GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR ……… /01- A/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (E-government) guna meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilaksanakan Pemanfaatan Perangkat Jaringan dan Sarana Sistem E-Government di Provinsi Bali;

b. bahwa agar tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology Governance) dan pelaksanaan rencana strategis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi (Integrated Strategic Plan) dapat terlaksana secara berkelanjutan, maka perlu dibentuk Komite Pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bali tentang Pembentukan Komite Pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 9);

9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Komite merupakan PNS yang bertugas dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana tugas TIK yang akan ditempatkan pada instansi penugasan sebagaimana terlampir.

KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan Tim Pendukung TIK mempunyai tugas:a. menyusun kebijakan dan standar, serta prosedur TIK

yang dibutuhkan;b. melakukan penyusunan Integrated Strategic Plan (ISP)

bidang TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali;c. membentuk Data Server dalam rangka pertukaran

data elektronik antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

d. memfasilitasi Impelemntasi TIK dalam mendukung Kegiatan Pengembangan E-Government pada masing-masing SKPD;

e. mengelola, monitoring serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi dan perangkat pendukungnya (hardware, infrastruktur, telekomunikasi) di wilayah tugasnya;

f. menjadi tim teknis dalam pengembangan dan pemanfaatan TIK di SKPD wilayah tugasnya;

g. mengimplementasikan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi (IT policy) termasuk kebijakan keamanan Teknologi Informasi (IT security policy);

h. memberikan pendampingan kepada pegawai di SKPD mengenai aplikasi atau sistem informasi TIK yang digunakan saat ini dan rencana atau strategi TIK secara umum;

i. memberikan dukungan, rekomendasi dan atau solusi atas permasalahan sistem informasi; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

k. Ketua Komite menetapkan susunan rincian pelaksanaan tugas keanggotaan komite melalui Surat Keputusan Ketua Komite

KEEMPAT : Komite Pengembangan E-Government Provinsi Bali sebagaimana diktum Kedua diberikan Honorarium sebagai berikut : Penasehat diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, Penanggungjawab diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, Ketua diberikan honorarium sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu) setiap bulan, Sekretaris diberikan honorarium sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, Koordinator diberikan honorarium sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan Anggota diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Denpasarpada tanggal 1 Januari 2015

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada :1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan).2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar 3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.4. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3

eksemplar).6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar.7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali di Denpasar.8. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali di Denpasar.9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 1 Januari 2015 NOMOR …….. /01- A/HK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Komite Pengembangan e-Government dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Penasehat : Sektretaris Daerah Provinsi Bali. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Umum.

Ketua : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali

Sekretaris : Kepala Bagian Pengolahan Data - Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali

Tenaga Ahli : I Dewa Ketut Agung Purbayana – STIMIK STIKOM Indonesia.

Koordinator : 1. Kepala Sub Bagian Perangkat Keras dan Jaringan - Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali

2. Kepala Sub Bagian Perangkat Lunak - Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali

3. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data - Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali

4. Agus Ari Permana, S.Kom, M.Si – Kepala Seksi Sistem Informasi LLAJ, Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali

Anggota :1. Nyoman Gede Yudiarta, S.Kom, Staf Biro Kesra Setda Provinsi Bali

bertugas pada Inspektorat Provinsi Bali.2. I Putu Sundika, ST.,M.T, staf Biro Humas Setda Provinsi Bali bertugas

pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali3. I Wayan Marutayasa, ST, staf Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Bali bertugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali

4. I Putu Agus Indrajaya, S.Kom, staf Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali bertugas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali dan UPT Balai Pengembangan Kegiatan Belajar.

5. Wayan Eka Parwata, S.Kom, staf UPT JKMB bertugas pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, UPT JKMB, UPT Balai Laboratorium Kesehatan dan UPT Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan.

6. I Gede Kurnia Wijaya, S.Kom, staf Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali bertugas pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, UPT Balai Peralatan dan Pengujian, Satker Bina Marga, Balai Wilayah Sungai Bali Penida dan UPT Pengelolaan Air Minum.

7. I Wayan Gede Eka Saputra, S.Kom, staf UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana bertugas pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

8. A.A. Ayu Trisnawati, S.Kom, staf Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Bali bertugas pada Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Bali dan UPT Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.

