Hak-Hak Sipil Dan Politik

5/23/2018 Hak-Hak Sipil Dan Politik

1/16

TRAINING HAK ASASI MANUSIA

BAGI PENGAJAR HUKUM DAN HAM

Makassar, 3 - 6 Agustus 2010

M K L H

Hak-Hak Sipil dan Politik

Oleh:Yosep Adi Prasetyo


2/16

2010KomisiNasional

HakAsasiManusia

STANLEYADIPRASETYO

WakilKetua

HAKHAKSIPILDANPOLITIKNegaratakbolehmelakukanintervensidalamrangkamenghormatihakhaksetiaporang,terutama

hakhakyangtakdapatditangguhkan.Karenacampurtangannegarajustrumengakibatkanterjadinya

pelanggaranatashakhakindividu/kelompok


3/16

Pengantar

Banyakorangsalahmengertitentanghakasasimanusia(HAM).Pertama,HAMdianggapsebagaisenjata

darinegaranegaraBaratyangdipaksakansecarasepihakkepadanegaranegaraberkembang.Kedua,

pelaksanaan HAM dianggap bukan hanya tanggungjawab negara tapi juga tanggungjawab individu.

Karenaituilahkemudianmunculistilahkewajibanasasimanusia.Keduahalini,terutamayangkedua,

belakanganini

kerap

diucapkan

oleh

kalangan

aparat

dan

pejabat

di

tanah

air

kita

ini.

Termasuk

oleh

sejumlahakademisidarisejumlahuniversitas.

PemangkukewajibanHAMsepenuhnyaadalahnegara,dalamhaliniadalahpemerintah.Kalausajamau

membukabukadokumen tentangkomentarumummengenaipasalpasaldalamDeklarasiUmumHak

Asasi Manusia (DUHAM), maka kita akan menyadari akan kesalahan ini. Semua penjelasan dalam

komentarumummenyatakanbahwaperwujudanHAM sepenuhnyaadalahkewajibannegara.Negara

harusmenjalankankewajibanpemenuhanHAMdalambentukantara lainpenghormatan (to respect),

melindungi(toprotect),danmemenuhi(tofullfil).

Negaratidakbisatidakmemangharusmemenuhihakhakwarganegara.Sepertihakatasrasaaman,hak

hidup,hakatasperumahan,hakataspangan,hakataspendidikan,hakataspekerjaan,danberbagaihak

lain.Atasinisiatifitulahkemudiannegara,dalamhalinipemerintah,membentukberbagaidepartemen,

kementerian, dan BUMN. Juga beberapa badan lain yang mendapat mandat khusus seperti Badan

UrusanLogistikyangbertanggungjawabataspersediaandanbahanbahankebutuhanpokok(sembako).

Di Indonesia, negara/pemerintah merupakan pihak satusatunya yang berhak untuk menguasai dan

mengelolasemuakekayaanalamdanbumidinegeriinisebagaimanadiamanatkandalamkonstitusi.

HakHakSipil Politik

SemuaaturandanketentuanmengenaiHAMtakpelaklagiselalumengacupadaDUHAM.Salahseorang

penggagasDUHAMasalLebanon,ReneCassin,menyatakanbahwa isiDUHAM sebetulnyabisadibagi

menjadi lima hal, yaitu hak sipil (Pasal 111), hak sosial (Pasal 1217), hak politik (Pasal 1821), hak

ekonomidanbudaya(Pasal2227),sertatanggungjawabnegara(Pasal2830).

Rene Cassinjuga menyatakan bahwa ada beberapa kata kunci yang memayungi pasalpasal dalam

DUHAM,yaitubiarkansayamenjadidirisayasendiriuntukpasalhaksipil,jangancampuriurusan

kamiuntukpasalhak sosial, biarkankami turutberpartisipasiuntukpasalhakpolitik,berikami

matapencaharianuntukpasalhakekonomidanbudaya.


4/16

Adapun bangunan umum rujukan HAM bisa digambarkan sebagaimana bagan berikut,

Kewajiban NegaraPasal 2830

Ratifikasi UU Nasional

Kovenan Hak Ekosob 1976Kovenan Hak Sipol 1976

Hak Ekonomi & Bud

(Pasal 22-27)

Hak Politik

(Pasal 18-21)

Hak Sosial

(Pasal 12-17)

Hak Sipil

(Pasal 1-11)

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Sedunia

KonvensiInt.l

KonvensiInt.l

KonvensiInt.l

KonvensiInt.l

Bagan1.BangunanInstrumenHAM

Indonesiapada30September2005meratifikasiduaperjanjian internasionaltentanghakhakmanusia,yaituKovenan Internasional tentangHakhakEkonomi, SosialdanBudaya (InternationalCovenantonEconomic, Social and CulturalRights ICESCR)danKovenan Internasional tentangHakhak SipildanPolitik(InternationalCovenantonCivilandPoliticalRightsICCPR).

