bahwa untuk melaksanakan pasal 118 Peraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 telah diterbitkanPeraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012

tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari HutanHak;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan

produktivitas dan kemandirian ekonomi rakyat, danketersediaan data dan informasi hasil hutan hak/ rakyat, perlu

pengaturan kembali ketentuan penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan hak;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut huruf a, dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan

tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari HutanHak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

^ Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor .167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4412);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5059);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244);

/5. Peraturan

Menimbang : a.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIANOMOR : P.21/MenLHK-II/2015

TENTANGPENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEfflJTANAN

REPUBLIK INDONESIA

-2-

5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4814);

6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 17); Keputusan Presiden Nomor121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian danPengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANTENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANGBERASAL DARI HUTAN HAK .

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yangmeliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran.

2.Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atastanah.

3.Hasil hutan yang berasal dari hutan hak, yang selanjutnya disebut hasil

hutan hak adalah hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang berasal dari

tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahanmasyarakat.

4.Kayu olahan hutan hak/kayu olahan rakyat adalah produk hasil pengolahan

kayu bulat yang diolah dengan menggunakan alat gergaji mekanis dan/ataunon mekanis.

5.Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan

yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai buktilegalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat)

sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semuajenis kayu.

6.Surat Keterangan Asal Usul yang selanjutnya disingkat SKAU adalah

dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan

penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutanhasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).

7.Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah

pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh Pemasok berdasarkan telah dapatdibuktikannya pemenuhan atas persyaratan.

8.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat

IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat/kayu bulat sedang/kayubulat kecil menjadi satu atau beberapa jenis produk pada satu lokasi tertentu

yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.

/9. IPKR

-3-

9.IPKR adalah Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkatIPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/hutan hak yangdimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.

10.Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat IPKT adalahindustri primer hasil hutan kayu dan industri pengolahan kayu lanjutan yangberada dalam satu lokasi industri dan dalam satu badan hukum.

11.Tempat Penampungan Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPT adalah

tempat pengumpulan kayu bulat dan/atau kayu olahan rakyat yang berasaldari satu atau beberapa sumber hutan hak, milik badan usaha atau

perorangan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili atau suratketerangan oleh Kepala Desa/Lurah.

12.Penerbit SKAU dari Desa adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalanjenis kayu, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Balai.

13.Penerbit SKAU secara self assessment adalah pemilik kayu pada hutan hak

yang telah memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari atau yangdisetarakan.

14.Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di wilayah Provinsi.

15.Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi yang

merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina UsahaKehutanan.

16.Penyuluh Kehutanan adalah individu-individu yang berasal dari pejabat

pemerintah, swasta dan anggota masyarakat serta pensiunan penyuluhkehutanan yang aktif berperan melakukan penyuluhan kehutanan sesuaidengan bidang tugasnya.

Pasal 2

(1)Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak dimaksudkan untuk ketertiban

peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat sertakepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasilhutan yang berasal dari hutan hak.

(2)Pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan.

BAB IITATA CARA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN HAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3(1)Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :

a.Nota Angkutan; ataub.SKAU (Surat Keterangan Asal Usul).

(2)Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat

pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutanatau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hakyang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.I

(3)Penggunaan SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c', digunakan

pada hutan hak di luar Jawa, Bali dan Lombok.

Pasal 4

(lj Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,

digunakan untuk seluruh jenis kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal darihutan hak yang berada di Jawa, Bali dan Lombok.

(2) SKAU

- 4 -

(2)SKAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, digunakanuntuk seluruh jenis kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hakyang berada diluar Jawa, Bali dan Lombok.

(3)Pengecualian penggunaan SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

menggunakan Nota Angkutan di Luar Jawa, Bali, dan Lombok untuk kayujenis : Jati, Mahoni, Nyawai (Ficus Variegate blume), Gmelina, Lamtoro,

Kaliandra, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari,Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun,

Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.

Pasal 5

(1)Dalam hal pengangkutan kayu dari areal hutan hak mengalami kesulitan,maka kayu bulat dapat diolah menjadi kayu olahan dengan menggunakangergaji mekanis dan/atau non mekanis atau mobile circular saw.

(2)Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap

menggunakan dokumen Nota Angkutan atau SKAU sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4.

