HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN KAS …...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user iii HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN KAS PAJAK HOTEL SEBAGAI AKIBAT DARI OTONOMI

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

iii

HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN KAS PAJAK HOTEL

SEBAGAI AKIBAT DARI OTONOMI DAERAH

STUDI KASUS PADA DPPKA KOTA SURAKARTA

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh :

MOCH. IQBAL SANY

NIM F3309072

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

iv

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas Akhir dengan judul “HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN

KAS PAJAK HOTEL SEBAGAI AKIBAT DARI OTONOMI DAERAH

(STUDI KASUS PADA DPPKA KOTA SURAKARTA)“ telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat Ahli Madya Program

Studi DIII Akuntansi FE UNS

Surakarta, Agustus 2012 Disetujui dan diterima oleh, Pembimbing Christiyaningsih Budiwati, SE.,MSi., Ak. NIP. 197511032000122001


commit to user

v

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan diterima baik oleh tim penguji Tugas Akhir Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-

syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi

Nama : Moch Iqbal Sany

NIM : F3309072

Judul Tugas Akhir : Hambatan Dalam Sistem Pemungutan Kas Pajak Hotel

Sebagai Akibat Dari Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada

DPPKA Kota Surakarta)

Surakarta, Agustus 2012

Tim Penguji Tugas Akhir

1. Drs. Agus Budiatmanto, M.Si., Ak. (……………………….)

NIP. 195912161990031001

Penguji

2. Christiyaningsih Budiwati, SE.,MSi., Ak. (………………………)

NIP. 197511032000122001

Dosen Pembimbing


commit to user

vi

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Alam Nasyroh: 5)

“Laa yukallifullaahu nafsan ilaa wus’ahaa”,

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.

(QS. Al-Baqarah:286)

Jangan berputus asa dalam mencari Ilmu bila Ilmu yang dicari itu tidak mau

masuk kedalam sanubari, tapi bersabarlah,karena air yang lembut itu

apabila menitis keatas sebiji batu yang besar secara berterusan, batu itu

pasti akan mempunyai lekuk.

(Penulis).

PERSEMBAHAN

karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Almighty Allah SWT.

2. Mami dan Papiku.

3. Adikku, Fa’i dan Faza.

4. Sahabat-sahabatku yang selalu

menemaniku dalam suka dan duka.

5. Almamaterku

6. Pembaca yang budiman.


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan

kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya serta ridho-Nya,

sehingga Tugas Akhir dengan judul “HAMBATAN DALAM SISTEM

PEMUNGUTAN KAS PAJAK HOTEL SEBAGAI AKIBAT DARI OTONOMI

DAERAH STUDI KASUS PADA DPPKA KOTA SURAKARTA “ dapat

terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi

persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Keuangan jurusan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini Penulis mendapat bimbingan, petunjuk

dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat

Penulis selesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan segenap cinta dan

ketulusan batin, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. The Almighty Allah SWT, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penolong.

2. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.Si., selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret

3. Bapak Dr. Wisnu Untoro, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas

Sebelas Maret.

4. Bapak Drs. Agus Budiatmanto, M.Si., Ak. Selaku Ketua Prodi DIII Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

viii

5. Ibu Christiyaningsih Budiwati, SE.,MSi., Ak. Selaku Dosen Pembimbing

Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada

Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

6. Bapak Drs. AG. Agung Hendratno.,Msi. Selaku Kepala Bidang DAFDA &

Dokumentasi DPPKA Surakarta, karena telah memberikan ijin untuk magang

kerja di bidang DAFDA & Dokumentasi DPPKA Surakarta dan atas

bimbingan serta pengarahannya selama magang kerja kepada Penulis.

7. Bapak Sumitro, S.Sos selaku Staf Seksi Pendaftaran dan Pendataan DPPKA

Surakarta yang bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan dengan

penuh kesabaran.

8. Seluruh Karyawan DAFDA & Dokumentasi, atas bantuannya Penulis

mengucapkan banyak terimaksih.

9. Bapak Sutaryo, SE, Msi, Ak. Selaku dosen yang bersedia memberikan

bimbingan dan konsultasinya.

10. Seluruh Staf Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada Penulis.

11. Mami dan Papi tersayang dan tercinta, terima kasih atas segala cinta dan kasih

sayangnya, perhatian, dan pengorbanan yang selama ini engkau berdua

berikan secara moril dan materiil, serta doa engkau berdua yang luar biasa dan

takkan pernah putus. Engkau adalah teladan hidupku.

12. Adik-adiku Faikar dan Faza yang selalu mendukung. Terima kasih atas kasih

sayang, perhatian, kerukunan, dan canda tawanya. Semoga kita tetap bersatu

sampai kapanpun dan selalu kompak.


commit to user

ix

13. Teman-teman terbaikku sepanjang masa : Lusiana, Icha, Logam, Iphan,

Fanda, Kaendah. Semoga kita bersahabat selamanya, sampai jumpa dalam

sebuah masa depan dan kesuksesanmu kawan. I love you and I miss you!!!!

14. Dua teman spesial kongkow2, Saif Prambors dan Leon PTPN

15. Teman-teman Liason Officer (LO): Leonnore, Saif, Dhamar, Galih, Khakim,

Satriyo, Yustian, dan teman-teman sekelas lainnya Haris, Gunawan, Heru,

Husein. Semoga kita selalu kompak dan setia dalam suka dan duka. Keep your

spirit, Move On…..Friends!!!!

16. Teman-teman magang Balai Kota dan teman-teman DIII Akuntansi ABC

2009 yang selalu kompak dan rajin. We are the best!!!.

17. Dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, Penulis

ucapkan banyak terimakasih

Tiada balasan lebih yang dapat Penulis berikan selain ucapan terimakasih dan

do’a atas seluruh bantuan, dukungan, nasehat, bimbingan dan do’a restu yang

telah diberikan dengan tulus kepada Penulis. Semoga Allah SWT membalas

dengan kebaikan yang berlipat. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir

ini masih jauh dari sempurna, maka dengan terbuka Penulis menerima saran dan

kritik demi kesempurnaan penulisan Tugas akhir ini.

Akhir kata Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi

Pembaca pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb Surakarta, 2012

Penulis


commit to user

x

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

ABSTRAK ..................................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN....................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... v

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................... vi

KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................................................. x

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DPPKA SURAKARTA

1. Fungsi dan Tugas Pokok DPPKA Kota Surakarta ...................... 1

2. Struktur Organisasi DPPKA Kota Surakarta .............................. 4

3. Deskripsi Divisi/Bidang DPPKA Kota Surakarta ....................... 7

4. Rencana Stratejik DPPKA Kota Surakarta ................................. 14

B. LATAR BELAKANG MASALAH ................................................... 17

C. PERUMUSAN MASALAH .............................................................. 23

D. TUJUAN PENELITIAN .................................................................... 24

E. MANFAAT PENELITIAN ................................................................ 24


commit to user

xi

BAB II ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak .......................................................................... 26

2. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya ...................................... 31

3. Pengertian Pajak Daerah ............................................................. 32

4. Jenis-jenis Pajak Daerah ............................................................. 34

5. Tujuan Pajak Daerah ................................................................... 35

6. Fungsi Pajak Daerah ................................................................... 35

7. Landasan Hukum Pajak Daerah .................................................. 36

8. Syarat-syarat Pemungutan Pajak ................................................. 37

9. Sistem Pemungutan Pajak ........................................................... 39

10. Pengertian Hotel .......................................................................... 43

11. Pengertian Pajak Hotel ................................................................ 43

12. Nama ........................................................................................... 46

13. Subjek Pajak Hotel ...................................................................... 46

14. Wajib Pajak Hotel ....................................................................... 46

15. Objek Pajak Hotel ....................................................................... 46

16. Dasar Pengenaan Pajak Hotel ..................................................... 47

17. Tarif Pajak Hotel ......................................................................... 48

18. Cara Penghitungan Pajak Hotel .................................................. 49

19. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah

Pemungutan Pajak ........................................................................ 49

20. Pembayaran dan Sanksi Pajak Hotel ........................................... 52


commit to user

xii

21. Pengertian Sistem ........................................................................ 52

22. Pengertian Pemungutan Pajak ..................................................... 53

23. Pengertian Kas ............................................................................ 53

24. Klasifikasi Hotel/Penginapan ...................................................... 54

25. Pengertian Otonomi Daerah ........................................................ 56

26. Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) .............................. 56

27. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ........................................... 56

28. Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) ........................................ 56

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) .......... 57

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT) ................................................................................. 57

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)........................... 57

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) ............. 57

33. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) .......................................... 57

34. Surat Keputusan Pembetulan ...................................................... 57

35. Surat Keputusan Keberatan ......................................................... 58

36. Putusan Banding ......................................................................... 58

B. PEMBAHASAN

1. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Pemungutan

Kas Pajak Hotel pada DPPKA Kota Surakarta ............................ 58

2. Hambatan dalam Sistem Pemungutan Kas Pajak Hotel

Bagi DPPKA Kota Surakarta ....................................................... 66


commit to user

xiii

3. Hambatan dalam Sistem Pembayaran Kas Pajak Hotel

Bagi Wajib Pajak Hotel Kota Surakarta ...................................... 73

4. Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Sistem Pemungutan

Kas Pajak Hotel............................................................................ 76

BAB III TEMUAN

A. KELEBIHAN ..................................................................................... 78

B. KELEMAHAN .................................................................................. 81

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN .................................................................................. 82

B. SARAN .............................................................................................. 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiv

DAFTAR TABEL

TABEL Halaman

I.1. Jumlah Pegawai DPPKA Berdasarkan Jabatan ....................................... 13

I.2. Jumlah Pegawai DPPKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan .................... 13

