HAK-HAK ISTERI PASCA CERAI TALAK RAJ’I - Institutional ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30601/1... · HAK-HAK ISTERI PASCA CERAI TALAK RAJ’I ... Surat Permohonan

HAK-HAK ISTERI PASCA CERAI TALAK RAJ’I

(Analisis Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dengan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro

Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

BURHANATUT DYANA

NIM : 1111044100012

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

i


(AnalisisPerbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn denganPutusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor

154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk MemenuhiSalah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

BURHANATUT DYANA

NIM : 1111044100012

KONSENTRASIPERADILANAGAMA




SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

ii


(AnalisisPerbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn denganPutusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor

154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum untuk MemenuhiSalah Satu

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Burhanatut Dyana

NIM : 1111044100012

Di Bawah Bimbingan

Hj. Hotnidah Nasution, MA

NIP :197106301997032002

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A




SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1436 H/2015 M

iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hak-hak Isteri Pasca Cerai Talak Raj’i (Analisis Perbandingan

Antara Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dengan

Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)” telah

diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tanggal 07April 2015. Skripsi ini telah diterima sebagai

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi

Ahwal al Syakhshiyah (Peradilan Agama).

Jakarta, 07April 2015

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D

NIP. 196912161996031001

PANITIA UJIAN MUNAQASAH

Ketua :H.Kamarusdiana, S.Ag., MH (………………...)

NIP. 197202241998031003

Sekertaris : Sri Hidayati, M.Ag (..…………….....)

NIP. 197102151997032002

Pembimbing : Hj.Hotnidah Nasution, MA (………..…..…...)

NIP. 197106301997032002

Penguji I : Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, MA (..…………..…...)

NIP. 197608072003121001

Penguji II : H. M. Riza Afwi, Lc., MA (.…………..……)

NIP. 196105201999031002

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah

satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta, 16 Maret 2015

Burhanatut Dyana

v

ABSTRAK

Burhanatut Dyana. NIM 1111044100012. Hak-hak Isteri Pasca Cerai

Talak Raj’i (AnalisisPerbandingan Antara PutusanPengadilan Agama Tuban

Nomor1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn denganPutusan Pengadilan Agama Bojonegoro

Nomor154/Pdt.G/2014/PA.Bjn).Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi

Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, 1436 H / 2015 M. xi + 103 halaman + 30 halaman lampiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan putusan yang diberikan

oleh Majelis Hakim dalammengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh

suami terhadap isteri melalui putusan Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan

Nomor154/Pdt.G/2014/PA.Bjn.Dalam putusan Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

hakim tidak menghukum suami untuk memberikan hak nafkah iddah dan mut’ah

kepada mantan isterinya.Sedangkan dalam putusan Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

hakim menggunakan hak ex officio nya untuk menghukum suami agar memberikan

nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan isterinya yang mengakui perselingkuhannya

pada saat persidangan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode Yuridis

Empiris.Pendekatan yuridis karena penelitian ini menggunakan kaidah hukum dan

peraturan yang berkaitan dengan cerai talak serta hak-hak isteri yang timbul akibat

perceraian yaitu nafkah iddah dan mut’ah.Empiris karena pendekatan bertujuan

memperoleh data mengenai putusan hakim dalam mengabulkan permohonan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa tidak semua perkara cerai

talak mengakibatkan isteri mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah.Majelis hakim

berpendapat bahwa nafkah iddah dan mut’ah merupakan hak isteri yang boleh

diminta atau tidak di minta.Ketika tidak diminta maka hakim bisa menggunakan hak

ex officio yang dimilikinya untuk membebankan kepada suami agar memberikan

nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan isteri. Hal ini berdasarkan pada ketentuan

Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan

(b) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kata Kunci : Permohonan Cerai Talak. Nafkah Iddah dan Mut’ah. Hak

Ex Officio Hakim.

Pembimbing : Hotnidah Nasution, MA

Daftar Pustaka : Tahun 1973 s.d Tahun 2014

vi

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diucapkan dalam kesempatan ini selain persembahan

puji syukur tiada terkira kehadirat Illahi Robbi, karena atas karunia dan pertolongan-

Nya lah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Shalawat serta

salamsemoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhamad SAW beserta

kelurga dan para sahabat yang setia dalam suka dan duka.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Ayahanda

Ahmad Yono dan Ibunda Nurul Hidayah yang tiada lelah dan bosan memberikan

motivasi, bimbingan, kasih sayang serta do’a bagi kedua putri putranya.Semoga

Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik untuk mereka.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis

hadapi, akan tetapi syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya,

kesungguhan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung

maupun tidak langsung segala hambatan dapat diatasi, sehingga pada akhirnya skripsi

ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya pada

kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya

kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepudin Jahar, MA., Phd., selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

vii

2. Bapak H. Kamarusdiana, S.Ag., MH., dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag., selaku Ketua

Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Hotnidah Nasution, MA., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktu, tenaga, dan pikiran selama membimbing penulis.

4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar pada lingkungan Program studi

Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada

penulis selama duduk di bangku perkuliahan.

5. Segenap jajaran staf dan karyawan akademik Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum dan Perpustakaan Utama yang telah membantu penulis dalam pengadaan

referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi.

6. Bapak Drs. Aam Amarullah, M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tuban dan

bapak H. Moch. Tha’if AS, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro

beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

dalam mencari data-data sebagai bahan rujukan skripsi.

7. Bapak Drs. H. Sholhan dan bapak Drs. Mufi Ahmad Bihaqi, M.H.,selaku hakim

yang memutus perkara yang telah penulis teliti dan telah senatiasa memberikan

wejangan dan bimbingan pada penulis selama penulis melakukan wawancara.

8. Do’a dan harapan penulis panjatkan kepada adinda Muhammad Nur Husna yang

senantiasa memberikan semangat, cinta dan kasihnya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi.

viii

9. Bapak M. Hamim, pak dhe sekaligus satu-satunya orang tua di Jakarta yang tiada

kenal lelah dan bosan memberikan semangat, bantuan, membimbing, menjaga

dan melindungi serta menjadi tempat menumpahkan segala keluh kesah selama

di Jakarta. Terimakasih tiada terhingga untuk semua cinta dan kasihmu.

10. Terkhusus Nur Azizah. Terimakasih atas kesabaran dan kesetiaanya menemani

penulis dikamar berukuran 4x6 ini.

11. Sahabat - sahabat seperjuangan penulis: Arisa Dykawresa, Nur Azizah, Nabillah,

dan Luluk Muthoharoh.

12. Semua teman-teman Peradilan Agama Angkatan 2011 yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang

berlipat ganda.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.Oleh karena itu, kritik dan saran yang

membangun senantiasa penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 16 Maret 2015

Penulis

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................ ii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ......................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................... iv

ABSTRAK ................................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah ............................................................ 7

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian ...................................................................... 9

D. Studi Review Terdahulu ............................................................................. 10

E. Metode dan Teknik Penelitian .................................................................... 11

F. Sistematika Penulisan ................................................................................. 14

BAB II CERAI TALAK DAN HAK ISTERI DI PENGADILAN AGAMA

A. Definisi Cerai Talak ..................................................................................... 16

B. Dasar Hukum Cerai Talak ........................................................................... 19

x

C. Macam-macam Cerai Talak ......................................................................... 22

D. Akibat Hukum Cerai Talak .......................................................................... 24

E. Prosedur dan Penyelesaian Permohonan Cerai Talak

di Pengadilan Agama .................................................................................... 32

F. Hak ExOfficio Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah dan Mut’ahdalam

Cerai Talak ................................................................................................... 41

BAB III POTRET PENGADILAN AGAMA TUBAN DAN PENGADILAN

AGAMA BOJONEGORO

A. Profil Pengadilan Agama

1. Pengadilan Agama Tuban ..................................................................... 45

2. Pengadilan Agama Bojonegoro ............................................................ 48

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

1. Pengadilan Agama Tuban ..................................................................... 51

2. Pengadilan Agama Bojonegoro ............................................................ 52

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama .............................................. 53

D. Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Agama .................................. 57

BAB IVPUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

DAN PUTUSAN NO. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

A. Profil Perkara Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn............................................. 70

xi

B. Profil Perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn ............................................... 74

C. Perbandingan Putusan Antara Perkara Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

dengan Perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn ............................................ 81

D. Analisis Penulis .................................................................................................... 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................................... 93

B. Saran-saran ........................................................................................................... 95

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. 96

LAMPIRAN

1. Surat Mohon Kesediaan Pembimbing Skripsi

2. Surat Permohonan Data/Wawancara ke PA Tuban

3. Surat Permohonan Data/Wawancara ke PA Bojonegoro

4. Surat Keterangan Riset dari PA Tuban

5. Surat Keterangan Riset dari PA Bojonegoro

6. Hasil Wawancara dengan Hakim PA Tuban

7. Hasil Wawancara dengan Hakim PA Bojonegoro

8. Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

9. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn.

10. Dokumentasi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (mitsaqan

ghalizhan), ikatan yang suci transenden artinya suatu perjanjian yang

mengandung makna magis, suatu ikatan bukan saja hubungan atau kontak

keperdataan biasa, tetapi juga hubungan menghalalkan terjadinya hubungan

badan antara suami istri sebagai penyalur libido seksual manusia yang terhormat,

oleh karena itu hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah.1 Untuk itu

perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan dapat

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sejahtera

(mawaddah warahmah).

Akan tetapi untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah

mudah dan tanpa rintangan, karena manakala setelah pernikahan dijalani ternyata

banyak duri mengahalangi, kerikil dan karang terjal menghadang, ombak dan

gelombang pasang menerjang, sehingga biduk yang bernama rumah tangga itu

pun terombang-ambing dan tercerai berai sehingga kandaslah perkawinan

tersebut dan putus ditengah perjalanan.

1 Yayan Sopyan, Islam-Negara (transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional), (Tangerang selatan: UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), Cet. 1, h. 127

2

Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena

makna dasar sebuah perkawinan adalah akad nikah, yang berarti ikatan atau

dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya

ia dapat lepas yang kemungkinan dapat disebut dengan talak. Adapun makna

dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.2

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan apabila kedua

belah pihak saling terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk

didamaikan. Perceraian dalam hal ini merupakan alternatif terakhir (pintu

darurat) yang dapat dilalui oleh suami isteri bila ikatan perkawinan (rumah

tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat alternatif

terakhir dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk

mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakam (arbitrator)

dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh

al-Quran dan Hadis.3

Apabila langkah-langkah dan teknik yang telah diajarkan oleh al-Quran

dan Hadis tersebut telah dilaksanakan dan tidak mendapatkan titik temu untuk

mencapai kesepakatan berdamai dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan

rumah tangga, maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini

ke pengadilan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

2 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2004),

h. 206

3 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 73

3

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali

suami dan istri yang ingin bercerai dengan jalan membuka kembali upaya

perdamaian dengan cara musyawarah, yang mana hakim yang akan menjadi

penengahnya dalam upaya perdamaian ini. Bagi orang yang beragama Islam akan

membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama, sementara bagi orang yang

memeluk agama selain Islam maka akan membawa permasalahan ini ke

Pengadilan Negeri.

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan

membawa akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144

Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena talak atau

berdasarkan gugatan perceraian. Untuk lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal

selanjutnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 115 KHI).4

Adapun ketentuan yang mengatur tentang perceraian yang terjadi karena

adanya talak dari suami terhadap isteri telah diatur dalam Pasal 41 (c) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, pengadilan dapat

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Pasal ini menunjukkan

4 Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam

Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,( T.t., : t.p., 2001), h. 16

4

bahwasanya suami berkewajiban untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah

kepada mantan isterinya.

Wanita yang diceraikan oleh suaminya boleh memberikan beberapa

tuntutan kepada suaminya, karena wanita yang diceraikan tersebut memiliki

beberapa hak yang berhak dia peroleh dari mantan suaminya. Adapun hak-hak

isteri itu ialah tuntutan nafkah selama masa iddah dan mut’ah.

Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada

mantan isteri yang berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari

pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk di dalam nafkah adalah sandang,

pangan dan papan.5 Sedangkan yang termasuk mut’ah ialah uang atau benda

yang lainnya (Pasal 149 (a) KHI).

Kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah dan mut’ah bagi isteri

yang telah ditalak oleh suaminya berdasarkan pada ketentuan dalam surat al-

Baqarah [2] ayat 241:

/2 :242

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh

suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah [2] : 241)

Menurut Zamakhsyari seperti halnya yang dikutip oleh Zubair Ahmad,

ayat diatas berlaku secara umum, yakni wajib memberikan suatu pemberian

kepada seluruh wanita yang ditalak. Alasan ini di dasarkan kepada huruf pada

5 Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011), h. 75

5

berarti “bagi wanita-wanita yang ditalak ada hak”. Artinya mantan للمطلقات

suaminya mempunyai kewajiban memberikan mut’ah kepada setiap isteri yang

ditalak. Kecuali itu, lanjutan ayat juga menyebutkan adanya kata حقا (ketentuan-

ketentuan yang harus dilaksanaka) yang disusul denngan huruf على yang

mempunyai makna kata kerja, yaitu kewajiban bagi (orang yang bertaqwa).6

Dalam Hadis juga dijelaskan kewajiban yang serupa yaitu kewajiban

memberikan nafkah selama iddah dan memberikan mut’ah kepada mantan isteri.

Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Dan kamu wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi

pakaian secara ma’ruf (patut)”. (HR. Muslim)

Selain peraturan yang ada dalam al-Quran dan Hadis, perintah

memberikan nafkah kepada mantan isteri selama beriddah dan mut’ah juga di

pertegas kembali di dalam peraturan yang berlaku, diantaranya Pasal 41 huruf (c)

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Pasal 81 ayat (1) serta Pasal

149 huruf (b).

Berbeda dengan realita yang ada, bahwasanya penulis telah menemukan

dua putusan hakim di dua Pengadilan Agama yang berbeda yang menyimpang

dari teori yang telah ada baik dalam al-Quran, Hadis, kitab-kitab fikih maupun

6 Zubair Ahmad dkk, Relasi Suami Isteri Dalam Islam, (Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW)

UIN Syarif Hidayatullah, 2004), h. 78

7 Muslim Ibnu Al-Hajajj Abu Al-Husain Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut:

al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th., ), Juz II, h. 890

6

hukum formil. Kesenjangan ini menarik untuk diteliti sehingga penulis

mengangkatnya kedalam sebuah tulisan.

Putusan hakim yang pertama yaitu perkara yang telah diputus oleh hakim

Pengadilan Agama Tuban Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn yang memutus

perkara cerai talak. Dalam amar putusannya hakim tidak menghukum suami

untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan isterinya sesuai

dengan kemampuannya. Sedangkan kedua hal tersebut merupakan hak isteri

sebagai akibat hukum dari perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri.

Persoalannya adalah ketika isteri hadir di Pengadilan Agama dengan

penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan

hak-haknya (nafkah iddah dan mut’ah) sesuai hukum yang berlaku namun yang

didapatkannya hanya sekedar akta cerai. Walaupun akta cerai merupakan hal

yang urgen sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari perwajahan

asas kepastian hukum (validitas yuridis), belum menggambarkan nilai dasar

keadilan (Validitas filosifis) dan asas manfaat (validitas sosiologis).8

Berbeda dengan putusan hakim yang kedua yaitu perkara yang telah

diputus oleh hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor

154/Pdt.G/2014/PA.Bjn yang memutus perkara cerai talak yang disebabkan

karena isteri memiliki pria idaman lain (PIL). Dalam amar putusan tersebut

8 Muh. Irfan Husaeni, “Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama

Dalam Menetapkan Mut’ah dan Iddah”, artikel diakses pada 22 November 2014 dari http://badilag.net,

h. 6

http://badilag.net/

7

hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada

mantan isterinya yang secara jelas mengakui perselingkuhannya di depan

persidangan. Dalam hal ini isteri dapat dikategorikan sebagai nusyuz. Hal ini

tentu saja menyimpang dari teori yang telah ada baik dalam al-Quran, Hadis,

kitab-kitab fiqih maupun hukum formil yang berlaku yang menyatakan bahwa

bagi isteri yang nusyuz tidak berhak baginya mendapatkan nafkah iddah dan

mut’ah dari mantan suaminya.

Kemudian berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik

untuk membahasnya serta merumuskannya dalam sebuah karya tulis dalam

bentuk skripsi dengan judul “HAK-HAK ISTERI PASCA CERAI TALAK

RAJ’I (Analisis Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dengan Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro

Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)”.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini penulis memilih Pengadilan Agama

Tuban dan Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai obyek penelitian.

Mengingat banyaknya perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama

tersebut, maka penulis melakukan pembatasan yakni hanya pada putusan

mengenai hak nafkah iddah dan mut’ah kepada istri yang di cerai talak oleh

mantan suaminya perkara Nomor: 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan Putusan

Nomor 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn.

8

Menarik untuk penulis teliti dalam skripsi ini sehingga nantinya tidak

meluas atau keluar dari pokok bahasan yakni sehubungan dengan beraneka

ragamnya kasus cerai talak, maka dalam skripsi ini penulis membatasi hanya

pada kasus di atas yang difokuskan pada argumentasi dan landasan hukum

hakim dalam memutus perkara tentang hak-hak isteri dalam cerai talak.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan al-Quran, Hadis, UU Perkawinan maupun KHI bahwa

perempuan yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah kecuali

bagi isteri yang nusyuz. Namun dalam kenyataannya ada putusan pengadilan

yang mana hakim tidak menetapkan nafkah iddah dan mut’ah yang harus

diberikan oleh suami kepada mantan isterinya yang tidak melakukan

perbuatan nusyuz kepadanya. Sedangkan dalam putusan lain, hakim

memberikan nafkah kepada mantan isteri yang telah melakukan nusyuz

terhadap suaminya.

Sehubungan dengan permasalahan di atas dan untuk memudahkan

penulis dalam penulisan skripsi ini, maka rincian rumusan masalah skripsi

ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban pada Nomor

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam

memutus Perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn?

9

b. Apa perbedaan putusan hakim Pengadilan Agama Tuban pada Perkara

No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan putusan hakim Pengadilan Agama

Bojonegoro pada Perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan

tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis

uraikan diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban

dalam memutus perkara Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutus

perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn.

b. Untuk mengetahui perbedaan antara putusan hakim Pengadilan Agama

Tuban perkara nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan putusan hakim

Pengadilan Agama Bojonegoro perkara nomor 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn.

2. Manfaat penelitian

Selain tujuan sebagaimana telah dikemukakan diatas. Penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat baik secara teoritis

maupun praktis, antara lain:

a. Secara Teoritis : untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang

hukum Islam, baik materiil maupaun formil.

10

b. Secara Praktis : sebagai referensi bagi pencari keadilan serta memberikan

kejelasan pada masyarakat umumnya tentang ketentuan hukum dan

perundang-undangan yang mengatur tentang nafkah iddah.

