Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Qardhawirepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41273/1/ARISTA... · lomba untuk mendapatkan tempat di parlemen. Penelitian dilakukan

Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran

Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar S.Sy

Oleh :

ARISTA APRILIA

NIM : 1111045200005

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1437 H/2016 M

ABSTRAK

Arista Aprilia, NIM: 1111045200005 dengan judul Hak Politik Bagi Perempuan

Dalam Pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Konsentrasi Ketatanegaraan Islam,

Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, MA.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Hak Politik Perempuan, karena

perbincangan mengenai keterlibatan perempuan dalam wilayah politik merupakan

topic hangat di masa lalu, sekarang, dan mungkin akan terus diperdebatkan pada

masa yang akan datang oleh mereka yang sampai saat ini belum puas dengan kondisi

yang saat ini sedang berjalan. Dunia politik sekarang ini menjadi perebutan bagi

seluruh masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali kaum perempuan yang berlomba-

lomba untuk mendapatkan tempat di parlemen.

Penelitian dilakukan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan

dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur, baik berupa Al-Qur’an dan Hadits,

buku-buku, jurnal, serta website yang berhubungan dengan tema penelitian.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak yang

sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, tidak terkecuali perempuan.

Dalam konteks Hak Politik Perempuan, yang mana terdapat kesesuaian antara

pemikiran Dr. Yusuf al-Qardhawi dengan Perspektif Fiqh Siyasah (Politik Islam)

yang memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk berkecimpung di dunia

politik. Dalam fatwanya al-Qardhawi “memperbolehkan kaum perempuan untuk ikut

memilih dalam pemilihan umum, dan bahkan boleh ikut mencalonkan diri sebagai

anggota legislatif”.

Kata kunci :Hak Politik bagi Perempuan

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, MA

Daftar pustaka :Buku : Tahun 1989 s/d Tahun 2014

Website : Tahun 2015 & 2016

i

بسم اهلل الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan

kesehatan, kekuatan, serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Politik Bagi Perempuan Dalam Pemikiran

Dr. Yusuf Al-Qardlawi”, sebagai pelengkap syarat guna mencapai gelar sarjana pada

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para

keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak sedikit

hambatan serta kesulitan yang penulis hadapi. Namun berkat kesungguhan dan

kesabaran, serta do’a dan dorongan dari berbagai pihak, keluarga, para sahabat, bapak

dan ibu dosen, dan khususnya ibu dosen pembimbing, hambatan dan kesulitan

tersebut dapat diatasi dengan baik. Karena itu, penulis sangat berterima kasih kepada

semua pihak yang telah membantu, baik berupa pemikiran, saran, dukungan, serta

do’a. Terutama kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Dra. Hj. Maskufa, M.Ag., dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag, Ketua dan

Sekretaris Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah

memberikan dukungan, do’a, serta bimbingan kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

ii

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, dosen pembimbing skripsi, yang begitu

sabar telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih

banyak penulis ucapkan atas waktu dan tenaga ibu yang telah diluangkan

selama bimbingan.

4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya kepada

Dosen Program Studi Jinayah Siyasah yang telah mengajarkan penulis

selama perkuliahan berlangsung dengan sabar dan ikhlas. Terima kasih

banyak dan maaf sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dari penulis

selama perkuliahan berlangsung.

5. Bapak Prof. Dr. Masykuri Abdillah, dosen Pembimbing Akademik, yang

selama ini telah memberikan semangat, dan pemikirannya terhadap

mahasiswa/mahasiswi, khususnyadi Jurusan Siyasah Syariah Prodi

Jinayah Siyasah.

6. Bapak dan Ibunda tercinta, bapak Wasadi dan Ibu Ellis yang telah

mencurahkan segala usaha dan do’a untuk kesuksesan dan kelancaran

penulis dalam menyelesaikan studi ini. Dan adikku (Nabila, Hilmi, dan

Hilda) yang telah memberi warna dan semangat dalam proses studi ini.

Terima kasih banyak, skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak, Ibu,

dan Adik tercinta.

7. Pimpinan dan seluruh karyawan perpustakaan di lingkungan Fakultas

Syari’ah dan Hukum, dan Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Keluarga besar SS (Siyasah Syari’ah, 2011), yang selalu memberi warna

di dalam kelas saat jam perkuliahan berlangsung. Semoga kebersamaan

kita yang kurang lebih 3 tahun menjadi penyemangat untuk terus melaju

kedepan, menggapai cita-cita. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai

kita semua, Amin

iii

9. Dan untuk sahabat-sahabatku (Dwi, Melly, Maryam, Ameliani, Lidya,

Fuji dan Khoerunnisa), terima kasih atas support dan doa’nya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada semuapihak,

yang turut membantu penulisb aik yang terlibat langsung maupun tidak, baik berupa

semangat atau pun pemikiran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Swt

membalas kebaikan untuk semuanya dan semoga langkah kita semua selalu di ridha’I

dan diberkahi oleh Allah Swt. Akhir kalimat, semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak. Amin.

Jakarta, 04 Januari2016 M

23 Rabi’ulAwal 1437 H

Penulis

iv

DAFTAR ISI

ABSTRAK ………………………………………………………………………… i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………. ii

DAFTAR ISI …………………………………………………..……………….…. v

BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………………... 1

A. Latar Belakang Masalah …..……………………………………………….. 1

B. Rumusan Masalah ………………………………………………………….. 9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………………….. 9

D. Tinjauan Pustaka …………………………………………………………… 10

E. Metode Penelitian ………………………………………………………….. 12

F. Sistematika Pembahasan ………………………………………………….... 14

BAB II. SKETSA KEHIDUPAN DR. YUSUF AL-QARDHAWI…………… 16

A. Riwayat Hidup Dr. Yusuf Al-Qardhawi ………………...........……………. 16

B. Aktifitas …………………………………...…………………....……….…. 22

C. Karya-karya ………………………….…………………………………….. 26

BAB III. ANALISIS HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM FIQH

SIYASAH ……………………………………………………………... 30

A. Pengertian Hak Politik ………………………...……………………..…….. 30

B. Politik Perempuan dan Permasalahannya ………………………………….. 32

v

C. Hak Politik Perempuan ……………………………….………………….. 40

D. Pandangan Ulama Terhadap Hak Politik Perempuan…………..………… 42

E. Beberapa Contoh di Negara ……………………………………………... 44

a. Arab Saudi………………………………………..……………… 44

b. Mesir……………………………………………..………………. 46

c. Qatar ….…………………………………………………………. 47

BAB IV.HAK POLITIK BAGI PEREMPUAN MENURUT DR. YUSUF

AL-QARDHAWI …………………………………………………... 51

A. Hak Memilih dan Dipilih …...……………………………….................... 55

B. Hak Perempuan Menjadi Kepala Negara ……………..…………………. 57

C. Hak Perempuan Menjadi Hakim ………………………………………… 58

BAB V. PENUTUP ………………………………………………………….… 65

A. Kesimpulan………………………………………………………….…… 65

B. Saran ……………………………………………………………….……. 66

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….…… 67

vi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sangat memuliakan perempuan.Al-Qur’an dan Sunnah

memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat

kepada perempuan, baik sebagai anak, istri, ibu, saudara maupun peran

lainnya. Begitu pentingnya hal tersebut, Allah mewahyukan sebuah surat alam

Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad yaitu Surat An-Nisa’ yang sebagian besar

ayat dalam surat ini membicarakan persoalan yang berhubungan dengan

kedudukan, peranan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

Yang dimaksud dengan hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan

dan diakui oleh undang-undang bagi seseorang. Hak itu biasanya didasarkan

atas status kebangsaan, dan pada umumnya, undang-undang senantiasa

mensyaratkan status warga negara bagi pemilik hak. Dengan kata lain, hak

tersebut hanya berlaku bagi warga negara, bukan orang asing. 1Istilah hak

politik sudah praktis merangkum pengertian hak dan sekaligus kewajiban.Hak

politik, sejauh sebagai hak individu, sesungguhya merupakan kewajiban bagi

kolektifitas individu-individu.

Sementara itu hak politik, jika oleh seorang warga tidak digunakan,

maka dalam hampir semua aturan perundang-undangan orang itu

1 Muhammad Anas Qasim Ja’far, Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan:

sebuah perspektif Islam, (Jakarta: Azan, 2001), hlm. 29

2

akanmendapat sanksi.Lebih dari itu, hak politik hanya dipegang oleh

seseorang yang memenuhi syarat-syarat tertentu selain syarat

kewarganegaraan. Hak politik ini memuat keterlibatan individu dalam

membentuk kehendak umum, baik berupa hak untuk memilih wakil-wakilnya

di majelis dan lembaga-lembaga perwakilan lainnya, maupun hak untuk

mencalonkan diri.

Hak-hak ini mencakup:2

a) Hak mengemukakan pendapat/suara dalam pemilihan umum dan

pemungutan suara dengan berbagai aneka macamnya.

b) Hak pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan maupun lembaga-

lembaga lokal.

c) Hak pencalonan menjadi kepala negara, dan seterusnya meliputi partisipasi

dan pengutaraan pendapat dalam masalah-masalah yang memiliki ciri politik.

Politik menurut Imam Al Ghozali, merupakan satu dari dua penopang

tujuan manusia dalam kehidupan, sebagaimana yang dikutip Dr. Hasan

Muhammad at Thahir Muhammad: “Semua tujuan manusia, hakikatnya,

terdapat dalam dua penyangga; agama dan negara. Tercapainya tujuan agama

tergantung pada negara, karena keduanya menyempurnakan satu sama lain.

Ajaran agama tidak mungkin terwujud tanpa sistem duniawi.

Kehidupan seorang muslim tidak bisa dipisahkan dari persoalan

berpolitik karena politik merupakan sarana efektif untuk merealisasikan

kesempurnaan Islam. Setiap muslim yang mengaku beribadah kepada Allah

2Muhammad Anis Qasim Ja’far, Ibid, hlm. 30

3

SWT mempunyai hak untuk berpolitik, bahkan seorang muslim berkewajiban

untuk mengaplikasikan politik secara islami guna merealisasikan islam secara

kaffah. Berdasarkan atas mafhum istikhlaf inilah dasar diwajibkannya politik

bagi umat Islam.

Pada dasarnya Islam menempatkan perempuan di tempat yang sesuai

pada tiga bidang,3 yaitu Pertama, Bidang Kemanusiaan, Islam mengakui

bahwa hak perempuan dengan laki-laki adalah sama. Kedua, Bidang Sosial,

dalam hal ini kesempatan terbuka lebar bagi perempuan untuk mendapatkan

pendidikan dan kesempatan untuk menempati jabatan-jabatan penting dan

terhormat dalam masyarakat.Ketiga, Bidang Hukum, Islam memberikan pada

perempuan hak memiliki harta dengan sempurna dalam mempergunakannya

tatkala sudah mencapai usia dewasa dan tidak ada seorang pun yang berkuasa

atasnya baik ayah, suami, atau kepala keluarga.

Salah satu alasan penulis memilih pemikiran Dr Yusuf Al-Qardhawi,

karena beliau seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia

dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Didalam sebuah buku

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa agama Islam adalah sebuah sistem

hidup pertama yang membebaskan kaum perempuan dari perbudakan masa

lalu; sebuah agama pertama yang bersikap obyektif terhadap kaum perempuan

dan memuliakan mereka, baik dalam kapasitas mereka sebagai seorang

manusia, seorang perempuan, seorang putri (anak perempuan), juga sebagai

3Cahayatheprinces.blogspot.com/2012/01/emansipasi-wanita.html, diakses pada hari

Kamis, 29 januari 2015, jam 14:19 wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/Muslim

http://id.wikipedia.org/wiki/Mesir

http://id.wikipedia.org/wiki/Mujtahid

4

seorang istri dan anggota masyarakat.4 Dan Dr. Yusuf al-Qardhawi juga telah

mengeluarkan sebuah fatwa, yang mana dalam fatwanya tersebut Yusuf al-

Qardhawi memperbolehkan seorang perempuan untuk memilih di dalam

pemilihan umum atau mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif, dan lain

sebagainya.

Bagi kita, ini merupakan bukti nyata bahwa Islam sudah menyeratakan

kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam tugas-tugas agama yang

bersifat ritual. Allah s.w.t. berfirman;

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan

perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan

yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan

yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang

banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka

ampunan dan pahala yang besar.” (Q.S. Al-Ahzab: 35)

4Yusuf Al-Qaradhawi, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, (Jakarta: Pustaka

Al-Kautsar, 2008), hlm. 220

5

Allah juga menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam

urusan sosial-politik.5Allah s.w.t. berfirman;

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu

akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 71)

Ayat ini menjelaskan secara spesifik dengan penyebutan laki-laki

Mukmin dan perempuan Mukminatuntuk melakukan salah satu bentuk

aktifitas politik, yaitu amar ma’ruf nahi munkar. Ayat ini lebih mempertegas

lagi bahwa sebagai bagian dari masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki

kewajiban untuk berpolitik. Tidak bisa dipungkiri dan bahkan harus dipahami

oleh seluruh kaum Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya

memiliki tanggungjawab yang sama untuk ikut menentukan arah,warna, dan

pola generasi kini dan masa depan.

Di dalam bukunya Yusuf al-Qaradhawi “Meluruskan dikotomi Agama

dan Politik” Imam Abu Hanifah membolehkan seorang perempuan untuk

menjadi hakim dalam semua persoalan selain hukum pidana.Sementara Imam

5 Yusuf Al-Qardhawi, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, (Jakarta: Pustaka


6

Ath-Thabari membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam semua

bidang perkara, sebagaimana mereka membolehkan kaum perempuan untuk

menduduki semua jabatan pemerintahan selain puncak kepemimpinan negara.