Pada28Oktober2005,pemerintah Indonesiamngesahkan ICESCRmenjadiUUNo.11/2005danICCPRmenjadiUUNo.12/2005.Dengandemikian, selainmenjadibagiandari sistemhukumnasionalmakakedua kovenan ini sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya,

yaituCEDAW

(penghapusan

diskriminasi

perempuan),

CRC

(anak),

CAT

(penyiksaan),

dan

CERD

(penghapusandiskriminasirasial).

Ratifikasi ini menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan hakhak manusia, karena negaraIndonesia telahmengikatkandirisecarahukum. Antara lainpemerintah telahmelakukankewqajibanuntuk mengadopsi perjanjian yang telah diratifikasi ini ke dalam perundangundangan, baik yangdirancang maupun yang telah diberlakukan sebagai UU. Yang lain adalah pemerintah memilikikewajibanmengikatuntukmengambilberbagai langkahdankebijakandalammelaksanakankewajibanuntuk menghormati (to respect), melindungi (toprotect) dan memenuhi (tofullfil) hakhak manusia.Kewajibaninijugadiikutidengankewajibanpemerintahyanghlain,yaituuntukmembuatlaporanyangbertaliandenganpenyesuaianhukum,langkah,kebijakandantindakanyangdilakukan

Dalamhakhaksipildanpolitik,adabatasantarahakhakyangtakdapatditangguhkan(nonderogable

rights)dengan

hak

hak

yang

dapat

ditangguhkan.

Yang

termasuk

dalam

kategori

hak

hak

yang

tidak

dapatditangguhkanadalahhakuntukhidup,hakuntuktidakdisiksa,hakuntuk tidakdiperbudak,hak

atas kebebasan berpikir dan beragama serta berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka

hukum,hakuntuktidakdipenjarakarenakegagalanmemenuhikewajibankontraktual,sertahakuntuk

tidakdipidanaberdasarkanhukumyangberlakusurut(retroactive).

Berikut adalah rincian hakhak sipol sebagaimana tercantum dalam UU No 12 Tahun 2005 yang

merupakanratifikjasiterhadapkovenaninternasionaltentanghaksipilpolitik.


5/16

Tabel1:HakhakyangDijamindanDilindungiUUNo.12/2005

No Pasal HakHakSipildanPolitik

1 Pasal6 Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya bagi anak di bawah 18

tahun)

2 Pasal7 Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, takmanusiawi atau

merendahkanmartabat

manusia

(termasuk

tidak

diculik/dihilangkan

secara

paksa,

diperkosa)

3 Pasal8 Hakuntuktidakdiperbudak(larangansegelabentukperbudakan,perdaganganorang,

dankerjapaksa,)

4 Pasal9 Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (tidak ditangkap atau ditahan dengan

sewenangwenang,didasarkanpadaketentuanhukumacarapidana)

5 Pasal10 Hak sebagai tersangka dan terdakwa (diperlakukanmanusiawi, anak dipisahkan dari

orangdewasa,sistempenjarabertujuanreformasidanrehabilitasi)

6 Pasal11 Hak untuk tidak dipenjara atas kegagalan memenuhi kewajiban kontraktual (utang

atauperjanjianlainnya)

7 Pasal12 Hakataskebebasanbergerakdanberdomisili(termasukmeninggalkandankembalike

negerinyasendiri)

8 Pasal13 Hak sebagai orang asing (dapat diusir hanya sesuai hukum atau alasan yang

meyakinkanmengenaikepentingankeamanannasional)

9 Pasal14 Hak atas kedudukan yang sama di muka hukum (dibuktikan kesalahannya oleh

pengadilan yang berwenang dan tidak memihak, jaminan minimal, dapat ditinjau

kembali,tidakdiadiliduakalidalamperkarayangsama)

10 Pasal15 Hakuntuktidakdipidanaberdasarkanhukumyangberlakusurut(jikakeluarketentuan

hukumsebelumtindakpidana,sipelakuharusmendapatkankeringanannya)

11 Pasal16 Haksebagaisubyekhukum(hakperdatasetiaporangsepertikewarganegaraan)

12 Pasal17 Hak pribadi (tidak dicampuri atau diganggu urusan pribadi seperti kerahasiaan,

keluargaataurumahtangga,kehormatan,suratmenyuratataukomunikasipribadi)

13

Pasal

18

Hak

atas

kebebasan

berpikir,

beragama

dan

berkeyakinan

(menganut

ideologi

atau

orientasipolitik,memelukagamadankepercayaan)

