Harga Pangan, Inflasi, dan Pangan, Inflasi... · Secara makro hal ini akan meningkatkan laju inflasi…

  • Published on
    28-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Harga Pangan, Inflasi, dan Swasembada

Oleh : Viktor Siagian Sudah hampir tiga tahun ini harga-harga kebutuhan pokok melonjak naik. Harga beras, minyak goreng misalnya sudah naik lebih dari 100 persen dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu, harga gula, terigu naik hampir 75 persen. Tindakan pemerintah untuk menurunkan harga terlihat tidak serius. Di satu pihak untuk meningkatkan produksi pemerintah menerapkan strategi harga pangan tinggi untuk merangsang petani meningkatkan produksi. Strategi ini memang berhasil, produksi Pertanian yang memiliki harga jual tinggi hampir semuanya naik signifikan. Sebut saja padi, jagung, gula. Tapi di pihak lain strategi ini merugikan konsumen, karena daya konsumsi masayarakat menjadi lemah, laju inflasi meningkat. Sebagian besar pendapatan masyarakat dibelanjakan untuk membiayai konsumsi bahan pangan pokok sehingga untuk bahan sekunder menjadi berkurang. Apalagi pada sebulan terakhir ini, harga bahan pangan pokok naik secara tajam, masyarakat mulai kewalahan. Sebagian sudah mengkonversi dari beras ke non beras. Paket stabilisasi harga pangan yang dikeluarkan pemerintah pada 1 Februari 2008 tidak menyentuh pokok masalah. Strategi mempertahankan harga tinggi masih tetap dipertahankan. Sebagai contoh, beras hanya diturun kan bea masuk (BM) Rp.100/kg dari Rp. 550/kg menjadi Rp. 450/kg, artinya harga hanya turun Rp.100/kg. tidak ada disebutkan akan mengimpor beras sampai harga turun pada level tertentu. Pemerintah justru akan mempertahankan harga tinggi ini. Bagi masyarakat miskin tidak mampu membeli pangan, pemerintah menambah jatah beras untuk orang miskin (raskin) dari 10 kg menjadi 15 kg/bulan selama 10 bulan pertahun. Masyarakat kelas menengah ke atas harus membeli beras dengan harga tinggi untuk menolong petani. Cara ini jelas salah, karena membedakan harga bahan pangan pokok berdasarkan kelas masyarakat adalah melanggar hak asasi manusia. Bukankah UU Pangan No.7 Tahun 2006 jelas-jelas menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pangan yang terjangkau dan tersedia? Paket Kebijakan Pangan 1 Februari menurut rumor sebelumnya akan menetapkan harga batas atas (celling price) untuk bahan pangan (SP 31 Januari 2008), tapi kenyataannya yang dihapus hanya BM dan pertanggungan PPN terigu Rp. 1,2 triliun. Berpihak Pada Produsen Hanya sayang pemerintah tidak menyebutkan untuk memproduksi sendiri biji gandum sehingga mengurangi ketergantungan akan impor. Untuk kedelai pemerintah hanya menghapus BM 10 persen dan pemberian subsidi bagi

