HAK ASASI MANUSIA

5/7/2018 HAK ASASI MANUSIA - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/hak-asasi-manusia-559abc657a2eb 1/74

HUKUM DAN HAMHUKUM DAN HAM

OLEHOLEH

ROMMY PATRA, SH MH.ROMMY PATRA, SH MH.

FAKULTAS HUKUMFAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS TANJUNGPURAUNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAKPONTIANAK



KONTRAK PERKULIAHANKONTRAK PERKULIAHAN

1.1. HADIR KULIAH MINIMAL 75 %HADIR KULIAH MINIMAL 75 %2.2. MENGUMPULKAN TUGAS PADA TEPATMENGUMPULKAN TUGAS PADA TEPAT

WAKTUNYAWAKTUNYA

3.3. WAKTU KULIAH HP TIDAK DIAKTIFKANWAKTU KULIAH HP TIDAK DIAKTIFKAN

4.4. DATANG KULIAH TEPAT WAKTU, TOLERANSIDATANG KULIAH TEPAT WAKTU, TOLERANSIKETERLAMBATAN PALING LAMA 20 MENITKETERLAMBATAN PALING LAMA 20 MENIT



PENGERTIAN HAK PENGERTIAN HAK

Secara definitif hak adalah merupakan unsur normatif yangSecara definitif hak adalah merupakan unsur normatif yang

berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungiberfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungikebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagikebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagimanusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Hak mempunyai unsurHak mempunyai unsur--unsur sebagai berikut :unsur sebagai berikut : pemilik hak;pemilik hak;

ruang lingkup penerapan hak;ruang lingkup penerapan hak;

pihak yang tersedia dalam penerapan hak. (James W. Nickel,pihak yang tersedia dalam penerapan hak. (James W. Nickel,

1996).1996).



DEFINISI HAK ASASI MANUSIADEFINISI HAK ASASI MANUSIAHAM adalah Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan

fundamental sbg suatu anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan

dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa.

Jan Materson, HAM adalah hakJan Materson, HAM adalah hak--hak yang melekat pada setiap manusia,hak yang melekat pada setiap manusia,

yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

John Locke, HAM adalah hakJohn Locke, HAM adalah hak--hak yang diberikan langsung oleh Tuhanhak yang diberikan langsung oleh Tuhan

Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yangUU NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhanmelekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan

Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dandijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatsetiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia.manusia.



Hukum dan HAMHukum dan HAM

kewajibankewajiban

HUKUM HAMHUKUM HAMHakHak

Kepastian, Keadilan, manfaat, (hakKepastian, Keadilan, manfaat, (hak--hak dasar manusia,hak dasar manusia,

kebebasan, universal)kebebasan, universal)

(Ketertiban (pembatasan HAM), perlindungan dan penegakan HAM,(Ketertiban (pembatasan HAM), perlindungan dan penegakan HAM,

Mempertahankan eksistensi dan peradaban manusia)Mempertahankan eksistensi dan peradaban manusia)



CIRICIRI--CIRI POKOK HAKIKAT HAMCIRI POKOK HAKIKAT HAM

HAM tidak perlu diberikan,dibeli ataupun diwarisiHAM tidak perlu diberikan,dibeli ataupun diwarisikarena HAM adalah bagian dari manusia secarakarena HAM adalah bagian dari manusia secaraotomatis.otomatis.

HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandangHAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politikatau asalatau asal--usul sosial dan bangsa.usul sosial dan bangsa.

HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpunHAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun

mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hakmempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hakorang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupunorang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupunsebuah negara membuat hukum yang tidaksebuah negara membuat hukum yang tidakmelindungi atau melanggar HAM.melindungi atau melanggar HAM.



DIMENSI PEMAHAMAN TERHADAP HAMDIMENSI PEMAHAMAN TERHADAP HAM

Dimensi Kontekstualitas, bahwa HAM itu tidakDimensi Kontekstualitas, bahwa HAM itu tidakberlaku universal atau untuk semua tempatberlaku universal atau untuk semua tempatmelainkan bersifat khusus, kondisionil dan partikular.melainkan bersifat khusus, kondisionil dan partikular.

Dimensi Universalitas, bahwa HAM itu berlakuDimensi Universalitas, bahwa HAM itu berlakuuniversal atau berlaku untuk semua tempat tanpauniversal atau berlaku untuk semua tempat tanpaadanya batasan yang bersifat kultural, politis ataupunadanya batasan yang bersifat kultural, politis ataupunekonomis.ekonomis.



SEJARAH PERKEMBANGAN HAMSEJARAH PERKEMBANGAN HAM

zaman Yunani Kunozaman Yunani Kuno

Pada Abad PertengahanPada Abad Pertengahan

Pada Abad XIII Dan Abad XVPada Abad XIII Dan Abad XV Pada Abad XVII dan XVIIIPada Abad XVII dan XVIII

Pada Abad XX dan XXIPada Abad XX dan XXI



ZAMAN YUNANI KUNOZAMAN YUNANI KUNO Pada masa ini perkembangan HAM bersumber pada teoriPada masa ini perkembangan HAM bersumber pada teori

hukum alam (natural law) pada periode tahun 600hukum alam (natural law) pada periode tahun 600--400 SM.400 SM.

Menurut Stoa, hukum alam adalah hukum yang diaturMenurut Stoa, hukum alam adalah hukum yang diaturberdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan mentaatiberdasarkan logika manusia, karenanya manusia akan mentaatihukum alam tersebut.hukum alam tersebut.

Menurut Aristoteles, bahwa hukum alam merupakan produkMenurut Aristoteles, bahwa hukum alam merupakan produkrasio manusia demi terciptanya keadilan yang abadi.rasio manusia demi terciptanya keadilan yang abadi.

Bahwa HAM berkembang dari konsep hukum alam dimanaBahwa HAM berkembang dari konsep hukum alam dimanadiyakini substansi dari hukum alam itu sendiri adalah adanyadiyakini substansi dari hukum alam itu sendiri adalah adanyahakhak--hak yang merupakan pemberian alam. Dalam hukum alamhak yang merupakan pemberian alam. Dalam hukum alammasalah keadilan menjadi inti sehingga menjadi faktormasalah keadilan menjadi inti sehingga menjadi faktorpendorong bagi proteksi terhadap nilaipendorong bagi proteksi terhadap nilai--nilai kemanusiaan yangnilai kemanusiaan yanguniversal.universal.



KARAKTERISTIK PADA ABAD PERTENGAHANKARAKTERISTIK PADA ABAD PERTENGAHAN

Perkembangan pemikiran HAM mengalami dekadensiPerkembangan pemikiran HAM mengalami dekadensi

dengan berkembangnya paham TEOKRASI.dengan berkembangnya paham TEOKRASI.

Paham teokrasi adalah teori tentang kedaulatan TuhanPaham teokrasi adalah teori tentang kedaulatan Tuhan

dimana sumber kekuasaan itu berasal dari Tuhan yangdimana sumber kekuasaan itu berasal dari Tuhan yang

direpresentasikan di dunia ini dengan kekuasaandirepresentasikan di dunia ini dengan kekuasaan

seorang raja dan paus (gerejaseorang raja dan paus (gereja).).



KARAKTERISTIK PADA ABAD XIII DAN ABAD XVKARAKTERISTIK PADA ABAD XIII DAN ABAD XV

Munculnya ide sekularisme, dimana pada tahun 1075 dikeluarkannyaMunculnya ide sekularisme, dimana pada tahun 1075 dikeluarkannyadictatus papae oleh Paus Gregorius VII yang berisikan pengakuan pihakdictatus papae oleh Paus Gregorius VII yang berisikan pengakuan pihakgereja atas kekuasaan rajagereja atas kekuasaan raja--raja untuk memerintah suatu teritori tertenturaja untuk memerintah suatu teritori tertentudalam masalahdalam masalah--masalah duniawi.masalah duniawi.

Terjadinya perang salib dalam masa selama 200 tahun antara tahun 1096Terjadinya perang salib dalam masa selama 200 tahun antara tahun 1096--1273.1273.

Pada tahun 1215 lahirnya dokumen Magna Charta, yang merupakanPada tahun 1215 lahirnya dokumen Magna Charta, yang merupakandokumen yang substansinya berkaitan dengan pembatasan kekuasaandokumen yang substansinya berkaitan dengan pembatasan kekuasaanseorang raja, yaitu John Lackland dari Inggris.seorang raja, yaitu John Lackland dari Inggris.

Pada tahun 1688 terjadi Glorious Revolution (Revolusi Gemilang) dimanaPada tahun 1688 terjadi Glorious Revolution (Revolusi Gemilang) dimanapada revolusi ini raja James II dipaksa turun tahta diganti dengan Williampada revolusi ini raja James II dipaksa turun tahta diganti dengan William

III dan Mary II.III dan Mary II.

Glorious Revolution berimplikasi dengan dikeluarkannya sebuah undangGlorious Revolution berimplikasi dengan dikeluarkannya sebuah undang--undang yang dikenal dengan nama Bill of Rights yang berisikan ketentuanundang yang dikenal dengan nama Bill of Rights yang berisikan ketentuan--ketentuan untuk melindungi dan menjamin hakketentuan untuk melindungi dan menjamin hak--hak serta kebebasanhak serta kebebasanindividu.individu.



KARAKTERISTIK PADA ABAD XVII DAN XVIIIKARAKTERISTIK PADA ABAD XVII DAN XVIII

Munculnya gagasanMunculnya gagasan--gagasan baru dalam konteks pemikiran HAM dengangagasan baru dalam konteks pemikiran HAM dengan

adanya teoriadanya teori--teori kontrak sosial, trias politika dan hakteori kontrak sosial, trias politika dan hak--hak kodrati yanghak kodrati yangdikemukakan oleh Jean Jacques Rosseau, Montesquie dan John Locke. Padadikemukakan oleh Jean Jacques Rosseau, Montesquie dan John Locke. Padamasa ini sumber kekuasaan didasarkan pada kedaulatan rakyat ataumasa ini sumber kekuasaan didasarkan pada kedaulatan rakyat ataudemokrasi.demokrasi.

Pada tahun 1776 terjadi Revolusi Amerika dengan adanya Declaration of Pada tahun 1776 terjadi Revolusi Amerika dengan adanya Declaration of

Independence.Independence.

Pada tahun 1789 terjadi Revolusi Perancis yang melahirkan deklarasiPada tahun 1789 terjadi Revolusi Perancis yang melahirkan deklarasitentang HAM dan perlindungan terhadap haktentang HAM dan perlindungan terhadap hak--hak warga negara yanghak warga negara yangdikenal dengan nama Declaration des Droits de LHomme et Du Citoyen.dikenal dengan nama Declaration des Droits de LHomme et Du Citoyen.

Pada tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi perlindungan terhadap HAMPada tahun 1791, Amerika Serikat mengadopsi perlindungan terhadap HAMkedalam konstitusinya melalui sejumlah amandemen yang dikenal dengankedalam konstitusinya melalui sejumlah amandemen yang dikenal dengannama Bill of Rights.nama Bill of Rights.