14 Pasal19 Hak atas kebebasan berpendapat (termasuk mencari, menerima dan menyebarkan

informasi,dalambentukkaryaseni/ekspresiataumelaluisaranalainnya)

15 Pasal20 Hak untuk bebas dari propaganda perang dan hasutan rasial (kebencian atas dasar

kebangsaan,ras,agamaataugolongan)

16 Pasal21 Hakataskebebasanberkumpul(mengadakanpertemuan,arakarakanataukeramaian)

17 Pasal22 Hak atas kebebasan berserikat (bergabung dalam perkumpulan, partai politik atau

serikatburuh)

18 Pasal23 Hakuntukmenikahdanmembentukkeluarga(tidakdipaksa,termasuktanggungjawab

atasanak)

19 Pasal24 Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan (setiap kelahiran anak

didaftarkandan

memperoleh

kewarganegaraan

tanpa

dis

kriminasi)

20 Pasal25 Hakuntukberpartisipasidalampolitik(termasukmemilih,dipilihdantidakmemilih)

21 Pasal26 Hakuntukbebasdaridiskriminasidalamhukum(semuaorangdilindungihukumtanpa

diskriminasi)

22 Pasal27 Hakkelompokminoritas(perlumendapatkanperlindungankhusus)


6/16

Mengenai implementasiantarakeduakategorihak,baikyangnonderogablemaupunyangderogable.

jugamnemilikibatasbatasnya,yaitupadabatasmananegaratakmelakukanintervensidanpadabatas

manapulaintervensiharusdilakukan.

Negaratakbolehmelakukanintervensidalamrangkamenghormatihakhaksetiaporang,terutamahak

hak yang tak dapat ditangguhkan. Karena campur tangan negara justru mengakibatkan terjadinya

pelanggaranatas

hak

hak

individu/kelompok.

Sebaliknya,

intervensi

dapat

dilakukan

atas

dua

hal;

pertama,dalamsituasiataualasankhususuntukmembatasiataumengekanghakhakataukebebasan

berdasarkan UU; kedua, dalam rangka untuk menegakkan hukum atau keadilan bagi korban tindak

pidana.

Karenaitu,dalammenghormatidanmelindungihakhaksipildanpolitik,adaduajenispelanggaranyang

bertaliandengankewajibannegara.Pertama, seharusnyamenghormatihakhakmanusia, tapinegara

justru melakukan tindakan yang dilarang atau bertentangan ICCPR melalui campurtangannya dan

disebut pelanggaran melalui tindakan (violation by action). Kedua, seharusnya aktif secara terbatas

untukmelindungihakhakmelalui tindakannyanegarajustru takmelakukan apaapabaik karena

lalai dan lupa maupun absen, disebut pelanggaran melalui pembiaran (violation by omission). Jenis

pelanggaran

lainnya

adalah

tetap

memberlakukan

ketentuan

hukum

yang

bertentangan

dengan

ICCPR

yangdisebutpelanggaranmelaluihukum(violationbyjudicial).

Bagan2.SpektrumHakIndividu/KeldanKewajibanNegara

Dalam pelaksanaan HAM ada berbagai instrumen baik internasional maupun nasional yang menjadi

acuanutamasebagaimanatergambardalamBagan2danBagan3.


7/16

Bagan3.InstrumenHAMInternasional

Bagan4.InstrumenHAMNasional


8/16

KewajibanNegaraYangMengikat

SetelahratifikasiICCPR,pemerintahIndonesiamemilikikewajibanyangmengikatsecarahukumuntukmelakukanbeberapahal.Antara lainnegara,dalamhal inipemerintah,harus segera melakukan reformasi hukum dengan menerjemahkan prinsip danketentuanyang terkandungdalam ICCPRkedalamhukumnasional. Pemerintahjuga

harussegera

melakukan

harmonisasi

hukum

nasional

dengan

menggunakan

kerangka

ICCPR. Semua peraturan perundangundangan yang tak sesuai dengan ICCPR harusdicabutdandirevisi.BegitujugadenganRUUyangtelahdibahasdandisiapkanhinggaprosesratifikasi.

SelainitupemerintahharusmelakukansosialisasiICCPRyangtelahdiratifikasi,sehinggabanyak orang akan mengetahui apa saja hakhak sipil dan politik yang seharusnyadinikmati.UUNo12/2005berlakukansecaraseragamdiseluruhnegeridandiharapkantak ada yang bertentangan dengannya, termasuk yang bertalian dengan kekuatiranmengenaikelemahanotonomidaerahatauotonomikhusus.Beberapaprovinsidankabupaten pun telah menerapkan pelaksanaan syariat Islam dalam Peraturan Daerah(Perda),bahkanadayangmengusulkannyadalamrevisiKUHP.

