Hari : SeninTanggal : 08 SeptemberMata Kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Pengantar Hukum IndonesiaKuliah ke : 1 (satu)Dosen : H. KARDJA SUKARDI, S.H.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

- PIH ( Pengantar Ilmu Hukum ) mempelajari hukum secara umum

bahwa PIH dasar bagi PHI- PHI ( Pengantar Hukum Indonesia) mempelajari seluk beluk

hukum yang ada di Indonesia- PIH menjadi dasar bagi PHI

PHI terbagi 3 (tiga) yaitu:

1. Hukum Positif (Ius Constitutum)

Hukum yang sekarang berlaku di IndonesiaDalam bahasa Inggris disebut Positive LawDalam bahasa Belanda disebut Positiefe Recht

Contoh Hukum Positif : 1. Hukum Pidana 2. Hukum Dagang3. Hukum Perdata 4. Hukum Pajak

2. Hukum yang telah lalu

1

Dasar-dasarIlmu Hukum

PHI hubungan dengan PIH

Hukum pada umumnya

Hukum PositifHukum yang telah laluHukum yang dicita-citakan

PIH

PIH

Hukum yang telah lewat tetapi masih dipergunakan karena masih sesuai dengan kepribadian kita.

Contoh : NP = (Naam Loze Ve Not Schap) yang sekarang menjadi PT (Perseroan Terbatas).

3. Hukum yang dicita-citakan ( Ius Contituendum )Hukum yang belum ada saat ini dan masih dicita-citakan.

Contoh :sebelum ada Undang-undang tentang narkotika, banyak pengguna/pengedar narkotika tidak dapat di hukum, karena belum ada Undang-Undangnya. Jadi kita masih mencita-citakan hukum apa tentang Undang-Undang Narkotika.

A. Pengertian PHI

PHI merupakan mata kuliah dasar / pondasi bagi semua hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengertian PHI secara Ilmiah : Menurut Satjipto Rahardjo, dalam buku “Pengantar Hukum

Indonesia “.

- PHI adalah suatu disiplin Ilmu yang merupakan mata kuliah dasar dari Fakultas Hukum yang memberikan uraian secara analisis dan deskriptis tentang hukum yang berlaku di Indonesia.

- Secara Analisis artinya tersusun dan terurai.- Secara Deskriptif artinya suatu usaha yang menjelaskan

selengkap mungkin seluk beluk hukum.

Untuk menangkap ilmu-ilmu perkuliahan diantaranya PHI, seorang mahasiswa harus mempunyai disiplin yang tinggi, serta menguasai teknik-teknik menulis perkuliahan dari seorang dosen. Misalnya metode Science.

Metode Science maksudnya :

Apabila kita melihat sesuatu selalu didasari oleh :1.Apa2.Mengapa3.Bagaimana4.Kesimpulan

B. Visi dan Misi PHI

2

Visi dalam bahasa kita sehari-hari diartikan sebagai MaksudMisi diartikan sebagai Tujuan

Contoh : a. Pergi ke Bandung (Visi)

b. Setelah ke Bandung mau apa (Misi)

C. Ciri-ciri Visi dan Misi Visi : Agar para mahasiswa dari fakultas hukum memiliki,

mengerti dan memahami dasar-dasar hukum. Khususnya yang berlaku di Indonesia agar dapat memecahkan berbagai masalah di masyarakat.

Misi : Misi merupakan suatu disiplin ilmu yang membekali para mahasiswa Fakultas hukum dalam mempelajari disiplin ilmunya agar dapat menjelaskan di kemudian hari.

D. Kegunaan PHI

Gunanya adalah untuk mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum, perbuatan mana yang tidak melawan menurut hukum, bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat termasuk hak dan kewajibannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Hari : Senin

3

Tanggal : 15 September 2008Mata Kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Tujuan Mempelajari PHIKuliah ke : 2 (dua)Dosen : H. KARDJA SUKARDI, S.H.

I. TUJUAN MEMPELAJARI PHI

Untuk mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini (Ius Contitutum).

Tujuan PHI secara ilmiah dikemukakan oleh Prof. Koesoemadi Pudjo Sewoyo, dalam bukunya berjudul “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia“ Mengatakan Bahwa tujuan PHI adalah untuk mengetahui tindakan mana menurut hukum, tindakan mana yang melawan hukum, bagaimana kedudukan seseorang di dalam hukum yang sekarang sedang berlaku di Indonesia.

II. SEJARAH PHI

Lahirnya PHI bersamaan dengan lahirnya Negara Republik Indonesia yang secara de Vacto pada tanggal 17 Agustus 1945, sedangkan secara de jure lahirnya Negara Indonesia adalah tanggal 18 Agustus 1945.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mempersiapkan Undang-undang yang disebut UUD 1945. Dalam UUD tersebut disebutkan dalam pasal 1(2) : “Bahwa Negara Indonesia adalah “Negara Kesatuan yang berbentuk Republik” Dengan demikian bentuk negaranya adalah Kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah Republik Hal ini sekaligus membuktikan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah ada pemerintahan Indonesia yang berdaulat, sehingga unsur - unsur berdirinya suatu Negara secara klasik telah terpenuhi yaitu :

1.Ada rakyatnya.2.Ada wilayah yang jelas batas-batasnya .3.Ada pemerintah yang berdaulat.

Persyaratan Klasik ini telah di tentukan alam konfrensi Monte Video 1933 (di Amerika Latin).

4

UUD 1945 adalah UUD yang dibuat pada tahun 1945 yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Pembukaan UUD 1945 (Preambule)2. Batang tubuh UUD 1945 (Pasal-pasal)3. 4 (empat) pasal aturan peralihan dan 2 (dua) pasal

aturan tambahan.

Diantara ketiga bagian tersebut yang terpenting adalah bagian pembukaannya karena :

1. Terdapat pernyataan anti penjajahan dalam alinea pertama

2. Tercantum tujuan Negara Indonesia yaitu Negara Indonesia yang berdaulat adil dan makmur dalam alinea kedua

3. Adanya pernyataan Kemerdekaan Indonesia karena adanya Ridho Allah SWT, dalam alinea ketiga

4. Terdapat rumusan ke 5 (lima) mutiara Pancasila dalam alinea ke empat

Pada batang tubuh tidak hanya mengikat pada pasal-pasal

Pada 4 (empat) pasal aturan peralihan tujuannya untuk menjaga Negara tidak vakum dalam hukum

Pada 2 (dua) pasal aturan tambahan gunanya untuk menjaga jangan sampai terjadi hal yang belum termasuk dalam Undang –Undang tersebut.

Di Negara Indonesia telah menyangkut UUD dan telah mengalami 5 (Lima) periodesasi yaitu:

1. Masa UUD 1945 ke 1 tanggal 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

2. Masa Konstitusi RIS 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

3. Masa UUDS (Undang-undang Dasar Sementara) 1950 yaitu tanggal 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959 (Dekrit Presiden)

4. Masa UUD 1945 ke 2 tanggal 5 Juli 1959 sampai terjadinya amandemen UUD 1945

5. Masa amandemen UUD 1945 sampai sekarang amandemen ke 4 UUD 1945

III. PENGERTIAN MASYARAKAT

5

Masyarakat menurut Prof. DR. Harsoyo, S.H. (murid Prof. Djoyodigono, S.H.) dalam bukunya “SOSIOLOGI HUKUM” mengatakan “Masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu yang diliputi tatanan-tatanan hidup.” Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Djoyodiguno yang menyatakan setiap masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan aman dan tentram sesuai dengan tatanan hidup (Ordenung)

Dengan demikian dalam masyarakat tersebut terdapat aturan-aturan hidup.

Aturan-aturan hidup itu disebut Norma (Petunjuk hidup yang bersifat mengatur).

NO

NORMA SUMBERLOKASI/SIFAT

SANKSI

1Norma Agama

Kitab Suci (Tuhan )

Universal (Dimana-mana)

Di akherat nanti

2Norma

kesusilaanMasyarakat

- Lokal- Masyarakat tertentu

Pengucilan dari masyarakat

3Norma

kesopananMasyarakat

- Lokal- Masyarakat

tertentuDicemooh

4Norma Hukum

Masyarakat

-Masyarakat tertentu

-Mengatur dan memaksa

Hukuman yang menyakitkan dan menyedihkan

6

Hari : SeninTanggal : 22 September 2008Mata kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Catatan Penting Mengenai PHI dan Hubungan

Hukum Dengan MasyarakatKuliah ke : 3 (tiga)Dosen : H. KARDJA SUKARDI, S.H.

A. Catatan Penting Mengenai PHI Dan Hubungan Hukum Dengan Masyarakat

1. Recht Boek Suatu dokumen yang mengambarkan suatu kelompok hukum yang harus dipakai oleh hakim sebagai “Pedoman” dalam melaksanakan keadilan.

2. Wet Boek Kitab Undang-Undang sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.

3. Hukum Positif / Ius Constitutum Hukum yang berlaku sekarang ini di Indonesia.

4. Menurut Prof. Soedirman Hartohadiprodjo Hukum positif disebut juga Tata hukum Indonesia.

5. Menurut Dr. WLG Lemaire dalam bukunya “HETHEIR EN NU GELDEND RECHT”, Menyatakan hukum positif ialah hukum yang berlaku di daerah / Negara tertentu pada suatu waktu tertentu.

6. Kapan kita memerlukan hukum?Untuk menjawab pertanyaan seperti ini kita harus mengetahui dahulu apa unsur-unsur essenselia hukum jawabannya adalah “Kepentingan” Bila kepentingan kita diusik / diganggu oleh orang lain. Untuk menjawab pertanyaan ini selama kita mengetahui perilaku-perilaku orang dalam hukum yaitu

7

1. Diganggu2. Dirusak3. Ditelantarkan4. Diserobot

7. Mengapa kita harus mentaati hukum?Menurut teori perjanjian masyarakat, orang mentaati hukum karena ada perjanjian untuk mentaatinya, tokohnya ROUSSEAW dalam bukunya “LE CONTRAT SOCIAL”.

8. Perbuatan hukum Adalah suatu perbuatan yang dapat dihukum dan

akibatnya dikehendaki oleh si pembuat. Contoh: Karena dia benci kepada si A, dia cegat ditengah

jalan kemudian memukulnya dengan tongkat, jadi perbuatan ini dikehendaki oleh si pelaku.