D. Studi Review Terdahulu

Sebelum masuk lebih jauh mengenai pembahasan ini. Penulis

menemukan ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan

tentang cerai talak akan tetapi mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun penelitian tersebut dintaranya:

1. Ultra Petitum Partium dan Hak Ex Officio Hakim, Studi Kasus Cerai Talakdi

Pengadilan Agama Slawi (Putusan No.0203/Pdt.G/2010/PA.Slw), Ulul

Azmi, NIM 206044103793 tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas tentang

hak ex officio hakim yang memberikan putusan yang tidak diminta oleh

Pemohon dan Termohon dalam memutuskan perkara cerai talak di

Pengadilan Agama Slawi. Perbedaannya dalam skripsi penulis adalah

bahwasanya penulis menganalisa dua putusan di dua pengadilan yang

berbeda tentang hak ex officio hakim perihal pemberian nafkah iddah dan

mut’ah kepada istri dalam perkara cerai talak.

2. Nafkah Iddah Bagi Isteri Nusyuz (Analisa Putusan Hakim Pengadilan Agama

Bogor No. 169/Pdt.G/2011/PA.Bgr dan Putusan Hakim Pengadilan Agama

Depok Perkara No. 96/Pdt.G/2009/PA.Dpk), Iin Winiarti, NIM

108044100049, tahun 2012. Dalam skripsi ini membahas perbandingan

pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 169/Pdt.G/2011/PA.Bgr

11

dan perkara nomor 96/Pdt.G/2009/PA.Dpk tentang nafkah iddah yang

diberikan oleh hakim kepada isteri nusyuz. Perbedaanya dengan skripsi

penulis ini adalah bahwasanya penulis menganalisa perbandingan

pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan nomor 154/Pdt.G/2014/PA. Bjn tentang hak-

hak isteri dalam cerai talak yaitu pemberian mut’ah dan nafkah bagi mantan

isteri selama masa iddah baik bagi isteri yang tidak melakukan perbuatan

nusyuz terhadap suaminya maupun yang melakukan nusyuz

E. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan

cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian

dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan

dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan menyangkut

hak-hak isteri dalam cerai talak.

2. Jenis Penelitian

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode

deskriptif analisis yakni menggambarkan dan memaparkan secara sistematika

tentang apa yang menjadi obyek penelitian dan kemudian dilakukan analisis.

Metode deskriptif analisis yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yakni

12

menggambarkan berupa kata-kata, ungkapan, norma atau aturan-aturan dari

fenomena yang diteliti.9

Cara tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis

secara mendalam tentang “HAK-HAK ISTERI PASCA CERAI TALAK

RAJ’I (Analisis Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Tuban

Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dengan Putusan Pengadilan Agama

Bojonegoro Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)”.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan

Agama Bojonegoro. Adapun yang menjadi bahan penelitian dalam penulisan

skripsi ini adalah putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor

154/Pdt.G/2014/PA.Bjn. Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi

respondennya adalah Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan sebagai referensi untuk menunjang keberhasilan

penelitian yakni meliputi; Data Primer dan Data Sekunder.

9Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.

3.

13

1). Data Primer yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan di

atas adalah putusan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam perkara

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan putusan hakim

Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perkara Putusan Nomor

154/Pdt.G/2014/PA.Bjn yang telah Berkekuatan Hukum Tetap serta

hasil wawancara dengan hakim yang memeriksanya dalam persidangan.

2).Data Sekunder dalam penelitian ini terdiri dari penelitian hukum

normatif (penelitian hukum kepustakaan) dan penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu bahan yang

dihasilkan dari bahan hukum terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan bahan hukum

lainnya seperti buku-buku yang mendukung dan memperjelas bahan

hukum tersebut.

b. Studi Lapangan

Adapun studi lapangan ini dilakukan dengan dua tekhnik berikut;

1. Studi dokumen dengan mempelajari berkas yang berbentuk putusan

Pengadilan Agama Tuban Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan putusan

Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn yang

telah berkekuatan hukum tetap.

2. Wawancara yang dilakukan dengan hakim yang menyelesaikan perkara

tentang nafkah iddah di Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan

Agama Bojonegoro. Wawancara ini dilakukan dengan metode

14

wawancara tak terstruktur (open – ended) yaitu wawancara dengan

pertanyaan yang bersifat terbuka dimana responden secara bebas

menjawab pertanyaan tersebut.10

3. Observasi langsung ke lapangan dengan cara langsung datang ke

Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk

mendapatkan hasil yang maksimal.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari

penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis normatif kualitatif.

Normatif karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma

hukum positif, sedangkan kualitatif yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik

tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau

berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur

klasifikatoris) dari responden. Memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil

pengamatan dan pertanyaan kepada sejumlah responden baik secara lisan

maupun secara tertulis selama dalam melakukan penelitian.11

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini berpedoman kepada buku

“Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum

10

Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya), h. 233.

11Koentjaraningrat, Metode- Metode Penelitian Masyarakat, ( Jakarta: t.p., 1997), h. 269.

15

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.” Adapun sistematika penulisannya

adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, terdiri dari Pendahuluan yang meliputi Latar belakang

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

studi review terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, memuat tentang Cerai Talak dan Hak Isteri di Pengadilan

Agama, yang isinya meliputi Definisi cerai talak, dasar hukum cerai talak,

macam-macam cerai talak, akibat hukum yang timbul akibat cerai talak, prosedur

dan penyelesaian permohonan cerai talak di Pengadilan Agama serta hak ex

officio hakim terhadap penetapan nafkah iddah dan mut’ah dalam cerai talak.

Bab Ketiga, berisi tentang Potret Pengadilan Agama Tuban dan

Pengadilan Agama Bojonegoro yang terdiri dari Profil, struktur organisasi, tugas

pokok dan fungsi serta kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama.

Bab Keempat, pada bab ini penulis akan mengkomparasikan putusan

Pengadilan Agama Tuban No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan putusan Pengadilan

Agama Bojonegoro No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn yang di dalamnya terdiri dari

kronologi perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

serta perbandingan kedua putusan tersebut dan dilanjutkan dengan analisa

penulis.

Bab Kelima, adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan saran. Dalam

bab penutup ini penulis menyimpulkan semua yang telah dibahas dalam skripsi

ini.

16

BAB II

CERAI TALAK DAN HAK ISTERI DI PENGADILAN AGAMA

A. Definisi Cerai Talak

Talak atau cerai merupakan terjemahan dari bahasa Arab (طلك يطلك اطاللا)

yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan pembebasan.1 Sementara

dalam kamus besar Bahasa Indonesia, talak diartikan sebagai perceraian antara

suami dan isteri; lepasnya ikatan perkawinan.2

Di dalam Ensiklopedi Indonesia, definisi talak adalah memutuskan atau

melepaskan ikatan perkawinan.3 Hal ini senada dengan pendapat Imam

Taqiyudin dalam bukunya Kifayatul Akhyar yang mendefinisikan talak sebagai

berikut:

Artinya: “Thalak menurut bahasa adalah melepas ikatan atau menceraikan”.

Selain kata talak, di dalam al-Qur‟an juga terdapat kata lain yang

memiliki makna yang sama dengannya, yaitu kata Firaq (lepas) dan kata Sirah

(pisah).5

1 Ahmad Warson Munawir, Almunawir Kamus Besar Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka

Progressif, 1997), Cet. 14, h. 861

2 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia,

2008), Ed. 4, h. 1383

3 Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: PT Ichtiar Baru – Van Hoeve), Jilid. 6, h.

3429

4 Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaeni Addamasqi As Syafi‟i, Kifayatul

Akhyar, Terj. Mohammad Rifa‟i, dkk (Semarang: PT. Toha Putra, 1978), h. 307

17

Adapun kata Firaq (lepas) yang semakna dengan kata talak tepatnya

berada pada surat at-Talaq [65] ayat 2, yaitu:

/65 :2

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah

dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan

kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang

beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siaoa yang bertakwa kepada

Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. At-Talaq : 2)

Ayat diatas mengandung perintah yang bersifat alternatif bagi suami

untuk memilih salah satu diantara dua pilihan, yaitu mengikat kembali tali

perkawinan atau melepaskan ikatan perkawinan dengan cara yang baik.

Sedangkan kata Sirah (pisah) terdapat dalam beberapa ayat al-Qur‟an

diantaranya surat al-Ahzab [33] ayat 49 sebagai berikut,

/33 :49

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang

kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‟ah dan lepaskanlah

mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. Al-Ahzab [33]: 49)

5 Muthafa Diib Al-Bugha, Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab

Syafi‟i, Terj. D.A Pakihsati, (Solo: Media Zikir, 2009), h. 375

18

Kandungan ayat ini juga berisi perintah kepada suami untuk melepaskan

isterinya dengan cara yang ma‟ruf. Perjalanan dalam mengarungi bahtera rumah

tangga rupanya tidaklah mudah dan tanpa rintangan, karena manakala setelah

pernikahan itu dijalani ternyata banyak duri yang mengahalangi. Keadaan

tersebut adakalanya dapat diatasi dan terselesaikan, sehingga hubungan suami

isteri menjadi rukun kembali. Namun adakalanya keadaan tersebut tidak dapat

diatasi dan semakin memburuk sehingga perkawinan terpaksa harus diputus

ditengah jalan. Untuk menjaga agar hubungan antar keluarga tidak terpecah belah

dan menimbulkan permusuhan, maka Islam memberikan solusi dengan adanya

perceraian sebagai jalan keluar bagi suami isteri yang telah hancur rumah

tangganya.

Adapun pengertian talak menurut ulama adalah:

1. Madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pelepasan

ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan dimasa

yang akan datang.6

2. Madzhab Syafi‟i mendefinisikan talak sebagai pelepasan akad nikah dengan

lafal talak atau yang semakna dengan lafal itu.

3. Madzhab Maliki mendefinisikan talak sebagai suatu sifat hukum yang

menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami-isteri.

6 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,

1997), Cet. 4, h. 53

19

4. Sayyid Sabiq mendefinisikan talak yaitu melepas tali perkawinan dan

mengakhiri hubungan suami isteri.7

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di

hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

perkawinan (Pasal 117).8 Dari berbagai macam definisi diatas, dapat ditarik satu

kesimpulan bahwasanya talak adalah suatu perbuatan memutuskan tali

perkawinan yang sah serta mengakhiri hubungan suami isteri.

B. Dasar Hukum Cerai Talak

Talak atau perceraian dalam Islam telah di atur dalam al-Quran dan

Hadis. Adapun ayat yang menjadi dasar hukum cerai talak ini diantara nya adalah

surat al-Baqarah [2] ayat 229, yaitu:

/2 :229

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu, boleh rujuk lagi

dengan cara yang ma‟ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”. (QS. Al-

Baqrah [2]: 229)

Firman Allah SWT surat al-Baqarah [2] ayat 231

/2232)

7 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Terjemah, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1996), Cet. 2, Jilid 9, h. 9


Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (T.t., : t.p., 2001)

20

Artinya: “Apabila kamu menalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir

idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma‟ruf, atau ceraikanlah

mereka dengan cara yang ma‟ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk

memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.

barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap

dirinya sendiri. Janganlah kamu menjadikan hukum-hukum Allah sebagai

permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan

Allah kepadamu, yaitu al-Kitab (Al-Qur‟an) dan al-Hikmah (as-Sunah). Allah

memberi pelajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan

bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui

segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

Ibnu Katsir mengatakan, bahwa dalam ayat tersebut, Allah menyuruh

kepada kaum laki-laki untuk berbuat baik ketika dia mentalak isterinya dengan

talak raj‟i, jika iddah nya sudah habis dan tidak ada waktu lagi kecuali sekedar

untuk ruju‟. Dalam hal ini suami dapat menahannya, yaitu mengambalikan si

isteri kedalam naungan perkawinan dengan cara yang ma‟ruf. Dia harus

mempersaksikan ruju‟nya itu kepada orang lain serta berniat menggaulinya

dengan ma‟ruf, atau si suami membiarkan hingga iddahnya habis dan dia keluar

dari rumah suaminya. Hal inipun harus dilakukan dengan cara yang ma‟ruf pula.9

Firman Allah SWT dalam surat at-Talaq [65] ayat 1

/65 :2

Artinya: “Hai nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang

9 Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Ayat-ayat Perkawinan dan Perceraian Dalam Kajian Ibnu

Katsir, (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2010), Cet. 1, h. 108

21

wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu.

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka

(diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang

terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-

hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu

hal yang baru”. (QS. At-Talaq [65] : 1)

Selain berdasarkan ayat diatas, talak juga di dasarkan pada sabda

Rasulullah SAW, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Dari Ibnu „Umar. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW:

“Perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah thalaq”. (HR. abu Daud)

Jika melihat penggalan hadis diatas, terlihat sekali bahwasanya Nabi

sangat tidak senang dengan perbuatan talak ini dan menghukuminya sebagai

perbuatan yang makruh. Namun apabila dihadapkan dengan keadaan dan situasi

tertentu, maka hukum talak ini bisa berubah. Adapun hukum talak adalah sebagai

berikut:

1. Talak menjadi wajib, jika pihak hakam (juru damai) tidak berhasil

menyelesaikan perpecahan antara suami dan isteri dan tidak bisa diperbaiki

kembali hubungan mereka serta hakam (juru damai) berkeyakinan bahwa

talak merupakan salah satu-satunya jalan yang dapat menyelesaikan

perpecahan.11

10

Abu Daud Sulaiman al-Asy‟ats al-Sijistani, Sunan Abu Daud, Bab Karahiyah al-Talaq,

(Riyadh: Maktabah al-Ma‟arif, t.h., ), h. 379.

11 Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), Cet. 1, h. 318

22

2. Talak menjadi sunnah, jika keadaan rumah tangga sudah tidak dapat

dilanjutkan dan seandainya dipertahankan maka akan timbul banyak

kemudharatan.12

3. Talak menjadi mubah, jika isteri dapat menjaga diri dikala tidak ada

suaminya dirumah, isteri yang berbahaya terhadap suami atau yang tidak baik

akhlaknya.13

4. Talak menjadi makruh, jika suami menceraikan isteri yang taat kepadanya,

rajin beribadah dan shalilah.

5. Talak menjadi haram, jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak isterinya

maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya

kepada isterinya, atau akibat ketidak mampuannya untuk menikah dengan

wanita yang selain dia.14

C. Macam-macam Cerai Talak

Ditinjau dari segi sesuai atau tidaknya dengan syariat islam, maka talak

itu terbagi:

1. Talak sunni, adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama,

yaitu seseorang mentalak perempuan yang telah pernah dicampurinya

12

Amir Syarifuddin, Garis – garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), Ed. 1, Cet. 2, h.

127

13 Yayan Sopyan, Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional, (Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), Cet. 2, h. 181

14 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,

(Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, Jilid. 9, h. 323

23

dengan sekali talak dimasa bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa

bersih itu.15

2. Talak bid‟i adalah talak yang menyalahi ketentuan agama, seperti mentalak

tiga kali dengan sekali ucap atau mentalak tiga kali secara terpisah-pisah

dalam satu tempat, atau seorang suami mentalak isterinya dimasa isterinya

haid atau nifas atau dimasa suci sesudah ia kumpuli.16

Sedangkan apabila ditinjau dari segi hak suami atas isterinya setelah

suami menjatuhkan talak kepada isterinya, terbagi kepada:

1. Talak raj‟i yaitu talak yang masih boleh dirujuk. Arti rujuk ialah kembali,

artinya kembali menjadi mempunyai hubungan suami isteri dengan tidak

melalui proses perkawinan lagi tetapi melalui proses yang lebih sederhana.17

2. Talak Ba‟in Kubra (KHI Pasal 120) adalah talak yang terjadi untuk yang

ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan

kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba‟da al-dukhul

dan telah melewati masa iddah.

15

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Terj. Moh Thalib, (Bandung: PT Alma‟arif, 1983), Cet. 2, h.

42

16 Ibid., h. 44

17 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press),

1986), Cet. 5, h. 103

24

3. Talak Ba‟in Shughra (KHI Pasal 119 ayat (1)) adalah talak yang tidak boleh

dirujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun

dalam iddah.

D. Akibat Hukum Cerai Talak

Apabila hubungan perkawinan antara suami dan isteri putus, maka hukum

yang berlaku sesudahnya adalah:

1. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak

boleh saling memandang apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana

yang berlaku antara dua orang yang saling asing. 18

Dapat dipahami bahwa

akibat dari putusnya perkawinan ini mengembalikan status halal yang

didapatnya selama perkawinan menjadi kembali kepada status semula, yaitu

haram.

2. Berlaku ketentuan iddah bagi isteri yang diceraikan.

Makna iddah secara istilah mengandung arti masa menunggu bagi

wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan

suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, dengan tujuan untuk

mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami untuk kembali

kepada isteri dalam ikatan perkawinan. Para ulama mendefinisikan iddah

sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal

mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk

18

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), Ed. 1., Cet. 2., h. 301

25

dinikahkan.19

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa iddah merupakan

masa tunggu bagi isteri untuk dapat dirujuk kembali oleh suami atau untuk

dibolehkannya menikah dengan laki-laki lain.

Macam-macam iddah bagi seorang wanita dibagi menjadi lima

kategori, yaitu:

a) Iddah bagi wanita hamil adalah sampai ia melahirkan

:4

Artinya: “Dan perempuan-perempuan hamil , waktu iddah mereka itu

ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.(QS. At-Thalaq: 4)

b) Iddah karena kematian adalah empat bulan sepuluh hari

234)

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan

dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”. (QS. Al-Baqarah: 234)

c) Iddah bagi wanita yang masih haidh adalah tiga kali quru‟

:228

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendakklah menahan diri

(menunggu) tiga kali quru‟”. (QS. Al-Baqarah: 228)

d) Iddah bagi wanita yang tidak haidh atau menopause adalah selama tiga

bulan

19

Amiur Nuruddin dan Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada

Media, 2004), h. 240

26

:4

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi

(menopouse) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu

(tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah tiga bulan”. (QS.

