35
GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; b. bahwa Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali tanggal 15 Januari 2007 Nomor 640/131/DPRD perihal Rekomendasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

b. bahwa Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Bali tanggal 15 Januari 2007 Nomor

640/131/DPRD perihal Rekomendasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1649);

Page 2: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2604);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3274); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4377); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagiamana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Page 3: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161 );

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5) ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU LINGKUNGAN

HIDUP DAN KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri

kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Page 4: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

2 Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

3. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar

mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus

ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

4. Status mutu lingkungan adalah keterangan kondisi mutu

lingkungan yang menunjuk kondisi cemar atau baik pada suatu

lingkungan dalam waktu tertentu bila dibandingkan dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

5. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali laut dan air fosil.

6. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

7. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

8. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang

menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu

sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan.

9. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atas atau kadar mahluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di

dalam air laut. 10. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat,

energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenngang keberadaannya

dalam udara ambien.

Page 5: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

11. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.

12. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang

dihasilkan dalam suatu kegiatan yang masuk dan/atau

dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

13. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimal dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.

14. Baku mutu tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam

udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan

manusia dan kenyamanan lingkungan. 15. Baku mutu tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat

kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan

kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. 16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang

pembangunan berkelanjutan. 17. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas

perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang.

18. Kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambangan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

19. Kriteria baku kerusakan lingkungan penambangan adalah

berubahnya karakterisrik lingkungan penambangan yang

menunjukkan indikator–indikator terjadinya kerusakan lingkungan.

20. Status kerusakan lingkungan bagi kegiatan penambangan

bahan Galian C adalah kondisi tanah ditempat dan waktu

tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan lingkungan bagi kegiatan penambangan Galian C.

Page 6: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

21 Kriteria baku kerusakan terumbu karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.

22. Status kondisi terumbu karang adalah kondisi terumbu karang

suatu lokasi dalam waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu kerusakan terumbu karang dengan menggunakan prosentase luas tutupan terumbu karang yang

hidup. 23. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan

yang berwujud cair. 24. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur

pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau

kegiatan. 25. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, selanjutnya

disebut penanggung jawab usaha adalah orang yang melakukan kegiatan menghasilkan limbah yang berpotensi mecemari dan/atau merusak lingkungan hidup.

Pasal 2

(1) Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan

Lingkungan Hidup meliputi:

a. Baku Mutu Air Berdasarkan Kelas I s/d IV; b. Baku Mutu Air Laut untuk Wisata Bahari; c. Baku Mutu Air Laut untuk Perairan Pelabuhan;

d. Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut; e. Baku Mutu Air Limbah Domestik; f. Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan Industri Tekstil;

g. Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri Pelapisan Logam;

h. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Minuman

Ringan; i. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit; j. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel ;

k. Baku Mutu Udara Ambien XI; l. Baku Mutu Emisi untuk Kegiatan Lain kecuali Industri

Semen, Industri Pulp – Kertas dan Industri Besi – Baja; m. Baku Mutu Tingkat Kebauan; n. Baku Mutu Tingkat Kebisingan;

Page 7: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

o. Baku Mutu Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang

Diproduksi (Current Production); p. Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan

Penambangan Bahan Galian C Jenis Lepas di Daratan;

q. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang .

(2) Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang dilampaui setiap saat.

(2) Dalam hal Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku

Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui karena keadaan tertentu atau kondisi cuaca tertentu, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 4

(1) Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai ukuran untuk menetapkan status mutu lingkungan.

(2) Status Mutu Lingkungan ditetapkan untuk menyatakan kondisi cemar dan/atau rusak serta kondisi baik.

(3) Kondisi cemar dan/atau rusak serta kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku

Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Page 8: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

Pasal 5 (1) Setiap orang atau Penanggung Jawab Usaha yang

membuang limbah ke lingkungan harus mentaati Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

Pasal 3. (2) Setiap orang atau Penanggung jawab Usaha yang

kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan harus mentaati kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(3) Penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), mempunyai kewajiban:

a. melakukan pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan sehingga tidak melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1); b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lngkungan;

c. menyampaikan laporan hasil pemantauan paling lama

6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur dan Instansi Teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditinjau secara berkala paling singkat dalam 5 (lima) Tahun.

Pasal 7

Bupati/Walikota dapat menetapkan Baku Mutu Lingkungan Hidup

dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup lebih ketat dari

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Page 9: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

Pasal 8 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan

Gubernur Bali Nomor 515 Tahun 2000 tentang Standar Baku Mutu Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Pebruari 2007

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 1 Pebruari 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2007 NOMOR 8

Page 10: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN I

BAKU MUTU KUALITAS AIR BERDASARKAN KELAS

PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV

FISIKA

Temperatur ºC Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 3 Deviasi 5 Deviasi temperatur dari keadaan alamiahnya

Residu terlarut mg/L 1000 1000 1000 2000

Residu tersuspensi mg/L 50 50 400 400 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi ≤ 5000 mg/L

KIMIA ANORGANIK

pH - 6-9 6-9 6-9 5-9 Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah

BOD mg/L 2 3 6 12

COD mg/L 10 25 50 100

DO mg/L 6 4 3 1 Angka batas minimum

Total fosfat sbg P mg/L 0,2 0,2 1 5

NO3 sebagai N mg/L 10 10 20 20

NH3 - N mg/L 0,5 (-) (-) (-) Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka ≤ 0,02 mg/L sebagai NH3

Arsen mg/L 0,05 1 1 1

Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2

Barium mg/L 1 (-) (-) (-)

Boron mg/L 1 1 1 1

Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05

Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01

Kroom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 1

Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,02 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu ≤ 1 mg/L

Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional Fe ≤ 5 mg/L

Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 Bagi pengolahan air minum secara konvensional Pb ≤ 0,1 mg/L

Page 11: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN

I II III IV

FISIKA

Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-)

Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005

Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 Bagi pengolahan air minum secara konvensional Zn ≤ 5 mg/L

Khlorida mg/L 600 (-) (-) (-)

Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 (-)

Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-)

Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO2 N ≤ 1 mg/L

Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-)

Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) Bagi ABAM tidak dipersyaratkan

Belerang sebagai H2S mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H2S < 0,1 mg/L

MIKROBIOLOGI

- Fecal Coliform Jml/100 ml 100 1000 2000 2000 Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform ≤ 2000 jml/100 ml dan total coliform ≤ 10.000 jml/100 ml

- Total coliform Jml/100 ml 1000 5000 10000 10000

RADIO AKTIVIATAS

- Gross - A Bq/L 0,1 0,1 0,1 0,1

- Gross - B Bq/L 1 1 1 1

KIMIA ORGANIK

Minyak dan lemak ug/L 1000 1000 1000 (-)

Detergen sebagai MBAS ug/L 200 200 200 (-)

Senyawa fenol sebagai fenol

ug/L 1 1 1 (-)

BHC ug/L 210 210 210 (-)

Aldrin/Dieldrin ug/L 17 (-) (-) (-)

Chlordane ug/L 3 (-) (-) (-)

DDT ug/L 2 2 2 2

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan : - mg = miligram - ug = mikrogram

- ml = mililiter - l = Liter

- Bq = Bequerel - MBAS = Methyne Blue Active Substance

- ABAM = Air Baku Mutu untuk Air Minum

Page 12: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN II BAKU MUTU KUALITAS AIR LIMBAH DOMESTIK

NO.

PARAMETER

SATUAN

KUALITAS AIR LIMBAH

DOMESTIK

FISIKA

1. Temperatur C 38

2. Zat padat terlarut Mg/L 2000

3. Zat padat tersuspensi Mg/L 100

KIMIA

1. pH 6-9

2. Besi terlarut (Fe) Mg/L 5

3. Mangan terlarut (Mn) Mg/L 2

4. Barium (Ba) Mg/L 2

5. Tembaga (Cu) Mg/L 2

6. Seng (Zn) Mg/L 5

7. Krom Heksavalen (Cr) Mg/L 0,1

8. Krom Total (Cr) Mg/L 0,5

9. Cadmium (Cd) Mg/L 0,05

10. Raksa (Hg) Mg/L 0,002

11. Timbal (Pb) Mg/L 0,1

12. Stanum (Sn) Mg/L 2

13. Arsen (As) Mg/L 0,1

14. Selenium (Se) Mg/L 0,05

15. Nikel (Ni) Mg/L 0,2

16. Cobalt (Co) Mg/L 0,4

17. Sianida (CN) Mg/L 0,05

18. Sulfida (H2S) Mg/L 0,05

19. Flurida (F) Mg/L 2

20. Klorin bebas (Cl2) Mg/L 1

21. Amonia bebas (NH3N) Mg/L 1

22. Nitrat (NO3-N) Mg/L 20

23. Nitrit (NO2-N) Mg/L 1

24. BOD Mg/L 50

25. COD Mg/L 100

26. Senyawa aktif biru meliten Mg/L 5

27. Fenol total Mg/L 0,5

28. Minyak Nabati Mg/L 10

29. Minyak Mineral Mg/L 10

30. Radioaktivitas

31. Pestisida termasuk PCB

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 13: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN III BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK PARIWISATA DAN REKREASI (MANDI, RENANG DAN SELAM

NO. PARAMETER SATUAN KADAR

MAKSIMUM KETERANGAN

1 2 3 4 5

FISIKA

1 Warna Cu 30

2. Bau Alami

3. Kecerahan m 30

4. Kekeruhan Turbidity unit 10

5. Padatan tersuspensi Mg/L 20

6. Benda Terapung Nihil

7. Lapisan minyak Nihil

8. Temperatur C 26-30

KIMIA

1. pH 6,5-8,5

2. Salinitas 0/00 alami

3. Oksigen terlarut (DO) Mg/L 5

4. BOD 5 Mg/L 10

5. COD Mg/L 20

6. Amonia bebas ( NH3-N) Mg/L Nihil

7. Nitrit (NO2-N) Mg/L Nihil

8. Sianida (CN) Mg/L 0,05

9. Sulfida (H2S) Mg/L Nihil

10. Minyak Bumi Mg/L Nihil

11. Senyawa Fenol Mg/L Nihil

12. Pestisida organoklorin (DDT) Mg/L Nihil

13. Polikhorina ted bifenil (PCB) Mg/L Nihil

14. Surfaktan (detergen) Mg/L MBAS Nihil

15. Logam semi logam Mg/L

- Raksa (Hg) Mg/L 0,0001

- Krom heksavalen (Cr) Mg/L 0,00004

- Arsen (As) Mg/L 0,0026

- Selenium (Se) Mg/L 0,00045

- Cadmium (Cd) Mg/L 0,00002

- Tembaga (Cu) Mg/L 0,00

- Timbal (Pb) Mg/L 0,00002

- Seng (Zn) Mg/L 0,002

- Nikel (Ni) Mg/L 0,007

- Perak (Ag) Mg/L 0,0004

BIOLOGI

1. Koli tinja Sel/100 ml Nihil

2. Patogen Sel/100 ml Nihil

3. Plankton Individu Tidak blooming

RADIO NUKLIDA

1. PCi/L Nihil

2. PCi/L Nihil

3. Sr-90 PCi/L Nihil

4. Ra-226 PCi/L Nihil

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 14: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN IV BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK BIOTA LAUT (BUDIDAYA PERIKANAN)