pengrajin tahu dan tempe Rp. 1000/kg selama 6 bulan, dan penurunan tarif PPh impor dari 2,5 persen menjadi 0,5 persen. Tidak menyebutkan secara jelas akan mengimpor sampai harga turun pada level tertentu. Jadi kecenderungannya lebih berpihak pada produsen, sedangkan konsumen diabaikan. Dengan demikian sangat pesimis bahwa harga pangan tersebut akan turun signifikan dan masyarakat harus menerima harga pangan tinggi. Secara makro hal ini akan meningkatkan laju inflasi yang akan mengurangi daya beli masyarakat. Turunnya daya beli akan menurunkan daya konsumsi agregat yang akhirnya menurunkan pendapatan nasional riil. Inflasi juga menyebabkan devisa yang kita butuhkan untuk mengimpor barang dan jasa akan lebih banyak terkuras karena nilai tukar yang menurun. Dalam bulan Januari saja cadangan devisa tergerus US$ 2 miliar dolar atau setara dengan lima bulan impor (Kontan, 8 Februari 2008). Tentunya karena daya beli masyarakat yang semakin lemah menyebabkan pengangguran meningkat yangselanjutnya meningkatnya kemiskinan. Apalagi harga BBM akan naik pada bulan Mei 2008 ini, mungkin juga tarif listrik, sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Maka harga-harga barang akan ikut naik, sehingga akan menambah kemiskinan yang jumlahnya sudah 37,17 juta orang(BPS, 2007). Bagaimana seharusnya tindakan pemerintah agar lebih bermanfaat bagi masyarakat? Tentunya mengimpor komoditi yang persediaannya sedikit di pasar, seperti beras. Untuk kedelai karena kenaikan harga disebabkan naiknya harga dunia maka pemerintah harus mencari sumber impor dari negara lain yang lebih murah, seperti Bazil, Argentina, Australia. Jika harga tersebut adalah harga keseimbangan internasional maka pemerintah dapat menetapkan harga atap atau mensubsidi harga jual kepada konsumen, misalnya Rp.5.000/kg. Harga atap adalah yang paling optimal karena produsen dan konsumen sama-sama diuntungkan.demikian juga untuk terigu cara ini adalah yang paling rasional,bukan hanya membela importir melalui pertanggungan PPN terigu. Saat ini harga mie instan sudah naik 20-25 persen. Untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah harus berpacu untuk mencapai swasenbada pangan. Seluruh pangan yang saat ini masih diimpor harus ditargetkan dalam jangka waktu tertentu untuk swasembada. Karena apa? Karena mulai saat ini sampai yang akan datang manusia akan berkompetisi memperebutkan pangan dengan kendaraan bermotor, pabrik, dan industri lainnya. Hampir seluruh pangan nabati dapat diubah menjadi bio fuel, kondisi ini memeang sedang berlangsung dengan trend yang meningkat tajam. Berarti diprediksi harga pangan akan meningkat terus, kecuali harga BBM berbasis fosil dapat turun ke harga US$ 50/barel. Tapi dari pernyataan empat negara anggota OPEC yang akan membatasi produksi minyak bumi sehingga harga tidak mencapai US$ 80/barel.

Lahan kering Indonesia sebagai negara pengimpor kedelai terbesar di Asia, 1,2 juta ton dapat memanfaatkan momen ini untuk melakukan ekstensifikasi budidaya kedelai baik pada lahan sawah pada Musim Kemarau (MK), lahan kering, lebak pematang yang ketersediaan lahannya sangat tinggi. Kita memiliki belasan ha lahan kering pada MK yang belum dimanfaatkan. Sebut saja petani padi gogo yang umumnya lahan keringnya pada MK tidak ditanami di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sumatera. Sosialisasi penggalakkan penanaman kedelai ini harus dilakukan sejak saat ini. Apalagi sebagian petani sudah lama meninggalkan komoditi ini, maka penyuluhan tentang Varietas Unggul Baru (VUB), bantuan sarana produksi, alat pengolahan pasca panen dan jaminan harga sangat diharapkan. Para Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) harus membuat demonstrasi plot kedelai yang mampu berproduksi 2 ton/ha. Bulog harus membeli kedelai dengan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah yaitu Rp.5.000/kg. Demikian juga benih unggul pupuk, dan pestisida. Berita terakhir, pemerintah sudah menganggarkan dana Rp. 1 trilliun untuk pemberian benih unggul kepada petani dengan target luas tanam1 juta ha dari yang saat ini hanya 650.000 ha. Jika ini dilakukan maka peluang untuk mencapai swsembada kedelai akan terbuka lebar dan target waktu dapat dipersingkat. Hal yang sama juga berlaku pada tanaman gandum yang disebagian wilayah Indonesia masih cocok untuk dibududayakan, yakni daerah dengan topografi lebih dari 800 m di atas permukaan laut (dpl). Terdapat 2 juta ha lahan yang sesuai dan tersedia untuk tanaman ini (Hafsah djafar, 2002). Karena gandum merupakan tanaman baru maka peranan pemerintah sebagai penjamin harga, penampung produksi, dan penyedia teknologi budidaya sangat diperlukan. Tanpa itu kita tidak akan dapat berswasembada gandum. Saat ini Indonesia merupakan negara pengimpor gandum keenam terbesar di dunia dengan total impor 3,9 juta ton. Dengan harga US$ 1,95 milliar dollar. Setidaknya kita harus bisa mengurangi impor ini. Diatas semua itu kita jangan lupa bahwa kita memiliki sumber pangan lain yang cukup tersedia seperti sagu, ubi kayu, ubi jalar, talas, yang bias ditingkatkan konsumsinya melalui pengolahan pangan lokal. Penganan seperti getuk, tiwul, ubu jalar goreng atau ubi rebus, ongol-ongol dari sagu perlu digalakkan melalui sosialisasi sehingga dapat mengurangi konsumsi beras.

Viktor Siagian Penulis adalah BPTP Sumsel

Artikel dimuat oleh Suara pembaruan, 4 Maret 2008

Recommended

View more >