II.1.Hasil Wawancara Wajib Pajak Hotel ...................................................... 73


commit to user

xv

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR Halaman

1.1 Struktur Organisasi DPPKA Surakarta ................................................... 4


commit to user

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan

2. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

4. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel


commit to user

ABSTRAK

HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN KAS PAJAK HOTEL SEBAGAI AKIBAT DARI OTONOMI DAERAH

STUDI KASUS PADA DPPKA KOTA SURAKARTA

MOCH IQBAL SANY F3309072

Penelitian dalam rangka penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam proses pemungutan pajak hotel dan bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta (DPPKA) terhadap masalah tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan pengumpulan data antara lain metode wawancara, metode dokumentasi. Metode wawancara dilakukan wawancara terhadap petugas pelaksana pemungut kas pajak hotel (karyawan DPPKA) dan Wajib Pajak Hotel di Kota Surakarta. Metode dokumentasi penulis mencari informasi dari buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang dapat mendukung. Sedangkan metode studi pustaka, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak hotel. Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan hambatan-hambatan yang menjadikan menurunnya respon para wajib pajak dalam menyetorkan pajak hotel di DPPKA Kota Surakarta. Penulis membaginya menjadi dua bentuk hambatan yaitu, hambatan internal antara lain tidak dilaksanakannya audit secara terus-menerus, tidak terkoordinir secara baik mengenai sosialisasi dan penyuluhan peraturan pajak daerah. Kemudian hambatan eksternal yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif seperti kurangnya kesadaran masyarakat, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, selain itu sistem perpajakan yang sulit dipahami. Selain itu penerapan sistem pemungutan full self assessment system juga berpengaruh besar dalam pemungutas kas pajak hotel. Mengingat kontribusi pajak hotel yang cukup besar terhadap penerimaan sektor pajak, penulis menyarankan, sudah selayaknya terus-menerus dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, agar pajak hotel dapat maksimal dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kata Kunci : Hambatan Pajak, Hambatan Pemungutan Kas Pajak Hotel


commit to user

ABSTRACT

HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN KAS PAJAK HOTEL

SEBAGAI AKIBAT DARI OTONOMI DAERAH STUDI KASUS PADA DPPKA KOTA SURAKARTA

MOCH IQBAL SANY F3309072

The objective of this research is to find out how obstacle in the collecting of

cash hotel process, and how the effort of DPPKA for handling this obstacle. To reach that purpose, the writer do the data collecting such as interview method and documentation method. To do the Interview method, the writer interviewed some collected cash hotel tax staff (DPPKA staff) and tax payer in Surakarta. For Documentation Method, the writer find an information from some sources which support to finish this research. Meanwhile, for the library study method, writer learn the rules of law and also local rules which has a relation with the hotel tax.

Based on this research, the writer find the obstacle that cause responsibility decrease of tax payer to pay the tax in DPPKA Surakarta.The writer divided this obstacles into two parts, first, the internal obstacle problem, which is careless of audit in continous, and careless of socialism coordinate about local tax rules. Then, the external obstacle problem such as active fight and passive fight, like the less of public obligation, intellectual improving, and public morality, in addition of it, such as tax payment system that hard to understood. Beside it, the full self assessment system also has a big influence in tax hotel payment.

Remember the contribution of hotel tax which make an acceptance income of local tax is big enough, the writer suggest, it should be continue to do the intensification and extensification of tax, in order that the hotel tax can do the maximum, and always has the improvement for years later.

Keyword : Tax Obstacle, Obstacle Of The Collecting Hotel Tax Cash


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM DPPKA SURAKARTA

1. Fungsi dan Tugas Pokok DPPKA Surakarta

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

merupakan salah satu dinas daerah yang mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan pengelolaan

keuangan dan asset.

Pendapatan yang menjadi kewenangan pengelolaan Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset meliputi :

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :

1) Hasil Pajak Daerah.

2) Hasil Retribusi Daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

4) Lain – lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan, dan

c. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset DPPKA

mempunyai kewenangan sebagai berikut.

a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), Perhitungan Plafon Anggaran Sementara


commit to user

2

(PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA – SKPD).

b. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Pelaksanaan dan perubahan APBD.

d. Panatausahaan Keuangan Daerah.

e. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

f. Pengendalian defisit anggaran dan penggunaan surplus APBD.

g. Pengelolaan Kas Umum Daerah.

h. Pengelolaan Piutang Daerah.

i. Pengelolaan Investasi daerah.

j. Pengelolaan Barang Milik Daerah.

k. Pengelolaan dana cadangan.

l. Pengelolaan utang daerah.

m. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

n. Penyelesaian kerugian daerah.

o. Pengelolaan Keuangan badan layanan umum daerah.

p. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Surakarta dan ditindaklanjuti dengan Peraturan

Walikota No. 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Surakarta.


commit to user

3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset mepunyai fungsi sebagai berikut.

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas.

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

c. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib

retribusi.

d. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi.

e. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta

pendapatan lain.

f. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan

pendapatan lain.

g. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan

akuntansi.

h. Pengelolaan aset barang daerah.

i. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

j. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah.

k. Penyelenggaraan sosialisasi.

l. Pembinaan jabatan fungsional.

m. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)


commit to user

4

2. Struktur Organisasi DPPKA Surakarta

Dalam suatu badan organisasi diperlukan adanya struktur organisasi untuk

memperlancar tugas serta fungsi dari masing masing staff yang diharapkan.

Sumber : DPPKA Kota Surakarta


commit to user

5

Sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Bagian

Keempatbelas Pasal 35, Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut.

a. Kepala.

b. Sekretariat, membawahi :

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Subbagian Keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahi :

1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

d. Bidang Penetapan, membawahi :

1) Seksi Perhitungan.

2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.

e. Bidang Penagihan, membawahi :

1) Seksi Penagihan dan Keberatan.

2) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

f. Bidang Anggaran, membawahi :

1) Seksi Anggaran I.

2) Seksi Anggaran II.


commit to user

6

g. Bidang Perbendaharaan, membawahi :

1) Seksi Pembendaharaan I.

2) Seksi Perbendaharaan II.

h. Bidang Akuntansi, membawahi :

1) Seksi Akuntansi I.

2) Seksi Akuntansi II.

i. Bidang Aset, membawahi :

1) Seksi Perencanaan Aset.

2) Seksi Pengelolaan Aset.

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas;

membawahi :

a. Sekretariat

b. Bidang pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

c. Bidang Penetapan

d. Bidang Penagihan

e. Bidang Anggaran

f. Bidang Perbendaharaan

g. Bidang Akuntansi

h. Bidang Aset

i. Bidang UPTD

j. Kelompok Jabatan Fungsional


commit to user

7

3. Deskripsi Divisi/Bidang DPPKA Surakarta

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang

perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan

kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, sekretariat mempunyai

fungsi sebagai berikut.

1) Penyiapan bahan perumusan kebijkan teknis, pembinaan,

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan

administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan

pelaporan.

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.

3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,


administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


commit to user

8

b. Pendaftaran, Pendataan (DAFDA) & Dokumentasi

Bidang Pendaftaran, pendataan dan dokumentasi mempunyai tugas

pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan

pengolahan data. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan

Dokumentasi mempunyai fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pendaftaran dan pendataan.


pelaksanaan di bidang dokumentasi dan pengolahan data.



c. Penetapan

Bidang penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

perhitungan dan penerbitan surat ketetapan. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Bidang Penetapan

mempunyai fungsi :


pelaksanaan di bidang perhitungan.


pelaksanaan di bidang penerbitan surat ketetapan.


commit to user

9

3) Pelaksanaan tuags lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai


d. Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan


penagihan, keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan

lain. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Bidang penagihan mempunyai fungsi :


pelaksanaan di bidang penagihan dan keberatan.


pelaksanaan di bidang pengelolaan penerimaan sumber pendapatan

lain.



e. Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksabnakan


perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggran pendapatan,

belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan

pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD. Untuk melaksanakan tugas


commit to user

10

pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Anggaran

mempunyai fungsi :


pelaksanaan di bidang anggaran I.

2) Penyiapan bahan perumusan kebijkan teknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang anggaran II.



f. Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan


pengelolaan perbendaharaan I dan II. Untuk melaksanakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Perbendaharaan

mempunyai fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I.

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakanteknis, pembinaan dan

pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan II.




commit to user

11

g. Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan


penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta. Untuk

melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:


pelaksanaan di bidang akuntansi I.


pelaksanaan di bidang akuntansi II.

3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oelh Kepala Dinas sesuai


h. Aset

Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan

kebijaan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan

aset dan pengelolaan aset. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Aset mempunyai

fungsi:


pelaksanaan di bidang perencanaan aset.


commit to user

12


pelaksanaan di bidang pengelolaan aset.



i. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungisonal yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1),

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Surakarta menurut jabatan dan tingkat pendidikan adalah sebagai

berikut.


commit to user

13

a. Menurut Jabatan

Tabel I 1. Jumlah Pegawai DPPKA berdasarkan Jabatan

No Jabatan/Golongan Jumlah

1

2

3

4

5

6

7

Eselon II

Eselon III a

Eselon III b

Eselon IV a

Eselon IV b

Staff PHS

Staff THL

1

1

6

20

3

103

19


b. Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel I 2. Jumlah Pegawai DPPKA berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1

2

3

4

5

6

S2

S1

D3

SMA

SMP

SD / Sarjana Muda

14

50

9

58

-

3



commit to user

14

4. Rencana Stratejik DPPKA Surakarta

Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan

pengelolaan keuangan dan aset, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset merumuskan rencana stratejik dalam bentuk visi dan misi yang

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

a. Visi dan Misi

Visi :

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah , pengelolaan keuangan

dan aset daerah yang optimal, efektif, efisien, transparan serta

akuntabel, menuju kemandirian keuangan daerah guna mendukung

pembangunan daerah”

Misi :

1) Meningkatkan dan mengintensifkan pendapatan daerah secara

optimal

2) Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan

dan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku

3) Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien

serta akuntabel dengan memperhatikan azas kepatutan dan

keadilan

4) Meningkatkan pemberdayaan aset daerah secara efektif dan efisien


commit to user

15

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1) Mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan daerah untuk

mencapai target pendapatan yang ditetapkan.

2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan

daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.

3) Menyelamatkan dan memberdayakan aset pemerintah kota secara

optimal.

4) Meningkatkan profesionalisme dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat

Sasaran :

1) Terwujudnya pencapaian pendapatan daerah sesuai target yang

ditetapkan

2) Terwujudnya manajemen keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan dan akuntable.

