HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

  • View
    66

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. Fakultas Hukum. HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD. DASAR HUKUM. PASAL 22E AYAT (2), (2),(3) DAN 24C AYAT (1) UUD 1945 - PowerPoint PPT Presentation

Text of HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

  • HUKUM ACARAPERSELISIHAN HASIL PEMILUANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

    Fakultas Hukum

    Mata KuliahHUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

  • DASAR HUKUMPASAL 22E AYAT (2), (2),(3) DAN 24C AYAT (1) UUD 1945PASAL 10 AYAT (1) huruf d juncto PASAL 74 S/D 79 UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (disingkat UUMK 24/2003)PASAL 12 AYAT (1) huruf d UU NO. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (disingkat UU 4/2004)UU NO. 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (disingkat UUPA 11/2006)UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU (disingkat UU 22/2007)UU NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (UU 10/2008)PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

  • ASAS PERADILAN PHPU ASAS OPENNES DAN TRANSPARANSI;ASAS INDEPENDENSI DAN IMPARSIAL;ASAS FAIR TRIAL DAN OBJEKTIF;ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN MURAH: HARUS DIPUTUS DALAM TENGGAT 30 HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DIREGISTRASI DAN PRO DEO;ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM: HAK SEMUA PIHAK DIDENGARASAS FINAL DAN MENGIKAT: TAK ADA UPAYA HUKUM LAIN DAN MENGIKAT SEMUA PIHAK (ERGA OMNES).

  • PENGERTIAN PHPUANGGOTA DPR, DPD,DAN DPRD(PASAL 258 UU 10/2008)PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU) ADALAH PERSELISIHAN ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DAN PESERTA PEMILU MENGENAI PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL PERSELISIHAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL ADALAH PERSELISIHAN PENETAPAN SUARA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KURSI PESERTA PEMILU

  • PIHAK-PIHAK DALAM PHPU(SUBJECTUM LITIS) PEMOHON: PESERTA PEMILU, YAKNI PARTAI POLITIK (PARPOL) PESERTA PEMILU ANGGOTA DPR DAN DPRD ATAU PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPDTERMOHON: KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUTURUT TERMOHON: KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN/ATAU KPU/KIP KABUPATEN/KOTAPIHAK TERKAIT: PESERTA PEMILU YANG BUKAN PEMOHON YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG DENGAN PHPU YANG SEDANG DIPERIKSA MK

  • KUASA HUKUM/PENDAMPINGPARA PIHAK (SUBJECTUM LITIS) DAPAT DIWAKILI DAN/ATAU DIDAMPINGI OLEH KUASA HUKUMNYA BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS UNTUK ITU

  • OBJEK PERSELISIHAN (OBJECTUM LITIS)(PASAL 5 PMK 16/2009)PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU YANG TELAH DIUMUMKAN SECARA NASIONAL OLEH KPU YANG MEMPENGARUHI:TERPENUHINYA AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA MINIMAL 2,5% DARI JUMLAH SUARA SAH SECARA NASIONAL OLEH PARPOL PESERTA PEMILU DALAM PENENTUAN KURSI DPR; DAN/ATAU (TERPENUHINYA PARLIAMENTARY THRESHOLD)PEROLEHAN KURSI DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA OLEH PARPOL PESERTA PEMILU DI SUATU DAERAH PEMILIHAN (DAPIL); ATAUPEROLEHAN KURSI PARPOL DAN PARPOL LOKAL PESERTA PEMILU DI ACEHTERPILIHNYA CALON ANGGOTA DPD.

  • CONTOH KASUS PARLIAMENTARY THRESHOLDJUMLAH SUARA SAH SECARA NASIONAL PEMILU DPR: 150 JUTA;PARLIAMENTARY THRESHOLD 2,5% X 150 JUTA = 3.750.000PEROLEHAN SUARA PARPOL X UNTUK DPR MISAL: 3.700.000KESIMPULAN: PARPOL X DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PHPU KE MK ASAL JUMLAH SUARA KURANG YANG DIKLAIM MINIMAL 50.000, JIKA KURANG DARI ITU, MAKA PERMOHONAN TAK RELEVAN