At-Thalaq: 4)

3. Keharusan memberikan nafkah iddah dan mut‟ah.

Nafkah secara etimologi berasal dari kata ( yang berarti ( النفمة

.”biaya, belanja, pengeluaran uang“ المصروف واالنفاق20

Sekilas dapat

dipahami bahwasanya nafkah berkaitan erat dengan kebutuhan pokok

kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan pokok yang diperlukan oleh

manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.21

Sedangkan yang dimaksud dengan mut‟ah adalah pemberian atau

hadiah yang layak yang diberikan suami kepada isterinya selama masa iddah

baik berupa uang atau benda. Pemberian mut‟ah oleh suami kepada isteri

dimaksudkan untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan

kekhawatiran terhadap penghinaan kaum pria kepadanya.22

Kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut‟ah telah diperintahkan

oleh Allah swt dalam firmannya QS. Al-Baqarah [2] ayat 241

20

Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997), Ed. ke-2, h. 1449

21 Mustofa Al-khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, Kitab Fikah Mazhab Syafie,

(Kuala Lumpur: Pustaka Salam SDN BHD, 2005), Jilid ke-4, h. 925

22 Burmasari Siregar, Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha Tentang Wanita Muslim, Laporan

Penelitian Dosen Fakultas Syariah Uin Jkt 2001, h. 51

27

/2 :242

Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut‟ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi

orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 241)

Firman Allah SWT QS. At-Talaq [65] ayat 7

/65 :7

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi

nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan

kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

(QS. At-Talaq [65]: 6)

Selain tercantum dalam al-Quran, kewajiban suami terhadap nafkah

selama masa iddah juga terdapat dalam beberapa hadits Nabi, diantaranya

ialah:

Artinya: “Dari Fathimah binti Qais, ia berkata: Aku pernah datang kepada

Nabi saw. Lalu aku berkata: Sesungguhnya suamiku si Fulan telah mengutus

(seseorang mengabarkan) tentang talak (yang ia jatuhkan padaku), dan

sesungguhnya aku telah menanyakan kepada keluarganya tentang nafkah

dan tempat tinggal (bagiku), tetapi mereka menolakku. Mereka berkata: Ya

23

Abi „Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu‟aib ibn „Ali al-Nasa‟i, Sunan Nasa‟i, (Riyadh:

Maktabah al-Ma‟arif, t.h., ), h. 909

28

Rasulullah, sesungguhnya suami Fathimah telah menguutus (seseorang

mengabarkan) tentang talak yang ketiga kalinya (yang ia jatuhkan pada

isterinya). Fathimah berkata: Kemudian Rasulullah saw. Bersabda:

Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu bagi perempuan yang suaminya

masih mempunyai hak ruju‟ (talak raj‟i)”. (H.R. An-Nasa‟i)

Selain terdapat dalam al-Quran dan Hadis, kewajiban memberi

nafkah juga dipertegas dalam hukum formil. Akibat yuridis cerai talak

diantaranya adalah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi

bekas isteri (Pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974). Sedangkan dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bilamana perkawinan putus

karena talak, maka bekas suami wajib:

a. Memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa

iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba‟in atau nusyuz dan

dalam keadaan tidak hamil.

Berbicara tentang nusyuz, secara terminologi kata nusyuz diartikan

sebagai pembangkangan dalam kewajiban terhadap pasangan, baik itu

dilakukan isteri maupun suami.24

Hal ini memberikan pengertian bahwa isteri

maupun suami sama-sama memiliki peluang untuk melakukan

pembangkangan atau nusyuz terhadap pasangannya karena tidak

24

Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, Membangun Keluarga Humanis, (Jakarta:

Grahacipta, 2005), Cet. 1., h. 55

29

melaksanakan kewajiban atau melanggar hak-hak pasangannya sehingga

dapat mengganggu keharmonisan dalam berumah tangga.

Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan perbuatan nusyuz yang

dilakukan oleh isteri terhadap suami, sehingga karena adanya perbuatan

tersebut menyebabkan isteri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan

mut‟ah dari mantan suaminya. Mengenai perbuatan nusyuz isteri ini, penulis

dapat memberikan contoh, seperti: tidak mau diajak tidur bersama, isteri

bercikap acuh dan tidak peduli kepada perintah suami, anak terlantar akibat

isteri sering pergi dari rumah tanpa izin dari suami dan lain sebagainya.

Berkenaan dengan hal ini Allah swt berfirman dalam al-Quran surat

an-Nisa [4] ayat 34 tentang nusyuz isteri terhadap suami.

/4 :34

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian

yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan

sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shaleh ialah yang

taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh

karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu

khawatirkan nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka

ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka

menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS.

An-Nisa [4]: 34)

30

Adapun Hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang nusyuz isteri

terhadap suami diantaranya adalah sebagai berikut:

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. berkata, bahwa Nabi SAW bersabda:

“Apabila seorang suami mengajak isterinya ketempat tidur, tetapi ia

menolak untuk datang, lalu sang suami marah, sepanjang marah maka para

malikat melaknatnya (isteri) hingga datang pagi”. (H.R. Muslim)

Selain dalam al-Quran dan Hadis, nusyuz diatur pula dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 84, disana menyebutkan bahwa:

1. Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan

alasan yang sah.

2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut

pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali untuk

kepentingan anaknya.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah

isteri nusyuz.

4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus

didasarkan atas bukti yang sah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa nusyuz

merupakan pembangkangan, pendurhakaan atau sikap tidak patuh yang

25

Imam Abu Hasan Muslim bin Hijjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut:

Maktabah Al-Ma‟arif, t.th), Juz II, h. 585

31

dilakukan isteri kepada suami, sehingga jika tidak ditangani dengan cepat

maka dapat menimbulkan putusnya ikatan perkawinan. Jika putusnya

perkawinan ini berasal dari suami (cerai talak) yang disebabkan karena isteri

nusyuz, maka tidak berhak baginya (isteri) mendapatkan nafkah iddah dan

mut‟ah dari mantan suaminya.

Adapun untuk ukuran nafkah iddah itu sendiri, baik al-Quran, Hadis

ataupun hukum formil tidak ada yang menyebutkan dengan tegas batas

ukuran atau jumlah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada

isterinya, baik itu batas minimal atau maksimal wajibnya memberi nafkah.

Akan tetapi Allah hanya memberikan gambaran umum bahwasanya nafkah

itu diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan arti cukup untuk

keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.26

4. Pemeliharaan terhadap anak atau hadhanah.

Dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur bahwa jika terjadi

perceraian maka antara suami dan isteri mempunyai hak yang sama untuk

memelihara anak. Jika terjadi perselisihan, maka pengadilan dapat

memutuskan siapa yang lebih berhak menerima anak tersebut.27

26

Murni Djamal, Ilmu Fiqh, (Jakarta: t.p., 1984), Cet. 2, Jilid II, h. 189

27 Euis Amalia, Laporan Hasil Penelitian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam

Keluarga Studio Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pada Kasus Perceraian,

(Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah Jakart, 2000), h. 40

32

Namun dalam praktiknya bagi anak yang masih dibawah umur,

biasanya hak pemeliharaannya diberikan kepada ibunya. Hal ini diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, sedangkan bagi anak yang sudah

mumayyiz hak pemeliharaannya di serahkan kepada anak tersebut untuk

memilih hendak ikut kepada ayahnya atau ibunya. Adapun pemeliharaan

anak ditanggung oleh ayahnya.

5. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa

perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian

ulama wajib dilakukannya bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya.

begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya

setelah bercerai.28

E. Prosedur dan Penyelesaian Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama

Dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 113 KHI disebutkan

bahwa, perkawinan putus karena kematian, perceraian atau atas keputusan

pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat

terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah

pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan

yang sudah berkekuatan hukum tetap (in cracht).29

28

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan, h. 303

29 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta:

Rajawali Pers, 2012), Ed. 1, Cet. 1, h. 151

33

Adapun perceraian yang disebabkan karena cerai talak telah diatur secara

khusus dalam Pasal 66-72 UU No.7 Tahun 1989.

1. Bentuk dan Isi Permohonan Talak

Sebelum perkara cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama, hal-hal

yang perlu diperhatikan adalah:

a. Mendaftar permohonan atau mengajukan permohonan secara tertulis atau

lisan kepada bagian pendaftar perkara, yaitu Sub Kepaniteraan

Permohonan.30

b. Membayar panjar biaya perkara.

Dalam perkara permohonan talak ini, kedudukan suami sebagai pihak

Pemohon sedangkan isteri sebagai pihak Termohon. Adapun formulasi atau

isi permohonan, dari ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) jo. Ayat (5) jo.

Pasal 57 UU Peradilan Agama yang perlu diperhatikan adalah:

a. Identitas Pemohon dan Termohon, yaitu:

1) Nama;

2) Umur, hal ini untuk menentukan dewasa atau belum;

3) Agama, hal ini untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan;

dan

4) Alamat, hal ini penting untuk menentukan kompetensi relative

pengadilan.31

30

Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2006), Ed. 1, Cet. 2, h. 119

34

b. Fundamentum Petendi atau Posita adalah dalil-dalil konkret tentang

adanya hubungan yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada

tuntutan.32

Posita ini berisi tentang hal-hal berikut:

1) Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah

pihak.

a) Kapan suami dan isteri melangsungkan pernikahan

b) Selama pernikahan saling rukun atau tidak

c) Apakah suami isteri dikaruniai anak?

2) Alasan-alasan diajukannya permohonan cerai talak, harus

berdasarkan fakta atau peristiwa hukum.

3) Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan

suatu keharusan; Hakim yang harus melengkapi dalam penetapan

(atau putusan) nanti.33

Posita hendaknya ditulis secara singkat, kronologis, jelas, tepat dan

terarah untuk mendukung isi tuntutan.

c. Petitum atau tuntutan yaitu apa yang diminta atau diharapkan Penggugat

agar diputuskan oleh hakim.34

Misalnya:

31

Ibid., h. 120

32 Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004),

Cet. 1, h. 30

33 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h. 120

34 Soeroso, Praktikum hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2009), Ed. 2. Cet. 1, h. 58

35

“Memohon kepada majelis hakim untuk menerima permohonan

Pemohon, dan mengijinkan pemohon untuk mengikrarkan talak di depan

majelis hakim”.

2. Tahapan Persidangan Permohonan Talak

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon atau

kuasanya masing-masing menghadiri sidang di Pengadilan Agama, setelah

menerima surat panggilan yang sah.

Adapun susunan persidangan terdiri dari:

a. Hakim tunggal atau Hakim Majelis yang terdiri dari satu ketua dan dua

hakim anggota, yang dilengkapi oleh Panitera sebagai pencatat jalannya

persidangan.

b. Pihak Pemohon dan Termohon duduk berhadapan dengan hakim dan

posisi Termohon disebelah kanan sedangkan Pemohon disebelah kiri

hakim.35

Apabila persidangan berjalan lancar maka jumlah persidangan kurang

lebih 8 kali yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.

a. Sidang I (Mediasi)

Ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi pada sidang pertama ini,

yaitu:36

35

Soeroso, Praktikum hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2009), Cet. 6, h. 41

36 Kamarusdiana, Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama, (t.t., : t.p., t.th.,), h. 96

36

1. Pemohon tidak hadir, sedangkan Termohon hadir. Jika terjadi keadaan

seperti ini maka hakim dapat menunda persidangan sekali lagi untuk

memanggil Pemohon atau menyatakan bahwa permohonan dinyatakan

gugur (Pasal 124 HIR/Pasal 148 R.Bg).

2. Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir. Dalam keadaaan ini

maka hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil Termohon

sekali lagi atau menjatuhkan putusan verstek karena Termohon dinilai

ta‟azzuz atau tawari atau ghaib (Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg).

3. Termohon tidak hadir tetapi mengirim surat jawaban, maka surat

jawaban tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak ada,

kecuali jika surat itu berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan

Agama yang bersangkutan tidak berhak mengadilinya (Pasal 125 ayat

(2) HIR).

4. Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan pertama, maka

sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi sampai dapat

dijatuhkan putusan gugur atau verstek atau perkara dapat diperiksa.

5. Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pertama

Jika Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis

Hakim memberikan kesempatan atau berusaha agar Pemohon dan Termohon

berdamai serta kembali rukun sebagai suami isteri atau yang biasa dikenal

dengan upaya mediasi, hal ini berdasarkan pada Perma No.1 Tahun 2008.

37

Apabila usaha untuk mendamaikan ini tidak berhasil maka sidang

dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

b. Sidang II (Pembacaan Permohonan)

Pada tahap pembacaan gugatan ini terdapat beberapa kemungkinan dari

Pemohon, yaitu:37

1. Mencabut permohonan

2. Mengubah permohonan

3. Mempertahankan permohonan

Jika Pemohon tetap mempertahankan permohonannya maka sidang

dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jawaban Termohon.

c. Sidang III (Jawaban Termohon)

Pada tahap ini, hakim memberikan kesempatan kepada Termohon atau

isteri untuk mengajukan jawaban dan mempertahankan haknya. Menurut

Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 ayat (2) R.Bg jo Pasal 132 ayat (1)

HIR/Pasal 158 ayat (1) R.Bg Termohon dapat mengajukan jawaban secara

lisan ataupun tulisan.38

Adapun dalam penyampaian jawaban ini Termohon

harus datang secara pribadi dalam persidangan atau diwakilkan oleh kuasa

hukumnya.

37

Ibid., h, 110

38 Ibid., h. 111

38

Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dapat diajukan langsung oleh

Termohon, yaitu: mengaku bulat-bulat, mungkir (membantah) secara mutlak,

mengaku dengan klausula, referte (jawaban berbelit-belit).39

d. Sidang IV (Replik)

Replik adalah jawaban atas jawaban, diucapkan atau diajukan secara

tertulis oleh pihak Pemohon setelah ia mendengarkan jabawan Termohon atas

permohonannya, replik ini dapat dijawab lagi oleh Termohon dengan satu

jawaban dalam babak kedua, yang dinamakan duplik.40

e. Sidang V (Duplik)

Babak terakhir dalam jawab-menjawab atas perkara perdata adalah

duplik, yakni jawaban pihak Temohon atas replik Pemohon sebelum

memasuki tahapan pemeriksaan pembuktian yang mana isinya tidak jauh

berbeda dengan replik yaitu mempertahankan dalil-dalil dan sanggahan

masing-masing pihak dengan tuntutan yang relatif tidak berubah.41

Replik dan duplik (jawab-menjawab) ini dapat diulangi sampai ada titik

temu antara Pemohon dan Termohon, atau sudah dianggap cukup oleh hakim.

Walaupun jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dirasa cukup,

namun masih ada hal-hal yang tidak disepakati sehingga perlu adanya

39

Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h. 122

40 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Kamus Istilah Aneka Hukum, (Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 2000), Cet. 1, h.22

41Henny Mono, Praktik Beperkara Perdata, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Ed. 1, h.

78

39

pembuktian atas kebenarannya. Oleh karena itu maka persidangan dilanjutkan

pada tahap pembuktian.

f. Sidang VI (Pembuktian)

Pembuktian adalah memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim

dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang

kebenaran peristiwa yang diajukan.42

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara,

karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya perkara.

Menurut Pasal 164 HIR dan Pasal 186 B.W ada lima macam alat bukti, yaitu:

bukti tulisan/surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan dan bukti

sumpah.43

Setelah hakim merasa pembuktian cukup, maka persidangan dapat

dilanjutkan pada tahap berikutnya.

g. Sidang VII (Kesimpulan Para Pihak)

Pada tahap ini, masing-masing pihak baik Pemohon atau Termohon diberi

kesempatan yang sama oleh hakim untuk mengajukan pendapat akhir yang

merupaka kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung.

h. Sidang VIII (Penetapan atau Putusan Hakim)

42

Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata: Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta

Mediasi, (Bandung: Grafitri, 2007), h.67

43 Bambang Sugeng dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara

Perdata, (Jakarta: Kencana, 2011), Ed. 1, Cet. 1, h. 65

40

Penetapan putusan hakim merupakan tahap paling akhir di persidangan.

Pada tahap ini hakim merumuskan pertimbangan hukum terhadap suatu

perkara yang diperiksanya dan disertai dengan alasan serta dasar hukumnya,

yang kemudian diakhiri dengan putusan hakim.

Contoh kasus:44

Pada tanggal 7 Januari hakim memberikan penetapan bahwa permohonan

suami (Pemohon) untuk menjatuhkan ikrar talak diterima. Sejak penetapan ini

terdapat jangka waktu 14 hari (=14 hari kerja). Dalam jangka waktu 2 minggu

ini, Termohon dapat mengajukan permohonan banding.

Bila isteri tidak mengajukan banding maka penetapan hakim memperoleh

kekuatan hukum yang tetap. Sejak tanggal tersebut, suami atau Pemohon

dapat mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak.

Lihat skema

Tahun 2005

Tgl. 7/1/05 25/1 25/2 25/3 25/4 25/5 25/6 25/7

Tanggal 25 Januari (hari kerja ke-14 setelah penetapan hakim berkekuatan

hukum tetap) talak belum jatuh, isteri dapat mengajukan banding. Bila isteri

(Termohon) tidak menyatakan banding, penetapan tersebut memperoleh

kekuatan hukum tetap (25/1-05). Sejak tanggal tersebut pengadilan

menentukan hari sidang untuk menyaksikan Ikrar Talak Pemohon atas

44

Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, h. 124

41

permohonan Pemohon (suami). Misalkan ditetapkan bahwa sidang untuk

mengucapkan Ikrar Talak pada tanggal 25 Maret 2005, maka suami pada hari

yang ditentukan harus datang dan mengucapkan Ikrar Talak di hadapan

Majelis Hakim dan dihadiri oleh isteri.

Undang-undang memberi kesempatan atau tenggang waktu bagi suami

atau Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak dalam jangka waktu 6 bulan.

Bila dalam tenggang waktu tersebut suami tidak datang untuk mengucapkan

Ikrar Talak, maka permohonan untuk mengucapkan Ikrar Talak tersebut dapat

dinyatakan gugur oleh hakim (Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama). Jadi

(suami) belum mengucapkan Ikrar Talak, maka penetapan tersebut gugur dan

ikatan perkawinan tetap utuh.45

F. Hak Ex Officio Hakim Terhadap Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut’ah

Dalam Cerai Talak

Tanggung jawab suami terhadap isteri tidak hanya berlaku ketika ia sah

menjadi suami isteri saja, tetapi setelah perceraian pun suami masih tetap

bertanggung jawab terhadap isteri yang mana hal ini merupakan hak isteri yang

harus didapatkan dari suami selama masa iddah akibat dari adanya perceraian

tersebut. Adapun hak-hak isteri ini diantaranya adalah ia berhak mendapatkan

nafkah selama masa iddah dan mut‟ah dari mantan suami bagi isteri yang ditalak

raj‟i dan tidak nusyuz.

45

Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), Cet. 3, h.

79

42

Dalam perkara cerai talak sering dijumpai Termohon yang awam hukum

tidak menuntut nafkah dan mut‟ah kepada Pemohon, padahal Pemohon cukup

berkemampuan secara materi. Peranan Pengadilan Agama dalam perceraian

bukan semata-mata dalam hal pengadministrasian atau pencatatan perceraian

yang ditandai dengan keluarnya akta cerai saja. Tetapi pengadilan juga harus

menetapkan asas keadilan serta manfaat terutama bagi pihak isteri.

Menurut Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama secara jelas menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar‟iyyah secara ex officio dapat

menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang

isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan menetapkan kewajiban mut‟ah. (Pasal

41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b)

Kompilasi Hukum Islam).46

Kata ex officio berasal dari bahasa latin, adapun kata yang semakna

dengannya adalah ambtahalve dari Belanda yang berarti karena jabatan, tidak

berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu

permohonan.47

Jadi dapat diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan hak ex

officio adalah hak yang melekat pada hakim karena jabatannya.

46

Mahkamah Agung RI, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama, Edisi revisi 2010, (Jakarta: t.p., 2010), h. 157

47 Subekti dan Tjitro Soedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Paramita, 1973), Cet. 2, h. 40

43

Penerapan hak ex officio dalam tulisan ini difokuskan pada hak seorang

hakim untuk membebani bekas suami atas nafkah bagi bekas isteri dalam perkara

cerai talak. hal ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Pengadilan

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Dalam praktik, sekalipun hak-hak isteri akibat talak tersebut tidak dituntut

oleh Termohon (isteri), hakim secara ex officio (karena jabatannya) dapat

menghukum suami sebagai Pemohon untuk membayar nafkah dan mut‟ah

kepada Termohon. Dalam hal ini sekalipun tidak ada gugatan rekonvensi, hakim

diperbolehkan membebankan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan

demikian hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh isteri

dalam petitum permohonan cerai talak.48

Akan tetapi nampaknya hak ex officio dalam praktik masih jarang

digunakan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan mut‟ah

dan nafkah iddah sebagai akibat putusnya perceraian karena talak. Akibat hak ex

officio yang tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak

48

Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Dalam Beracara di

Pengadilan Agama”, jurnal di akses pada 28 Desember 2014 dari http://mimbar.hukum.ugm.ac.id, h.