(3)Pengangkutan kayu olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain jeniskayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tetap menggunakandokumen SKAU untuk di luar Jawa, Bali dan Lombok dengan mencantumkannomor SKAU asal.

Bagian KeduaNota Angkutan

Pasal 6

(1)Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau

pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak. Nota Angkutanmenggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini

dan tidak perlu ditetapkan Nomor Seri.

(2)Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukupmelaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan

setempat, dengan menunjukan bukti identitas diri .

(3)Pengadaan dan pengisian blanko Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat digandakan dengan ditulis tangan atau foto copy denganmengikuti format terlampir.

Bagian Ketiga

SKAU

Pasal 7(1)SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan

setempat.

(2)Pejabat Penerbit SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh

Kepala Balai.

(3)Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sementara dapat dapatdilakukan oleh Kepala Desa paling lama 6 bulan.

(4)Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan HutanLestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjukmengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikankewenangan penerbitan SKAU secara self assessment, dan yang bersangkutancukup melaporkan kepada Kepala Balai setempat sebagai penerbit.

(5) Penerbit

-5-

(5)Penerbit SKAU secara self assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (5),wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepadaKepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat.

(6)Tata cara permohonan penerbitan SKAU sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Penerbitan dokumen SKAU oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7, dengan cara :

a.Memeriksa jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akandiangkut; dan

b.Memeriksa asal lokasi tanaman yang dipanen dari pemohon SKAU.

(2)Kegiatan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdibantu oleh tenaga yang memahami pengukuran hasil hutan.

Pasal 9

(1)Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta

penerbitannya oleh penerbit SKAU, dengan menggunakan format Lampiran IIIPeraturan ini.

(2)Pengadaan dan pengisian blanko SKAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat digandakan dengan ditulis tangan atau foto copy mengikuti formatSKAU.

Pasal 10

Penerbit Nota Angkutan atau penerbit SKAU bertanggung jawab terhadapkebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak.

Pasal 11

Penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP.

BAB IIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

(1)Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh

secara alami sebelum terbitnya hak atas tanah mengikuti ketentuan

penatausahaan hasil hutan pada hutan alam.(2)Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh

secara alami setelah memiliki hak atas tanah mengikuti ketentuan Peraturan

Menteri ini.

(3)Dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi hasil hutan kayu rakyat/hak

atau hasil hutan bukan kayu dari hutan hak, setiap Industri pengolah akhir

yang menerima Nota Angkutan atau SKAU wajib melaporkan ke Balai danDinas Provinsi.

(4)Balai melaporkan kepada kepada Dirjen setiap 6 bulan.

Pasal 13

(1) Masa berlaku Nota Angkutan atau SKAU ditetapkan oleh masing-masing

penerbit Nota Angkutan atau penerbit SKAU dengan mempertimbangkanjarak tempuh normal.

(2) Dalam hal

-6-

(2) Dalam hal terdapat hambatan di perjalanan dan masa berlaku dokumen Nota

Angkutan atau SKAU habis, maka dibuatkan surat keterangan yang dibuatdiatas kertas bermeterai cukup dari pengemudi/nakhoda kapal.

Pasal 14

(1)Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau SKAU hanya berlaku untuk 1(satu) kali penggunaan atau hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali

pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan.

(2)Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak

dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.

Pasal 15

(1)Setiap pengangkutan hasil hutan hak dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan

TPT, yang mengalami transit dan bongkar di pelabuhan umum, dapatlangsung diangkut ke Industri Penerima.

(2)Setiap pengangkutan hasil hutan hak dari tempat asal kayu ke pelabuhan

transit dengan tujuan IUIPHHK, IPKT, dan TPT di pelabuhan umum, dapat

menggunakan SAP (Surat Angkutan Pengganti) yang diterbitkan olehpembeli/pemilik hasil hutan.

(3)Dokumen angkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan

hak dari pelabuhan umum ke tempat tujuan atau transit pengangkutan Nota

Angkutan atau SKAU, menggunakan SAP yang diterbitkan oleh

pembeli/pemilik hasil hutan.

(4)Blanko SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat sendiri oleh pemilik

hasil hutan hak dengan menggunakan format Lampiran IV Peraturan Menteriini.