NO. PARAMETER SATUAN BAKU MUTU

DIPERBOLEHKAN KETERANGAN

1 2 3 4 5

FISIKA

1 Warna Cu = Color unit 50

2. Bau Alami

3. Kecerahan m 3

4. Kekeruhan Turbidity unit 30

5. Padatan tersuspensi Mg/L 80

6. Benda Terapung Nihil

7. Lapisan minyak Nihil

8. Temperatur C Alami

KIMIA

1. pH 6,0-9,0

2. Salinitas 0/00 + 10 % alami

3. Oksigen terlarut (DO) Mg/L 4

4. BOD 5 Mg/L 45

5. COD Mg/L 80

6. Amonia bebas ( NH3-N) Mg/L 1

7. Nitrit (NO2-N) Mg/L Nihil

8. Sianida (CN) Mg/L 0,20

9. Sulfida (H2S) Mg/L 0,03

10. Minyak Bumi Mg/L 5

11. Senyawa Fenol Mg/L 0,002

12. Pestisida organoklorin (DDT) Mg/L 0,02

13. Polikhorinated bifenil (PCB) Mg/L 0,001

14. Surfaktan (detergen) Mg/L MBAS 0,001

15. Logam semi logam 1,0

- Raksa (Hg) Mg/L 0,003

- Krom heksavalen (Cr) Mg/L 0,01

- Arsen (As) Mg/L 0,01

- Selenium (Se) Mg/L 0,005

- Cadmium (Cd) Mg/L 0,01

- Tembaga (Cu) Mg/L 0,06

- Timbal (Pb) Mg/L 0,01

- Seng (Zn) Mg/L 0,1

- Nikel (Ni) Mg/L 0,002

- Perak (Ag) Mg/L 0,05

BIOLOGI

1. Koli tinja Jumlah/100 ml 1.000

2. Patogen Jumlah/100 ml Nihil

3. Plankton Individu Tidak blooming

RADIO NUKLIDA

1. PCi/L 1

2. PCi/L 100

3. Sr-90 PCi/L 1

4. Ra-226 PCi/L 3

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 15: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN V BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL

NO. PARAMETER SATUAN KADAR

MAKSIMUM

BEBAN

PENCEMAR

MAKSIMUM

(kg/ton)

1 2 3 4 5

FISIKA

1. Temperatur C 38

2. Zat Padat larut Mg/L 2000 300

*3. Zat Padat tersuspensi (TSS) Mg/L 50 375

KIMIA

1. pH 6-9

2. Besi terlarut (Fe) Mg/L 5 0,75

3. Mangan terlarut (Mn) Mg/L 2 0,30

4. Barium (Ba) Mg/L 2 0,30

5. Tembaga (Cu) Mg/L 2 0,30

6. Seng (Zn) Mg/L 5 0,75

*7. Krom Heksavalen (Cr) Mg/L 0,1 0,015

*8. Krom Total (Cr) Mg/L 1 0,075

9. Cadmium (Cd) Mg/L 0,05 0,0075

10. Raksa (Hg) Mg/L 0,002 0,0030

11. Timbal (Pb) Mg/L 0,1 0,015

12. Arsen (As) Mg/L 0,1 0,015

13. Selenium (Se) Mg/L 0,05 0,0075

14. Nikel (Ni) Mg/L 0,05 0,0075

15. Sianida (CN) Mg/L 0,05 0,0075

*16. Sulfida (H2S) Mg/L 0,3 0,0075

17. Flourida (F) Mg/L 2 0,30

18. Klorin bebas (Cl2) Mg/L 1 0,15

*19. Amonia bebas (NH3N) Mg/L 8 0,15

20. Nitrat (NO3-N) Mg/L 20 3

21. Nitrit (NO2-N) Mg/L 1 0,15

*22. BOD5 Mg/L 60 12,75

*23. COD Mg/L 250 37,50

24. Senyawa aktif biru meliten Mg/L 5 0,75

*25. Fenol total Mg/L 0,5 0,075

26. Minyak Nabati Mg/L 3,0 0,75

*27. Minyak Mineral Mg/L 3,0 1,50

Debit limbah maksimum 150 m3 ton produk tekstil

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan : Tanda * = wajib uji

Page 16: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN VI BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI PELAPISAN LOGAM

NO. PARAMETER SATUAN

PELAPISAN TEMBAGA

PELAPISAN NIKEL

KADAR

MAKSIMUM

BEBAN

PENCEMAR

MAKSIMUM

(kg/ton)

KADAR

MAKSIMUM

BEBAN

PENCEMAR

MAKSIMUM

(kg/ton)