Dalam sejarah Islam juga terlihat bahwa kaum perempuan juga bisa

menyampaikan aspirasinya kepada pihak yang berwenang, dengan sebuah

pendapat yang tidak bisa mereka tinggalkan, sebagaimana dilakukan oleh

Ummu Salamah (istri Rasulullah Saw) dalam peristiwa Hudaibiyah (saat

memberikan sarannya kepada Rasulullah Saw untuk menyelesaikan masalah

yang muncul pada saat itu berupa keberatan sebagian sahabat terhadap

perintah Rasulullah s.a.w.). 6

Sebagai contoh, pada masa Nabi dan para sahabat, kaum perempuan

sudah diberi kesempatan untuk bekerja sebagai akuntan pengawas di pasar,

seperti yang dilakukan oleh Asy-Syifa binti Abdillah Al-Adawiyah pada

jaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khathab yang ditugaskan untuk

6Hal ini merujuk kepada sebuah kisah yang menceritakan tentang saran Ummu

Salamah kepada Rasulullah s.a.w. pada waktu terjadi Perdamaian Hudaibiyah. Al-Bukhari

meriwayatkan kisah ini dari Al-Miswar bin Makhramah. Rasulullah s.a.w. berkata kepada

para sahabatnya, “Berdirilah kalian semua, kemudian sembelihlah hewan untuk membayar

dam setelah itu cukurlah rambut kalian!”Al-Miswar berkata, “Demi Allah, tidak ada seorang

pun yang bangkit dan melaksanakan perintah Rasulullah s.a.w. sampai beliau mengatakan

yang ketiga kalinya.”Setelah tidak ada sahabat yang berdiri, beliau masuk mendatangi Ummu

Salamah dan menceritakan peristiwa yang baru saja beliau alami.Ummu Salamah pun

bertanya kepada Rasulullah, “Apakah engkau ingin mereka melaksanakan perintah engkau,

wahai Rasulullah?Keluarlah, jangan keluarkan sepatah kata pun sebelum engkau

menyembelih hewan untuk membayar dam dan memanggil tukang cukur untuk memotong

rambutmu.”Rasulullah pun keluar dan tidak berkata kepada para sahabat sepatah kata pun

sampai melaksanakan semuanya, menyembelih hewan dam dan memanggil tukang cukur

untuk memotong rambut beliau.Ketika para sahabat melihatnya, mereka pun berdiri,

menyembelih hewan dan saling mencukur rambut sesama mereka sampai ada beberapa

sahabat yang hampir berhasil membunuh kesedihannya (karena tidak berhasil naik haji pada

tahun itu).Mengutip dari Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, ibid, hlm. 222dari sebuah Hadits yang

diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Asy-Syuruth, no. 2732 dan Abu Dawud dalam Bab

Al-Jihad, no. 2765.

7

menjaga para pedagang dan pembeli, baik laki-laki maupun perempuan, agar

mereka berkomitmen pada ajaran syariat dalam perdagangan.7

Telah kita pahami bersama bahwa perempuan disamping sebagai

hamba Allah, ibu dari anak-anaknya, istri dari seorang suami, serta anak dari

ayah-bundanya adalah bagian dari masyarakat sebagaimana halnya laki-laki.

Keberadaan keduanya tidak dapat dipisahkan, karena sudah menjadi satu

kesatuan yang utuh, keduanya bertanggung jawab mengantarkan kaum muslim

untuk menjadi umat terbaik di dunia.

Selama ini terdapat kesalahpahaman terhadap aktivitas politik

perempuan.Sebagian memandang bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia

politik dianggap tidak layak dan melanggar fitrah, seakan-akan politik bukan

milik dan bagian dari perempuan.8Pasalnya, menurut mereka, politik identik

dengan kekerasan, kekuasaan, kelicikan, atau tipudaya yang hanya pantas

menjadi milik laki-laki atau bahkan dianggap tidak ada hubungannya dengan

Islam. Sebaliknya, di sisi lain sebagian berpendapat bahwa perempuan harus

berkiprah dan berperan aktif di segala bidang, sama dengan laki-laki tanpa

pengecualian, termasuk dalam bidang politik.

Mansour Fakih mengungkapkan, dengan analisis gender, banyak

ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan.9Pertama, terjadi marginalisasi

(pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan.Kedua, subordinasi pada

7Yusuf Al-Qaradhawi, Ibid, hlm. 222

8 Najmah Sa’idah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan, (Bogor: CV

IDeA Pustaka Utama, 2003), hlm. 133

9Jurnal: Studi Gender dan Islam, (Ahmad Suhendra, Rekonstruksi Peran dan Hak

Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam), hlm 46

8

salah satu jenis kelamin (seks), umumnya terjadi pada perempuan.Banyak

kebijakan dalam keluarga maupun masyarakat tertentu yang dibuat tanpa

menganggap penting perempuan.

Lagi-lagi, persepsi yang diskriminatif dan tidak adil yang ditujukan

kepada perempuan.Misalnya, perempuan hanya mengurusi dapur, sumur, dan

kasur, sehingga tidak perlu sekolah tinggi-tinggi.Ketiga, pelabelan negatif

(stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari stereotype itu

terjadi diskriminasi serta berbagai tumbuh ketidakadilan lainnya.Banyak

sekali stereotype dalam masyarakat yang ditunjukkan kepada perempuan,

yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan

perempuan.Keempat, kekerasan (violence) terhadap jenis kelamin tertentu,

umumnya perempuan, yang disebabkan perbedaan gender.Bentuk kekerasan

banyak sekali modelnya, dan setiap waktu pasti berkembang, mulai dari yang

kasar sampai kekerasan yang lebih halus.

Negara Arab Saudi yang seluruh masyarakatnya adalah muslim dan

muslimat, memberikan kaum perempuan kebebasan berpolitik. Pada awalnya

perempuan tidak diberikan haknya untuk berpartisipasi di dalam wilayah

politik, namun seiring berjalannya waktu dan kemampuan perempuan dalam

wilayah politik, akhirnya Raja Arab Saudi menyatakan bahwa perempuan

boleh menggunakan haknya yaitu memilih atau dipilih. Begitu pun di Qatar

yang juga memperbolehkan perempuan untuk berpartisipasi dalam

perpolitikan. Tetapi tidak demikian di Mesir, perempuan Mesir tidak

diperbolehkan untuk ikut serta didalam wilayah politik.

9

Berdasarkan penjelasan di atas, secara garis besar penulis memahami

bahwa dunia politik sekarang ini menjadi pasar politik hebat didalam sebuah

negara. Terbukti bahwa persaingan politik disebuah negara tidak hanya

kaumlaki-laki yang terlibat di dalamnya, tetapi kaum perempuan pun ikut

andil dalam dunia politik, seolah-olah perempuan tidak mau kalah dengan

laki-laki. Bagi mereka (perempuan) bukan hanya laki-laki saja yang

mempunyai hak dalam berpolitik, perempuan juga mempunyai hak yang sama.

Oleh karena itu disini penulis akan mencoba menjabarkan atau

menginformasikan terkait dengan permasalahan yang ada. Dengan demikian

penulis memberikan judul skripsi mengenai “Hak Politik bagi Perempuan

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah

yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Hak-hak politik apa saja yang diperbolehkan bagi perempuan dalam

politik Islam?

2. Bagaimana pandangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengenai hak politik bagi

perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah

1. Menjelaskan pandangan Yusuf Al-Qardhawi mengenai hak politik bagi

perempuan.

10

2. Menjelaskan hak politik apa saja yang diperbolehkan untuk perempuan

Manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kalangan akademik, untuk memberikan khazanah keilmuan serta

menambah perbendaharaan keilmuan dalam bidang hukum, khususnya

kajian tentang hak politik perempuan yang sering kali dipertanyakan para

akademisi, khususnya bagi perempuan. Dan dapat sebagai rujukan, acuan,

bagi akademisi di bidang hukum.

2. Kalangan politik, diharapkan dapat memberi kontribusi positif kepada

semua pihak untuk saling menghormati hak masing-masing individu,

khususnya perempuan. Terkadang perempuan dianggap tak mempunyai

hak untuk terjun langsung dalam dunia perpolitikan, karena sifatnya yang

sangat sensitif, dan lain-lain.

3. Kalangan praktisi, semoga mampu menjadi alternatif referensi, pedoman

bagi para peneliti lain. Memberikan jawaban terhadap masalah yang

diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan meberi

masukan kepada semua pihak terkait masalah yang diteliti.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian terdahulu, penulis telah mendata dan membaca beberapa

skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, agar tidak

terjadinya plagiasi/penjiplakan terhadap karya tulis milik orang lain,

diantaranya:

Skripsi karya Nor Najihah binti Ismail yang berjudul “Hak Politik

Perempuan menurut Pemikiran Musthafa Al-Siba’i”.Adapun dalam skripsi ini

11

mengemukakan bahwa Islam telah memberikan hak politik kepada

perempuan, yaitu hak memilih dipilih.Tapi terdapat posisi yang tidak

diperbolehkan untuk diduduki oleh perempuan yaitu perempuan menjadi

kepala pemerintah dilarang tegas oleh Islam.Adapun faktor-faktor yang

mempengaruhi pemikiran Musthafa Al-Siba’I tentang partisipasi politik

perempuan, yaitu faktor sosial.Sehingga penulis mengkaji pemikiran Musthafa

Al-Siba’I terhadap hak politik perempuan.

Skripsi karya Ahmad Mahfudin yang berjudul “Peranan Politisi

Perempuan terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia periode 2000-2010”.

Adapun dalam skripsi ini penulis berpendapat Islam tidak membedakan antara

laki-laki dan perempuan dalam bidang social dan politik, mereka mendapatkan

kedudukan yang sama dan seimbang. Dengan begitu mereka dibebaskan untuk

mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain

dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan

ayah mereka sendiri.Sehingga penulis mengkaji peranan politisi perempuan

terhadap terhadap legislasi hukum Islam di Indonesia periode 2000-2010. Dan

terbukti bahwa sedikit ada peningkatan kedudukan peran wanita berpolitik di

Indonesia dari tahun 2000-2010, yang menduduki di DPR RI yakni ± 7,6 %.

Dalam kajian terdahulu ditemukan adanya kesamaan dalam materi

penelitian pada judul yang penulis angkat, namun dalam kajian yang penulis

teliti berbeda subjek/tokoh.Dalam penelitian ini penulis memfokuskan

pembahasannya pada pandangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi terhadap hak politik

bagi perempuan

12

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Library Research, dengan metode deskriptif

kualitatif, artinya jawaban dan analisis terhadap pokok permasalahan

penelitian digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna

memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang

diteliti.10

Sehingga dengan jenis penelitian ini, studi kasus yang penyusun

ambil dalam upaya lebih memfokuskan kajian penelitian tidak mengurangi

nilai atau kualitas dalam upaya pengembangan dari suatu jawaban sekaligus

pengembangan teori pada saat mengambil kesimpulan di akhir penelitian.

2. Sumber Data

Dalam mengkaji dan menganalisa skripsi ini dengan menggunakan

berbagai sumber pustaka diantaranya, sebagai sumber data primer adalah Hak

politik perempuan dalam pandangan Yusuf Al-Qardhawi, politik Islam

maupun konvensional, politik dan perempuan, dan data-data sekundernya

adalah Fiqh perempuan kontemporer, kebebasan perempuan, partisipasi politik

perempuan dan tata pemerintahan yang baik, perempuan dan politik dalam

Islam, dan beberapa jenis buku mendukung serta terkait dengan tema yang

dibahas dalam kajian ini. Dan beberapa Jurnal, salah satunya Jurnal dari UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, Artikel-artikel, serta buku Pedoman Penulisan

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, sebagai rujukan dalam penulisan skripsi

10

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), cet. II,

hlm. 86

13

ini dan buku metode penelitian lain, juga data-data lain yang sekiranya

membantu dan berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan teknik

pengumpulan data atau library research (studi pustaka).Data yang digunakan

dalam penelitian adalah terdiri atas bahan-bahan pustaka yang bisa di dapat di

perpustakaan-perpustakaan seperti buku, artikel, jurnal, dan lain-lain yang

berisikan tulisan atau pendapat para pakar dan hal-hal yang memiliki

kesesuaian dengan permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Dalam analisis

semacam ini, wacana tidak hanya dipahami sebagai studi bahasa.

Metode analisis wacana ini dipilih dalam upaya menganalisis dan

mengolah data yang ada, terutama tulisan-tulisan yang terkait dengan

pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardlawi. Dengan analisis semacam ini

diharapkan penyusun dapat memilah dan memilih data dari berbagai

bahan pustaka yang ada dan searah dengan permasalahan yang

dimaksud dan dapat menghasilkan analisis yang lebih obyektif dan

sistematis dalam mengkaji pemikiran Dr. Yusuf Al-Qardlawi tentang

hak politik bagi perempuan.

14

2. Langkah berikutnya adalah interpretasi atau langkah penyimpulan data

yang telah diuji kebenarannya atau data yang telah dianalisis kemudian

disimpulkan sesuai dengan pokok permasalahan dan tema kajiannya.

5. Teknik Penulisan

Dari segi penulisan, penulis berpedoman pada buku pedoman

penulisan skripsi yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan

buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan

Hukum 2011/2012.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan dibangun secara sistematis, yang terdiri dari

lima bab termasuk di dalamnya pendahuluan. Adapun sistematika

penulisannya sebagai berikut:

BAB I membahas pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan maslah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang sketsa kehidupan Dr. Yusuf al-

Qardhawi.Yang meliputi riwayat hidup, aktifitas beliau sebagai guru,

pendakwah, dan lain-lain, dan karya-karyanya yang sangat banyak baik dalam

bidang agama maupun umum.

BAB III Membahas mengenai analisis hak politik perempuan dalam

Fiqh Siyasah. Yang meliputi pengertian hak politik, politik perempuan dan

permasalahannya, hak politik perempuan, pandangan ulama terhadap hak

15

politik perempuan, dan beberapa contoh di negara muslim (Arab Saudi, Mesir,

dan Qatar).