3) Terwujudnya pembakuan status hukum / pensertifikatan dan

perlindungan aset daerah.

4) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

c. Kebijakan dan Program

Sesuai dengan perda no. 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta yang ditindaklanjuti dengan

Perwali no. 24 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.


commit to user

16

Untuk Kebijakan program yang ditetapkan kaitannya dengan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

adalah sebagai berikut:

1) Dalam usaha untuk mencapai tingkat pendapatan yang telah

ditetapkan, diupayakan dengan mengintesifikasikan sumber –

sumber pendapatan daerah yang dikelola Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset, baik dengan jemput bola,

pendekatan pelayanan melalui wilayah – wilayah terdekat,

sosialisasi kepada masyarakat langsung dengan pembagian leaflet,

maupun melalui media elektronik (TATV). Bahkan sampai dengan

pembagian hadiah bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang

melakukan pembayaran tepat waktu.

2) Dalam mengelola keuangan daerah harus dilaksanakan secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan meperhatikan

azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

3) Dalam usaha meningkatkan pengelolaan aset daerah diupayakan

dengan meningkatkan pemberdayaan aset daerah, peningkatan

status hukum dan pengamanan aset daerah.


commit to user

17

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan

untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena

itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Pembangunan Daerah juga merupakan bagian dari Pembangunan Nasional,

dan Pembangunan Nasional tidak lepas dari Otonomi Daerah merupakan

bagian dari penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah

berdasarkan faktor-faktor perhitungan tindakan dan kebijaksanaan yang benar-

benar menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus

rumah tangganya sendiri. Sedangkan bertanggung jawab maksudnya

pemberian otonomi itu benar-benar sejalan dengan tujuannya yaitu

melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan

daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Pemberian otonomi bagi pemerintah telah dilaksanakan oleh pemerintah

pusat, walaupun belum semua daerah di Indonesia diberi hak otonomi sendiri.

Prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah

pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam

menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama

menyelenggarakan pemerintahan.


commit to user

18

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, pengertian daerah otonom adalah daerah otonom selanjutnya disebut

daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah

tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi konsep otonomi daerah

menurut UU No 32 Tahun 2004 adalah pelimpahan wewenang dari

pemerintahan pusat ke daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri.

Tanggung jawab daerah adalah menata dan mengelola sumber penerimaan

untuk keberlangsungan pembangunan di daerahnya sendiri-sendiri, karena

tidak semua pembiayaan pembangunan harus dibiayai oleh pusat, melainkan

juga dibiayai oleh daerah. Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan inisiatif bebas (Soedjito, 1990

:104 )

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

disebutkan bahwa :

“Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang- Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dimana besarnya di sesuaikan dan diselesaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintahan dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah”.


commit to user

19

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa daerah otonom itu sendiri

mengandung arti bahwa kepada daerah diberi kewenangan untuk mengurus

sendiri rumah tangganya. Salah satunya kewenangan dalam bidang keuangan

daerah yang meliputi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah,

menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban serta pengawasan

keuangan daerah, mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta

penghitungannya. Peranan Pendapatan Daerah merupakan peranan yang

sangat penting karena merupakan factor factor yang sangat penting

menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam

rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan

pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, ditetapkan bahwa sumber-

sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :

a. Hasil Pajak Daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan

d. Lain – lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan, dan

3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pajak Daerah merupakan salah

satu factor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, karena

pembiayaan dan pendanaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan


commit to user

20

untuk kegiatan menunjang Pembangunan Daerah. Pajak Daerah umumnya

merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan

untuk membiayai penyelengaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan

Daerah.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009, Tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai

berikut.

1. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang

2. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-

Undangan.

Adapun jenis Pajak Daerah Kota/Kabupaten berdasarkan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2

perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PP

Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, adalah :

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan


commit to user

21

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Tanah

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dari beberapa jenis Pajak Daerah tersebut, yang mengalami peningkatan

dalam pengembangan setiap tahunnya adalah Pajak Hotel dan Restoran.

Peningkatan ini ditunjang dengan adanya potensi pariwisata yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Adapun keterkaitan antara sektor

pariwisata dan sektor perpajakan, yakni bahwa dalam sektor pariwisata

terdapat sarana penunjang wisata yaitu objek wisata, hotel dan restoran serta

keanekaragaman seni dan budaya, dari setiap penggunaan sarana wisata

tersebut dikenakan pajak kepada para penggunanya. Dengan demikian

semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pariwisata ini maka

semakin besar pendapatan bagi sektor pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Pajak Hotel yaitu :

Pasal 4 :

1. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang


commit to user

22

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

ruang pertemuan, olahraga dan hiburan.

2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas

telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola

hotel.

3. Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

4. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah.

a. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.

b. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.

c. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti

asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis, dan

d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5 :

1. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel.

2. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan

hotel.


commit to user

23

3. Dasar perhitungan dan penetapan pajak berdasarkan penetapan tarif pajak

hotel, sesuai Peraturan Daerah untuk Pajak Hotel Nomor 4 Tahun 2011,

dimana pengenaan pajak masing-masing yaitu 10% setiap bulan, dari

penerimaan, penyelenggaraan, pengusaha hotel.

Namun besar kecilnya penerimaan pajak daerah dapat dipengaruhi oleh

beberapa factor yang menjadi hambatan dalam sistem pemungutan kas Pajak

Hotel yaitu sikap Wajib Pajak yang ditunjukkan oleh tingkat kepatuhan Wajib

Pajak, sistem perpajakan yang ditunjukkan dengan penerapan Undang-Undang

Pajak dan aparat pelaksana yang ditunjukkan dengan pelayanan yang

diberikan kepada Wajib Pajak..

Berdasar latar belakang diatas, dalam hal ini penulis ingin meneliti

bagaimanakah hambatan dalam proses pemungutan pajak hotel dan apa saja

upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kota Surakarta (DPPKA) sehubungan dengan masalah itu. Serta

menuangkannya dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul :

“HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN KAS PAJAK HOTEL

SEBAGAI AKIBAT DARI OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA

DPPKA KOTA SURAKARTA)”.

C. PERUMUSAN MASALAH

Penerimaan pendapatan dari sektor pajak hotel merupakan potensi

pendapatan yang terbesar bagi Kota Surakarta. Dalam hal ini, keefektifan

sistem pemungutan kas pajak hotel sangat perlu untuk diperhatikan guna


commit to user

24

mengatasi dan menghindari kendala maupun hambatan dalam pemungutan kas

pajak hotel di Kota Surakarta. Untuk itu, dalam penulisan Tugas Akhir ini

penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, antara lain tentang :

1. Apa saja jaringan prosedur yang membentuk sistem pemungutan kas Pajak

Hotel yang dilakukan oleh DPPKA Kota Surakarta ?

2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam sistem pemungutan kas Pajak

Hotel oleh DPPKA Kota Surakarta dan pembayaran Kas Pajak Hotel oleh

Wajib Pajak Hotel?

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam sistem pemungutan kas

Pajak Hotel di DPPKA Kota Surakarta ?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui jaringan prosedur yang membentuk sistem pemungutan

kas pajak hotel yang dilaksanakan oleh DPPKA Kota Surakarta,

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh DPPKA Kota

Surakarta dalam pemungutan pajak hotel dari Wajib Pajak Hotel sehingga

ditemukan solusi maupun upaya dalam mengatasi hambatan tersebut

dengan tetap memperhatikan standar dan pedoman yang telah ditetapkan.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta :

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi

dalam mengatasi kendala maupun hambatan terkait implementasi sistem

pemungutan kas pajak hotel sebagai otonom daerah di Kota Surakarta.


commit to user

25

2. Bagi Penulis :

a. Menambah wawasan Penulis tentang perpajakan

b. Menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani

perkuliahan tentang Akuntansi Sektor Publik dan Sistem Informasi

Akuntansi dalam konsep Pemerintah Daerah.

3. Bagi Pembaca / Pihak lain :

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan

pengetahuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.


commit to user

26

BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Ilyas dalam Suhendi (2008:33) menjelaskan bahwa penerimaan

pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari

beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan

bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan

pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam

negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik

pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal

dari pajak.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan Negara. Dengan

demikian setiap orang yang hidup dalam suatu Negara pasti dan harus

berurusan dengan pajak baik mengenai pengertiannya, kegunaan dan

manfaat serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pajak sebagai sumber penerimaan yang besar bagi Negara dan juga

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang termasuk penting

untuk membiayai pembiayaan umum pemerintah dan segala kegiatan

kenegaraan, dimana dana adalah merupakan penggerak segala kegiatan

dan aktivitas yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Salah satu sumber

pendapatan daerah di Kota Surakarta yang memberikan andil besar


commit to user

27

dibanding pendapatan daerah lainnya yaitu pemungutan pajak hotel yang

berada di wilayah Kota Surakarta.

Sebelum Penulis membahas tentang uraian hambatan sistem

penerimaan kas pajak hotel, terlebih dahulu Penulis uraikan beberapa

pengertian tentang pajak menurut ahli di bidang ekonomi, antara lain

sebagai berikut.

a. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2006;1), pajak adalah iuran

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.

b. Menurut Soemahamidjaja dalam Suandy (2005;10), pajak adalah

iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan

umum.

c. Menurut Smeets dalam Suandy (2005;10), pajak adalah prestasi

kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan

yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontrapestasi yang dapat

ditunjukan dalam hal yang individual: maksudnya adalah untuk

membiayai pengeluaran pemerintah.

d. Menurut Djajadiningrat dalam Munawir (2003:1).pajak adalah suatu

kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara


commit to user

28

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,

menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara

langsung untuk memelihara kesehjahteraan umum.

e. Menurut Adriani dalam Resmi (2003;2), pajak adalah iuran

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

f. Menurut Fieldmann dalam Resmi (2003;1) pajak adalah prestasi

yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa

(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran- pengeluaran umum.

g. Menurut Prakoso dalam Rahmanto (2007;22) pengertian Pajak

adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena

Undang-Undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak

memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk.

h. Menurut Resmi dalam Resmi (2003;.2). mengatakan pajak dipungut

oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah


commit to user

29

berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih

terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

i. Menurut Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein (2005;2) pajak

sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan

ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara

langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum,

j. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989;636)

pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus

dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara

atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan harga

beli barang dan sebagainya.