Namundemikian,

hingga

saat

ini

masih

sering

dijumpai

aparat

penegak

hukum

harus

bekerja dengan infrastruktur pendukung hukum yang minim. INi adalah sebuahtantangan.Penjaradalamkondisiyang sangatmemprihatinkan,peraturanperundangundangantidaktersediabagiparahakimdanbanyaklagipersoalanlainnya.Kebiasaanpemerintah tanpa menyediakan infrastruktur pendukung atas langkahlangkahimplementasi hasil ratifikasi berbagai perjanjian hakhak manusia dapat dipandangsebagaisikaptakmau(unwilling)atauabaiuntukberbuatsesuatu,termasukbagaimanaseharusnya semuaaparaturberperilakuyangdipertalikandengan ICCPR tanpakecualipadalembagalembagaperadilandanpengadilan,sehinggaterasakurangberefekpadapelaksanaannya.

DengantelahdiratifikasinyaICCPR,pemerintah Indonesiamempunyaikewajibanuntukmembuat laporan mengenai pelaksanaan hakhak sipil dan politik yang harus

disampaikanpada

Komite

di

PBB.

Tabel2.KewajibanYangHarusDipenuhiNegaraPENGHORMATAN

(menjamintidakadagangguan

dalampelaksanaanhak)

PERLINDUNGAN

(mencegah

pelanggaranoleh

pihakketiga)

PEMENUHAN(penyediaan

sumberdayadanhasil

hasilkebijakan)

Hakhak

sipildan

politik

Pemerintahberkewajibanmembuat

UUuntukmelindungidanmenjamin

haksetiapwarganegara,meratifikasi

kovenaninternasional,melakukan

harmonisasihukum(UU,PP,Keppres,

Permen,PerpreshinggaPerda) agar

tidakterjadi

penggunaan

hukum

untukpenyiksaan,pembunuhantanpa

pengadilan,penghilanganpaksa,

penahanansewenangwenang,

pengadilanyangtidakadil,intimidasi

padasaatpemilihanumum,

pencabutanhakpilih,dll

Pemerintahharus

mengupayakan

tindakanuntuk

mencegahpelaku

nonnegara

melakukan

pelanggaranseperti

penyiksaan,

kekerasandan

intimidasikepada

setiapwarganegara

Pemerintahharusmelakukan

investasi,mengalokasikan

anggaran,danmemberikan

subsididalambidang

kehakiman,penjara,

kepolisian,tenagamedis,

sertaalokasi

sumberdaya

dan

anggaranpendidikanbuat

petugasagarmemiliki

pengetahuandan

kemampuandalam

mrlaksanakanpemenuhan

haksipilpolitiksetiap

warganegara


9/16

MekanismePelaporanSebagaiSebuahPertanggungjawaban

Salah satu kewajiban pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi ICCPR adalah keharusan

untuk menyampaikan pelaporan pelaksanaan isi konvensi ini kepada Sekjen PBB untuk

kemudianditeruskan kepadaKomiteHAM.KomiteHAM inidibentukolehparanegarapihak

untuk

mengawasi

pelaksanaan

kovenan

sebagaimana

dalam

Bagan

4

dengan

periodisasi

sebagaimanatergambardalamTabel2.

SesuaiPasal40 ICCPR, laporanpendahuluan (initial report)pelaksanaankovenan sudahharus

disampaikan kepada Sekjen PBB dalam kurun waktu 1 tahun setelah kovenan berlaku bagi

negara pihak. Setelah itu kewajiban pelaporan negara pihak tergantungpada permintaan

Komite.

Bagan5.MekanismePertanggungjawabPelaksanaandanImplementasiHAM


10/16

Tabel2.PeriodisasiPelaporan


11/16

R I W A Y A T H I D U P

C U R R I C U L U M V I T A E

Nama Lengkap : Yosep Adi Prasetyo

Nama Panggilan : Stanley

Tempat/tanggal lahir : Malang, 20 Juni 1959

Kebangsaan : Indonesia

Email :[email protected]

Pekerjaan Saat Ini:

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pendidikan Formal:

Th. 1980 - 1988 (Mei), lulus sebagai sarjana Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas KristenSatya Wacana, Salatiga, dengan gelar Insinyur.

Th. 1983 - 1986, Jurusan Ekonomi Studi Pembangunan UT UPBJJ Universitas Brawijaya Malang(hingga semester V, tidak tamat).

Pengalaman di bidang HAM:

Tahun 2010 Koordinator Tim Kajian Pelarangan Buku

Th 2009 Anggota delegasi Indonesia dalam 5th Consultative Meeting and Conference of the ASEAN

Four National Human Rights Institutions di Bangkok, 19-22 Januari 2008 .