KARAKTERISTIK PADA ABAD XX DAN XXIKARAKTERISTIK PADA ABAD XX DAN XXI

Perang dunia kePerang dunia ke--I pada tahun 1914I pada tahun 1914--1918.1918. Perang dunia kePerang dunia ke-- II pada tahun 1939II pada tahun 1939--1945.1945.

Perang dingin antara Amerika Serikat dengan UniPerang dingin antara Amerika Serikat dengan UniSoviet pada tahun 1945Soviet pada tahun 1945--1991.1991.

Lahirnya deklarasi HAM sedunia dan kovenan hak sipilLahirnya deklarasi HAM sedunia dan kovenan hak sipildan politik serta kovenan hak ekonomi sosial dandan politik serta kovenan hak ekonomi sosial danbudayabudaya

Isu tentang pembangunan berwawasan lingkungan.Isu tentang pembangunan berwawasan lingkungan.

Isu tentang kesenjangan dan kemiskinan antaraIsu tentang kesenjangan dan kemiskinan antaranegaranegara--negara maju dengan negaranegara maju dengan negara--negara dunianegara duniaketiga.ketiga.

Isu tentang TerorismeIsu tentang Terorisme



GENERASI PEMIKIRAN HAMGENERASI PEMIKIRAN HAM

Generasi Pertama, bahwa pemikiran HAMGenerasi Pertama, bahwa pemikiran HAMlebih difokuskan untuk melindungi danlebih difokuskan untuk melindungi dan

menjamin hakmenjamin hak--hak individu terutamahak individu terutamadalam bidang hukum dan politik.dalam bidang hukum dan politik.

Generasi Kedua, pemikiran HAM lebihGenerasi Kedua, pemikiran HAM lebih

difokuskan pada perlindungan terhadapdifokuskan pada perlindungan terhadaphakhak--hak ekonomi, sosial dan budaya.hak ekonomi, sosial dan budaya.




Generasi Ketiga, Konsep pemikiran HAM padaGenerasi Ketiga, Konsep pemikiran HAM padagenerasi ini juga dikenal dengan istilah hak solidaritasgenerasi ini juga dikenal dengan istilah hak solidaritasyang dikaitkan dengan bangkitnya nasionalisme padayang dikaitkan dengan bangkitnya nasionalisme pada

negaranegara--negara di dunia ketiga dan persepsi negaranegara di dunia ketiga dan persepsi negara--negara tersebut bahwa tatanan internasionalnegara tersebut bahwa tatanan internasionalcenderung tidak ramah atau memusuhi mereka.cenderung tidak ramah atau memusuhi mereka.



HAKHAK--HAK SOLIDARITAS PADA PEMIKIRAN HAMHAK SOLIDARITAS PADA PEMIKIRAN HAM

GENERASI KETIGAGENERASI KETIGA

Hak atas penentuan nasib sendiri di bidangHak atas penentuan nasib sendiri di bidangekonomi, politik, sosial dan budaya.ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial.Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial.

Hak untuk berpartisipasi dalam danHak untuk berpartisipasi dalam danmemperoleh manfaat dari warisan bersamamemperoleh manfaat dari warisan bersamaumat manusia serta informasi dan kemajuanumat manusia serta informasi dan kemajuanlain.lain.

Hak atas perdamaian.Hak atas perdamaian.

Hak atas lingkungan yang sehat.Hak atas lingkungan yang sehat.

Hak atas bantuan kemanusiaan.Hak atas bantuan kemanusiaan.




Generasi Keempat, Pemikiran HAM padaGenerasi Keempat, Pemikiran HAM padagenerasi ini mengkritik peranan negara yanggenerasi ini mengkritik peranan negara yangsuperior dan dominan dalam kebijakan dansuperior dan dominan dalam kebijakan dan

sebagai aktor pembangunan ekonomi dimanasebagai aktor pembangunan ekonomi dimanakesejahteraan rakyat terabaikan.kesejahteraan rakyat terabaikan.

Pemikiran HAM pada generasi ini bermula dariPemikiran HAM pada generasi ini bermula dari

pertemuan yang dilakukan oleh sejumlahpertemuan yang dilakukan oleh sejumlahnegaranegara--negara Asia pada tahun 1983 dannegara Asia pada tahun 1983 danmenghasilkan deklarasi tentang HAM yaitumenghasilkan deklarasi tentang HAM yaituDeclaration of the Basic Duties of Asia PeopleDeclaration of the Basic Duties of Asia People

and Government.and Government.



DECLARATION OF THE BASIC DUTIES OF ASIADECLARATION OF THE BASIC DUTIES OF ASIA

PEOPLE AND GOVERNMENTPEOPLE AND GOVERNMENT

Pembangunan berdikari (selfPembangunan berdikari (selfdevelopment)development)

PerdamaianPerdamaian Partisipasi rakyatPartisipasi rakyat

HakHak--hak budayahak budaya

Hak keadilan sosialHak keadilan sosial



TEORITEORI--TEORI HAMTEORI HAM

Teori KetuhananTeori Ketuhanan

Teori Hukum kodratTeori Hukum kodrat

Teori Hukum PositifTeori Hukum Positif Teori Realisasi HukumTeori Realisasi Hukum

Teori MarxismeTeori Marxisme



TEORI KETUHANANTEORI KETUHANAN

Bahwa HAM itu berasal dari Tuhan sebagai zat yangBahwa HAM itu berasal dari Tuhan sebagai zat yangmenciptakan manusia.menciptakan manusia.

Setiap manusia harus tunduk pada otoritas Tuhan,Setiap manusia harus tunduk pada otoritas Tuhan,

oleh karena itu HAM yang memiliki landasan ilahiaholeh karena itu HAM yang memiliki landasan ilahiahperlu ditegakkan keberadaannya.perlu ditegakkan keberadaannya.

Dalam ajaran Islam eksistensi nilaiDalam ajaran Islam eksistensi nilai--nilai HAMnilai HAM

merupakan bagian yang inheren dalam ajaran Islam.merupakan bagian yang inheren dalam ajaran Islam.Menurut Maududi, HAM adalah hak kodrati yangMenurut Maududi, HAM adalah hak kodrati yangdianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusiadianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusiadan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaandan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaanatau badan apapun.atau badan apapun.



TEORI HUKUM KODRATTEORI HUKUM KODRAT

Menurut Thomas Aquinas, hukum kodrati adalahMenurut Thomas Aquinas, hukum kodrati adalahmerupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurnamerupakan bagian dari hukum Tuhan yang sempurnayang hanya dapat diketahui melalui penggunaan rasioyang hanya dapat diketahui melalui penggunaan rasiomanusia.manusia.

Menurut Hugo De Groot atau Grotius, hukum kodratiMenurut Hugo De Groot atau Grotius, hukum kodratiadalah merupakan hukum yang menjadi landasan bagiadalah merupakan hukum yang menjadi landasan bagisemua hukum positif dimana dapat dirasionalkansemua hukum positif dimana dapat dirasionalkandiatas landasan yang nondiatas landasan yang non--empiris dengan menelaahempiris dengan menelaah

ilmu ukur. Pendekatan matematis semacam iniilmu ukur. Pendekatan matematis semacam initerhadap permasalahan hukum menunjukan bahwaterhadap permasalahan hukum menunjukan bahwasemua ketentuan dapat diketahui dengansemua ketentuan dapat diketahui denganmenggunakan nalar yang benar dan keabsahannyamenggunakan nalar yang benar dan keabsahannyatidak tergantung kepada Tuhan.tidak tergantung kepada Tuhan.




Menurut John Locke, hukum kodrat atau hakMenurut John Locke, hukum kodrat atau hak--hakhakkodrati adalah dimana semua individu dikarunia olehkodrati adalah dimana semua individu dikarunia olehalam berupa hak yang inheren atas kehidupan,alam berupa hak yang inheren atas kehidupan,kebebasan, dan harta yang merupakan milik merekakebebasan, dan harta yang merupakan milik merekasendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut olehsendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut olehnegara.negara.

Akan tetapi, untuk menghindari ketidakpastian dalam Akan tetapi, untuk menghindari ketidakpastian dalamhidup ini,umat manusia telah mengambil bagian dalamhidup ini,umat manusia telah mengambil bagian dalamsuatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yangsuatu kontrak sosial atau ikatan sukarela, yangdengan itu penggunaan hak mereka yang tak dapat dengan itu penggunaan hak mereka yang tak dapat

dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.dicabut itu diserahkan kepada penguasa negara.




Menurut Jean Jacques Rousseau, bahwa hukumMenurut Jean Jacques Rousseau, bahwa hukumkodrati itu tidak menciptakan hakkodrati itu tidak menciptakan hak--hak individu,hak individu,melainkan menganugerahi kedaulatan yangmelainkan menganugerahi kedaulatan yang

tidak bisa dicabut pada para warga negaranyatidak bisa dicabut pada para warga negaranyasebagai satu kesatuan. Jadi, setiap hak yangsebagai satu kesatuan. Jadi, setiap hak yangditurunkan dari hukum kodrati akan ada padaditurunkan dari hukum kodrati akan ada padarakyat sebagai suatu kolektivitas dan dapat rakyat sebagai suatu kolektivitas dan dapat

diidentifikasi dengan mengacu pada kehendakdiidentifikasi dengan mengacu pada kehendakumum.umum.



TEORI HUKUM POSITIFTEORI HUKUM POSITIF

Menurut teori hukum positif atau positivisme,Menurut teori hukum positif atau positivisme,bahwa substansi hak hanya dapat diderivasikanbahwa substansi hak hanya dapat diderivasikandari hukum negara. Dalam positivisme ini yangdari hukum negara. Dalam positivisme ini yangmenjadi landasan adalah penggunaan metodemenjadi landasan adalah penggunaan metode

empiris. Hanya halempiris. Hanya hal--hal yang ada secara empirishal yang ada secara empirissaja yang menjadi dasar penelitian ilmiahsaja yang menjadi dasar penelitian ilmiahsedangkan halsedangkan hal--hal yang sifatnya idealitashal yang sifatnya idealitas

seperti nilaiseperti nilai--nilai moralitas dimarginalkan darinilai moralitas dimarginalkan daricara pandang positivisme.cara pandang positivisme.



TEORI HUKUM POSITIFTEORI HUKUM POSITIF

Menurut John Austin, bahwa satuMenurut John Austin, bahwa satu--satunyasatunyahukum yang sahih adalah bersumber darihukum yang sahih adalah bersumber dariperintah yang berdaulat, atau kekuasaan politikperintah yang berdaulat, atau kekuasaan politik

yang berkuasa, yang disertai sanksi bagi yangyang berkuasa, yang disertai sanksi bagi yangmelanggar hukum tersebut. Dari posisi inimelanggar hukum tersebut. Dari posisi inidibangunlah suatu sistem yang rasional, yangdibangunlah suatu sistem yang rasional, yangterdiri dari aturanterdiri dari aturan--aturan yang saling berkaitanaturan yang saling berkaitandan dapat diperiksa kebenarannya secaradan dapat diperiksa kebenarannya secarailmiah. Bahwa positivisme mengabaikan nilaiilmiah. Bahwa positivisme mengabaikan nilai--nilai moral dalam proses legislasi.nilai moral dalam proses legislasi.