(5)Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak dengan menggunakan peti kemas

dengan tujuan IUIPHHK, dan IPKT melalui pelabuhan umum serta

mengalami perubahan alat angkut, maka dokumen Nota Angkutan atauSKAU yang menyertainya tetap berlaku sampai di tujuan akhir.

(6)SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan bagian dari dokumen

asal (Nota Angkutan atau SKAU).

BAB IVPEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1)Balai melakukan pembinaan teknis terhadap penerbit SKAU dan penerbit

nota angkutan setahun satu kali.(2)Penyuluh Kehutanan dapat melakukan pendampingan masyarakat dalam

penatausahaan hasil hutan yang beras,al dari hutan hak.

BABVPELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 16(1)Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang terbukti digunakan

sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negaradikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota

Angkutan atau SKAU, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukanpelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.

(3) Pelacakan

KRISNA RYA

-7-

(3)Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang asal usul hasilhutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratifberupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Balai berdasarlaporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau SKAU di

tempat tujuan.(4)Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pejabat

kehutanan yang ditunjuk oleh Balai.(5)Apabila berdasarkan hasil pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkuthasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

(6)Dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal

dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau SKAU,

seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habisdi perjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan

melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Balai.(7)Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar

wilayah Desa/Kelurahan-nya, dikenakan sanksi pencabutan KeputusanPenetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Balai.

BAB VIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 1.7Surat Keputusan penerbit SKAU yang sudah ada sebelum terbitnya Peraturan

Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan denganketentuan dalam Peraturan Menteri ini sampai dengan berakhirnya masa berlakuSurat Keputusan tersebut.

BAB VIIPENUTUP

Pasal 18Pada saat Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku, maka PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan HasilHutan Yang Berasal Dari Hutan Hak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 1 Juni 2015MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYADiundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 830Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

SITI NURBAYAKRISNA RYA

Salinan sesuai dengan aslinyaMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

: Arsip Penerblt. Kepala Balal

Kepala Dlnas ProvinsiPemilik Hash HutanKepala Dlnas Kabupaten/KotaArslp Penerlma

Lembar ke-6Lembar ke-5Lembar ke-4Lembar ke-3Lembar ke-2.embar ke-1

Lembar Ke : ....

Catalan : • Kolom 3 diisi Ichusus untuk sortimcn KB/KBS/KBK/kayu olahan rakyat/hasil hutan bukan kayu-Kolom 4 diisi sesuai dengan satuan ukuran volume atau berat yang digunakan (meter kubik atau kg.)-Kolom 5 dalam hal nota angkutan pengangkutan lanjulan, diisi asal usul not a angkutan atau SKAU dan diberi nomor.-Bukti kepemilikan diisi: SUM/Gink/Letcr C/HGU/Hak Pakai yang diakui BPN.

Dalam hal KB dan KBS diWrlm ke IUIU1PHHK/IPKT/TPT,kolom ini wajlb dllsl oleh GANIS- PHPL / P3KB.1.Nama GANIS-PHPL/ P3KB2.Nomor Register3.Nota Angkutan diterima tgl.4.Nota Angkutan dlmatikan tgl.

6.Pemeriksaan flslk KB: tgl. s/d.tgl.Pemilik Kayu7.Tanda Tangan

5

Keterangan

4

Volume/berat(m3./kg.)

Nama Penenma :Alamat pencrima

3

Jumlah(Batang/Pcs.)

XJMLAH

2

Jenis Hasil Hutan

1

Nomor

Bukti Kepemilikan

NomorNama Pemilik

Alamat PemilikTempat muat

Jenis alat angkut

TUJUAN PENGANGKUTANASAL HASIL HUTAN

DesaKccamaCan

Kabupaten/ Kota

Provinsi

-8-

LAMPIRANI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : P.21/Menlhk-II/2015TENTANG :PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

NOTA ANGKUTAN

Salinan sesuai dengan aslinyaMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DANKEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA^

ttd.