1 2 3 4 5 4 5

FISIKA

1. Temperatur C 40 4 40 4

*2. Zat Padat larut Mg/L 2000 200 2000 200

*3. Zat Padat tersuspensi Mg/L 60 6 60 6

KIMIA

*1. pH 6 – 9

2. Besi terlarut (Fe) Mg/L 10 1 10 1

3. Mangan terlarut (Mn) Mg/L 5 0,5 5 0,5

4. Barium (Ba) Mg/L 3 0,3 3 0,3

*5. Tembaga (Cu) Mg/L 3 0,3 3 0,3

6. Seng (Zn) Mg/L 10 1 10 1

7. Krom Heksavalen (Cr) Mg/L 0,5 0,05 0,5 0,05

8. Krom Total (Cr) Mg/L 1 0,1 1 0,1

*9. Cadmium (Cd) Mg/L 0,05 0,005 0,05 0,005

10. Raksa (Hg) Mg/L 0,005 0,0005 0,005 0,0005

11. Timbal (Pb) Mg/L 1 0,1 1 0,1

12. Arsen (As) Mg/L 0,5 0,05 0,5 0,05

13. Selenium (Se) Mg/L 0,5 0,05 0,5 0,05

*14. Nikel (Ni) Mg/L - - - -

*15. Sianida (CN) Mg/L 0,5 0,05 0,5 0,05

16. Sulfida (H2S) Mg/L 0,1 0,01 0,1 0,01

17. Flurida (F) Mg/L 3 0,3 3 0,3

18. Klorin bebas (Cl2) Mg/L 2 0,2 2 0,2

19. Amonia bebas (NH3N) Mg/L 5 0,5 5 0,5

20. Nitrat (NO3-N) Mg/L 30 3 30 3

21. Nitrit (NO2-N) Mg/L 3 0,3 3 0,3

22. BOD5 Mg/L 100 10 100 10

23. COD Mg/L 90 9 90 9

24. Senyawa aktif biru

meliten

Mg/L 10 1 10 1

25. Fenol total Mg/L 1 0,1 1 0,1

26. Minyak Nabati Mg/L 12 1,2 12 1,2

27. Minyak Mineral Mg/L 50 5 50 5

*28. Logam Total Mg/L 8 0,8 8 0,8

Debit Limbah maksimum 100 L per m2 produk

pelapisan logam

100 L per m2 produk

pelapisan logam

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan : Tanda * = wajib uji

Page 17: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN VII BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI MINUMAN RINGAN

NO PARAMETER SATUAN KADAR

MAKSIMUM

BEBAN PENCEMARAN MAKS. (GRAM/M3)

DENGAN

PENCUCIAN

BOTOL &

DENGAN

PEMBUATAN

SIROP

DENGAN

PENCUCIAN

BOTOL &

TANPA

PEMBUATAN

SIROP

TANPA

PENCUCIAN

BOTOL &

DENGAN

PEMBUATAN

SIROP

TANPA

PENCUCIAN

BOTOL &

TANPA

PEMBUATAN

SIROP

1 2 3 4

FISIKA

1. Temperatur C 40

2. Zat Padat larut Mg/L 2000

*3. Zat Padat tersuspensi (TSS) Mg/L 30 105 84 51 36

KIMIA

*1. pH 6-9 6,0-9,0 6,0-9,0 6,0-9,0 6,0-9,0

2. Besi terlarut (Fe) Mg/L 10

3. Mangan terlarut (Mn) Mg/L 5

4. Barium (Ba) Mg/L 3

5. Tembaga (Cu) Mg/L 3

6. Seng (Zn) Mg/L 10

7. Krom Heksavalen (Cr) Mg/L 0,5

8. Krom Total (Cr) Mg/L 1

9. Cadmium (Cd) Mg/L 0,1

10. Raksa (Hg) Mg/L 0,005

11. Timbal (Pb) Mg/L 1

12. Arsen (As) Mg/L 0,5

13. Selenium (Se) Mg/L 0,5

14. Nikel (Ni) Mg/L 0,5

15. Sianida (CN) Mg/L 0,5

16. Sulfida (H2S) Mg/L 0,1

17. Flurida (F) Mg/L 3

18. Klorin bebas (Cl2) Mg/L 2

19. Amonia bebas (NH3N) Mg/L 5

20. Nitrat (NO3-N) Mg/L 30

21. Nitrit (NO2-N) Mg/L 3

*22. BOD5 Mg/L 50 175 140 85 60

23. COD Mg/L 90

24. Senyawa aktif biru meliten Mg/L 10

25. Fenol total Mg/L 1

26. Minyak Nabati Mg/L 12

27. Minyak Mineral Mg/L 50

*28. Minyak & Lemak Mg/L 6 21 17 10,2 7,2

*29. Debit limbah maksimum 6 L per L produk minuman 3,5 L 2,8 L 1,7 L 1,2 L

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan : Tanda * = wajib uji

Page 18: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN VIII BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN RUMAH SAKIT

NO. PARAMETER SATUAN KADAR

MAKSIMUM KETERANGAN

1 2 3 4 5

FISIKA

1. Temperatur C 30

KIMIA

1. BOD5 Mg/L 30

2. COD Mg/L 80

3. TSS Mg/L 30

4. NH3 Mg/L 0.1

5. PO4 Mg/L 2

MIKROBIOLOGIK

1. Total coliform Jumlah/100mL 10

RADIOAKTIVITAS

1. 32P Bq/L 7 x 102

2. 35S Bq/L 2 x 103

3. 45Ca Bq/L 3 x 102

4. 51Cr Bq/L 7 x 104

5. 67Ga Bq/L 1 x 103

6. 85Sr Bq/L 4 x 103

7. 99Mo Bq/L 7 x 103

8. 113Sn Bq/L 3 x 103

9. 125I Bq/L 1 x 104

10. 131I Bq/L 7 x 104

11. 192Ir Bq/L 1 x 104

12. 201TI Bq/L 1 x 105

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 19: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN IX BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN HOTEL