Penulis menemukan ada dua hal yang penting yaitu pertama iuran yang

dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh

rakyat yang dikenakan membayar kewajiban tersebut. Seandainya rakyat

atau badan hukum yang oleh pemerintah dikenakan kewajiban membayar

iuran tersebut (lazim disebut wajib pajak) tidak melaksanakan pembayaran

tersebut, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan

hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau dengan


commit to user

30

perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksakan oleh pemerintah

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan Surat

Paksa dan Sita. Kedua tanpa jasa timbal atau kontra prestasi atau imbalan

langsung, yang dapat ditunjukan mengandung arti bahwa wajib pajak yang

membayar iuran kepada Negara tidak ditunjukan secara langsung imbalan

apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

Dari berbagai definisi pajak menurut para ahli diatas, baik pengertian

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke

sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang

dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang cirri-ciri yang terdapat

pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut.

a. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat atau pemerintah

daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksananya.

b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya)

dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara

(pemungut pajak/administrator pajak).

c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik

rutin mauapun pembangunan.

d. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan kontraprestasi individual

oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh

para wajib pajak.


commit to user

31

e. Selain fungsi budgeter (anggaran) berfungsi mengisi kas

Negara/anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi

sebagai alat untuk mengatur atau melaksakan kebijakan Negara

dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur).

2. Pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

1) Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas

Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.


commit to user

32

3. Pengertian Pajak Daerah

Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang penting guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan kemandirian

daerah dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat

dalam Perda (2011;1).

Berikut Penulis jelaskan beberapa pengertian mengenai pajak daerah,

yaitu.

a. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Pajak daerah , yaitu Pajak daerah yang selanjutnya disebut

pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

b. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU

Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak

Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

dapat dipaksakan beradasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.


commit to user

33

c. Menurut Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 1957 Tentang Peraturan Pajak Daerah Pasal 2, yang

dimaksud dengan pajak daerah, ialah pungutan Daerah menurut

peraturan pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk pembiayaan

rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

d. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah dalam

Mardiasmo (2006;6).

Dari beberapa pengertian pajak daerah tersebut, maka dapat ditarik

kesimpulan ciri-ciri yang melekat pada pajak daerah, yaitu.

a. Pajak Daerah dipungut berdasar atas kekuatan Undang-Undang

serta aturan pelaksananya.

b. Tidak mendapat imbalan atau kontra prestasi secara langsung

c. Pajak Daerah dipungut oleh Pemeruntah Daerah

d. Pajak Daerah dipungut untuk pembiayaan penyelenggaraan

pemerintahan daerah/rumah tangga daerah

e. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada

daerah sebagai pajak daerah.

4. Jenis Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Tingkat II

(Kota/Kabupaten) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 perubahan atas


commit to user

34

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan PP Nomor

65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, adalah :

a. Jenis Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) terdiri atas:

1) Pajak Kendaraan Bermotor;

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4) Pajak Air Permukaan; dan

5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kota/Kabupaten) terdiri atas:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan

11) BPHTB


commit to user

35

5. Tujuan Pajak Daerah

a. untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber

dari konsumsi

b. untuk mendorong tabungan dan menanam modal

c. untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan

pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah

d. untuk memodifikasi pola investasi

e. untuk mengurangi ketimpangan ekonomi

f. untuk memobilisasi surplus ekonomi

6. Fungsi Pajak daerah

Fungsi pajak dibagi menjadi 4 macam , antara lain :

a. Fungsi Anggaran (Budgeter), yaitu pajak berfungsi sebagi salah satu

sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. Misalnya untuk membiayai pengeluaran rutin dan

pembangunan. Bila terdapat sisa, maka sisa terebut sebagai public

saving yang akan digunakan untuk public investment.

b. Fungsi Mengatur (regulered), yaitu pajak berfungsi sebagai alat

untuk melakasanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi, social,

cultural dan sebagainya. Misalnya kebijakan di bidang ekonomi, yaitu

mendorong produksi dalam negeri.

c. Fungsi sosial (social), yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu alatu

untuk mempengaruhi keadaan social masyarakat. Misalnya :


commit to user

36

pemungutan pajak disesuaikan dengan keadaan ekonomi wajib pajak

yang kurang mampu untuk membayar pajak yang tidak besar.

d. Fungsi Pemerataan (Distribution) yaitu pajak mempunyai fungsi

pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan

menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan

masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan

pendapatan masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Trilogi

Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

7. Landasan Hukum Pajak daerah

Landasan hukum yang mengatur pajak daerah telah mengalami

beberapa kali perubahan/pembaharuan, antara lain sebagai berikut.

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Pajak Daerah dan retribusi daerah.

e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

f. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001

tentang Pajak Daerah.

g. Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1957

tentang Peraturan Pajak Daerah.


commit to user

37

h. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah.

8. Syarat–Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat dalam Tjahjono dan

Husein (2005;17), yaitu :

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat

yuridis).

c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis).

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Pemungutan pajak dibenarkan hukum karena adanya hubungan

kausalitas dari pajak itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa

pajak yang dipungut secara langsung ataupun tidak langsung akan

kembali digunakan oleh masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan

pelayanan dalam Tjahjono dan Husein (2005;18). Beberapa landasan

yang menjadi dasar pembenaran pemungutan pajak adalah :

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar

oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung).

Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya


commit to user

38

ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu,

besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada

hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi

masing-masing orang. Teori ini dalam ajarannya yang semula

hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut

dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas

kepentingan orang masing- masing dalam tugas-tugas pemerintah

(yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa orang-

orang beserta harta bendanya.Teori ini dikenal sebagai Benefit

Approach Theory.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak

haruslah sama besarnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar

menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur

berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya

pengeluaran atau pembelanjaan seseorang. Teori ini dikenal

sebagai Ability to Pay Approach Theory.

d. Teori Bakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Teori ini mendasarkan pada paham Organische Staatsleer.

Paham mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu

perkumpulan dari individu-individu maka timbul hak mutlak


commit to user

39

Negara untuk memungut pajak. Dari sudut pandang rakyat,

membayar pajak kepada negara merupakan bukti rasa baktinya

rakyat/warga kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut

pajak,melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek

yang baik ini sebagai dasar keadilannya. Penyelenggaraan

kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan

pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan bukan pula

untuk kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang

meliputi keduanya.

9. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assessment System

Sistem ini dilaksanakan sampai pada tahun 1967. Pada sistem ini

wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus memiliki hak

untuk menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan

dengan mengeluarkan surat ketetapan pajak, sebagai bukti timbulnya

suatu utang pajak. Jadi Wajib Pajak (WP) bersifat pasif dan menunggu

ketetapan fiskus mengenai utang pajaknya. Sistem ini menguntungkan

pihak fiskus yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari

kesempatan dalam kesempitan misalnya dalam proses negosiasi

penetapan atau perhitungan besarnya pajak seringkali muncul tawar


commit to user

40

menawar antara fiskus dan WP. Hal ini dimungkinkan juga karena

pada sistem ini petugas pajaklah yang mendatangi masyarakat untuk

mendaftar warga masyarakat sebagai WP.

Kesimpulan atas kelemahan dari sistem official assessment ini adalah

1) Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat

perpajakan, yang berakibat kurangnya kesadaran atau tanggung

jawab dari WP dalam memikul beban negara yang pada

hakekatnya adalah untuk kepentingannya sendiri dalam

bermasyarakat, bernegara dan berpemerintahan;

2) Kelemahan dari sistem ini didukung pula dengan permasalahan dan

kelemahan produk perundang-undangan pajak yang lama, yang

memuat terlalu banyak peraturan pajak dengan penetapan

bermacam-macam tarif yang cenderung tinggi, yang justru

membingungkan sistem pemungutannya dan bahkan ada

kecendrungan terjadinya perlawanan pajak dengan cara

menghindar dari kewajiban perpajakannya;

3) ragam dan jenis pajak dalam sistem perpajakan yang lama terlalu

banyak;

4) sistem pemungutan pajak yang terlalu berbelit-belit.

b. Semi self Assessment system

Sistem ini dilaksanakan pada periode 1968-1983, semi self

Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh


commit to user

41

seseorang berada pada kedua belah pihak yaitu Wajib Pajak (WP). dan

fiskus. Mekanisme pelaksanaannya berdasarkan suatu anggapan bahwa

WP. pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang

harus dibayarkan dan pada akhir tahun pajak besarnya pajak terutang

yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskus. Indonesia menerapkan

sistem semi self Assessment ini bersama-sama dengan withholding

system yang pada saat itu dikenal dengan sebutan tatacara Menghitung

Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang (MPO).

c. With holding system

adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada

pihak ketiga bukan pada fiskus maupun WP. Besarnya angsuran pajak

ditentukan oleh WP dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan,

sedangkan besarnya pajak terutang sesungguhnya akan ditetapkan

kemudian oleh fiskus. Sistem ini lebih baik dari sistem sebelumnya

(Official Assessment System), tetapi pada sistem ini juga masih terjadi

penyimpangan-penyimpangan oleh oknum pajak, contohnya

pembayaran pajak atas dasar kompromi artinya “Tahu Sama Tahu”

dimana fiskus sering menawarkan jasa perhitungan pembayaran pajak

asal pihak yang dibantu dapat”TST” dan saling mengerti. Tata cara

MPS dan MPO yaitu suatu tata cara menghitung pajak sendiri dan

menghitung pajak orang. Maksudnya pajak dapat dihitung sendiri oleh

WP dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan atau perkiraan


commit to user

42

mengenai besarnya utang pajak yang terutang. Pada tata cara MPS,

masyarakat harus menghitung sendiri besarnya pendapatan, kekayaan

dan labanya berikut pajak yang harus dibayarkan dan disetorkan ke kas

negara tanpa adanya campur tangan aparatur pajak. Aparatur pajak

terbatas pada pemberian penerangan, penjelasan, penelitian dan

pemeriksaan perhitungan dan penyetoran pajak kepada WP pada akhir

tahun takwim. Untuk menunjang perhitungan dengan sistem MPS agar

pembayaran pajak tepat waktu dan kondisi yang memungkinkan bagi

WP untuk melaksanakan kewajibannya, maka dirasa perlu adanya

sistem MPO untuk melengkapi tatacara pelaksanaan MPS. Tatacara

MPO adalah suatu tatacara untuk menghitung pajak orang lain serta

melakukan pemotongan dan penyetoran pajak kepada kas negara

dengan menunjuk perorangan atau badan-badan oleh Kantor Inspeksi

Pajak (KIP) yang berwenang.

d. Full self assessment system

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib

Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap

tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta

memungut pajak sepenuhnya ditangan wajib pajak. Wajib Pajak

dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan

perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang

tinggi,serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Disini


commit to user

43

fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan

pajak banyak bergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan

ada pada Wajib Pajak).