TEORI REALISASI HUKUMTEORI REALISASI HUKUM

Teori ini bermula dari usaha para ahli hukumTeori ini bermula dari usaha para ahli hukumkhususnya di Amerika serikat pada tahun 30khususnya di Amerika serikat pada tahun 30--ananuntuk menemukan metodeuntuk menemukan metode--metode baru dalammetode baru dalammenjelaskan fungsi hukum berkaitan denganmenjelaskan fungsi hukum berkaitan dengan

fenomena sosial baru yang sedangfenomena sosial baru yang sedangberlangsung. Pada waktu itu terjadi intervensiberlangsung. Pada waktu itu terjadi intervensisecara langsung oleh pemerintah dalamsecara langsung oleh pemerintah dalam

pembangunan ekonomi melalui kebijakan Newpembangunan ekonomi melalui kebijakan NewDeal dibawah pimpinan Franklin D. Roosevelt.Deal dibawah pimpinan Franklin D. Roosevelt.



TEORI REALISASI HUKUMTEORI REALISASI HUKUM

Menurut Roscoue Pound dan Karl Llewellyn, bahwaMenurut Roscoue Pound dan Karl Llewellyn, bahwa

yang menjadi tujuan hukum adalah mengungkapkanyang menjadi tujuan hukum adalah mengungkapkanapa yang dilakukan oleh hukum, bukan apa hukumapa yang dilakukan oleh hukum, bukan apa hukumitu. Penganut teori realisasi hukum tidak mempunyaiitu. Penganut teori realisasi hukum tidak mempunyaiteori umum tentang hak dalam arti kongkrit. Merekateori umum tentang hak dalam arti kongkrit. Merekaberanggapan bahwa interaksi antara kebijakan,beranggapan bahwa interaksi antara kebijakan,hukum dan lembagahukum dan lembaga--lembaga hukum akanlembaga hukum akanmenghasilkan hakmenghasilkan hak--hak sebagai produk akhir darihak sebagai produk akhir dariproses interaksi tersebut.proses interaksi tersebut.

Teori ini banyak dipengaruhi oleh persfektif dari ilmuTeori ini banyak dipengaruhi oleh persfektif dari ilmusosiologi sehingga akan menghasilkan sebuah mazhabsosiologi sehingga akan menghasilkan sebuah mazhabdalam ilmu hukum yang dikenal dengan Sosiologicaldalam ilmu hukum yang dikenal dengan SosiologicalJurisprudence dan melahirkan teori yang dikenalJurisprudence dan melahirkan teori yang dikenal

dengan social engineering.dengan social engineering.



SOCIAL ENGINEERINGSOCIAL ENGINEERING

Dalam teori ini hukum dianggap sebagaiDalam teori ini hukum dianggap sebagaiinstrumen yang menjadi sarana untuk rekayasainstrumen yang menjadi sarana untuk rekayasasosial atau perubahan sosial dalam masyarakat.sosial atau perubahan sosial dalam masyarakat.

Hukum dalam konteks ini harus bersifat Hukum dalam konteks ini harus bersifat futuristik, hukum harus bisa memprediksi halfuturistik, hukum harus bisa memprediksi hal--hal apa saja yang akan menjadi objekhal apa saja yang akan menjadi objek

pengaturannya pada masa yang akan datangpengaturannya pada masa yang akan datangdalam masyarakat.dalam masyarakat.



TEORI MARXISMETEORI MARXISME

Marxisme merupakan salah satu komponenMarxisme merupakan salah satu komponendalam sistem ideologi komunisme. Komunismedalam sistem ideologi komunisme. Komunismeadalah suatu paham yang mencitaadalah suatu paham yang mencita--citakancitakanmasyarakat dimana segala hak milik pribadimasyarakat dimana segala hak milik pribadi

dihapus dan semuanya dimiliki secara bersamadihapus dan semuanya dimiliki secara bersamaatau komunal. Kaum komunis selalu mengklaimatau komunal. Kaum komunis selalu mengklaimbahwa ajaran Marx merupakan basis atau dasarbahwa ajaran Marx merupakan basis atau dasar

dari gerakan komunisme.dari gerakan komunisme.



HAK MILIK PRIBADIHAK MILIK PRIBADI

Dalam persfektif Marxis, hak milik pribadi dalamDalam persfektif Marxis, hak milik pribadi dalamsistem kapitalis merupakan sarana eksploitasisistem kapitalis merupakan sarana eksploitasisehingga menyebabkan terbaginya masyarakat sehingga menyebabkan terbaginya masyarakat kedalam dua kelas, yaitu kelas yang menguasai alat kedalam dua kelas, yaitu kelas yang menguasai alat--alat produksi atau kapital yaitu kaum kapitalis danalat produksi atau kapital yaitu kaum kapitalis dan

kelas yang tidak menguasai alat kelas yang tidak menguasai alat--alat produksi yaitualat produksi yaitukaum proletar atau buruh.kaum proletar atau buruh.

Corak produksi yang kapitalistik ini menyebabkanCorak produksi yang kapitalistik ini menyebabkan

kaum proletar menjadi objek eksploitasi sehinggakaum proletar menjadi objek eksploitasi sehinggapekerjaan sebagai sarana bagi manusia untukpekerjaan sebagai sarana bagi manusia untukmengobjektivasikan dirinya tidak tercapai malahanmengobjektivasikan dirinya tidak tercapai malahanmanusia semakin terasing dari dirinya sendiri.manusia semakin terasing dari dirinya sendiri.



MATERIALISME HISTORISMATERIALISME HISTORIS

Sosialisme ilmiah yang disebut Marx sebagaiSosialisme ilmiah yang disebut Marx sebagaipaham sejarah yang materialistik, dimanapaham sejarah yang materialistik, dimanasejarah dipahami sebagai hubungan dialektiksejarah dipahami sebagai hubungan dialektikantara perkembangan bidang ekonomi disatuantara perkembangan bidang ekonomi disatu

pihak dan struktur kelas sosial dipihak lain.pihak dan struktur kelas sosial dipihak lain. Sejarah perkembangan manusia merupakanSejarah perkembangan manusia merupakan

sejarah pertentangan kelas antara kaumsejarah pertentangan kelas antara kaum

kapitalis dengan kaum proletar. Bahwa yangkapitalis dengan kaum proletar. Bahwa yangmenjadi faktor paling menentukan dalammenjadi faktor paling menentukan dalamsejarah bukanlah politik ataupun ideologi,sejarah bukanlah politik ataupun ideologi,melainkan ekonomi.melainkan ekonomi.



TAHAP CORAK PRODUKSI MANUSIATAHAP CORAK PRODUKSI MANUSIA

MERAMU, usaha manusia dalam memenuhiMERAMU, usaha manusia dalam memenuhikebutuhannya sendiri akan barang dan jasakebutuhannya sendiri akan barang dan jasadengan cara yang paling sederhana dengandengan cara yang paling sederhana denganmengambil langsung dari alam untukmengambil langsung dari alam untuk

kebutuhan hidupnya. Belum dikenal sistem hakkebutuhan hidupnya. Belum dikenal sistem hakmilik dan penguasaan terhadap alat milik dan penguasaan terhadap alat--alat alat produksi.produksi.

FEODAL, penguasaan terhadap alat FEODAL, penguasaan terhadap alat--alat alat produksi seperti tanah mutlak dikuasai danproduksi seperti tanah mutlak dikuasai dandimiliki oleh raja dan rakyat hanya menjadidimiliki oleh raja dan rakyat hanya menjadipenggarap lahan pertanian saja.penggarap lahan pertanian saja.



TAHAP CORAK PRODUKSI MANUSIATAHAP CORAK PRODUKSI MANUSIA

KAPITALIS, penguasaan terhadap alat KAPITALIS, penguasaan terhadap alat--alat alat produksi berada ditangan kaum kapitalisproduksi berada ditangan kaum kapitalisdimana yang menjadi ukuran adalah akumulasidimana yang menjadi ukuran adalah akumulasikapital berdasarkan mekanisme hukum pasarkapital berdasarkan mekanisme hukum pasaryaitu supply and demand.yaitu supply and demand.

SOSIALIS, penguasaan alat SOSIALIS, penguasaan alat--alat produksi tidakalat produksi tidakdimonopoli oleh segelintir orang melainkandimonopoli oleh segelintir orang melainkan

secara bersamasecara bersama--sama (komunal) sehingga haksama (komunal) sehingga hakmilik pribadi atas alat milik pribadi atas alat--alat produksi dihapusalat produksi dihapusdalam usaha mewujudkan masyarakat dalam usaha mewujudkan masyarakat komunis.komunis.



PERSFEKTIF MARXIS TERHADAP HAMPERSFEKTIF MARXIS TERHADAP HAM

Kaitan HAM dengan teori Marxisme, Marx inginKaitan HAM dengan teori Marxisme, Marx ingin

menghapus adanya hak milik pribadi padahalmenghapus adanya hak milik pribadi padahaldalam kajian HAM hak milik merupakan sesuatudalam kajian HAM hak milik merupakan sesuatuyang inheren bagi manusia sebagai individu.yang inheren bagi manusia sebagai individu.Menurut Marx, hak hanyalah instrumen atauMenurut Marx, hak hanyalah instrumen ataualat untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.alat untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.

Begitu tujuan tercapai maka alat itu tidakBegitu tujuan tercapai maka alat itu tidak

diperlukan lagi dan dapat dibuang sesukanya.diperlukan lagi dan dapat dibuang sesukanya.Hak itu tidak mempunyai nilai yangHak itu tidak mempunyai nilai yangtransendental atau abadi, hak itu bersifat transendental atau abadi, hak itu bersifat positivistik dalam artian hak yang dianggap adapositivistik dalam artian hak yang dianggap ada

itu bergantung sepenuhnya pada negara.itu bergantung sepenuhnya pada negara.



Beberapa sifat utama HAM:Beberapa sifat utama HAM:

HAM didasarkan atas peghormatan harkat dan martabat HAM didasarkan atas peghormatan harkat dan martabat manusiamanusia

HAM bersifat HAM bersifat universaluniversal yang artinya pelaksanaannyayang artinya pelaksanaannyadilakukan secara merata tanpa diskriminasi terhadap siapapundilakukan secara merata tanpa diskriminasi terhadap siapapun

HAM bersifat HAM bersifat tak dapat dipisahkantak dapat dipisahkan, yang artinya tak, yang artinya takseorangpun dapat merampas hakseorangpun dapat merampas hak--hak asasi sesamanya, kecualihak asasi sesamanya, kecualidalam kondisi tertentu: misalnya, hak kebebasan dapat dibatasidalam kondisi tertentu: misalnya, hak kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah oleh meja hijau. jika seseorang dinyatakan bersalah oleh meja hijau.