NO. PARAMETER SATUAN KADAR

MAKSIMUM KETERANGAN

1 2 3 4 5

FISIKA

1. Temperatur C 35

2. Zat Padat larut Mg/L 1500

*3. Zat Padat tersuspensi Mg/L 50

KIMIA

*1. pH 6-9

2. Besi terlarut (Fe) Mg/L 1

3. Mangan terlarut (Mn) Mg/L 0,5

4. Barium (Ba) Mg/L 1

5. Tembaga (Cu) Mg/L 1

6. Seng (Zn) Mg/L 2

7. Krom Heksavalen (Cr) Mg/L 0,05

8. Krom Total (Cr) Mg/L 0,1

9. Cadmium (Cd) Mg/L 0,01

10. Raksa (Hg) Mg/L 0,001

11. Timbal (Pb) Mg/L 0,03

12. Arsen (As) Mg/L 0,05

13. Selenium (Se) Mg/L 0,01

14. Nikel (Ni) Mg/L 0,1

15. Sianida (CN) Mg/L 0,02

16. Sulfida (H2S) Mg/L 0,01

17. Flurida (F) Mg/L 1,5

18. Klorin bebas (Cl2) Mg/L 0,5

19. Amonia bebas (NH3N) Mg/L 0,02

20. Nitrat (NO3-N) Mg/L 10

21. Nitrit (NO2-N) Mg/L 0,06

*22. BOD5 Mg/L 30

*23. COD Mg/L 50

24. Senyawa aktif biru meliten Mg/L 0,5

25. Fenol total Mg/L 0,01

26. Minyak Nabati Mg/L 1

27. Minyak Mineral Mg/L 1

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan : Tanda * = wajib uji

Page 20: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN X BAKU MUTU UDARA AMBIEN

NO. PARAMETER WAKTU

PENGUKURAN

KADAR

MAKSIMUM KETERANGAN

1 2 3 4 5

1. SO2

(Sulfur Dioksida)

1 Jam

24 Jam

1 Tahun

900 μg/Nm3

365 μg/Nm3

60 μg/Nm3

2. CO

(Karbon Dioksida)

1 Jam

24 Jam

1 Tahun

30.000 μg/Nm3

10.000 μg/Nm3

3. NO2

(Nitrogen Dioksida)

1 Jam

24 Jam

1 Tahun

400 μg/Nm3

150 μg/Nm3

100 μg/Nm3

4. O3

(Oksidan)

1 Jam

1 Tahun

235 μg/Nm3

50 μg/Nm3

5. HC

(Hidro Karbon)

3 Jam

160 μg/Nm3

6. PM10

(Partikel < 10 μm)

24 Jam

150 μg/Nm3

PM2,5

(Partikel < 2,5 μm)

24Jam

1 Jam

65 μg/Nm3

15 μg/Nm3

7. TSP

(Debu Total)

24 Jam

1 Tahun

230 μg/Nm3

90 μg/Nm3

8. Pb

(Timah Hitam)

24 Jam

1 Tahun

2 μg/Nm3

1 μg/Nm3

9. Dustfail

(Debu Jatuh)

30 Hari 10 ton/km2/bln

(Pemukiman)

20 ton/km2/bln

(Industri)

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 21: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XI BAKU MUTU EMISI UNTUK JENIS KEGIATAN LAIN KECUALI INDUSTRI SEMEN, INDUSTRI

PULP-KERTAS, DAN INDUSTRI BESI-BAJA

NO. PARAMETER WAKTU

PENGUKURAN

KADAR

MAKSIMUM KETERANGAN

1 2 3 4 5

BUKAN LOGAM

1. Amoniak (NH3) μg/m3 0,5

2. Gas klorin (Cl2) μg/m3 10

3. Hidrogen Klorida (HCl) μg/m3 5

4. Hidrogen Fluorida (HF) μg/m3 10

5. Nitrogen Dioksida (NO2) μg/m3 1000

6. Opasitas μg/m3 30%

7. Partikel μg/m3 350

8. Sulfur Dioksida (SO2) μg/m3 800

9. Total Sulfur tereduksi (H2S)

(Total Reduced Sulphur)

μg/m3 35

LOGAM

10. Air Raksa (Hg) μg/m3 5

11. Arsen (As) μg/m3 8

12. Antimon (Sb) μg/m3 8

13. Kadmium (Cd) μg/m3 8

14. Seng (Zn) μg/m3 50

15. Timah Hitam (Pb) μg/m3 12

Catatan : □ Volume gas dalam keadaan standar (25oC dan tekanan 1 Atmosfir)

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 22: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XII BAKU MUTU TINGKAT KEBAUAN

Bau dari Odoran Tunggal

NO. PARAMETER WAKTU

PENGUKURAN

KADAR

MAKSIMUM

1 2 3 4

1. Aminiak (NH3) ppm 2.0

2. Metil Merkaptan (CH3 SH) ppm 0,002

3. Hidrogen Sulfida (H2S) ppm 0,02

4. Metil Sulfida (CH3)2 - S ppm 0,01

5. Stirena (C 5H5 CHCH2) ppm 0,1

Bau dari Odoran Campuran

Tingkat kebauan yang dihasilkan oleh campuran odoran dinyatakan sebagai amabang bau

yang dapat diteksi secara sensorik oleh lebih dari 50% anggota penguji yang berjumlah

minimal 8 (delapan) orang.

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 23: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XIII BAKU MUTU TINGKAT KEBISINGAN

PERUNTUKAN KAWASAN/

LINGKUNGAN KEGIATAN TINGKAT KEBISINGAN dB (A)

A. Peruntukan Kawasan

1. Perumahan dan Pemukiman 55

2. Perdagangan dan Jasa 70

3. Perkantoran dan Perdagangan 65

4. Ruang Terbuka Hijau 50

5. Industri 70

6. Pemerintahan dan Fasilitas Umum 60

7. Rekreasi 70

8. Khusus :

- Pelabuhan Laut 70

- Cagar Budaya 60

- Bandar udara *) 70 – 75 WECPNL

B. Lingkungan Kegiatan

1. Rumah Sakit atau Sejenisnya 55

2. Sekolah atau sejenisnya 55

3. Tempat ibadah dan sejenisnya

55

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan : *) = disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan. dB(A) = Desibel

WECPNL = Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level

Page 24: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XIV I. AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DI PRODUKSI (CURRENT PRODUCTION)

KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L

NO. KATEGORI PARAMETER

NILAI

AMBANG

BATAS

(GRAM/KM)

METODE

UJI

1. a. L1 CO

HC + NOX

1,0

1,2 ECE R 47

b. L2 CO

HC + NOX

3,6

1,2 ECE R 47

c. L3 < 150 cm2 CO

HC

NOX

5,5

1,2

0,3

ECE R 40

d. L3 > 150 cm3 CO

HC

NOX

5,5

3,0

0,3

ECE R 40

e. L4 dan L5 motor bakar cetus api CO

HC

NOX

7,0

1,5

0,4

ECE R 40

f. L4 dan L5 motor bakar penyalaan kompresi CO

HC

NOX

2,0

1,0

0,65

ECE R 40

Keterangan :

- L1 = Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih

dari 50 cm3 dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam

apapun jenis tenaga penggeraknya.