10. Pengertian Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4

Tahun 2011 pengertian Hotel adalah fasilitas penyedia jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, Hotel adalah

bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat

menginap/istirahat memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan

perkantoran.


commit to user

44

11. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4

Tahun 2011 pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh hotel.

Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, Pajak Hotel adalah

pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk rumah

penginapan, fasilitas penginapan/ fasilitas tinggal jangka pendek,

pelayanan penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan atau

dikelola hotel, dengan pembayaran.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini

termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan

pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada

di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada

pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan

suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut

pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih

dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu

akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan

pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten atau kota

yang bersangkutan dalam Siahaan (2005;245).


commit to user

45

Dalam pemungutan pajak hotel terdapat beberapa terminologi yang

perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah sebagai berikut, dalam

Siahaan (2005;246).

a. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh

pertokoan dan perkantoran.

b. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi

apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan

disewakan untuk umum.

c. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa

pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya

melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

d. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima

sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai

pembayaran kepada pemilik hotel.

e. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus

sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada

saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau

tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada

subjek pajak.


commit to user

46

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun

2011 Tentang Pajak Daerah dijelaskan mengenai Nama Pajak, Subjek

Pajak, Wajib Pajak, Objek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Cara

Penghitungan Pajak, Masa Pajak, dan Sanksi Pajak Hotel.

12. Nama

Setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dipungut

pajak dengan nama Pajak Hotel

13. Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

14. Wajib Pajak Hotel

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang megnusahakan

Hotel.

15. Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel

dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel

yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas

olahraga dan hiburan.


commit to user

47

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf diatas adalah

fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci,

seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau

dikelola Hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada

paragraf diatas adalah:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagaman;

d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,

panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan

oleh Hotel yang dapat dimanf tkan oleh umum.

16. Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada Hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh

hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga

pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan

istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel

dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di

bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.


commit to user

48

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak

kepada wajib pajak untuk harga jual jumlah uang yang dibayarkan

maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai

penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang

termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan

berkaitan dengan usaha hotel.

17. Tarif Pajak Hotel

Tarif Pajak adalah besarnya tarif hotel yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah dan besarnya sesuai dengan keputusan Pemerintah

masing- masing daerah.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

a. Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen),

b. Tarif Pajak selain Hotel sebesar 5% (lima persen) yaitu ;

1) Home Stay

2) Rumah Kos

3) Gubug Pariwisata / Cottage

4) Motel

5) Wisma Pariwisata

6) Pesanggrahan

7) Losmen

8) Rumah Penginapan


commit to user

49

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan

ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah

kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai

dengan kondisi masing- masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian,

setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan

besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota

lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen.

18. Cara Penghitungan Pajak

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan Tarif Pajak Hotel dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara

umum perhitungan Pajak Hotel adalah dengan rumus sebagai berikut.

19. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah

Pemungutan Pajak.

a. Masa Pajak

Pada pajak hotel, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya

sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang

Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak

=Tarif pajak X Jumlah pembayaran yang

dilakukan Kepada hotel


commit to user

50

ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa

pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

b. Tahun Pajak

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim,

kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan

tahun takwim.

c. Pajak Terutang

Saat Pajak Hotel terutang pada saat terjadinya pelayanan hotel. Pajak

yang terutang merupakan pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib

pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak

menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak hotel yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat

pajak terutang dalam masa pajak ditentukan menurut keadaan, yaitu

pada saat terjadi pembayaran atau pelayanan jasa penginapan di hotel

atau penginapan.

d. Wilayah Pemungutan

Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat

hotel berlokasi.Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah

kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap hotel yang berlokasi

dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut

pembayaran pajak hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel

harus menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (bill), kecuali


commit to user

51

ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Termasuk pengertian penggunaan

bon penjualan adalah penggunaan mesin cash register sebagai bukti

pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus

mencantumkan catatan tentang jenis kamar yang ditempati, lama

menginap dan fasilitas hotel yang digunakan. Bon penjualan harus

mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri

dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti

pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus

dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban wajib pajak untuk menerbitkan dan

menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak selain untuk kepentingan

pengawasan terhadap peredaran usaha wajib pajak juga dimaksudkan

sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang pajak hotel

kepada masyarakat selaku subjek pajak. Salinan nota pesanan yang sudah

digunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu

sesuai peraturan daerah atau keputusan bupati/walikota, misalnya dalam

waktu setahun, sebagai bukti dalam pembuatan surat pemberitahuan pajak

daerah.

Wajib pajak yang wajib menggunakan bon penjualan, tetapi tidak

menggunakan bon penjualan dikenakan sanksi administrasi berupa denda

sebesar dua persen per bulan dari dasar pengenaan pajak. Bon penjualan

baru dapat digunakan setelah diporporasi oleh bupati/walikota atau pejabat

yang ditunjuk. Wajib pajak wajib melegalisasi bon penjualan kepada


commit to user

52

Dinas Pendapatan Daerah kabuapten/kota, kecuali dietapkan lain oleh

Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Wajib pajak yang wajib melegalisasi

bon penjualan,tetapi menggunakan yang tidak dilegalisasi dikenakan

sanksi administrasi, umumnya berupa denda sebesar dua persen per bulan

dari dasar pengenaan pajak.

20. Pembayaran dan Sanksi Pajak Hotel

a. Pembayaran Pajak Hotel dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain

yang ditunjuk oleh Walikota, sesuai waktu yang ditentukan dalam

Surat Ketetapan Pajak.

b. Pembayaran harus dilakukan secara tunai atau lunas paling lambat 10

(sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

c. Keterlambatan atas pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga 2% setiap bulan.

Bunga = 2% x Dasar Pengenaan Pajak

21. Pengertian Sistem

Istilah sistem merupakan istilah dari bahasa yunani system yang

artinya adalah himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan

secara teratur untuk mencapai tujuan bersama.Pengertian sistem menurut

sejumlah para ahli :

a. Romney dan Steinbert (2004:2)


commit to user

53

Sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen

yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai sautu

tujuan. Sistem hamper selalu terdiri dari beberapa subsistem kecil,

yang masing-masing melakukan fungsi khusus yang penting untuk

mendukung sistem yang lebih besar.

b. Baridwan (1990: 1)

sistem merupakan suatu kerangka, suatu kegiatan, dan prosedur-

prosedur yang paling berhubungan yang disusun sesuai dengan

suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan

atau fungsii utama dari perusahaan.

c. Mulyadi (2001;2) Sistem adalah sekelompok unsur yang erat

berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama

untuk mencapai tujuan tertentu.

d.

22. Pengertian Pemungutan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau

retribusi yan.g terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi

kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.


commit to user

54

23. Pengertian Kas

Menurut Bastian (2007:118), Kas adalah uang tunai dan yang setara

dengan uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi

penggunaannya untuk membiayai kegiatan entintas pemerintah daerah.

Penerimaan Kas dapat berasal dari :

a. Dana Non-perimbangan yang di dalamnya terdiri atas:

1) Pajak Daerah

2) Retribusi Daerah

3) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan yang di dalamnya terdiri atas:

1) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

4) Dana Darurat (DD)

5) Pajak Bahan Kendaraan Bermotor (PBBKB)

24. Klasifikasi Hotel/Penginapan

a. Hotel Bintang

adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian

bangunan yang disediakan secara khusus, dimana setiap orang dapat

menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas

lainnya dengan pembayaran, dan telah memenuhi persyaratan sebagai


commit to user

55

hotel berbintang seperti yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal

Pariwisata.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup :

1) Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.

2) Bentuk pelayanan yang diberikan.

3) Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan dan kesejahteraan

karyawan.

4) Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia.

5) Jumlah kamar yang tersedia.

b. Hotel Melati/Losmen/Penginapan

adalah usaha pelayanan penginapan bagi umum yang dikelola secara

komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian

bangunan.

c. Penginapan Remaja/Youth Hostel

Adalah usaha penyediaan jasa akomodasi dalam rangka kegiatan

pariwisata dengan tujuan untuk rekreasi, memperluas pengetahuan

/ pengalaman dan perjalanan.

d. Pondok Wisata/Home Stay

adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum

dengan pembayaran harian, yang dilakukan perseorangan dengan

menggunakan sebagian dari tempat tinggalnya.


commit to user

56

e. Jasa Akomodasi lainnya

adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang tidak

termasuk pada Hotel Melati, Penginapan Remaja dan Pondok Wisata

misalnya Wisma, Gubuk Istirahat.

25. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, pengertian daerah otonom adalah daerah otonom selanjutnya

disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soedjito (1990;104 ) Otonomi daerah adalah hak daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan inisiatif bebas.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan perpajakan daerah.


commit to user

57

27. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan

dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke

kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak yang terutang.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan

atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama

besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

ada kredit pajak.


commit to user

58

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak

yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

33. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif

berupa bunga dan/atau denda.