HAM bersifat HAM bersifat utuh, saling terkait dan saling bergantungutuh, saling terkait dan saling bergantung

karena tidak cukup jika hanya menghargai sebagian dari hakkarena tidak cukup jika hanya menghargai sebagian dari hak--hak asasi manusia dan yang lainnya diabaikan. Dalamhak asasi manusia dan yang lainnya diabaikan. Dalamkenyataannya, pelanggaran atas satu hak sering akankenyataannya, pelanggaran atas satu hak sering akanmempengaruhi hakmempengaruhi hak--hak lainnya. Karena itu, seluruh hakhak lainnya. Karena itu, seluruh hak--hakhakasasi manusia memiliki nilai penting yang sama dan samaasasi manusia memiliki nilai penting yang sama dan sama--samasamamerupakan esensi atau saripati bagi harkat dan martabat setiapmerupakan esensi atau saripati bagi harkat dan martabat setiaporang.orang.



Hukum HAM InternasionalHukum HAM Internasional1.1. Ungkapan resmi dari hakUngkapan resmi dari hak--hak asasi yang melekat dalam dirihak asasi yang melekat dalam diri

manusia dinyatakan dalammanusia dinyatakan dalam Hukum HAM InternasionalHukum HAM Internasional..Sejumlah kesepakatan HAM internasional dan berbagaiSejumlah kesepakatan HAM internasional dan berbagai

perangkat lainnya yang memberikan pengakuan hukum atasperangkat lainnya yang memberikan pengakuan hukum atasHAM telah muncul sejak tahun 1945. Pembentukan PBBHAM telah muncul sejak tahun 1945. Pembentukan PBBmenyediakan wadah ideal untuk pengembangan danmenyediakan wadah ideal untuk pengembangan danditerimanya berbagai bentuk pengakuan hakditerimanya berbagai bentuk pengakuan hak--hak asasihak asasimanusia di tingkat internasional.manusia di tingkat internasional.

2.2. Bentuk pengakuan lainnya juga dikembangkan pada tingkat Bentuk pengakuan lainnya juga dikembangkan pada tingkat regional yang merefleksikan aspek tertentu dari hakregional yang merefleksikan aspek tertentu dari hak--hak asasihak asasidi wilayah tersebut. Sebagian besar negara juga membuat di wilayah tersebut. Sebagian besar negara juga membuat perubahan dalam undangperubahan dalam undang--undang dasarnya dan peraturanundang dasarnya dan peraturan--peraturan lainnya yang secara formal memberi perlindunganperaturan lainnya yang secara formal memberi perlindungan

yang mendasar bagi hakyang mendasar bagi hak--hak asasi manusia. Bahasa yanghak asasi manusia. Bahasa yangdigunakan oleh negara umumnya diambil langsung daridigunakan oleh negara umumnya diambil langsung daripengakuan HAM internasional. Hukum HAM internasionalpengakuan HAM internasional. Hukum HAM internasionalselain terdiri dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan, jugaselain terdiri dari berbagai kesepakatan dan kebiasaan, jugaterdiri dari berbagai deklarasi, panduan dan nilai.terdiri dari berbagai deklarasi, panduan dan nilai.



1. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut secara singkat denganPBB adalah organisasi internasional, yang anggotanya adalah NEGARA.Organisasi PBB mempunyai sejumlah lembaga terpisah yangbertanggungjawab untuk menangani masalah-masalah ekonomi, sosial,budaya atau masalah kemanusiaan lainnya.

2. Piagam PBB menjelaskan tujuan dibentuknya PBB yang di antaranyaadalah untuk menjaga perdamaian dan memajukan hak asasi manusia,keadilan, penghormatan atas perjanjian dan hukum internasional,kemajuan masyarakat dan standar hidup yang lebih baik untuk semua.

3. Sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia dicetuskan pada tahun1948

, sejumlahinstrumen hak asasi manusia lainnya telah diserap oleh PBB untukmenyusun standard international yang terkait dengan hak asasi manusiaatau HAM.



PBB memiliki enam organ utama:PBB memiliki enam organ utama:

Sidang Umum PBBSidang Umum PBB

Dewan Keamanan PBBDewan Keamanan PBB Dewan Ekonomi dan Sosial PBBDewan Ekonomi dan Sosial PBB

Dewan Perwalian PBBDewan Perwalian PBB

Sekretariat PBBSekretariat PBB Mahkamah InternasionalMahkamah Internasional



PBB dan HAMPBB dan HAM1.1. Menurut Piagam PBB, salah satu fungsi utama PBB adalahMenurut Piagam PBB, salah satu fungsi utama PBB adalah

untuk mempromosikan hakuntuk mempromosikan hak--hak asasi manusia. Terdapat hak asasi manusia. Terdapat

sejumlah badan di dalam sistem PBB yang memilikisejumlah badan di dalam sistem PBB yang memilikikepedulian untuk promosi dan pelindungan hakkepedulian untuk promosi dan pelindungan hak--hak asasihak asasimanusia. Badanmanusia. Badan--badan tersebut menggunakan sistem piagambadan tersebut menggunakan sistem piagamdan sistem kesepakatan. Melalui badandan sistem kesepakatan. Melalui badan--badan tersebut parabadan tersebut para

pemerintah menyusun standar hakpemerintah menyusun standar hak--hak asasi manusiahak asasi manusiainternasional yang memuat berbagai instrument HAM.internasional yang memuat berbagai instrument HAM.

2.2. Beberapa instrumen tersebut bersifat mengikat secaraBeberapa instrumen tersebut bersifat mengikat secarahukum, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentukhukum, seperti Konvensi Penghapusan Segala BentukDiskriminasi Rasial. Deklarasi Universal HakDiskriminasi Rasial. Deklarasi Universal Hak--hak Asasihak Asasi

Manusia tidak mengikat secara hukum tetapi menyusunManusia tidak mengikat secara hukum tetapi menyusunstandar yang mesti diupayakan para pemerintah.standar yang mesti diupayakan para pemerintah.



Piagam PBB memungkinkan PBB untuk membentuk sejumlah badanPiagam PBB memungkinkan PBB untuk membentuk sejumlah badan--badanbadanuntuk membahas dan mengambil tindakan atas persoalanuntuk membahas dan mengambil tindakan atas persoalan--persoalanpersoalanmengenai HAM dan menyusun tolok ukurnya. Badan yang paling pentingmengenai HAM dan menyusun tolok ukurnya. Badan yang paling pentingdalam sistem piagam adalah:dalam sistem piagam adalah:

1.1. Komisi untuk HakKomisi untuk Hak--hak Asasi Manusia (Commission on Humanhak Asasi Manusia (Commission on HumanRights, CHR)Rights, CHR) yang melakukan pertemuan selama 6 minggu setiap tahun diyang melakukan pertemuan selama 6 minggu setiap tahun diJenewa; sekarang berubah menjadi DEWAN HAM PBB.Jenewa; sekarang berubah menjadi DEWAN HAM PBB.

2.2. Komisi untuk Promosi dan Perlindungan HakKomisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak--hak Asasi Manusiahak Asasi Manusia

(Commission on the Promotion and Protection of Human Rights)(Commission on the Promotion and Protection of Human Rights)

3.3. dandan Komisi Ketiga ( The Third Commission)Komisi Ketiga ( The Third Commission) dalam Sidang Umum PBB.dalam Sidang Umum PBB.

4.4. Badan yang penting untuk masyarakat adat adalahBadan yang penting untuk masyarakat adat adalah Kelompok KerjaKelompok Kerjauntuk Populasi Masyarakat Adat (Working Group on Indigenousuntuk Populasi Masyarakat Adat (Working Group on Indigenous

Populations, WGIP)Populations, WGIP)..



Kantor Komisioner Tinggi untuk HakKantor Komisioner Tinggi untuk Hak--Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia

Kantor Komisioner Tinggi untuk HakKantor Komisioner Tinggi untuk Hak--Hak Asasi Manusia adalahHak Asasi Manusia adalahkantor tetap yang memperkerjakan staf PBB resmi dankantor tetap yang memperkerjakan staf PBB resmi danberkantor pusat di Jenewa. Kantor ini menyediakan dukunganberkantor pusat di Jenewa. Kantor ini menyediakan dukunganuntuk semua kegiatan PBB di bidang hak asasi manusia. Kantoruntuk semua kegiatan PBB di bidang hak asasi manusia. KantorKomisioner ini merupakan bagian dari Sekretariat PBB danKomisioner ini merupakan bagian dari Sekretariat PBB dan

mengatur administrasi dan koordinasi program hak asasimengatur administrasi dan koordinasi program hak asasimanusia PBB,menyelenggarakan pertemuanmanusia PBB,menyelenggarakan pertemuan--pertemuan,pertemuan,mempersiapkan penelitianmempersiapkan penelitian--penelitian dan laporanpenelitian dan laporan--laporan, danlaporan, danmenyebarluaskan informasi dan berbagai publikasi. Kantormenyebarluaskan informasi dan berbagai publikasi. Kantortersebut di pimpin oleh Komisioner Tinggi yang merupakantersebut di pimpin oleh Komisioner Tinggi yang merupakan

posisi resmi paling tinggi di PBB yang bertanggung jawab untukposisi resmi paling tinggi di PBB yang bertanggung jawab untukmasalahmasalah--masalah hakmasalah hak--hak asasi manusia. Komisioner Tinggihak asasi manusia. Komisioner Tinggimemiliki peranan penting dalam mempromosikan hakmemiliki peranan penting dalam mempromosikan hak--hak asasihak asasimanusia ke dalam sistem PBB.manusia ke dalam sistem PBB.

b h il b di bid h kb h il b di bid h k



1.1. Keberhasilan besar PBB yang pertama di bidang hakKeberhasilan besar PBB yang pertama di bidang hak--hak asasi manusia adalah kesepakatan sidang umumhak asasi manusia adalah kesepakatan sidang umumuntuk menerimauntuk menerima Deklarasi Universal HakDeklarasi Universal Hak--hakhak

Asasi Manusia (Universal Declaration of Asasi Manusia (Universal Declaration ofHuman Rights)Human Rights) pada tahun 1948. Anggotapada tahun 1948. Anggota--anggotaanggotaPBB pada saat itu bersilang pendapat mengenaiPBB pada saat itu bersilang pendapat mengenaiistilah Deklarasi Universal tetapi akhirnya Deklarasiistilah Deklarasi Universal tetapi akhirnya Deklarasitersebut diterima dengan kesepakatan mutlak.tersebut diterima dengan kesepakatan mutlak.