- L2 = Kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda sembarang dengan

kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 dan dengan desain kecepatan

maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya.

- L3 = Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas silinder mesin lebih dari

50 cm3 atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun

jenis tenaga penggeraknya.

- L4 = Kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan roda asimetris dengan

kapasitas silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan desain kecepatan

maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya (sepeda

motor dengan kereta).

- L5 = Kendaraan bermotor beroda tiga dengan susunan simetris dengan kapasitas

silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan desain kecepatan maksimum lebih

dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya.

Page 25: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

II. AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DI PRODUKSI (CURRENT PRODUCTION) DENGAN

PENGGERAK MOTOR BELAKANG CETUS API BERBAHAN BAKAR BENSIN

KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M DAN N

NO. KATEGORI(1) PARAMETER

NILAI

AMBANG

BATAS

(GRAM/KM)

METODE

UJI

1. M1, GVW(2) < 2,5 TON, TEMPAT DUDUK < 5

TIDAK TERMASUK TEMPAT DUDUK

PENGEMUDI

CO

HC + NOX

2,2

0,5 ECE R 83-04

2. M1, TEMPAT DUDUK 6 – 8 TIDAK

TERMASUK TEMPAT DUDUK PENGEMUDI

GVW > 2,5 TON ATAU N1, GVW < 3,5 TON

A. KELAS I, RM(3) < 1250 KG

B. KELAS II, 1250 KG<RM<1700 KG

C. KELAS III RM>1700 KG

CO

HC + NOX

CO

HC + NOX

CO

HC + NOX

2,2

0,5

4,0

0,6

5,0

0,7

ECE R 83-04

ECE R 83-04

ECE R 83-04

Keterangan :

- (1) = Dalam hal jumlah penumpang dan GVW tidak sesuai dengan pengkategorian tabel

diatas maka nilai ambang batas mengacu kepada pengkategorian GVW

- (2) = GVW Gross Vehicle Weight adalah jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).

- (3) = RM Reference Mass adalah berat kosong kendaraan ditambah massa 100 Kg.

- M1 = Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai tidak

lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.

- N1 = Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah

berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 3,5 ton.

Untuk kendaraan kategori O, O1, dan O2 metode uji dan nilai ambang batas mengikuti kategori

N1 ;

- O = Kendaraan bermotor penarik untuk gandengan atau tempel.

- O1 = Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan

(GVW) tidak lebih dari 0,75 ton.

- O2 = Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan

(GVW) lebih dari 0,75 ton tetapi tidak lebih berat dari 3,5 ton.

Page 26: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

III. AMBANG BATAS EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN

KENDARAAN BERMOTOR YANG SEDANG DI PRODUKSI (CURRENT PRODUCTION)

DENGAN PENGGERAK MOTOR BAKAR PENYALAAN KOMPRESI (DIESEL)

KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI BAHAN BAKAR DIESEL

NO. KATEGORI(1) PARAMETER

NILAI

AMBANG

BATAS

(GRAM/KM)

METODE

UJI

1. M1, GVW(2) < 2,5 TON, TEMPAT DUDUK < 5

TIDAK TERMASUK TEMPAT DUDUK

PENGEMUDI

CO

HC + NOX

PM

1,0

0,7 (0,9)(4)

0,08 (0,1) (4)

ECE R 83-04

2. M1, TEMPAT DUDUK 6 – 8 TIDAK

TERMASUK TEMPAT DUDUK PENGEMUDI

GVW > 2,5 TON ATAU N1, GVW < 3,5 TON

A. KELAS I, RM(3) < 1250 KG

B. KELAS II, 1250 KG<RM<1700 KG

C. KELAS III RM>1700 KG

CO

HC + NOX

PM

CO

HC + NOX

PM

CO

HC + NOX

PM

1,0

0,7 (0,9)(4)

0,08 (0,1)(4)

1,25

1,0 (1,3)(4)

0,12 (0,14)(4)

1,5

1,2 (1,6)(4)

0,17 (0,2)(4)

ECE R 83-04

ECE R 83-04

ECE R 83-04

3. M2, M3, N2, N3, O3 DAN O4, GVW(2) > 3,5

TON

CO

HC

NOX

PM

4,0

1,1

7,0

0,15

ECE R 49-02

- (1) = Dalam hal jumlah penumpang dan GVW tidak sesuai dengan pengkategorian tabel

diatas maka nilai ambang batas mengacu kepada pengkategorian GVW

- (2) = GVW Gross Vehicle Weight adalah jumlah berat yang diperbolehkan (JBB).

- (3) = RM Reference Mass adalah berat kosong kendaraan ditambah massa 100 Kg.

- (4) = Nilai ambang batas (untuk Diesel Injeksi Langsung) dan setelah 3 tahun nilai ambang

batasnya.

- M2 = Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari

8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah

berat yang diperbolehkan (GVW) sampai dengan 5 ton.