9. Adakah perbuatan yang tidak dapat dihukum?Perbuatan yang tidak dapat dihukum ialah perbuatan yang tidak melawan / melanggar hukum. Contoh:

Pergi kuliah Membayar SPP

10. Bukan Perbuatan Hukum- Kelahiran- Kematian- Kadaluarsa

11. Apa kepentingan hukum manusia?

1. Terhadap Jiwa Pembunuhan2. Terhadap Tubuh Menganiaya3. Terhadap Kemerdekaan Penculikan4. Terhadap Kehormatan Pelecehan / Penghinaan5. Terhadap Hak milik Pencurian

12. Kapan kita tidak memerlukan hukum?Berdasarkan sejarah cerita Robinson Crusue seorang yang hidup didaerah kosong tidak memerlukan hukum

8

13. Perbuatan melawan hukum Suatu perbuatan yang menyimpang dan merugikan hak

orang lain “ON RECHT MATIGEDAAD” (perbuatan melawan hukum).

B. Hubungan Hukum Dengan Masyarakat

Hubungan hukum dengan masyarakat sangat penting bahkan antara hukum dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan.Contoh:Hubungan hukum dengan masyarakat yang paling klasik dikemukakan oleh CICERO semboyannya: “UBI SOCIETAS IBI IUS” artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Maksudnya masyarakat terdiri dari individu-individu yang masing-masing memiliki kepentingan, kalau diantara kepentingan-kepentingan tersebut diganggu maka akan terjadi tabrakan kepentingan, untuk menyelesaikannya maka munculah hukum.

1). Menurut Mr Tresna dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dimana ada hukum disitu ada hakim yang menyelesaikan hukum.

2). Menurut Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H. dalam bukunya “Mencari Bentuk Sistem Hukum Perjanjian Nasional Kita“ mengatakan kita memerlukan hukum karena “Manusia hidup bermasyarakat karena adanya INTERDEPENDENSI antara berbagai kepentingan”. Interdepedensi (tumpang tindih antara kepentingan).

Catatan

Unsur-unsur hukum

- Adanya peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat

- Peraturan itu harus dibuat oleh badan yang berwenang (DPR + PRESIDEN)

- Sifatnya memaksa- Sanksinya tegas (ancaman)

1). Prof. Dr. Moechtar Kusumaatmadja, S.H. L.L.M.

Mengatakan hubungan hukum dengan masyarakat adalah pembahasan timbal balik antara hukum dengan masyarakat, sangat penting dan perlu dilakukan untuk

9

mendapat kejelasan mengenai pemikiran hukum dengan masyarakat dewasa ini.

2). Hubungan Hukum menurut Aritoteles

Manusia ditakdirkan sebagai mahluk social “ZOON POLITICON”. Dalam bahasa Inggris “Man ia a social and political being” artinya Manusia adalah makhluk yang selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.

3). Hubungan Hukum menurut Von Savigny

Dalam bukunya “GEWOHEN HEITS RECHT DAS RECHT WIRD NICTHT GEMAHT ABER ER ITS UND WIRD MIT PEMUDLKE” Artinya hukum itu tidak dapat dibuat terkecuali terjadi bersama-sama dengan masyarakat (seperti kata CICERO).

Catatan

a. VOLK GEIST (Jiwa Rakyat)Jiwa rakyat berbeda-beda akibatnya sifat hokum itu berubah-ubah karena itu hukum disebut gejala sosial.

b. GREGORIOUSNESSSetiap manusia punya naluri untuk bergaul dengan manusia lainnya.

c. Hukum sebagai gejala social menurut Prof, Dr. Sunaryati Hartono, S.H. Hukum baru dinyatakan berlaku sah apabila “Tata Hukum yang bersangkutan di hayati dan dipahami dan dimengerti karena hukum adalah gejala sosial.

Oleh karena itu hukum harus memenuhi:

-Tata hukum harus ditaati karena tidak bersifat abadi tapi sangat erat dengan kehidupan masyarakat.

- Karena peraturan-peraturannya tidak bersifat abadi maka yang pada hari ini disebut hukum, besok belum tentu disebut hukum karena hukum itu hidup dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.

10

Hari : SeninTanggal : 6 Oktober 2008Mata kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Peristiwa HukumKulia ke : 4 (empat)Dosen : H. KARDJA SUKARDI, S.H.

A. Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang akibatnya dapat di hukum dan akibatnya ini tidak dapat dikehendaki oleh si pelaku. Contoh:Si A akan melempar burung lemparannya tidak kena burung melainkan meluncur kebawah, dan mengenai kaca mobil yang sedang lewat sehinnga kacanya pecah, jadi pecahan kaca itu tidak dikehendaki oleh si A (si pelaku).

Berbeda dengan perbuatan hukumContoh: Misalnya si A punya niat ingin melempar si B dengan batu dan batu itu benar-benar mengenai si B, sehingga si B menjadi memar akibat lemparan batu tersebut, jadi kenanya batu dari si A ke si B itu dikehendaki oleh si A.

Kesimpulan

1). Dalam perbuatan hukum yang di hukum itu adalah perbuatannya karena perbuatannya memang dikehendaki.

2). Dalam peristiwa hukum yang dihukum itu adalah akibatnya.

Ada peristiwa hukum yang berkaitan dengan “kelalaian “Contoh:Seseorang tukang pembuat rumah, rumahnya sedang dipasangi genting, genting itu disimpan pada bagian kerangka yang akan dipasangi genting, suatu saat dibawah ada orang lewat dan genting tersebut jatuh dn mengenai orang yang sedang lewat, sehingga luka dan berdarah.

11

Ini termasuk peristiwa hukum yang diakibatkan karena kelalaian, masalah si pelaku bisa di hukum atau tidk tergantung pada situasi dan kondisi saat itu.

Perbuatan Melawan HukumAdalah suatu perbuatan yang menyimpang dari perbuatan hukum dan merugikan orang lain.Dalam peristiwa ini harus ada pihak lain yang dirugikan.Contoh kasus:A pinjam motor pada B dengan perjanjian hanya satu hari, setelah lebih dari satu hari ternyata motor itu belum dikembalikan, ini meupakan perbuatan hukum, karena dalam perjanjian harus dikembalikan dalam satu hari (pasal 1365 KUHP ON RECHT)

B. Pengertian-Pengertian Hukum

Para sarjana hukum memberikan Definisii hukum yang berbeda-beda, hal ini terjadi karena maslah hukum itu sangat kompleks / beraneka ragam, Ada sarjana yang mengatakan kita tidak mungkin membuat definisi, itu hanya sekedar memudahkan bagi seseorang yang sedang mempelajari hukum, sarjana yang bependapat seperti itu adalah VAN APELDOREN.

Bahkan ada sarjana yang radikal yaitu yang bernama IMANUEL KANT Ia mengatakan “NOH SCHEN YURISTEN EINE DEFINITION ZOE ICHREM BEGRITTE VON”. Diartikn sebagai berikut: Dari dulu sampai sekarang para ahli hukum terus menerus mencari dan membuat definisi hukum tersebut.

Sekedar untuk mengetahui banyak sarjana-sarjana kuno yang memberikan definisi hukum yang berbeda-beda.

1. Thomas Hobbes Hukum adalah kebebasan berbuat sesuatu

2. ProdhounHukum adalah jaminan penghormatan terhadap nilai-nilai seseorang manusia (adanya hak azasi manusia).

3. SuylinsHukum adalah seperangkat norma-norma yang ditetapkan oleh Negara dan diakui, sifatnya mengikat, siapapun yang

12

bersalah harus dihukum sesuai berat ringan perbuatan yang dilakukannya.

4. Land Hukum adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi atau sering ditaati oleh manusia dalam masyarakat.

5. Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H.Hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat.

6. Prof. Dr. Moechtar Kusumaatmadja, S.H.L.L.M.

Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pola hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan keadilan melalui lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Catatan

a. Tertib belum tentu adil, tetapi adil pasti tertibContoh tidak adil - Pedagang di trotoar - Soal penggusuran pedagang kaki lima

Contoh adil Antri minyak tanah

b. Definisi Prof .Dr. Moechtar Kusumaatmadja, S.H.L.L.M. adalah definisi yang paling lengkap sebab dapat ditinjau dari Yuridis, Normatif dan Sosiologi.

Yuridis Mencakup macam-macam kaidah

Normatif Hukum mencakup keseluruhan kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat

Sosiologis Hukum mencakup memelihara ketertiban dan keadilan baik meliputi lembaga-lembaga, proses-proses kaidah-kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

13

Hari : SeninTanggal : 13 Oktober 2008Mata kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Tambahan Hubungan dengan MasyarakatKuliah ke : 5 (Lima)Dosen : H. KARDJA SUKARDI, S.H.

Tambahan Masyarakat Hubungan HukumDengan Masyarakat dan Sistem Hukum

Norma Petunjuk hidup yang bersifat mengatur

Sanksi Ancaman /PetunjukNorma digunakan sebagai Petunjuk hidup agar manusia

tidak menyimpang Hubungan Norma dengan sanksi Sanksi itu

membentengi/ penguat Norma

Hubungan Norma dengan Menjaga manusia dariManusia perilaku menyimpang

A. Tambahan Hubungan Dengan Masyarakat

1). Prof. Dr. Moechtar Kusumaatmadja, S.H. L.L.M.

Menurut Profesor ini hubungan hukum dengan masyarakat sangat penting dilakukan karena hukum bisa memperbaiki prilaku / kebiasaan seseorang dalam masyarakat “Las As a Tool Of Social Engenering“ artinya hukum dapat memperbaharui perilaku / kehidupan manusia.Contoh:Pada saat Irian Barat jatuh ke tangan Indonesia banyak orang Irian yang bertelanjang bulat / pake koteka, setelah Pangdam Cendrawasih mengeluarkan aturan,

14

diantaranya menyatakan manusia harus berpakaian. Dengan adanya peraturan tersebut orang-orang Irian sekarang sudah makin sedikit yang bertelanjang bulat.

2). Prof.Dr. Sudikno Martokusumo, S.H. Dalam bukunya “Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia” mengatakan dimana ada hukum berarti disana ada kehidupan bersama, dimana ada kehidupan bersama disitu akan selalu ada:- Pergeseran- Pertentangan- Perselisihan

Dimana penyelesaian ini memerlukan, membutuhkan hakim yang akan memutuskan perkara tersebut, kalau demikian manusia tidak dapat dipandang sebagai mahluk yang hidup sendiri melainkan hidup yang bernasyarakat, oleh karena itu hidup harus bermasyarakat.

Kesimpulannya: - Pengertian sosial disini jangan dicampur adukan

dengan pengertian sosial dalam kehidupan sehari-hari. - Antara manusia dengan manusia lainnya masing-

masing memiliki “kepentingan“ ini merupakan unsur essenselia dalam hukum.

- Hukum berbeda menurut tempat dan waktunya.- Hukum itu tidak dapat dibuat terkecuali terjadi

bersama-sama dengan masyarakat, ini menurut Von Savigny.

Hukum dinyatakan baru berlaku secara sah apabila kata hukum yang bersangkutan dihayati, sebab hukum merupakan ”gejala social” menurut Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H. artinya ada 2 macam yaitu :

1). Tata hukum harus ditaati karena meskipun peraturan-peraturannya tidak bersifat abadi tetapi sangat erat di kehidupan masyarakat.

2). Karena peraturan-peraturannya tidak bersifat abadi, maka apa yang hari ini disebut hukum maka besok belum tentu disebut hukum karena hukum selalu hidup dan berkembang bersama masyarakat.

15

Menurut Von Savigny, Hukum hidup dan berkembang bersama masyarakat disebut Volkgeist kata Volkgeist didalam praktek sering digunakan sebagai “pendapat rakyat” itu berbeda-beda akibatnya, sikap hukumnyapun berbeda pula.

Catatan

Setiap manusia mempunyai naluri untuk bergaul dengan manusia lainnya ini disebut dengan istilah GREGORIOUSNESS menurut Von Savigny

B. Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat memiliki suatu sistem hukum yang dinamakan Tata hukum atau disebut PHI.

Ciri-ciri Sistem hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa mempelajari Tata Hukum Indonesia berarti ingin mengetahui perbuatan mana menurut hukum atau tindakan apa menurut hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban dan wewenangnya, semua inilah yang disebut sistem Indonesia).

2. Jadi secara singkat sistem hukum itu tujuannya ingin mengetahui hukum mana yang sekarang berlaku di Indonesia.

3. Tata Hukum itu berlaku bagi suatu masyarakat tertentu jika dibuat oleh penguasa-penguasa adat atau disebut Authority (yang mempunyai kewenangan untuk membuat aturan).

4. Salah satu sumbangan hukum yang terpenting untuk masyarakat Indonesia asri yaitu hukum adat.

5. Hukum adat adalah hukum yang sebagian besar tidak tertulis tetapi selalu ditaati dalam kehidupan sehari-hari karena sesuai dengan Volkgeist rakyat.

6. Apa arti hukum itu hidup dan berkembang di masyarakat.Artinya menurut Prof. Dr. Sunaryati Hartono, S.H. hukum itu tidak bersifat abadi, apa yang sekarang disebut hukum besok belum tentu disebut hukum.

7. Apa hubungannya antara PHI dengan PIH?Karena PHI dasar bagi PIH artinya untuk mempelajari PHI harus belajar dulu PIH

16

8. Mengapa kita harus menggunakan hukum yang berlaku?Pengertian hukum yang berlaku ada 2 (dua) macam yaitu :a. Hukum itu harus dibuat dan dikeluarkan

serta diresmikan dan dipertahankan oleh Negara.b. Hukum itu masih dipakai/dipergunakan

karena sesuai dengan kepribadian kita.9. Mengapa Negara yang memberlakukan hukum ?

Karena Negara yang membuat hukum, sebab Negara mempunyai kedaulatan tertinggi.

10. Disamping hukum yang berlaku pada waktu sekarang di wilayah Negara tertentu kita mengenal pula istilah LIVING artinya hukum yang hidup tidak dikeluarkan oleh Negara tetapi dipergunakan dalam pergaulan hidup manusia/masyarakat.

11. Apa yang dimaksud hukum yang telah lalu ?Artinya hukum yang pernah berlaku namun tidak dipergunakan lagi karena sudah tidak terpakai lagi.

12. Disiplin hukum sebagai pengganti dari istilah Legal Theory yang artinya suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau sistem realita hukum.

Catatan

Legal Theory ini berasal dari sarjana Amerika yang bernama Fiedman menurut dia disiplin hukum itu mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

1. Mencakup politik hukum2. Mencakup Filsafat hukum3. Masyarakat Ilmu Hukum

17

Hari : SeninTanggal : 20 Oktober 2008Mata Kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Politik Hukum NasionalKuliah ke : 6 (enam)Dosen : H.KARDJA SUKARDI,S.H.

POLITIK HUKUM NASIONAL

I. Penggunaan Kata Politik

Penggunaan kata politik sering menggunakan pengertian yang berbeda-beda misalnya dalam kata ilmu pilitik disini diartikan sebagai pengetahuan sebagai ilmu ke tata negaraan.sedang bagi para pedagang politik diartikan sebagai tipu muslihat yang diartikan oleh pedagang untuk meraih keuntungan, kaitannya dengan politik hukum Nasional dikemukakan oleh Teuku Muhamad Radhie, S.H. yang menyatakan sebagai berikut :

Politik hukum diartikan sebagai pernyataan kehendak suatu Negara mengenai hikum berlaku diwilayahnya dan kearah mana hukumitu akan dikembangkan di Indonesia setelah adanya Dekrit presiden 5 juli 1955 menyatakan UUD 1945 berlaku kembali dan UUDS dinyatakan tidak belaku,dengan demikian kita mencari politik hukum kita berpegang pada UUD 1945 yaitu pada pasal 2 aturan peralihan Negara UUD 1945 dengan tidak dipakainya ketetapan-ketetapan MPR sekarang ini kita menghadapi kesulitan karena dewasa ini pemerintah tidak menggunakan ktetapan MPR mengenai Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) sebaliknya GBHN inilah dimana kita mencari politik hukum Nasional sebab GBHN itu merupakan”Pola Dasar

18

Pembangunan Nasioanal” yang merupakan kebijakan nasional yang terarah dan berkesinambungan

Walaupun demikian kita tetap berpegang teguh pada peraturan peralihan pasal 2 UUD peralihan 1945 yang menyatakan “ selama belum terbentuk peraturan yang baru menurut Negara ini maka kita menggunakan aturan-aturan yang baru sehinnga dalam pelaksanaannya,Pernyataan politik MPR waktu yamg lalu mengenai tahapan pembagian pembangunan hukum itu tebagi 2 yaitu :

1. Pembangunan hukum jangka panjang tujuannya mengganti

Tata hukum yang lama dengan tata hukum yang baru disesuaikan dengan Tta hukum Indonesia yang sedang membangun disegal bidang.

2. Pembangunan hukum jangka pendek pembangunan di Indonesia maksudnya pembangunan yang menyangkut cabang-cabang hukum tertentu.

Misalnya: mengganti kitab Undang-Undang hukum pidana lama KUHP lama dengan KUHP yang baru

II. Pembinaan dibidang hukum

Hukum sebagai prasarana yang harus ditujukan kearah peninjauan suatu bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penujang perkembangan moderenisasi dan pembangunan yang menyeluruh penbinaan ini meliputi:

1. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum melalui kodifikasi. Kodifikasi penyusunan aturan-aturan hukum sejenis

secara teratur dan sistematis dalam sebuah kitab Unadang-Undang atau Wet Boek kodifikasi ini tujuannya untuk mempermudah seseorang yang mempelajari hukum.

Unifikasi asas kesatuan hukum artinya dalam satu wilayah Negara hanya berlaku/hukum nasional.

Contohnya: KUHP bagi bangsa Indonesia

2. Menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum

19

3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum

Siapa penegak hukum?

Polisi Jaksa Hakim

Sedangkan yang harus menegakkan hukum adalah seluruh masyarakat

III. Memupuk Kesadaran hukum Dalam Masyarakat Dan Membina Sikap Para Penguasa

1. Kesadaran hukum artinya mentaati peraturan-peraturan yang ada tanpa dipaksa dan disuruh oleh orang lain

2. Yang dimaksud sikap para penguasa artinya dia melaksanakan aturan-aturan hukum dengan tidak menyimpang artinya melaksanakan hukum secara benar

Istilah Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia

Kira-kira 20 abad yang lalu seorang sarjana Romawi yang bernama CICERO mengatakan “UBI SOCIETAS IBI IUS” artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum” yang artinya setiap bangsa mempunyai sistem pokok yang mengatur pergaulan terhadap mereka sehari-hari

Mengapa kepentingan ini merupakan unsur essenselia?Artinya kepentingan itu merupakan sesuatu hal yang pasti dimiliki setiap manusia.Contoh: MakanKepentingan ini kalau tidak diatur oleh hukum bisa terjadi tabrakan kepentingan.Menurut CICERO dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Mayarakat ialah himpunan dari beberapa orang manusia yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula dimana ada masyarakat disitu akan memenuhi berbagai kepentingan supaya kepentingan itu tidak tabrakan harus dipimpin oleh hukum

20

Kesimpulan Dengan adanya hukum dalam

masyarakat tidak akan ada tabrakan hukum Kepentingan merupakan essenselia

hukum

Istilah hukum positif

Hukum Positif dalam istilah Yunani Ius Constitutu Bahasa Belanda Positife Recht Bahasa Inggris Positive Law

HUKUM DINYATAKAN BERLAKU ARTINYA

- Hukum masih dipakai atau digunakan. - Hukum tersebut disesuaikan, dikeluarkan dan

dipertahankan.