2.2. Deklarasi Universal adalah deskripsi yang jelas danDeklarasi Universal adalah deskripsi yang jelas danmenyeluruh untuk hakmenyeluruh untuk hak--hak asasi untuk semuahak asasi untuk semuamanusia. Selain itu, deklarasi tersebut memberimanusia. Selain itu, deklarasi tersebut memberitempat bagi individutempat bagi individu--individu manusia dalam hukumindividu manusia dalam hukuminternasional yang sebelumnya tidak pernahinternasional yang sebelumnya tidak pernahdilakukan. Banyak instrumen hakdilakukan. Banyak instrumen hak--hak asasi manusiahak asasi manusialainnya disusun dengan berdasarkan Deklarasilainnya disusun dengan berdasarkan Deklarasi

Universal ini.Universal ini.

B b h kB b h k h k d di k d l d kl ih k d di k d l d kl i



Beberapa hakBeberapa hak--hak dasar yang dicantumkan dalam deklarasihak dasar yang dicantumkan dalam deklarasiHAM PBB adalah:HAM PBB adalah:

-- hak atas kesetaraan dan bebas dari diskriminasihak atas kesetaraan dan bebas dari diskriminasi

-- hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadihak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi-- bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkanbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan

-- hak kesetaraan di hadapan hukumhak kesetaraan di hadapan hukum

-- hak untuk memperoleh pengadilan yang jujurhak untuk memperoleh pengadilan yang jujur

-- hak untuk memiliki urusan pribadi (hak untuk memiliki urusan pribadi (privacyprivacy))

-- Hak atas kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaanHak atas kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan

-- hak berpendapat hak berpendapat

-- hak berkumpul dan berorganisasi secara damaihak berkumpul dan berorganisasi secara damai

-- hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahanhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan

-- hak untuk mendapat kemanan sosialhak untuk mendapat kemanan sosial

-- hak untuk bekerjahak untuk bekerja

-- hak untuk mendapat penghidupan yang layakhak untuk mendapat penghidupan yang layak

-- hak untuk mendapat pendidikanhak untuk mendapat pendidikan

KK KK



KovenanKovenan--KovenanKovenan

1.1. Setelah Deklarasi Universal tersebut PBB kemudianSetelah Deklarasi Universal tersebut PBB kemudianmenyusun dua kesepatakan yang disebut menyusun dua kesepatakan yang disebut KovenanKovenan

aturanaturan--aturan tambahan untuk Deklarasi Universalaturan tambahan untuk Deklarasi Universaldan mengikat secara hukum bagi negaradan mengikat secara hukum bagi negara--negaranegarayang bersedia menjadi pihak yang terlibat dalamyang bersedia menjadi pihak yang terlibat dalamKovenan tersebut.Kovenan tersebut.

2.2. Dua Kovenan tersebut adalahDua Kovenan tersebut adalah KovenanKovenanInternasional mengenai HakInternasional mengenai Hak-- Hak Sipil danHak Sipil danPolitikPolitik dandan Kovenan Internasional mengenaiKovenan Internasional mengenai

HakHak--Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. KeduaKeduakovenan tersebut disyahkan oleh Sidang Umum PBBkovenan tersebut disyahkan oleh Sidang Umum PBBpada tahun 1966 tetapi baru dilaksanakan sejakpada tahun 1966 tetapi baru dilaksanakan sejak1976 setelah terdapat cukup jumlah negara1976 setelah terdapat cukup jumlah negara--negaranegarayang menyetujui.yang menyetujui.

Instrumen HakInstrumen Hak Hak Asasi LainnyaHak Asasi Lainnya



Instrumen HakInstrumen Hak--Hak Asasi LainnyaHak Asasi LainnyaInstrumenInstrumen--instrumen lainnya menjabarkan bagaimana hakinstrumen lainnya menjabarkan bagaimana hak--hak yang terdapat dalamhak yang terdapat dalamDeklarasi Universal diaplikasikan kepada kelompokDeklarasi Universal diaplikasikan kepada kelompok--kelompok tertentu dalamkelompok tertentu dalammasyarakat seperti kaum perempuan dan anakmasyarakat seperti kaum perempuan dan anak--anak. Instrumen baru sepertianak. Instrumen baru sepertiDeklarasi tentang Hak atas Pembangunan memperkenalkan konsep baru yang tidakDeklarasi tentang Hak atas Pembangunan memperkenalkan konsep baru yang tidakdipikirkan sebelumnya oleh penyusun Deklarasi Universal 1948.dipikirkan sebelumnya oleh penyusun Deklarasi Universal 1948.

Kesepakatan dan Deklarasi hak asasi manusia yang penting lainnya antara lain adalah:Kesepakatan dan Deklarasi hak asasi manusia yang penting lainnya antara lain adalah:-- Konvensi untuk Pencegahan and Penghukuman Kejahatan GenosideKonvensi untuk Pencegahan and Penghukuman Kejahatan Genoside-- Konvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi RasialKonvensi Internasional untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial-- Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Biadab atau DegradingKonvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Biadab atau DegradingTreatment or Punishment Treatment or Punishment

-- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap PerempuanKonvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan-- Konvensi HakKonvensi Hak--hak Anakhak Anak-- Konvensi Organisasi Buruh Internsional 69 mengenai Masyarakat dan KelompokKonvensi Organisasi Buruh Internsional 69 mengenai Masyarakat dan Kelompok Adat di Negara Berdaulat (ILO 169) Adat di Negara Berdaulat (ILO 169)-- Deklarasi atas Hak untuk PembangunanDeklarasi atas Hak untuk Pembangunan-- Deklarasi atas Hak TiapDeklarasi atas Hak Tiap--Tiap Orang untuk memilih Negara atau Etnis, AgamaTiap Orang untuk memilih Negara atau Etnis, Agama

atau Bahasanya Sendiriatau Bahasanya Sendiri-- Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi BerdasarkanDeklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan Agama atau Kepercayaan



Peradilan Pidana (HAM) Internasional:Peradilan Pidana (HAM) Internasional:

-- International Military Tribunal Nuremberg (IMTInternational Military Tribunal Nuremberg (IMT

Nuremberg)Nuremberg)-- International Military Tribunal for the Far East International Military Tribunal for the Far East

Tokyo (IMTFE Tokyo)Tokyo (IMTFE Tokyo)

-- International Criminal Tribunal for YugoslaviaInternational Criminal Tribunal for Yugoslavia(ICTY)(ICTY)

-- International Criminal Tribunal for RwandaInternational Criminal Tribunal for Rwanda(ICTR)(ICTR)

-- International Criminal Court (ICC)International Criminal Court (ICC)

I t ti l Milit T ib l N b gI t ti l Milit T ib l N b g



International Military Tribunal NurembergInternational Military Tribunal Nuremberg

(IMT Nuremberg)(IMT Nuremberg)

-- Dibentuk untuk oleh negara sekutu pemenang perang dunia IIDibentuk untuk oleh negara sekutu pemenang perang dunia II

yaitu Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Uni Soviet, danyaitu Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Uni Soviet, danIrlandia Utara. Kemudian dikeluarkanlah piagam tentangIrlandia Utara. Kemudian dikeluarkanlah piagam tentangperadilan penjahat perang dan kemanusiaan yang dikenalperadilan penjahat perang dan kemanusiaan yang dikenaldengan Charter of the International Military Tribunaldengan Charter of the International Military TribunalNuremberg. Sedangkan mengenai hukum acara diatur dalamNuremberg. Sedangkan mengenai hukum acara diatur dalamRules of Procedure for the Trial of the German Major WarRules of Procedure for the Trial of the German Major WarCriminals. Peradilan di Nuremberg ini berada dibawahCriminals. Peradilan di Nuremberg ini berada dibawahpengawasan Control Council for German.pengawasan Control Council for German.

-- Peradilan ini dibentuk dengan bertujuan mengadili danPeradilan ini dibentuk dengan bertujuan mengadili dan

menghukum pencetus serta siapa saja yang bekerjasamamenghukum pencetus serta siapa saja yang bekerjasamamelakukan kejahatan perang dan kemanusiaan selama perangmelakukan kejahatan perang dan kemanusiaan selama perangdunia II. Yang menjadi sasaran dari peradilan ini adalah paradunia II. Yang menjadi sasaran dari peradilan ini adalah paratentara Jerman dan sekutunya yang merupakan pihak yangtentara Jerman dan sekutunya yang merupakan pihak yangkalah perang dunia II.kalah perang dunia II.

I t ti l Milit T ib l N bI t ti l Milit T ib l N b



International Military Tribunal NurembergInternational Military Tribunal Nuremberg

(IMT Nuremberg)(IMT Nuremberg)

Peradilan ini mempunyai kewenangan untuk mengadiliPeradilan ini mempunyai kewenangan untuk mengadilidan menghukum para pelaku baik secara individu,dan menghukum para pelaku baik secara individu,

maupun sebagai anggota suatu organisasi, yang telahmaupun sebagai anggota suatu organisasi, yang telah

melakukan kejahatan:melakukan kejahatan:

1. Kejahatan terhadap perdamaian (Crimes againts peace).1. Kejahatan terhadap perdamaian (Crimes againts peace).

2. Kejahatan Perang (War crimes).2. Kejahatan Perang (War crimes).

3. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes againts3. Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes againts

humanity).humanity).

I t ti l Milit T ib l N b (IMT N b )I t ti l Milit T ib l N b (IMT N b )



International Military Tribunal Nuremberg (IMT Nuremberg)International Military Tribunal Nuremberg (IMT Nuremberg)

Kejahatan terhadap perdamaian (Crimes againts peace).Kejahatan terhadap perdamaian (Crimes againts peace).

T ermasuk kejahatan terhadap perdamaian adalah merencanakan, T ermasuk kejahatan terhadap perdamaian adalah merencanakan,

mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi, ataumempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi, atauperang yang melanggar perjanjianperang yang melanggar perjanjian--perjanjian internasional,perjanjian internasional,

persetujuanpersetujuan--persetujuan atau jaminanpersetujuan atau jaminan--jaminan; atau turut serta di jaminan; atau turut serta di

dalam rencana bersama atau komplotan untuk mencapai salah satudalam rencana bersama atau komplotan untuk mencapai salah satu

daripada tujuan perbuatandaripada tujuan perbuatan--perbuatan tersebut diatas.perbuatan tersebut diatas.

Kejahatan Perang (War crimes).Kejahatan Perang (War crimes).

T ermasuk kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum atau T ermasuk kejahatan perang adalah pelanggaran terhadap hukum atau

kebiasaankebiasaan--kebiasaan perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuankebiasaan perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuan

kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka,kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka,

mengerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukanmengerjakan mereka secara paksa, atau di wilayah pendudukan

memperlakukan tawananmemperlakukan tawanan--tawanan perang dengan kejam, membunuhtawanan perang dengan kejam, membunuh

mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian;mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian;

merampas milik negara atau milik perseorangan, menghancurkan kotamerampas milik negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota

atau desa dengan secara berkelebihan atau semauatau desa dengan secara berkelebihan atau semau--maunya, ataumaunya, atau

membinasakannya tanpa adanya alasan keperluan militer.membinasakannya tanpa adanya alasan keperluan militer.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes againtsKejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes againts



Kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes againtsKejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes againtshumanity).humanity).

T ermasuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalah T ermasuk kejahatan terhadap kemanusiaan adalahpembunuhan (murder), membinasakan, memperbudak,pembunuhan (murder), membinasakan, memperbudak,

mengasingkan, dan lainmengasingkan, dan lain--lain kekejaman di luarlain kekejaman di luarperikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yangperikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yangdilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaandilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaanhakhak--hak dasar berdasarkan alasanhak dasar berdasarkan alasan--alasan politik, ras,alasan politik, ras,atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir,atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir,

menghasut, dan membantu mereka yang turut sertamenghasut, dan membantu mereka yang turut sertadalam membentuk atau melaksanakan rencana bersamadalam membentuk atau melaksanakan rencana bersamakomplotan untuk melakukan kejahatankomplotan untuk melakukan kejahatan--kejahatankejahatantersebut bertanggung jawab atas perbuatan orangtersebut bertanggung jawab atas perbuatan orang--orangorang

yang melakukan rencana tersebut. yang melakukan rencana tersebut.

International Military Tribunal for the Far East TokyoInternational Military Tribunal for the Far East Tokyo



International Military Tribunal for the Far East TokyoInternational Military Tribunal for the Far East Tokyo

(IMTFE Tokyo)(IMTFE Tokyo)

-- Peradilan ini dibentuk dengan dikeluarkannya Charter of Peradilan ini dibentuk dengan dikeluarkannya Charter of

the International Military T ribunal for the Far East padathe International Military T ribunal for the Far East padatanggal 19 Januari 1946. dengan Charter tersebuttanggal 19 Januari 1946. dengan Charter tersebutdibentuklah T he International Military T ribunal yangdibentuklah T he International Military T ribunal yangberkedudukan tetap di T okyo untuk mengadili paraberkedudukan tetap di T okyo untuk mengadili parapelaku utama yang mengorganisasi dan merencanakanpelaku utama yang mengorganisasi dan merencanakan

perang terutama para tentara jepang. Peradilan di T okyoperang terutama para tentara jepang. Peradilan di T okyoini langsung dibawah Supreme Commander of Alliedini langsung dibawah Supreme Commander of AlliedForces Jenderal Douglas MacArthur.Forces Jenderal Douglas MacArthur.

-- Yang menjadi yurisdiksi peradilan ini adalah terhadapYang menjadi yurisdiksi peradilan ini adalah terhadap

para pelaku yang melanggar ketentuanpara pelaku yang melanggar ketentuan--ketentuanketentuansebagai berikut:sebagai berikut:

�� Kejahatan terhadap perdamaianKejahatan terhadap perdamaian

�� Kejahatan perang konvensionalKejahatan perang konvensional

�� Kejahatan terhadap kemanusiaanKejahatan terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap perdamaianKejahatan terhadap perdamaian



Kejahatan terhadap perdamaian,Kejahatan terhadap perdamaian,

Yaitu merencanakan, mempersiapkan, memulai atau menyulutYaitu merencanakan, mempersiapkan, memulai atau menyulut

peperangan secara terangpeperangan secara terang--terangan (declared) atau secara diamterangan (declared) atau secara diam--

diam (undeclared) suatu perang agresi, atau suatu perang yangdiam (undeclared) suatu perang agresi, atau suatu perang yang

melanggar hukum internasional, treaties, persetujuan atau jaminan,melanggar hukum internasional, treaties, persetujuan atau jaminan,atau berpartisipasi dalam rencana umum atau konspirasi untukatau berpartisipasi dalam rencana umum atau konspirasi untuk

menyelesaikan halmenyelesaikan hal--hal tersebut diatas.hal tersebut diatas.

Kejahatan perang konvensional,Kejahatan perang konvensional,

yaitu pelanggaran hukum atau kebiasaan perang. yaitu pelanggaran hukum atau kebiasaan perang.

Kejahatan terhadap kemanusiaan,Kejahatan terhadap kemanusiaan,

Pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakanPembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan

tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap orangtidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap orang--orang sipil,orang sipil,

sebelum atau sesudah perang terjadi, atau perkosaan haksebelum atau sesudah perang terjadi, atau perkosaan hak--hakhakdasar berdasarkan alasandasar berdasarkan alasan--alasan politik, ras, dalam pelaksanaanalasan politik, ras, dalam pelaksanaan

atau dalam kaitan dengan kejahatan yang menjadi yurisdiksiatau dalam kaitan dengan kejahatan yang menjadi yurisdiksi

tribunal, tanpa memperhatikan apakah melanggar hukum nasionaltribunal, tanpa memperhatikan apakah melanggar hukum nasional

tempat dilakukannya perbuatan tersebut.tempat dilakukannya perbuatan tersebut.

Peradilan pidana (HAM) internasional di Nuremberg dan Tokyo telahPeradilan pidana (HAM) internasional di Nuremberg dan Tokyo telah



-- Peradilan pidana (HAM) internasional di Nuremberg dan T okyo telahPeradilan pidana (HAM) internasional di Nuremberg dan T okyo telah

menciptakan konsepmenciptakan konsep--konsep hukum internasional baru yangkonsep hukum internasional baru yang

penting yang kemudian diakui oleh PBB yaitu pertanggungan jawabpenting yang kemudian diakui oleh PBB yaitu pertanggungan jawab

pribadi dan azas retroaktif.pribadi dan azas retroaktif.

-- Prinsip pertanggungan jawab pribadi diatur dalam pasal 6Prinsip pertanggungan jawab pribadi diatur dalam pasal 6

International Military Tribunal NurembergInternational Military Tribunal Nuremberg yang mengatakan yang mengatakanbahwa tribunal ini didirikan untuk mengadili µwar criminals of bahwa tribunal ini didirikan untuk mengadili µwar criminals of

European AXIS countries...whether as individuals or as members of European AXIS countries...whether as individuals or as members of

organizations...µ. Selanjutnya statuta atau Charter ini jugaorganizations...µ. Selanjutnya statuta atau Charter ini jugadiperlakukan surut untuk kejahatan yang dibuat sebelumnya, yaitudiperlakukan surut untuk kejahatan yang dibuat sebelumnya, yaitu

selama perang dunia II dan berlangsung dimana saja.selama perang dunia II dan berlangsung dimana saja.

Bahwa berlakunya azas retroaktif pada persidangan tersebutBahwa berlakunya azas retroaktif pada persidangan tersebut



-- Bahwa berlakunya azas retroaktif pada persidangan tersebutBahwa berlakunya azas retroaktif pada persidangan tersebut

sebenarnya mendapat reaksi keras dari para lawyer para terdakwasebenarnya mendapat reaksi keras dari para lawyer para terdakwa

yang menyatakan pemberlakuan asas tersebut bertentangan dengan yang menyatakan pemberlakuan asas tersebut bertentangan dengan

prinsip hukum pidana yang berlaku. Akan tetapi oleh Majelis Hakimprinsip hukum pidana yang berlaku. Akan tetapi oleh Majelis Hakim

argumen dari para Lawyer tersebut ditolak dengan alasan bahwaargumen dari para Lawyer tersebut ditolak dengan alasan bahwaprinsip nonprinsip non--retroaktif hanya berlaku bagi kejahatan biasa (ordinary retroaktif hanya berlaku bagi kejahatan biasa (ordinary

crimes) yang terjadi di wilayah hukum nasional dimana hukumcrimes) yang terjadi di wilayah hukum nasional dimana hukum

pidana nasional diperlakukan. Prinsip ini tidak berlaku bagipidana nasional diperlakukan. Prinsip ini tidak berlaku bagi

kejahatan internasional, terlebih lagi sejumlah perangkat hukumkejahatan internasional, terlebih lagi sejumlah perangkat hukum

internasional antara lain yang mengatur humanitarian law,internasional antara lain yang mengatur humanitarian law,

konvensikonvensi--konvensi internasional, dan hukum perang (law of the warkonvensi internasional, dan hukum perang (law of the war-- jus beli) telah ada sebelumnya, dan telah diterima oleh negara jus beli) telah ada sebelumnya, dan telah diterima oleh negara--

negara di dunia ini.negara di dunia ini.

International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY)International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY)



International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY)International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY)

-- Dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 827 tahunDibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 827 tahun1993, untuk menghukum para pelaku pelanggaran berat 1993, untuk menghukum para pelaku pelanggaran berat

terhadap Geneva Convention of 1949, pelanggaran hukum atauterhadap Geneva Convention of 1949, pelanggaran hukum ataukebiasaan perang, genosida, dan kejahatan terhadapkebiasaan perang, genosida, dan kejahatan terhadapkemanusiaan, yang terjadi sejak 1 Januari 1991 di wilayahkemanusiaan, yang terjadi sejak 1 Januari 1991 di wilayahbekas negara Yugoslavia.bekas negara Yugoslavia.

-- Termasuk yurisdiksi ICTY adalah para pelaku kejahatan diTermasuk yurisdiksi ICTY adalah para pelaku kejahatan diBosnia dan Kosovo, kewenangan Dewan Keamanan untukBosnia dan Kosovo, kewenangan Dewan Keamanan untukmembentuk International Criminal Tribunal adalah berdasarkanmembentuk International Criminal Tribunal adalah berdasarkanChapter VII Piagam PBB. ICTY ini merupakan peradilan pidanaChapter VII Piagam PBB. ICTY ini merupakan peradilan pidana

internasional ad hoc pertama yang diprakarsai oleh Dewaninternasional ad hoc pertama yang diprakarsai oleh DewanKeamanan PBB. Kedudukan tetap (permanent seat) danKeamanan PBB. Kedudukan tetap (permanent seat) danpelaksanaan peradilan ICTY dilakukan di The Hague, Belanda.pelaksanaan peradilan ICTY dilakukan di The Hague, Belanda.

AzasAzas azas yang dianut dalam Statuta ICTYazas yang dianut dalam Statuta ICTY



Azas Azas--azas yang dianut dalam Statuta ICTY azas yang dianut dalam Statuta ICTY

-- Yurisdiksi individu (personal jurisdiction) Yurisdiksi individu (personal jurisdiction)

-- Tanggung jawab pribadi (individual criminal responsibility)Tanggung jawab pribadi (individual criminal responsibility)

-- Yurisdiksi waktu dan tempat (territorial and temporal Yurisdiksi waktu dan tempat (territorial and temporal jurisdiction. Diberlakukan surut sejak 1 Januari 1991, di wilayah jurisdiction. Diberlakukan surut sejak 1 Januari 1991, di wilayahhukum bekas negara Yugoslavia).hukum bekas negara Yugoslavia).

-- Azas superioritas ICTY terhadap Pengadilan Nasional. Azas superioritas ICTY terhadap Pengadilan Nasional.

