.EKSTENTIV,SISTEMATIK,OTENTIK,LOGISGUNAKAN PENAPSIRAN OTENTIK DAN LOGIS.

Menutup perkara demi hk./kepentingan hk.pasal 14 huruf h dan 140 ayat (2) hurf a KUHAP.ADA YG BERPENDAPAT SDL : suatu perbutan untuk tdk melanjutKan perkara ke PN krn : 1.adanya dasar dasar yg meniadakan pidaNa (strafuitsluitnggronden ) 2. Tdk adanya unsur melawan hkm. 3. PLaku tdk dpt dipertanggungjawabkan(ontoerekeningsvatbaarheid.

Pendapat diatas keliru krn semua itu (1, 2, 3,) karena hakim sajalahYg berwenang memutuskannya. Menutup perkara apbl terdapat :VERVOLGINGSUITLUITINGSGRONDEN :MISAL :DLM psal61 dan 62 KUHP. PS. 72 KUHP. PS; 82 KUHP

PENGHENTIAN PENUNTUTAN 140 (2) h.a KUHAP1 PENAFSIRAN OTENTIK ;penuntutan psl 1 butir 7.2. Setelad dilakukan tindakan spt tsb diatas jaksa p.u menghentikan penuntutan dg al asan tidak cukup bukti ,bukan t.p.

MENGENYAMPINGKAN PERKARA PASAL 46 AYAT (1) huruf c. KUHAP jo.35 u.u.no.16th 2004 ttg kejaksaan1 ASAS OPORTUNITAS >< LEGALITAS2.PERKARA TIDAK DITUNTUT KE.P.N DEMI KEPENTINGAN UMUM3. Sebelum perkara di periksa o/ p.n.4. Perkara cukup bukti.(lht wirjono Prodjodikoro)Franken : W.W. MENGENYAMPINGKAN PERKARA .a tidak menuntut/melanjutkan penuntutan, b.membatasi penuntutan.

Acara pemeriksaan di P.N.dalam KUHAP1. Acara pemeriksaan biasa 152 s.d.203.2. ---------------------singkat/sumir. 203 s.d 2043.--------- cepat.rol. 205 s.d.216 A. rol t.p ringan tipiring 206 s.d 210.B. rol pemeriksaan perk.pelanggaran L.L.J 211 s.d. 216.4. Acara pemeriksaan praperadilan

Kewenangan pengadilan utk mengadili.kompetensiA. kompetensi absolut pemberian kekuasaan mengadili msng-msng peradilan (ada brp)B. kopetensi relatif. Psl. 84,85 86. KUHAP kewenangan pengadilan untuk mengadiliUntuk mengadili adl katagori kekuasaan kehakima. (lihat u.u. pokok kekuasaan kehakiMan . Dulu ps. 1 u.u.no. 14 thn 1970.sekarang?Kewenangan P.T (87 KUHAPAKewenangan MA. (88 KUHAP)

PRA PRADILAN1. LEMBAGA BARU DLM KUHAP2. W.W. PN. U/ MEMRIKSA DAN MEMUTS TTG a. sah tdknya penangkapan penahanan penghentian penyidikan /penuntutn b. ganti rugi dan rehabilitasi (ps.77)3. Acara pemeriksaan singkat. 7 hari stl diteri manya permohonan sdh putus4. Tdk dpt dilakukan upaya hk. Banding/kasasi kecuali yg ditentukan dlm ps. 83 ayat 2 KUHAP

Ganti rugi rehabilitasi dan penggabungan gutan g.r.Ganti rugi melalui jalur pasal 77 KUHAPGanti rugi melalui jalur pasal 95 KUHAPKemungkinana penggabungan perkara/guGatan ganti rugi pasal 89 KUHAPG.r. dan rehabilitasi mrp : jaminan perlindungan hak asasi tsk, tdkw dan terpidana yg dikenakan penangkapan/penahanan tdk sahPasal 9 international Covenant on Civil and policalRight : anyone who has been the victim of unlawfulArrest or detention shall have an anforcable right to conpensation

Gannti rugi di jepang diatur dlm psl 3 u.u. Jepang Criminal Indemnity dan psl 90 Wetboek van Strafvordering.Prosedur pengajuan g.r. ex psl 77 dan 95 KUHAP datur lebih lanjut dlm psl 7 s.d.11 p.p no 27/83 ttg pelaksanaan KUHAP.jo Ke putusan Menteri Keuangan no. 983/KMK. 01 /1983 tgl 31 des. 1983 ttg tata carapembayaran g.r