BAB IV Membahas tentang hak politik perempuan menurut Dr. Yusuf

Al-Qardhawi.Yang meliputi perempuan menjadi kepala negara, perempuan

menjadi hakim, dan perempuan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB V Penutup yang meliputi, kesimpulan sebagai jawaban atas

rumusan masalah penelitian sekaligus rekomendasi atau saran penyusun yang

didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

16

BAB II

SKETSA KEHIDUPAN DR. YUSUF AL-QARDHAWI

A. Riwayat Hidup Dr. Yusuf Al-Qardawi

Dr. Yusuf al-Qardhawi nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah

al-Qardhawi dilahirkan pada 9 September 1926 M di sebuah desa bernama

Shafth At-Turab,1 daerah pertanian yang subur di wilayah propinsi Barat

Mesir dan hidup di tengah-tengah keluarga agamis yang hidup sederhana dan

lingkungan yang agamis dan berperadaban. Mata pencaharian penduduk pada

umumnya adalah bercocok tanam.Orangtuanya bekerja sebagai petani di desa

Shifth Turab Markaz Al-Mahallah Al-Kubra, provinsi Al-Gharbiyyah, salah

satu provinsi yang berada di tepi laut Republik Arab Mesir.

Keluarga al-Qardhawi yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan

banyak memiliki besan dari keluarga yang terpandang, tidak sedikit pun

memiliki lahan tanah.Oleh sebab itu, al-Qardhawi yang sehari-hari melakukan

pekerjaan bertani, terpaksa harus menyewa tanah.Tanah yang telah disewanya

ditanami berbagai umbi-umbian, sayur-sayuran, dan lain-lain.al-Qardhawi dan

keluarganya memetik hasilnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk

membiayai sewa tanah.Hal inilah yang menuntut seluruh anggota keluarga al-

1Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1448

17

Qardhawi untuk bekerja keras dan membanting tulang sampai batas maksimal,

tidak mengenal istirahat dan tidak mengenal waktu hura-hura.2

Al-Qardhawi, orangtuanya meninggal dunia ketika ia masih berusia

dua tahun. Ayah al-Qardhawi, menurut pamannya yang bernama Ahmad

adalah seorang petani dan pedagang.3Saat al-Qardhawi berusia 2 tahun,

ayahnya terserang penyakit Bilharsia yaitu penyakit yang menyerang saluran

air kecil.Keterbatasan dokter dan orang-orang yang dapat mengobati menjadi

penghalang kesembuhan ayah al-Qardhawi, dan akhirnya ayahnya pun

meninggal dunia.

Sepeninggal ayahnya, al-Qardhawi pun diasuh oleh pamannya, ia

mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup besar layaknya anak

sendiri (kandung) dari pamannya. Paman al-Qardhawi juga merupakan orang

yang taat beragama, sehingga al-Qardhawi lebih terdidik dan dibekali dengan

berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari’at Islam.4Ibu al-Qardhawi berasal

dari keluarga al-Hajar, keluarga yang bermata pencaharian sebagai pedagang

dan sangat terkenal dengan kecerdasannya. Ibu dan bibi al-Qardhawi, Fatimah

al-Hajar (saudara sepupu ibunya) adalah orang yang sangat pandai dalam

berhitung, meskipun tidak menggunakan alat bantu hitung atau pun catatan

dalam waktu singkat.

2Salman Al-Farisi, “Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang hak kritik rakyat dalam

pemerintahan Negara Islam” (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sayrif

Hidayatullah Jakarta), hlm. 14


pemerintahan Negara Islam”, hlm. 16


pemerintahan Negara Islam”, hlm. 17

18

Di bawah asuhan ibu dan pamannya, pada usia dini al-Qardhawi telah

mulai belajar ke Kuttab, sebuah tempat khusus untuk belajar dan menghafal

al-Qur’an. Untuk pertama kali, beliau belajar pada Kuttab Syaikh Yamani. Di

Kuttab ini beliau hanya bertahan satu hari, karena tidak setuju dengan metode

pengajian Syaikh Yamani yang sering memberikan hukuman kepada

muridnya tanpa sebab yang jelas, termasuk kepada dirinya.Terlebih apabila

hukuman yang diberikan itu di rasakan sebagai kezaliman.Sejak saat itu, al-

Qardhawi memutuskan untuk tidak datang lagi ke Syaikh mana pun untuk

belajar al-Qur’an.

Namun sang ibu tak putus asa untuk membujuk anaknya, al-Qardhawi

agar kembali belajar dan menghafal al-Qur’an. Sampai akhirnya, sang ibu

meminta agar beliau bersedia untuk belajar di Kuttab Syaikh Hamid. Ibunya

berjanji akan menitipkannya kepada Syaikh Hamid dengan baik. Akhirnya

beliau bersedia dan diantar oleh ibunya ke Kuttab Syaikh hamid. Di bawah

asuhan Syaikh Hamid, al-Qardhawi berhasil menghafal seluruh al-Qur’an

pada usia 9 tahun, semenjak itulah masyarakat menjuluki al-Qardhawi kecil

dengan julukan Syaikh.

Kakek al-Qardhawi (dari pihak ibu) meninggal dunia saat al-Qardhawi

berusia tujuh tahun, beliau menyaksikan pengurusan jenazah kakeknya.Saat

itu al-Qardhawi mendengar pembicaraan masyarakat tentang kakeknya yang

disanjung bahkan dipuji, karena kakeknya adalah seorang ulama yang

sederhana, namun keilmuannya sangat tinggi.5

5 Salman Al-Farisi, hlm. 18

19

Ketika berusia tujuh tahun al-Qardhawi disekolahkan oleh pamannya

di Madrasah Ilzamiyyah. Beliau tercatat sebagai murid yang berprestasi tinggi,

sehingga sebelum usianya genap sepuluh tahun, ia berhasil menghafal al-

Qur’an al-karim. Setelah selesai dari Madrasah Ilzamiyah, beliau melanjutkan

sekolahnya ke Madrasah Ibtidaiyah “Thantha” dan menyelesaikannya hanya

dalam kurun waktu 4 tahun.Kemudian dilanjutkan ke Tsanawiyah dan dapat

diselesaikan sebelum waktunya.

Namun di saat al-Qardhawi menempuh pendidikan sekolah menengah

pertamanya, terjadi musibah pada tahun 1948 yang mana pemerintah mesir

saat itu mengeluarkan keputusan pembubaran Jama’ah Ikhwanul Muslimin,

kekayaan Ikhwan dirampas, pengikut-pengikutnya disiksa dan sebagian

besarnya dipenjara, tak terkecuali al-Qardhawi, yang pada saat itu masih

tercatat sebagai siswa. Al-qardhawi ditahan disebuah penjara militer kelas 1 di

Thantha. Kemudian al-Qardhawi dipindahkan ke penjara Haikastib, lalu ke

penjara At-Thur di Sinai.Ia satu penjara bersama al-Gazali al-Kulli pengarang

kitab Tadzkiratud Dua’t dan beberapa buku orisinil lainnya, maka dari

merekalah al-Qardhawi banyak belajar atau berguru tentang sesuatu.

Setelah menyelesaikan pendidikan Tsanawiyah di Ma’had Al-Azhar

Thantha, Yusuf al-Qardhawi pergi ke Kairo untuk melanjutkan studinya di

perguruan tinggi, Universitas al-Azhar di Fakultas Ushuluddin. Pada tahun

1952 beliau memperoleh ijazah S-1, kemudian melanjutkan S-2 Jurusan

Bahasa Arab dengan konsentrasi pada pendidikan dan pengajaran, dan

berhasil memperoleh ijazah S-2. Yusuf al-Qardhawi lebih mengutamakan

20

kecintaannya kepada Bahasa Arab, sebab Bahasa Arab merupakan bahasa

Islam dan pintu gerbang untuk memahami al-Qur’an dan Hadits.

Kemudian beliau masuk ke Lembaga Kajian dan Pengembangan

Bahasa Arab Internasional, dan berhasil memperoleh gelar Diploma pada

Jurusan Bahasa dan Adab. Pada tahun yang sama juga,

beliau masuk pendidikan tinggi (S-3) “qismud dirasah” bidang al-Qur’an dan

al-Sunnah di Fakultas Ushuluddin dan berhasil menyelesaikannya

pada tahun 1960M. Dari sana beliau menyiapkan disertasinya tentang zakat

untuk memperoleh gelar Doktor. Disertasi tersebut seharusnya diselesaikan

dua tahun. Namun, karena situasi yang dialami gerakan Ikhwanul Muslimin di

Mesir pada saat itu, beliau tidak berhasil menyelesaikan target tersebut dan

baru berhasil menyelesaikannya pada tahun 1973 M. Di semua jenjang

pendidikan tersebut ia memperoleh prestasi teratas dengan cumlaude. Dengan

prestasi akademis yang membanggakan itu, telah mengantarkan Yusuf al-

Qardhawi menjadi seorang intelektual yang handal.

Ketika masih duduk di bangku kuliah, al-Qardhawi sibuk mengurus

kegiatan mahasiswa Ikhwanul Muslimin di Al-Azhar yang tersebar di tiga

fakultas.Kegiatannya terbagi antara bagian kemahasiswaan, bagian dakwah,

dan bagian penanganan tawanan.

Pada bulan Desember 1958, Syaikh Al-Qardhawi menikah dengan

seorang muslimah yang dijodohkan oleh Ummu Muhammad, pahlawan tanpa

tanda jasa yang wafat dalam pertempuran Ma’rakah Asy-Syaikh Al-

21

Kubra.6Dari pernikahannya itu al-Qardhawi di karuniai tujuh anak.Empat

putri; Ilham, Siham, Ula, Asma’, dan tiga putra; Muhammad, Abdurrahman,

dan Usmah. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan

anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat

serta kecenderungan masing-masing.

Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus

ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.Salah seorang

putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris.Putri

keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris,

sedangkan yang ketiga masih menempuh S3.Adapun yang keempat telah

menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik

elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum

Mesir.Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas

teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa

membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern.Dari

tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan

menempuh pendidikan agama.Sedangkan yang lainnya, mengambil

pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri.Sebabnya ialah,

karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu

secara dikotomis.Semua ilmu bisa Islami dan tidak islami, tergantung kepada

6 Amru Abdul Karim Sa’dawi, Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi, (Jakarta: Pustaka

Al-Kautsar, 2009), cet. pertama, hlm. 8

22

orang yang memandang dan mempergunakannya.Pemisahan ilmu secara

dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

B. Aktivitas

Pada tanggal 2 Januari 1954, al-Qardhawi ditahan selama dua bulan

setengah. Lalu pada bulan November di tahun yang sama beliau kembali

ditahan selama dua puluh bulan,7 Yusuf al-Qardhawi terlibat dalam

pergerakan Ikhwanul Muslimin hingga ia harus masuk penjara. Setelah Syaikh

Al-Qardhawi keluar dari tahanan pada tahun 1956 M, beliau dipanggil oleh

Kementrian Wakaf.Ketika itu yang menjabat menteri adalah Syaikh Ahmad

Hasan Al-Baquri, setelah berakhirnya perang Zues, agar dia menyampaikan

khutbah jum’at di Zamalik Kairo.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Qardhawi bekerja di

berbagai instansi-instansi pemerintah setempat dan menjabat sebagai Direktur

di lembaga-lembaga pendidikan agama miliknya. Ia juga seorang orator ulung,

penulis yang handal, dan seorang yang mendalam ilmunya. Bahkan tulisan-

tulisannya telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.Ia pakar sebagai

ilmuan keislaman dan sastrawan.

Pada tahun 1956 M, Syaikh Al-Qardlawi diminta bekerja di Badan

Pengawas Keagamaan di Kementrian Wakaf Mesir untuk mengawasi khutbah

dan pengajian yang disampaikan di masjid-masjid. Kemudian setelah itu, dia

menjadi pengawas di ma’had para imam masjid. Kemudian pada tahun 1959,

beliau dipindahkan ke kantor administrasi umum untuk kebudayaan Islam di

7Amru Abdul Karim Sa’dawi, Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi, (Jakarta: Pustaka

Al-Kautsar, 2009), cet. pertama, hlm. 6

23

Al-Azhar dengan tugas mengawasi percetakan. Setelah itu, beliau bekerja di

kantor tekhnis administrasi dakwah dan bimbingan, ikut berperan memberikan

masukan ke kantornya, dan menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan

kepada Islam melalui koran dan majalah.

Yusuf al-Qardhawi mendapatkan beberapa penghargaan di tahun 1990-

an, diantaranya tahun 1991 mendapat penghargaan dari IDB (Islamic

Developmen Bank) atas jasa-jasanya di bidang perbankan, tahun 1992 bersama

temannya Sayyid Sabiq mendapatkan penghargaan dari King Faisal Award

karena jasa-jasanya dalam bidang ke Islaman, tahun 1996 mendapat

penghargaan dari Internasional Islamic University Malaysia atas jasa-jasanya

dalam ilmu pengetahuan, dan pada tahun 1997 mendapat penghargaan dari

Sultan Hasan al-Bolkiah Brunei Darussalam atas jasa-jasanya dalam bidang

fiqh. 8

Kegiatan dakwah Syaikh Al-Qardhawi di media cetak sangat banyak.