- M3 = Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan mempunyai lebih dari

8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan mempunyai jumlah

berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 5 ton.

- N2 = Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah

berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 5 ton.

Page 27: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

- N3 = Kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan mempunyai jumlah

berat yang diperbolehkan (GVW) lebih dari 12 ton.

- O3 = Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan

(GVW) lebih dari 3,5 ton tetapi tidak lebih dari 10 ton.

- O4 = Kendaraan bermotor penarik dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan

(GVW) lebih dari 10 ton.

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 28: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XV BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK WISATA BAHARI

NO.

PARAMETER

SATUAN

BAKU MUTU

FISIKA

1. Warna Pt.Co 30

2. Bau Tidak berbau

3. Kecerahana m >6

4. Kekeruhana ntu 5

5. Padatan tersuspensi totalb Mg/l 20

6. Suhuc oC Alami2©

7. Sampah - Nihil 1(4)

8. Lapisan Minyak5 - Nihil 1(5)

KIMIA

1. pHd 7 – 8,5 (d)

2. Salinitase %o Alami 3(e)

3. Oksigen Terlarut (DO) Mg/L >5

4. BOD5 Mg/L 10

5. Amoniak Bebas (NH3-N) Mg/L Nihil1

6. Fospat (PO4-P) Mg/L 0,015

7. Nitrat (NO3-N) Mg/L 0,008

8. Sulfida (H2S) Mg/L Nihil1

9. Senyawa Fenol Mg/L Nihil1

10. PAH (Poliaromatik hidrokarbon) Mg/L 0,003

11. PCB (Poliklor Bifenil) ug/L Nihil1

12. Surfaktan (detergen) Mg/L(MBAS) 0,001

13. Minyak dan Lemak Mg/L 1

14. Pestisidaf ug/L Nihil1

LOGAM TERLARUT

1. Raksa (Hg) Mg/L 0,002

2. Kromium Heksavalen (Cr(VI)) Mg/L 0,002

3. Arsen (As) Mg/L 0,025

4. Cadmium (Cd) Mg/L 0,002

5. Tembaga (Cu) Mg/L 0,050

6. Timbal (Pb) Mg/L 0,005

7. Seng (Zn) Mg/L 0,095

8. Nikel (Ni) Mg/L 0,075

BIOLOGI

1. E.Coliform (inecal) MPN/100mL 200

2. Coliform (total)g MPN/100mL 1000

Page 29: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

RADIO NUKLIDA

1. Komposisi yang tidak diketahui Bq/L 4

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan :

1. Nilai adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai dengan metode yang digunakan).

2. Metode analisa mengacu pada metode analisa untuk air laut yang telah ada, baik

internasional maupun nasional. 3. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam

dan musim).

4. Pengamatan oleh manusia (visual). 5. Pengamatan oleh manusia (visual). Lapisan minyak yang diacu adalah lapisan tipis

(thin layer) dengan ketebalan 0,01 mm.

a. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% kedalaman euophotic. b. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% konsentrasi rata-rata

musiman.

c. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 2oC dari suhu alami. d. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 0,2 satuan pH. e. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 5% salinitas rata-rata musiman.

f. Berbagai jenis pestisida seperti : DDT, endrin, endosulfan, dan heptachlor. g. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% konsentrasi rata-rata

musiman.

Page 30: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XVI BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK PERAIRAN PELABUHAN

NO.

PARAMETER

SATUAN

BAKU MUTU

FISIKA

1. Kecerahana m >3

2. Kebauana - Tidak berbau

3. Padatan tersuspensi totalb Mg/l 80

4. Sampah - Nihil 1(4)

5. Suhuc oC Alami3©

6. Lapisan Minyak5 - Nihil 1(5)

KIMIA

1. pHd 6,5 – 8,5 (d)

2. Salinitase %o Alami 3(e)

3. Amonia total (NH3-N) Mg/L 0,3

4. Sulfida (H2S) Mg/L 0,03

5. Hidrokarbon total Mg/L 1

6. Senyawa Fenol total Mg/L 0,002

7. PCB (Poliklor Bifenil) ug/L 0,01

8. Surfaktan (detergen) Mg/L (MBAS) 1

9. Minyak dan Lemak Mg/L 3

10. TBT (tri butil tin)6 ug/L 0,01

LOGAM TERLARUT

1. Raksa (Hg) Mg/L 0,003

2. Cadmium (Cd) Mg/L 0,001

3. Tembaga (Cu) Mg/L 0,05

4. Timbal (Pb) Mg/L 0,05

5. Seng (Zn) Mg/L 0,1

BIOLOGI

1. Coliform (total) MPN/100mL 1000

Page 31: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan : 1. Nilai adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai

dengan metode yang digunakan).

2. Metode analisa mengacu pada metode analisa untuk air laut yang telah ada, baik internasional maupun nasional.

3. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam

dan musim). 4. Pengamatan oleh manusia (visual). 5. Pengamatan oleh manusia (visual). Lapisan minyak yang diacu adalah lapisan tipis

(thin layer) dengan ketebalan 0,01 mm. 6. TBT adalah zat antifouling yang biasanya terdapat pada cat kapal. a. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% kedalaman euophotic.

b. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% konsentrasi rata-rata musiman.

c. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 2oC dari suhu alami.

d. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 0,2 satuan pH. e. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 5% salinitas rata-rata musiman. f. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% konsentrasi rata-rata

musiman.

Page 32: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XVII BAKU MUTU AIR LAUT UNTUK BIOTA LAUT

NO.