387

http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/

44

dipertimbangkan dengan cermat, kepentingan para pihak tidak terakomodir

dengan baik, khususnya pihak isteri.49

49

Muh. Irfan Husaeni, “Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama

Dalam Menetapkan Mut‟ah dan Iddah”, artikel diakses pada 22 November 2014 dari http://badilag.net,

h. 2

http://badilag.net/

45

BAB III

POTRET PENGADILAN AGAMA TUBAN DAN PENGADILAN AGAMA

BOJONEGORO

A. Profil Pengadilan Agama

1. Pengadilan Agama Tuban

Pengadilan Agama Tuban berdiri pada pada tanggal 19 Januari 1882

berdasarkan Stbl. 1882 No. 162. Pada saat itu Pengadilan Agama Tuban berdiri

dengan nama Raad Agama Tuban. Hal ini berdasarkan bukti putusan tulisan

tangan pada tahun 1931.1

Sejak dibentuk pada tahun 1882 sampai masa penjajahan Radd Agama

Tuban belum memiliki kantor sendiri dan merupakan bagian dari

pemerintahan di Kadipaten Tuban. Adapun orang pertama yang menjadi

pemimpin atau ketua di Raad Agama Tuban adalah KH. Dahlan dan disebut

sebagai Qodhi Syar’i pertama di Raad Agama Tuban.

Sejak tahun 1957 Raad Agama Tuban berkantor di salah satu gedung

kamar bola (bekas gedung pertemuan milik Belanda) yang terletak di sebelah

barat alun-alun dan Masjid Jami’ Tuban dan dipimpin seorang ketua bernama

K.H. Moertadji. Pada tahun 1968 sampai pada tahun 1973 Pengadilan Agama

1 Sejarah Pengadilan Agama Tuban, diakses pada tanggal 28 Desember Tahun 2014 pukul

13:16 WIB dari http://www.pa-tuban.go

http://www.pa-tuban.go/

46

Tuban dipimpin oleh Kiai Damiri dengan tetap menempati gedung tersebut.

Adapun sebagian gedung tersebut ditempati oleh Departemen Agama Tuban.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu pada

tanggal 2 Januari 1974, sistem Pengadilan Agama Tuban menjadi lebih baik.

Pada masa ini Pengadilan Agama Tuban dipimpin oleh Sudig, B.A. Pada masa

ini pula, tepatnya Pada tahun 1978, keadaan fisik Pengadilan Agama Tuban

sudah menjadi lebih baik. Hal ini ditandai dengan dibangunnya gedung baru

dijalan Sunan Kalijogo No. 27 Tuban. Kantor tersebut di bangun dengan dana

dari pemerintah pusat (Departemen Agama).

Seiring berjalannya waktu, lambat laun Pengadilan Agama Tuban pun

berkembang dan menjadi lebih baik. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama

Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Klas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa

Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Agama Kelas 1A, yaitu kelas

dalam urutan pertama dalam klasifikasi pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan Agama Tuban merupakan pengadilan tingkat pertama

dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak

pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tuban

berkedudukan di ibukota Kabupaten, yakni kota Tuban, dengan alamat di

jalan Sunan Kalijogo No. 27 Telp: (0356) 321326 Fax (0356) 324939 Tuban

kode pos 62314.2

2 Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, h. 2

47

Sesuai pula dengan perkembangan Teknologi Informasi, Pengadilan

Agama Tuban telah memiliki website dengan alamat: www.pa-tuban.go.id

yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat

pemerhati pengadilan dan telah disesuaikan dengan standar yang diharapkan

Mahkamah Agung RI dan selalu berupaya berbenah diri serta memperbaiki

kinerja pengadilan.

Untuk menunjang keberhasilan Pengadilan Agama Tuban agar

menjadi lebih baik, maka Pengadalian Agama Tuban membentuk sebuah visi

dan misi. Visi Pengadilan Agama Tuban mengacu pada visi Mahkamah

Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang

Profesional, Efektif, Efisiens dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan

Indonesia yang Agung”.3

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tuban

menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan

transparan;

3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

3 Ibid., h. 7

http://www.pa-tuban.go.id/

48

4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi

masyarakat.4

2. Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro diperkirakan dibentuk sekitar tahun

1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882 yang langsung diketuai K. Mas

Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Bojonegoro.5

Dari awal dibentuknya hingga sekarang Pengadilan Agama

Bojonegoro telah beralih lokasi sebanyak tiga kali. Semula Pengadilan Agama

Bojonegoro bertempat di halaman Masjid Agung Bojonegoro, kemudian

pindah digedung untuk sidang di tempat MIN Bojonegoro jalan Panglima

Sudirman dan sejak tahun 1980 berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin

Bojonegoro.

Kini Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA memiliki 1 (satu)

gedung berstatus milik negara (Mahkamah Agung RI) yang berkedudukan di

Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro dengan alamat di Jalan M.H. Thamrin No. 88

Bojonegoro, Telp: (0353) 881235 Fax (0353) 892229 Bojonegoro. Sesuai

dengan perkembangan teknologi dan informasi Pengadilan Agama

Bojonegoro telah memiliki website dengan alamat: www.pabojonegoro.com

4 Ibid., h. 8

5 Profil Pengadilan Agama Bojonegoro, diakses pada tanggal 28 Desember 2014 pukul

12:44 WIB dari http://www.pa-bojonegoro.go.id

http://www.pabojonegoro.com/

http://www.pa-bojonegoro.go.id/

49

yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh masyarakat

pemerhati pengadilan.6

Lembaga Peradilan Agama merupakan lembaga yang mandiri, dimana

kemandirinnya itu harus bebas dari intervensi oleh pihak lain diluar kekuasaan

kehakiman terutama dalam memutuskan perkara bagi setiap pencari keadilan.

Dalam proses pemeriksaan perkara ini pun harus dilakukan dengan cara yang

cepat, sederhana dan biaya ringan tanpa mengurangi ketelitian hakim atau

bahkan tidak diperbolehkan mengorbankan ketelitian untuk mencari

kebenaran dan keadilan.

Adapun visi Pengadilan Agama Bojonegoro mengacu pada visi

Mahkamah Agung RI sebagai puncak Kekuasaan Kehakiman di negara

Indonesia, yaitu: "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung".

Penjelasan Makna dari visi ini dimaksudkan sebagai ide atau cita-cita

Pengadilan Agama Bojonegoro di masa mendatang yang diusahakan secara

terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai terobosan untuk

memuaskan masyarakat berkenaan dengan pelayanan hukum dan keadilan

agar menjadi pengadilan tingkat pertama yang mampu berkiprah menegakkan

hukum dan keadilan sehingga masyarakat dapat lebih percaya kepada lembaga

peradilan pada umumnya, dan khususnya Pengadilan Agama Bojonegoro, dan

pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan produk hukum dan keadilan

6 Ibid.,

50

yang berwibawa dan memiliki martabat yang terhormat di mata masyarakat

Bojonegoro, sehingga terwujud Peradilan Agama yang Agung.7

Dari pernyataan visi tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro

mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan,

serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur

tangan pihak lain;

3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada masyarakat;

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan

dihormati;

6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan

transparan.8

7 Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro, diakses pada tanggal 28 Desember 2014

pukul 12:47 WIB dari http://www.pa-bojonegoro.go.id

8 Ibid.,


51

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

1. Pengadilan Agama Tuban

Hakim

Anshor, S.H

Drs. H. Nurhadi, M.H

Drs. H. Sholhan

Drs. Abdurrahman, S.H., M.H

Drs. H. Soepandi

Drs. H. Irwandi, M.H

Drs. H. M. Ubaidillah, M.Si

Dra. Hj. Laila Nurhayati, M.H

Ketua

Drs. Aam Amarullah, M.H

Wakil Ketua

Drs. H. M. Syafi’ie Thoyyib, S.H., M.H

Panitera/Sekertaris

H. Abdul Wahab, S.H

Wakil sekertaris

Umi Rofiqoh, S.H

Wakil Panitera

Drs. H. Solikin, S.H

Panitera Muda Gugatan

Durorin Humairo’, S.H

Penitera Muda Permohonan

Ilyas, S.H

Penitera Muda Hukum

Akhmad Qomarul Huda, S.H

Kepala Urusan Kepegawaian

Syaiful Anwar, S.Ag

Kepala Urusan Umum

Nasrul Huda, S.H

Kepala Urusan Keuangan

H. Masjhuri

Juru Sita Pengganti

Nasrul Huda, S.H.

H. Masjhuri

Adi Rusmin

Wawan, S.H.

Nurlailia Isnawati, A. Md.

Panitera Pengganti

Rukmiyati

Ilyas, S.H.

Umi Rofiqoh, S.H.

Syaiful Anwar, S.Ag

52

2. Pengadilan Agama Bojonegoro

Hakim

H. Moch. Tha’if AS, S.H Dra. H. kasnari, M.H.

Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, M.H. Drs. Farihin, S.H.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I Drs. Karmin, M.H.

Drs. H. Moh. Bahrul Ulum, M.H. Drs. Imam Ahmad

Drs. Mufi Ahmad Bihaqi, M.H. Drs. Nurul Anwar

Dra. Farida Ariani, S.H. Drs. H. masduqi

Drs. H. Miftahul Fahri Drs. A. Muhtarom

Drs. Misnan Maulana

Ketua

H. Moch. Tha’if AS, S.H.

Wakil Ketua

Dra. Hj. Nur Indah H. Nur, M.H.

Panitera/Sekertaris

H. Abdul Mutholib, S.H., M.H.

Wakil sekertaris

Yeti Rianawati, S.H.

Wakil Panitera

Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H.

Panitera Muda Gugatan

Hj. Siti Masithah, B.A.

Penitera Muda Permohonan

Sudardjo, S.H.

Penitera Muda Hukum

Drs. M. Nur Wachid

Kepala Urusan Kepegawaian

Yunistira Fauziyah, S.H.I

Kepala Urusan Umum

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H

Kepala Urusan Keuangan

Syamsudi Dluha, S.Kom., M.H.I

Panitera Pengganti

H. Abdul Mutholib, S.H., M.H Sinhaji, S.H

Drs. H. Chafidz Syafiuddin, S.H Sudardjo, S.H

M. Ulin Nuha, S.Ag Ahmad Priyadi, S.H

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H Mudakin, S.H

Endah Ratna wijaya, S.H Siti Masithah, B.A.

Yeti Rianawati, S.H Drs. M. Nur Wachid

Juru Sita Pengganti

Endah Ratna wijaya, S.H

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H

Mudakin, S.H

Muhammad Sutrisno

Yunistira Fauziyah, S.H.I

53

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang

bertindak menerima, memeriksa dan memutus setiap permohonan atau gugatan

pada tahap paling awal dan paling bawah yang diajukan oleh pencari keadilan

bagi orang-orang yang beragama Islam atau yang biasa dikenal dengan asas

personalitas keislaman.

Menurut Drs. Cik Hasan Bisri yang dimaksud dengan asas personalitas

keislaman adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku

dirinya memeluk agama islam.9 Sedangkan menurut Prof. Abdul Ghani

Abdullah, bahwa ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang asas personalitas

keislaman lebih menekankan pada asas agama pihak pengaju perkara, tanpa

memperdulikan agama pihak lawan.10

Mengingat Pengadilan Agama ini adalah pengadilan tingkat pertama dan

paling bawah, maka semua jenis perkara harus terlebih dahulu melalui

Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama

dan tidak diperbolehkan mengajukan suatu gugatan atau permohonan langsung

ke Pengadilan Tinggi Agama.

9 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),

Ed. 1, Cet. 2, h. 151

10 Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:

Gema Insani Press, 1994), h. 50

54

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dilarang menolak

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya

dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan

wajib memeriksa dan memutusnya”.11

Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan

pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

No.35 Tahun 1999, dan terakhir telah diganti menjadi Undang-undang No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ditegaskan bahwa tujuan

penyelenggaraan peradilan sudah termasuk kekuasaan kehakiman. Sebagaimana

yang tercantum dalam pasal 1 bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia”.12

Sehingga untuk mencapai visi tersebut, disusunlah tugas pokok

Pengadilan Agama yakni memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan

11

Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang

No. 7 Tahun 1989), (t.t : Pustaka Kartini, 1997), Cet. 3., h. 105

12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, h. 2

55

perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat 3 UU No. 48/2009).13

Adapun tugas dan fungsi Peradilan Agama dapat dipilah menjadi dua

macam, yakni tugas yudisial yang merupakan tugas pokok dan tugas non yudisial

yang merupakan tugas tambahan. Adapun yang dimaksud dengan tugas dan

fungsi yudisial adalah tugas dan fungsi memberi keadilan kepada masyarakat

pencari keadilan. Inti dari tugas ini adalah menegakkan hukum dan keadilan

dalam bentuk menerima, memeriksa, memutus/mengadili dan menyelesaikan

perkara (persengketaan) diantara orang-orang yang beragama islam yang

menyangkut persengketaan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,

shadaqah dan ekonomi syari’ah.14

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas non yudisial adalah tugas diluar

tugas mengadili, seperti: memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum

Islam kepada lembaga atau instansi yang memerlukannya dalam wilayah

hukumnya, memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penetuan awal bulan

pada tahun hijriyah dan memberikan pertolongan kepada masyarakat Islam yang

memohon pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta peninggalan

(warisan) di luar sengketa.15

13

Ibid., h. 10

14 Taufik Hamami, Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945, (Jakarta: Tatanusa, 2013), Cet. 1., h. 154-157

15 Ibid., h. 158-160

56

Selain dari dua tugas dan fungsi diatas, Pengadilan Agama juga memiliki

fungsi lain sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi

perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan

peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.16

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di

lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan selain

biaya perkara).

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam

pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta sebagaimana

diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 50 tahun

2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989.

5. Memberikan itsbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan

hijriyah, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 A UU No. 50 tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama.

6. Memberikan bantuan atas permohonan pertolongan pembagian harta

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam

16

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro, diakses pada tanggal 28

Desember 2014 pukul 12:47 WIB dari http://www.pa-bojonegoro.go.id


57

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 jo. UU

No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7. Memberikan pengesahan akta dibawah tangan mengenai keahliwarisan atau

waarmerking untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan

sebagainya.

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,

pelayanan riset atau penelitian, bimbingan praktikum bagi mahasiswa atau

pelajar dan lain sebagainya.17

D. Kompetensi Relatif dan Absolut Pengadilan Agama

Kata “kompetensi” berasal dari bahasa Belanda “Competentie”, kadang-kadang

diterjemahkan dengan “kewenangan” dan terkadang dengan “kekuasaan”.18

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitanya adalah dengan hukum acara,

menyangkut dua hal, yaitu: “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”.

a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu

jenis dan satu tingkatan. Misalnya, Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan

Agama Bojonegoro. Kedua pengadilan ini sama-sama satu jenis yaitu sama-

17

Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, h. 12-13

18 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum

Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga

Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1.,

Cet. 2., h. 145

58

sama linkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, yakni sama-sama

tingkat pertama.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi: “Pengadilan

Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah

hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”.19

Dari pernyataan

pasal ini dapat diketahui bahwasanya tiap-tiap Pengadilan Agama memiliki

wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yuridiksi relatif”

tertentu yang dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten.

Yuridiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan ke

Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan

sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.20

Hal ini dimaksudkan agar tidak

terjadi tumpang tindih antar Pengadilan yang satu dengan Pengadilan lainnya

dalam menangani perkara serta orang-orang tidak akan bingung ke

Pengadilan Agama mana dia akan mengajukan perkaranya untuk mencari

keadilan.

Berbicara tentang wilayah, maka kondisi obyektif Kabupaten Tuban

yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tuban

adalah sebagai berikut:

19

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003),

Cet. 10., h. 26

20 Ibid.,

59

1. Letak geografis

Bujur Timur : 111˚30’ - 112˚35’

Lintang Selatan : 6˚40’ - 7˚18’

2. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administrasif Kabupaten Tuban luas wilayahnya mencapai

1.839,94 Km² dengan panjang pantai 65 Km, luas lautan 22.608 Km

yang terdiri dari 20 kecamatan, 17 Kelurahan dan 311 desa dengan batas-

batas:

Utara : Laut Jawa

Timur : Kab. Lamongan

Selatan : Kab. Bojonegoro

Barat : Propinsi Jawa Tengah (Kab. Rembang)

3. Jumlah penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2013 (karena data tahun 2014 belum

keluar) dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, jumlah penduduk

Kabupaten Tuban sebanyak 1.290.394 jiwa dengan komposisi laki-laki

645.264 jiwa, perempuan berjumlah 645.130 jiwa dan sebanyak

1.143.680 (88,63 %) jiwa beragama Islam.21

Sedangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Bojonegoro adalah

memiliki wilayah hukum seluas wilayah Kabupaten Bojonegoro itu sendiri,

21

Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, h. 2

60

yaitu 2.307 Km². Adapun wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama

Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis

Bujur Timur : 111˚251’ - 112˚691’

Lintang Selatan : 6˚591’ - 7˚371’

2. Luas dan batas-batas wilayah

Secara administrasif Kabupaten Bojonegoro luas wilayahnya mencapai

2.307 Km² terdiri dari 27 kecamatan dan terdiri dari 430 desa atau

kelurahan dengan batas-batas:

Utara : Kab. Tuban

Timur : Kab. Lamongan

Selatan : Kab. Nganjuk, Madiun dan Jombang

Barat : Kab. Blora dan Ngawi

3. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah 1.165.401 jiwa yang

terdiri dari Laki-laki : 582.118 jiwa dan Perempuan : 583.283 jiwa.

Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama Bojonegoro

memiliki beberapa kesamaan, diantaranya adalah keduanya berada di

wilayah provinsi Jawa Timur, berada dibawah PTA Surabaya dan dalam

pengklasifikasian kelas yang sama yaitu Pengadilan Agama Kelas 1A.

61

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar

hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-undang Hukum

Acara Perdata. Dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa

acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara

Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu,

landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk

pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU No. 7

Tahun 1989.22

Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa pengadilan yang

berwenang menerima dan menyelesaikan perkara adalah pengadilan tempat

kediaman Tergugat, hal ini berkaitan dengan kompetensi relatif di

Pengadilan Umum. Sedangkan menurut ketentuan pasal 66 UU No. 7 Tahun

1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai talak, pada

prinsipnya ditentukan oleh faktor kediaman Termohon. Kecuali, jika

Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa

izin Pemohon atau bertempat tinggal diluar negeri, maka kompetensi relatif

jatuh kepada Peradilan Agama di daerah hukum tempat kediaman

Pemohon.23

Hal inilah yang membedakan Pengadilan Umum dengan

Pengadilan Agama dalam hal pengajuan perkara.