Mengapa Negara yang membuat hukum? Karena Negara yang membuat hukum adalah Negara yang berkedaulatan tinggi

Disamping hukum yang berlaku pada waktu sekarang diwilayah Negara kita mengenal pula dengan istilah LIVING LAW yaitu hukum yang hidup yang tidak dikeluarkan oleh Negara tetapi dipakai dalam pergaulan hidup masyarakat

Catatan :Hukum adat dan hukum kebiasaanHukum adat dibuat oleh penguasa adat dan harus ditaati oleh penduduk adat tersebutHukum kebiasaan berasal dari hukum asing

Contohnya: - Makan ala orang jawa Barat / sunda memakai tamgan,

setelah hukum asing muncul maka kebiasaan makan dengan tangan menjadi memakai sendok dan garpu

- Menurut isla Hukum asing ini dalam prakteknya ditaati Hukum adapt dasarnya keadilan dan

kepatuhan Hukum yang telah lalu artinya hukum yamg pernah berlaku

namun tidak pernah dipergunakan lagi karena tidak sesuai dengan kondisi dan situasi. Disiplin hukum sebagai pegangan hidup kita sehari-hari

21

ISTILAH PHI DENGAN PIH

Persamaannya: PHI maupun PIH dua-duanya sama-sama mempelajari hukum secara umum sedangkan PHI mempelajari hukum secara khusus, artinya menyangkut Ius Constitutum.

Istilah Pengantar dalam PHI dan PIH berbeda Termasuk dalam pengarang buku wajib, menurut Samijo, S.H.

Istilah: - Pengantar dalam PIH artinya menunjukan kearah

cabang ilmu hukum yang sebenarnya - Istilah pengantar dalam PHI menunjukan fungsinya dari

mata kuliah ini yaitu sebagai petunjuk jalan yang sifatnya

1. Ringkas2. Meliputi seluruh acaranya

Objek PIH dan PHI

PHI objeknya adalah teori-teori hukum, misalnya:

1. Timbulnya hukum2. Berkembangnya hukum3. Berlakunya hukum4. Tujuan Hukum

Objek PHI

Hukum yang berlaku sekarang ini yang berlaku di Indonesia, meliputi:

1. Sejarah 2. Belakunya 3. Sesuai tidaknya dengan teori-teori hukum

Tujuan Hukum secara umum dan dihubungkan dengan FILSAFAT HUKUM

Daftar Buku Wajib

1. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Mr. Sudirman Kartohardrijo 2. Pengantar Hukum Indonesia, Samijo, S.H3. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Hartono Hadi Saputro, S.H

22

4. Pengantar Hukum Indonesia untuk perguruan tinggi Drs. CTC, Kansil, S.H

Hari : SeninTanggal : 10 Nopember 2008 Mata Kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Imu Pengetahuan Umum Tentang HukumKuliah ke : 7 (tujuh)Dosen : H. KARDJA SUKARDI, S.H.

Visi Dan Misi

A. Dasar-dasar Hukum

PHI PIH

HP HP HL Hkm Umum Hukum Lain

A. Ilmu Pengetahuan Umum Tentang Hukum

1). Visi Dan Misi

Visi dalam bahasa kita sehari-hari artinya sama dengan maksud

23

Misi Sama dengan tujuanjadi, Visi dari PHI agar setiap mahasiswa mengerti dan memahami bagaimana Proses terjadinya hkum positif yang berlaku di Indonesia, karena Visi Indonesia agar setiap Mahasiswa dapat menjelaskan menerangkan terjadinya masa-masa hukum positif di Indonesia.

2). Yang dimaksud Tata Hukum

Ialah suatu Cara/suatu sistem yang membentuk bagaimana keberlakuan suatu hukum disuatu wilayah tertentu

Pada waktu tertentu pula ada istilah yang dipakai sebagai sinonim Tata hukum, istilah lain yang dipakai Tata hukum disebut juga sistem hukum atau Tel-Tel Hukum

Apa yang dimaksud dengan pengantar Tata Hukum Indonesia ?Jawab: Ialah suatu ilmu yang mengajarkan Tata Hukum Indonesia termasuk segala seluk beluk yang ada didalamnya

3). OBJEK

Pengantar Tata Hukum untuk jelasnya pengertian Tata Hukum Indonesia dijelaskan oleh Prof, Sudirman Hadiproto, S.H. dalam bukunya “Pengantar Tata Hukum“ Menyataka bahwa yang dimaksud Tata Hukum Indonesia ialah hukum (PHH) peraturan yang sedang berlaku di Indonesia.

Istilah lain yang sering dipakai sebagai sinonim pengertian hukum saat ini berlaku di Indonesia ialah hukum positif di Indonesia (Ius Konstitutum).

Kesimpulan

Fungsi dasar dari Tata hukum Indonesia sebagai Ilmu yang menganjurkan dan menanamkan dasar-dasar pengetahuan dan pengertian Tata hukum di Indonesia bagi calon sarjana hukum yang menuntut

24

ilmu di Indonesia atau dengan kata lain untuk memahami pengetahuan dan pengertian tentang hukum di Indonesia.

Yang dipelajari oleh Tata Hukum Indonesia hanya 11 macam sekaligus sebagai dasar hukum yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan Umum tentang Hukum2. Asas Hukum Tata Negara3. Asas Hukum Administrasi Negara4. Asas HukumPidana5. Asas Hukum Perdata6. Asas Hukum Dagang7. Asas Hukum Agraria8. Asas Hukum Perburuhan9. Asas Hukum Acara10. Asas Hukum antar Tata Hukum11. Asas Hukum Publik Internasional

Ke 11 macam ini sangat penting untuk diketahui dan dimengerti oleh mahasiswa tingkat persiapan.

Sebagai gambaran pengertian tentang hokum.Hukum merupakan peraturan-peraturan baik yang ditulis/ tidak ditulis pada dasarnya diakui sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan masyarakat menurut Hukum ialah sekelompok orang-orang tertentu yang mendiami suatu daerah atau wilayah tertentu dan tunduk pada peraturan-peraturan tertentu.

Letak hubungan antara hukum dengan masyarakat sangat erat dan tak mungkin dapat dipisahkan satu sama lain mengingat bahwa dasar hubungan tersebut kenyataannya adalah:

a. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur kalau tidak ada hukum. Kalau menurut Cicero “Ubi Societas Ibi Ius”.

b. Masyarakat merupakan wadah tempat berlakunya suatu hukum tidak mungkin hukum dapat berlaku kalau tidak ada masyarakat atau dengan kata lain sebagai bukti “ Dimana Ada Masyarakat, Disitu Ada Hukum” ( Pendapat Mr.Tresna).

25

Hakekat Hukum itu dapat dibagi dua bagian antara lain:

1. Memberikan perlindungan atas hak-hak setiap orang secara wajar disamping diatas tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya.

2. Memberikan juga Restriksi (pembatasan) atas hak-hak seseorang, tujuannya supaya tidak merugikan pihak lain disamping menetapkan batas-batas maksimal kewajiban yang harus dipenuhi.

Kesimpulan:Jelaslah bahwa hukum itu menjamin keamanan, ketertiban, kebebasan dan keadilan bagi setiap orang dalam memenuhi keperluan secara wajar dan layak.

Apakah yang dimaksud dengan “Subjek Hukum”?

Jawab: Ialah suatu pihak (orang) yang didasarkan hukum telah mempunyai hak dan kewajiban terentu atas sesuatu kalau demikian Subjek Hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: a). Orangb). Badan Hukum seperti yayasan, koperasi

Kalau demikian semua orang dengan sendiri biasanya menjadi subjek Hukum sejak ia dilahirkan.

Badan Hukum

Ialah suatu badan usaha yang berdasarkan hukum yang berlaku dan kenyataan. Syarat-syarat telah diprnuhi dan diakui sebagai subjek hukumContoh :

- PT atau Perseroan Terbatas- PN atau Perusahaan Negara /Pemerintah- Perjan atau Perusahaan Jawatan

Apa yang dimaksud dengan “Objek Hukum”?Jawab:

26

Objek hukum adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran aturan hukum dimana segala hak dan kewajibannya serta kekuasaan subjek hukum berkaitan didalamnya.Contoh: “Benda-benda Ekonomi”

Benda-benda Ekonomi artinya benda-benda yang dapat diperoleh manusia yang memerlukan pengorbanan dulu sebelumnya.

Apakah Benda-benda Non-Ekonomi termasuk sebagai Objek Hukum? Tidak, karena untuk memperoleh benda-benda Non-Ekonomi itu tidak diperlukan pengorbanan

Contoh:- Sinar matahari- Air hujan- Hembusan angin- Air mengalir dari pegunungan Catatan: “Benda ekonomi bendanya dari pengorbanan

sedangkan Benda Non-Ekonomi tidak ada unsur pengorbanan”.

Apa itu Akibat Hukum?akibat yang terjadi dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh “ subjek hukum” terhadap “Objek Hukum”. Misalnya: jual beli.

B. Sumber - sumber HukumSumber hukum ialah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum.

Sumber hukum dibagi 2,antara lain :a. Sumber Hukum Formalb. Sumber Hukum Material

Keterangan

Sumber hukum formal ialah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk tersendiri yang secara hukum telah diketahui orang.Contoh:a.Undang-Undang

27

b.Kebiasaan/adapt istiadat/tradisic.Traktatd.Yurisprudensie.Doktrine/Doktrin

Sumber hukum material ialah sumber-sumber hukum yang melahirkan isi atau meteri dari hukumitu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, biasanya sumber hukum material berisi aneka gejala yang ada dalam masyarakat.Contoh:a. Adanya peristiwa korupsi sehingga keluar Undang-

Undang anti korupsib. Adanya peristiwa Subpensi (perorang terhadap

kewibawaan pemerintah yang sah) sehingga melahirkan Undang-Undang anti Subpensi

c. Peristiwa orang tua yamg tidk menyekolahkan anak keluar dari Undang-Undang belajar

C. Semboyan-Semboyan penting dalam praktek penerapan hukum

a. Lex Specialis Derogat GeneralyArtinya Undang-Undang yang khusus dapat menyampingkan berlakunya Undang-Undang umum.

Contoh: - Hukum Perdata (Umum)- Hukum Dagang (Khusus)

b. Lex Posteriori Derogat Lex Priori

Artinya Undang-Undang yang ada kemudian menyampingkan berlakunya Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya

c. Lex Superior Derogat Lex Imperior

Artinya Undang-Undang yang lebih tinggi di dahulukan derajatnya dari yang lebih rendah

Contoh: jabatan

d. Lex Dura Secta Mente Scripta

28

Artinya Undang-undang itu keras tetapi sudah ditentukan demikian.