9. Kadek Agus Sari Sanjaya, ST, Staf Inspektorat Provinsi Bali bertugas pada Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali.

10. Agus Adi Darma Putra, S.Kom, staf Dinas Sosial Provinsi Bali bertugas pada Dinas Sosial Provinsi Bali dan UPT Pelayanan Sosial.

11. I Putu Ardijana, S.Kom, staf Biro Humas Setda Provinsi Bali bertugas pada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, UPT Museum Bali, UPT Monumen Perjuangan Rakyat Bali dan UPT Taman Budaya.

12. I Made Ferdian Fimento,ST,M.Eng, staf Dinas Pendapatan Provinsi Bali bertugas pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali, UPT Dispenda Provinsi Bali di Kota Denpasar dan UPT Dispenda Provinsi Bali di Kabupaten Badung.

13. Putu Wirya Kastawan, ST, staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali bertugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, UPT Pembenihan dan UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan.

14. I Dewa Gede Supradnyana, ST, staf UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana bertugas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali,.

15. Hety Susilowaty, S.Kom, staf Dinas Kehutanan Provinsi Bali bertugas pada Dinas Kehutanan Provinsi Bali,

16. Ni Made Dwi Susilawati, ST, staf Dinas Perkebunan Provinsi Bali bertugas pada Dinas Perkebunan Provinsi Bali

17. Melvin, ST, staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali bertugas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.

18. Novandika Dwipayana, ST, staf Dinas Pendapatan Provinsi Bali bertugas pada Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

19. Luh Putu Mas Westiadi Yeni, A.Md, staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali bertugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali,

20. Yan Arie Partama, S.Kom, staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali bertugas pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.

21. I Made Widiartha, ST, staf Biro Keuangan Setda Provinsi Bali bertugas pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Bali.

22. Putu Agus Wiguna Usadhi, S.Kom, staf UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana bertugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

23. I Gusti Agung Ngurah Artha Wijaya, S.Kom, staf Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali bertugas pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.

24. I Gede Ngurah Kertayasa, S.Kom, staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali bertugas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali.

25. A.A. Gde Anom Bagus Padma Pemayun, A.Md, staf UPT Pusat Pengendalian Lalu Lintas Terpadu bertugas pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

26. I Gede Ngurah Esa Maha Putra, ST, MM, staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali bertugas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali.

27. I Made Yoga Suharja, S.Kom, staf Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali bertugas pada Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bali.

28. I Made Adi Wirajaya, S.Kom, staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali bertugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.

29. Bambang Satriawan, S.Kom, staf Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali.

30. Ni Luh Aniek Laksmidewi, ST, staf Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Bali.

31. Ketut Sumaharta Geria Putra, staf Biro Organisasi Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.

32. I Nyoman Yudhamanik Kusuma, S.Kom, staf Biro Humas Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Humas Setda Provinsi Bali.

33. Ni Luh Putu Trisnadewi, S.Kom, staf Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali.

34. Krisna Prasada Prana, A.Md. Tlb., S.Sos., staf Biro Humas Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.

35. Kadek Wirawan, ST, staf Biro Keuangan Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Keuangan Setda Provinsi Bali.

36. I Nyoman Adnyana Putra, S.Kom, staf Biro Aset Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Aset Setda Provinsi Bali.

37. I Made Suardana, S.Kom staf Biro Keuangan Setda Provinsi Bali bertugas pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali.

38. Pande Made Diesna Udayana, ST staf Dinas Kesehatan Provinsi Bali bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

39. I Putu Adi Pradnyana Wibawa, S.Kom staf Rumah Sakit Indera Provinsi Bali bertugas pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.

40. I Wayan Adi Sedana, A.Md., staf UPT Dispenda Provinsi Bali di Kab. Bangli bertugas pada UPT Dispenda Provinsi Bali di Kab. Bangli dan RSJ Provinsi Bali.

41. Chassario Maraden, S.Kom staf UPT Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana bertugas pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

42. I Putu Edi Midha Astrawan, S.Kom staf Kantor Perwakilan Provinsi Bali bertugas pada Kantor Perwakilan Provinsi Bali.

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA