11

KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE)(GOVERNANCE)

By. Yopik Gani S.IP., M.SiBy. Yopik Gani S.IP., M.Si

STIK LEMDIKPOLJANUARI 2011

22

KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN KONSEP PARADIGMA KEPEMERINTAHAN (GOVERNANCE)(GOVERNANCE)

Dalam masyarakat kontemporer yang dinamis, dan kompleks Dalam masyarakat kontemporer yang dinamis, dan kompleks terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut :terdapat beberapa karakteristik sebagai berikut :

Permasalahan sosial dalam masyarakat pada umumnya Permasalahan sosial dalam masyarakat pada umumnya disebabkan oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak disebabkan oleh interaksi berbagai faktor (yang tidak semuanya selalu dapat diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi semuanya selalu dapat diidentifikasi) dan tidak bisa dibatasi oleh sebab munculnya sesuatu faktor tertentu secara oleh sebab munculnya sesuatu faktor tertentu secara terisolasi.terisolasi.

Pengetahuan politis maupun teknis mengenai berbagai Pengetahuan politis maupun teknis mengenai berbagai permasalahan dan kemungkinan pemecahannya, pada permasalahan dan kemungkinan pemecahannya, pada kenyataan sangat tersebar diantara berbagai faktor.kenyataan sangat tersebar diantara berbagai faktor.

Tujuan kebijakan publik tidak mudah untuk dirumuskan, Tujuan kebijakan publik tidak mudah untuk dirumuskan, bahkan lebih sering menjadi bahan untuk disempurnakan: bahkan lebih sering menjadi bahan untuk disempurnakan: ketidakpastian menjadi aturan dan bahkan sebagai ketidakpastian menjadi aturan dan bahkan sebagai pengecualian.pengecualian.

33

Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing)Penyelenggaraan Pemerintahan (Governing)

Proses koordinasi, pengendalian, (steering), Proses koordinasi, pengendalian, (steering), pemengaruhan (influencing) dan penyeimbangan pemengaruhan (influencing) dan penyeimbangan (balancing) setiap hubungan interaksi.(balancing) setiap hubungan interaksi.

Format pemerintahan yang baru diperlukan, untuk Format pemerintahan yang baru diperlukan, untuk dapat memenuhi tuntutan perubahan pola dapat memenuhi tuntutan perubahan pola interaksi sosial politik antara pemerintahan interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat.dengan masyarakat.

44

Dalam masyarakat modern atau post-modern dewasa ini pola Dalam masyarakat modern atau post-modern dewasa ini pola pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan pemerintahan yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing adalah sebagai berikut :karakteristiknya masing-masing adalah sebagai berikut :

KompleksitasKompleksitas : dalam menghadapi kondisi yang kompleks, maka : dalam menghadapi kondisi yang kompleks, maka pola penyelengaraan pemerintah perlu ditekankan pada fungsi pola penyelengaraan pemerintah perlu ditekankan pada fungsi koordinasi dan komposisi.koordinasi dan komposisi.

DinamikaDinamika : dalam hal ini pola pemerintahan yang dapat : dalam hal ini pola pemerintahan yang dapat dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian dan kolibrasi.dikembangkan adalah pengaturan atau pengendalian dan kolibrasi.

KeanekaragamanKeanekaragaman : masyarakat dengan berbagai kepentingan yang : masyarakat dengan berbagai kepentingan yang beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan beragam dapat diatasi dengan pola penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada pengaturan dan integrasi pemerintahan yang menekankan pada pengaturan dan integrasi atau keterpaduan.atau keterpaduan.

““Intervensi pelaku politik dan sosial yang berorientasi hasil, diarahkan untuk Intervensi pelaku politik dan sosial yang berorientasi hasil, diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu

sistem (sosial-politik), sesuai harapan ataupun tujuan dari para pelaku sistem (sosial-politik), sesuai harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi tersebut.”intervensi tersebut.”

55

Pengertian Kepemerintahan (Governance)Pengertian Kepemerintahan (Governance)

Pemerintah atau Government : The authoritative direction and Pemerintah atau Government : The authoritative direction and admnistration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc. admnistration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc. (Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-(Pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dsb.)orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dsb.)

The Governing body of a nation, state, city, etc. (Lembaga atau badan The Governing body of a nation, state, city, etc. (Lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dsb.)kota dsb.)