Contoh: kasus pemboman yang harus dihukum

mati

e. Lex Niminem Cogit AD Imposibillia

Artinya Undang-Undang tidak memaksa seseorang untuk memerlukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau tidak masuk akal.

Hari : SeninTanggal : 17 November 2008Mata Kuliah: Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Kapita Selecta Hukum PublikKuliah Ke : 8 (delapan)Dosen : H.KARDJA SUKARDI,S.H.

Kapita Selecta Hukum Publik Hukum Privat(Bab-bab terpilah hukum publik hukum privat)

A. 1. Yang dimaksud hukum pidana pormal ialah hukum acara pidanaArtinya Peraturan-peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan dari semua ketentuan hukum pidana meteril atau dengan kata lain hukum pidana pormal memelihara hukum pidana material

2. Hukum Pidana Materil

29

Ialah hukum pidana yang merupakan bagian hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan pidana.

Catatan

Mengenai perbuatan pidana atau kejahatan tiap-tiap sarjana hukum termashur menggunakan istilah sendiri-sendiri

Prof. Moelyanto, S.H. ia menggunakan perbuatan kejahatan dengan istilah “ Perbuatan Pidana “

Prof. Satichid, S.H. ia menggunakan perbuatan kejahatan dengan istilah “ Perbuatan Pidana “

Prof. Poernadi, S.H. ia menggunakan istilah kejahatan dengan “Peristiwa Pidana”

3. Tujuan Utama dari Hukum

Adalah keadilan yang harus dicapai dalam keadaan bagaimanapun.

Adil Memberikan kepada pihak lain apa yang menjadi haknya

Keadilan Untuk mewujudkan adil dalam masyarakat

4. Hukum TrahtaAdalah hukumyang mengatur segala kegiatan dalam bidang kenegaraan.Contoh :a. Hukum Tata Negarab. Hukum Administrasi Negara

5. Hukum Tata Negara MaterialAdalah segenap peraturan yang mengatur susunan kedudukan lembaga-lembaga Negara.

Fungsi dan wewenangnya termasuk bagaimana cara mereka bertindakContoh : Lembaga Konstitusi

6. Hukum Tata Negara Formal

30

Ialah segenap peraturan hukum yang mengatur bagai mana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum tata Negara material

7. Hukum Tata Negara Administrasi MaterialAdalah segenap peraturan hukum yang isinya mengatur segala cara dan pelaksanaan wewenang dalam praktek secara adminitratif

8. Yang menjadi sinonim dalam hukum administrasi Negara adalah Hukum Tata Usaha Negara Hukum Tata Pemerintahan

9. Hukum Perdata PormalArtinya dalam sehari-hari disebut hukum acara

perdata.Ialah Peraturan-peraturan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan dan penerapan semua ketentuan hukum perdata material didalam praktek

Hukum Dagang Ialah peraturan-peraturan hukum privat yang mengatur tentang :

Hubungan antara subjek hukum dalam kegiatan-kegiatan perdagangan

Hak dan kewajiban timbal-balik antara masing-masing subjek hukum yang timbul akibat adanya hubungan hukum tersebut

Apa snaksi hukum yang dpat dikenakan terhadap para pelanggar hukum

Dikecualikan bagi subjek hukum karena menderita gila.

10. Yang dimaksud Hukum PribadiIalah salah satu bagian hukum perdata material yang mengatur tentang segala urusan-urusan perorangan.Misalanya Domisili (tempat tinggal) Tentang kewarganegaraan Identitas (nama, usia, tempat tgl lahir dll)

11. Hukum Benda

31

Ialah bagian dari hukum perdata material yang mengatur tentang hal-hal kebendaan.

12. Hak ImaterialIalah bagian dari hukum perdata material yang hukus mengatur hak-hak orang seseorang.Contoh : Hak Cipta Hak tantang Merk Hak karya tulis

13. Hukum Penyelewengan PerdataIalah bagian dari hukumperdata material yang khusus menegaskan tentang sikap serta tindakan mana saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan siapa saja yang harus bertanggung jawab.

14. Antara hukum Publik dan HUkum Privat ada Persamaan dan Perbedaan a. Persamaannya baik hukum publik maupun hukum

1. Kedua-duanya merupakan norma-norma hukum yang mengatur kehidupan manusia

2. Kedua-duanya mempunyai sanksi hukum yang dikenakan kepada pelanggarnya

3. Kedua-duanya tetap tunduk kepada pengecualian yang sering diberlakukan.

b. Perbedaan terletak dalam hal

NO Publik Privat

1. Mengutamakan peraturan umum/mengatur kepentingan umum

Mengutamakan peraturan perorangan

2. Mengatur kepentingan/hal ihwal yang bersifat umum

Mengatur kepentingan/hal ihwal yamg bersifat khusus

3. Sanksi hukum yang dapat dikenakan : Hukum badan Hukum mati Huklum penjara

Sanksi hukuman biasa dikenakan terhadap hukuman privat ialah sanksi perdata misal Ganti rugi bagi si

pelanggar

32

Catatan

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum publik dapat dijatuhkan hukuman sanksi perdata pula

B. Contoh-contoh beberapa semboyan hukum yang penting

a. Asas Lex Specialis Derograt GeneralisContohnya:Berlakunya KUHD (kitab Undang-undang Hukum Dagang) sebagai Lex Specialis dan kemudian KUHD itu dapat menyampingkan KUHP Lex Generalis

b. Lex Posteriori Derograt Lex PrioriUndang-Undang no 1 tahun 1974 Undang-Undang perkawinan yang baru Lex Posteriori khusus mengahapus Undang-undang perkawinan yang lainnya yang telah lalu.

c. Lex Superio Desograt Contoh :Hakim menjatuhkan hukuman berat dengan hukuman mati seperti Amrozi Cs

d. Lex Minihem Cogit Ad ImposibilliaContohnya:Pasal 44 KUHP yang membebaskan orang gila atau dewasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya

Hukum KebiasaanIalah hukum yang berasal dari kebudayaan asing yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hariContoh: Acara pemakaman di bali disebut Ngaben Acara perairan di Bali disebut Subak Orang Batak tidak boleh menukar pengantin

antara dua marga dalam sistem perkawinan mereka

Orang suku Dayak mengharuskan perkawinan Endogami artinya perkawinan sesame suku

15. Hukum TraktatIalah suatu perjanjian Internasional antara 2 (dua) Negara atau lebihMisalnya tentang:

33

Diplomatik Perekonomian Batas wilayah

Hukum Traktat dibagi 2 (dua) yaitu :1. Traktat Bilateral Perjanjian 2 (dua)

Negara2. Traktat Multilateral Suatu perjanjian

yang diadakan lebih dari 2 (dua) Negara. Contoh: ASEAN, APEC

16. YurisprudensiIalah suatu keputusan hakim atas suatu perkara yang belum ada aturannya yang selanjutnya yang menjadi pedoman bagi hakim-hakimnya yang mewakili. Contoh:

Sebelum ada Undang-Undang Narkotika kalau misalnya ada pengakuan tentang narkotika hakim harus menggalinya.

17. DoktrinIalah pendapat para ahli hukum yang terkenal dan kemudian diterima sebagai dasar openting dalam penerapan hukum Contoh : Doktrin Trias Politica Mostique (berasal dari Prancis) mengatakan

kekuasaan dalam suatu Negara harus dibagi 3(tiga) yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif Bertugas membuat Undang- undang

2. Kekuasaan Eksekutif Lembaga pembuat pelaksana Undang-Undang/ Pemerintah

3. Lembaga Yudikatif Sebagai pengawas pelaksana Undang-Undang

Doktrin Mazhab Sejarah

34

Pelopornya Carepon Savigne (orang Jerman) mengatakan bahwa “Hukum itu bukan dibuat oleh manusia melainkan hukumitu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat”.

Doktrin Liga Bangsa-BangsaYang disponsori oleh Woodrow Wilson isinya mempermudahkan terciptanya perdamaian dunia dipelukan adanya kerjasama dan perserikatan antar bangsa-bangsa yang sekarang menjadi PBB

Hukum DoktrinIalah hukum yang bersumber atau lahir karena adanya suatu doktrin

Apakah yang dimaksud hukum yang mengatur dan apa istilahnya? Jawab: Hukum yang mengatur ialah sekelompok peraturan hukum yang hanya merupakan petunjuk bagi seseorang yang bukan merupakan paksaan bagi orang yang mengikutinya.

Contoh:Suatu perjanjian baru ditaati apabila perjanjian itu telah disepakati,yelah ditandatangani oleh pihak-pihak yang besangkutan.

Apakah yang dimaksud dengan Hukum yang mengatur dan apa istilahnya?Hukum yang mengatur ialah sekelompok peraturan hukum yang hanya sebagai petunjuk bagi sesorang dan tidak berupa paksaan bagi orang lain

Contoh:Suatu perjanjian baru ditaati apabila telah ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutanIstilah asingnya hukum memaksa ialah “Dwingen Recht“ sedangkan hukum yang mengatur disebut dalam bahasa Belanda “ AANULEN RECHT “

35

Hari : SeninTanggal : 24 September 2008Mata Kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Sedikit sejarahKuliah Ke : 9 (sembilan)Dosen : H. KARDJA SUKARDI,S.H.

A. Sedikit Sejarah

Hukum pidana kita yang berlaku sekarang ini belum merupakan hukum yang asli lahir dan dibuat oleh bangsa kita sendiri melainkan boleh dikatakan warisan peninggalan bangsa Belanda dahulu atau dengan kata lain KUHP kita sekarang ini masih merupakan terjemahan daripada KUHP Belanda yang disebut “Weet Boek Van Straf Recht”.

36

Riwayat pertumbuhannya sebagai berikut : Tahap ke 1

Sebelum Belanda masuk ke Nusantara,kita di kepulauan nusantara waktu itu baru ada hukum pidana,adapt yang paling terbesar tidak tertulis yang bersifat lokalSeperti sejarah hanya saja misalnya : Papakeum Cirebon di Jawa Barat atau Subak di Bali

Tahap ke 2Setelah Beklanda bercokol/menjajah maka terjadi adualisme hukum pidana yaitu :a. Hukum pidana yang berlaku bagi orang Belanda dan

orang-oranfg Eropa lainnya dan yang dipersamakan dengan mereka dan kitab Undang-Undang adalah : Wet Boek Van Sraft Rech Voor De Eropeanen

b. Hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang pribumi(bumu penguasa) dan golongan Timur asing (Arab,Cina,India,Pakistan) kedua hukum pidana diatas diadakan oleh pemerintah Belanda yang sumbernya berasal dari hukumpidana Prancis yang disebut Kode Fenal,yang lahir pada masa Napoleon Bonaparte.