Koordinator Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilihan UmumLegislatif 2009.

Koordinator Tim Penyelidikan Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Dalam Pemilihan Presiden 2009. Ketua Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Masa DOM di Papua 1963-1998. Anggota Panitia Pengarah Lokakarya Nasional Komnas HAM bekerja sama Dengan Departemen

Luar Negeri dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diselanggarakan pada 8-9

Desember 2009.

Th. 2008 Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Pembunuhan Misterius 1982-1985. Ketua Tim Penyelidikan Nasional Buruh Migran dan Perdagangan Manusia. Penyelidik Tim Ad Hoc Penyelidikan Keasus Pelanggaran HAM 1965. Koordinator tim kajian Komnas HAM terhadap Perda Ketertiban Umum Pemda DKI Jakarta Koordinator tim pemantauan insiden penyerbuan kampus UNAS oleh polisi Koordinator tim pemantauan insiden penembakan di Wamena 9 Agustus 2008 Anggota delegasi Indonesia dalam 4th Consultative Meeting and Conference of the ASEAN

Four National Human Rights Institutions di Manila, 29-31 Januari 2008 .

C u r r i c u l u m v i t a e Y o s e p A d i P r a s e t y o Page 1


12/16

Vocal point untuk program kegiatan pemberantasan terorisme yang menghormati prinsip hakasasi manusia yang dikerjakan oleh ASEAN NHRI dengan dana dari Eoropean Commission.

Anggota panitia pengarah lokakarya nasional Quo Vadis Pelaksanaan HAM: 10 TahunReformasi

Ketua panitia pengarah perencanaan strategis Komisi Nasional hak Asasi Manusia 2008-2013. Pembicara pada general lectuture di University of Melbourne, University of Sidney dan Australian

National University (ANU) di Canberra pada 19 29 Oktober 2008. Narasumber pelatihan HAM bagi penguatan kapasitas panitia Ranham Propinsi Kepulauan Riau

di Pekanbaru, 2-4 Juli

Narasumber pelatihan HAM bagi penguatan kapasitas panitia Ranham Propinsi KalimantanSelatan di Banjarmasin, 23-24 Juli

Narasumber untuk pendidikan hak asasi manuisia di lingkungan Polri dan TNI. Narasumber untuk pelatihan bagi aktiovis LGBT di Surabaya, Hingga 2008, anggota Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Talangsaari 1999. Hingga sekarang, penanggungjawab majalah terbitan Komnas HAM, SuaR. Hingga sekarang, penanggungjawab buletin terbitan Komnas HAM,Berita HAM. Hingga sekarang, penanggungjawab jurnal terbitan Komnas HAM,Jurnal HAM. Th. 2006 (September) pembicara pada Overseas Ministry Conference (OMC) XIII di Chicago,

Amerika Serikat.

Th. 2007Terpilih mejadi anggota Komnas HAM dan bertanggungjawab atas Subkomisi Pendidikan dan

Penyuluhan.

Sejak 2007 hingga sekarang mengajar di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (SEKKAU) di

Kompleks Halim Perdana Kusumah.

Th. 2004 Koordinator penelitian kekerasan yang dilakukan Kepolisian Indonesia (POLRI ) untuk Subkom

Pemantauan Komnas HAM.

Th. 2003 Mei Agustus, anggota Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Membantu penelitian Comissao de Acolhimento, Verdade E Reconciliacao de Timor Leste(CAVR) di Indonesia berkaiutan dengan sejarah konflik yang terjadi di Timor Leste sejak April

1974 hingga Oktober 1999.

Pelatih investigasi pelanggaran HAM untuk PBHI. Fasilitator penyusunan perencanaan strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

HAM) 2003-2008.

Th. 2000 Pada 3-9 Juli menjadi pembicara pada Workshop on Violence in Indonesia to follow the Asian

Studies Association of Australia (ASA) Conference di Universitas Melbourne, Melbourne,

Australia, dengan makalah berjudulPotensi Media Sebagai Peredam dan Pendorong Aksi

Kekerasan. Pada 2000 hingga 2005 menjadi anggota kelompok kerja (pokja) reformasi Polri yang dibentuk

Kemitraan-Mabes Polri.

Th. 1989, mengadvokasi para petani Kedung Ombo yang tanahnya digusur secara paksa untukdigunakan sebagai waduk.

Th. 1987, mengadvokasi pedagang kaki lima yang digusur dari Terminal kota Salatiga. Th. 1986, mengadvokasi penarik becak di Salatiga.Pengalaman Kerja:

Sejak 2007 (Agustus) sekarang, mengajar matakuliah Dasar-Dasar Jurnalistik dan Investigasi diFakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Tarumanagara

Sejak 2006 - sekarang, dikontrak sebagai juri umum Anugerah Adiwarta Sampoerna yang merupakanpenghargaan bergengsi untuk kalangan jurnalis.