Makalah dan artikelnya dimuat di beberapa majalah Islam, diantaranya,

majalah Al-Azhar, majalah Nurul Islam, majalah Ad-Dakwah, harian Asy-

Sya’ab, harian Al-Ahram, harian Afaq Al-Arabiyah, koran Al-I’thisham, dan

berbagai media lainnya di Mesir. Lalu di Kuwait artikelnya dimuat di majalah

Hadharatul Islam, majalahAl-Wa’yul Islami, majalah Al-Mujtama’, dan

majalah Al-Arabi. Sedangkan di Berut, artikelnya dimuat di majalah Asy-

Syihab, dan majalah Al-Aman. Dan, di India, artikelnya dimuat di majalah Al-

Ba’tsu Al-Islami. Di Riyadh, Arab Saudi, artikelnya dimuat di majalah Ad-

8Yusuf al-Qaradhawi, Perjalanan Hidupku, hlm. 131

24

Dakwah. Di Qatar, artikelnya dimuat di majalah Ad-Dauhah, dan majalah Al-

Ummah. Di Abu Dhabby, artikelnya dimuat di majalah Manarul Islam, dan

majalah Al-Muslim Al-Mu’ashir di Lebanon, masih banyak lagi yang lainnya.

Selain yang bersifat bulanan,artikel dan makalah Syaikh Al-Qardhawi

juga dimuat harian dan mingguan di berbagai koran dan tabloid. Artikel dan

makalah ini adakalanya berupa tulisan beliau langsung, ceramahnya, fatwa-

fatwanya dan tanya jawab seputar Islam, akidah, syariah, peradaban, dan

masalah lain yang berhubungan dengan umat Islam.

Adapun aktivitas keilmuannya, menurut catatan Isham Talimah,

sebagaimana di kutip dalam buku “Otoritas Sunnah Non Tasyri’iyyah menurut

Yusuf al-Qardhawi” karya Dr. Tarmizi M. Jakfar, MA, bahwa ada beberapa

lembaga yang mana al-Qardhawi menjadi anggotanya, 9 diantaranya;

1. Anggota pada Majelis Tinggi Pendidikan di Qatar dalam masa

beberapa tahun.

2. Anggota Majelis Pusat Riset Kontribusi Kaum Muslimin dalam

peradaban yang berpusat di Qatar.

3. Anggota Lembaga Fiqh Islam, yang berafiliasi pada Liga Muslim

Dunia yang berpusat di Makkah.

4. Tenaga Ahli Lembaga Riset Fiqh yang berada dibawah naungan

Organisasi Konferensi Islam (OKI).

5. Anggota Lembaga Riset Maliki untuk peradaban Islam “Yayasan Ahli

Bait” di Yordania.

9 Tarmizi M. Jakfar, MA, Otoritas Sunnah Non Tasyri’iyyah Menurut Yusuf al-

Qaradhawi, (Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2012), cet. 1, hlm. 83-84

25

6. Anggota Dewan Penyantun Internasional Islamic University Islamabad

Pakistan.

7. Anggota Dewan Penyantun pada Pusat Studi Keislaman di Universitas

Oxford.

8. Anggota Persatuan Sastra Islam.

9. Anggota pendiri Organisasi Ekonomi Islam di Kairo.

10. Anggota bantuan Islam Internasional yang berpusat di Kuwait.

11. Anggota Dewan Pengawas Internasional untuk masalah Zakat di

Kuwait.

12. Anggota Dewan Penyantun Organisasi Dakwah Islam di Afrika yang

berpusat di Khurthoum, Sudan.

13. Anggota Majelis Dana Islam untuk Zakat dan Sedekah di Qatar.

14. Anggota Dewan Penyantun Wakaf Islam untuk Majalah al-Muslim al-

Mu’ashir.

15. Ketua Majelis Keilmuan pada sekolah Tinggi Eropa untuk studi Islam

di Prancis.

16. Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan al-Rajhi untuk investasi

yang berpusat di Arab Saudi.

17. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar.

18. Ketua Dewan Pengawas Bank Islam di Qatar Internasional.

19. Ketua Dewan Pengawas Bank Takwa di Swiss.

20. Anggota Yayasan Media Islam Internasional di Islamabad, Pakistan.

26

21. Ketua Majelis Organisasi Budaya al-Balagh untuk pengabdian

terhadap Islam melalui internet.

22. Ketua Majelis Fatwa dan Riset untuk Eropa.

C. Karya-karya

Dr. Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama, ilmuan, dan

cendikiawan yang mumpuni, berwawasan luas dan memiliki produktivitas

yang tinggi dalam menulis melalui artikel-dalam majalah, bulletin maupun

dalam bentuk buku.

Dr. Yusuf al-Qardhawi memiliki karya tulis yang jumlahnya lebih dari

tujuh puluh buah. Jumlah tersebut sangat besar jika dilihat dari waktu luang

yang dimilikinya untuk menulis.Dalam sepanjang hidupnya al-Qardhawi,

tidak pernah kenal lelah dan tidak pula merasa jenuh untuk menuangkan buah

pikirannya. Disamping sibuk menulis, beliau juga cukup di sibukkan dengan

mengajar di berbagai Perguruan Tinggi, beliau menyampaikan buah

pemikirannya dalam seminar, diskusi, wawancara, dialog, dan berbagai

ceramah umum. Perlu digarisbawahi bahwa sejak awal pemikiran-pemikiran

al-Qardhawi terkenal dengan sikapnya yang moderat (sikap pertengahan).

Meskipun aktivitasnya sangat padat, tapi beliau selalu memanfaatkan

waktunya untuk menulis artikel, makalah, dan buku dalam jumlah yang cukup

banyak. Dalam hal ini penulis akan memaparkan sebagian dari karya-karya

Dr. Yusuf al-Qardhawi, yang terbagi dalam berbagai bidang.

a) Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

1. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam;

27

2. Fatawa Mu’ashirah ;

3. Taysir al-Fiqh: Fiqh al-Shiyam;

4. Al-Fatawa bayn al-Indibath wa al-Tasayyub;

5. Al-Ijtihad al-Mu’ashirah bayna al-Indhibath wa al-Infirath;

6. Al-Ghina wa al-Musiqi fi Dhaw’I al-Kitab wa al-Sunnah.

b) Bidang Ekonomi Islam

1. Fiqh al-Zakah;

2. Bai’ al-Murabahah li al-Amir wa al-Syira’.

c) Bidang Ulum Al-Qur’an dan Sunnah

1. Al-Shabr wa al-Ilm fi Al-Qur’an al-Karim;

2. Tafsir Surah al-Ra’d;

3. Al-Muntaqa fi al-Taghrib wa al-Tarhib;

4. Nahw al-Mausu’ah li al-Hadits al-Nabawi.

d) Bidang Akidah

1. Al-Iman wa al-Hayyah;

2. Al-Iman bi al-Qadr;

3. Wujudullah.

e) Bidang Fiqh Perilaku

1. Al-Hayah al-Rabbaniyah wa al-Ilm;

2. Al-Niyyah wa al-Ikhlas.

f) Bidang Dakwah dan Tarbiyah

1. Tsaqafah al-Da’iyyah;

2. Al-Rasul wa al-Ilm.

28

g) Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam

1. Al-Syahwah al-Islamiyah baina al-Juhud wa al- Tatharruf;

2. Ainal Halal;

3. Fi Fiqh al-Aulawiyah.

h) Bidang Penyatuan Pemikiran Islam

1. Syumul al-Islam;

2. Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Dhau’I al-Nushush al-Syar’iyyah

wamaqashidina.

i) Bidang Pengetahuan Islam yang Umum

1. Al-Ibadah fi al-Islam;

2. Al-Khashais al-Ammah li al-Islam.

j) Tentang Tokoh-tokoh Islam

1. Al-Imam al-Ghazali bain Madihin wa Naqidih;

2. Nisa’ Mu’minat.

k) Bidang Sastra

1. Yusuf Al-Siddiq;

2. Alim wa Thaghiyah.

l) Buku-buku Kecil tentang Kebangkitan Islam

1. Al-Din fi ‘Ashr al-Ilm;

2. Al-Islam wa al-Fann.

m) Bidang Politik

1. Min fiqh al-Dawlah al-islamiah (fiqh kenegaraan);

29

2. Qadhaya Al-Mar’ah Wal Usrah (Problematika Wanita dan

Keluarga;

3. Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik;

Dr. Yusuf al-Qardhawi memang terkenal sebagai ulama yang cukup

terbuka dan moderat.Selain beliau sebagai ahli tafsir dan hadits, beliau juga

ahli di bidang fiqh, ushul fiqh, dan qowaid fiqh.

30

BAB III

HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM FIQH SIYASAH

A. Pengertian Hak Politik

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang

yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa

Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik,

kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah

ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Istilah hak dapat

pula mengacu kepada kenyataan itu sendiri, dengan pengertian bahwa ia benar

atau pasti ada, baik ada selamanya, atau ada sementara, baik ada di masa lalu,

atau ada di masa sekarang.

Dalam lapangan teoritis, term hak dapat mengacu kepada ide,

keterangan, berita, atau pernyataan tentang sesuatu yang benar, yakni yang

sesuai dengan kenyataan. Sedangkan dalam lapangan praktis, istilah hak

mengacu kepada yang utama, apa yang baik, dan apa saja yang dibutuhkan

oleh manusia. Dengan demikian hak itu banyak sekali, ada yang sangat

mendesak, yang tidak dapat tidak harus dinikmati atau diterima oleh setiap

manusia, demi menjaga kelangsungan hidupnya, seperti udara, air, makanan

dan lain sebagainya yang dinamakan kebutuhan primer atau hak primer. Dan

ada pula hak yang perlu diterima atau dinikmati oleh setiap manusia, agar

31

iamenjadi manusia yang utama seperti pendidikan yang baik, pengetahuan

yang banyak, penghargaan, dan lain-lain.

Politik adalah sebuah “kekuasaan” dan pengambilan keputusan, yang

kiprahnya bisa dalam lingkup keluarga sampai institusi politik praktis.1 Politik

diartikan antara lain sebagai urusan dan tindakan atau kebijakan mengenai

pemerintahan negara atau negara lain. Politik juga berarti kebijakan dan cara

bertindak dalam mengahadapi dan menangani suatu masalah baik yang

berkaitan dengan masyarakat maupun lainnya.

Prof. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa, politik adalah bermacam-

macam kegiatan dalam suatu system politik (atau negara) yang menyangkut

proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-

tujuan tersebut. Dalam hal ini, menurut beliau, politik selalu menyangkut

tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi

seseorang (private goals).Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai

kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan individu.2

Dalam pengertian Islam, secara bahasa (lughah), politik (as-siyasah)

sebenarnya berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan, yang berarti mengurus

kepentingan seseorang. Menurut Hasan al-Banna, politik adalah

memperhatikan urusan umat, luar dan dalam negeri , intern dan ekstern,

secara individu dan masyarakat keseluruhannya, bukan terbatas pada

1 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-Kahfi,

2008), hlm. 109

2 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta:Gramedia, 2007), cet. ketiga

puluh, hlm. 8

32

kepentingan golongan semata. Beliau juga berpendapat, bahwa politik tidak

hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mencakup

upaya menciptakan sistem bersih dan berkeadilan, di mana mekanisme kontrol

berperan besar.3

Bertolak dari pengertian bahwa politik adalah tanggungjawab dalam

mengelola dan mengatur urusan umat atau masyarakat secara keseluruhan,

maka dalam Islam tidak ada unsur perebutan kekuasaan, kekejaman,

ketidakadilan, dan sebagainya.Jadi hak berpolitik artinya hak untuk

berpendapat, hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan.4

Dengan demikian jelas bahwa, hak politik itu adalah hak setiap

individu untuk berpartisipasi dalam wilayah perpolitikan, dengan menjadi

atau melibatkan diri dalam partai-partai politik, hak memilih dalam pemilu,

hak menjadi wakil dalam DPR, dan sebagainya yang terkait dengan urusan-

urusan negara dan pemerintahan.

B. Politik Perempuan dan Permasalahannya

Pada awal lahirnya agama Islam, perempuan tidak begitu

mementingkan masalah-masalah politik, walaupun agama Islam sudah

memberikan hak yang sama untuk perempuan. Yang mana perempuan

mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, walaupun ada perbedaan,

maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan oleh

3 Hasan al-Banna sebagimana dikutip oleh Najmah dan Husnul, Revisi Politik

Perempuan, (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003), cet. pertama, hlm. 134


2008), hlm. 113

33

agama kepada masing-masing jenis kelamin sehingga perbedaan yang ada

tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain,

melainkan mereka saling melengkapi dan bantu-membantu.

Islam memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk

berkecimpung dalam kegiatan politik, ini bisa terlihat pada banyaknya ayat al-

Qur’an yang memerintahkan amar ma’ruf dan nahi munkar.5Ini berlaku untuk

segala macam kegiatan, tidak terkecuali bidang politik dan

kenegaraan.Menurut suatu riwayat,6 pernah terjadi pada kaum perempuan

menetapkan mahar yang cukup tinggi untuk suatu pernikahan, yang mana

pada saat itu kondisi ekonomi mereka sudah cukup. Melihat hal tersebut,

Umar ibn Khattab sangat khawatir jika gejala ini akan terus berlanjut, maka

dengan cepat Umar menetapkan batas mahar itu maksimal 400 dirham. Tapi

pernyataan Umar ditentang oleh seorang perempuan dari bangsa Quraisy,

yang mengatakan “Tidakkah tuan telah mendengar bahwa Allah swt.telah

berfirman dalam al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 20. Mendengar hal itu, Umar

menjawab, “Ibu benar dan Umar yang salah”.Kemudian Umar naik mimbar

dan menarik kembali keputusannya.

) ٢٠:النسا ء(

5 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2010), hlm. 100

6 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqh Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia

Indonesia, 2010), hlm. 101

34

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang

kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang

banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang

sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan

yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?.”(Q.S. An-Nisa’ [4]:

20)

Riwayat ini menunjukkan bahwa bagaimana sikap seorang perempuan

Islam terhadap Khalifahnya yang terkenal cakap dan adil.Dia menyampaikan

kebenaran dengan tidak ada rasa takut dan gentar, untuk kepentingan umum

dan kepentingan pemerintahnya sendiri.

