GMP-330-00gardamutuprima.com/gmp/wp-content/uploads/2017/12/Pengumuman-… · Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 ... Konfirmasi

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 1

RESUME HASIL AUDIT

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)

A. Identitas LPPHPL

Nama Lembaga PT GARDA MUTU PRIMA

Nomor Akreditasi LPPHPL-022-IDN

Alamat Bukit Cimanggu City Blok R2A No.4, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

Nomor Telepon/Faks/ E-Mail

Telp : 0251-7554068 Email : [email protected]

Website : www.gardamutuprima.com

Direktur Ir. Sugeng Hariyadi, MM

Standar Audit Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016

Tim Audit 1. Pazri Nurpazri, S.Hut (Lead Auditor/Auditor Produksi) 2. Ir. Jaenudin Trisna S., MBA (Auditor Prasyarat) 3. Rudi Hermawan, S.Hut, M.Si (Auditor Ekologi)

4. Drs. Tata Sumitra, M.Si (Auditor Sosial) 5. Edi Wilson, S.Hut (Auditor VLK/Lead Auditor Dibawah

Supervisi)

Pengambil Keputusan Ir. Sugeng Hariyadi, MM

B. Identitas Auditee

Nama Pemegang Izin PT GUNUNG RAYA UTAMA TIMBER INDUSTRIES

Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14

Oktober 2005 Jo. SK.32/Menhut-II/2007, tanggal 22 Januari 2007.

Luas Areal Kerja ± 116,920 Ha

Lokasi Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Dairi,

Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara

NPWP 01.115.960.5-121.001

Alamat Kantor Pusat : Jl. Alaydrus No. 48 CD. Jakarta Pusat

Perwakilan : Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara. 20151

Nomor Telepon/Faks/ E-Mail

Telp : 061 – 4554099 Email : [email protected]

Pengurus Perusahaan Dewan Komisaris : 1. Komisaris Utama : Kendrik Ali 2. Komisaris : Yansen Ali

3. Komisaris : Ir. Sumahadi Dewan Direksi :

1. Direktur Utama : Ir. Washington Pane, M.Sc 2. Direktur : Takim Ali 3. Direktur : Indra Sunarli

4. Direktur : Irwan Mulayadi

Nomor Sertifikat GMP/2017/10003

Masa berlaku Sertifikat 5 (lima) tahun, terhitung dari tanggal 27 November 2017 s.d. 26 November

2022

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 2

C. Tahapan Audit

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Audit Tahap I 12 – 18 September 2017,

Kantor PT Garda Mutu Prima (PT GMP), Bogor – Provinsi Jawa Barat.

- Melakukan kajian awal mengenai

kecukupan dokumen kegiatan pengelolaan hutan IUPHHK-HA PT Gunung Raya Utama Timber Industries (PT GRUTI) sesuai

dengan ruang lingkup audit, serta dokumen terkait lainnya yang akan mempengaruhi proses sertifikasi.

- Dokumen dan rekaman yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan VLK PT GRUTI dinilai cukup tersedia sehingga

memungkinkan untuk dilakukan audit tahap II/audit lapangan.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

24 Oktober 2017,

Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara.

- Melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan

BPHP Wilayah II Medan sebelum pelaksanaan audit lapangan Sertifikasi PHPL dan VLK PT GRUTI.

- Diperoleh beberapa informasi dan masukan yang perlu ditindaklanjuti terkait dengan Sertifikasi PHPL dan VLK PT GRUTI.

06 Oktober 2017,

- Kantor BPHP Wilayah II Medan.

- Kantor Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara.

Melapor dan berkoordinasi dengan BPHP

Wilayah II Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara setelah pelaksanaan audit lapangan Sertifikasi PHPL dan VLK PT

GRUTI.

Konsultasi Publik 28 Oktober 2017,

Base Camp PT GRUTI - Pulau Pini, Kecamatan Pulau-Pulau

Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan.

- Dihadiri oleh para pihak diantaranya: Tim Audit PT GMP, Camat, Aparat Desa, Perwakilan Kepolisian dan Babinsa,

Perwakilan LSM, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan masyarakat sekitar areal kerja PT GRUTI.