13/16

Th. 2007, menjadi dosen tamu untuk matakuliah Investigasi di Jurusan Kriminologi FISIPUniversitas Indonesia.

Th 2008, juri untuk Mochtar Lubis Award kategori investigasi. Th. 2006, selama 2 minggu menjadi konsultan pada United Nations Office in Timor Leste (UNOTIL)

dan memberikan pelatihan kepada para wartawan anggota Timor Leste Journalist Association (TLJA).

Th. 2006 sekarang, anggota dewan pengawas School for Broadcast Media. Th 2005 Februari 2006, menyiapkan School for Broadcast Media yang merupakan proyek kerjasama antara European Commission, Bappenas, United Nation Development Program, BBC London

dan ISAI.

Th. 2004 sekarang, ombudsman tabloid Suara Perempuan Papua. Th. 2004 2006, dosen tamu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan FISIP UI Jurusan

Hubungan Internasional.

Th. 2003 kini, ombudsmanAcehkita. Th. 2002 - 2003, mengoordinir pelaksanaan penelitian Gerakan Demokrasi di Indonesia dengan

supervisi dari Prof. Dr. Olle Tornquist dari Universitas Oslo, Norwegia.

Th. 2000 2007, Direktur ISAI. Sejak September 2006 menjadi Direktur Eksekutif ISAI. Th 2000 - 2002, mengkoordinir survei dan penelitian Aktor Demokrasi di Indonesia yang dibiayai

Sarec-ISAI dengan supervisi Prof. Dr. Olle Tornquist (Universitas Oslo, Norwegia) dan Prof. Dr.

Arief Budiman (Universitas Melbourne, Australia).

Th. 2000 Februari 2004, Direktur Komersial dan Umum PT Media Lintas Inti Nusantara (Melin) Th. 2000 2007, redaktur tamu Majalah Suara Baru. Th. 2000 14 Februari 2004, Direktur PT MELIN (Radio 68H). Th. 1999 sekarang, Direktur Toko Buku KALAM. Th. 1999 2000, anggota redaksi Jurnal Pantau. Th. 1999, dosen terbang Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Pajajaran, Bandung. Th. 1996 2002, anggota sidang redaksi MajalahInside Indonesia, terbitan Australia. Th. 1996 sekarang, melatih dan menjadi penyelia sejumlah penerbitan ornop, antara lain majalah

Kalimantan Review (Institut Dayakologi, Pontianak) dan tabloidJubi (Forum Kerjasama LSM,

Jayapura), melatih para jurnalis di Aceh, Medan, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Makasar, Maluku Utara, Lombok, Nusa Tenggara Timur,

Papua dan Timor Lorosae.

Th. 1995 (Agustus) -1999, Koordinator Program Bidang Media Alternatif di Institut Studi ArusInformasi (ISAI), Jakarta. Th. 1994 - 1995, redaktur Majalah Signatura. Th. 1994 - 1999, kembali jadi reporter Majalah BeritaJakarta-Jakarta akibat perubahan konsep

dari majalah berita jadi majalah hiburan. Pada 23 November 1999 majalahJakarta-Jakarta

dihentikan penerbitannya.

Th. 1992 - 1994, redaktur Jakarta-Jakartabertanggungjawab atas rubrik Gong dan Opini. Th. 1990 (Oktober), menjadi wartawan Majalah Berita BergambarJakarta-Jakarta. Th. 1989 (Agustus) - 1990 (Maret), terlibat penelitian dan kontrak penulisan buku dengan

International NGO Forum on Indonesia (INGI).

Th. 1989, menjadi asisten Dr. Arief Budiman mengajar di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang,pimpinan Alm. Kyai Hamam Djafar.

Th. 1988 - 1990, menjadi relawan dan pekerja sosial di Yayasan Geni. Th. 1984 - 1989, mengajar dan menjadi asisten dosen di Fakultas Teknik Universitas Kristen Satya

Wacana, Salatiga, untuk matakuliah Mesin Arus Rangga, Mesin Arus Searah dan Dasar Tenaga

Listrik.

Karya Buku:

Th. 2010:

1. Adakah Media Untuk Keturunan Tionghoa? dalam I. Wibowo dan Thung Ju Lan (ed.), SetelahAir Mata Kering; Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998, Penerbit Buku Kompas,

Jakarta.



14/16

Th. 2009:

1. Editor bersama Olle Tornquist and Teresa Birks,Aceh; The Role of Democracy for Peace andReconstruction, PCD and ISAI, Yogya.