  • CONTOH KASUS PEROLEHAN KURSI DPRPARPOL DI SUATU DAERAH PEMILIHANDAPIL X, KURSI DPR YANG DIPEREBUTKAN 3, JUMLAH SUARA SAH 750.000 SUARA;BILANGAN PEMBAGI PEMILIHAN (BPP), 750.000 : 3 = 250.000PEROLEHAN SUARA PARPOL PESERTA PEMILU SBB.:PARPOL A : 250.000 SUARA = 1 KURSI;PARPOL B : 225.000 SUARA = 1 KURSI (SISA SUARA TERBESAR);PARPOL C : 160.000 SUARA;PARPOL D : 150.000 SUARA;PARPOL E : 100.000 SUARA;PARPOL-PARPOL LAINNYA : 15.000 SUARA;POTENSI PHPU AKAN TERJADI UNTUK MEMPEREBUTKAN SATU SISA KURSI, KHUSUSNYA ANTARA PARPOL C, D, DAN JUGA KEMUNGKINAN E, ASALKAN SUARA YANG DIKLAIM D LEBIH BESAR DARI 10.000, ATAU JIKA E YANG MEMOHON JUMLAH SUARA YANG DIKLAIM E HARUS LEBIH BESAR DARI 60.000. JIKA, BAIK D MAUPUN MENGKLAIM SUARA YANG JUMLAHNYA KURANG DARI YANG TERSEBUT DI ATAS,MAKAPERMOHONAN TIDAK RELEVAN DAN SIGNIFIKAN, SEHINGGA SISA SATU KURSI AKAN JATUH KE PARPOL C (SISA SUARA TERBANYAK KEDUA).

  • CONTOH KASUSPEROLEHAN KURSI DPDPROVINSI X, UNTUK BEREBUT 4 KURSI, JUMLAH SUARA SAH PEROLEHAN PARA CALON SECARA BERURUTAN SBB.:CALON A : 1.250.000 SUARA;CALON B : 1.000.000 SUARA;CALON C : 900.000 SUARA;CALON D : 750.000 SUARA;CALON E : 700.000 SUARA;CALON F : 675.000 SUARA;BERDASARKAN UU 10/2008 YANG DAPAT KURSI ADALAH EMPAT SUARA TERBESAR, DALAM HAL INI ADALAH CALON A, B,C, DAN D;POTENSI PHPU ADA PADA CALON D, E, DAN F.

  • PELANGGARAN PEMILU BUKAN WEWENANG MKWEWENANG MK HANYA MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILU (PHPU) YAKNI HASIL PENGHITUNGAN SUARA, BUKAN MENGENAI PELANGGARAN PEMILU, BAIK PELANGGARAN ADMINISTRASI MAUPUN PELANGGARAN PIDANA PEMILU.PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DISELESAIKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN LAPORAN BAWASLU/PANWASLU (Pasal 249 UU 10/20080).PELANGGARAN PIDANA PEMILU, YAITU PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA YANG TERCANTUM DALAM UU PEMILU (PASAL 260 S.D. PASAL 311 UU 10/2008) MENJADI WEWENANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM (PASAL 252 UU 10/2008).PUTUSAN PENGADILAN (YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP) ATAS KASUS PELANGGARAN PIDANA PEMILU YANG MENURUT UU 10/2008 MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU (MISAL MARK UP ATAU PENGGELEMBUNGAN SUARA, PENGHILANGAN SUARA, DLL) HARUS SUDAH SELESAI PALING LAMA 5 (LIMA) HARI SEBELUM KPU MENETAPKAN HASILPEMILU SECARA NASIONAL [PASAL 257 AYAT (1) UU 10/2008].PUTUSAN PENGADILAN KASUS PELANGGARAN PIDANA PEMILU YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU DAPAT MENJADI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PHPU MK.BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 257 AYAT (2) UU 10/2008, KPU, KPU PROVINSI, DAN KPU KABUPATEN/KOTA WAJIB MENINDAKLANJUTI PUTUSAN PENGADILAN PIDANA PEMILU YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP YANG BERPENGARUH TERHADAP PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU.