Tahap ke-3Pada tahun1915 diumumkan adanya KUHPbaru dan KUHP tersebut berlaku mulai tanggal 1 januari 1918 berlaku bagi semua Indonesia.

Tahap ke-4Tanggal 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia pada waktu itu hukum pidana Belanda masih tetap berlaku untuk kepentingan pemerintahnya dan pemerintah Jepangpun mengeluarkan maklumat-maklumat yang dikenal dengan sebutan Osamu Serel.

Tahap ke-5Peralihan Unadang-Undang 1945 yang mulai berlaku 19 Agustus 1945 ditetapkan”Segala lembaga Negara dan peraturan hukum yang berlaku pada waktu itu masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru menurut UUD 1945 itu sendiri.

B. Beberapa Asas Penting Dalam Hukum Pidana

37

Asas penting dalam hukum pidana kita pada dasarnya adalah terdiri dari : a. Asas Nullum Delectumb. Asas Legismec. asas Wilayahd. asas Kebangsaan e. asasUniversalf. Asas Sifat tidak berlaku surut

Jika dipandang dari sudut isisnya asas-asas hukum pidana kita garis besarnya kita bagi 2 bagian :

1). Asas-asas yang mencerminkan sifat/cirri utama hukum pidana secara filosofis yaitu dibagi 2 : Asas Nullum Delectum Asas Legisme

2). Asas yang merupakan pedoman bagi penerapan hukum pidana meliputi ruang lingkupnya yaitu : Asas Wilayah Asas Kebangsaan Asas Universal

a. Asas Nullum DelectumLengkapnya Nullum Delectum Nulla Poena Sine Praevia Lege PoenaliIalah suatu asas yang menyatakan bahwa” Suatu perbuatan pidana hanya dapat duhukum apabila sebelum perbuatan dilakukan telah Undang-Undangnya/peraturan lainnya yang dilarang dilakukannya perbuatan tersebut/sejenisnya dan mengancamnya dengan pidana atau hukuman tehadapa para pelakunya.

Contoh Undang-Undang anti penyelundupan di Indonesia baru ada berlaku pada tahun 1955 dengan keluarnya Undang-Undang no 7 DRT/1955.Sebelum adanya Undang-Undang ini maka terhadap penyelundup belum dapat di jatuhi hukuman.

b. Asas LegismeYang dimaksud asas Legisme dalam hukuman pidana ialah asas yang menekankan bahwa hukuman pidana sebagai Undang-undang harus tertulis.

Penjelasan Sebenarnta inti ajaran Legisme ialah “ hanya Undang-undang lah yang tertulis yang merupakan sumber hukum”

38

Dengan bersendikan ajaran ini asas Legisme hukum pidana berwujud sebagai suatu pengakuan bahwa Undang-undang/peraturan-peraturan hukum yang tertulis yang dapat menjadikan dasar penerapan/pelaksanaanya

Apa tujuannya ?Tujuannya ada 2 yaitu :

Agar tercapai adanya kepastian hukum yang dapat dimengerti oleh semua pihak

Untuk menjamin kepentingan pribadi pelaku tindak pidana dari kekuasaan sewenang-wenang hakim

Buktikan bahwa asas Nullum Delectum dan asas Legisme dipakai dalam KUHP kita ?Jawab:Asas Nullum Delectum dan Asas Legisme terkandung secara implisif(terbatas/tidak lengkap) dalam pasal 1(1) KUHP yang berbunyi “Tiada satu perbutan boleh dihukum melainkan atas kekuatan hukum pidana dalan Undang-Undang yang ada terdahulu daripada peraturan itu”.

c. Asas Wilayah Yang dimaksud asas Wilayah dlam hukum pidana ialah asas berlaku mutlak diwilayah Negara bersangkutan terhadap semua orang.

Artinya terhadap warga Negara sendiri maupun warga Negara asing yang melakukan tindak pidana diwilayah Negara tersebut.

Bagaimana berlakunya asas wilayah dalamhukum pidana kita ?Jawab:a. Dalam pasal2 KUHP menegaskan bahwa hukum

pidana Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan pidana diwilayah darat,laut dan udara Negara kita.

b. Pasa l3 KUHP memperluas pengertian wilayah dalam pasal 2 diatas yaitu dengan kapal laut atau perahu Indonesia dan juga pesawat udara Indonesia (dalam arti berbendera Indonesia dan terdaftar di Indonesia).

39

Hukum pidana kita berlaku terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana diwilayah Indonesia. Masih adkah pengecualian lain dalam penerapannya, jelaskan ?Jawab:Pengecualian dalampenerapannya sehubungan dengan asas wilayah ini tetap ada misalnya terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia bila mereka itu misalnya datang ke Indonesia sebagai tamu,Duta atau konsuler,yang kehadirannya di Indonesia diketahui dan di ijinkan oleh pemerintah kita terhadap mereka tidak bisa dikenakanhukum pidana kita sekalipun mereka melakukan tindak pidna di wilayah kita

d. Asas KebangsaanApa yang dimaksud asas kebangsaan atau Nationaliteit PriencipeIalah suatu asas yang menrgaskan bahwa hukum pidana dari suatu Negara dismping berlaku dalam wilayah Negara dapat pula berlaku diluar wilayah Negara.baik terhadap warga Negara maupun orang asing lainnya yang melakukan tindak pidana.

Asas active

a. Asas Nasionalited aktifYaitu asas yang mengatakan bahwa hukum pidana suatu Negara dapat dikenakan atas warga Negara yang bersangkutan meskipun orang tersebut melakukan tindak pidana diluar negeri.

b. Asas Nasionalitied PasifYaitu asas yang menegaskan bahwa hukum pidana suatu Negara berlaku terhadap siapa saja baik pelakunya warga Negara tersebut maupun warga Negara asing lainnya jadi mengganggu kepentingan hukum dari warga Negara yang bersangkutan.

e.Asas Universal

Apakah KUHP kita menganut asas Universal ? Jawab:

40

Hal ini dapat dibuktikan dari pengetahuan KUHP mengenai asas yang mengatur Hal-hal yang berhubungan dengan hubungan antar Negara.

Hari : Senin Tanggal : 1 Desember 2008Mata Kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Sifat tidak berlaku surut dan hukum pidana kitaKuliah ke : 10 (sepuluh)Dosen : H. KARDJA SUKARDI,S.H.

Sifat Tidak Berlaku Surut Dan Hukum Pidana Kita

A. 1. Hukum Pidana kita tidak berlaku surut artinya bahwa ketentuan hukum pidana kita baru bisa diterapkan setelah berlakunya dan tidak dapat diterapkan terhadap hal-hal atau kejadian yang telah ada sebelum saat itu

2. Sebagai bukti bahwa pada dasarnya bahwa hukum pidana kita tidak berlaku surut kita lihat pasal 1 (1) KUHP kita. Yang berbunyi “ tiada satu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentua pidana dalam Undang-undang yang ada terdahulu daripada(sebelum perkataan itu) Ketentuan keterangan pasal 1(1) KUHP ini lebih dikenal sebagai asas NULLUM DELECTUM asas ini intinya menjelaskan bahwa tidak bisalah suatu ketentuan hukum pidana itu dipakai untuk tindak pidana itu yang telah terjadi sebelum ketentuan pidana tersebut berlaku artinya ada.

41

3. Apakah sifat tidak berlaku surut hukum pidana kita berlaku mutlak tanpa restiusi/pengecualian/pembatasan sifat tidak berlaku surut hukum pidana kita sebagaimana tercermin dalam pasal1(1) KUHP tidak berlaku mutlak,dikatakan demikian karena dlam praktek hukum pidana kita masih terdapat estiusi/pengecualian terhadap prinsip tidak berlaku surut tersebut sebagai bukti bahw tidak mutlak lihat pasal i(2) KUHP kita yang berbunyi” Jika Undang-undang diubah setelah perbuatan pidana dilakukan maka terhadap- tersangka diberlakukan ketentuan yang menguntungkan baginya” penjelasannya nyatalah bahwa suatu ketentuan hukum pidana berlaku surut boleh saja tetapi menguntungkan terhadap terdakwa.

Asas Prae Sumtion Of Innocexi

Asas Praduga tak bersalah artinya Seseorang tidak boleh dituduh jahat sebelum dibuktika bersalah dipengadilan pasal 1(2) KUHP

B. Pengertian Delik

2. Secara terminologis delik terbagi 3(tiga) bagiana. Delik adalah tindak pidana istilah ini dikemukakan oleh

prof. Satohid Kartanegara, S.Hb. Perbuatan pidana ada istilah dicetuskan oleh prof.

Suyatno, S.Hc. Peristiwa pidana istilah yang dicetuskan oleh Purnadi

Purwacaraka, S.H

Penjelasannya :adapun sebab Bapak Purnadi Purwacaraka, S.H “Peristiwa Pidana” karena menurut beliau suatu delik disamping berwujud sebagai suatu perbnuatan dapat juga berwujud sebagai suatu perbuatan dapat juga berwujud sebagai kejadian atau peristiwa yang kamu dipertanggungjawabkan. Contoh: Di perkarangan rumah A tumbuh sebatang pohon yang besar dan tinggi pada suatu hari pohon itu tumbang dan menimpa B hingga tewas, meskipun ini bukan perbuatan A tetapi A dituntut atas kematian B. Jadi kejadian yang menimpa B ini bukan tertmasuk perbuatan pidana melainkan peristiwa pidana, dimana A harus bertanggung jawab.