- Terjaring beberapa informasi dan masukan /issue terkait dengan keberadaan dan kegiatan operasional PT GRUTI.

Pertemuan

Pembukaan

24 Oktober 2017,

Kantor Cabang PT GRUTI,

Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara.

- Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT GMP,

Pimpinan Auditee, Wakil Manajemen/MR dan perwakilan karyawan Auditee masing-masing bidang.

- Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: Perkenalan peserta dan penjelasan peran dan tugas masing-masing; Konfirmasi

rencana, ruang lingkup, tujuan dan sasaran, standar, dan tata waktu audit; Penjelasan metodologi dan tahapan audit;

Penjelasan bahwa perkembangan audit akan diinformasikan kepada auditee; Konfirmasi bahasa yang digunakan;

Konfirmasi ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim audit;

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 3

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konfirmasi terkait kerahasiaan dan kesediaan auditee untuk menyediakan data/informasi secara lengkap dan

transparan; Informasi terkait penyampaian dan konfirmasi temuan audit, termasuk pengkategorian temuan audit; Informasi

mengenai ketentuan yang dapat menyebabkan audit dihentikan; Konfirmasi Perwakilan Manajemen (MR); Tanya jawab;

dan Penandatangan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

25 Oktober – 05 November 2017,

- Kantor Cabang PT GRUTI, Medan.

- Basecamp PT GRUTI -

Pulau Pini. - Areal kerja PT GRUTI.

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara

dengan Auditee dan para pihak sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit (Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo.

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja PHPL pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar VLK

pada pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan).

Pertemuan Penutupan

06 November 2017,

Kantor Cabang PT. GRUTI,

Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F. Medan. Sumatera Utara.

- Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT GMP, Pimpinan Auditee, Wakil Manajemen/MR

dan perwakilan karyawan Auditee masing-masing bidang.

- Materi Pertemuan Penutupan diantaranya:

Konfirmasi bahwa bukti audit dikumpulkan berdasarkan data/informasi yang tersedia serta pengambilan contoh/sampling;

Pemaparan kesimpulan hasil audit secara ringkas; Penjelasan dan konfirmasi temuan ketidaksesuaian dan observasi serta waktu

pemenuhannya; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit

lapangan; Tanya jawab; Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan

24 November 2017, Kantor PT Garda Mutu Prima, Bogor – Provinsi Jawa Barat.

- Keputusan hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT GRUTI adalah “Lulus” dengan predikat “Baik”.

- Diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL), dengan masa

berlaku 5 (lima) tahun, dan penilikan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-PHPL.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 4

D. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier Nilai* Ringkasan Justifikasi

1 Prasyarat

1.1 Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA.

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas

(PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB).

Sedang - Tersedia lengkap dokumen legal / SK IUPHHK-HA PT GRUTI yaitu Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI atas areal hutan

produksi seluas ± 126.550 Ha di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.32/Menhut-II/2007 tanggal 22 Januari 2007, dengan luas areal menjadi ± 116.920 ha.

- Tersedia dokumen administrasi tata batas yaitu baru pada tahap penyusunan dan pengesahan Pedoman Tata Batas.

1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).

Sedang Terdapat bukti upaya PT GRUTI untuk merealisasikan tata batas temu gelang minimal

pada proses penyusunan pedoman tata batas yaitu PT GRUTI telah melakukan pengurusan rencana penataan batas sendiri dan batas

persekutuan dengan IUPHHK-HT PT Toba Pulp Lestari dan IUPHHK-HA PT Teluk Nauli, dan

pedoman tata batas tersebut telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

dan Tata Lingkungan, pada tanggal 9 Juni 2016.

1.1.3 Pengakuan para pihak atas

eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).

Buruk Terdapat konflik batas (seperti perladangan dan

perambahan), dan terdapat upaya PT GRUTI untuk mencegah dan menangani konflik batas tersebut, diantaranya dengan cara: melakukan

identifikasi kegiatan masyarakat di sekitar areal kerja; melakukan pemetaan konflik/potensi konflik

dan upaya resolusi konflik; menyusun rencana penataan batas sendiri dan batas persekutuan (pedoman tata batas telah disahkan oleh pejabat

berwenang); melakukan pemasangan tanda-tanda (papan informasi, himbauan dan larangan) terkait keberadaaan PT GRUTI di lapangan;

melakukan kegiatan kelola sosial. Namun, upaya tersebut belum mencakup areal kerja secara keseluruhan dan terindikasi tidak dilakukan secara

terus menerus.