Istilah Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris Governance yang Istilah Kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris Governance yang berarti “the act, fact, manner, of governing” berarti : “Tindakan, fakta, berarti “the act, fact, manner, of governing” berarti : “Tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”.pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”.

Suatu kegiatan (proses), bahwa governance lebih merupakan “…… serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan

dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. Kooiman (eds, 1993)

66

GovernanceGovernance pengurusan, pengelolaan, pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa penyelenggaraan dan bisa juga diartikan juga diartikan pemerintahan.pemerintahan.

PemerintahanPemerintahan Kepemerintahan Kepemerintahan

Kepemerintahan yang baikKepemerintahan yang baik(Good Governance)(Good Governance)

77

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul kebijakannya yang berjudul “Governance for Sustainable Human “Governance for Sustainable Human Development, January 1997”Development, January 1997”

““Governance is the exercise of economic, political, and administrative authory Governance is the exercise of economic, political, and administrative authory to manage a country’s affairs all levels and means by which states promote to manage a country’s affairs all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population”.social cohesion, integration, and ensure the well-being of their population”. (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat).kohesivitas sosial dalam masyarakat).

- Mencakup berbagai metode yang digunakan - Mencakup berbagai metode yang digunakan untuk untuk mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan mendistribusikan kekuasaan/kewenangan dan

mengelola sumber daya publik, dan berbagai mengelola sumber daya publik, dan berbagai organisasi yang membentuk pemerintahan serta organisasi yang membentuk pemerintahan serta

KonsepKonsep melaksanakan kebijakan-kebijakannya. melaksanakan kebijakan-kebijakannya. KepemerintahanKepemerintahan - Meliputi mekanisme, proses, dan kelembagaan yang- Meliputi mekanisme, proses, dan kelembagaan yang

(governance)(governance) digunakan oleh masyarakat, baik individu digunakan oleh masyarakat, baik individu maupun maupun kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok, untuk mengartikulasikan kepentingan

mereka, memenuhi hak hukum, menemui mereka, memenuhi hak hukum, menemui tanggungjawab & kewajiban sebagai warga tanggungjawab & kewajiban sebagai warga

negara negara dan menyelesaikan perbedaan antara sesama. dan menyelesaikan perbedaan antara sesama.

88

Tiga (3) Model KepemerintahanTiga (3) Model Kepemerintahan

Model Kepemerintahan Ekonomi (Economic Model Kepemerintahan Ekonomi (Economic Governance Model), meliputi proses pembuatan Governance Model), meliputi proses pembuatan keputusan yang menfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam keputusan yang menfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. negeri dan interaksi di antara penyelenggara ekonomi. Economic Governance mempunyai implikasi terhadap Economic Governance mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan dan kualitas hidup;kesetaraan, kemiskinan dan kualitas hidup;

Model Kepemerintahan Politik (Political Governance Model Kepemerintahan Politik (Political Governance Model), mencakup proses pembuatan berbagai Model), mencakup proses pembuatan berbagai keputusan untuk perumusan kebijakan;keputusan untuk perumusan kebijakan;

Model kepemerintahan Administratif (Administrative Model kepemerintahan Administratif (Administrative Governance Model), sistem implementasi kebijakan.Governance Model), sistem implementasi kebijakan.

UNDP

99

Kelembagaan dalam governance meliputi 3 Kelembagaan dalam governance meliputi 3 domaindomain

NegaraNegara Menciptakan lingkungan politik & Menciptakan lingkungan politik & hukum yang kondusif.hukum yang kondusif.

Sektor SwastaSektor Swasta Menciptakan pekerjaan & Menciptakan pekerjaan & pendapatanpendapatan

Memfasilitasi interaksi sosial Memfasilitasi interaksi sosial budaya &budaya & MasyarakatMasyarakat politik, menggerakan kelompok politik, menggerakan kelompok dalam dalam masyarakat untuk berperan serta masyarakat untuk berperan serta

dalam kegiatan ekonomi, sosial & dalam kegiatan ekonomi, sosial & politik.politik.

Saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masingSaling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing

1010

Dalam kaitan dengan masyarakatDalam kaitan dengan masyarakat““Governance is more government”Governance is more government”

Bank Dunia (World Bank) merumuskan konsep Bank Dunia (World Bank) merumuskan konsep governance sebagai : “The exercise of political governance sebagai : “The exercise of political powers to manage a nation’s affairs” (pelaksanaan powers to manage a nation’s affairs” (pelaksanaan kekuasaan politik untuk memanage masalah-kekuasaan politik untuk memanage masalah-masalah suatu negara).masalah suatu negara).