22

Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana,

2006), Ed. 1., Cet. 2., h. 104

23 Ibid., h. 104-105

62

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan

dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam

perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan

pengadilan lainnya, misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara

perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain

islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.24

Tentang kewenangan mengadili bidang-bidang apa saja yang diberikan

Negara (Undang-undang) kepada Pengadilan Agama, peraturannya tertuang

didalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas

UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan UU No. 50 Tahun

2009.25

Sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud, maka ukuran atau

patokan yang perlu diperhatikan dalam penentuan kewenangan absolut

Peradilan Agama adalah:

a) Subyeknya, yaitu orang-orangnya yang beragama Islam atau badan

hukum Islam. Atau orang-orang yang tidak beragama Islam atau badan

hukum non Islam akan tetapi menundukkan dirinya terhadap ketentuan

syari’at Islam.

24

Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang

Surut, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet. 1., h,204

25 Taufik Hamami, Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945, h. 178

63

b) Bidang perkaranya, yaitu bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,

wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah.26

Adapun yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan

atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain

meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah,

reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi dan surat berharga

berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syariah,

pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis

syari’ah.27

Mengingat Pengadilan Agama Tuban dan Pengadilan Agama

Bojonegoro merupakan Pengadilan Kelas IA, maka jumlah perkara yang

ditangani cukup lah banyak. Dalam hal ini dapat diketahui rekapitulasi

perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tuban selama dua tahun

terakhir adalah sebagai berikut:28

26

Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,

Buku II, Edisi Revisi 2010, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,

(Jakarta: t.p., 2010), h. 67

27 Abdul Manan, Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian Dalam

Sistem Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1., Cet. 1, h. 250-251

28 Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Tuban, diakses pada tanggal 28 Desember 2014

pukul 15:30 dari http://infoperkara.badilag.net

http://infoperkara.badilag.net/

64

Tahun 2013 Tahun 2014

No Bulan Jumlah

Perkara No Bulan

Jumlah

Perkara

1 Januari 307 Perkara 1 Januari 298 Perkara

2 Februari 275 Perkara 2 Februari 264 Perkara

3 Maret 239 Perkara 3 Maret 276 Perkara

4 April 279 Perkara 4 April 255 Perkara

5 Mei 257 Perkara 5 Mei 200 Perkara

6 Juni 239 Perkara 6 Juni 334 Perkara

7 Juli 286 Perkara 7 Juli 241 Perkara

8 Agustus 162 Perkara 8 Agustus 240 Perkara

9 September 294 Perkara 9 September 322 Perkara

10 Oktober 263 Perkara 10 Oktober 303 Perkara

11 November 255 Perkara 11 November 249 Perkara

12 Desember 184 Perkara 12 Desember 213 Perkara

Total 3.140 Perkara Total 3.195 Perkara

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 perkara

yang telah diputus sebanyak 3.140 yang dapat dirinci menurut jenis perkara

sebagai berikut:29

1. Sisa perkara tahun lalu : 630 Pkr (Tahun 2012)

2. Perkara yang diterima : 3.129 Pkr (Tahun 2013)

3. Jumlah : 3.759 Pkr

29

Laporan Tahunan 2013 dan Rencana Kerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Tuban, h. 43-44

65

4. Dicabut : 154 Pkr

5. Dikabulkan : 2.986 pkr

Dengan perincian sebagai berikut:

a. Perkawinan

Yang meliputi: Ijin Poligami 12 Pkr, Cerai Talak 1.264 Pkr, Cerai

Gugat 1.422 Pkr, Harta Bersama 3 Pkr, Pengasuhan Anak 12 Pkr,

Perwalian 16 Pkr, Asal-usul Anak 5 Pkr, Itsbat Nikah 2 Pkr,

Dispensasi Nikah 160 Pkr, Wali Adhol 14 Pkr.

b. P3HP/Penetapan Ahli waris : 1 Pkr

c. Lain-lain : 5 Pkr

d. Ditolak : 12 Pkr

e. Tidak diterima : 22 Pkr

f. Gugur : 27 Pkr

g. Dicoret dari Register : 9 Pkr

Sedangkan pada tahun 2014 perkara yang telah diputus sebanyak

3.195 perkara yang dapat dirinci menurut jenis perkara sebagai berikut:30





30

Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban, h.126-127

66



a. Perkawinan



Pengesahan Anak 4 Pkr, Perwalian 24 Pkr, Asal-usul Anak 7 Pkr,

Itsbat Nikah 10 Pkr, Dispensasi Nikah 183 Pkr, Wali Adhol 15 Pkr.

b. Kewarisan : 3 Pkr

c. P3HP/Penetapan Ahli waris : 6 Pkr

d. Lain-lain : 9 Pkr

e. Ditolak : 11 Pkr

f. Tidak diterima : 21 Pkr

g. Gugur : 36 Pkr

h. Dicoret dari Register : 7 Pkr

Adapun rekapitulasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama

Bojonegoro selama dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:31

Tahun 2013 Tahun 2014

No Bulan Jumlah

Perkara No Bulan

Jumlah

Perkara

1 Januari 366 Perkara 1 Januari 331 Perkara

31

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro, diakses pada tanggal 28 Desember

2014 pukul 14:32 dari http://infoperkara.badilag.net


67

2 Februari 320 Perkara 2 Februari 246 Perkara

3 Maret 271 Perkara 3 Maret 272 Perkara

4 April 266 Perkara 4 April 257 Perkara

5 Mei 310 Perkara 5 Mei 199 Perkara

6 Juni 270 Perkara 6 Juni 312 Perkara

7 Juli 280 Perkara 7 Juli 276 Perkara

8 Agustus 209 Perkara 8 Agustus 219 Perkara

9 September 285 Perkara 9 September 277 Perkara

10 Oktober 342 Perkara 10 Oktober 308 Perkara

11 November 217 Perkara 11 November 255 Perkara

12 Desember 193 Perkara 12 Desember 242 Perkara

Total 3.329 Perkara Total 3.194 Perkara

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 perkara yang

telah diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro sebanyak 3.329 yang dirinci

menurut jenis perkara sebagai berikut:32







32

Laporan Perkara Putus Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2013

68

a. Perkawinan



Perwalian 3 Pkr, Asal-usul Anak 1 Pkr, Itsbat Nikah 20 Pkr,

Dispensasi Nikah 232 Pkr, Wali Adhol 29 Pkr.

b. Kewarisan : 1 Pkr

c. P3HP/Penetapan Ahli waris : 17 Pkr

d. Lain-lain : 23 Pkr

e. Ditolak : 6 Pkr

f. Tidak diterima : 4 Pkr

g. Gugur : 35 Pkr

h. Dicoret dari Register : 5 Pkr

Sedangkan pada tahun 2014 perkara yang telah diputus sebanyak

3.194 perkara yang dirinci menurut jenis perkara sebagai berikut:33







33


69

a. Perkawinan

Yang meliputi: Ijin Poligami 8 Pkr, Pembatalan Perkawinan 1 Pkr,

Cerai Talak 994 Pkr, Cerai Gugat 1.716 Pkr, Harta Bersama 2 Pkr,

Perwalian 6 Pkr, Itsbat Nikah 13 Pkr, Dispensasi Nikah 211 Pkr,

Wali Adhol 14 Pkr

b. P3HP/Penetapan Ahli waris : 11 Pkr

c. Lain-lain : 16 Pkr

d. Ditolak : 4 Pkr

e. Tidak diterima : 3 Pkr

f. Gugur : 42 Pkr

g. Dicoret dari Register : 9 Pkr

Dapat disimpulkan, bahwa wewenang mutlak (kompetensi absolut)

Peradilan Agama tidak hanya bidang hukum keluarga bagi orang-orang yang

beragama islam saja, akan tetapi segala bentuk kegiatan usaha yang

dilakukan berdasarkan pada hukum Islam pun merupakan kewenangan

mutlak dari Pengadilan Agama.

70

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn DAN

PUTUSAN NOMOR 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

A. Profil Perkara Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

1. Duduk Perkara

Pemohon (Zusa Iswara bin Slamet), umur 30 tahun, tempat tinggal

Ds. Kedungrojo, Kec. Plumpang, Kab. Tuban, telah mengajukan

permohonan cerai talak satu raj’i terhadap Termohon (Indriani binti Darjo),

umur 29 tahun, tempat tinggal Ds. Sumur Jalak, Kec. Plumpang, Kab.

Tuban, melalui Pengadilan Agama Tuban yang didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Tuban Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang perkawinannya

tercatat di KUA Kec. Plumpang pada tanggal 28 Desember 2013 dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor 770/60/XII/2013. Setelah menikah Pemohon

dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama

1 bulan, kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 5 bulan. Jadi Pemohon

dan Termohon telah hidup berumah tangga selama 6 bulan dan telah

melakukan hubungan suami-isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak.

Sekitar bulan Januari tahun 2014, ketentraman rumah tangga

Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang ditandai dengan sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan lagi. Adapun

71

penyebabnya adalah sikap Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang

diberikan oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon memiliki tanggungan lain

yang harus dibayar, sehingga hanya sebagian dari penghasilan Pemohon saja

yang diberikan kepada Termohon. Keadaan seperti ini terjadi terus menerus

hingga bulan Juni tahun 2014 yang mengakibatkan Termohon merasa tidak

sanggup lagi hidup bersama Pemohon dan meminta Pemohon untuk

mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tuanya.

Sejak Termohon diantar pulang kerumah orang tuanya oleh

Pemohon, maka diantara keduanya terjadi perpisahan selama 2 bulan yang

mana hal tersebut mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin dan tidak

sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon. Oleh sebab

itulah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon.

Selama proses persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon

hadir sendiri di persidangan. Ketua Majelis melalui mediator telah

mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap

mempertahankan permohonannya. Sedangkan Termohon pun mengakui

semua keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan

dengan permohonan talak Pemohon.

Untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti

tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Plumpang

Nomor 770/60/XII/2013 dan menghadirkan dua orang saksi (Muqoddar bin

72

Kardiono dan Badi’ bin Sutrisno) yang memberikan keterangannya di bawah

sumpah dan membenarkan permohonan Pemohon.

2. Pertimbangan Majelis Hakim

Berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan

keterangan saksi-saksi yang didengar pada saat persidangan, maka

ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-

isteri yang sah dan hidup rukun selama 6 bulan serta tidak dikaruniai anak.

Sejak Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon kurang atas

nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon mempunyai

tanggungan yang harus dibayar, sehingga cuma sebagian dari

penghasilannya saja yang diberikan kepada Termohon. Karena alasan

tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan tidak

ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami isteri.

Fakta diatas telah menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan

Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa

mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-

undang Nomor 1/1974 jo. QS. Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah

tangga yang demikian itu telah terbukti memenuhi Pasal 19 huruf (f) PP

Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Selain berdasarkan aturan diatas, rumah tangga semacam ini sesuai

pula dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

73

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih

dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa

diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)”.

Berdasarkan atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka

permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum. Oleh sebab itu

permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan

Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus

dibebankan kepada Pemohon.

3. Amar Putusan

Setelah melalui tahapan-tahapan dan proses pemeriksaan, Pengadilan

Agama Tuban memberikan putusan tanggal 18 September 2014 M atau 22

Zulkaidah 1435 H. Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn. yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1) Mengabulkan permohona Pemohon.

2) Memberi ijin kepada Pemohon (Zusa Iswara bin Slamet) untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Indriani binti Darjo) di

depan sidang Pengadilan Agama Tuban.

74

3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). 1

B. Profil Perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

1. Duduk Perkara

Pemohon bernama Prijo Admawanto bin Kasbi sebagai Aparat

Kelurahan (kaur umum) melawan Termohon bernama Endah Dwi Arini binti

Djaswadi sebagai ibu rumah tangga. Pemohon telah mengajukan surat

permohonan cerai talak satu raj’i kepada Termohon yang telah di daftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 15 Januari

2014 di bawah nomor register 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn. yang pada pokoknya

dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada tanggal 17 September 1997, Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan akad nikah di tempat kediaman Pemohon di Krajan Rt.07/02

Ds. Panemon, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro. Pernikahan tersebut

dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sugihwaras,

Kab. Bojonegoro sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

260/37/IX/1997.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di

rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, kemudian pindah kerumah

sendiri selama 11 tahun 3 bulan. Selama pernikahan Pemohon dan

1 Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn, h. 8

75

Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri dan dikaruniai 1 anak

(Ananta).

Dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan alasan

mengapa dia mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Adapun alasan

tersebut adalah sebagaimana berikut:

a. Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan

harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga tersebut mulai

goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

b. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon

merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu juga

Termohon telah mengakui berselingkuh dengan PIL.

c. Telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan

Januari tahun 2013 dan telah berlangsung selama 1 bulan. Selama

perpisahan tersebut tidak ada hubungan lagi diantara keduanya baik

lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon merasa sudah

tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon

serta berharap kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang

memeriksa permohonan ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

76

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Prijo Admawanto bin Kasbi) untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Endah Dwi Arini binti

Djaswadi) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.2

Selama proses persidangan berlangsung, Pemohon dan Termohon

hadir sendiri di muka sidang. Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan

Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch.

Bahrul Ulum, M.H., akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap

mempertahankan permohonannya. Sedangkan Termohon pun mengakui

semua keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan

dengan permohonan talak Pemohon.

Untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti

tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Sugihwaras

Nomor 260/37/IX/1997, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Pemohon Nomor 3522070211690001 serta menghadirkan dua orang saksi

(Gatot Subroto bin Jaswadi dan Suwiji bin Kasiyan) yang memberikan

keterangannya di bawah sumpah dan membenarkan permohonan Pemohon.

2. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta

penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

2 Putusan Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn, h. 3

77

telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

UU Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai bukti fotokopi KTP, maka perkara ini

menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro.

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak

melalui proses mediasi diluar persidangan akan tetapi tidak berhasil. Upaya

mediasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7

Tahun 1989, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Nomor 260/37/IX/1997 tanggal 17 Desember 1997 yang ditandatangani oleh

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Sugihwaras Kab. Bojonegoro, bukti

tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun

1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, maka terbukti antara Pemohon dan

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Adapun alasan yang melatar belakangi permohonan Pemohon untuk

menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon adalah sering terjadinya

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang

disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh

Pemohon, selain itu Termohon juga mengakui perselingkuhannya dengan

PIL. Akibat dari pertengkaran tersebut maka terjadilah perpisahan tempat

tinggal hingga sekarang selama 3 bulan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut

78

dan diperkuat dengan keterangan para saksi, maka permohonan Pemohon

dinyatakan terbukti.

Melihat realita tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga

Pemohon dan Termohon telah terpecah belah dan susah untuk di damaikan

kembali, sehingga tujuan di syariatkan perkawinan sebagaimana yang

dirumuskan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia lahir batin sangat

sulit diwujudkan. Oleh sebab itulah maka Majelis Hakim harus segera

memberikan jalan keluarnya yaitu perceraian (ikrar talak) sebagaimana yang

dikehendaki oleh Pemohon. Hal ini sejalan dengan petunjuk Allah dalam al-

Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan

Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1

Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

Pemohon patut untuk dikabulkan.

Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa

seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dibebani membayar

mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda.

79

Pasal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan

ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “…dan kewajiban ayah/suami memberi nafkah para ibu/isteri

dengan cara yang ma’ruf”.

Artinya: “Kepada wanita wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi

orang-orang yang taqwa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

tersebut, secara ex officio Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon

untuk membayar mut’ah terhadap Termohon. Adapun untuk mempermudah

perhitungan pembayaran mut’ah, maka Majelis Hakim mengkalkulasikannya

dalam bentuk pembayaran sejumlah uang. Terkait dengan jumlah

besarannya, Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya pengabdian

Termohon kepada Pemohon sebagai isteri selama 11 tahun 3 bulan dan telah

dikaruniai satu orang anak. Selain itu juga mempertimbangkan pula tingkat

kebutuhan hidup di Desa Panemon, Kec. Sugihwaras serta pekerjaan

Pemohon sebagai perangkat desa (kaur umum). Maka Majelis Hakim

menilai telah memenuhi unsur kepatutan dan kelayakan untuk menghukum

Pemohon membayar mut’ah sebesar Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu

rupiah) kepada Termohon.

80

Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan

Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 biaya

perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

3. Amar Putusan

Terhadap alasan sebagaimana dimaksud tersebut, permohonan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak

melawan hukum, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima. Sehingga

amar putusan dari Majelis Hakim berisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah

sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Termohon.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 491.000-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).3

3 Ibid., h. 9

81

C. Perbandingan Putusan Antara Perkara Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

dengan Perkara Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

Dari dua perkara yang ada, yaitu perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

dan No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn, dapat diketahui sebab-sebab diajukannya

permohonan serta sumber hukum yang dijadikan pertimbangan dalam

memutuskan perkara oleh masing-masing Majelis Hakim dan bagaimana putusan

yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Menurut analisa penulis, kedua perkara ini memiliki beberapa persamaan,

yaitu sama-sama permohonan talak raj’i yang di ajukan oleh Pemohon kepada

Termohon, sama-sama diperiksa dan diadili oleh pengadilan tingkat pertama dan

keduanya juga sama-sama putusan kontradiktoir, yaitu para pihak hadir selama

persidangan berlangsung dan hadir pula pada saat putusan dijatuhkan. Adapun

yang membedakannya adalah:

1. Pengadilan Agama yang memeriksa dan menyelesaikan.

Perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn diperiksa dan diselesaikan oleh

Pengadilan Agama Tuban, sedangkan perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

diperiksa dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.

2. Alasan diajukannya permohonan cerai talak.

Penyebab diajukannya permohonan cerai talak dalam perkara No.

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn adalah karena Termohon merasa kurang atas

nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon memiliki

tanggungan lain yang harus dibayar sehingga hanya sebagian dari

82

penghasilannya saja yang diberikan kepada Termohon. Berdasarkan alasan

ini lah maka sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk

didamaikan dan harus berakhir di pengadilan. Sedangkan latar belakang

diajukannya permohonan cerai talak dalam perkara No.

154/Pdt.G/2014/PA.Bjn adalah selain Termohon merasa kurang atas nafkah

yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga mengakui bahwa dia telah

berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL).

3. Putusan Majelis Hakim

Dalam perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn hakim yang menyelesaikan

perkara ini tidak menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan

mut’ah kepada Termohon, padahal alasan pemicu terjadinya perceraian

adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh

Pemohon saja. Sedangkan dalam perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn hakim

menggunakan hak ex officio nya untuk menghukum Pemohon agar

memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Termohon, padahal alasan

pemicu terjadinya perceraian selain disebabkan karena Termohon merasa

kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga mengakui

perselingkuhannya dengan pria idaman lain (PIL) yang menurut penulis

perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan nusyuz.