Rehabilitasi pasal 1 butir 23 KUHAP jo. Psl.97 KUHAP1. SESEORANG U/ MENDAPAT PEMULIHAN HAKNYA DLM KEMAM PUAN KEDUDUKAN DAN HARKAT SE RTA MARTABATNYA YG DIBERIKAN PD TINGKAT PENYDIKAN , PENUN TAN ATAU PERADILAN KRN DITANGKAP , DITAHAN, DITUNTUT ATAU- PUN DIADILI TANPA ALASAN U.U.2. REHABILITASI DICANTUMKAN SEKALIGUS DLM PUTUSAN PENGADILAN

KEMUNGKINAN PENGGABUNGAN PERKARA/ GUGATAN GANTI KERUGIAN1. G.R BERSIFAT PERDATA DIBERIKAN PD PRO DUR PERDATA.2. G.R BERSIFAT PERDATA DI BERIKAN PD PRO SEDUR PIDANA (98 KUHAP).3. G.R. SIFAT PERDATA TETAPI TERJALIN DG SI FAT PIDANA PROSEDUR PIDANA.4. G.R BERSIFAT PERDATA PROSEDUR PIDANA TP. PEMBAYARANNYA T-J NEGARA.5. G.R BERSIFAT NETRAL PROSEDUR KHUSUS

PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILANPIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROSES PEMERIKSAAN DI P.N DAN SIKAP MASING- MASING PIHAK YBS.1. TERDAKWA. Een subjective beoordeling van een subjective-positie pandangan dan kedudukan thd perkara subjektif2. PEMBELA . Een objective beoordeling van een subjective postie. memandang perkara secara objektif dlm kedudukan subjektif.3. JAKSA P.U- Een subjective beoordeling van een objective positie. memandang perkara subjektif dlm kedudukan objektif.4. HAKIM. Een objective beoordeling van een objective positie. pandangan dan kedudukan dlm perkara objektif.

TINDAKAN KETUA P.N STL MENERIMA SRT PELIMPAHAN PERKARA DR P.U. (147 KUHAP)1. Mempelajari berkas apakah perkara tsbmrp wew. pengadilan ybs dlm hub.nya dg pasal 84 KUHAP.2. Berdasarkan psl 84 KUHAP. Ketua P.N. dpt menetapkan : a. P.N. berw. Mengadili. Ketua menunjuk hakim yg akan menyi dangkan perkara ybs. Dan memerintahkan P.U. u/ memang gil tdkw dan saksi-saksi u/ hadir pd hari sidang yg sudah di tetapkan (ps. 152 ayat 1 dan 2 KUHAP). b. P.N. tdk berw. Mengadili ketua PN. Membuat penetapan ttg itu (148 ayat 1) dg alasan. c. turunan penetapan disampaikan kpd tdkw/ advokatnya dan kpd penyidik. 148 AYAT 3 d. P.U .dpt menerima / keberatan. Keberatan ajukan perlawanan/requi sitoir verzet (ps.149 ayat 1 sub.a KUHAP.

CARA P.U MENGAJUKAN PERLAWANAN THD PENETAPAN KETUA P.N 149 KUHAP1. PERLAWANAN DISAMPAIKAN KPD K.P.N MEL PANIT.2. DLM WKT 7 HARI PERLAWANAN DITERUSKAAN PANIT RA KE P.T.3. P.T. DLM WKT 14 HARI DPT MENGUATKAN /MENOLAK.4. DLM HAL MENGUATKAN PERLAWANAN P.U,DG. SRT PENETAPAN MEMERINTAHKAN KPD P.N YBS MENY DANGKAN PERKARA TSB. 5. DITOLAK, PT MENGIRIMKAN BERKAS PERKARA TSB. KPD P.N YG DIANGGAP BERW. SPT TERCANTUM DLM SURAT KETETAPAN.