DasarDasar Mengenai bagaimana Mengenai bagaimana pemerintahanpemerintahan

konsepkonsep berinteraksi dengan masyarakat dalamberinteraksi dengan masyarakat dalamKepemerintahanKepemerintahan bidang ekonomi, sosial dan politik bidang ekonomi, sosial dan politik

dalam upaya pemenuhan kepentingan dalam upaya pemenuhan kepentingan masyarakat.masyarakat.

Hubbard (2001)

Bintoro Tjokroamidjojo (2000:34)

1111

Bagan Interaksi antar pelaku Bagan Interaksi antar pelaku dalam kerangka Kepemerintahandalam kerangka Kepemerintahan

PEMERINTAH

MASYARAKATSWASTA

1212

Pada dasarnya unsur kepemerintahan dapat Pada dasarnya unsur kepemerintahan dapat dikelompokan 3 kategori :dikelompokan 3 kategori :

Negara/Pemerintahan Negara/Pemerintahan : Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya : Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani (Civil Society Organizations).Society Organizations).

Sektor SwastaSektor Swasta : Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan : Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti : industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan industri pengolahan (manufacturing), perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

Masyarakat MadaniMasyarakat Madani (Civil Society) : Kelompok masyarakat dalam (Civil Society) : Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau tengah-konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.secara sosial, politik dan ekonomi.

1313

Prinsip mendasar yang melandasi perbedaan Prinsip mendasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (Governance) antara konsepsi kepemerintahan (Governance) dengan pola pemerintahan yang tradisional.dengan pola pemerintahan yang tradisional.

Terletak pada adanya tuntutan yang demikian Terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan LSM/Ornop) semakin ditingkatkan dan dan LSM/Ornop) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.semakin terbuka aksesnya.

1414

Kesimpulan dari hasil studi interaksi antara Kesimpulan dari hasil studi interaksi antara pemerintahan dan masyarakat sebagaimana pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Duclaud Williams :dikemukakan oleh Duclaud Williams :

Bahwa keberadaan struktur kekuasaan, metode, dan instrumen Bahwa keberadaan struktur kekuasaan, metode, dan instrumen pemerintahan tradisional dewasa ini telah gagal;pemerintahan tradisional dewasa ini telah gagal;Berbagai bentuk dan ruang lingkup kegiatan interaksi sosial politik Berbagai bentuk dan ruang lingkup kegiatan interaksi sosial politik yang baru telah muncul, tetapi format kelembagaan dan pola yang baru telah muncul, tetapi format kelembagaan dan pola tindakan mediasi berbagai kepentingan yang berbeda pada tindakan mediasi berbagai kepentingan yang berbeda pada kenyataannya masih belum tersedia;kenyataannya masih belum tersedia;Terdapatnya berbagai isu baru yang sangat strategis dan menjadi Terdapatnya berbagai isu baru yang sangat strategis dan menjadi pusat perhatian seluruh aktor yang terlibat dalam interaksi sosial pusat perhatian seluruh aktor yang terlibat dalam interaksi sosial politik, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakatpolitik, baik dari lingkungan pemerintah maupun masyarakatDiperlukan adanyakoveregnsi atau kesearahan tujuan dan Diperlukan adanyakoveregnsi atau kesearahan tujuan dan kepentingan untuk menghasilkan dampak yang bersifat sinergis kepentingan untuk menghasilkan dampak yang bersifat sinergis atau situasi “menang-menang” (Win-win solution).atau situasi “menang-menang” (Win-win solution).

Kooiman (1993 : 251)

1515

Kondisi subyektif yang harus dimunculkan dalam diri setiap aktor Kondisi subyektif yang harus dimunculkan dalam diri setiap aktor yang terlibat dalam rangka pengembangan konsep yang terlibat dalam rangka pengembangan konsep kepemerintahan, adalah adanya :kepemerintahan, adalah adanya :

Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai atau saling Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai atau saling memahami;memahami;Kesiapan untuk memikul tanggung jawab (bersama);Kesiapan untuk memikul tanggung jawab (bersama);Derajat tertentu terlibat politik dan dukungan sosial masyarakat.Derajat tertentu terlibat politik dan dukungan sosial masyarakat.