42

DELIKDelik adalah suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukum pidana

Delik itu dapat dibagi menurut jenis-jenisnya delik dapat ditinjau dari sudut pandang delik dapat dibagi dari sudut pandang :

Delik kejahatan (pasal 104-488)1.Menurut KUHP

Delik pelanggaran (pasal 489-569)

Dolus kesengajaan

Sebagai kejahatan culpa (ketidak gajaan (schuld) Delik Commissie

2.Menurut Doktrin Wujud Delik Ommissie

Delik formalUnsur yang dilarang

Oleh undang-undang Delik material

Delik umum Sudut pandang

3. Menurut segi Delik khusus Pandangan Lain

eketika/sekali

Lamanya delik itu dilakukan Berulang-ulang

Terus menerus

43

Syarat untuk dapat Delik aduan Dituntut

Delik biasa

Sasaran kepentingan Delik umum / social Yang diganggu Delik politik

Delik Ekonomi

I. Menurut KHUP delik itu dapat dibagi

1. Delik Kejahatan yaitu tindak pidana dan merugikan orang atau pihak lain bahkan sekarang ini cenderung petindak pidana dijatuhi hukuman terberat atau sangat berat misalnya : Pembunuhan melalui perencanaan atau kejaatan melalui kejahatan Mutilasi

2. Delik Pelanggaran yaitu tindak pidana yang tergolong ringan yaitu ringan belum tentu merugikan orang lain

3. Tindak Pidana menurut doktrin

Jadi menurut doktrina. Dolus yaitu delik yang dilakuka dengan sengaja oleh si

pelaku dalam arti akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tersebut memang dikehendaki oleh pelaku tersebut.Contoh :

Perampokan maker

b. Culpa yaitu delik yang dilakukan secara tidak sengaja oleh pelakunya

Contoh : Tabrakan, (sopir lambat menginjak rem)

II. Menurut wujud delic dibagia. Delic Commissie yaitu delik yang berwujud suatu

perbuatan yang merugikan pihak lainContoh :

pencurian penganiayaan pembunuhan

44

b. Delik OMMISSIE delik karena kelalaian sehingga menimbulkan kelalaian pihak lain Contoh:Penjaga palang pintu kereta api

III . Delik menurut unsur yang dilarang oleh Undang-Undanga.Delik Formal

Yaitu Delik yang perbuatannya dilarang Contoh: Mencuri

b. Delik Material Yaitu Delik yangakibatnya dilarang Contoh: terhadap barang-barang yang berharga

c. Delik dipandang dari sudut pandang pelakunya:

Delik Umum Yaitu Delik yang dilakukan oleh siapa saja

Delik Khusus Yaitu berupa tindak pidana yang pelakunya orang-orang tertentu Contoh: Miller melakukan kejahatan

IV. Perbedaan Delik kejahatan dengan Delik pelanggaran dalam suatu bagan :

No Pelanggaran Pelanggaran1 Dalam KUHP diatur dalam

buku dari pasal 104-488Dalam KUHP diatur dalam buku ke 3 dari pasal 489-569

2 Dari jenis ancaman hukumannya,hukuman mati,penjara, denda,perampasan barang,pencabutan hak dsb

Jenis ancaman hukumannya terbatas antara hukuman denda dan kurungan

3 Sistem pembuktiannya rumit,pembuktiannya daluarsa- 1 tahun untuk

kejahatan percetakan- 6 tahun bagi kejahatan

yang terancam hukuman denda/penjara kurungan dalam 3 tahun

Sistem pembuktiannya bersifat sederhana

45

4 Macam-macam fonis :- tertuduh

dipidana/dihukum kalau semua unsur delic secara sempurna terpenuhi

- tertuduh dibebaskan dari tuntutan hukuman jika secar tidak lengkap memenuhi unsur delic

Daluarsanya : Untuk segala perbuatan pelanggaran hanya 1 tahun pasal 78 ayat 1 KUHP

Macam-macam Vonis dan Hukuman 1. a. Teruduh dipidana / dihukum kalau semua unsur Delik

secara sempurna terpenuhi b. Tertuduh dibebaskan dari tuntutan hukuman jika

tidak secara lengkap memenuhi unsur-unusur Delik c. Tertuduh dilepaskan dari tuntutan hukuman atas delik

yang secara lengkap memenuhi unsur-unsur delic bagi sipelakunya

2. Ada berapa macam hukuman yang dikenal dinegara kita berdasarkan pasal 10 KUHP.

Hukuman terbagi 3 bagian Hukuman pokok dan hukuman tambahan

Hukuman pokok - Mati- Penjara / kurungan- Denda

Hukuman Tanbahan Pencabutan atas hak-hak tertentu

Misalnya : - PNS diberhentikan - Perampasan barang-barang tertentu

- Pengumuman keputusan hakim

Hari : SeninTanggal : 15 Desember 2008Mata Kuliah : Pengantar Hukum Inndonesia Judul : Asas-asas Hukum Tata NegaraKuliah Ke : 11 (sebelas)

46

Dosen : H. KARDJA SUKARDI, S.H.

A. Pengertian Tentang Negara

Negara ialah suatu tempat yang tertentu pasti batas-batas wilayahnya yang dialami suatu bangsa tertentu dengan pimpinan pemerintahanya yang tertentu pula dalam suatu Negara secara klasik ditentukan unsur-unsurnya sebagai berikut: d. Ada wilayahnya yang jelas batas-batasnya e. Ada rakyatnya atau bangsa f. Ada pemerintahannya yang berdaulat baik kedalam

maupun keluar secara modern

Syarat-syarat untuk berdirinya NegaraDitentukan dalam konvensi Montevideo tahun 1933,dimana syarat-syarat ditentukan.

a. ada wilayah yang jelas batas-batasnya,b. ada letaknya,c. ada pemerintahnya yang berdaulat,d. ada pengakuan dari Negara lain, wujud adanya pengakuan

dari negara lain yaitu diakuinya ada duta yang bergerak dalam politik dan ada konsul yang bergerak dalam bidang ekonomi antara duta dan konsul ada perbedaannya :

Dipersona non grataCD = Corek diplomatikC = consulDutaConsul

Apa arti pemerintah berdaulat kedalam ?Artinya pemerintahannya ditaati dan dipatuhi oleh rakyatnya

Apa arti pemerintah berdaulat ke luar ?Artinya pemerintahan di Negara tersebut diakui oleh Negara-negara lain

Kita harus bedakan bentuk negaradan bentuk pemerintahan !Bentuk Negara terbagi dua bagian yaitu: Negara kesatuan Negara Serikat

Bentuk Negara terbagi 2 (dua) bagian :

47

Negara Kesatuan artinya beberapa kepulauan/wilayah dijadikan satu wilayah Negara, dipimpin oleh satu pemerintahan yang berdaulat. contoh : Indonesia

Negara serikat adalah beberapa Negara yang bergabung di situ dipimpin oleh pemerintahan pusat tetapi negara-negara bagian tidak bisa mengadakan kedaulatan sendiri terhadap neagara luar. Contoh : Amerika

Bentuk pemerintahan ada 3 bagian yaitu:

a. Republikb. Monarchi/kerajaan c. Negara Kekaisaran

Pengertian Negara Republik Artinya suatu Negara yang dipimpin oleh seorang Presiden

Pengertian Monarchi Negara yang dipimpin oleh raja

Pengertian Negara Kekaisaran Negara yang dipimpin oleh seorang kaisar/embahnya raja

Bentuk pemerintahan ada 3 :

1. Absolut2. Parlementer 3. Konstitusional

Pengertian dari : 1. Absolut 2. Parlementer adalah pemerintahan dimana yang berdaulat

adalah rakyat jadi apabila Presidennya tidak menjalankan tugas dengan baik maka dapat diberhentikan oleh rakyat

3. Konstitusional adalah pemerintahan dalam tindak dan perbuatannya selalu berdasarkan undang-undang

Kedaulatan di bagi 2 : 1. Negara kekuasaan (Diktator) Suatu Negara yang

menempatkan kekuasaan

48

sebagai dasar penetu keputusan

2. Negara hukum Yaitu suatu Negara yang tindak dan kelakuannya berdasarkan hukum yang berlaku

Marchi Absolut Ialah Kerajaan yang berkuasa mutlak

Contoh : Absolut yang terkenal di dunia yaitu Prancis dibawah pemerintahan Louis XIV

Negara kekuasaan Ialah suatu Negara yang menempatkan kekuasaan sebagai

dasar penentu keputusan

A. Negara Hukum

Dalam Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penentu bagi segala pihak dan segala bidang, disini baik rakyat atau penguasa/Pejabat kalau bersalah harus dihukum sesuai dengan berat ringan kesalahan yang dilakukan

Contoh Negara yang menganut paham ini:3. Indonesia 4. FiliPHIna5. Amerika6. Singapura

B. Lembaga-lembaga Negara

a. MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat )b. Lembaga-lembaga tinggi Negara terdiri dari:

1. DPR disebut lembaga Lesgislatif 2. Pemerintah/ Presiden ( Lembaga

Eksklusif )3. Mahkamah Agung ( Lembaga Yudikatif )4. DPA/Dewan Pertimbangan Agung

( Lembaga Konsultatif/ Penasehat Presiden)5. BPK / Badan Pemeriksa Keuangan

( Lembaga Eksaminatif )

Tugas-tugas MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) :

49

Tugas MPR setelah adanya amandemen secara garis besar hanya berwenang yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ).

Tugas tambahannya adalah: Menyumpah/ melantik Presiden dan wakil Presiden

sedangkan pemilihan Presiden sekarang langsung dipilih oleh rakyat

Tugas-tugas DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat )

c. Bersama-sama Presiden/ Pemerintah membentuk Undang-undang Pasal 5 (1) UUD 1945

d. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang yang dibuat oleh PemerintahContoh : Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi

Wewenang DPR

e. Menyetujui atau menolak usukl pemerintah, menyatakan perang, membuat perdamaian dengan Negara lain dan membuat perjanjian dengan Negara lain

f. Menyetujui atau menolak RUU ( Rancangan Undang-undang ) yang diajukan Pemerintah karena menurut DPR kurang pas

g. Menyetujui atau menolak PERPU (Peraturan Pemerintah) pengganti Undang-undang Pasal 22 (1)

h. Menyetujui atau menolak APBN yang diusulkan oleh Pemerintah

i. Mengetahui hasil-hasil pemeriksaan keuangan

Hak-hak DPR

j. Hak bertanya ialah hak untuk mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah mengenai segala hal yang dianggap agrement (Persetujuan)

k. Hak inisiatif yaitu hak untuk mengajukan usul tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pasal 21 (1) UUD 1945

l. Hak Intervelasi

Meminta keterangan lebih jauh dari Pemerintah mengenai satu hal

m. Hak Angket Hak anggota DPR untuk menyelidiki secara langsung menyangkut hal-hal tertentu karena jawaban dari Pemerintah tidak jelas

50

n. Hak Budget Hak anggota DPR untuk mengetahui Pendapatan Dan Belanja Negara serta keuangan Negara Pasal 23 (5) UUD 1945

o. Hak AmandemenYaitu hak anggota DPR untuk usul mengadakan perubahan terhadap UUD

p. Hak Imuniteid Hak kekebalan hukum/ hak untuk tidak dapat dituntut dalam

kebebasan mengungkapkan pendapat pada saat persidangan dengan DPR.