1.1.4 Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak

ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).

Sedang - Dengan terbitnya keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014, terdapat perubahan

fungsi kawasan pada areal PT GRUTI.

- Terdapat upaya dari PT GRUTI untuk melakukan perubahan perencanaan berupa

penyusunan rencana penataan batas sendiri dan batas persekutuan (Pedoman Tata Batas

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 5


sudah disahkan pejabat berwenang), dan melakukan upaya redisain sebagian areal kerja yang berada di Blok Lae Ordi dan Blok Tele,

namun dokumen redisain areal belum disahkan pejabat berwenang.

1.1.5 Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila

tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini

menjadi Not Aplicable).

Sedang Terdapat bukti upaya PT GRUTI untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar

sektor kehutanan, dan ada upaya PT GRUTI untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin, namun tidak seluruhnya.

1.2 Komitmen Pemegang IUPHHK-HA.

1.2.1 Keberadaan dokumen visi,

misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.

Baik PT GRUTI telah memiliki dokumen visi dan misi

sesuai dengan kerangka PHL, yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi.

1.2.2 Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.

Baik PT GRUTI telah melakukan sosialisasi visi dan misi baik terhadap karyawan maupun masyarakat

sekitar areal kerjanya.

1.2.3 Kesesuaian visi, misi dengan

implementasi PHL.

Sedang Masih terdapat sebagian pelaksanaan PHL yang

belum sesuai dengan misi dan misi, seperti: tata batas belum dilaksanakan di lapangan/baru pada tahap pedoman tata batas, jumlah tenaga teknis

kehutanan masih kurang dari ketentuan, realisasi produksi masih rendah.

1.3 Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga

profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah

kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Sedang

Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan

(sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan, namun jumlahnya belum

memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3.2 Peningkatan kompetensi SDM. Sedang Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara 50-70% (56%) dari yang direncanakan sesuai kebutuhan.

1.3.3 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.

Baik Dokumen ketenagakerjaan PT GRUTI tersedia lengkap.

1.4 Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi

dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA.

1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka

PHPL.

Baik Tersedia struktur organisasi dan job description yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT

GRUTI, dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.

1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana

Baik PT GRUTI telah memiliki Perangkat SIM dan tenaga pelaksananya.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 6


1.4.3 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.

Sedang PT GRUTI memiliki Organisasi SPI/internal auditor, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi

manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

Sedang Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi

dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi Tim SPI.

1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).

1.5.1 Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman,

keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Baik Kegiatan RKT PT GRUTI yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas

dasar informasi awal yang memadai.

1.5.2 Persetujuan dalam proses tata

batas.

Sedang Terdapat persetujuan dalam proses tata batas

(pedoman tata batas) dari sebagian para pihak, seperti instansi pemerintah dan pemegang izin lain yang berbatasan.

1.5.3 Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD.

Sedang Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT GRUTI dari sebagian

para pihak.

1.5.4 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.

Sedang Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di areal PT GRUTI dari sebagian para pihak (> 50 %).

2 Produksi

2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.

2.1.1 Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management

plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

Baik Terdapat dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT GRUTI periode 2011-2020 lengkap dengan

lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dengan Keputusan No.SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 05 Oktober

2011, dan PT GRUTI tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.

2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di

lapangan dengan rencana jangka panjang.

Baik Penataan areal kerja berupa Blok tebang tahun 2013 s.d. 2017 telah sesuai dengan Blok pada

rencana jangka panjang pada RKUPHHK-HA periode tahun 2011 – 2020.

2.1.3 Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja.

Sedang Tanda batas blok dan petak kerja PT GRUTI terlihat dengan jelas di lapangan, namun sebagian tanda-tanda tersebut tidak seragam.

2.2 Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada

setiap tipe ekosistem.

2.2.1 Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei

Potensi, ITSP, Risalah Hutan).

Baik PT GRUTI memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, yang disertai kelengkapan peta

pendukungnya (jalur survei dan peta pohon).