D. Analisis Penulis

Pada perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn, diketahui bahwa antara

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syari’at

83

dan dihadapan PPN KUA Kec. Plumpang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

770/60/XII/2013. Pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan

rukun dan harmonis, akan tetapi ternyata kaharmonisan ini hanya belangsung

selama enam bulan saja dan harus berakhir dengan perpisahan. Adapun alasan

yang memicu terjadinya perpisahan ini adalah sering terjadi pertengkaran yang

disebabkan oleh sikap Termohon yang merasa kurang dan tidak ridho dengan

nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon memiliki

tanggungan lain yang harus dibayar, sehingga hanya sebagian dari

penghasilannya saja yang diberikan kepada Termohon. Keadaan ini berlangsung

terus menerus hingga akhirnya Termohon meminta Pemohon untuk

mengantarkannya pulang kerumah orang tuanya. Perbuatan Termohon tersebut

menimbulkan penderitaan bagi Pemohon, sehingga untuk mengakhiri

penderitannya maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Termohon.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan

perkara ini, ternyata sikap Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang

diberikan oleh Pemohon disini termasuk dalam kategori perbuatan nusyuz.

Hakim berpendapat demikian karena melihat sikap isteri yang memaksa

Pemohon untuk memberikan nafkah di luar batas kemampuan Pemohon. Selain

itu juga Termohon tidak mau mengerti posisi Pemohon yang memiliki

tanggungan lain yang harus dibayar. Walaupun dalam persidangan tidak

terungkap yang dimaksud dengan tanggungan lain yang harus dibayar oleh

84

Pemohon itu seperti apa, dikarenakan para pihak tidak mempermasalahkan hal

ini selama persidangan berlangsung.4

Dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim yang menyatakan bahwa

sikap Termohon tersebut dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz. Nusyuz adalah

sikap pembangkangan atau sikap tidak patuh yang dilakukan isteri kepada suami.

Ketidaktaatan ini dapat berbentuk isteri tidak mau pindah mengikuti suami untuk

menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, isteri

pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin suaminya atau bepergian tanpa

ada mahram yang mendampinginya, isteri enggan diajak tidur bersama oleh

suaminya padahal ia dalam keadaan suci, menghianati suami terkait dengan

kesucian diri, memasukkan orang yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam

rumahnya, menghambur-hamburkan harta kekayaan milik suami untuk hal yang

tidak baik serta menyebarkan rahasia suami yang seharusnya disembunyikan.5

Bahkan dalam literatur Hasyiyah al-Bajuri yang dikutip oleh Zaitunah

Subhan, dinyatakan bahwa perubahan raut muka pada isteri bisa dianggap

sebagai tindakan nusyuz, misalnya tadinya muka isteri cerah kemudian tiba-tiba

4 Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Sholhan. Tuban, 26 Januari 2015 Pukul 14:48 WIB

5 Hani Nurhanipah, “Hak Nafkah Iddah Isteri Dalam Cerai Talak Akibat Isteri Nusyuz (Studi

Komparatif Putusan No. 0033/Pdt.G/2011/PA.JT dan Putusan No. 1550/Pdt.G/2011/PA.JS)”, (Skripsi

S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), h. 37-

39

85

kusam, atau keluar rumah bukan untuk keperluan yang benar-benar penting, bisa

dianggap bentuk nusyuz.6

Dalam hal ini penulis menganalogikan perbuatan isteri dalam putusan No.

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dengan pendapat Hasyiyah al-Bajuri. Perubahan raut

muka pada isteri saja bisa dianggap sebagai tindakan nusyuz apalagi sikap isteri

yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suaminya yang mana akibat

dari sikap isteri tersebut dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Maka sudah bisa dipastikan bahwa sikap isteri tersebut merupakan nusyuz.

Adapun pengqiyasan yang penulis lakukan dalam hal ini di dalam usul fiqh

disebut dengan qiyas aulawi, artinya qiyas yang kadar illat yang ada pada furu’

lebih tinggi dari pada kadar illat yang ada pada asal.7

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tentang nusyuz diatur

dalam Pasal 84 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “isteri dapat dianggap nusyuz

jika ia tidak mau melaksanakan berbagai kewajibannya, sebagaimana dimaksud

dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah”. Sedangkan pada ayat

(2) lebih lanjut diatur bahwa “selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap

isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a (nafkah, kiswah dan tempat

kediaman bagi isteri) dan b (biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi isteri dan anak) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan

6 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-Kahfi, 2008),

Cet. 1, h. 292

7 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: CV. Pepara, t.h.,), h. 125

86

anak-anaknya”. Dilanjutkan pada ayat (3) disebutkan bahwa “kewajiban suami

tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz”.

Adapun pada ayat (4) diatur bahwa “ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari

isteri harus didasarkan atas bukti yang sah”.8

Adapun mengenai nafkah iddah dan mut’ah, dalam Kompilasi Hukum

Islam Pasal 152 menyatakan bahwa bekas isteri mendapatkan nafkah iddah dari

bekas suaminya kecuali ia nusyuz.9

Selain alasan-alasan diatas, pendapat penulis ini juga berdasarkan pada

asas hukum acara perdata yang berlaku, yaitu hakim bersifat pasif (Lijdelijkeheid

van rechter). Maksud dari asas ini adalah bahwasanya yang menjadi ruang

lingkup permasalahan ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan

tugas hakim disini hanyalah mengawasi supaya peraturan yang telah ditetapkan

oleh Undang-undang dapat dijalankan oleh para pihak serta mencari kebenaran

yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh para pihak dan tidak boleh lebih dari

itu.10

Jadi wajarlah jika tanggungan lain ini tidak terungkap dalam persidangan,

hal ini dikarenakan para pihak tidak mempermasalahkan tanggungan lain

tersebut. Bisa jadi tanggungan lain ini adalah tanggungan terhadap orang tua

Pemohon atau lain sebagainya. Selain itu juga Termohon tidak menuntut nafkah


Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (T.t., : t.p., 2001), h. 12

9 Ibid., h. 20

10

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2000), Cet. VII, h. 25

87

iddah dan mut’ah selama persidangan, sehingga hakim cukup memberikan

putusan yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh para pihak saja dan tidak

boleh lebih dari itu.

Hemat penulis, putusan yang diberikan oleh hakim sangat tepat dan telah

memenuhi asas maslahah mursalah, artinya kebaikan yang dikirimkan atau

kebaikan yang terkandung.11

Dalam putusan tersebut mengandung kebaikan bagi

kedua belah pihak. Kebaikan bagi suami, ia akan terhindar dari perbuatan yang

kemungkinan akan membawanya pada perbuatan tercela karena ingin memenuhi

keinginan isterinya dalam hal nafkah jika tetap mempertahankan pernikahannya.

Sedangkan bagi isteri, dengan adanya perceraian tersebut maka dia akan berhenti

memaksa suami untuk memberi nafkah diluar batas kemampuannya. Jadi

perceraian ini merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak.

Sedangkan dalam perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn, diketahui bahwa

Pemohon dan Termohon telah menikah dan berumah tangga selama 11 tahun 3

bulan dan telah dikaruniai 1 anak. Pemohon berprofesi sebagai Aparat Kelurahan

(kaur umum), sedangkan Termohon hanya ibu rumah tangga biasa. Adapun yang

melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada

Termohon adalah karena sikap Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang

diberikan oleh Pemohon. Selain itu juga Termohon mengaku telah berselingkuh

dengan pria idaman lain (PIL). Dalam perkara ini hakim memutuskan untuk

menghukum Pemohon agar memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada

11

A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh, h. 131

88

Termohon, walaupun dalam hal ini nafkah iddah dan mut’ah bukan atas

permintaan Termohon.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan hakim yang memutuskan

perkara tersebut, ternyata fakta yang ada adalah awal mula terjadinya perceraian

karena adanya sengketa nafkah dan isteri ditelantarkan oleh suaminya selama

bertahun-tahun, sehingga isteri mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan

dirinya sendiri dan anak nya dengan cara mencari nafkah di luar rumah. Pada

saat mencari nafkah diluar rumah tersebut kebetulan isteri dekat dengan pria lain.

Persepsi suami kedekatan isteri dengan pria lain itu adalah selingkuh.12

Dalam hal ini penulis sangat setuju dengan putusan yang diberikan oleh

Majelis Hakim yang menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan

mut’ah kepada Termohon. Penulis berpendapat bahwa isteri melakukan

perbuatan tersebut dikarenakan sikap suami yang melalaikan kewajibannya.

Dalam hal ini suami dapat dikategorikan sebagai suami yang nusyuz. Artinya

perlakuan isteri tersebut timbul akibat nusyuz nya suami yang tidak memberikan

nafkah kepada isteri dan anaknya.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pemahaman kata nusyuz oleh

umumnya masyarakat sesungguhnya tidak dapat dikatakan secara sembarangan.

Sebab, seorang isteri yang melakukan nusyuz perlu diketahui alasannya. Apakah

tindakan nusyuz isteri itu memang semata-mata dilakukan karena isteri

12

Wawancara Pribadi dengan Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. hakim Pengadilan Agama

Bojonegoro, 02 Februari 2015 Pukul 10.45 WIB

89

mempunyai niat membangkang kepada suami, atau disebabkan karena isteri

ingin mengambil hak nya yang tidak diberikan suami?. Semua ini harus dilihat

secara utuh dan jernih agar tidak mudah menjatuhkan tuduhan nusyuz kepada

isteri. Ketentuan inilah yang diakomodasi dalam Pasal 84 ayat (4) pada KHI.13

Dalam hal suami tidak mau menafkahi isterinya, menurut tiga imam

madzhab, yakni Imam Syafi’i, Imam Malik dan Imam Ahmad, mereka

berpendapat bahwa boleh hukumnya menceraikan isteri mereka.14

Pendapat ini

berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 231:

. :132

Artinya: “… Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudlaratan…” (QS. Al-Baqarah : 231)

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa apabila suami tetap

mempertahankan pernikahannya dengan isterinya tanpa mau memberikan nafkah

kepada isterinya, maka sudah tentu isteri sangat dirugikan dan akan membawa

nya pada kemudlaratan. Padahal dalam qaidah fiqhiyah dinyatakan bahwa segala

sesuatu yang membawa bahaya harus dihilangkan ( الضرر يزال ).15

Maka

perceraian merupakan langkah yang tepat untuk mengakhiri kemudlaratan

tersebut.

13

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, h, 293

14 Musthafa As Shiba’i, Al Marah Baina Fiqh Wal Qonun (Wanita dalam Pergumulan Syariat

dan Hukum Konvensional), Terj. Ali Ghufron dan Saiful Hadi, (Jakarta: Insan Cemerlang, t.h.,), h. 156

15 A. Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh, h. 110

90

Ketika terbukti bahwa perbuatan isteri tersebut penyebabnya adalah

karena nusyuz nya suami, dan isteri tidak menuntut nafkah iddah dan mut’ah

selama persidangan berlangsung, maka hakim mempunyai hak ex officio (hak

yang diberikan oleh Undang-undang untuk memaksa suami memenuhi

kewajibannya yang timbul akibat perceraian) atas nafkah iddah dan mut’ah

kepada isteri.

Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim menurut penulis sangatlah

tepat. Pendapat penulis ini berdasarkan pada pendapat Mahkamah Agung dalam

Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

yang secara jelas menyatakan bahwa: Pengadilan Agama atau Mahkamah

Syar’iyyah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas

suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz, dan

menetapkan kewajiban mut’ah. (Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam).16

Selain berdasarkan alasan tersebut diatas, penulis juga merujuk pada

Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang

menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan

16

Mahkamah Agung RI , Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama, Edisi revisi 2010, (Jakarta: t.p., 2010), h. 157

91

Penggugat atau Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus

ditanggung oleh suami.17

Selain Pasal yang telah disebutkan diatas. Penulis juga berpendapat

bahwa keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim sesuai dengan asas equality

before the law. Artinya hakim memperlakukan para pihak sama di depan

persidangan dalam rangka mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Hakim

tidak membeda-bedakan orang, para pihak diberi hak yang sama untuk

mengajukan tuntutan.18

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 58 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu:

1. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan

orang.

2. Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan.19

Adapun barometer atau tolak ukur yang digunakan oleh Majelis Hakim

dalam menentukan besaran nafkah iddah dan mut’ah yang harus dibayar oleh

suami adalah berdasarkan atas nilai kelayakan dan kepatutan. Yang dimaksud

dengan kelayakan adalah beban tersebut diberikan sesuai dengan tingkat

kemampuan seorang suami dengan melihat berapa pengahasilannya, dimana

17

Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 6

18 Muh. Irfan Husaeni, “Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama

Dalam Menetapkan Mut’ah dan Iddah”, artikel diakses pada 22 November 2014 dari http://badilag.net,

h. 5

19 Pasal 58 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, h. 16

http://badilag.net/

92

tempat tinggalnya serta berapa UMR di daerah tersebut. Sedangkan kepatutan

dinilai dari pengabdian isteri kepada suaminya selama 11 tahun 3 bulan dan telah

dikaruniai satu orang anak, selain itu penyebab keretakan rumah tangga tidak

semata-mata disebabkan oleh perbuatan isteri.20

Menurut penulis, sebenarnya KHI telah mencoba mengatur persoalan

nusyuz sebijaksana mungkin untuk menjamin hak-hak suami isteri. Namun dalam

persoalan nusyuz ini KHI masih terlihat bias gender. Sebab, masalah nusyuz

dalam KHI hanya berlaku bagi pihak isteri saja, sementara bagi suami yang

mangkir dari tanggung jawab tidak lah diatur. Oleh sebab itu, pasal ini terlihat

mengekang kebebasan hak-hak perempuan dan tidak mendudukkan hubungan

suami isteri secara seimbang.21

Untuk terciptanya kesetaraan, menurut penulis semestinya nusyuz tidak

hanya diberlakukan bagi isteri saja, tetapi juga kepada suami. Karena baik isteri

maupun suami, keduanya mempunyai peluang yang sama untuk melakukan

nusyuz. Jika isteri melakukan nusyuz, maka suami mempunyai legitimasi untuk

melakukan tindakan. Demikian sebaliknya, jika suami yang melakukan nusyuz

maka isteri pun mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu.

20 Wawancara Pribadi dengan Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. hakim Pengadilan Agama

Bojonegoro, 02 Februari 2015 Pukul 10.45 WIB

21 Musthafa As Shiba’i, Al Marah Baina Fiqh Wal Qonun (Wanita dalam Pergumulan Syariat

dan Hukum Konvensional), h. 293

93

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dari bab 1 sampai bab IV, pada akhirnya

penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam memutus perkara No.

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn adalah hakim berpendapat bahwasanya sikap isteri

termasuk perbuatan nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal

152 KHI bekas isteri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dan

mut’ah dari suaminya. Sedangkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama

Bojonegoro dalam memutus perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn adalah

bahwasanya perbuatan isteri tidak termasuk dalam kategori nusyuz, sehingga

berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) KHI yang diberikan secara ex

officio oleh hakim, maka bekas isteri mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah

dari suami.

2. Perbedaan putusan Perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dengan Perkara No.

154/Pdt.G/2014/PA. Bjn diantaranya adalah:

a. Alasan diajukannya permohonan cerai talak

- Penyebab terjadinya perceraian dalam Perkara Nomor

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn adalah terjadinya perselisihan yang

disebabkan oleh sikap isteri yang merasa kurang atas nafkah yang

diberikan oleh suami.

94

- Penyebab terjadinya perceraian dalama perkara Nomor

154/Pdt.G/2014/PA.Bjn adalah selain isteri merasa kurang atas

nafkah yang diberikan oleh suami, isteri juga mengakui bahwa dia

telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL).

b. Amar Putusan

- Dalam Perkara No. 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn hakim tidak

menghukum suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah,

sehingga isteri tidak mendapatkan nafkah iddah dan mutah dari

mantan suaminya.

- Dalam Perkara No. 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn hakim memutuskan

untuk menggunakan hak ex officio nya untuk menghukum suami agar

memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan isterinya.

95

B. Saran

Bagi hakim Pengadilan Agama, hendaklah memperhatikan perlindungan

terhadap isteri dan anak dalam menyelesaikan perkara. Terutama dalam perkara

cerai talak, hakim seharusnya melindungi hak-hak isteri walaupun pada akhirnya

keyakinan hakimlah yang akan menentukan perlu atau tidaknya menetapkan

nafkah iddah dan mut’ah yang tidak dituntut oleh isteri. Putusan diserahkan

sepenuhnya kepada hakim yang memutus perkara, namun putusan tersebut harus

merefleksikan nilai dasar keadilan (validitas filosifis), manfaat (validitas

sosiologis) dan kepastian hukum (validitas yuridis).

96

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Ghani. Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia.

Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Abi „Abd al-Rahman Ahmad ibn Syu‟aib ibn „Ali al-Nasa‟i. Sunan Nasa’i. Riyadh:

Maktabah al-Ma‟arif, t.h.

Abu Daud Sulaiman al-Asy‟ats al-Sijistani. Sunan Abu Daud, Bab Karahiyah al-

Talaq. Riyadh: Maktabah al-Ma‟arif, t.h.

Al-Bugha, Musthafa Diib. Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam

Madzhab Syafi’i. Terj. D. A Pakihsati. Solo: Media Zikir, 2009.

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Al-khin, Mustofa, dkk. Kitab Fikah Mazhab Syafie. Kuala Lumpur: Pustaka Salam

SDN BHD, 2005. Jilid ke-4

Amalia, Euis. Laporan Hasil Penelitian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Dalam Keluarga Studio Dokumen Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Pada Kasus Perceraian. (Pusat Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

2000.

Arifin, Zainal. Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja RosdaKarya, t.th.

As Shiba‟i, Musthafa. Al Marah Baina Fiqh Wal Qonun (Wanita dalam Pergumulan

Syariat dan Hukum Konvensional). Terj. Ali Ghufron dan Saiful Hadi. Jakarta:

Insan Cemerlang, t.h.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.

Jakarta: Gema Insani, 2011. Cet. 1, Jilid. 9

Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha.

Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Ed. 1, Cet. 1

Bisri, Cik Hasan. Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1998. Ed. 1, Cet. 2

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van

Hoeve, 1997. Cet. 4

97

Djaelani, Abdul Qadir. Keluarga Sakinah. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995. Cet. 1

Djalil, A. Basiq. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: CV. Pepara, t.h.

---------, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam,

Hukum Barat, dan Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang

Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam

Aceh. Jakarta: Kencana, 2010. Ed. 1., Cet. 2

Djamal, Murni. Ilmu Fiqh. Jakarta: t.p., 1984. Cet. 2, Jilid II

Hamami, Taufik. Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di

Indonesia Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945. Jakarta: Tatanusa, 2013. Cet.

1

Harahap, Krisna. Hukum Acara Perdata: Class Action, Arbitrase & Alternatif Serta

Mediasi. Bandung: Grafitri, 2007.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan,

Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Cet. 5

Harahap, Yahya. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-

undang No. 7 Tahun 1989). T.t : Pustaka Kartini, 1997. Cet. 3

Imam Abu Hasan Muslim bin Hijjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Shahih Muslim.

Beirut: Maktabah Al-Ma‟arif, t.th. Juz II

Imam Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaeni Addamasqi As Syafi‟i.

Kifayatul Akhyar. Terj. Mohammad Rifa‟i, dkk. Semarang: PT. Toha Putra,

1978.

Kadir Muhammad, Abdul. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2000. Cet. VII

Kamarusdiana. Buku Daras Hukum Acara Peradilan Agama. T.t., : t.p., t.th.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. Kamus Istilah Aneka Hukum. Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 2000. Cet. 1

Koentjaraningrat. Metode- Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: t.p., 1997.

Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta:

Kencana, 2006. Ed. 1, Cet. 2

98

Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010. Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Agama Mahkamah Agung RI. Jakarta: t.p., 2010.

Makarao, Taufik. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT Rineka Cipta,

2004. Cet. 1

Manan, Abdul. Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian

Dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta: Kencana, 2007. Ed. 1., Cet. 1

Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2011.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2004.

Mono, Henny. Praktik Beperkara Perdata. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Ed. 1

Munawir, Ahmad Warson. Almunawir Kamus Besar Arab-Indonesia. Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997. Cet. 14

Muslim Ibnu Al-Hajajj Abu Al-Husain Al-Qusyairi Al-Naisaburi. Shahih Muslim.

Beirut: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th. Juz II

Nurhanipah, Hani. “Hak Nafkah Iddah Isteri Dalam Cerai Talak Akibat Isteri Nusyuz

(Studi Komparatif Putusan No. 0033/Pdt.G/2011/PA.JT dan Putusan No.

1550/Pdt.G/2011/PA.JS)”. Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:

Prenada Media, 2004.

---------, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum

Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2004.

Roihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2003. Cet. 10

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Terj. Moh Thalib. Bandung: PT Alma‟arif, 1983. Cet.2

------------, Fiqh Sunnah Terjemah. Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1996. Cet. 2, Jilid 9

Salim. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2003. Cet.3

99

Siregar, Burmasari. Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha Tentang Wanita Muslim.

Laporan Penelitian Dosen Fakultas Syariah Uin Jkt 2001.

Soeroso. Praktikum Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan.

Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Cet. 6

Sopyan, Yayan. Islam-Negara (transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum

Nasional). Tangerang selatan: UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Cet. 1

Subekti dan Tjitro Soedibio. Kamus Hukum. Jakarta: Paramita, 1973. Cet. 2

Subhan, Zaitunah. Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan. Jakarta: el-Kahfi,

2008. Cet. 1

Sugeng, Bambang dan Sujayadi. Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi

Perkara Perdata. Jakarta: Kencana, 2011. Ed. 1, Cet. 1

Syarifuddin, Amir. Garis – garis Besar Fiqih. Jakarta: Kencana, 2003. Ed. 1, Cet. 2

----------, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan

Undang-undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006. Ed. 1., Cet. 2

Thalib, Sayuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-

Press), 1986. Cet. 5

Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesi. Jakarta: PT Ichtiar Baru – Van Hoeve, t.h. Jilid

6.

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: PT Gramedia,

2008. Ed. 4

Wahab Abd. Muhaimin Abdul. Ayat-ayat Perkawinan dan Perceraian Dalam Kajian

Ibnu Katsir. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press, 2010. Cet. 1

Zain, Muhammad dan Mukhtar Alshodiq. Membangun Keluarga Humanis. Jakarta:

Grahacipta, 2005. Cet. 1

Zubair, Ahmad, dkk. Relasi Suami Isteri Dalam Islam. Jakarta: Pusat Studi Wanita

(PSW) UIN Syarif Hidayatullah, 2004.

100

Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan

Pasang Surut. Malang: UIN-Malang Press, 2008. Cet. 1

Undang-undang

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam

Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, T.t., : t.p., 2001

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, T.t., : Pustaka Yayasan

Peduli Anak Negeri (YPAN), 1974

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hasil Penelitian



Laporan Tahunan 2013 dan Rencana Kerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Tuban

Laporan Tahunan 2014 Pengadilan Agama Tuban

Putusan Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Sholhan. Tuban 26 Januari 2015

Wawancara Pribadi dengan Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. Bojonegoro, 02

Februari 2015

101

Dokumen Elektronik Dari Internet

Hartini, “Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Dalam Beracara di

Pengadilan Agama”. Jurnal diakses pada 28 Desember 2014 dari

http://mimbar.hukum.ugm.ac.id

Husaeni, Muh. Irfan. “Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan

Agama Dalam Menetapkan Mut‟ah dan Iddah”. Artikel diakses pada 22

November 2014 dari http://badilag.net

Profil Pengadilan Agama Bojonegoro. Diakses pada tanggal 28 Desember 2014 dari

http://www.pa-bojonegoro.go.id

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro. Diakses pada tanggal 28

Desember 2014 dari http://infoperkara.badilag.net

Rekapitulasi Perkara Pengadilan Agama Tuban. Diakses pada tanggal 28 Desember

2014 dari http://infoperkara.badilag.net

Sejarah Pengadilan Agama Tuban. Diakses pada tanggal 28 Desember Tahun 2014

dari http://www.pa-tuban.go.id

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bojonegoro. Diakses pada tanggal 28

Desember 2014 dari http://www.pa-bojonegoro.go.id

Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro. Diakses pada tanggal 28 Desember

2014 dari http://www.pa-bojonegoro.go.id

http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/

http://badilag.net/




http://www.pa-tuban.go/



LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARlF HIDAYATULLAH JAKARTA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Telp. (62-21) 74711537,7401925 Fax. (62-21) 7491821 Website: www.ulnjkt.ac.id E-mail: [email protected]

Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412, Indonesia

Nomor Lampiran Perihal

: Un.01/FA/PP.01.1/ 7,-87/2014 Jakarta, 18 November 2014

: Mohon Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada Yang Terhormat, Holnidah Nasution, MA.. (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta) Di-

JAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengharapkan kesediaan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Burhanatut Dyana NIM : 1111044100012 Prodi/Konsentrasi : Peradilan Agama

Judul Skripsi : Hak-hak Isteri Dalam Cerai Talak (Analisa Perbandingan Antara Putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban Nomor 1781/Pdf.G/2014/PA.Tbn dan Putusan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)

Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut : 1. Topik bahasan dan outline bila dianggap perlu dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan. 2. Tehnik penulisan agar merujuk kepada buku "Pedoman Karya IImiah di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta"

Demikian atas kesediaan saudara kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum W. W.

Tembusa n : 1. Kasubag Akademik &kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum 2. Sekretaris Program Studi Ahwal al Syakhshiyah 3. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA...~

FAKULrrAS SYARIAH DAN HUKUM'1111 Telp. (62-21) 747 11537,7401925 Fax. (62-21) 7491821

Jln. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412, Indonesia Website: www.uinjkt.ac.id E-mail: [email protected]

Nomor Lalnpiran Hal

UI1.01/F4/KM.OO.02/ \U/2015

Perlnohonan Datal Wawancara

Ke}-"1aLia Ytl1, Ketua Pel1gaLiila11 Agal11a Tllbal1 di

Te111pat

AssalaJJlll'nlaikuJ/l VVr. Wh.

Jakarta, 06 Jal1uari 2(rI S

Dekan Fakultas Syarial1 Lial1 HukuIYl UIN Syarif HiLiavatullah Jakarta 111el1era11gkan bahvva:

Nama N Olnor Pokok Telnpat/Ta11ggalLa ~1ir

Sel11ester Jurusal1/ K011se11tras i Alalnat

Telp

Burl1al1atut Dya 1a

1111044100012 Tuba11, 08 Agustus 1993 VII (TujuI1)

: I-Iuku111 Keluarfa Islal11 / PeraLiilan Aga111i.1 . 0511 Maibit Wet]11, Rt 007/001 Kec. Rel1~L)1

Kab. Tuba11 08563382442

adalal1 bel1ar 111al1c:sisvva Fakultas Syarial1 Lia11 I-fuku111 UIN SYdrif Hidayatulla11 Jakartc ya11g seLia11g l11e11yuslll1 skripsi de11gal1 jULiul:

"Hak-Hak Ister; L;'alaI11 Cera; Talak (Anulisa Perballliingan .41l1a,.1l

Putusan Hakilll Pengadilall AgUI11U ]'uball N0l110r 1781/fJdt.g/2014/fJa.lhll Dan Putusan Hakill1 Pellgallilan Agal11u Bojonegoro /\T0I11 ()r 154/pdt.g/2014/pll. bjIJ') II.

U11tuk Inele11gkapi bal1a11 pe11u1isa11 s](ripsi, lii1110110l1 kirar ~'a

Bapak/Ibu liapat me11erima y'a11g bersa11gkutan U11tuk wavvallcara serta men1pero1el1 Liata gU11a pe11ulisa11 skril-"1si Lii111aksuLi.

Atas kerjasalna lia11 bantual111ya, kaI11i ucapka11 teri111a kasil1.

WaSSl1laJl1,

Telnbusa11 : 1. Deka11 Fakultas Syarial1 Lia11 Hl!l(U111 UIN Jakarta 2. Ka/SekproLii Hukll111 Keluarga lsla111 / PeraLiila11 Agal11a.

KEMEl\fTERIAN AGAM:A UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)·.. SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

~ FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM\.1111 Telp. (62-21) 747 11537,7401925 Fax. (62-21) 7491821

Jln. Jr. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta 15412. Indonesia Website: www.uinjkt.ac.id E-mail: syar hukuin@yahoo com

Jakalta, 22 Deselnber 2014Nomar : UI1.01/F4/KM.OO.02/796z/2014 Lampiran Hal : Permohonan Data/Wa",rancara

Kepada Yth, Ketua Pengadilan Agalna Bojonegoro di

Tempat

Assalanlu'alaikurn Wr.VVb.

Dekal1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidavatullah Jakarta I11enera11gkan bahwa:

Nama Burhanatut Dya11a

Nomor Pokok 1111044100012 Tempat/Ta11ggal Lahir Tuban, 08 Agustus 1993

Semester VII (Tujuh)

Jurusal1/ K011sentrasi : Hukum Keluarga 1slaln / Peradilan Agan1a

Alamat Dsn Maibit Wetan, Rt 007/001 Kcc. Rengel

Kab. Tuban

Telp 08563382442

adala11 bel1ar Ina11asis\va Fakultas Syariah dal1 HukulTI UIN SY'arif Hidayatullah Jakarta yaJ1g sedang menyusun skripsi dengan judul:

"Hak-Hak Isteri Dalam Cerai Talak

{Analisa Perbandingan Antara Putusan Hakim Pengadilan ..-\ganla

Tuban NOlnor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan Putusan Hal{iIn Pengadilan

Agama Bojonegoro Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)".

Untuk melengkapi bahan penulisan skripsi, dimohon kiranya Bapak/1bu dapat menerima yang bersangkutan untuk wa"vancara serta men1perolel1 data guna penulisan skripsi dimaksud.

Atas kerjasama lial1 bantuannya, kami ucapkan terin1a kasih.

Wassalanl,

Tembusan : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukuln UIN Jakarta 2. Ka/Sekprodi Hukul11 Keluarga 1slan1 / Peradilan Agan1a.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGADILAN AGAMA TUBAN JL. SUNAN KALIJOGO NO. 27 TELP. (0356) 321326, FAX. (0356) 324939 TUBAN 62314

Website: http://www.pa-tuban.go.id e-mail: [email protected]

SURAT KETERANGAN RISET Nomor: W13-A61 0103 1Hk.03.5/1/2015

Sesuai surat Perrnohon2n data dan wawancara Nomer

Un.01/F4/KM.OO.02/125/2015 ta.nggal 06 Januari 2015 dari Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ketua Pengadilan Agama Tuban

menerangkan bahwa :

Nama BURHANATUT DYANA

NIM 1111044100012

Tempat fTanggal Lahir Tuban, 08 Agustus 1993

Alamat Dsn Maibit Wetan, Rt 007/001 Kec. Rengel, Kabupaten

Tuban.

Judul Skripsi Hak-hak /stri da/afT1 cerai ta/ak ( ana/isa Perbandingan

antara Putusan Hakim Pengadilan Agama Tuban Nomor

1781/Pdt.g/2014/pa.tbn dan putusan Hakim Pengadilan

Agama Bojonegoro Nomor 154/Pdt.g/2014/pa.Bjn

Waktu Wawancara Tanggal 26 - 27 Januari 2015 di Pengadilan Agama Tuban

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Tembusan: 1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya:

2. Yth. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Yth. Ketua Pengadilan Agama Tuban (sebagai laporan).

mailto:[email protected]

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO J(n. :M:J{ 71iamrin :No. 88 Tefp. (0353) 881235 / q:akJ (0353) 892229

Website: www.pabojonegoro.com Email: [email protected]

BOJONEGORO

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA DAN PERMOHONAN DArA

NOMOR : WI3-A5/263/PB.Ol/IV2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Agalna Bojonegoro,

menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nalna : Burhanatut Dyana NIM : 1111 044 100012 Telnpat, tanggallahir : Tuban, 08 Agustus 1993 Stnester : VII (Tujuh) Perguruan Tinggi : Universitas Islatn Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta lurusanlkonsentrasi : Hukum Keluarga IslamlPeradilan Agama Alalnat : Dusun Maibit Wetan, Rt. 007/001 Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban

Telah melaksanakan wawancara dan mohon data berkaitan dengan Skripsi yang berjudul

" Hak-Hak Isteri Dalam Cerai Talak (Analisa Perbandingan Antara Putusan Hakim

Pengadilan Agama Tuban Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn dan Putusan Hakim Pengadilan

Agama Bojonegoro Nomor 154/Pdt.G/2012/PA.Bjn.)", yang dilaksanakan pada tanggal2 salnpal

dengan 3 Pebruari 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai tindaklanjut dari surat Wakil Dekan Bidang

Akadmik tanggal 22 Desember 2014 Nomor Un.011F4/KM.00.02/7962/2014, yang kami terima

tanggal 30 Januari 2014.

Bojonegoro, 3 Pebruari 2015 Wassalam Wakil\Ketua

: \... .. ,

Tembusan Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro (sebagai laporan);

mailto:[email protected]

HASIL WAWANCARA

DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TUBAN

(putusan Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn)

Narasumber : Drs. H. Sholhan

Hari / Tanggal : Senin, 26 Januari 2015

Pukul : 14.48 WIB sid selesai

Tempat : Pengadilan Agama Tuban

1. Menurut bapak, sikap isteri yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan

oleh suami itu merupakan perbuatan nusyuz atau tidak?

Jawab : Tergantung pada keadaan, adakalanya seorang isteri itu bisa

dikatakan nusyuz kalau suami sudah memberikan nafkah

semampunya, karena tidak mampu kemudian isteri menuntut di luar

kemampuan suami maka dapat dikategorikan dalam perbuatan

nusyuz. Tapi tidak tentu juga, terkadang ada suami yang tidak jujur /

berbohong dalam penghasilannya sehingga tidak seluroh natkahnya

diberikan kepada isteri, kalau dalam hal seperti itu maka suami

dikategorikan tidak bertanggung jawab. Mestinya kan dia bisa

bekerja, tapi mungkin dia malas-malasan atau dia bekerja tapi

digunakan uotuk foya-foya dan dihabiskan untuk kepentingan dia

sendiri apalagi didaemh l'uban kan banyak seperti itu.

2. Dalam perkam ini, perceraian disebabkan karena sering terjadi pertengkaran

yang disebabkan oleh sikap isteri yang merasa kurang atas nafkah yang

diberikan oleh suami dikarenakan dia memiliki tanggungan lain yang harns

dibayar, sehingga hanya sebagian dari penghasilannya saja yang diberikan

kepada isteri. Sebenamya yang dimaksud tanggungan lain yang harns dibayar

dalarn perkara ini tanggungan yang seperti apa pak?

Jawab : Memang tidak selamanya perkara-perkara itu muncul semua di dalam

gugatan dan kita dalam menyelesaikan tidak mencari masalah, hanya

berpatokan pacta gugatan saja. Ketika masalah tidak dimunculkan

dalam persidangan, maka ya tidak perlu dicari-cari masalah itu

bahkan bisa jadi alasan perceraian itu tidak di pennasalahkan

dipersidangan, mungkin dia tidak mau repot-repot, dari awal sudah

sepakat bercerai sehingga masalah yang sebenarnya tidak ~rC~!-h'A\C ~~\ce:r persidangkan. Padahal bisa jadi seperti ini kasusnya karena suami

punya beban pada dirinya, pada ibunya, pada adik-adiknya sehingga

nafkahnya dibagi dan nafkah pada isterinya kurang. Pada saat seperti

itu harusnya isteri hams tau diri juga dan tidak bisa menuntut lebih

dari kemampuan suaminya. Apalagi untuk ukuran cukup itu kan

relatif: adakalanya seorang isteri dengan uang lima ratus ribu itu

cukup untuk satu bulan, ada bahkan kurang dari lima ratus cukup

dan bisa mengatur dengan pola kesederhanaanya, tergantung pada

individualnya.

3. Sebenarnya dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah itu harus diminta

(dituntut) oleh Termohon pada saat persidangan berlangsung atau bagimana?

Jawab : Adakalanya terdapat tuntutan atau rekonvensi, tapi adakalanya juga

diberikan secarn ex officio (nafkah iddah dan mut'ah diberikan

kepada isteri oleh hakim atas hak yang dimiliki oleh hakim yang

melekat karena jabatannya).

4. Bagaimana pendapat bapak tentang Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan dan

Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam?

Jawab : Kedua Pasal ini saling berkaitan. Pelaksanaan Pasal 41 huruf (c) UU

Perkawinan diatur dan sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi

Hukum Islam. Kalau UU Perkawinan ini kan sifatnya masih umum

dan luas kemudian di terjemahkan secara fikih yang dikodifikasikan

dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Kompilasi Hukum

Islam lebih bersifat aplikatif. Jadi aplikasi dari Pasal 41 huruf (c) UU

Perkawinan diatur dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam,

bahkan secara social justice hakim bisa memberikan kewajiban lain

yang bisa lebih dari Kompilasi Hukum Islam.

Drs. H. Sbolban

BASIL WAWANCARA

DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO (Putus811 Nomor 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn)

Narasumber : Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Hari / Tanggal : Senin, 02 Februari2015

Pul'lll : 10.45 WIB sid selesai

Tempat : Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Dalam perkara ini, penyebab terjadinya perceralan adalah isteri merasa

kurang nafkah, selain itu dia juga telah melakukan perselingkuhan dengan

PIL. Menurut bapak sikap isteri semacam ini dapat dikategorikan perbuatan

llUsyuZ atau tidak?

Jawab :Jadi dalam perkara ini, awal mulanya terjadi perceraian adalah karena

adanya sengketa kurang natkah dan isteri ditelantarkan oleh

suaminya. Kemudian untuk mencukupi kebutuhannya, isteri mencari

nafkah yang lain dan kebetulan dekat dengan orang lain. Persepsi

suami perbuatan isterinya itu adalah selingkuh. Sebenarnya akibat

isteri melakukan itu adalah karena suami telah melelaikan isterinya,

tidak peduli terhadap isteri terutama dalam pemberian natka~ maka

hal ini termasuk 11US}'lIZ dari pihak suami. Artinya perlakuan isteri

tersebut disebabkan dari mlsyzlznya suami sehingga menimbulkan

perselisihan.