WEWENANG MENGADILI TERJADI: PASAL 150 KUHAP1. DUA PENGADILAN ATAU LEBIH menyatakan dirinya berw. Mengadili perkara yg sama.2.dua pengadilan /lebih menyatakan dirinya tdk berw. mengadili perkara yg sama.YG BERW. MEMUTUS SENGKETA W.W.MENGA-DILI.1.P.T .ant dua P.N /lebih dlm daerah hukumnya.2.M.A. Ant. Pengadilian dr satu lingk.peradilan dg pe ngadililan dr lingkungan yg lain.-ant.dua PN yg ber- kedudukan dlm daerah hk.P.T. yg lain. Ant dua PT atau lebih

P.N. berwenang mengadili1. KPN menunjuk hakim yg akan memeriksa perkara tsb.Hakim yg ditunjukmenetap kan hari sidang memerintahkan P.U.me hadapkan tdkw dan saksi-saksi pd hari sidang(152 KUHAP).2. Hakim ketua majelis membuka sidang dg pernyataan sidang terbuka u/umum,pengecua lian perkara kesusilaan dan anak-anak(tertutup)

3. TERDAKWA WAJIB HADIR DLM PERSIDANGAN DLM KEADAAN BEBAS.4. JIKA TDK HADIR ,SDNG DIUNDUR DAN DIPANGGIL SE KALI LAGI. 5. PEMANGGILAN KE 2 TDK HADIR TANPA ALASAN DPT DIHADIRKAN SECARA PAKSA (154 KUHAP)KEWAJIBAN : HAKIM, P.U,PANITERA MENGUNDURKANDIRI DLM MENANGANI PERKARA (PS.157 KUHAP) APBL:_ terikat hub. Keluarga sedarah/semendah derajat ke 3--hub. Suami isteri walaupun sdh bercerai dg salah seorang hakim anggota ,p.u,atau panitera.--tdkw dan advokat mempunyai kepentingan langsung/tdklangsung dengan perkara tsb. (ps.157, 220 KUHAP)

Pembukaan sidang1. Pihak 2 lengkap : majelis, pu.tdkw/adv, pan-pengg.2. Hakim ketua majeis membuka sidang dg pernyataan sidang dibuka u/umum(tertutup) tdk dinyatakan melanggar hk acara putusan bisa batal.3. Ketua menanyakan kesehatan &identitas terdakawa secara lengkap-TUJUAN- org yg di- hapkan p.u. dipersidangan = ytdpt dlm sudak.4. Pembacaan sudak-p.u-pengertian tdkw,hak kebera tan /saggahan /eksepsi tdkw thdp SUDAK.

Hak tdkw : keberatan sanggahan /eksepsi sudak p.u1. Dasar hukum : pasal 156 KUHAP.2. Pengertian : keberatan yg diajukan tdkw thd kew.pengadilan (ps.84 KUHAP).a/ di tujukan thd sudakbatal demi hk (143 kuhap) atau tdk dpt diterima (ps.76,77,78 KUHPidana) lht psl tsb.3.tidak menyinggung pokok perkara :misal pembuktian bhw tdkw bukan pelakunya.

Macam/jenis eksepsi1. Exeptio obscuri libelli penyusunan su dak tidak cermat, tidak jelas dan tdk leng kap kabur-sudak dinyatakan batal demi hukum (143 ayat 2 KUHAP).2. Exeptio litispedentia-kew. Mengadili absolut-. Relatif.3. Exeptio peremtoir sudak tdk dpt diterima mis; perkara ybs daluarsa(ps.78 KUHP) niet onvanke lijk verklaard-.nebis in idem.(ex rei Judicatae)4. Ex. Error in persona yg dihadapkan bukan tdwk.

Dlm praktek eksepsi yg sering diajukan adalah : exeptio obscuri libeliApabila eksepsi ditujukan kepada hal-hal lain selain yg ditentukan dalam pasal 156 KUHAP , biasanya pengadilan akan menolak eksepsi tersebut.-latihan membuat eksepsi thd sudak(slide sebelumnya).Apabila eksepsi ditolak (dg penetapan )sdng dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Sesuai dg tataurutan pemeriksaan di p.n dan dihubungkan alat-alat bukti dlm pasal 184 KUHAP

Alat-alat bukti 184 KUHAP1. KETERANGAN SAKSI2. KETERANGAN AHLI.3. SURAT.4. PETUNJUK.5. KETERANGAN TERDAKWA.

1. KETERANGAN SAKSI.185 JO 1 BUTIR 27 KUHAP-siapa yg boleh menjadi saksi setiap orang wajib menjadi saksi.-pengecualian : boleh mengundurkan diri ba ik secara absolut anak-dibawah umur 15 th. orang sakit jiwa (ps.171 kuhap) relatif-yang mempunyai hub. Kelurga dg tdkw sedarah semendah (perkawinan) (168 kuhap).karena pekerjaan jabatan wajib menyimpan rahasia mis : notaris , dokter (170 kuhap).