34. Surat Keputusan Pembetulan

Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan

hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat

Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

35. Surat Keputusan Keberatan

Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat Pemberitahuan Pajak

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,


commit to user

59

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih

Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

yang diajukan oleh Wajib Pajak.

36. Putusan Banding

Adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

B. PEMBAHASAN

1. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem Pemungutan Kas Pajak

Hotel pada DPPKA Kota Surakarta adalah :

a. Pendaftaran dan Pendataan

Tahap pertama ini bermaksud untuk mendapatkan data Wajib

Pajak, dengan melaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap

Wajib Pajak yang memiliki obyek pajak di wilayah Kota Surakarta.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian

formulir pendaftaran dan pendataan oleh Wajib Pajak dengan jelas,

lengkap dan benar serta ditanda tangani Wajib Pajak atas kuasanya.

Kegiatan ini diproses dan diotorisasi oleh Kepala bagian/divisi Dafda

dan Dokumentasi di DPPKA Kota Surakarta. Hal ini dimaksudkan

untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat dan diketahui pula

oleh Wajib Pajak serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.


commit to user

60

Setelah pengisian formulitr pendaftaran dan pendataan selesai,

kemudian petugas pajak mencatat data-data yang selanjutnya

dimasukan dan ditulis kedalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan

nomor urut yang kemudian digunakan sebagai NPWPD (Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah). Untuk kemudian pelayanan kepada Wajib Pajak,

NPWPD dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah.

b. Perhitungan dan Penetapan

Selanjutnya dalam tahap ini, Wajib Pajak yang telah memiliki

NPWPD setiap tahun pajak atau masa pajak, wajib mengisi SPTPD.

Selanjutnya SPTPD ini harus disampaikan kepada Walikota paling

lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Setelah itu, Wajib

Pajak yang membayar sendiri (self assesment), SPTPD inilah yang

digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan

pajak sendiri yang terutang.

Seluruh data pajak yang diperoleh dari daftar isian SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah), selanjutnya akan dihimpun dan dicatat

dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir untuk

memperhitungkan dan menetapkan besarnya pajak terutang dengan

menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah). Untuk bentuk, isi,

tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sudah diatur dalam keputusan

Walikota. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1) Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen),


commit to user

61

2) Tarif Pajak selain Hotel sebesar 5% (lima persen) yaitu ;

a) Home Stay

b) Rumah Kos

c) Gubug Pariwisata / Cottage

d) Motel

e) Wisma Pariwisata

f) Pesanggrahan

g) Losmen

h) Rumah Penginapan

c. Pembayaran Pajak

Untuk pembayaran Pajak Hotel, dilakukan di Kas Daerah atau

ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang

ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SPTPD.

Untuk pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil

pembayaran harus disetor ke Kas Daerah selambat-selambatnya 1x24

jam atau sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Waktu pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas

paling lambat 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Untuk

pengajuan dispensasi wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang

dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah

ditentukan diperbolehkan dengan persetujuan dari Walikota atau

pejabat yang berwenang. Pembayaran dengan angsuran harus


commit to user

62

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga

sebesar 2% setiap bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Setelah pembayaran diselesaikan, maka Wajib Pajak akan diberi tanda

bukti pembayaran dan selanjutnya petugas pajak mencatat dalam buku

penerimaan. Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan

buku penerimaan pajak ditetapkan dalam keputusan Walikota. Berikut

Penulis uraikan mengenai prosedur pembayaran kas pajak hotel di

DPPKA Kota Surakarta.

1) Wajib Pajak mengisi SPTPD rangkap 2 (warna putih untuk

DPPKA Kota Surakarta dan kuning untuk WP) dan slip setoran

dengan melampirkan data pendukung (bill/tagihan, rekap

penerimaan harian)

2) WP Menyerahkan SPTPD, slip setoran dan data pendukung ke

Customer Sevice Office (CSO).

3) CSO menerima form SPTPD dan slip setoran yang disertai data

pendukung dari WP

4) Setelah diterima maka dilakukan pengecekan kelengkapan berkas

pendukung pengisian form SPTPD (nota, bill, kwitansi, dsb).

Selanjutnya mengarahkan WP ke kasir.

5) WP melakukan pembayaran Pajak Hotel, dan kasir menghitung

uang pembayaran Pajak Hotel

6) Kasir mengetik SSPD Hotel rangkap 4 (WP, Bendahara, DPPKA,

UPTD)


commit to user

63

7) Kasir menyerahkan tanda bukti lunas/SSPD kepada Wajib Pajak.

d. Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur di bawah ini:

1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 10(sepuluh) hari sejak

saat jatuh tempo pembayaran.

2) Dalam jangka waktu 10(sepuluh) hari setelah tanggal Surat

Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak

yang terutang.

3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana di atas

dikeluarkan oleh Pejabat.

4) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi

dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran

atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih

dengan Surat Paksa.

5) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua

puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat

Peringatan.

e. Pembukuan dan Pelaporan

Setelah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak, maka besarnya

penetapan dan penerimaan pajak dilakukan di dalam buku catatan

pajak. Hal ini dimaksudkan sebagai dasar untuk pembuatan daftar

penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat


commit to user

64

laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa

pajak. Hasilnya dapat digunakan untuk pelaporan dan

pertanggungjawaban.

Selain itu pihak Wajib Pajak sendiri, yaitu pengusaha hotel juga

diwajibkan untuk membuat pembukuan atas usahanya. Pembukuan ini

harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar, karena pembukuan ini

nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya

pajak terutang.

f. Aturan – aturan lainnya

1) Tentang Pemeriksaan mendadak / Audit

Petugas berwenang / tim audit melakukan pemeriksaan setiap 3

bulan sekali untuk menguji ketertiban dan kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah. Wajib Pajak yang diperiksa wajib

untuk :

a) Memperlihatkan dan meminjamkan buku / catatan / dokumen

yang menjadi dasar untuk obyek pajak yang terutang.

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan

yang dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan.

c) Memberikan keterangan yang diperlukan

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti tentang adanya

tindak pidana perpajakan daerah, maka pemeriksaan akan

dilanjutkan dengan membuat laporan pemeriksaan dan sampai ke

penyidikan.


commit to user

65

2) Tentang penerbitan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar), SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan), SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).

Dikeluarkan oleh Walikota berdasarkan hasil pemeriksaan

pajak terutang atau kurang bayar ini akan diberikan sanksi

administrasi berupa bunga 2% setiap bulan dihitung mulai dari

pajak yang kurang bayar, untuk jangka waktu paling lama 24

bulan.

3) Tentang Keberatan dan Banding

Diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

paling lama 3 bulan sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak kepada

Badan Penyelesaian sengketa pajak. Pengajuan banding ini tidak

menunda kewajiban membayar pajak.

4) Tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

oleh Wajib Pajak secara tertulis dilakukan dengan menyebutkan :

a) Nama dan alamat Wajib Pajak

b) Masa pajak

c) Besarnya kelebihan pembayaran pajak

d) Alasan yang jelas

5) Tetntang kadaluwarsa penagihan


commit to user

66

Hak penagihan pajak akan kadaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 5 tahun terhitung sejak saat pajak terutang. Tetapi

kadaluwarsa ini dapat juga tertangguh apabila diterbitkan Surat

Teguran dan Surat Paksa, ada pengakuan utang pajak dari Wajib

Pajak.

6) Tentang Ketentuan Pidana

Bagi Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan

SPTPD, megisi dengan tidak benar, sehingga merugikan keuangan

daerah dapat di pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun atau

denda paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang. Sedangkan

bagi Wajib Pajak yang melakukan hal tersebut dengan sengaja,

maka dipidana paling lama 2 tahun atau denda 4 kali jumlah pajak

terutang.

2. Hambatan dalam Sistem Pemungutan Kas Pajak Hotel Bagi DPPKA

Kota Surakarta.

Sebelum penulis membahas mengenai hambatan dalam sistem

pemungutan kas pajak hotel, terlebih dahulu penulis membahas mengenai

hambatan dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun

pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam

pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain:

a. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak

konsisten dengan undang-undangnya.


commit to user

67

Melaksanakan tax reform lebih pelik dan makan waktu

dibandingkan dengan ketika merancang tax reform dalam undang-

undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam

melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-

undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam

pemungutan pajak.

b. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem

perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban

masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan

tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan

perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan

secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan

secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya

supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

c. Database yang masih jauh dari standar Internasional.

Kendala lain yang dihadapi aparatur pajak adalah database yang

masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat

menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan

sistem self-assessment. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang

dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup,

juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar

pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun


commit to user

68

di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan

untuk menaikkan penerimaan pajak.

d. Lemahnya penegakan hukum (law enforcement) terhadap kepatuhan

membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat

yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh

polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti

pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan

pemerintahan di bidang perpajakan) dalam melakukan pemeriksaan

terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya.

Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan good

goverment dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi

terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan

Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat

hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan

melindungi sumber pendapatan Negara yang terokus pada pemenuhan

kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang.

Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah,

hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar

pajak, maraknya kejahatan korupsi di bidang perpajakan dan para

penegak hukum yang tidak becus dalam menegakkan hukum. Kasus

korupsi Gayus merupakan salah satu contoh lemahnya penegakan


commit to user

69

hukum di Indonesia, dengan adanya kasus korupsi tersebut berdampak

negatif bagi pemungutan pajak di Indonesia, timbul anggapan bahwa

membayar pajak nantinya tidak sampai ke negara tetapi hanya akan

dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti

Gayus.

e. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk

memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya

kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke

negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang

merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan

berkurangnya penerimaan kas negara.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang

dilakukan penulis pada DPPKA Kota Surakarta dalam pelaksanaan

tugasnya masih menemui banyak hambatan. Hambatan-hambatan

tersebut berasal dari internal (dalam lingkungan DPPKA)

maupun dari eksternal (luar lingkungan DPPKA).

a. Hambatan-hambatan internal

1) Keterlambatan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah

(SKPD)

Ketidakjelasan data yang akan dimasukan ke dalam komputer

menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi


commit to user

70

keterlambatan penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala

DPPKA.