2. Menurut bapak kriteria 11USYUZ itu seperti apa?

Jawab : NUS}~/z itu tidak menjalankan kewajibannya masing-masing. Jadi

ketika suami tidak menjalankan kewajibannya maka suami itu

dikategorikan sebagai suami yang mISY1IZ. Demikian pula isteri,

ketika tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka

isteri itu disebut nusyuz. Nusyuz itu kan artinya membangkang, tidak

memenuhi kewajiban. Jadi nuS}'Uz itu bisa berasal dari pihak suami

ataupun pihak isteri. Adapun dalam perkara ini nuS)'Uz disebabkan

oleh perilaku suami yang melalaikan kewajibannya dan berjalan

selama bertahun-tahun, akhirnya isteri mencari jalan keluar untuk

memenuhi kebutuhannya.

3. Sebenarnya dalam pemberian natkah iddah dan mut'ah itu hams diminta

(dituntut) oleh isteri pada saat persidangan berlangsung atau bagimana pak?

Jawab : Bisa diminta atau tidak diminta. Ketika tidak diminta hakim

memandang perlu atau tidak kepada isteri untuk diberikan natkah

iddah dan mut'ah. Ketika isteri terbukti nusyuz maka dia tidak

mendapatkan, tapi kalau terbukti penyebab rlU~YUZ itu ada seperti

kasus ini, maka hakim mempunyai hak ex officio (hak yang

diberikan oleh Undang-undang untuk memaksa suami memenuhi

kewajibannya yang timbul akibat perceraian). Jadi karena

permohonan cerai talak ini dikabulkan maka akibat yang

ditimbulkan yaitu beban natkah iddah selama 3 bulan dan mut' ah

yang hams dipenuhi. Adapun dalam kasus ini nafkah iddah dan

mut'ah yang diberikan oleh hakim bukan atas permintaan isteri.

4. Besaran nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan oleh halcim dalam kasus ini

dinilai dari apa ya pak?

Jawab : Barometer atau tolak ukur hakim dalam menentukan besaran natkah

iddah dan mut'tah dinilai dari kelayakan dan kepatutan. Layak itu

beban diberikan pada tingkat kemampuan seorang suaml

(penghasilannya berapa, hidup dimana, terns UMR nya berapa di

daerah tersebut). Sedangkan kalau patut itu dinilai dan pengabdian

isteri kepada suaminya selama sekian tahun, retaknya rumah tangga

itu pun tidak semata-mata karena perbuatannya, dia pun sudah punya

anak.

5. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara ini apa saja pak?

Jawab : Majelis hakim menggunakan ayat al-Qur'an tepatnya surat al

Baqarah ayat 332 dan 241 tentang nafkah iddah dan mut'al\

kemudian KHI Pasal 149 hllruf (a) secara ex officio. Berdasarkan

pertimbangan ini maka dia layak mendapatkan nafkah iddah dan

mut'ah. Adapun KHI itu kan juga bagian sumber hukum yang di

pakai di PA, tapi sumber hukum pertama yang digunakan adalah al

Qur'an dan hadits, kemudian barn ijma' qiyas dan peraturan

perundang-undangan. KHI termasuk hukum yang tidak tertulis

(tertulis tetapi kedudukannya tidak tertulis).

LINAN PUTUSAN Nomor 1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn

~)I~JlIJJI~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

cerai talak antara :

ZUSA ISWARA BIN SLAMET umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Sepatrojo RT.06

RW. 02 Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten

Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

INDRIANI BINTI DARJO umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Jalak RT.03 RW. 06

Desa Sumur Jalak Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban,

sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus

2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:

1781/Pdt.G/2014/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan

cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 770/60/XII/2013

tanggal 28 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Plumpang, Kabupaten Tuban;

1

Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina

rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian

tinggal dirumah Pemohon selama 5 bulan;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon

telah melakukan hubungan kelamin dan Tidak dikaruniai anak ;

4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan

Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Januari tahun 2014

yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik

melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi,

penyebabnya adalah:

Termohon kurang atas nafkah yang diberikan, karena Pemohon

punya tanggungan yang harus dibayar, sehingga cuma sebagian

penghasilannya yang dikasikan ke Termohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juni tahun 2014,

dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun

dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon minta

diantarkan pulang, kemudian Pemohon mengantarkan Termohon

kerumah orang tuanya ;

6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan

selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon

menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga

dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan

permohonan talak ini;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara

ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

2

er:

Mengabulkan Permohonan Pemohon:

Memberi ijin kepada Pemohon ZUSA ISWARA BIN SLAMET untuk

mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon INDRIANI BINTI DARJO

dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah

diusahakan perdamaian namun tidak berhasil:

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah

memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang

menikah pada 28 Desember 2013;

Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina

rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan, kemudian

tinggal dirumah Pemohon selama 5 bulan:

Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan

Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan belum

dkaruniai anak;

Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

sejak Januari 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang penyebabnya benar Termohon kurang atas

nafkah yang diberikan, karena Pemohon punya tanggungan yang harus

dibayar, sehingga cuma sebagian penghasilannya yang dikasikan ke

Termohon;

Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit

dirukunkan lagi karena Termohon minta diantarkan pulang ke rumah

3

orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah

tempat tinggal selama 2 bulan;

Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah

diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;

Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak

keberatan;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban Nomor 770/60/XII/2013

Tanggal28 Desember 2013 (P.);

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi

yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai

berikut :

1. MUQODDAR BIN KARDIONO, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan

tani, tempat kediaman di Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang,

Kabupaten Tuban menerangkan :

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang

berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk

menalak Termohon;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon

membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan,

kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 5 bulan dan telah hidup

rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri Tidak dikaruniai

anak ;

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar

bulan Januari 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4

saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon, penyebabnya Termohon selalu merasa kurang

atas nafkah yang telah diberikan Pemohon;

Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya

Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang

antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak

berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. BADI' BIN SUTRISNO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

tempat kediaman di Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten

Tuban. menerangkan :

Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang

berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk

menalak Termohon;

Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon

membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan,

kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 5 bulan dan telah hidup

rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri Tidak dikaruniai

anak ;

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar

bulan Januari 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon, penyebabnya nafkah yang telah diberikan oleh

Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya

Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang

antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak

berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

5

oleh Pemohon dan

putusan ini, maka ditunjuk berita

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha

mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas,

Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai

sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga

mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1.,

maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang

sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban

Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan

maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 6 bulan

dan Tidak dikaruniai anak;

Bahwa sejak Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah

terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon kurang

atas nafkah yang diberikan, karena Pemohon punya tanggungan yang

harus dibayar, sehingga cuma sebagian penghasilannya yang

diberikan kepada Termohon; ;

6

ahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Dan

selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak

ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta

tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 /1974 jo maksud AI-qur'an surat Ar-Rum ayat 21,

oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi

pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat AI

Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih

dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak

bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)":

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas

Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu

Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan

perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan

dengan perkara ini:

7

Rincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya ATK. Perkara 3. Biaya Panggilan 4. Biaya Redaksi 5. Materai

Jumlah

: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 300.000,: Rp. 5.000,: RD. 6.000,-

Rp. 391.000,

9

bunyinya,

9ama Tuban

PUTUSAN

Nomor: 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

~ '?'~.\~,'f i \\r~"~~

OEMI KEADIlJ.\N BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan perkara

perceraian yang diajukan oleh :

PRIJO AOMAWANTO BIN KASBI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Kaur Umum, tempat kediaman di Krajan RT.07 RW. 02

Desa Panemon, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten

Bojonegoro, setanjutnya disebut sebagai "Pemohon"; ---

Metawan

ENDAH OWl ARINI BINTt DJASWADI, umur 36 tahun, agama Islam,

peke~aan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di

Krajan RT.07 RW. 02 Desa Panemon, Kecamatan

Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut

sebagai liTermohon"; ------------------------------------------

Pengadilan Agama tersebut; ------------------------------------------------------

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara; _

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi; --

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

15 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Bojonegoro pada tanggal 15 Januari 2014 dengan register perkara Nomor :

Halaman 1 dari 10 Putusan nomor: 154/PdtG/2014/PABjnI'

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya

sebagai berikut :

.. " . 1. Bahwa pada tanggal 17 September 1997, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro,

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/37/IXl1997

tanggal 17 September 1997; ------------------------------------------------------

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan

Perawan; ----------------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

dirumah orangtua Termohon selama 5 tahun lalu pindah kerumah

sendin salama 11 tahun 3 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana

layaknya suami isteri hingga dikarunia 1 anak ANANTA; -----------------

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ini adalah

sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut

be~alan rukun dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tang9a

Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi

perselisihan dan perten9karan; ----------------------------------------------

b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon tersebut adalah Termohon merasa kurang atas

pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga

telah mengakui berselingkuh dengan PIL; --------------------------------

c. Bahwa pada bulan Januari 2013 te~adi perpisahan yang hingga kini

telah ber1angsung selama 1 bulan lamanya; -----------------------------

d. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon

sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;------------------

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak

tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan

Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 10 : Putusan nornor: 154/Pdt.GI2014/PA.8jn

/;:~~::~~-': : '" -. ............~ <'~II .~.// '\ /'1::;.1 ,1\ \ :',

..... I ., .. / \ ..

/'... f S:"'" \j .•"Ii I(§1<7(:~.;~~oro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

\\% ~:\;:~~~ yang amarnya berbunyi: -----------------------------------------

\~-t~~~~:d<>::;j·/ ..~~.... ~-:~~¥~W1 MER'.•..;;::;;:::;;.;~{ .

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; ------------------------------------

2. Memberi ijin kepada Pemohon PRIJO ADMAWANTO BIN KASBI untuk

menjatuhkan talak satu raj'j terhadap Termohon ENDAH DWI ARINI

BINTI DJASWADI di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro; -------

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;--------------------------------

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ---

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

dan Termohon hadir sendin di muka sidang; -----------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis diperintahkan agar

pemohon dan termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.

MOCH. BAHRUL ULUM, M.H., akan tetapi sesuai dengan surat pemyataan

tertanggal 8 April 2014 yang dibacakan dalam sidang, proses mediasi

tersebut tetap tidak berhasil; ----------------------------------------------------------

Bahwa Pemohon sebagai Aparat Kelurahan (kaur umum) tatah

memperoleh izin dan atasannya, oleh karena itu pemeriksaan ini dapat

dilanjutkan;----------------------------------------------------------------------------

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon

agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan

perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap

dipertahankan Pemohon: ---------------------------------------------------

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan

memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua keterangan dan

dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan

talak Pemohon; -----------------------------------------------------------

Halaman 3 dan 10 : Putusan nornor: 154/Pdt.GI2014/PA.Bjn

,.. ·.Me~imbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

'. pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, nornor: 260/37/1X11997,

tanggal 17 September 1997 (P. 1);---------------------------------------------

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PRIJO ADMAWANTO BIN

KASBI (Pemohon), nomor: 3522070211690001, tanggal 08-02-2013

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan I

Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (P.2); -----------------------

Bukti-bukti surat yang berupa fotokopi tersebut tetah dicocokkan dengan

aslinya dan temyata cocoklsesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup; --

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon dan Termohon

talah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bemama :

1. GATOT SUBROTO BIN JASWADI, umur 38 tahun, agama Islam,

pekerjaan Sapir, tempat kediaman di Krajan RT.07 RW. 02 Desa

Panemon, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, dibawah

sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah tetan9ga Pemohon; ----------------------------------------------------

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah

menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua

Termohon selama 5 tahun lalu pindah kerumah sendin salama 11

tahun 3 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami

isteri hingga dikarunia 1 anak ANANTA; ------------------------

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut

sejak bulan Januari 2013 mulai goyah sering te~adi perselisihan dan

pertengkaran penyebabnya adalah Termohon merasa kurang atas

Halaman 4 dari 10 : Putusan nornor: 154/Pdt.G12014/PA.Bjn

petnberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga

telah mengakui berselingkuh dengan PIL; -----------------------------

<~.. --' Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak

rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 hingga

kini sudah 3 bulan lamanya; -------------------------------------------

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak

sanggup lagi merukunkan ;--------------------------------------------------

2. SUWIJI BIN KASIYAN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

tempat kediaman di Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten

Bojonegoro, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

dahulu pemah menjadi tetangga Pemohon; ---------------------------------

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah

menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua

Termohon selama 5 tahun lalu pindah kerumah sendiri selama 11

tahun 3 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami

isteri hingga dikarunia 1 anak ANANTA; -------------------------------------

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut

sejak bulan Januari 2013 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran penyebabnya adalah Terrnohon merasa kurang atas

pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon juga

telah mengakui berselingkuh dengan PIL; -----------------------------

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak

rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2013 hingga

kini sudah 3 bulan lamanya; ------------------------------------------

Halaman 5 dan 10 : Putusan nornor: 154/PdlG/2014/PA.Bjn

i/r:~~~~\/~:: 1/ \. "'--:_) ,,\ ~ ':\If -.... i.:-:~...;:",~A."f: \,

;[:J / L... fj'.~~~,}-~: (~' ~ I' 1..I....v. C.\~J.~;y~ ;.; I hwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon :: ~ ~A V~~ .:t1

'\..~~~~;~? gJ ~ an Termohon, namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak .~:.... '\;.~rt.Yh" -"~~ sanggup lagi merukunkan ;-------------------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon

menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon

putusan; -------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

ditunjuk segala hal ihwal yang te~adi dalam barita acara persidangan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ----------------------------

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut diatas; -----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2)

beserta penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 dan sesuai bukti P.2, maka perkara ini menjadi wewenang

PengadiIan Agama Bojonegoro; -------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasa) 82 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun melalui proses

mediasi diluar persidangan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti fotokopi Kutipan Akta

Nikah Nomor: 260/37/1XJ1997 tanggal 17 September 1997 yang dibuat dan

ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro (Bukti P.1), bukti tersebut

Halaman 6 dan 10 : Putusan nomor: 154/Pdt.GI2014/PA.Bjn

.. <, ~ "I,: ~".

". ~/~/----."." ...<. . / '_". rJ\,

.... ; .. ~>~-=--.·i.-",-,'l '/',', : f<:~>/>·:~~ ;,nlemenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 , I ." .:/-, /'"1 !;'! .~~~ ~~ 985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, maka terbukti antara Pemohon

.~~ rmohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17

.~:'";:;':'~: . ptember 1997; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan

Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering te~adi

perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, hat mana disebabkan

Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh

Pemohon dan Termohon juga telah mengakui berselingkuh dengan PIL,

akibat pertengkaran tersebut tetah te~adi perpisahan tempat tinggal hingga

sekarang tetah 3 bulan lamanya. Dan datil-dalil Pemohon tersebut sesuai

dengan keterangan saksi I dan II Pemohon. Dengan demikian. maka dalit

permohonan Pemohon dinyatakan terbukti; -------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas,

Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan

Termohon telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya

perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina

rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan

didatamnya; ------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa bilamana rumah tangga tersebut dibiarkan berlarut

larut tentu akan menambah penderitaan kedua belah pihak, maka Majelis

Hakim berpendapat perJu segera mendapat jalan keJuamya dengan

perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon,

hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam AI QuranSurat AI Baqarah

ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka tetah bertetap hati untuk fa/ak, makarl

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ~.

Halama" 7 dan 10 : Putusan "ornor: 154/Pdt.G/2-.?~~~~~

/f[~;;L>, /1 ?./ '-',

'/"'; .../1 ;--. / J' . .

fJ{··~i>':;::}j-': \:,\\f! ;;; / ')/'..>~./' })({~imbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

\~(;'~:'.~•••h .. ~:·.: Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2).. "J'.. .••.:.\~~~~~~;ermOhonan ..;,:~....~~.~~~~ g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

...... ~o<.,;

.. ,::::::~\ emerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; -----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) yakni seorang

suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dibebani membayar mut'ah

yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. Serta

bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 233 dan

ayat 241 masing-masing berbunyi sebagai berikut .-;:.1,) ~ ,. -ft, ~'!. :~..<. -- '.~i·· ~ ~ ~ ·-l\ ,- (332 . . 0 ~ -- ~~'-! 1..JfJ~.J ~.J...? -Y~~.J

Artinya: ".. .dan kewajiban ayahlsuami memberi makan para ibu/istri dengan

cara yang ma'ruf'

(241 ·o·~.t,) ~~1, t;.tku '--lL·'·, .. ,;JL:.U'.~ . ~ .. ~~,,"!~~ ..J

Artinya: "kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan o/eh

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban

bagi orang-orang yang taqwa"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam tersebut, secara ex officio Majelis Hakim

membebankan kepada Pemohon untuk membayar muth'ah terhadap

lr~rnn()h()n;------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk mempermudah perhitungan pembayaran

mut'ah, maka Majelis mengkalkulasikan dalam bentuk pembayaran sejumlah

uang, dan terkait dengan jumlah besarannya, Majelis mempertimbangkan

sebagai benkut;------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa tentang besaran mut'ah yang harus dibayar oleh

Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya pengabdian

Termohon kepada Pemohon sebagai isteri salama 11 tahun 3 bulan dan

telah mempunyai seorang anak, dan Majelis Hakim mempertimbangkan pula

tingkat kebutuhan hidup di Desa Panemon, Kecamatan Sugihwaras serta

peke~aan Pemohon sebagai perangkat desa (kaur umum). Maka Majelis

Halaman 8 dan 10 : Putusan nornor: 154/Pdt.GI2014/PA.S·n

menilai,:telah memenuhi unsur kelayakan dan kepatutan untuk menghukum

Pemotion membayar mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

ribu rupiah) kepada Termohon;------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan.

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,

yang telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus

dibebankan kepada Pemohon; -----------------------------------------------------------

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang

undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara

ini;-------------------------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;---------------------------------------------

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PRIJO ADMAWANTO BIN KASBI) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ENDAH OWl ARINI

BINTI DJASWADI) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;------

3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah

sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus nbu rupiah) kepada

Termohon;--------------------------------------------------------------------------------

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 491.000,

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----------------------------------

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14

Jumadilakhir 1435 H., oleh kami H. MOCH. THA'IF AS, S.H. sebagai Ketua

Majelis serta Drs. H. KASNARI, M.H. dan Drs. MUFf AHMAD BAIHAQI,

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan

dalam sidang terbuka untuk umum pada han itu juga, oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. CHAFIDZ

Halaman 9 dan 10 : Putusan nomor: 154/Pdt.G/2014/PA.Bjn

SYAFIUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon

dan Termohon ; --------------------------------------------------------

Hakim Anggota I, Hakim Ketua,

Ttd Ttd

Drs. H. KASNARI, M.H. H. MOCH. THA'IF AS, S.H.

Hakim Anggota II, Panitera Pengganti,

Ttd Ttd

Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H. Drs. H. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,

2. Biaya Proses Rp. 50.000,

3. Biaya Panggilan Rp. 400.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,

(empat ratus sembi/an plJ/uh satu ribu rupiah) ".

Salinan sesuai dengan aslinya O/eh : Panm ra

Pengadilan A Bojonegoro

H.ABD. HOLlS, S.H. M.H.r

Halaman 10 dan 10 : Putusan nornor: 154/Pdt.GI2014/PA.Bjn

Documents

HAK-HAK ISTERI PASCA CERAI TALAK RAJ’I - Institutional ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30601/1... · HAK-HAK ISTERI PASCA CERAI TALAK RAJ’I ... Surat Permohonan