PARAMETER

SATUAN

BAKU MUTU

FISIKA

1. Kecerahana m Coral >6

Mangrove

Lamun >3

2. Kebauan Alami2©

3. Kekeruhana ntu <5

4. Padatan tersuspensi totalb Mg/l Coral >20

Mangrove >80

Lamun >20

5. Sampah - Nihil 1(4)

6. Suhud oC Alami3©

Coral : 28-30 ©

Mangrove : 33-34 ©

Lamun : 28 – 30 ©

7. Lapisan Minyak5 - Nihil 1(5)

KIMIA

1. pHd 7 – 8,5 (c)

2. Salinitase %o Alami3(e)

Coral : 33-34 (e)

Mangrove : 33-34 (e)

Lamun : 33 – 34 (e)

3. Oksigen Terlarut (DO) Mg/L >5

4. BOD5 Mg/L 20

5. Amoniak Bebas (NH3-N) Mg/L 0,3

6. Fospat (PO4-P) Mg/L 0,015

7. Nitrat (NO3-N) Mg/L 0,008

8. Sulfida (H2S) Mg/L 0,5

9. Senyawa Fenol Mg/L 0,01

10. PAH (Poliaromatik hidrokarbon) Mg/L 0,003

11. PCB (Poliklor Bifenil) ug/L 0,002

12. Surfaktan (detergen) Mg/L(MBAS) 0,01

13. Minyak dan Lemak Mg/L 1

14. Pestisidaf ug/L 0,01

15. TBT (tri butil tin)6 ug/L 0,01

LOGAM TERLARUT

1. Raksa (Hg) Mg/L 0,001

2. Kromium Heksavalen (Cr(VI)) Mg/L 0,005

3. Arsen (As) Mg/L 0,012

Page 33: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan : 1. Nilai adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan (sesuai

dengan metode yang digunakan).

2. Metode analisa mengacu pada metode analisa untuk air laut yang telah ada, baik internasional maupun nasional.

3. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, malam

dan musim). 4. Pengamatan oleh manusia (visual). 5. Pengamatan oleh manusia (visual). Lapisan minyak yang diacu adalah lapisan tipis

(thin layer) dengan ketebalan 0,01 mm. 6. Tidak bloom adalah tidak terjadi pertumbuhan yang berlebihan yang dapat

menyebabkan euthrofikasi. 7. Pertumbuhan plankton yang berlebihan dipengaruhi oleh nutrien, cahaya, suhu,

kecepatan arus, dan kestabilan plankton itu sendiri. 8. TBT adalah zat antifouling yang biasanya terdapat pada cat kapal.

a. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% kedalaman euophotic. b. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% konsentrasi rata-rata

musiman. c. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 2oC dari suhu alami.

d. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 0,2 satuan pH. e. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 5% salinitas rata-rata musiman. f. Berbagai jenis pestisida seperti : DDT, endrin, endosulfan, dan heptachlor.

g. diperbolehkan terjadi perubahan sampai dengan < 10% konsentrasi rata-rata musiman.

Page 34: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XVIII KRITERIA KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGI USAHA ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN

GALIAN GOLONGAN C JENIS LEPAS DI DARATAN

NO.

ASPEK/SIFAT FISIK

DAN HAYATI

LINGKUNGAN

PERUNTUKAN

PEMUKIMAN

DAN DAERAH

INDUSTRI

TANAMAN

TAHUNAN

TANAMAN

PANGAN

LAHAN BASAH

TANAMAN

PANGAN LAHAN

KERING DAN

PETERNAKAN 1 2 3 4 5 6

1. TOPOGRAFI

1.1. Lubang Galian

a. Kedalaman Lebih dalam 1

meter diatas muka

air tanah pada

musim hujan

Melebihi muka

air tanah pada

musim hujan

Lebih dari 10 cm

di bawah muka air

tanah pada musim

hujan

Melebihi muka air

tanah pada musim

hujan

b. Jarak < 5 meter dari

batas SIPD

< 5 meter < 5 meter < 5 meter

1.2. Dasar Galian

a. Perbedaan Relief

dasar galian

1 meter 1 meter 1 meter 1 meter

b. Kemiringan dasar

galian

8 % 8 % 3 % 8 %

1.3. Dinding Galian

a. Tebing Teras Tinggi 3 m Tinggi 3 m Tinggi 3 m Tinggi 3 m

b. Dasar Teras Lebar < 6 m Lebar < 6 m Lebar < 6 m Lebar < 6 m

2. TANAH

Tanah yang dikembalikan

sebagai Tanah penutup

< 25 cm

< 50 cm

< 25 cm

< 25 cm

3. VEGETASI 3.1 Tutupan Tanaman budi

daya < 20 % tanaman

tumbuh di seluruh

lahan penambangan

3.2 Tutupan tanaman tahunan

< 50 %

tanaman

tumbuh di

seluruh lahan

penambangan

3.3 Tutupan tanaman lahan basah

< 50 % tanaman

tumbuh di

seluruh lahan

penambangan

3.4 Tutupan tanaman lahan kering/rumput

< 50 % tanaman

tumbuh di seluruh

lahan penambangan

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Page 35: GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI BAKU …baliprov.go.id/files/subdomain/blh/file/landasan hukum/Pergub Baku... · Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Lingkungan

LAMPIRAN XIX KRITERIA BAKU KERUSAKAN TERUMBU KARANG

PARAMETER

KRITERIA BAKU KERUSAKAN KARANG

(dalam %)

Prosentase luas tutupan terumbu

karang yang hidup

Rusak Buruk 0 – 24,9

Sedang 25 – 49,9

Baik

Baik 50 – 74,9

Baik sekali 75 – 100

GUBERNUR BALI ,

DEWA BERATHA

Keterangan :

Prosentase Luas Tutupan Terumbu Karang yang Hidup yang dapat ditenggang : 50 – 100%