Dalam statuta ini telah diatur upaya hukum biasa dan luar biasa,Dalam statuta ini telah diatur upaya hukum biasa dan luar biasa,yaitu:yaitu:

-- BandingBanding

-- Peninjauan kembaliPeninjauan kembali-- GrasiGrasi

-- Kemungkinan mendapat pengurangan pidana yang harusKemungkinan mendapat pengurangan pidana yang harusdijalani.dijalani.

Permasalahan yang dihadapi ICTYPermasalahan yang dihadapi ICTY



Permasalahan yang dihadapi ICTY Permasalahan yang dihadapi ICTY

-- Banyak terdakwa yang belum dapat ditangkapBanyak terdakwa yang belum dapat ditangkap

-- Pemanggilan saksiPemanggilan saksi--saksi.saksi.

-- Penggunaan bahasa di persidangan.Penggunaan bahasa di persidangan.-- Penerapan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu common lawPenerapan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu common law

dan civil law dalam pemeriksaan perkara.dan civil law dalam pemeriksaan perkara.

-- Kewenangan antara ICTY dan pengadilan nasional.Kewenangan antara ICTY dan pengadilan nasional.

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)



International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

-- Dibentuk dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 995Dibentuk dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 9951994. ICTR dibentuk untuk mengadili para pelaku1994. ICTR dibentuk untuk mengadili para pelaku

utama kejahatan genosida, pelanggaran konvensiutama kejahatan genosida, pelanggaran konvensiGeneva, dan kejahatan kemanusiaan, yangGeneva, dan kejahatan kemanusiaan, yangberlangsung sejak tanggal 1 Januari 1994 hingga 31berlangsung sejak tanggal 1 Januari 1994 hingga 31Desember 1994. Tempat permanen (permanent seat)Desember 1994. Tempat permanen (permanent seat)ICTR di kota Arusha, Republik Tanzania.ICTR di kota Arusha, Republik Tanzania.

-- Untuk melakukan banding diajukan ke AppealUntuk melakukan banding diajukan ke Appeal

Chamber di ICTY yang berlokasi di The Hague. ICTRChamber di ICTY yang berlokasi di The Hague. ICTRhanya mengadili para pelaku utama kejahatan yanghanya mengadili para pelaku utama kejahatan yangterjadi pada tahun 1994 sedangkan bagi pelakuterjadi pada tahun 1994 sedangkan bagi pelakulainnya di lakukan oleh pengadilan nasional Rwanda.lainnya di lakukan oleh pengadilan nasional Rwanda.

International Criminal Court (ICC)International Criminal Court (ICC)



International Criminal Court (ICC)International Criminal Court (ICC)

-- Dibentuk pada tanggal 17 Juli 1998 ICC berdasarkan statutaDibentuk pada tanggal 17 Juli 1998 ICC berdasarkan statutaRoma. Sekitar 120 negara telah menandatangani statutaRoma. Sekitar 120 negara telah menandatangani statuta

tersebut waktu itu, 6 menolak, dan 10 abstain, termasuktersebut waktu itu, 6 menolak, dan 10 abstain, termasukIndonesia. Untuk berlakunya ICC secara resmi diperlukanIndonesia. Untuk berlakunya ICC secara resmi diperlukanratifikasi dari 60 negara peserta yang diserahkan ke Sekjenratifikasi dari 60 negara peserta yang diserahkan ke SekjenPBB. Baru pada tanggal 11 April 2002 negara keenam puluhPBB. Baru pada tanggal 11 April 2002 negara keenam puluhtelah meratifikasi ICC, sehingga dengan demikian ICC secaratelah meratifikasi ICC, sehingga dengan demikian ICC secara

formal telah resmi beroperasi 2 bulan kemudian pada Juli 2002.formal telah resmi beroperasi 2 bulan kemudian pada Juli 2002.

-- Yurisdiksi ICC meliputi: Genosida, kejahatan terhadap Yurisdiksi ICC meliputi: Genosida, kejahatan terhadapkemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

PrinsipPrinsip--prinsip umum hukum pidana yang dianut oleh ICC yaitu:prinsip umum hukum pidana yang dianut oleh ICC yaitu:



PrinsipPrinsip--prinsip umum hukum pidana yang dianut oleh ICC, yaitu:prinsip umum hukum pidana yang dianut oleh ICC, yaitu:

-- Ne bis in idemNe bis in idem

-- Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.

Dalam konteks Nullum crimen sine lege dinyatakan bahwa tidakDalam konteks Nullum crimen sine lege dinyatakan bahwa tidakseorangpun bertanggung jawab secara pidana menurut uu iniseorangpun bertanggung jawab secara pidana menurut uu inikecuali perbuatan yang bersangkutan, pada saat dilakukan,kecuali perbuatan yang bersangkutan, pada saat dilakukan,merupakan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan.merupakan kejahatan dalam yurisdiksi pengadilan.

Dalam konteks nulla poena sine lege dinyatakan seseorangDalam konteks nulla poena sine lege dinyatakan seseorangyang didakwa oleh pengadilan dapat dihukum hanya dengan uuyang didakwa oleh pengadilan dapat dihukum hanya dengan uuini.ini.

-- Tidak berlaku retroaktif Tidak berlaku retroaktif

-- Praduga tidak bersalahPraduga tidak bersalah--presumption of innocencepresumption of innocence

Dalam melaksanakan tugasnya ICC berlaku azasDalam melaksanakan tugasnya ICC berlaku azas



Dalam melaksanakan tugasnya ICC berlaku azasDalam melaksanakan tugasnya ICC berlaku azasComplementarity atau pelengkap dimana ICC baru akanComplementarity atau pelengkap dimana ICC baru akanmelaksanakan tugasnya untuk mengadili jika negara dimanamelaksanakan tugasnya untuk mengadili jika negara dimanaterjadi kejahatan kemanusiaan itu pengadilan nasional tidakterjadi kejahatan kemanusiaan itu pengadilan nasional tidakada, kalaupun ada tidak mau (unwilling) atau tidak mampu.ada, kalaupun ada tidak mau (unwilling) atau tidak mampu. Atau pengadilan nasional tidak efektif, tidak konsisten, tidak Atau pengadilan nasional tidak efektif, tidak konsisten, tidakindependen, atau peradilannya dilakukan hanya untukindependen, atau peradilannya dilakukan hanya untukmelindungi para pelaku. Dalam halmelindungi para pelaku. Dalam hal--hal tersebut azas ne bis inhal tersebut azas ne bis in

idem tidak berlaku, dan ICC dapat mengadili si pelakuidem tidak berlaku, dan ICC dapat mengadili si pelakuwalaupun sudah diperiksa atau diputus oleh Pengadilanwalaupun sudah diperiksa atau diputus oleh Pengadilannasional.nasional.

PENERAPAN JURISDIKSI UNIVERSAL SECARA SEPIHAK DAN HYBRID



JMODEL (MIXED NATIONAL-INTERNATIONAL COURT)

Perkembangan pelbagai kasus di dalam lCTY yang saat ini terus berlangsungdi Den Haag (terhadap Slobodan Milosevic dll) dan semakin banyaknya

Negara yang meratifikasi ICC merupakan bukti bahwa masyarakat internasional semakin teguh untuk menegakkan keadilan internasional.Namun demikian perkembangan yang terjadi secara nasional untukmenerapkan 'universal jurisdiction' terhadap pelanggaran HAM berat sepertidiSierra Leonne (hybrid Model/mixed national international court) danCambodia belum menunjukkan hasil yang mengggembirakan. Semulapelbagai perkembangan nasional tersebut diharapkan merupakan

'alternative to Security Council-created tribunals'.

Demikian pula pelbagai penentangan terhadap langkah progressive darihukum Belgia yang menerapkan jurisdiksi universals, melalui Undang-undang Belgia Tahun 1999, yang memberi wewenang terhadap pengadilanBelgia untuk menuntut individual mereka yang didakwa melakukan

Kekejaman, tanpa melihat apakah kejahatan tersebut berkaitan denganBelgia atau terdakwa berada di wilayah Belgia.

Atas dasar langkah ini Belgia berusaha mengadili Ariel Sharon



Atas dasar langkah ini Belgia berusaha mengadili Ariel Sharonyang dianggap bertanggung jawab atas pembunuban terhadaporang-orang Palestina di kamp pengungsi di Sabra dan Shatilapada tahun 1982. Perkara ini nampaknya sudah didrop oleh

pengadilan banding.

Penentangan terhadap Belgia juga telah dilakukan oleb RepublikDemokrasi Congo melalui Mahkamah Internasional sehubungandengan perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Belgiaterhadap wakil Menteri Luar Negeri Abdoulaye YerodiaNdombasi, pada April 2000 atas dakwaan telah melakukankejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadapkemanusiaan pada tahun 1998 terhadap suku Tutsi. OlehPemerintah Congo, pengadilan Belgia dianggap melanggar

integritas teritorial Congo dan perintah tersebut tidak sah.Mahkamah Internasional (ICJ) pada tgl 14 Februari tahun 2002memutuskan bahwa Belgia tidak diijinkan untuk menuntut seorang menteri negara asing atas kejahatan perang, karenawakil negera asing mempunyai kekebalan diplomatic

(diplomatic immunity).

Dalam perkembangannya pengadilan Belgia juga menuntut Fidel Castro,f d h i f j i k i ik i l j



Yaseer Arafat dan Hashemi Rafsanjani. Karena kritik internal yang jugaterjadi, pengadilan Belgia menafsirkan kembali Undang-undang tersebut danmensyaratkan kehadiran terdakwa di wilayah Belgia, sebelum kasustersebut diteruskan. Pejabat-pejabat Amerika termasuk Menteri PertahananDonald Rumsfeld telah melakukan tekanan berat kepada Belgia untukmencabut UU tersebut. Sebagai protes Amerika Serikat mengancam untuktidak memberikan bantuan pada NATO, karena Belgia dianggap melakukanpolitisasi tuntutan hukum terhadap sekutu NATO.

Sebagai akibatnya Belgia telah bersedia memodifikasi hukumnya, danmenyerahkan proses peradilan kepada sistem hukum yang berlaku di

Negara tersangka apabila dipertimbangkan bahwa Pidana tersebut telahmemiliki sistem hukum yang berfungsi secara baik. Sebagai informasi,Belgia telah berusaha menuntut jenderal Tommy Frank, komander AS diperang Iraq dan Afganistan. Demikian pula Presiden Bush, Jenderal ColinPowel dan Jenderal Norman Scharzkopf. Perkembangan nasional yangmerupakan sinergi positif antara keadilan di tingkat internasional danpengadilan nasional juga terjadi di Chad sehubungan dengan kasus Hissene

Habre, bekas Diktator Chad yang diasingkan, kemudian di Chili sehubungandengan kasus Augusto Pinochet.