Hari : SeninTanggal : 22 Desember 2008Mata kuliah : Pengantar Hukum IndonesiaJudul : Kedudukan Orang Sebagai Subjek Hukum Kuliah ke : 12 (dua belas)Dosen : H. KARDJA SUKARDI, S.H.

A. Kedudukan Orang Sebagai Subjek Hukum

PengertianSubjek Hukum ialah setiap pihak yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk pengertian subjek hukum pada dasarnya adalah sebagai berikut:q. Manusia (NATURLIJKE PERSOON)r. Badan Hukum (RECHT PERSOON)Contoh :- PT (Perseroan Terbatas)- PN (Perusahaan Negara)- Koperasi- Yayasan- Dan Badan-badan Pemerintahan lainnya

Manusia bisa menjadi subjek hukum pada saat ia dilahirkan, kedudukan seseorang sebagai subjek hukum akan berlangsung sampai ia meninggal dunia.

OBJEK HUKUM

Objek hukum merupakan sarana bagi subjek hukum yang dimanfaatkan apabbila menggunakan haknya atau kewajibannya terhadap subjek hukum yang lain.

Seoarang bayi yang masih berada dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai subjek hukum bila kepentingan si bayi itu menghendakinya, misalnya

51

untuk pembagian waris dengan kata lain si bayi dalamkandungan dalam hal waris ia dianggap sebagai telah ada.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bayi yang bellum lahir dapat memiliki hak-hak tertentu maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:a. Pada waktu penentuan

hak tersebut dilaksanakan si bayi yang bersangkutan itu telah dibenihkan (telah jadi dalam kandungan)

b. Ada kepentingan tertentu bagi si bayi dikemudian hari kalau ia telah lahir misalnya pembagian warisan

c. Si bayi tersebut harus dilahirkan dalam keadan hidup

Hal-hal yang diatur dalam buku 1 BW ( Burgerlijke Wet Boek ) “Tentang Orang” terbagi 2 bagian yaitu :a. Hukum Perorangan

( PERSONEN RECHT ) b. Hukum Keluarga ( PAMILIE

RECHT )

Siapa sajakah orang-orang yang digolongkan oleh BW atau Undang-undang sebagai mereka yang tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum mereka yang tergolong ke dalam bagian ini adalah sebagai berikut :a. Mereka yang masih berada dibawah umur ( Belum

mencapai 21 tahun/ Belum nikah )b. Orang yang telah dewasa tetapi berada dibawah

pengawasan/ pengapuan “CURATEL” artinya orang yang dibawah naungan Curatel sebagai berikut:1. Kurang sehat ingatannya2. Pemboros3. Kurang cerdas pemikirannya

CatatanBagaimana jika seorang wanita yang telah menikah untuk melakukan tindakan hukum ?Jawab:Harus disertai atau diwakili oleh suaminya

B. Pokok-Pokok Hukum Perkawinan

52

Dengan berlakunya Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan masih adanya BW dapat menyebabkan terjadinya “DUALISME” hukum dalam pengaturan perkawinan bagi bangsa Indonesia asli.

Dengan berlakunya Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan masih adanya BW tidak menyebabkan terjadinya DUALISME hukum karena Undang-undang no. 1 tahun 1974 telah mengatur dimana ketentuan-ketentuan tentang Perkawinan yang termuat dalam BW dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali orang-orang yang bukan WNI ( Warga Negara Indonesia ).

Pengertian Tentang Asas Monogami Asas Monogami ialah suatu asas yang pada dasarnya menghendaki bahwa seseorang menghendaki bahwa suatu saat yang sama seorang Pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, dan pula seorang Wanita hanya diperbolehkan seorang Pria sebagai suaminya, asas ini dianut oleh Undang-undang no. 1 tahun 1974. Dianutnya asas Monogami ini dalam BW dapat dibuktikan dari isi pasal 27 BW yang berbunyi “ Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan satu orang perempuan sebagai istri, seorang perempuan hanya diperbolehkan satu orang laki-laki sebagai seorang suaminya”.

CatatanUntuk orang Indonesia asli yang beragama islam sekarang dalam perkawinan menggunakan “Komplikasi” hukum islam yang menyatakan seorang laki-laki boleh menikah lebih dari seorang perempuan dengan catatan

s. Tidak boleh lebih dari 4 orang perempuant. Boleh lebih dari seorang perempuan dengan catatan

seorang suami harus bertindak amat sangat adil.

Sebutkan semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan baik menurut BW maupun Undang-undang no. 1 tahun 1974 syarat-syaratnya :

a. Material terbagi 2 bagian:1. Umum 2. Khusus

Material Umum dibagi 4 yaitu:

53

a. Asas Monogami b. Persetujuan c. Umurd. Tenggang Waktu

Material Khusus dibagi 2 yaitu:a. Larangan Perkawinanb. Ijin

b. Formal

Motivasi Perkawinan menurut konsepsi yang dianut Undang-undang no. 1 tahun 1974 ialah untuk membentuk rumah tangga yang sejahtera, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Adanya motivasi perkawinan menurut konsepsi Undang-undang no.1 tahun 1974 tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perceraian, sebab perceraian masih dibenarkan sepanjang didasarkan atas aturan-aturan yang diatur dalam Undang-undang misalnya diatur dalam peraturan Pemerintah ( PP no.9/ tahun 1974 pasal 19 )

Dapatkah seorang Indonesia pribumi yang tunduk pada BW tetapi telah beragama Islam beristri lebih dari satu orang?Jawab:Tidak bisa walaupun ia orang Indonesia asli dan telah beragama Islam karena BW menganut Asas Monogami Mutlak.

C. Sekitar Perceraian Dan Akibatnya Terhadap Harta Perkawinan

Menurut Pasal 37 Undang-undang no.1 tahun 1974 bila terjadi perceraian maka pembagian harta bersama itu akan diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya yang dianut oleh suami istri masing-masing. Menurut Asas pembagian yang lama pada dasarnya harta bersama dibagi dua tanpa memperhatikan siapa yang lebih dulu mengusahakan atau mendapatkan barang sedangkan terhadap harta bersama, harta itu akan kembali kepada pihak yang membawanya.

54

Hal-hal yang dapat mengakhiri Perkawinan, perkawinan akan berakhir karena:7. Perceraian baik cerai mati ataupun

cerai karena persoalan, misalnya sudah tidak da titik temu

8. Salah satu pihak telah meniggalkan rumah dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan misalnya seorang laki-laki pergi tanpa kabar tidak hadirnya dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin.

Bagaimana tanggung jawab suami istri terhadap utang-utang yang mereka tinggalkan setelah bubarnya Perkawinan atau Cerai?Jawab: 1. Baik suami maupun istri secara bersama-sama maupun

sendiri-sendiri tetap bertanggung jawab atas utang-utang yang telah dibuatnya

2. Suami masih dapat dituntut atas utang-utang istrinya 3. Istripun dapat dituntut atas utang-utang suaminya

tetapi hanya separuhnya saja 4. Perihal anakl dari segala seluk beluknya

Ada beberapa faktor yang berkaitan dalam masalah anak yang perlu diketahui :1. Faktor macamnya anak dan kedudukan

hukumnya masing-masing2. Faktor kekuasaan Orangtua 3. Faktor Perwalian 4. Faktor Pendewasaan

Faktor macamnya anak dan hukumnya masing-masing terbagi atas:1. Anak Alamiah yaitu anak yang

dilahirkan di luar perkawinan, anak alamiah mencakup:a. Anak Alam b. Anak Sumbang artinya anak yang lahir dari

hubungan dengan saudara/sepupuc. Anak Zinah artrinya anak yang dilahirkan di luar

perkawinan

2. Anak yang diakui ada 3 macam, yaitu:1. Anak yang diakui oleh ibunya 2. Anak yang diakui oleh ayahnya

55

3. Anak yang diakui oleh kedua-duanya

3. Anak yang disahkan yaitu anak yang setelah diakui sebagai anak oleh ayah dan ibunya disahkan menurut hukum sebagai anak mereka dengan syarat bahwa ayah dan ibu mereka itu harus melangsungkan perkawinan dahulu.

4. Anak sah yaitu anak yang lahir di dalam suatu perkawinan menurut hukum, tetapi jika perkawinan dibaawah tangan tidak boleh atau tidak sah.Pedoman dalam menentukan kedudukan anak yang dilahirakan sebagai pedoman sah tidaknya harus dibuktikan dengan waktu kurang lebih 180 hari atau 6 bulan sampai denagan 300 hari (10 bulan )

Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak Kekuasaan orangtua terhadap anak ialah suatu kekuasan yang dijalankan oleh ayah dan ibu terhadap anak atau anak-anak mereka yang sah sejak lahir samapi dia dewasa atau telah menikah.

Catatan Sekalipun kekuasaan Ayah dan ibu terhadap anak tetap ada perlu diingat kekuasaan ayah dan ibu terhadap anak menyangkut rezeki / milik / pendapatan tidak bisa dihalangi oleh istirinya sebab yang mendidik dia sampai dia menjadi hebat seperti itu adalah hasil jerih payah ibu dan ayah.

Catatan Penting Untuk Diingat

Undang-undang Perdata Tentang Perekawinan 18 tahun usia laki-laki 16 tahun usia perempuan

131 IS Tentang Pembagian Hukum Untuk orang Belanda Hukum Belanda Untuk orang Indonesia Hukum Adat Untuk orang China Hukum Timur Asing

163 IS Tentang Pembagian Penduduk Belanda, Asing

56

57