2) Sistem Komputerisasi Pendapatan Asli Daerah

Apabila tejadi kerusakan dalam sistem komputerisasi,

penetapan pajak tidak dapat dilakukan.

3) Sanksi Administrasi

Sanksi yang diterapkan Pemerintah Kota Surakarta belum

dilaksanakan secara utuh (kurang tegas) sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah.

4) Keterbatasan tenaga dan waktu bagi SDM untuk pengawsan

secara langsung di lapangan.

b. Hambatan-hambatan eksternal

1) Perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak,

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri

tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu

yang disebabkan:

a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami

masyarakat.

c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan

dengan baik.


commit to user

71

d) Terlalu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan terutama

untuk hotel-hotel melati.

e) Merasa tidak adanya timbal balik yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Surakarta terhadap para pengusaha hotel.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal

dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan

perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan

bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban

pajak yang seharusnya dibayar, bentuknya antara lain:

a) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak

dengan tidak melanggar undang-undang.

Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam

kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi

sebelum SKPD keluar. Dalam penghindaran pajak ini,

wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang

sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan

undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan

pembuat undang-undang

b) Tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan

cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Pengelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang

melanggar Undang-Undang. Pengelakan pajak terjadi


commit to user

72

sebelum SKPD dikeluarkan. Hal ini merupakan

pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud

melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan

pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari

penghasilannya. Penghindaran pajak dengan cara

menghilangkan data-data keuangan serta pengecilan omset,

memperbesar biaya sehingga labanya menjadi kecil,

Pengelakan seperti ini akan dikenakan dengan sanksi yang

berat.

c) Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak dilakukan dengan cara menolak

membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak

memenuhi formalitas yang harus terpenuhi. Melalaikan

pajak terjadi setelah SKPD keluar. Melalaikan pajak adalah

menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan

menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus

dipenuhi oleh wajib pajak dengan cara menghalangi

penyitaan.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses

pemungutan pajak hotel masih mengalami hambatan yang cukup besar,

sehingga mempengaruhi penerimaan kas pajak hotel. Hal ini dapat dilihat

dari laporan penerimaan kas hotel di Surakarta yang dikelola oleh DPPKA

kota Surakarta dari setiap bulannya yang cenderung menurun (bisa dilihat


commit to user

73

di lampiran). Akan tetapi kecenderungan penurunan ini tampak sekali pada

penerimaan kas hotel kelas melati. Karena banyak sekali tindakan-

tindakan pengelakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Hotel Melati.

Hal ini disebabkan karena Hotel Melati dalam penerimaan kas nya sangat

tergantung dari sewa kamar saja tanpa fasilitas-fasilitas lain yang

menunjang penerimaan kas hotel, tidak seperti hotel berbintang, selain

sewa kamar juga banyak sekali fasilitas-failitas yang mereka tawarkan

kepada masyarakat, sehingga mampu menambah pemasukan kas hotel.

3. Hambatan dalam Sistem Pembayaran Kas Pajak Hotel Bagi Wajib

Pajak Hotel Kota Surakarta.

Dalam penulisan Tugas Akhir, penulis melakukan metode wawancara

dengan cara observasi/wawancara secara langsung kepada Wajib Pajak

Hotel di beberapa hotel di Kota Surakarta. Hasil wawancara tersebut,

penulis simpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel II.1 Hasil Wawancara Wajib Pajak Hotel No Nama Hotel Alamat Hambatan/Keluhan

1

2

3

4

Solo Paragon Hotel

Dana Hotel

Wijaya Kusuma Hotel

Griya Kencana Hotel

Jl. A. Yani 40

Jl. Slamet Riyadi 2

Jl. Dr. Rajiman 677

Jl. Latar Ireng 22

1. Jatuh tempo pembayaran

2. Sistem pembayaran CSO

1.Beban pajak terutang lainnya

2. sistem pembayaran CSO

Sistem pembayaran CSO

1.Beban pajak terutang lainnya


commit to user

74

5

6

7

8

9

10

Arini Hotel

Hotel Baron Indah

Kusuma Hotel

Seribu Hotel

Gurita Hotel

Puspita Baru 1 Hotel

Jl. Slamet Riyadi 361

Jl. Dr. Rajiman 392

Jl. Dr. Rajiman 374

Jl. R. Saleh

Jl. Setia Budi 31

Jl. Dr. Rajiman 404

2. Sepi pengunjung

Jatuh tempo pembayaran

Sistem pembayaran

1. Jatuh tempo pembayaran

2. Sepi Penugnjung

Sepi pengunjung

Sepi pengunjung

Sepi pengunjung

Sumber : Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan

penulis pada 2 hotel kelas berbintang, serta 8 hotel kelas melati di Kota

Surakarta, ternyata dalam penyetoran kas pajak hotel masih mengalami

banyak keluhan dan hambatan yang sama antara satu hotel dengan hotel

lain. Antara lain :

a. Sedikitnya penerimaan kas hotel / sepi pengunjung

Banyak sedikitnya kas yang diterima hotel dari pelanggan sangat

berpengaruh pada setoran pajak hotel. Menurut Bapak R. Baroto Priyo

Kusumo, selaku Manager Hotel Griya Kencana (Melati III),

mengungkapkan bahwa:

“kesulitan kami dalam membayar pajak erat kaitannya dalam penerimaan kas hotel. Kalau dalam sebulan itu, target penerimaan kami tidak sesuai, maka setoran pajak kami terhadap DPPKA pasti mundur-mundur, atau kami membayar saat kami menerima surat teguran. Tetapi kalau target hotel kami tercapai dalam sebulan


commit to user

75

pastilah kami tepat waktu dalam menyetorkan pajak hotel”. (wawancara, 1 Maret 2012). Dilihat dari ungkapan diatas, dapat kita simpulkan bahwa

penerimaan kas hotel menjadi faktor utama atas pengelakan pajak.

Akan tetapi kasus ini sangat akrab sekali didengar oleh pemungut

pajak DPPKA Kota Surakarta, karena hal ini yang menjadikan alasan

utama para Wajib Pajak Hotel.

b. Beban Pajak Terutang lainnya.

Sebuah bangunan hotel tidak hanya dikenakan pajak atas

penerimaan kas dari fasilitas sewa kamar atau fasilitas penunjang

lainnya saja, akan tetapi hotel juga dikenai pajak atas papan reklame

dalam mempromosikan nama hotel dan layanan yang disediakan. Hal

ini menjadikan hambatan wajib pajak hotel dalam menyetorkan pajak

hotel, karena setiap bulannya wajib pajak tersebut tidak hanya dituntut

membayar pajak hotel tetapi juga dituntut untuk membayar pajak atas

reklame yang dipasang diluar atau didalam gedung sebesar 25%.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Budi selaku Manager Hotel

Dana (bintang II), yaitu :

“sebenarnya tidak ada hambatan yang cukup serius dalam penyetoran pajak, karena teknik dan syarat penyetoran nya cukup mudah,akan tetapi yang menjadi hambatan dan keluhan kami adalah jatuh tempo penyetoran pajak hotel dan reklame dilakukan secara bersamaan. Jadi kami sebagai wajib pajak bingung mana yang akan didahulukan. Sehingga pasti akan ada salah satu pajak terutang kami yang mundur atau telat, entah itu pajak hotel atau reklame”. (wawancara, 2 Maret 2012).


commit to user

76

Dapat disimpulkan bahwa faktor kedua yang menjadi hambatan

wajib pajak dalam menyetorkan pajak adalah sistem pemungutan pajak

yang dilakukan secara mendadak dan bersamaan.

c. Jatuh Tempo Pembayaran dan Sistem Pembayaran CSO

Ternyata jatuh tempo pembayaran juga menjadi salah satu keluhan

para wajib pajak, karena jatuh tempo pembayaran dari satu jenis pajak

sama dengan jenis pajak lainnya yaitu jatuh tempo pembayaran paling

lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya. Sistem pembayaran di

Customer Service Office (CSO) juga menjadi keluhan bagi Wajib

Pajak, karena dirasa terlalu rumit dan memakan waktu yang lama.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu denish selaku staf perpajakan Hotel

Solo Paragon (bintang IV) :

“kalau untuk pembayaran kami selalu taat dan patuh ms, kami selalu menunjukan kualitas hotel berbintang kami, tidak hanya dari pelayanan hotel tapi juga kewajiban kami terhadap pemerintah kota Surakarta. Tapi yang kami sayangkan itu jatuh tempo pembayaran nya, kenapa jatuh tempo pajak hotel sama dengan pajak lainnya, soalnya untuk pembayaran di CSO itu pasti antri banyak dan sistem pembayaran di CSO terlalu berbelit, disuruh kesana-kesini.” Jadi, yang menyebabkan para wajib pajak mengeluh mengenai

jatuh tempo pembayaran ialah karena antrian yang panjang, karena

dari ungkapan diatas, jatuh tempo pembayaran antara satu jenis pajak

dengan jenis pajak lainnya sama yaitu paling lambat tanggal 10 setiap

bulannya. Tidak hanya itu, sistem pembayaran juga menjadi keluhan,

karena segala macam verifikasi / validasi dokumen penyetoran pajak

tidak dilakukan oleh satu petugas.


commit to user

77

4. Upaya dalam Mengatasi Hambatan dalam Sistem Pemungutan Kas

Pajak Hotel.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

a. Upaya mengatasi hambatan internal

1) memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam

pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan

pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.

2) memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang

terbaru.

3) memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak

memenuhi kewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya

khususnya pajak hotel sesuai Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

4) penambahan kuota pegawai setiap divisi sesuai dengan kemampuan

masing-masing. Selain itu, adanya jam lembur di setiap akhir

pekan yaitu hari Sabtu yang sekarang sudah diterapkan di DPPKA

Kota Surakarta divisi DAFDA dan Dokumentasi secara bergantian

oleh masing-masing pegawai.

b. Upaya mengatasi hambatan eksternal

1) untuk mengatasi perlawanan pasif dari masyarakat dapat

dilakukan dengan cara sebagai berikut:


commit to user

78

a) memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat

yang telah dilakukan oleh DPPKA tentang peraturan pajak

sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat.

b) memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak yang lebih

mudah dimengerti oleh masyarakat yang dapat dilakukan

melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pemerintah Kota

Surakarta.