2. Peran dan Kewenangan Komnas HAM: Antara Ideal dan Kenyataan dalam, Amir SyarifuddinSH, M. Hum (dkk) (ed.), Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Komisi Yudisial RepublikIndonesia.

3. Membaca Pikiran HAM Soe Hok Gie dalam Rudy Badil, Luki Sutrisno Bekti, NessyLuntungan R (ed.), Soe Hok-gie...Sekali Lagi, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

4. Mencari HAM di Reformasi Sektor Keamanan dalamMufti Makaarim, Wendy Andika Prajuli,Fitri Bintang Timur (ed.),Almanak Hak Asasi Manusia di Sektor Keamanan Indonesia 200 9,

ISDPS bekerja sama dengan HRWG, DCAF, dan Komnas HAM.

5. ODMK dan Pemenuhan HAM dalamJurnal HAMVol. 5 Tahun 2009Th. 2008:

1. Editor Mia Bustam,Dari Kamp Ke Kamp, ISAI dan VHR Book, Jakarta.2. Editor (edisi Indonesia) dan pemberi kata pengantar Joe Nevins, Pembantaian Timor Timur:

Horor Masyarakat Internasional, Galang Pers dan Garba Budaya, Jakarta.

3.

Editor (edisi Indonesia), Jurnalisme Anak, ISAI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta.

Th. 2007:

1. HAM Dalam Konteks dan Kepentingan Sosiologis Keindonesiaan, dalam Fajar Riza Ul Hagdan Endang Tirtana (ed.),Islam, HAM, dan Keindonesiaan, Maarif Institut dan NZAID, Jakarta.

2. Editor William R. Gaines,Jurnalisme Investigasi Untuk Media Penyiaran, ISAI dan KedutaanBesar Amerika Serikat, Jakarta.

Th. 2006:

1. Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan dalam Andi Widjajanto(ed.),Negara, Intel, danKetakutan, Pacivis Universitas Indonesia, Jakarta.

2. Editor International Center of Journalists,Etika Jurnalisme: Debat Global, ISAI dan KedutaanBesar Amerika Serikat.

3.

Editor Deparlu Amerika Serikat,Mencari Media Yang Bebas dan Bertanggungjawab, ISAI danKedutaan Besar Amerika Srikat.

4. The media as a control and as a spur for acts of violence dalam Charles A. Coppel (ed.),Violent Conflicts in Indonesia: Analysis, Representation, Resolution, Routledge, London and

New York,

Th. 2005:

1. Mengevaluasi Pengamanan Pemilu 2004 dalam Adrianus Meliala,Evaluasi Peran POLRIDalam Pemilu 2004, Kemitraan.

2. Jurnalisme radio dan kekerasan di Era Pasca-Soeharto dalam Tidak Bebas Berekspresi, ISAI,November.

3. Editor buku Olle Tornquist et all, Politisasi Demokrasi, Penerbit Demos, September4. Editor buku HD. Haryo Sasongko, Korupsi Sejarah dan Kisah Derita Akar Rumput, Pustaka Utan

Kayu, September.5. Editor buku Haryo Padmodiwirio,Dari Moskwa ke Peking: Memoar Hario Kecik III, PustakaUtan Kayu, Agustus.

6. Kedung Ombo dalam John McGlynn (ed.),Indonesia in the Soeharto Years, Lontar, Jakarta.7. Media dan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 dalam Hotma Timbul Hutapea (ed.),Menatap wajah

Korban, SNB, KontraS, APHI, IKOHI, FKKM 98, Jakarta, Februari.

Th. 2004:

1. Editor dan pemberi kata penutup pada IndonesiaDalem Api dan Bara karangan TjamboekBerdoeri, Elkasa (terbitan ulang), Jakarta.



15/16

2. Editor Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004, ProPatria, Jakarta.3. Penulis dan editor bersama A.E. Priyono dan Olle Tornquist,Indonesias Post-Soeharto

Democracy Movement (edisi Indonesia: Gerakan demokrasi di Indonesia Pasca Soeharto),

Demos, Jakarta.

Th. 2003:

1.

Anggota Tim Editor bukuJagat Bahasa Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasionaldan Koperasi Jurnalis Independen, Jakarta.

2. Editor Setelah Hari H karangan Sri Bintang Pamungkas, Pustaka Utan Kayu, Jakarta.3. Polri dan Pemilu 2004: Pilihan berat Untuk Tak berpolitik dalam Adrianus Meliala dan Peter

van Tuijl, Polri dan Pemilu 2004, Kemitraan, Jakarta.

