HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA1.1.Pengertian HAM.Pengertian HAM.

Adalah hak-hak dasar yang dimiliki Adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya.manusia sesuai dengan kodratnya.

Makna:Makna:Hakekatnya sebagai manusia Hakekatnya sebagai manusia mendapatkan pengakuan oleh mendapatkan pengakuan oleh manusia lainmanusia lainPelaksanaan hak-hak itu hanya Pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia dimungkinkan karena manusia tersebut menjadi anggota masyarakat.tersebut menjadi anggota masyarakat.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia2. Sejarah Hak Asasi Manusia

a.a. Piagam Madinah 622 MPiagam Madinah 622 Mb.b. Magna Charta,1215Magna Charta,1215

Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John Lackland kepada bangsawan atat diberikan Raja John Lackland kepada bangsawan atat tuntutan mereka.tuntutan mereka.

c. Petition of Rights, 1629 Mc. Petition of Rights, 1629 Md.d. Habeas Corpus Act, 1679 MHabeas Corpus Act, 1679 Me.e. Bill of Right, 1689Bill of Right, 1689

UU hak mengenai parlemen Inggris yang dikeluarkan UU hak mengenai parlemen Inggris yang dikeluarkan Raja Willem IIRaja Willem II

d.d. The Declaration of America Independence, 1776The Declaration of America Independence, 1776Bahwa semua orang diciptakan sama, mereka Bahwa semua orang diciptakan sama, mereka dikaruniai Tuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut dikaruniai Tuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut padanya ialah hak hidup, hak kebebasan dan hak padanya ialah hak hidup, hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaanmengejar kebahagiaan

e. Declaration des droits de l’home et du e. Declaration des droits de l’home et du citoyen, 1789citoyen, 1789

Pernyataan hak asasi manusia dan Pernyataan hak asasi manusia dan warganegara yang berisi:warganegara yang berisi:

1)1) Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang samahak-hak yang sama

2)2) Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, hak keamanan dan sebagainyahak keamanan dan sebagainya

f.f. The Four Freedom of Rosevelt, 1941The Four Freedom of Rosevelt, 19411)1) Kebebasan berbicara dan menyatakan Kebebasan berbicara dan menyatakan

pendapat (pendapat (freedom of speechfreedom of speech))2)2) Kebebasan beragama (Kebebasan beragama (freedom of religionfreedom of religion))3)3) Kebebasan dari ketakutan (Kebebasan dari ketakutan (freedom from freedom from

fearfear))4)4) Kebebasan dari kekurangan (Kebebasan dari kekurangan (freedom from freedom from

wantwant))

g. The Universal Declaration of Human Rights, g. The Universal Declaration of Human Rights, 19481948

1)1) Hak kemerdekaan:Hak kemerdekaan:a)a) Hak kemerdekaan seseorangHak kemerdekaan seseorangb)b) Hak perlindungan kepemilikanHak perlindungan kepemilikanc)c) Hak perlindungan atas rumah kediamanHak perlindungan atas rumah kediamand)d) Hak kemerdekaan memeluk agamaHak kemerdekaan memeluk agamae)e) Hak perlindungan atas rahasia suratHak perlindungan atas rahasia suratf)f) Hak mengeluarkan pikiran dan perasaanHak mengeluarkan pikiran dan perasaang)g) Hak kemerdekaan pendidikan dan Hak kemerdekaan pendidikan dan

pengajaranpengajaran2)2) Hak politikHak politika)a) Hak pilihHak pilihb)b) Hak untuk membela negaraHak untuk membela negarac)c) Hak untuk menjadi pegawai negaraHak untuk menjadi pegawai negara

3. HAM di Indonesia3. HAM di Indonesia

a.a. Pembukaan UUD 1945Pembukaan UUD 1945

b.b. Pasal 28A sampai dengan 28JPasal 28A sampai dengan 28J

c.c. UU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAMUU N0. 39 Tahun 1999 tentang HAM

d.d. UU N0. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan UU N0. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAMHAM

e.e. UU N0. 23 Tahun 2002 tentang UU N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakPerlindungan Anak

f.f. Keppres N0. 50 Tahun 1993 tentang Keppres N0. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAMKomnas HAM

g.g. Kovenan internasional hak-hak sipil dan Kovenan internasional hak-hak sipil dan politik (UU N0 12 Tahun 2005)politik (UU N0 12 Tahun 2005)

h.h. Kovenan internasional hak-hak ekonomi, Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (UU N0 11 Tahun 2005)sosial, dan budaya (UU N0 11 Tahun 2005)

OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAHUU N0. 12 Tahun 2008 tentang UU N0. 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerahpemerintahan daerahPemerintah daerah: kepala Pemerintah daerah: kepala daerah beserta perangkat daerah daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan otonom yang lain sebagai badan eksekutif daeraheksekutif daerahPemerintahan daerah: Pemerintahan daerah: penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan DPRD menurut daerah otonom dan DPRD menurut asas desentralisasiasas desentralisasi

Daerah otonom: kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI

Otonomi daerah: kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Desentralisasi: penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI

Dekonsentrasi:pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah

Tugas pembantuan: penugasan dari pemerintah kepada daerah Tugas pembantuan: penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskanmenugaskan

Kewenangan daerah: kewenangan dalam seluruh Kewenangan daerah: kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang laindan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain

Kewenangan pemda propinsi:Kewenangan pemda propinsi:1.1. Bidang pemerintahan lintas kabupaten dan kotaBidang pemerintahan lintas kabupaten dan kota2.2. Bidang pemerintahan tertentu diatur dalam PP N0. Bidang pemerintahan tertentu diatur dalam PP N0.

25/200025/20003.3. Bidang pemerintahan yang tidak/atau belum dapat Bidang pemerintahan yang tidak/atau belum dapat

dilaksanakan daerah kabupaten/kotadilaksanakan daerah kabupaten/kota4.4. Bidang pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur Bidang pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur

(selaku Kepala Wilayah)(selaku Kepala Wilayah)

KEWENANGAN PEMDA KEWENANGAN PEMDA KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTA

1.1. Pekerjaan umumPekerjaan umum

2.2. KesehatanKesehatan

3.3. Pendidikan dan Pendidikan dan kebudayaankebudayaan

4.4. PertanianPertanian

5.5. Perhubungan Perhubungan

6.6. Industri dan Industri dan perdaganganperdagangan

7.7. Penanaman modalPenanaman modal

8.Lingkungan hidup9.Pertanahan10.Koperasi11.Tenaga kerja