KRISNA RYASITI NURBAYA

Apabila asal usul hasil hutan tersebut, temyata tidak sesuai dengan asallokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku

pemilik hasil hutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

,,20

Pemohon,

5. Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berikut :

b.Jumlah Batang:batang

c.Volume:m3

d.Tujuan pengangkutan:

Kepada yth. :

Pejabat Penerbit SKAU

Di - Tempat

Memenuhi Peraturan Men ten Kehutanan Nomor ..., pada Pasal ...

dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan

penerbitan dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami

sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

4.Telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yangterdiri dari:

-9-

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : P.21/Menlhk-II/2015TENTANG ;PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN SKAU

SITI NURBAYAKRISNA RYA

Salinan sesuai dengan aslinyaMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Lembar ke :

Pencrbit,

. Arsip PenerbltKepala BalalKepala Dlnas ProvlnslPemilik Hasll HutanArsip Penerima

tgl. s/d.tgl.

: TELAH DIMATIKAN";

:

Lembar ke-6Lembar ke-SLembar ke-4Lembar ke-3Lembar ke-1

7.TandaTangan6. Pemcriksaan fislk KB

5.Stempd/cap4.SKAUdlmatikantgl.3.SKAUdlterimatgl.2. Nomor Register1. Nama GANIS-PHPL / P3KB :

Dalam hal KB dan KBS diklrtm ke IUIUIPHHK/IPKT/TTT, kolom Inl wajlb diisi olehGANIS-PHPL/P3KB.

Catatan :- Kolom 3 diisi Khusus untuk sortimen kayu bulat/kayu olahan rakyat- Bukti kepemilikan diisi: SHM/Girik/Leter C/HGU/Hak Pakai yang diakui BPN.

5

Keterangan

4

Volume(m3)

3

Jumlah(Batang/Pcs.)

JUMLAH

2

Jenis Kayu

1

Nomor

Nama Penerima :Alamat penerima :

TUJUAN PENGANGKUTAN

Desa:Kecamatan:Kabupaten/ Kota :Provinsi:

ASAL HASIL HUTAN

Bukti Kepemilikan:Nomor:Nama Pemilik :Alamat Pemilik :

Tempat muat :

Jenis alat angkut :

SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)(KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK)

Berlaku selamahari, dari tanggals/d

Nomor urut :

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : P.21/Menlhk-II/2015TENTANG :

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

-10-

Jabatan

Catatan:Kolom Nomor 2, 6 dan 7 hanya diisi apabQa yang diangkut adalah KB/KBSKolom 5 hanya diisi apabila yang diangkut gHnl^^] kayu olahan

Salinan sesuai dengan aslinyaMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KRISNA RYASITI NURBAYA

Reg. No..

Penerbit.20..

..m3/ton

ID SISA DI PELABUHAN DALAM PENERBITAN SURAT ANGKUTAN PENGGANTI1 Jumlah Btg/ Kpg

..m3/ton

2Jumlah Buadel / Ikat

3Volume / Berat

Dierima Oleh

Pada Tanggal:

b.Jumlah Bundel/ Scat

c.Volume/ Berat

5 Jumlah komulatif hasil hutan sampai dcngan pcnerbitan Surat Angkutan Pengganti Nomor Seri .a. Jumlah Btg/ Kpg

9

Keterangan

8

m3/ton

7

Diameter

6

Panjang

UKURAN

5

Bdl/Ikat

Jumlah

4

Btg/Kpg

Jumlah

Jumlah:

3

Jenis HasilHutan

2

No Batang

1

No

2.Tujuan

a.Nama Perusahaan

b.Alamat Lengkap

3.Hasil Hutan Yang Diangkut

a.Jenis Hasil Hutan

b.Jml. btg/kpg/ikat/bdl

a.Nomor Seri

b.Tanggal

c.Nama Perusahaan

d.Jenis Alat Angkut

e.Provinsi

f.Kabupaten/Kota

II. ALAT ANGKUT PENGGANTI1Nama

2Identitas Alat Angkut

3Nama Pengcmudi

4Hasil Hutan yang diangkut sebagai berikut:

HANYA BERLAKU UNTUK 1 (SATU KALI PENGANGKUTAN)

NOMOR URUT PENERBITAN

DOKUMEN ASAL1. Nama Dokumen Asal

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANNOMOR : P.21/Menlhk-II/2015TENTANG :PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANDIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN

SURAT ANGKUTAN PENGGANTI (SAP)

-11-