Cara pemeriksaan saksi dan pertanyaan yg diajukan oleh hakim,p.u dan advokat1. pemeriksaan dilakukan satu persatu.terlebih dahulu saksi korban.(160 kuhap)2. Hakim bertanya secara langsung, p.u dan advokat melalui perantara hakim.(164 kuhap)3. Pertanyaan ada hubungan dg perkara4. Setiap keterangannya konfrontir dg tdkw.5. Saksi tidk boleh memberi ketrangan palsu bisa dituntut pidana (PS.174 ayat 1,2 kuhap) jo. Ps.242 KUHPidana

Nilai / kekuatan pembuktian keterangan saksi1. Syarat formil seblm/ssdah memberi keterangan wajib disumpah (160 kuhap.)2. Syarat materil- apa yg saksi terangkan di- muka sidang adalah mengenai : yg dilihat diketahui dan di alami sendiri (testimoni um de audito =cerita orang lain)pasal 1bu tir 27 jo.185 kuhap

Pemeriksaan ahli1. Setiap orang yg dimintak pendapatnya se bagai ahli wajib memberi keterangan demi keadilan.(179 ayat 1 kuhap).2. Ahli : ahli kedoktrana kehakiman,dokter dan ahli lainnya : notaris, psikolog,krimi nolog, dll,3. Disumpah atau berjanji memberikan kete rangan susuai dg keahliannya.4. Keterangan ahli dinyatakan dlm persidangan.

Barang bukti1.Barang yg dipergunakan oleh tdkw u/melakukan suatu tindak pidana.pistol. 2. Barang sebagai hasil t.p- uang penjualan barang curian.3. Barang tsb. Disita oleh penyidik sbg B.B dlm sidang pengadilan.4. Brg bukti tsb diperlihatkan kpd tdkw/saksi-saksi5. B.B tsb disimpan di RUPBASAN.

Tuntutan pidana / requisitoirTUNTUTAN KEWENANGAN JPU.1. Kew. Tsb dilakukan apbl menurut hakim pemeriksaan thd saksi (AD CHARGE,A CHARGE).2.P.U menguraikan segala fakta-fakta teru- ungkap dipersidangan.3.atas dasar point 2,apakah dakwaannya terbukti/ti dak.4. Atas dasar poin 3 P.U. mengajukan tuntutan pid

Pembelaan /pleeidoi1. Hak tdkw u/ mengajukan pembelaan thd tuntutan J.P.U.Bisa sependapat,bisa tdk.2. Fakta-fakta yg terungkap dipersidangan.3. Sanggahan pleeidoi =replik j.p.u.4. Sanggahan replik j.p.u.=duplik tdkw.5. Sidang ditutup musyawarah hakim u/me bacakan putusan sidang diundur-.

Musyawarah hakim u/ menjatuhkan putusan 182 kuhap--Musyawarah hakim didasarkan : 1.surat dakwaan. 2.segala sesuatu yang terbukti dlm sidang.--Cara pengambilan putusan musyawarah mufakat (182 ayat 6 kuhap).--musyawarah tidak tercapai : 1. Putusan diambil suara terbanyak. 2. Suara terbanyak tdk dpt diperoleh putusan di-pilih adl pendapat hakim yg paling mengun- tungka terdakwa

Perihal pembuktianA.pengertian pembuktian. pembuktian menempati titik sentral dlm hukum acara pidana yg bertujuan u/ mencaRi kebenaran materil. Jadi bukan u/ mencari kesalahan seseorang.VAN BEMMELEN : Usaha u/ memperoleh kepastian yg layak dg jln memeriksa dan pe nalaran dr hakim

Pembuktian terdiri dari1. Menunjukkan peristiwa-peristiwa yg dpt diterima oleh pancaindra.2. Memberikan keterangan ttg peristiwa- peristiwa yg telah diterima tsb.3. Memnggunakan pikiran logis.4. Yg dibuktikan adl kejadian kongkrit.5. Hakim dpt menggambarkan kejadian yg sebenarnya meskipun ia tdk melihat kejadian.