Beberapa gambaran dari 'hybrid model' pengadilan



Beberapa gambaran dari hybrid model pengadilanHAM adalah sebagai berikut:

Special Court for Sierra Leone,Disebut sebagai 'hybrid model' karena komposisi hakim pada 'TrialChamber' yang berjumlah 3 orang, satu orang ditunjuk oleh pemerintahSierra Leone dan dua orang hakim ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB.Selanjutnya 5 hakim pada 'Appeal Chamber', dua ditunjuk oleh PemeritahSierra Leone dan 3 hakim ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB.

Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia.

Special Panels pada Pengadilan Distrik Dilli, TimorTimur

Pengadilan HAM di IndonesiaPengadilan HAM di Indonesia



Pengadilan HAM di IndonesiaPengadilan HAM di Indonesia

-- Dibentuk pertama kalinya dengan Perpu No.1 Tahun 1999Dibentuk pertama kalinya dengan Perpu No.1 Tahun 1999tentang Pengadilan HAM. Yang Kemudian diganti dengantentang Pengadilan HAM. Yang Kemudian diganti dengan

diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000.diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000.

-- Kemudian berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yangKemudian berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yangterjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000 makaterjadi sebelum diberlakukannya UU No. 26 Tahun 2000 maka

berdasarkan pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 akanberdasarkan pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 akandilaksanakan oleh Pengadilan HAM ad hoc yang dibentukdilaksanakan oleh Pengadilan HAM ad hoc yang dibentukdengan Keputusan Presiden atas usul DPR.dengan Keputusan Presiden atas usul DPR.

-- Kemudian berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 2001 telahKemudian berdasarkan Keppres No. 53 Tahun 2001 telahdibentuk Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan Negeridibentuk Pengadilan HAM ad hoc pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang bertugas untuk mengadili pelanggaran HAMJakarta Pusat yang bertugas untuk mengadili pelanggaran HAMberat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan diberat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan diTanjung Priok pada tahun 1984.Tanjung Priok pada tahun 1984.

Berhubung yurisdiksi Pengadilan Ham ad hocBerhubung yurisdiksi Pengadilan Ham ad hoc



Berhubung yurisdiksi Pengadilan Ham ad hocBerhubung yurisdiksi Pengadilan Ham ad hocdalam Keppres No. 53 Tahun 2001 dianggapdalam Keppres No. 53 Tahun 2001 dianggapterlalu luas, maka dengan Keppres No. 96terlalu luas, maka dengan Keppres No. 96Tahun 2001 telah dirubah tempus dan locusTahun 2001 telah dirubah tempus dan locusdelicti kewenangan Pengadilan HAM ad hocdelicti kewenangan Pengadilan HAM ad hocyang hanya dibatasi untuk mengadili kasusyang hanya dibatasi untuk mengadili kasus

pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timurpelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timurdalam wilayah Liquica, Dili, dan Soae padadalam wilayah Liquica, Dili, dan Soae padabulan April dan September tahun 1999, danbulan April dan September tahun 1999, dan

yang terjadi di Tanjung Priok pada bulanyang terjadi di Tanjung Priok pada bulanSeptember 1984.September 1984.

Yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, meliputi Yurisdiksi pengadilan HAM di Indonesia berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, meliputipelanggaran HAM berat:pelanggaran HAM berat:



pelanggaran HAM berat:pelanggaran HAM berat:-- Kejahatan genosida.Kejahatan genosida.-- Kejahatan terhadap kemanusiaan.Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Permasalahan yang dihadapi pengadilan HAM di Indonesia:Permasalahan yang dihadapi pengadilan HAM di Indonesia:1.1. Tidak lengkapnya peraturan perundangTidak lengkapnya peraturan perundang--undangan mengenai pengadilan HAM diundangan mengenai pengadilan HAM di

Indonesia, termasuk belum diaturnya hukum acara tersendiri bagi kejahatanIndonesia, termasuk belum diaturnya hukum acara tersendiri bagi kejahataninternasional yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.internasional yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000.

2.2. Kurang terjaminnya saksi dalam penyampaian kesaksian di persidangan, terlebihKurang terjaminnya saksi dalam penyampaian kesaksian di persidangan, terlebihdengan belum terlaksananya tata cara persidangan yang tertutup dalam haldengan belum terlaksananya tata cara persidangan yang tertutup dalam hal--halhalkhusus.khusus.

3.3. Pembatasan waktu penahanan dan penyelesaian perkara di pengadilan HAMPembatasan waktu penahanan dan penyelesaian perkara di pengadilan HAMtingkat pertama, banding, dan di tingkat kasasi MA, padahal kejahatan yangtingkat pertama, banding, dan di tingkat kasasi MA, padahal kejahatan yangdiperiksa adalah kejahatan yang termasuk kategori kejahatan internasional yangdiperiksa adalah kejahatan yang termasuk kategori kejahatan internasional yangserius yang memerlukan waktu pemeriksaan yang relatif lama.serius yang memerlukan waktu pemeriksaan yang relatif lama.

4.4. Tidak meratanya pemahaman tentang HAM dan peradilan HAM baik antara hakimTidak meratanya pemahaman tentang HAM dan peradilan HAM baik antara hakimmaupun pejabat lainnya.maupun pejabat lainnya.

5.5. Sulitnya memanggil terdakwa dan saksiSulitnya memanggil terdakwa dan saksi--saksi, khususnya saksi yang berada disaksi, khususnya saksi yang berada di

luar Indonesia.luar Indonesia.6.6. Kurangnya terjamin ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan persidanganKurangnya terjamin ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan persidangan--persidangan.persidangan.

7.7. Belum lengkapnya sarana penunjang pengadilan.Belum lengkapnya sarana penunjang pengadilan.

Potret Pelanggaran HAM di IndonesiaPotret Pelanggaran HAM di Indonesia



Potret Pelanggaran HAM di IndonesiaPotret Pelanggaran HAM di Indonesia

-- Pelanggaran terhadap hakPelanggaran terhadap hak--hak sipil dan politikhak sipil dan politik

-- Pelanggaran terhadap hakPelanggaran terhadap hak--hak ekonomi sosialhak ekonomi sosialdan budayadan budaya

-- Kejahatan terhadap kemanusiaanKejahatan terhadap kemanusiaan

-- GenosidaGenosida

KasusKasus--Kasus Pelanggaran HAM pada Orde BaruKasus Pelanggaran HAM pada Orde Baru



gg pgg p-- Pembunuhan massal orangPembunuhan massal orang--orang yang didugaorang yang diduga

anggota PKI pada era 1965.anggota PKI pada era 1965.

-- Invasi militer ke Timor Timur pada tahun 1975Invasi militer ke Timor Timur pada tahun 1975-- Kasus Penembakan Misterius pada awal 80Kasus Penembakan Misterius pada awal 80--anan-- Kasus Tanjung Priok 1984Kasus Tanjung Priok 1984-- Kasus Talangsari di Lampung tahun 1989Kasus Talangsari di Lampung tahun 1989

-- DOM di Aceh pada tahun 1989DOM di Aceh pada tahun 1989--1998 dan pelanggaran1998 dan pelanggaranHAM di PapuaHAM di Papua-- Kasus kerusuhan etnis di Kalbar tahun 1997Kasus kerusuhan etnis di Kalbar tahun 1997--1999 di1999 di

Sanggau dan SambasSanggau dan Sambas-- Penculikan terhadap aktivis yang menentangPenculikan terhadap aktivis yang menentang

kekuasaan Orde Barukekuasaan Orde Baru-- Kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhanKasus penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan

pada 13pada 13--14 mei 1998 serta adanya dugaan14 mei 1998 serta adanya dugaanpemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoapemerkosaan massal terhadap wanita etnis Tionghoa

KasusKasus--kasus pelanggaran HAM pada era reformasikasus pelanggaran HAM pada era reformasi



-- Kasus semanggi I dan II pada tahun 1998Kasus semanggi I dan II pada tahun 1998-- Kasus kerusuhan dan pembunuhan pasca referendumKasus kerusuhan dan pembunuhan pasca referendum

di Timor Timur pada tahun 1999di Timor Timur pada tahun 1999-- Kasus lumpur Lapindo di SidoarjoKasus lumpur Lapindo di Sidoarjo-- KOnflik horizontal di AMbon dan PosoKOnflik horizontal di AMbon dan Poso-- Kasus Terorisme seperti Bom Bali Tahun 2002Kasus Terorisme seperti Bom Bali Tahun 2002-- Konflik vertikal antara TNI dengan masyarakat dalamKonflik vertikal antara TNI dengan masyarakat dalam

kasus perebutan lahan, contoh kasus Alastlogo dikasus perebutan lahan, contoh kasus Alastlogo diPasuruan.Pasuruan.

-- Ancaman terhadap kebebasan beragama dan Ancaman terhadap kebebasan beragama danberkeyakinan, contoh: kasus Jemaah Eden,berkeyakinan, contoh: kasus Jemaah Eden,

Ahmadiyah, perusakan tempat ibadah Ahmadiyah, perusakan tempat ibadah-- Pembunuhan terhadap aktivis HAM MunirPembunuhan terhadap aktivis HAM Munir-- Belum terpenuhinya hakBelum terpenuhinya hak--hak ekonomi sosial danhak ekonomi sosial dan

budaya masyarakat budaya masyarakat

Kebijakan pemerintah dalam Penegakan dan perlindungan HAM:Kebijakan pemerintah dalam Penegakan dan perlindungan HAM:



j p g p gj p g p g

-- Pembentukan Komnas HAMPembentukan Komnas HAM

-- Reformasi sektor keamanan dan penegakan hukumReformasi sektor keamanan dan penegakan hukum

-- Dibuatnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM danDibuatnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan Amandemen UUD 1945 dengan memasukkan pasal Amandemen UUD 1945 dengan memasukkan pasal--pasalpasaltentang HAM.tentang HAM.

-- Dibuatnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAMDibuatnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

-- Dibuatnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAMDibuatnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM-- Meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAMMeratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM

seperti UUseperti UU No. 11 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights(Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, danBudaya) dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang PengesahanInternational Covenant on Civil and Political Rights (KovenanInternasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

- Keputusan Presiden (Keppres) No. 40 Tahun 2004 tentang

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009.

Bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)



( )berorientasi ke masa depan berkaitan dengan penegakan danperlindungan HAM, dengan penetapan 6 (enam) ProgramUtama di dalamnya, yaitu:

(1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksanaan RANHAM;

(2) Persiapan Ratifikasi instrumen HAM internasional;

(3) Persiapan Harmonisasi peraturan perundang-undangan;(4) Diseminasi dan pendidikan HAM;

(5) Penerapan norma dan standar HAM; dan

(6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Peranan Komnas HAMPeranan Komnas HAM



Peranan Komnas HAMPeranan Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM

adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaganegara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian,penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang KomisiNasional Hak Asasi Manusia kemudian selanjutnya diatur dengan UU No. 39Tahun 1999.

Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan :a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai

dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnyapribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagaibidang kehidupan.

Documents

HAK ASASI MANUSIA