GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA .UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimana

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of GUBERNUR JAWA TIMUR PERATURAN GUBERNUR JAWA .UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimana

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMURNOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANGNOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNISDINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PeraturanDaerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah danmenyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukandan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana TeknisDaerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentangNomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian danKetahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentangPembentukan Provinsi Djawa Timur (HimpunanPeraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan NegaraTahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

3. Undang-Undang

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi CabangDinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiJawa Timur Nomor 63);

8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugasdan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian danKetahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR,SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSISERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINASPERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWATIMUR.

BAB I

- 3 -

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur;4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur.5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian danKetahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

BAB IINOMENKLATUR

Pasal 2

Nomenklatur UPT terdiri dari:a. UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija;b. UPT Pengembangan Benih Hortikultura;c. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan

Hortikultura;d. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

dan Hortikultura;e. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;f. UPT Pelatihan Pertanian; dang. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

BAB III

- 4 -

BAB IIIUPT PENGEMBANGAN BENIH PADI DAN PALAWIJA

Bagian KesatuKedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawijasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yangmelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawijasebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin olehKepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Benih Padi danPalawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiriatas:a. Sub Bagian Tata Usaha;b. Seksi Produksi; danc. Seksi Pemasaran.

(2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksiyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala UPT.

(3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yangcukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugasdapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non strukturaldipimpin oleh koordinator yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

- 5 -

Bagian KeduaUraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan, penangkaran,pemasaran, pendistribusian, pengembangan benih padi danpalawija, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija,mempunyai fungsi:a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;b. penyediaan benih sumber sesuai perencanaan yang

ditetapkan;c. pelaksanaan penangkaran benih padi dan palawija untuk

kebutuhan daerah dan pasar nasional;d. pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran benih padi

dan palawija;e. pelaksanaan kegiatan pengembangan perbenihan padi

dan palawija;f. pelaksanaan dan pengelolaan diversifikasi usaha;g. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dani. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:a. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

administrasi umum;b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan

dan peralatan kantor;e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;

g. melaksanakan

- 6 -

g. melaksanakan pengelolaan penyusunan program,anggaran dan perundang-undangan;

h. melaksanakan pengelolaan kearsipan UPT;i. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan

tatalaksana; danj. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala UPT.(2) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b, mempunyai tugas:a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Produksi;b. melaksanakan penghitungan data produksi benih padi

dan palawija, serta penyediaan benih sumber;c. melaksanakan pengelolaan lahan, sarana prasarana

untuk pembenihan dan penangkaran benih;d. menyiapkan bahan analisis data produksi, lahan dan

sarana prasarana dalam rangka pengembangan benihpadi dan palawija;

e. melaksanakan penetapan varietas dan menetapkanwaktu tanam benih padi dan palawija;

f. melaksanakan penangkaran benih sumber dan benihkomersial;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehKepala UPT.

(3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf c, mempunyai tugas;a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pemasaran;b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan benih

padi dan palawija;c. melaksanakan pendistribusian sumber benih sesuai

kebutuhan;d. melaksanakan pemetaan kebutuhan dan promosi

benih padi dan palawija;e. melaksanakan sosialisasi dan pemasaran benih padi

dan palawija;f. melaksanakan dan mengelola diversifikasi usaha;g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

danh. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala UPT.

BAB IV

- 7 -

BAB IVUPT PENGEMBANGAN BENIH HORTIKULTURA

Bagian KesatuKedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsurpelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatanteknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjangtertentu.

(2) UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan BenihHortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8terdiri atas:a. Sub Bagian Tata Usaha;b. Seksi Produksi; danc. Seksi Pemasaran.

(2) Sub Bagian dan Seksi, sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksiyang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaKepala UPT.

(3) Dalam hal UPT memiliki jangkauan pelayanan yangcukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugasdapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non strukturaldipimpin oleh koordinator yang ditetapkan denganKeputusan Kepala Dinas.

Bagian

- 8 -

Bagian KeduaUraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Pengembangan Benih Hortikultura sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas melaksanakansebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan, penangkaran,pemasaran, pendistribusian, pengembangan benihHortikultura, serta tugas ketatausahaan dan pelayananmasyarakat