Koneksitas. Pasal 89 s.d. 94 kuhap.dilakukan dlm hal:1.adanya lingkungan peradilan umum &mil.2.t.p. yg dilakukan bersama-sama oleh mrk yg msng-msng tunduk pd peradilan umum dan militer.3. Pendapat jagung menentukan jika terjadi perbedaan pendapat ttg di pengadilan mana terdakwa diadili.4. Titik kerugian (91 ayat 1,2 )

B. TEORI TTG PEMBUKTIANA. sistem keyakinan belakapterbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka.dsr putusan semata-mata perasaan hakim dan tidak terikat pd aturan hukum. Hakim tdk di Wajibkan mengemukakan alasan hk yg mendasari putusan.hasil penentuan mistik dpt dipakai dsr putusan hakim. Peradilan juri dulu di indonesia pd pengdilan distrik dan kabupaten

b. Sistem menurut undang undang yg positif (positef-wettelijk)Alat bukti yg dipakai berdasarkan u.u.terbuktinya suatu perkara melulu undang-undang sekalipun hakim tdk yakin akan kebenaran yg mendasari keputusannya..Contoh ada dua orang saksi tlh bersumpah mengatakan kesalahan tdkw meskipun hakim tdk yakin tdkw bersalah

c. Teori pembuktian menurut u.u.yg negatif Kuhap memakai sistem ini pasal 183 kuhap. Pembuktian berdasarkan u.u. (184 kuhap) ditambah keyakinan hakim.183 kuhap : hakim tdk boleh menjatuhkan pidana kpd ssorg kecuali dg skurangpkurangnya dua alat bukti yg sah ditambah keyakinannya.D. teori pembuktian bebas.

d. Sistem pembuktian bebas

Hakim tidak terikat pada penyebutan alat-alat buktiDalm u.u. yg mendasari putsannya.asalkarn berdasarkan logika.-conviction raissone1.Alat pembuktian.2. penguraian pyg dembuktian3. Kekuatan pembuktan.4.dasar pembuktian.5.beban pembuktianHal hal yg menyangkut pembuktian:Ad.1. Alat pembuktian.keJadian yg dibuktian masa yg lampauMenggambarKan kembali ttg t.p.dr be-Kas yg ditinggalkan /ket.org

Ad. 2 penguraian pembuktian.Cara mempergunakan alat-alat bukti tsb.Sejauh mana keterlibatan alat-alat bukti tsb Dlm suatu perbuatan yg telah dilakukan o/ tdkw.Ad. 3. Kekuatan pembuktian.: pembuktian masing-masing alat bukti . Misal: sejauh mana bobot alat bukti tsb thd perb yg dilakukan oleh tdkw.hakim terikat pd alat- alat bukti spt yg tsb dlm ps. 184 kuhap.

Ad. 4 Dasar pembuktian.Isi dr alat bukti, mis : keterangan dr seorang saksi bhw ia tlh melihat seuatu,di sbt alat bu kti , ttp keadaan apa yg dilihatnya ,dialami- nya,yg diterangkannya dlm kesaksiannya,di sebut dasar pembuktian.

Ad. 5 beban pembuktian1. Siapa yg dibebani u/ membuktikan kesala han tdkwj.pu. 2.asas presumtion of innocence.(dlm u.u.po kok kekuasaan kehakiman no. 5 th.2004).3. Penjelmaan asas ini dlm ps. 66 kuhap.: TSK.DAN TDKW TDK DIBEBANI KEWAJIBAN PEMBUKTIAN.4. Yg dibuktikan adalah unsur psl-psl yg didakwa kan oleh j.p.u dlm.sudak

Alat-alat bukti 184-kuhap1. Keterangan saksi.ps.1.butir 27 jo.185. - ket. Yg didengan, dilihat, dialmi sendiri. - sebagai alat bukti-dinyatakan dlm sidang. -pendapat/rekaan saja bukan ket.saksi)tes- timonium de audito. -saksi harus disumpah 160ayat 3 -tdk disumpah sesuai dg ket saksi yng disumpah dpt digunakan sbg tambahan alat bukti.185(7) -ket. Seorang saksi saja tdk cukup untuk membukti- kesalan tdkw 185 ayat 2.(unus testis nullus testis.