2) upaya mengatasi perlawanan aktif

Melakukan koreksi terhadap ketetapan pajak yang telah ada secara

teliti dengan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan

dengan penetapan pajak sehingga ketetapan yang dibuat menjadi

jelas.


commit to user

79

BAB III

TEMUAN

Penelitian terhadap hambatan dalam sistem pemungutan kas Pajak Hotel

Sebagai Otonom Daerah Studi Kasus Pada DPPKA Kota Surakarta yang

dilakukan oleh penulis, telah menemukan hasil penelitian yang digolongkan

menjadi kelebihan dan kelemahan. Hasil penelitian yang menjadi kelebihan jika

sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah, intensifikasi pajak yaitu optimalisasi penerimaan kas pajak yang

sudah ada serta ekstensifikasi pajak yaitu optimalisasi jumlah Wajib Pajak, Objek

Pajak, dan Subjek Pajak. Sedangkan hasil penelitian yang digolongkan menjadi

kelemahan karena berada dalam klasifikasi kurang baik terutama jika tidak sesuai

dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah, intensifikasi pajak dan ektensifikasi pajak. Berikut uraian selengkapnya

dari kelebihan dan kelemahan yang ditemukan, antara lain.

A. KELEBIHAN

Kelebihan yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis,

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Intensifikasi Pajak

a. Dalam sistem penerimaan kas pajak hotel pada DPPKA Kota

Surakarta sudah ada pembagian fungsi, antara lain divisi DAFDA dan

Dokumentasi yaitu bagian pendaftaran, pendataan dan dokumentasi

yang bertujuan untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat dan

diketahui pula oleh Wajib Pajak serta sesuai dengan peraturan yang


commit to user

80

berlaku. Kemudian Bagian Perhitungan dan Penetapan, bertujuan

untuk menghitung besarnya pajak dan menetapkan pajak hotel. lalu

Bagian Pembayaran Pajak, bertujuan untuk menghimpun kas pajak dan

sebagai tempat pembayaran pajak, dan Bagian Penagihan Pajak

bertujuan untuk menagih pajak dengan menerbitkan surat teguran,

surat peringatan, dan surat paksa. Terakhir Bagian Pembukuan dan

Pelaporan bertujuan untuk membuat laporan realisasi penerimaan

pajak dan tunggakan pajak, dan hasilnya untuk pelaporan dan

pertanggungjawaban. Semua Pembagian fungsi ini, dimaksudkan

untuk memperlancar proses penerimaan kas pajak dan mencegah atau

meminimalisir tindakan kecurangan/penggelapan pajak dalam

pemungutannya.

b. Program Audit atau pemeriksaan mendadak di berbagai hotel sudah

dijalankan sesuai prosedur, hal ini dimaksudkan untuk mencegah

tindakan penggelapan pajak maupun kecurangan pajak yang dapat

berpengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan kas pajak daerah.

c. Sosialisasi persuasif melalui poster, banner maupun iklan media

elektronik sudah dijalankan dan diterapkan di lapangan.

d. Penyuluhan mengenai Peraturan- peraturan Daerah atau kebijakan-

kebijakan baru dengan cara memanggil para pemilik usaha hotel.

e. Sudah diterapkannya penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan,

Surat Paksa, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB),

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sesuai


commit to user

81

dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011

Tentang Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan kas

pajak hotel.

f. Penggunaan database yang sudah cukup memadai, sehingga dalam

pendataan, perhitungan maupun penetapan pajak dapat dioptimalkan

dan mempermudah proses pemungutan pajak.

g. Pelaksanaan Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak Hotel sudah sesuai

Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

h. Dukungan Pemerintah Kota dari sektor Hiburan, pariwisata, atau

event-event berskala nasional maupun internasional, sehingga akan

menambah hunian Hotel bagi yang menginap. Dengan adanya kegiatan

ini akan menambah penghasilan hotel, dan pastinya juga akan

menmbah penerimaan kas pajak hotel.

2. Ekstensifikasi Pajak

a. Bagian Pendataan dan Pendaftaran sudah dijalankan sesuai prosedur,

dimaksudkan untuk mendata dan mendaftar penambahan jumlah Objek

Pajak maupun Wajib Pajak.

b. Bagian perijinan mendirikan usaha bangunan pada Kantor Pelayanan

Terpadu (KPT) sudah dijalankan sesuai prosedur, hal ini sangat

membantu proses pendataan jumlah Objek Pajak, khususnya hotel.

c. Diterbitkannya Surat Teguran bagi pengusaha hotel yang belum

mendata dan mendaftarkan Objek Pajaknya dan belum mendapat

NPWPD.


commit to user

82

B. KELEMAHAN

1. Keterlambatan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Ketidakjelasan data yang akan dimasukan ke dalam komputer

menyebabkan SKPD tidak bisa dicetak sehingga terjadi keterlambatan

penyampaian dan penandatanganan oleh Kepala DPPKA.

2. Program Audit atau pemeriksaan mendadak walaupun sudah dijalankan

sesuai prosedur tetapi tidak dilaksanakan secara continue atau terus-

menerus yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali. Audit ini hanya dilakukan ketika

saat munculnya dugaan atau kecurigaan terhadap Wajib Pajak Hotel saja

(audit by accident).

3. Walaupun sosialisasi dan penyuluhan dengan cara memanggil para

pengusaha hotel sudah dilakukan, tetapi pelaksanaan ini tidak terkoordinir

secara baik dan berkelanjutan terutama sosialisasi khususnya hanya untuk

hotel berbintang saja, sedangkan untuk hotel kelas melati masih

terabaikan. Sehingga menyebabkan kelalaian para Wajib Pajak untuk hotel

kelas melati.

4. Kurang tegasnya pelaksanaan sanksi administratif sesuai Peraturan Daerah

Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

5. Kurang berjalannya penerbitan Surat Teguran, Surat Tagihan, Surat

Peringatan, Surat Paksa, SKPDLB, SKPDKB.

6. Dalam besaran tarif pajak hotel kurang mengakomodir aspirasi wajib

pajak.


commit to user

83

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Otonomi Daerah, masing-masing wilayah diberikan wewenang untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya kewenangan

dalam bidang keuangan daerah yang meliputi pemungutan sumber-sumber

pendapatan daerah, menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban serta

pengawasan keuangan daerah, mengadakan anggaran pendapatan dan belanja

daerah serta penghitungannya. Peranan Pendapatan Daerah merupakan

peranan yang sangat penting karena merupakan faktor faktor yang sangat

penting menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah

dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang

sangat vital, antara lain Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak

Restoran, dan lain sebagainya. Maka dari itu Pemerintah Kota Surakarta

menerbitkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang

Pajak Daerah sebagai pedoman untuk mengatur dan menetapkan pajak daerah.

Pajak Hotel adalah pajak daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi pada akhir-akhir tahun ini,

pemasukan kas Pajak Hotel cenderung menurun.


commit to user

84

Berdasarkan penelitian ini, penulis menemukan hambatan-hambatan yang

menjadikan menurunnya respon para wajib pajak dalam menyetorkan pajak

hotel di DPPKA Kota Surakarta. Penulis membaginya menjadi dua bentuk

hambatan yaitu, hambatan internal antara lain keterlambatan penyampaian

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), tidak dilaksanakannya audit secara

terus-menerus, tidak terkoordinir secara baik mengenai sosialisasi dan

penyuluhan peraturan pajak daerah, kurang tegasnya sanksi administratif.

Kemudian hambatan eksternal yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif

seperti kurangnya kesadaran masyarakat, perkembangan intelektual dan moral

masyarakat, selain itu sistem perpajakan yang sulit dipahami, tidak ada timbal

balik secara langsung yang dirasakan masyarakat, tax avoidance, tax evasion

dan melalaikan pajak. Tidak hanya uraian diatas saja yang menjadikan

hambatan, melainkan sistem pemungutan full self assessment system juga

berpengaruh besar dalam pemungutas kas pajak hotel.

B. SARAN

Dari pembahasan atas penelitian mengenai hambatan dalam sistem

pemungutan kas pajak hotel sebagai otonom daerah studi kasus pada DPPKA

Kota Surakarta, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Perlunya peningkatan kinerja DPPKA Kota Surakarta, mengingat institusi

inilah yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses

pemungutan pajak hotel di Kota Surakarta.


commit to user

85

2. Dilaksanakannya audit atau pemeriksaan mendadak setiap 3 (tiga) bulan

sekali dengan tanggal audit yang berbeda-beda.

3. Sosialisasi dan penyuluhan secara terus-menerus terhadap pengusaha hotel

terutama hotel kelas melati, dengan cara memanggil pengusaha hotel, agar

tumbuh kesadaran dan tanggungjawab sebagai Wajib Pajak.

4. Perlunya diterapkan sistem reward and punishment di dalam proses

pemungutan kas pajak hotel di Kota Surakarta.

5. Mengingat kontribusi pajak hotel yang cukup besar terhadap penerimaan

sektor pajak, maka sudah selayaknya terus-menerus dilakukan intensifikasi

dan ekstensifikasi pajak, agar pajak hotel dapat maksimal dan terus

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

6. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian ini kembali,

mengenai hambatan dalam penerimaan kas pajak daerah tidak hanya pajak

hotel saja, melainkan pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan pajak

lainnya. Serta lebih fokus dalam menambah data-data atau sumber lainnya

yang berkaitan tentang hambatan dalam pembayaran kas pajak hotel bagi

Wajib Pajak, karena banyak masalah dan batasan yang dialami penulis,

sehingga penulis tidak dapat menjelaskan secara terperinci dan luas

mengenai hambatan yang terjadi pada Wajib Pajak dalam membayar pajak

daerah.

Documents

HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN KAS …...perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id commit to user iii HAMBATAN DALAM SISTEM PEMUNGUTAN KAS PAJAK HOTEL SEBAGAI AKIBAT DARI OTONOMI