Dalam masyaraka modern yang dinamis dan kompleks, serta sangat beraneka Dalam masyaraka modern yang dinamis dan kompleks, serta sangat beraneka ragam dewasa ini, pemerintah (dan masyarakat umum) memiliki berbagai ragam dewasa ini, pemerintah (dan masyarakat umum) memiliki berbagai tugas baru sebagai berikut :tugas baru sebagai berikut :

Pemberdayaan interaksi sosial politik, hal ini mengandung arti penarikan Pemberdayaan interaksi sosial politik, hal ini mengandung arti penarikan diri dalam berbagai kesempatan, namun seringnya (dan pada saat yang diri dalam berbagai kesempatan, namun seringnya (dan pada saat yang sama) hal ini berarti mengambil tanggung jawab untuk mengorganisasikan sama) hal ini berarti mengambil tanggung jawab untuk mengorganisasikan interaksi sosial politik untuk mengatur dirinya sendiri.interaksi sosial politik untuk mengatur dirinya sendiri.Pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan bentuk Pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan bentuk “Co Arrangements” dimana permasalahan tanggung jawab dan tindakan “Co Arrangements” dimana permasalahan tanggung jawab dan tindakan kolektif ditanggung bersama. kolektif ditanggung bersama.

1616

Pedoman sebagai kerangka acuan dalam perumusan dalam Pedoman sebagai kerangka acuan dalam perumusan dalam mengaktualisasikan gagasan mengaktualisasikan gagasan Konsepsional Kepemerintahan :Konsepsional Kepemerintahan :

Bahwa orientasi interaksi dan eksternal bagi organisasi pemerintah Bahwa orientasi interaksi dan eksternal bagi organisasi pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis;merupakan salah satu hal yang sangat penting dan strategis;Administrasi publik harus mampu memberikan perhatian terhadap Administrasi publik harus mampu memberikan perhatian terhadap beragam sudut pandang administratif, poltik ilimiah, dan sosial; dan beragam sudut pandang administratif, poltik ilimiah, dan sosial; dan harus mampu mempertimbangkan berbagai pengertian yang harus mampu mempertimbangkan berbagai pengertian yang berlaku mengenai permasalahan tindakan kolektif dan upaya berlaku mengenai permasalahan tindakan kolektif dan upaya pemecahannya, dari dalam diri adminsitrasi publik tersebut.pemecahannya, dari dalam diri adminsitrasi publik tersebut.Pemerintah harus mampu mencoba mendelegasikan tanggung Pemerintah harus mampu mencoba mendelegasikan tanggung jawab makro terhadap berbagai unsur pelaku sosial, dan pada saat jawab makro terhadap berbagai unsur pelaku sosial, dan pada saat yang bersamaan mendorong dan memberdayakan mereka untuk yang bersamaan mendorong dan memberdayakan mereka untuk mengambil dan menerima tanggung jawab tersebut.mengambil dan menerima tanggung jawab tersebut.Peranan pemerintah pada akhirnya perlu dibekali dengan Peranan pemerintah pada akhirnya perlu dibekali dengan kemampuan diri dan kompetensi untuk menjembatani konflik kemampuan diri dan kompetensi untuk menjembatani konflik diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam kerangka sosial politik.lainnya dalam kerangka sosial politik.

1717

KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Governance)KONSEP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Governance)

Secara konseptual pengertian kata baik (good) Secara konseptual pengertian kata baik (good) dalam istilah kepemerintahan yang baik (good dalam istilah kepemerintahan yang baik (good

governance) mengandung 2 pemahaman :governance) mengandung 2 pemahaman :

Nilai yang menjungjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat Nilai yang menjungjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.untuk mencapai tujuan tersebut.

Orientasi ideal negara yang diarahkan Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.pada pencapaian tujuan nasional.Pemerintahan yang berfungsi secara Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.nasional.

Kepemerintahan yang baik Kepemerintahan yang baik berorientasi kepada 2 halberorientasi kepada 2 hal

1818

UNDP memberikan definisi good governance “sebagai hubungan yang UNDP memberikan definisi good governance “sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society).(society).UNDP mengajukan karakteristik good governance, partisipasi, supremasi UNDP mengajukan karakteristik good governance, partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi strategik.kesetaraan, efektif dan efisien, bertanggung jawab dan visi strategik.