Pada awal Islam, kiprah politik perempuan tidak asing lagi bagi kita,

setidaknya dipahami bahwa peran politik para sahabat perempuan adalah

merupakan langkah positif, dibolehkan oleh ajaran Islam; artinya tidak

diharamkan.7 Beberapa nama-nama sahabat perempuan yang ikut berkiprah

dalam membangun civil society pada masa Nabi Muhammad saw. yaitu:

Khadijah bint Khuwailid ra, Ummu Salamah ra, Fathimah saudari Umar bin

Khattab, Asma’ saudari Aisyah bint Abu Bakar, dan masih banyak lagi para

sahabat perempuan yang mempunyai peran politik di masa Nabi Muhammad

Saw.

Ketika perempuan memasuki dunia politik, maka ia harus memiliki

wewenang dan kebijakan untuk mengambil keputusan yang bisa

mempengaruhi kehidupan yang melingkupi dimensi kehidupan

bermasyarakat.8 Para pelopor perempuan yang telah membela dan

7 Zaitunah Subhan, Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan,

(Jakarta: el-Kahfi, 2008), hlm. 110


2008), hlm. 112

35

memperjuangkan kemerdekaan negara ini hampir ada di setiap kota di negeri

ini, seperti RA Kartini, Dewi Sartika, Ny. Ahmad Dahlan, Rohana Kudus,

Maria Walanda, Rasuna Said, Cut Nya’ Din, dan masih banyak nama lainnya,

yang merupakan tokoh perempuan dari kalangan elit modern.

Dalam diskursus feminisme dikenal istilah peran domestik dan

publik.Yang pertama berarti peran perempuan dalam rumah tangga, baik

sebagai istri maupun ibu.9Peran ini biasa disebut dengan sebutan ibu rumah

tangga.Sedangkan yang kedua berarti peran perempuan di masyarakat, baik

dalam rangka mencari nafkah maupun untuk aktualisasi diri dalam berbagai

aspek kehidupan; sosial-politik-ekonomi-pendidikan-dakwah dan lain

sebagainya.

Didalam al-Qur’an ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dalil bahwa

perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berperan

dalam sektor publik, sebagimana halnya mereka berperan dalam sektor

domestik.10

Surat An-Naml ayat 20-44 menceritakan tentang Nabi Sulaiman

dan Ratu Balqis, seorang perempuan yang memimpin Kerajaan Saba’.

9 Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam Al-qur’an, (Yogyakarta: Labda Press,

2006), cet. pertama, hlm. 172

10

Yunahar Ilyas, Kesetaraan Gender dalam Al-qur’an, (Yogyakarta: Labda Press,


36

“Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah

mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu

dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini.Sesungguhnya aku

menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi

segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.(Q.S. An-Naml

[27]: 22-23)

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana

sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai

di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat

(ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?"

kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami),

sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang

bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Q.S. Al-Qashash

[28]: 23)

Dalam surat al-Qashash mengisahkan tentang Nabi Musa dengan dua

orang puteri Nabi Syu’aib di Madyan. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Nabi

Musa menyaksikan dua orang puteri Nabi Syu’aib menunggu giliran untuk

menimba air untuk minuman ternak mereka.Memelihara dan memberi minum

ternak termasuk pekerjaan publik dalam rangka mencari nafkah.

Perempuan mengalami ketidakadilan dalam bidang sosial, ekonomi,

dan politik yang telah berlangsung sepanjang sejarah peradaban manusia.

37

Ketidakadilan yang dialami perempuan khususnya di politik dipandang oleh

kaum feminis dan pejuang kesetaraan dan keadilan gender sebagai persoalan

yang krusial, dan disadari hal itu mengakibatkan kaum perempuan hingga

abad millennium ini masih mengalami ketertindasan baik di bidang public

maupun domestik.

Dominasi yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan berlangsung

sepanjang waktu, dalam beragam sektor kehidupan baik publik maupun

domestik.Dominasi dalam kehidupan publik seperti politik yang dilakukan

negara dan partai politik adalah bentuk kekerasan negara terhadap perempuan

di politik.

Dengan mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya

meningkatkan representasi politik perempuan di Indonesia terdapat 3 (tiga)

jenis kendala utama yaitu11

kendala struktur sosial, institusional dan budaya.

Kendala struktur sosial adalah yang inheren berkaitan langsung dengan

kondisi struktur sosial masyarakat Indonesia yang mencakup: (1) strata sosial

dan kelas sosial seorang perempuan mempengaruhi pilihannya yang turut

berperan serta secara aktif di dalam meningkatkan representasi politik

perempuan, termasuk turut serta di dalam pemilu untuk memilih atau dipilih,

(2) status sosial ekonomi perempuan mempengaruhi sejauh mana ia bersedia

untuk turut secara aktif di dalam pemilu, (3) status pekerjaan yang dimiliki

seorang perempuan, dan (4) status pendidikan yang telah dicapai oleh

11

Francisia SSE Seda, Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pemilu 2014:

Permasalahan dalam Representasi Politik Perempuan di Indonesia, (Jakarta: Mei 2014),

Jurnal Perempuan no. 79, hlm. 74

38

perempuan. Keempat faktor ini turut berpengaruh kepada partisipasi atau

keikutsertaan perempuan Indonesia dalam pemilu, baik itu untuk memilih atau

dipilih.

Selanjutnya kendala Institusional, yang mempengaruhi peningkatan

representasi politik perempuan Indonesia termasuk pemilu. Ada 6 (enam)

kendala Institusional, yaitu: (1) sistem politik yang berlaku di suatu negara

berpengaruh terhadap peningkatan representasi politik perempuan termasuk

Indonesia. Sistem politik yang demokratis cenderung lebih bisa meningkatkan

partisipasi perempuan di dalam pemilu, (2) aturan-aturan struktural politik

yakni merujuk pada hukum yang berlaku, (3) level dari proses demokratisasi

yaitu sejauh mana hak warga negara untuk memilih dan hak warga negara

untuk dipilih? Apakah sebagai warga negara Indonesia, terdapat hak yang adil

dan setara antara perempuan dan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam

pemilu?, (4) jenis system pemilu yang diterapkan di suatu negara sangatlah

signifikan mempengaruhi atau menentukan sejauh mana peningkatan

representasi politik perempuan, (5) level dari persaingan partai politik. Sejauh

mana tingkatan persaingan partai politik turut berpengaruh terhadap

peningkatan representasi perempuan termasuk di dalamnya pemilu, (6)

cakupan besaran daerah pemilihan (DaPil) di dalam pemilu juga berpengaruh

terhadap representasi politik perempuan. Keenam faktor ini berpengaruh

terhadap peningkatan representasi politik perempuan termasuk Indonesia,

semakin rendah kendala institusional, semakin tinggi representasi politik

perempuan di dalam pemilu.

39

Dan yang terakhir adalah kendala budaya, yang mana juga dapat

mempengaruhi peningkatan representasi politik perempuan di Indonesia.

Pertama, berbagai nilai dan norma budaya, seperti pembagian yang tepat

antara ranah publik dengan ranah privat. Kedua, sikap-sikap budaya manakah

yang cenderung dominan di masyarakat terhadap kaum perempuan.Apakah

sikap budaya yang cenderung tradisional ataukah yang cenderung

egaliter?Sikap budaya terhadap kaum perempuan ini berpengaruh dalam

meningkatan representasi politik perempuan termasuk partisipasinya di

pemilu.

Ketiga, budaya politik.Budaya politik apakah yang cenderung dominan

di dalam masyarakat?Budaya politik yang cenderung konservatif ataukah yang

cenderung progresif, sangatlah berpengaruh di dalam peningkatan representasi

politik perempuan Indonesia.

Dengan demikian, perempuan seringkali mengalami ketidakadilan di

dunia politik.Perempuan dianggap tidak mampu untuk mengurus negara dan

pemerintahan.Dunia politik sekarang ini lebih di dominasi laki-laki, jadi

peluang bagi perempuan sangat sedikit untuk mendapatkan kesempatan ikut

serta dalam politik. Walaupun begitu para perempuan tetap gigih

memperjuangkan haknya untuk bisa masuk dalam dunia politik.

40

C. Hak Politik Perempuan

Dalam kehidupan bermasyarakat, seorang perempuan terkadang

mendapatkan diskriminasi dan anggapan sebelah mata atas dirinya.

Diskriminasi dapat terjadi baik dalam kehidupan pekerjaan, keluarga (antara

suami dan istri), hingga kehidupan yang dilaluinya dalam masyarakat. Dengan

adanya diskriminasi inilah maka kemudian banyak pihak terutama perempuan

sendiri menyadari pentingnya mengangkat isu hak perempuan sebagai salah

satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin

perlindungannya. Adanya kesadaran ini maka kemudian perlu diketahui

terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan hak asasi perempuan.

Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang

perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang

perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui

pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia.

Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pengaturan mengenai pengakuan

atas hak seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang

hak asasi manusia.

Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah sistem

hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah internasional

maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang terdapat dalam

system hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan baik secara

eksplisit maupun implisit. Dengan penggunaan kata-kata yang umum

terkadang membuat pengaturan tersebut menjadi berlaku pula untuk

41

kepentingan perempuan. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar sebagai

perlindungan dan pengakuan atas hak-hak perempuan.

Kehidupan seorang muslim tidak bisa dipisahkan dari persoalan

berpolitik karena politik merupakan sarana efektif untuk merealisasikan

kesempurnaan Islam. Setiap muslim yang mengaku beribadah kepada Allah

SWT mempunyai hak untuk berpolitik, bahkan seorang muslim berkewajiban

untuk mengaplikasikan politik secara Islami guna merealisasikan Islam secara

kaffah. Berdasarkan atas mafhum istikhlaf inilah dasar diwajibkannya politik

bagi umat Islam.

Menurut Islam, perempuan mempunyai hak dalam berpolitik. Laki-laki

dan perempuan berkewajiban untuk amar ma’ruf nahi munkar melalui

beberapa cara yang termasuk diantaranya dengan media politik. Islam tidak

membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak

kemasyarakatan. Namun demikian, bahwa semua hak tersebut harus

diletakkan dalam batas-batas kodrati perempuan.

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga

mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak

perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait

dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain :12

1. Hak untuk Memilih dan Dipilih;

2. Hak Musyawarah dan Mengemukakan Pendapat;

12

Fatimah Umar Nasir, Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam, (Jakarta:CV.

Cendekla Sentra Muslim, 2003), cet. pertama, hlm. 167

42

3. Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam

perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan;

4. Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan

non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan

kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut;

5. Hak Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar (Pengawasan dan Evaluasi).

Dengan demikian hak politik perempuan dalam pandangan fiqh

siyasah maupun Islam telah mengangkat martabat dan kehormatan perempuan

dengan memberikan dan menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

mereka dalam berbagai aspek dunia bangsa mereka.

D. Pandangan Ulama Terhadap Hak Politik Perempuan

Seluruh ulama sepakat bahwa perempuan haram menduduki jabatan

kekhalifaan.Jadi masalah haramnya perempuan menjadi pemimpin Negara

bukanlah masalah khilafiyah. Imam Al-Qurthubiy, menyatakan dalam

tafsirnya Al-Jaami’li Ahkam Al-Qur’an, Juz 1. hal. 270, menyatakan bahwa:

“Khalifah haruslah seorang laki-laki dan mereka (para fuqaha) telah

bersepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam (khalifah). Namun

mereka berselisih tentang bolehnya perempuan menjadi qadhi berdasarkan

diterimanya kesaksian perempuan dalam pengadilan”.Namun ath-Thabari dan

Ibnu Hazm masih membolehkan jika perempuan menjadi perdana Menteri

atau Hakim.13

13

https://Kajian-islah.blogspot.co.id/2009/02/perempuan-dan-hak-politik-dalam-

06.html

https://kajian-islah.blogspot.co.id/2009/02/perempuan-dan-hak-politik-dalam-06.html


43

Faktor-faktor tabiat perempuan, orang-orang yang melarang

pencalonan perempuan juga mengemukakan alasan bahwa perempuan itu juga

menghadapi kendala yang sudah merupakan tabiat atau pembawaan mereka,

seperti menstruasi setiap bulan beserta keluh-keluhnya, mengandung dengan

segala penderitaannya, melahirkan dengan segala resikonya, menyusui dengan

segala penderitaannya melahirkan dengan segala resiko, menyusui dengan

seala bebannya, dan sebagai ibu dengan segala tugasnya. Semua itu

menjadikan mereka secara piskis, fisik, dan pemikiran tidak mampu

mengemban tugas sebagai pemimpin ataupun anggota Dewan yang bertugas

mengawasi pemerintah dan membuat Undang-Undang.

Hal diatas memang benar.perempuan yang sibuk sebagai ibu dan

dengan segala tugasnya tidak akan menceburkan dirinya mengemban tugas-

tugas penting itu. Dan jika ikut maka anak-anak dan urusannya tidak ada yang

memperhatikan. Yang dimaksud dalam konteks ini ialah perempuan yang

memiliki kelebihan yang berupa kecerdasan, kemampuan, kesempatan, ilmu,

serta kecerdasan dan tidak direpotkan oleh urusan diatas.

Para Ulama telah sepakat akan terlarangnya perempuan memegang

kekuasaan tertinggi atau al-imamah al-Uzhma. Ketentuan ini berlaku bagi

perempuan bila ia menjadi raja atau kepala Negara yang mempunyai

kekuasaan mutlak terhadap kaumnya, yang segala kehendaknya harus

dijalankan, semua hukum dan perintahnya tidak boleh ditolak dan

dikukuhkan.

44

Namun dalam hak politiknya untuk memilih (pemilu), Dr. Mushthafa

as-Siba’i berpendapat bahwa Islam tidak melarang perempuan menggunakan

hak pilihnya.14

Pemilu adalah pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil yang

menggantikan mereka dalam membuat undang-undang dan mengawasi

pemerintah. Dan dalam hak politiknya untuk dipilih/dicalonkan pun sama

halnya dengan hak memilih, yaitu boleh seorang perempuan untuk

mencalonkan dirinya sebagi anggota Dewan Legislatif.

Selama perempuan berhak memberikan nasihat, mengemukakan mana

pendapat yang benar menurutnya, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar

dengan mengatakan: ini benar dan ini salah, maka tidak ada alasan melarang

keanggotaannya di DPR guna melaksanakan tugasnya.15

Dengan demikian, pro-kontra antara ulama pun tidak terelakkan

mengenai hak politik perempuan.Ada yang melarang, ada juga yang

menyetujui.Tetapi dari semua pendapat itu penulis setuju dengan ulama yang

membolehkan atau memberikan peluang bagi perempuan untuk menggunakan

hak politiknya, baik itu memilih atau dipilih.

E. Beberapa Contoh di Negara Muslim

a. Arab Saudi

Hak perempuan dalam masyarakat Arab Saudi adalah berlandaskan

hukum Islam dan budaya kesukuan.Semenanjung Arab merupakan tempat asal

suku nomaden serta berlandaskan patrilineal, dimana pemisahan antara laki-

14

Abdul Halim Abu Syuqqah; penerjemah, chairul Halim,Kebebasan Wanita,

(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), jilid 2, hlm. 536

15

Abdul Halim Abu Syuqqah; penerjemah, chairul Halim,Kebebasan Wanita,

(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), jilid 2, hlm. 541

https://id.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi

https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Islam

https://id.wikipedia.org/wiki/Semenanjung_Arab

45

laki dan perempuan (purdah) serta pembatasan gerak perempuan serta

kehormatan perempuan dianggap sesuatu yang amat penting oleh masayarakat

di Arab Saudi.Perempuan disana apabila bepergian tidak boleh sendirian, serta

perempuan di Arab Saudi dilarang untuk menyetir mobil. Dampak positif akan

adanya pembatasan ini adalah perempuan Arab Saudi adalah perempuan yang

paling sedikit melakukan kejahatan dibanding perempuan negara lain di dunia.

Tapi Pada tahun belakangan ini perempuan sedikit diberi kebebasan

peranannya setelah Pada Februari 2009, Raja Abdullah menunjuk seorang

perempuan untuk menjadi Wakil Menteri Pendidikan, jabatan publik tertinggi

yang pernah diduduki perempuan hingga saat ini. Tumbuhnya aktivisme

perempuan di Saudi dipicu di antaranya oleh kesadaran mereka akan semakin

besarnya keterlibatan perempuan di ruang publik di negara-negara tetangga

mereka seperti Bahrain dan Kuwait dan juga karena perhatian dari tokoh-

tokoh internasional seperti Yakin Ertürk, Wakil Khusus Dewan Hak Asasi

Manusia PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan.

Pada bulan September2011 Raja Abdullah dari Arab Saudi

menyatakan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memilih dan

dipilih dalam pemilu kota pada 2015 nanti. Hal ini berarti sebuah upaya untuk

kesetaraan perempuan di Saudi.16

16

https://id.wikipedia.org/wiki/hak-perempuan-di-Arab-Saudi.html

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Purdah&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahrain

https://id.wikipedia.org/wiki/Kuwait

https://id.wikipedia.org/wiki/September

https://id.wikipedia.org/wiki/September

https://id.wikipedia.org/wiki/Abdullah_dari_Arab_Saudi


46

Dengan demikian Arab Saudi yang pada awalnya hak memilih dan

dipilih bagi perempuan belum disetujui17

, kini telah disetujui yang telah

dinyatakan oleh Raja Abdullah dari Arab Saudi.

b. Mesir

Mesir tergolong negara paling buruk dalam hal penerapan hak asasi

perempuan di negara-negara Arab menurut suatu survei. Di Negeri Firaun ini,

banyak dijumpai pelecehan seksual dan praktek sunat terhadap perempuan.

Survei dilakukan Thomson Reuters Foundation terhadap lebih dari 330 ahli

gender di 21 negara Liga Arab, termasuk Suriah, selama tiga tahun sejak Arab

Spring pada 2011. Hasilnya, penerapan terbaik ada di Kepulauan Komoros.

Negeri kepulauan ini menempatkan 20 persen kaum perempuannya

pada kursi menteri--menempati urutan pertama terbaik diikuti oleh Oman,

Kuwait, Yordania, dan Qatar.Adapun posisi kedua terburuk setelah Mesir

diduduki oleh Irak, disusul Arab Saudi, Suriah, dan Yaman. Jajak pendapat itu

dilakukan dengan cara bertanya kepada para ahli untuk mengetahui tentang

kekerasan terhadap kaum perempuan, hak-hak melahirkan, pengobatan, serta

peran perempuan dalam politik dan ekonomi.

Hasil survei itu menemukan fakta bahwa diskriminasi dan

perdagangan perempuan merupakan faktor utama yang menyebabkan Mesir

menempati urutan paling buncit di antara 22 negara Arab."Di seluruh desa di

pinggiran Kairo dan sejumlah tempat, roda ekonominya digerakkan oleh

17

M. Quraish Shihab, Perempuan: dari cinta sampai seks, dari nikah mut’ah sampai

nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet.ke empat,

hlm. 344

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-24908109

47

perdagangan perempuan dan kawin paksa," kata Zahra Radwan, dari Global

Fund for Women, organisasi yang berbasis di Amerika Serikat. Sebuah

laporan yang dilansir PBB pada April 2013 juga menyebutkan 99,3 persen

perempuan di Mesir telah menjadi korban pelecehan seksual.

"Penerimaan masyarakat terhadap pelecehan seksual yang terjadi

sehari-hari berdampak pada perempuan di Mesir tanpa memandang latar

belakang usia, profesi atau tingkat sosial-ekonomi, status perkawinan,

pakaian, atau perilaku," kata Noora Flinkman, dari kelompok Harass Map di

Mesir. Survei juga menemukan fakta lain di Irak. Nasib perempuan di Negeri

1001 Malam ini kini lebih buruk jika dibandingkan dengan nasib mereka di

masa pemerintahan Saddam Hussein.Arab Saudi dinilai paling buruk dalam

kaitan dengan pelibatan perempuan dalam urusan politik, diskriminasi di

tempat kerja, kebebasan beraktivitas, dan hak-hak kepemilikan.

Dengan demikian di Mesir, perempuan tidak diberikan kesempatan

dalam hal memberikan pendapat, apalagi dalam hal berpolitik.Perempuan di

Mesir sangat tidak dihargai saat itu, mereka (perempuan) diperdagangkan,

pelecehan seksual, diskriminasi, dan sebagainya.

c. Qatar

Islam menjadi agama resmi Saudi Arabia. Seluruh legislasi diambil

secara eksklusif berdasarkan Syariah. Anggota pemerintahan dari kalangan

Wahabi yang sangat puritan. Legitimasi agama keseharian kerajaan dibuat

oleh Dewan Agama Tertinggi, yang ditunjuk oleh raja. Rakyat Qatar merasa

bangga atas sistem politik mereka di mana pemilu lokal pertama diadakan

48

pada Maret 1999; perempuan Qatar memiliki hak pilih yang sama dengan

kaum lelaki.18

Sebagaimana Saudi Arabia, keluarga kerajaan Qatar adalah Wahabi.

Syariah Islam juga menjadi sumber utama perundang-undangan. Namun

demikian, Qatar memiliki sistem politik yang relatif demokratis. Konstitusi

membentuk Parlemen yang beranggotakan 45 orang yang disebut Dewan

Penasihat (DP), dengan 30 anggota diangkat berdasarkan pemilu. DP memiliki

otoritas untuk menyetujui APBN dan memonitor otoritas eksekutif yakni

penguasa yang disebut amir.

Penghargaan harus diberikan kepada Sheikha Mozah atas

kehadirannya yang karismatis dan semangatnya untuk mewakili negaranya

dengan cara yang positif. Ketika ditanya tentang keadaan kaum perempuan di

Qatar, ia sekedar menjawab dengan menunjuk dua orang perempuan muda

yang duduk di barisan depan dan berkata, "Kedua perempuan ini menduduki

jabatan menteri di Qatar. Saya tidak perlu berkata apa-apa lagi."

Emansipasi dan pemberdayaan perempuan di Qatar tidak akan pernah

tercapai tanpa;19

pertama, peran filantropis dan efektif Sheikha Mozah dalam

mendorong kaum perempuan Qatar maju, dan kedua, kesiapan rakyat Qatar

dan kerelaan mereka mengikuti berbagai perubahan ini. Contoh Qatar belum

pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut mengingat waktu dan skala

perubahan yang begitu mendalam dan keberhasilan terbesarnya terletak

18

www.fatihsyuhud.net/2004/04/arab-dan-demokrasi/ 19

www.commongroundnews.org/article/politik-perempuan-di-qatar.html

http://www.fatihsyuhud.net/2004/04/arab-dan-demokrasi/

http://www.commongroundnews.org/article/politik-perempuan-di-qatar.html

49

terutama dalam pencapaian sebuah keseimbangan antara perlindungan

terhadap identitas Muslimnya dan penerapan kebijakan yang progresif, sebuah

kebijakan yang menjamin kesetaraan hak sebagai warga negara bagi kaum

perempuan.

Seperti yang sering diberitakan, agama mendominasi hampir segala

aspek kehidupan di Arab Saudi, yang menyulitkan bagi perempuan untuk

menanyakan hak-hak mereka karena takut dicap, diasingkan, dan "dituduh"

liberal dan sekuler. Namun, kita dapat mempertanyakan sebagian representasi-

representasi Islam yang keliru dan praktik sosial umum yang telah diserap

seluruh masyarakat, seperti kawin paksa, cerai paksa, kekerasan terhadap

perempuan, perwalian (seorang perempuan harus didampingi seorang kerabat

laki-laki dan memperlihatkan izin yang ditandatangani walinya di setiap

pelabuhan), serta undang-undangan perceraian dan perwalian anak yang berat

sebelah.

Penting artinya untuk mengubah pola-pola sosial dan budaya dengan

cara menarik sebuah garis pembatas antara praktik-praktik agama dan sosial;

antara suatu penafsiran Islam yang meningkatkan kedudukan perempuan

dalam masyarakat dan praktik-praktik sosial yang membatasi dan menindas.

Apa yang dituntut kaum perempuan di kebanyakan negara Muslim adalah

pemikiran kembali tentang kedudukan mereka dalam masyarakat dan

pelaksanaan hak maupun kewajiban laki-laki dan perempuan dalam Islam

secara tepat.

50

Hasil-hasil sederhana telah dicapai oleh Kementerian Tenaga Kerja

Arab Saudi, dalam sebuah upaya untuk menegosiasikan ruang-ruang baru bagi

kaum perempuan di negara tersebut, seperti mengizinkan pengacara-pengacara

perempuan untuk bekerja di kantor-kantor hukum.Pembaruan di Arab Saudi

mungkin sedang berlangsung, dan kecaman keras terhadap perempuan telah

berkurang dalam beberapa hal, tetapi sisa-sisa radikalisme masih ngotot

bertahan.

Kerajaan Saudi harus menginternalisasikan kemoderatan dan

menormalkan kehidupan bagi generasi sekarang dan masa depan dengan

mencurahkan lebih banyak energi mewujudkan pembaruan nyata dan penting.

Dengan demikian di Qatar, perempuan diberikan kesempatan untuk

dapat berpartisipasi dalam wilayah politk. Pemerintah dan masyarakat

(khususnya perempuan) Qatar yang rela mengikuti perubahan demi

mendapatkan hak politik perempuan dan demi kemajuan kaum perempuan di

Qatar.

51

BAB IV

HAK POLITIK BAGI PEREMPUAN MENURUT

DR. YUSUF AL-QARDHAWI

Berpolitik adalah sebuah kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh

setiap manusia; apakah berupa kewajiban utama (fardhu ain) atau kewajiban

tambahan (fardhu kifayah). Berpolitik bukanlah pekerjaan yang dianjurkan,

atau dianggap baik mengerjakannya, atau tidak mengapa meninggalkannya.

Akan tetapi, berpolitik adalah wajib hukumnya berdasarkan pemahaman

pengambilalihan kekuasaan, yang mana pengambilalihan kekuasaan adalah

sebuah kelaziman yang diwajibkan dan dipaksakan kepada setiap muslim laki-

laki dan perempuan.

Hak-hak berpolitik adalah hak-hak yang diusahakan seseorang sebagai

individu yang merupakan bagian dari warga negara.seperti hak menduduki

jabatan publik, hak pemilihan umum, hak pecalonan, atau hak–hak yang

mana dengan perantara hak-hak tersebut seseorang mendapatkan bagiannya

dalam urusan pemerintahan.

Jika ulama telah menetapkan kemampuan perempuan dalam mengatur

kepentingan pribadinya dalam bidang keuangan dan kemampuan mengatur

kepentingan orang lain berupa mengasuh anak serta member wasiat, maka

aktifitas politik tidak mengecualikan kemampuan tersebut, seperti kemampuan

perempuan dalam perwalian dan pembebasan, perintah berbuat kebajikan dan

melarang perbuatan mungkar, serta persaksian.

52

Al-Qur‟an, Sunnah Nabawi dan sejarah orang-orang shaleh terdahulu

menetapkan adanya hak berpolitik bagi perempuan; baik secara teori maupun

praktik, dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Allah SWT berfirman;

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka

(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh

(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,

menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu

akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah [9]: 71)

Di dalam ayat ini Allah SWT menetapkan bagi perempuan beriman

hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki.Termasuk didalamnya

memerintah dalam urusan persaudaraan dan persahabatan, bantuan keuangan

dan urusan masyarakat, dan memerintah dalam urusan membantu peperangan

dan dalam urusan politik.

Hak untuk berpolitik artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi

anggota lembaga perwakilan,1 dan untuk memperoleh kekuasaan, seperti

memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden.Dalam

pembahasan politik, nilai yang paling dominan adalah nilai kekuasaan. Orang

atau kelompok yang ingin mencapai kekuasaan mutlak setidaknya harus

1 Muhammad Anis Qasim, Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan

Persoalan Gender dalam Islam, (Bandung: Zaman, 1998), hlm. 36

53

memenuhi ketentuan dan penguasaan atas kemampuan (ability), kecakapan

(capacity), dan kepandaian (skill).

Di dalam buku yang berjudul “Meluruskan Dikotomi Agama dan

Politik” karya Dr. Yusuf al-Qardlawi, yang mana dalam sub bab buku tersebut

terdapat pembahasan mengenai Hak-hak kaum perempuan. Menurut beliau

agama Islam adalah sebuah sistem hidup pertama yang membebaskan kaum

perempuan dari perbudakan masa lalu, sebuah agama pertama yang bersikap

obyektif terhadap kaum perempuan dan memuliakan mereka, baik dalam

kapasitas mereka sebagai seorang manusia, seorang perempuan, seorang putri

(anak perempuan), juga sebagai seorang istri dan anggota masyarakat.

Dalam buku tersebut Yusuf al-Qardhawi tidak menjelaskan secara

detail apa saja hak-hak perempuan, namun dari penjelasannya beliau sangat

konsern terhadap hak politik perempuan. Dan Yusuf al-Qardhawi juga pernah

mengeluarkan sebuah fatwa dengan menyatakan bahwa seorang perempuan

mempunyai hak untuk ikut memilih di dalam pemilihan umum.Dan fatwa

yang lainnya yaitu membolehkan seorang perempuan untuk mencalonkan

dirinya sebagai anggota parlemen dan dewan permusyawaratan apabila dia

mempunyai kualifikasi untuk itu.

Dr. Yusuf al-Qardhawi pernah mengeluarkan sebuah fatwa, yang

menyatakan bahwa seorang perempuan mempunyai hak untuk ikut memilih di

dalam pemilihan umum, karena pemilihan umum seperti ini merupakan

bentuk kesaksian.Dan al-Qardhawi juga pernah berfatwa yang menyatakan

bahwa membolehkan seorang perempuan untuk mencalonkan dirinya sebagai

54

anggota parlemen dan dewan permusyawaratan apabila dia mempunyai

kualifikasi untuk itu.

Dalam fatwanya, al-Qardhawi menyatakan jika seorang perempuan memiliki

hak untuk menduduki pelbagai jabatan kenegaraan semisal anggota parlemen,

menteri, bahkan menjadi presiden, dan juga jabatan pada dewan fatwa.

"Logika Islam dalam kasus ini berdiri di atas prinsip jika perempuan adalah

entitas masyarakat yang juga paripurna, mereka memiliki hak sebagaimana

lelaki," terang Qardhawi.

"Tapi tentu saja ada syarat-syarat kapabilitas yang ketat yang harus dipenuhi

terlebih dahulu oleh perempuan tersebut, tidak sembarangan," terang al-

Qardlawi.

Ditambahkan oleh Qardhawi, benar bahwa mayoritas ulama fikih tidak

membolehkan perempuan untuk menduduki jabatan khalifah besar atau

khalifah „ammah, atau imamah uzhma, yaitu jabatan tertinggi kekhalifahan

umat Muslim.

"Tetapi, masalahnya, apakah jawatan presiden yang hanya memerintah dan

menguasai sebuah negara termasuk pada pembahasan khilafah?Atau, apakah

hal ini bisa diqiyaskan sebagai pemimpin iqlim (wilayah bagian) pada zaman

55

dulu?Saya katakan, ya, tidak ada penghalang dalam agama bagi seorang

perempuan yang mampu untuk menduduki jabatan presiden," jelas Qardhawi.2

A. Hak Memilih dan Dipilih

Yusuf al-Qardhawi menyejajarkan kedudukan perempuan dengan laki-

laki dalam peranannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau

pun sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sepenuhnya

memiliki hak memilihdan hak dipilih. Ia beralasan bahwa perempuan

dewasa adalahmanusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara utuh, yang

dituntut untuk beribadat kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan

kewajiban, menjauhi larangan-Nya, berdakwah untuk agama-Nya, dan

kewajiban melakukan Amar Ma‟ruf dan Nahi Munkar seperti halnya laki-

laki.3

Beliau menegaskan bahwa seluruh seruan dan himbauan Allah didalam

al-Qur‟an mencakup kaum wanita, kecuali dalam hal-hal tertentu yang

dikhususkan untuk kaum pria. Manakala Allah berfirman: “Hai manusia”, atau

“Hai orang-orang yang beriman”, maka menurut salaf al-shalih bahwa itu

termasuk kaum perempuan. Pendapat ini dapat diterima semua pihak tanpa

diragukan.Dalam suatu riwayat disebutkan ketika istri Nabi Saw. Ummu

Salamah, mendengar seruannya: “Hai manusia”, padahal saat itu dia sedang

2www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/fatwa-aneh-qardhawi-perempuan-boleh-

jadi-presiden-dan mufti.htm 3Yusuf al-Qardhawi, Min Fiqh al-Daulah al-Islam, (Cairo: Maktabah Wahbah,

1998), hlm. 207

http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/fatwa-aneh-qardhawi-perempuan-boleh-jadi-presiden-dan%20mufti.htm

http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/fatwa-aneh-qardhawi-perempuan-boleh-jadi-presiden-dan%20mufti.htm

56

sibuk mengerjakan sesuatu, tapi dia tinggalkan pekerjaannya dan segera

memenuhi himbauan itu. Akibatnya, sebagian orang heran atas kesigapannya

memenuhi himbauan Rasulullah Saw. Ketika ditanya orang, maka dia

menjawab dengan tegas: “Saya termasuk manusia”.4

Kesejajaran perempuan dan laki-laki dalam hal menyuarakan haknya

di lembaga DPR atau pun MPR adalah sesuatu yang sangat biasa dan wajar,

bahkan dalam hal-hal tertentu yang menyangkut persoalan perempuan,

merekalahyang lebih dominan dalam membahas dan memecahkannya.

Al-Qardhawi menegaskan, yang dimaksud dalam Q.S. An-Nisa‟: 34,

tersebut bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan berkaitan

dengan kehidupan suami-isteri, bukan dalam urusan

pemerintahan.Menurutnya, Firman Allah yang mengatakan “Karena mereka

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka” menunjukkan

bahwa maksud kepemimpinan disini adalah kepemimpinan atas keluarga.

Dengan demikian,Yusuf al-Qardhawi pun membolehkan seorang

perempuan untuk mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, sama halnya dengan membolehkannya sebagai kepala negara, dan

hakim. Tentu hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang

berlaku.

4 Yusuf al-Qardhawi, Min Fiqh al-Daulah al-Islam, (Cairo: Maktabah Wahbah,

1998), hlm. 209-212

57

B. Hak Perempuan Menjadi Kepala Negara

Dr. Yusuf Al-Qardlawi berkata:

“Larangan perempuan menduduki jabatan presiden (khalifah) atau

jabatan kepala negara dan sejenisnya adalah dikarenakan pada umumnya

kemampuan fisik perempuan tidak sanggup untuk menanggung beban

tersebut.”Tapi ada pula beberapa perempuan yang mempunyai kemampuan

lebih dari laki-laki.Contohnya seperti Ratu Balqis yang memerintah kerajaan

Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman, yang kisahnya disebutkan di dalam Al-

Qur‟an pada Surah An-Naml.Ratu Balqis telah berhasil dan sukses memimpin

kaumnya meraih keuntungan dunia dan akhirat.

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka,

dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang

besar.”

Hukum dilahirkan dari kejadian yang umum dan banyak berlaku, dan

bukan dari kejadian yang jarang berlaku. Oleh sebab itu ulama melahirkan

kaedah: Sesuatu yang jarang tidak mempunyai hukumnya.5

Dengan demikian, hak politik perempuan untuk menjadi kepala negara

Yusuf al-Qardhawi membolehkannya, adapun dalampernyataannya yang

diatas Yusuf al-Qardhawi hanya mengambil sebuah kesimpulan yang pada

umumnya melarang perempuan untuk menjadi kepala negara, yang

5 Yusuf Al-Qaradhawi, Markaz Al-Mar‟ah fi Al-Hayah Al-Islamiyah, (cairo:

Maktabah Wahbah, 1416 H/1996 M), hlm. 19-23

58

dikarenakan fisik perempuan tidak sanggup untuk menanggung beban

tersebut. Namun tidak semua perempuan mempunyai fisik yang lemah. Yusuf

al-Qardhawi mengambil contoh Ratu Balqis, yang mana ia adalah seorang

perempuan yang mana pada saat itu memerintah sebuah kerajaan yang cukup

besar di zaman Nabi Sulaiman As.

C. Perempuan Menjadi Hakim

Dr. Yusuf Al-Qardhawi berbicara panjang lebar tentang jabatan hakim

bagi perempuan yang disiarkan oleh Televisi Al-Jazirah Qatar. Di antara yang

Syaikh Al-Qardhawi katakan adalah:

“Masalah perempuan menjadi hakim adalah masalah yang telah lama

diperbincangkan ulama fiqh Islam dari zaman dahulu.Mayoritas ulama

melarang jabatan hakim bagi perempuan. Bahkan mereka menetapkan dalam

kitab-kitab fiqh, 10 syarat menjadi hakim: Islam, baligh, merdeka, berakal,

adil, sehat rohani, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu, dan laki-laki.

Imam Abu Hanifah memperbolehkan jabatan hakim bagi perempuan

pada urusan persaksian, urusan tata kota, keuangan, dan pada urusan status

sosial sebuah individu dalam masyarakat dan bukan pada urusan tindak

pidana. Dan Imam Abu Ja‟far Ath-Thabari berpendapat, di antara hak seorang

perempuan adalah menduduki jabatan hakim, bahkan pada urusan tindak

pidana sekali pun.

59

Menurut Al-Qardhawi ada beberapa ketentuan, batasan, dan syarat

bagi perempuan untuk menduduki jabatan hakim, yakni:6

Pertama, mencapai usia yang pantas untuk menduduki jabatan hakim

tersebut, yang mana jabatan tersebut terbilang jabatan yang cukup berat dan

perlu tanggung jawab yang sangat besar. Kemudian perempuan tersebut tidak

dalam keadaan yang sedang hamil, ketika menjalankan tugasnya, tidak dalam

masa siklus bulanannya, tidak dalam masa training, dan yang terpenting sehat

jasmani serta mempunyai pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, usia

pantas yang dimaksud adalah usia matang.

Kedua, ahli, maksudnya ialah memiliki kemampuan diri, kemampuan

keilmuan, dan berakhlak baik.Ulama besar pada masa awal Islam banyak yang

menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya.Jabatan hakim adalah

jabatan “panas”. Hadits riwayat Buraidah menyebutkan;

عٍ بز ٌدة ر ضً اهلل عنو قال : قال رسٌل اهلل صهى اهلل عهٍو ًسهى } انقضا ة ثال ثت :

اثناٌ فً اننار, ًًاحد فً انجنت. رجم عزف انحق, فقضى بو, فيٌ فً انجنت. ًرجم

فقضى عزف انحق, فهى ٌقض بو, ًجار فً انحكى, فيٌ فً اننار. ًرجم نى ٌعزف انحق,

ننار. {يم, فيٌ فً انهناس عهى ج

“Dari Buraidah Radliyallaahu „anhu, bahwa Rasulullah Shallahu‟alaihi wa

Sallam bersabda: Hakim itu ada tiga, dua orang di neraka dan seorang lagi di

surga. Seorang yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengannya maka ia

di surga; seorang yang tahu kebenaran, namun ia tidak memutuskan

dengannya, maka ia di neraka; dan seorang yang tidak tahu kebenaran dan

ia memutuskan untuk masyarakat dengan ketidaktahuan, maka ia di neraka.”7

6 Yusuf Al-Qaradhawi, Markaz Al-Mar‟ah fi Al-Hayah Al-Islamiyah, (cairo:

Maktabah Wahbah, 1416 H/1996 M), hlm. 244

7 Hadits No. 1412 ,(Kitab Memutuskan Perkara) كتا ب انقضا ء

60

Jabatan hakim adalah jabatan cukup berat dan menyulitkan.Jabatan

hakim itu bukan hanya sekedar teori, namun praktek di lapangan yang cukup

berat.Bahkan terkadang seorang hakim terpaksa melawan kata hatinya sendiri,

dan mereka terjungkal dari kebenaran yang harus dijunjungnya.

Ketiga, keberadaan perempuan sebagai hakim tersebut memang atas

dasar permintaan masyarakat, yakni demi kemajuan masyarakat itu sendiri

bukan untuk kepentingan pribadi perempuan.

Dalam keadaan, apabila laki-laki tidak mampu mengambil peran ini

(hakim), maka tidak ada hukum yang melarang perempuan untuk menjadi

hakim.Syarat-syarat, ketentuan, dan batasan tersebut bukanlah ringan, dan

hanya yang mampu saja yang dapat melakukannya.8

Dr. Yusuf Al-Qardlawi berkata:

“Perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat

sebagaimana laki-laki.Dia diperintahkan untuk menyembah Allah,

menegakkan agamanya, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang

diharamkan, menjaga batasan-batasan syariat dan mendakwahkannya,

mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan

keji dan munkar”.

Sedikitnya ada tiga dalil yang dijadikan sebagai sumber

rujukan:9Pertama, QS. al-Ahzab [33]: 33 yang menegaskan bahwa yang

8http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp., diakses pada tanggal 19 Oktober

2015, jam 10;13

9 Zaitunah Subhan, Perempuan dan Politik dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Pesantren,


http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp

61

paling cocok bagi perempuan adalah di rumah. Pandangan ini diperkuat oleh

hadits yang menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan empat rumah bagi

seorang perempuan: rahim ibu, rumah orang tua (sampai ia menikah), rumah

keluarga (bersama suami dan anak), dan kubur.