  • BATAS WAKTU (TENGGAT)PENGAJUAN KEBERATAN[PASAL 74 AYAT (3) UUMK JO. Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008]PALING LAMA 3 X 24 (TIGA KALI DUA PULUH EMPAT) JAM SEJAK KPU MENGUMUMKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU SECARA NASIONAL;APABILA TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA LEGISLATIF TAHUN 2009 ADALAH 9 APRIL 2009 (VIDE PERATURAN KPU NO. 20 TAHUN 2008), MAKA KPU PALING LAMBAT 30 HARI SETELAH TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA (TANGGAL 9 MEI 2009) SUDAH HARUS MENGUMUMKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU, BAIK ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI,MAUPUN DPRD KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL [PASAL 201 AYAT (1) uu 10/2008] ;MENURUT PASAL 201 AYAT (2) UU 10/2008 KPU PROVINSI SUDAH HARUS MENETAPKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARPOL UNTUK ANGGOTA DPRD PROVINSI PALING LAMBAT 15 HARI SETELAH TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA (TANGGAL 24 APRIL 2009) DAN MENURUT PASAL 201 AYAT (3) UU 10/2008 KPU KABUPATEN/KOTA HARUS MENETAPKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARPOL PALING LAMBAT 12 HARI SETELAH TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA (TANGGAL 21 APRIL 2009), NAMUN TENGGAT PERMOHONAN PHPU TERHITUNG SEJAK PENGUMUMAN PENETAPAN KPU SECARA NASIONAL;DENGAN DEMIKIAN, APABILA KPU MENGUMUMKAN PENETAPAN SUARA HASIL PEMILU TANGGAL 9 MEI 2009 PUKUL 16.00, MAKA TENGGAT PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU (3 X 24 JAM) ADALAH TANGGAL 12 MEI 2009 PUKUL 16.00.PARPOL PEMOHON AKAN MEMPEROLEH TAMBAHAN WAKTU 15 HARI APABILA PHPU YANG DIAJUKAN PARPOL TERKAIT PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI DAN TAMBAHAN WAKTU 18 HARI APABILA PHPU TERKAIT PEROLEHAN SUARA DPRD KOTA/ KABUPATEN.

  • TATA CARAMENGAJUKAN PERMOHONANPERMOHONAN DIAJUKAN SECARA TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA OLEH PEMOHON ATAU KUASANYA DALAM 12 (DUA BELAS) RANGKAP.PERMOHONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DITANDATANGANI OLEH KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL ATAU NAMA YANG SEJENISNYA, ATAU KUASA HUKUM PARPOL YANG BERSANGKUTAN.PERMOHONAN OLEH PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPD DITANDATANGANI OLEH YANG BERSANGKUTAN ATAU KUASA HUKUMNYA.PENGAJUAN PERMOHONAN HARUS DISERTAI BUKTI-BUKTI AWAL YANG MENDUKUNG, MISAL BERBAGAI SURAT DAN/ATAU DOKUMEN YANG TERKAIT DENGAN PENGHITUNGAN SUARA YANG TELAH DIBUBUHI MATERAI CUKUP SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SERTA NAMA SAKSI-SAKSI YANG AKAN DIAJUKAN DI PERSIDANGAN.

  • ISI PERMOHONAN

    ISI PERMOHONAN MINIMAL MEMUAT:

    IDENTITAS DAN ALAMAT PEMOHON BESERTA FOTOKOPI KTP DAN BUKTI SEBAGAI PESERTA PEMILU;

    URAIAN YANG JELAS MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH KPU, KPU PROVINSI, DAN/ATAU KPU KABUPATEN/KOTA, DAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON;

    PERMINTAAN (PETITUM) UNTUK MEMBATALKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL OLEH KPU DAN PERMINTAAN UNTUK MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON.

  • REGISTRASI DANJADWAL SIDANG PANITERA MENCATAT PERMOHONAN YANG SUDAH LENGKAP DAN MEMENUHI SYARAT DALAM BUKU REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI (BRPK). PERMOHONAN YANG BELUM LENGKAP DAN BELUM MEMENUHI SYARAT HARUS DIPERBAIKI OLEH PEMOHON DALAM WAKTU 1 X 24 JAM DAN APABILA TIDAK DIPENUHI, PANITERA MENERBITKAN AKTA YANG MENYATAKAN BAHWA PERMOHONAN TIDAK DIREGISTRASI.PANITERA MENGIRIMKAN PERMOHONAN KE KPU DALAM WAKTU 3 (TIGA) HARI KERJA SEJAK REGISTRASI DALAM BRPK DISERTAI PERMINTAAN KETERANGAN TERTULIS KPU YANG DILENGKAPI BUKTI-BUKTI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIPERSELISIHKAN.MAHKAMAH MENETAPKAN HARI SIDANG PERTAMA PALING LAMBAT 7 (TUJUH) HARI KERJA SEJAK PERMOHONAN DICATAT DALAM BRPK DAN PENETAPAN TERSEBUT DIBERITAHUKAN KEPADA PEMOHON DAN TERMOHON PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI SEBELUM HARI SIDANG.JADWAL PHPU TAHUN 2009(TENTATIF):PENETAPAN HASIL PEMILU SECARA NASIONAL OLEH KPU: 9 Mei 2009 (paling lambat).MASA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBATALAN KE MK : 10 S.D. 12 MEI 2009.MASA REGISTRASI PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN: 10 12 MEI 2008PENGIRIMAN BERKAS KE KPU: 13 15 MEI 2009HARI SIDANG PERTAMA: PALING LAMBAT 18 MEI 2009.MASA PERSIDANGAN: 18 MEI 18 JUNI 2009.