4. Editor Tionghoa Dalam Pusaran Politikkarangan Benny G. Setiono, Elkasa, Jakarta.5. Politik Rasial dan Pemberitaan Media dalamJurnalisme Anti Toleransi?, Kippas, Medan.6. Realitas Media di Papua dalam Tim AJI PAPUA, Joost W. Mirino (ed.), Sekelumit Wajah Pers

di Papua, AJI Papua dan Lembaga Studi Perrs dan Pembangunan, Jakarta.

7. Editor (edisi terjemahan), Gerakan Perempuan di Amerika Latin: Feminisme dan Transisi MenujuDemokrasi yang ditulis Jane S. Jaquette (ed.), Yayasan Kalyanamitra dan Ford Foundation,

Jakarta.

Th 2002:1. Politik Rasial dan Upaya Melawannya dalam Benny G. Setiono (ed.), Tugas dan KewajibanEtnis Tionghoa Dalam Membangun Bangsa dan Negara, INTI Jakarta.

2. Mempertanyakan Jurnalisme (Peka) Gender dalam J. Anto (editor),Jurnalisme (Tidak) RamahGender, Kippas, Medan.

3. Penggambaran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan: Fitnah dan FaktaPenghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka dalam Sejarah 9, Masyarakat sejarawan

Indonesia.

Th. 2001:

1. Editor edisi Indonesia, Krishna Sen & David Hill, Media,Budaya dan Politik di Indonesia, ISAIdan PT MELIN, Jakarta.

2. The Industrialization of the Media in Democratizing Indonesia ditulis bersama Ariel Heryantodalam Contemporary Southeast Asia,A Journal of International Asia Strategic Affairs, Vol. 23No 2, Institut of Southeast Asia Studies.

Th. 2000:

1. Indonesia di Tengah Transisi (ed.), PROPATRIA, Jakarta.2. Kerusuhan Etnis Di Sambas 1998 (ed. Merangkap penulis) , ISAI, Jakarta.3. Editor dan pemberi kata pengantarMenyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau karangan

Dr George Junus Aditjondro, Fortilos, Jakarta.

4. Nasionalisme Sempit Ubah Media Jadi Corong dan Alat Propaganda, kata pengantar dalamHotman Siahaan dkk,Jurnalisme Yang Gamang, LSPS dan ISAI, Jakarta.

Th. 1999:

1. Penghancuran Organisasi Perempuan di Indonesia(ed.), Kalyanamitra dan Garba Budaya,Jakarta.2. Militerisme di Indonesia (ed.), diterbitkan bersama oleh 85 ornop (AJI dkk), Jakarta.

3. Media: Antara Euforia dan Demokratisasi dalam Almanak Parpol Indonesia, API, Jakarta.4. Rasisme dan Rasialisme dalamDari Keseragaman Menuju Keberagaman, Lembaga Studi Pers

& Pembangunan, Jakarta.

5. Semangat Kemajemukan Versus Ideologi Pembangunan dalamDari Keseragaman MenujuKeberagaman, Lembaga studi Pers & Pembangunan, Jakarta

6. Golkar Retak? (ed.), Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta.Th. 1998:



16/16

1. Jendral Tanpa Pasukan Politisi Tanpa Partai (Perjalanan Hidup AH Nasution)(ed.), Pusat Datadan Analisa TEMPO dan ISAI, Jakarta.

Th.1997:

1. EditorHoakiau di Indonesia karangan Pramoedya Ananta Toer, Yayasan Garba Budaya, Jakarta.2. Political Prohibitions dalamMenagerie 3, Yayasan Lontar, Jakarta.3.

Lie Jap Khie Nio, Perempuan Dari Gunung Langit(ed.), diterbitkan untuk kalangan terbatas olehKeluarga Besar Lie Tjiauw Jo, Jakarta.

Th. 1996:

1. Indonesia dan Dempo Dalam Ingatan Saya dalam Sukses Alumni Dempo, SMAK St.Albertus, Malang

2. Ir. SriBintang Pamungkas: Saya Musuh Politik Soeharto (ed. merangkap penulis), PijarIndonesia, Jakarta.

3. Pembangunan PLTN: Demi Kemajuan Peradaban?(ed.), INFID, WALHI dan Yayasan OborIndonesia, Jakarta.

4. Bayang-Bayang PKI(ed. merangkap penulis), ISAI, Jakarta.5. Ke Arah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan(anggota Tim Penulis), Elsam, Jakarta.

Th. 1995:1. Memoar Oei Tjoe Tat(ed.), PT Hasta Mitra, Jakarta.2. Zaman Peralihan (ed.), PT Bentang Budaya, Yogyakarta.3. Wartawan Independen(Tim Penulis), AJI, Jakarta.

Th. 1994:

1. Bredel 1994(kontributor tulisan), AJI, Jakarta.2. Seputar Kedung Ombo, Elsam, Jakarta.


Documents

Hak-Hak Sipil Dan Politik