Good GovernanceGood Governance : “ Kepemerintahan yang membangun dan menerapkan : “ Kepemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat “.seluruh masyarakat “.

PARTISIPASIPARTISIPASITRANSPARASITRANSPARASIAKUNTABILITASAKUNTABILITASEFEKTIVITASEFEKTIVITASMEMPERLAKUKAN SEMUA SAMAMEMPERLAKUKAN SEMUA SAMA

Good GovernanceGood Governance

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

1919

Rencana Strategi Rencana Strategi

Perlunya pendekatan baru dalam penyelenggarakan negara Perlunya pendekatan baru dalam penyelenggarakan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya kepemerintahan yang baik (Good Governance) yakni :”… kepemerintahan yang baik (Good Governance) yakni :”… Proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, profesional, Proses pengelolaan pemerintah yang demokratis, profesional, menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM, desentralistik, menjunjung tinggi supermasi hukum dan HAM, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntable; selain partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntable; selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”. peningkatan daya saing bangsa”.

““Unsur-unsur utama governance” (bukan prinsip), yaitu : Unsur-unsur utama governance” (bukan prinsip), yaitu : akuntabilitas, (accountability), transparasi (transparancy), akuntabilitas, (accountability), transparasi (transparancy), keterbukaan (opennes), dan aturan hukum (rule of law) keterbukaan (opennes), dan aturan hukum (rule of law) ditambah dengan kompetensi manajemen (management ditambah dengan kompetensi manajemen (management competence) dan hak-hak azasi manusia (human right).competence) dan hak-hak azasi manusia (human right).

Gambir Bhatta (1996 : 7 )

2020

Empat unsur utama yang dapat memberikan Empat unsur utama yang dapat memberikan gambaran administrasi publik yang berciri gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik.kepemerintahan yang baik.

AkuntabilitasAkuntabilitasMengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah Mengandung arti adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penaggung gugat untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penaggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.TransparasiTransparasiKepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. KeterbukaanKeterbukaanPrinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat Prinsip ini menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.yang dinilainya tidak transparan.Aturan Hukum (Rule of Law)Aturan Hukum (Rule of Law)Prinsip ini mengandung arti kepemerintahan yang baik Prinsip ini mengandung arti kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.ditempuh.

2121

UNDP (1997) Mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus UNDP (1997) Mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baikkepemerintahan yang baik, meliputi :, meliputi :

1. Partisipasi (Participation) 1. Partisipasi (Participation) Setiap orang atau warga masyarakat, Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.dan aspirasinya masing-masing.

2. Aturan Hukum (Rule Of Law) 2. Aturan Hukum (Rule Of Law) Kerangka aturan hukum dan Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang hak secara utuh (impartially), terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.azasi manusia.

3. Transparasi (Transparency) 3. Transparasi (Transparency) Transparasi harus dibangun dalam Transparasi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.rangka kebebasan aliran informasi.

4. Daya Tanggap (Responsiveness) 4. Daya Tanggap (Responsiveness) Setiap institusi dan prosesnya Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders).berkepentingan (Stakeholders).

5. Berorientasi Konsesus (Consensus Orientation) 5. Berorientasi Konsesus (Consensus Orientation) Pemerintahan Pemerintahan yang baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penengah yang baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi mencapai konsesus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diperlakuan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur dapat diperlakuan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.yang akan ditetapkan pemerintah.

2222

6. Berkeadilan (Equity) 6. Berkeadilan (Equity) Pemeritahan yang baik akan memberikan Pemeritahan yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.kualitas hidupnya.

7.7. Efektivitas & Efiseinsi (Effectiveness & Efficency) Efektivitas & Efiseinsi (Effectiveness & Efficency) Setiap proses Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.tersedia.

8.8. Akuntabilitas (Accountability) Akuntabilitas (Accountability) Para pengambil keputusan dalam Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat pertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (Stakeholders).umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (Stakeholders).

9. Visi Strategis (Strategic Vision) 9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pimpinan dan masyarakat Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan manusia (human development) bersamaan dengan pembangunan manusia (human development) bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

10. Saling Keterbukaan (Interrelated) 10. Saling Keterbukaan (Interrelated) Keselurhan ciri Good Keselurhan ciri Good Governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait Governance tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait (mutually Reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri(mutually Reinforcing) dan tidak bisa berdiri sendiri