Ttg u.t.n.t (een getuige is geen getuige.bld.)--Tidak berlaku jiga disertai alat bukti yg sah lainnya.---I.p hk acara dan jurisprudensi-ket.seorang saksi dpt digunakan untuk membuktikan salah satu unsur t.p. yg didakwakan itu.CONTOH :A tdkw penggelapan uang rp.1000Milik B. A. menyangkal.C memberi meberi ket. Di sidang bhw ia melihat A.membeli brg seha ga rr. 1000, dan tdk tau uang tsb titipan B. dlm halIni B. membuktikan salah satu unsur dan C juga hanyaMemberi ket. Satu unsur. Ket.B dan C bersambung danBerhubungan bukti berantai (kettingsbewijst) lihat jugaPasal 185 ayat 4 kuhap

Penilaian hakim thd keterangan seorang saksi harus diperhatikan 185 ayat 6 kuhapPersesuaian antara ket saksi satu dg lainnyaAlat bukti yg lainnya,alasan saksi dlm mem berikan ket ttt,cara hidup dan kesusilaan yg dpt mempengaruhi dpt tdknya ket itu diper caya.

2. Keterangan ahli1. Pengertian pasal 1butir 28 kuhap.2.-seoramg ahli ditanya Pendapat mengenai suatu soal ;apakah obat A. dpt menimbulkan abortus atau tdk. - seorang saksi ahliditanyapengetahuannya mengenai suatu perkara-menjadi saksi dan mengemukakan pendapatnya.mis : se org dokter memeriksa mayat.menjadi saksi krn menyaksikan brg bukti itu,menjadi ahli krn mengemukakan pendptnya ttg penyebab kematian korban.lihat juga ps.180 ayat 1.2.4

3. Surat 187 kuhap1. Berita acara.2. Surat yg dibuat menurut ke tttan per u.u.- an dibuat oleh pejabat mengenai hal yg termasuk dlm tatalaksana yg menjadi tan ggung jawabnya.3. Surat keterangan dr seorang ahli yg me- muat pendapat berdasarkan keahlian.4. Surat lain yg ada hub.nya dg isi dan alat pe- buktian lain

4. Petunjuk 188 kuhap1. Bukan merupakan mrp alat pembuktian langsung. 2. Perbuatan,kejadian,atau keadaan yg karena persesuaiannya ant yyg satu dg yg lain, maupun dg t.p itu sendiri menandakan tlh terjadi t.p dan siapa pelakunya. 3. Diperoleh dari : ket saksi,surat ket tdkw

Keterangan tdkw 189 kuhapAPA YG DINYATAKAN TDKW DI SIDANG TTG PERBUATAN YG DILA- KUKANNYA.TDKW DLM SIDANG TDK MAU MENJAWAB, DIAM .TDK DPT DITERIMA SBG BUKTI IA MENGAKUI KESALAHANNYA.KET.TDKW SAJA TDK CUKUP MEMBUKTIKAN KESALAHANNYA

PUTUSAN PENGADILAN1. PUTS. YG BERSIFAT FORMIL.bukan putusan akhir.yaitu :berisi pernyataan tdk berwnya pengadilan u/memeriksa perkara pasal 148 kuhap.(onbevoegde verklaring). -dakwaan j.p.u batal (nietig verklaring van de acte van verwijzing.ps. 156 jo.143 kuhap dakwaan j.p.u tdk dpt diterima(niet ontvanklij verklaard. 156 (1).kuhap.daluarsa.N.in idem. penundaan pem.perkara,ada perselisihan prejudi disiel (perselisihan kewenangan).

2.Jenis putusan yg bersifat materil.--putusan akhir(eind vonnis).A. putusan bebas (vrijspraak). Perbutan tdk ter-. Bukti.tdkw hrs keluar dr tahanan sementara seketi kaitu juga sesudah putusan diucapkan.191dan192B. putusan lepas dr segala tntutan hukuma. (ontslag van alle rechts vervolging).terbukti tapi bukan t.p.-adanya dasar dasar yg meniadakan pidana-overmacht.nood weer (pasal 48,, 49 KUHPidana. c. putusan pemidanaan.

Akibat hk.tdkw bebas/lepasTdkw segera dikeluarkan.Perintah hakim supaya brg bukti dikembalikan kpd yg berhak yg tercantum dalam putusan.kewajiban hakim memebritahukan hak hak tdkw berupa :menerima/menolak putusan, mempelajari putusan,penangguhan pelaksanan puts.,hak u/ banding, mencabut pernyataan menerima/ menolak putusan.

Vonnis yg berisi pemidanaanmemuat hal-hal.197 kuhapKepala putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y.M.E,identitas Tdkw,,dakwaan,pertimbangan fkt-fkt dipersiDangan fakta yuridis,tuntutan pidana,pasal ygDilanggar,hari dan tgl musyawarah,terpenuhiNya unsur yg didakwakn biaya perkara,keteRangan surat palsu,perintah tdkw ditahan,teTap dlm tahanan/dibebaskan,hari dan tgl putusan.

UPAYA HUKUM1. UPYA HUKUM BIASA:VERZET,BAN- DING,KASASI. 2. UPAYA HUKUM LUAR BIASA :kasasi demi kepent. Hk.(cassatie in het belang van de wet) dan p.k(herziening)

Verzet (perlawanan)Pasal 214kuhap1.hak tdkw :thd puts diluar hadirnya tdkw.pe rampasan kemerdekaan.2.tenggang wkt 7 hari stlh ptsn diberitahukan kepada tdkw.3. Dg verzet thd verstek,gugur.4. Tdkw tdk hadir lagi verstek kuat lagi.

Pemeriksaan tkt banding1.Dasar hukum pasal 67 dan 87 233 kuhap.2.Pemeriksaan ulang =pn-yudec facty- memeriksa fakta kembali3 tenggang wkt 7 hari.4.hak tdkw dan p.u .thd puts.pengadilan tk.pertama kecuali :bebas,lepas,dlm acaraCepat.

Putusan P.T.1.Menguatkan putusan P.N.2.mengubah puts.P.N.3.membatalkan dan memutus sendiri.PEMERIKSAAN TK KASASI.(244 sam-Pai258 kuhap).1.pembatalan dan bukan yudex facty.2.tdk memeriksa pokok perkara-penerapan3.alasan : (lihat slide berikut)

Alasan 253 KUHAP.1.APAKAH BENAR SUATU PERATURAN HK. TDK DITERAPKAN/TDK SBGMN MESTINYA.2. CARA MENGADILI TDK DILAKSANAKAN SBG MANA MESTI NYA. 3.APAKAH BENAR PENGADILAN TDK MELAMPAUI BATAS KEWENANG AN.

CARA MENGAJUKAN KASASI1.tdkw dan p.u thd puts-pemidanaan pelapas-An.2.tenggang waktu 14 hari harus ada memori ygdiajukan 14 stl mengajukan permohonan kasasi. (syarat formil )3. Syarat materil pasal 253 kuhap (alasan mengajukan kasasi)

PUTUSAN M.A. 254 KUHAP1.MENOLAK PERMOHONAN KASASI2.MENGABULKANUPAYA HK. LUAR BIASA.KASASI DEMI KEPT.HUKUM(259 KUHAP)1.Thd semua puts yg telah pasti. Bukan kasasi pihak .2. Spy hk diterapkan secara benar3. Tdk ada pengaruh thd putusan pn.p.t

PENINJAUAN KEMBALI(263 269 KUHAP.1.THD PUTUSAN YG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HK TE-TAP.2. BERMULA DR KASUS SENGKONKARTA.3. TDK DPT DILAKUKAN THD PUTUSAN BEBAS/LEPAS TUNTUTAN4.HAK TERPIDANA/AHLI WARIS5.P.K HANYA DPT DILAKUKAN SATU KALI.

ALASAN-ALASAN P.K1.KEADAAN BARU (NOVUM)2.DSR TLH TERBUKTINYA BERTTG SATU DG YG LAINNYA.3.PUTUSAN MEMPERLIHATKAN SUATU KEHILAFAN HAKIM.4. PERB.TERBUKTI,TDK DIIKUTI OLEH SUATU PEMIDANAAN.

Pelaksanaan putusan p.n(eksekusi)o/jaksa 270 s/d2761.thd puts tetap(inkracht van gewijsde)2.apbl tenggang waktu banding lewat.3. Tdkw dan p.u menerima puts.4.banding dicabut kembali.5.ada permohonan grasi disertai penangguan eksekusi

Pengasan dan pengamatanpelaksaan puts.p.n.1. Kepastian apakah puts pengadilan dilaksaNakan sebagai mana mestinya2. Disetiap pengadilan ada hakim wasmatYg ditunjuk oleh k.p.n selama dua th.

Documents

Hukum Acara Pidan