Kedua, QS. an-Nisa‟ [4]: 34: Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum

perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain (laki-

laki), dan karena mereka (kaum laki-laki) telah menafkahkan harta mereka …

Ketiga, riwayat dari Abu Bakrah yang menyatakan bahwa Rasulullah

s.a.w. bersabda:

تز يذ انبخزي ً احًد ًا ننسا ئ ًان} رً ا ه نٍ ٌفهح قٌ و ً نٌا ايز ىى ايز ا ة

{ ي10

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan

(pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.” (HR. Bukhari, Ahmad Ibnu

Hanbal, an-Nasa‟I, dan at-Tirmidzi)

Pada dasarnya bukan ayat-ayat al-Qur‟an yang membatasi kaum

perempuan, namun penafsiran atas nashsh tersebut yang menyebabkan

munculnya pemahaman sempit terhadap hak-hak kaum perempuan.11

Dr. Amru Abdul Karim Sa‟dawi menjelaskan dua hal, yakni:

Pertama, jumlah perempuan yang dicalonkan sebagai anggota dewan

terbatas.Jumlah laki-laki yang menjadi anggota dewan jumlahnya mayoritas,

dan suara milik mayoritas.Kedua, ayat yang berisi tentang kepemimpinan laki-

laki atas perempuan tersebut ditetapkan dalam kehidupan suami istri; laki-laki

10

HR. Al-Bukhari, Kitab Maghozi, bab.82 No. hadits 4425.

11Amina Wadud Muhsin, Wanita dalam Al-Qur‟an, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm.

118

62

sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab didalamnya. Dalam

firman Allah s.w.t.;

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

harta mereka.sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah

lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,

Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,

dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha

Tinggi lagi Maha besar”.(Q.S. An-Nisaa‟4: 34)

Kalimat awal dari Q.S. a-Nisa‟ ayat 34; ar-rijal qawwamun „ala an-

nisa‟ selalu menjadi salah satu alasan superioritas laki-laki atas perempuan.

Kalimat ini sering diartikan dengan kewajiban laki-laki (suami) sebagai satu-

satunya pemimpin. Karena menurut sebagian mufassir, kaum laki-laki

mempunyai kelebihan (fisik dan psikis).12

12

Zaitunnah Subhan, Perempuan dan Politik dalam Islam, (Jakarta: Pustaka

Pesantren, 2004), cet. pertama, hlm. 26

63

Berdasarkan susunannya, kalimat ayat ini bukanlah kalimat perintah

yang menyatakan: Wahai kaum laki-laki, kalian wajib menjadi pemimpin, atau

sebaliknya, Wahai kaum perempuan, kalian mesti dipimpin. Argumen yang

dimunculkan dalam ayat ini, mengapa kaum laki-laki menjadi pemimpin kaum

perempuan, adalah karena dua hal, yaitu: pertama, ketentuan Allah yang telah

melebihkan sebagiam dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

(perempuan). Kedua, karena kaum laki-laki (suami) memberi nafkah kepada

istri.

Islam telah menetapkan batasan kekuasaan laki-laki dalam institusi

keluarga dengan kata quwwamun yang merupakan kata kunci dalam

melaksanakan kepemimpinan sebuah rumah tangga. Didalam sebuah keluarga

sangat diperlukan adanya seorang pemimpin untuk menyelesaikan perselisihan

dalam keluarga atau penyelesaian pilihan alternatif mana yang akan ditetapkan

atau diputuskan. Sehingga, kepemimpinan dalam instansi keluarga merupakan

kepemimpinan berdasarkan musyawarah, bukan kesewenangan.

Kepemimpinan ini dipergunakan sesuai dengan beberapa syarat

berikut:13

Pertama: Untuk ketaatan kepada Allah. Karena itu, tidak ada ketaatan

kepada makhluk untuk berbuat maksiat kepada sang khaliq. Apabila suami

menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada-Nya, maka dia tidak boleh

menaatinya dan kepemimpinannya tidak berlaku di sini.

13

Amru Abdul Karim Sa‟dawi, Wanita dalamFikih Al-Qaradhawi, (Jakarta: Pustaka


64

Kedua: Kepemimpinan bukan digunakan untuk melakukan tindakan

semena-mena. Karena setiap hak dalam Islam dijamin dengan tidak

disalahgunakan, seperti untuk menyakiti orang lain dan melakukan tindakan

semena-mena.

Ketiga: Mempergunakan kepemimpinan untuk bermusyawarah.

Musyawarah dalam masyarakat Islam merupakan suatu metode dalam

kehidupan, mulai dari urusan yang besar dalam memilih pemimpin negara

hingga urusan terkecil seperti menyapih bayi dari susuannya.

Peran suami memberi nafkah kepada istri bukan merupakan keadaan

“hakiki”, melainkan hanya perbedaan “fungsional” saja.Dalam realitas sosial,

banyak kaum perempuan yang mandiri secara ekonomi, bahkan menjadi

tulang punggung keluarga.Meski demikian, masih ada pandangan sebagian

masyarakat dan bahkan pengakuan yuridis, yang menganggap kerja atau

penghasilan mereka sebagai penghasilan tambahan belaka.

Dengan demikian, hak politik perempuan untuk menjadi hakim sama

halnya dengan menjadi kepala negara, yang mana Yusuf al-Qardhawi

membolehkannya. Dan tentu saja itu tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

yang berlaku.

65

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas secara jelas pada

bab-bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam fatwanya Dr. Yusuf al-Qardhawi memberikan kebebasan kepada

perempuan untuk berkecimpung di dunia politik. Dan Dr. Yusuf al-

Qardhawi juga mengemukakan bahwa berpolitik adalah sebuah kewajiban

hukum yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Oleh karena itu Dr.

Yusuf al-Qardhawi memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut

serta dalam dunia politik, baik itu menjadi Kepala Negara, menjadi Hakim,

dan bahkan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Jadi, Dr. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa

perempuan mempunyai hak politik sama halnya dengan laki-laki, karena

di mata Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang

sama.

2. Hak-hak politik perempuan dalam Fiqh Siyasah tidak jauh berbeda dengan

pendapat Yusuf al-Qardhawi. Dalam Fiqh Siyasah perempuan diberikan

hak-haknya sebagai warga negara, seperti; Hak untuk Memilih dan

Dipilih, Hak Musyawarah dan Mengemukakan Pendapat, Hak untuk

berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan

kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan, HakAmar Ma’ruf dan

Nahi Mungkar (Pengawasan dan Evaluasi). Hanya saja dalam hal ini ada

66

beberapa ulama yang berbeda pendapat, seperti Imam Al-Qurthubi, bahwa

perempuan tidak boleh menjadi imam (khalifah), sedangkan pendapat lain

dari Dr. Musthafa as-Siba’i yang membolehkan seorang perempuan untuk

mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Legislatif.

B. Saran

1. Kepada kaum perempuan khususnya, politik dan kenegaraan adalah

sebagian dari sistem Islam dan menjadi kewajiban kepada kita untuk

sama-sama berpartisipasi demi mengemban amanah sebagai insan

Mukallaf yaitu yang diberi pertanggung jawaban sama seperti laki-laki.

Peranan perempuan dalam sektor politik yang hangat di kalangan ulama

baik yang pro maupun kontra. Hal itu berpangkal dari perbedaan dalam

memahami dan menafsirkan nash. Dr. Yusuf Al-Qardhawi merupakan

ulama yang kontra terhadap hak politik perempuan, bahkan Islam juga

mengharuskan perempuan untuk memiliki kesadaran politik serta

membolehkan untuk berkiprah dalam politik tanpa melupakan tabiat

aslinya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya.

2. Kepada semua masyarakat Islam, khususnya di Indonesia yang mayoritas

masyarakatnya adalah Muslim agar mengoptimalkan segala usaha supaya

kaum perempuan semuanya sadar dan faham tentang hak-hak dan

kewajiban mereka yang telah diberikan oleh Islam.

67

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur’an al-Karim

Ensiklopedi Hukum Islam

Abu Syuqqah, Abdul Halim; penerjemah, Chairul Halim, Kebebasan Wanita, Jakarta:

Gema Insani Press, 1997.

__________, penerjemah, Chairul Halim, Kebebasan Wanita, Jakarta: Gema Insani

Press, 1997, jilid 2

Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2007.

Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya

Ilyas, Yunahar ,Kesetaraan Gender dalam Al-qur’an, Yogyakarta: LABDA PRESS,

2006.

Jakfar, Tarmizi M., Otoritas Sunnah Non Tasyri’iyyah Menurut Yusuf al-Qaradhawi,

Ar-Ruzz Media: Yogyakarta, 2012.

Ja’far, Muhammad Anas Qasim, Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan:

sebuah perspektif Islam, Jakarta: AZAN, 2001.

Muhsin, Amina Wadud, Wanita dalam Al-Qur’an, Bandung: Pustaka, 1994.

Nasir, Fatimah Umar, Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Islam, Jakarta: CV.

Cendekla Sentra Muslim, 2003

Qardhawi, al, Yusuf, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2008.

__________, al, Yusuf, Markaz Al-Mar’ah fi Al-Hayah Al-Islamiyah, cairo:

Maktabah Wahbah, 1416 H/1996 M.

__________, al, Yusuf, As-Siyasah Asy-Syar’iyah Fi Dhau’ NushushAsy-Syari’ah

Wa Maqashidina, Cairo: Maktabah Wahbah, 1419 H/ 1989 M.

__________, al, Yusuf, Perjalanan Hidupku, hlm. 131

68

__________, al, Yusuf, Min Fiqh al-Daulah al-Islam, Cairo: Maktabah Wahbah,

1998

Qasim, Muhammad Anis, Perempuandan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan

Persoalan Gender dalam Islam, Bandung: Zaman, 1998.

Sa’dawi, Amru Abdul Karim, Wanita dalamFikih Al-Qaradhawi, Jakarta: Pustaka

Al-Kautsar, 2009.

Sa’idah, Najmah dan Husnul Khatimah, Revisi Politik Perempuan, Bogor: CV IDeA

Pustaka Utama, 2003.

Shihab, M. Quraish, Perempuan: dari cinta sampai seks, dari nikah mut’ah sampai

nikah sunnah, dari bias lama sampai bias baru, Jakarta: Lentera Hati, 2007

Subhan, Zaitunah, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: el-Kahfi,

2008.

__________ ,Perempuan dan Politik dalam Islam, Jakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Tahido Yanggo, Huzaemah, Fiqh Perempuan Kontemporer, Bogor: Ghalia Indonesia,

2010.

Jurnal

Seda, Francisia SSE, Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pemilu 2014:

Permasalahan dalam Representasi Politik Perempuan di Indonesia, Jurnal

Perempuan: No. 79 (Mei 2014), hlm. 74.

Suhendra, Ahmad, Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi

Masyarakat Islam, Studi Gender dan Islam.

Lain-lain

.Hadits No. 1412 ,(Kitab Memutuskan Perkara) كتا ب القضا ء

HR. Al-Bukhari, Kitab Maghozi, bab.82 No. hadits 4425.

HR. At-Tirmidzi, Kitab Fitan, bab.75 No. hadits 2262.

HR. An-Nasa’I, Kitab Qudhot, bab.8 No. hadits 5388.

69

https://Cahayatheprinces.blogspot.com/2012/01/emansipasi-wanita.html,diakses pada

tanggal 29 Januari 2015, jam 14:19 wib.

Al-Farisi, Salman, “Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang hak kritik rakyat dalam

pemerintahan Negara Islam”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN

Sayrif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Sumber dari Media Elektronik

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp diakses pada tanggal 19 Oktober 2015,

jam 10:13 WIB.

www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/fatwa-aneh-qardhawi-perempuan-boleh-jadi

presiden-dan mufti.htm, diakses pada tanggal 14 Desember 2015, jam 16:40

WIB.

http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html,

diakses pada tanggal 09 Januari 2016, jam 15:46 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/hak-perempuan-di-Arab-Saudi.html, diakses pada

tanggal 10 Januari 2016, jam 14:16 WIB.

https://dunia.tempo.co/read/news/2013/11/12/soal-perempuan-mesir-paling-buruk-di-

negara-arab.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2016, jam 14:39 WIB.

www.commongroundnews.org/article/politik-perempuan-di-qatar.html, diakses pada

tanggal 10 Januari 2016, jam 14:57 WIB

https://Kajian-islah.blogspot.co.id/2009/02/perempuan-dan-hak-politik-dalam-

06.html, diakses pada tanggal 10 Januari 2016, jam 13:06 WIB.

www.fatihsyuhud.net/2004/04/arab-dan-demokrasi/, diakses pada tanggal 13 Januari

2016, jam 12:15 WIB

https://cahayatheprinces.blogspot.com/2012/01/emansipasi-wanita.html

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp

http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/fatwa-aneh-qardhawi-perempuan-boleh-jadi%20presiden-dan%20mufti.htm

http://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/fatwa-aneh-qardhawi-perempuan-boleh-jadi%20presiden-dan%20mufti.htm

http://migodhog.blogspot.com/2012/03/hadits-hadits-kepemimpinan-wanita.html


https://dunia.tempo.co/read/news/2013/11/12/soal-perempuan-mesir-paling-buruk-di-negara-arab.html

https://dunia.tempo.co/read/news/2013/11/12/soal-perempuan-mesir-paling-buruk-di-negara-arab.html

http://www.commongroundnews.org/article/politik-perempuan-di-qatar.html



http://www.fatihsyuhud.net/2004/04/arab-dan-demokrasi/

Documents

Hak Politik Bagi Perempuan dalam Pemikiran Qardhawirepository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41273/1/ARISTA... · lomba untuk mendapatkan tempat di parlemen. Penelitian dilakukan