2.2.2 Terdapat informasi tentang

riap tegakan.

Sedang PT GRUTI memiliki data pengukuran riap tegakan/

PUP untuk tipe ekosistem yang ada (hutan daratan kering) dan sudah disampaikan kepada Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 7


Hidup dan Kehutanan Aek Nauli, dan masih dalam proses analisis.

2.2.3 Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data

potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.

Sedang Terdapat data hasil pengukuran riap, tetapi belum dianalisis sehingga belum dapat digunakan untuk

perhitungan JTT sendiri, dan terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir.

2.3 Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.

2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur.

Baik SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai

dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.

2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem

silvikultur.

Sedang PT GRUTI telah mengimplementasikan SOP pada sebagian besar tahapan kegiatan sistem silvikultur

(TPTI), tetapi belum seluruhnya.

2.3.3 Tingkat kecukupan potensi

tegakan sebelum masak tebang

Baik Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan

(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar di areal kerja PT GRUTI tersedia dalam jumlah lebih dari 25 batang/Ha, sehingga

dipastikan mampu menjamin kelestarian hasil pada rotasi kedua.

2.3.4 Tingkat kecukupan potensi permudaan.

Baik Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang

dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil

pada rotasi ke-3 ( ≥ 100 batang tiang/Ha atau sekitar 400 batang pancang/Ha).

2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.

2.4.1 Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah

lingkungan.

Baik Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan

pengelolaan, dan isinya lengkap dan masih sesuai dengan kondisi areal kerja PT GRUTI.

2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan.

Sedang PT GRUTI telah menerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan

pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah.

Sedang Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16 % - 30%.

2.4.4 Limbah pemanfaatan hutan

minimal

Baik Faktor Eksploitasi > 0,70.

2.5 Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan

pada areal kerjanya.

2.5.1 Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan

rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai

Baik Terdapat dokumen RKT selama periode waktu penilaian (RKT tahun 2013 – 2017) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA dan disahkan oleh

pejabat yang berwenang.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 8


peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).

2.5.2 Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek

dengan rencana jangka panjang.

Baik PT GRUTI telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/

dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. peta tersebut telah sesuai antara Peta

RKT dengan Peta RKU.

2.5.3 Implementasi peta kerja

berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/dipelih

ara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung (untuk konservasi/buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/

religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).

Baik Terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan pada batas blok dan petak tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan

lindung.

2.5.4 Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan

dokumen rencana jangka pendek.

Sedang Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana

tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi

luas yang direncanakan.

2.6 Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan

memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia.

2.6.1 Kondisi kesehatan finansial Sedang Laporan keuangan PT GRUTI yang diaudit oleh Akuntan Publik menunjukkan bahwa Likuiditas

143,5 %, Solvabilitas 268,75 %, Rentabilitas 2,5 % (Positif), dan Catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir

adalah Wajar.

2.6.2 Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan

yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi

(yang telah diaudit oleh akuntan publik).

Sedang Realisasi alokasi dana hanya mencukupi sekitar 75 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.

2.6.3 Realisasi alokasi dana yang proporsional.

Buruk Alokasi dana selama 5 tahun terakhir untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional

(perbedaan >50 %).

2.6.4 Realisasi pendanaan yang

lancar.

Sedang Realisasi pendanaan PT GRUTI untuk kegiatan

teknis kehutanan selama 5 tahun terakhir cukup lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.

2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.

Baik Realisasi modal kegiatan Penanaman, Kelola Sosial dan Lingkungan, Pengendalian Kebakaran

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 9


dan Pengamanan Hutan di areal PT GRUTI selama 5 tahun terakhir adalah sekitar 91 %.

2.6.6 Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan

hutan.

Buruk PT GRUTI telah merealisasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan dengan luas > 80 %

dari yang direncanakan, namun persentase tanaman yang hidup hanya sekitar 53 %.

3 Ekologi

3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.

3.1.1 Luasan kawasan dilindungi. Sedang Kawasan lindung di dalam areal kerja PT GRUTI

telah sesuai secara luasan, tetapi tidak seluruhnya diperuntukkan sesuai kondisi biofisiknya dengan mengacu kepada dokumen AMDAL PT GRUTI

tahun 1999 yang mewajibkan adanya alokasi luasan untuk KPSL.

3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah

ditandai, tanda batas dikenali).

Sedang Berdasarkan jenis kawasan lindung (KL) yang ada (buffer zone, sempadan sungai, dan KPPN), maka

KL yang telah ditata dilapangan adalah sekitar 67% dari yang seharusnya.

3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi.

Baik Kondisi penutupan Kawasan Lindung PT GRUTI yang berhutan > 80 %.

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.

Buruk Keberadaan Kawasan Lindung di PT GRUTI yang telah mendapat pengakuan para pihak

masyarakat yang ada di sekitar areal PT GRUTI < 50%.

3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang

areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.

Sedang PT GRUTI telah memiliki sebagian kecil dokumen laporan pengelolaan sesuai dengan ketentuan

terhadap sebagian Kawasan Lindung hasil tata ruang yang ada dalam dokumen SK Dirut terkait penetapan KL dan RKL RPL PT GRUTI.

3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.

3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai

dengan jenis-jenis gangguan yang ada.

Sedang PT GRUTI telah memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, namun masih bersifat

umum dan belum mencakup seluruh gangguan yang ada di lapangan.

3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan

hutan.

Sedang PT GRUTI telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sebesar 50% dari

ketentuan, baik jenis, jumlah, maupun fungsinya.

3.2.3 SDM perlindungan hutan.

Sedang PT GRUTI telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah regu telah memenuhi, tetapi kualifikasi personilnya belum seluruhnya sesuai

dengan ketentuan.

3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)

Sedang Kegiatan perlindungan gangguan hutan diimplementasikan oleh PT GRUTI melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif),

tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis-jenis gangguan yang ada.

3.3 Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 10


3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.

Sedang Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadapa tanah dan air, tetapi isi dari SOP tersebut masih bersifat umum/belum

seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan (AMDAL PT GRUTI tahun 1999).

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap

tanah dan air.

Sedang Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan pemantauan dampak terhadap tanah dan air

dengan jumlah sebanyak 53% dari yang direncanakan/ketentuan (AMDAL), dan sekitar 75% dari jumlah sarana pengelolaan dan

pemantauan tersebut berada dalam kondisi baik/berfungsi baik.

3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap

tanah dan air

Sedang Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlah dan

kualifikasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Terdapat upaya dari PT GRUTI untuk memenuhi

kekurangan jumlah GANISPHPL BINHUT.

3.3.4 Rencana dan implementasi

pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).

Sedang Terdapat dokumen perencanaan, dan ada

implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebesar 59 % dari yang direncanakan.

3.3.5 Rencana dan implementasi

pemantauan dampak terhadap tanah dan air.

Sedang Terdapat dokumen perencanaan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air, dan telah diimplementasikan sebesar 62,5 %.

3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air.

Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan

dampak sesuai ketentuan.

3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang

(rare), terancam punah (threatened) dan endemik.

3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang

berlaku.

Sedang Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna, tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal PT GRUTI (> 50%).

3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi.

Sedang Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna, tetapi belum mencakup seluruh area Kawasan Lindung PT GRUTI, sehingga

implementasi identifikasi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di

areal PT GRUTI.

3.5 Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam

punah dan endemik.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 11


3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku.

Sedang Tersedia prosedur pengelolaan flora, tetapi tidak merinci secara jelas sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.

3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai

dengan yang direncanakan.

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan flora, tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT GRUTI.

3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat

di areal PT GRUTI.

3.6 Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah

dan endemik.

3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,

pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).

Sedang Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal PT GRUTI.

3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna

sesuai dengan yang direncanakan.

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan fauna, tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi

dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja PT GRUTI.

3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang,

langka dan terancam punah dan endemik.

Sedang Terdapat gangguan terhadap beberapa species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik di dalam dan sekitar areal kerja PT GRUTI, namun ada upaya

penanggulangan gangguan oleh PT GRUTI.

4 Sosial

4.1 Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.

4.1.1 Ketersediaan dokumen/

laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat

dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh

pemegang izin.

Sedang Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai

pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat

setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT GRUTI.

Beberapa informasi yang disajikan belum lengkap

dan masih bersifat umum, serta sebagian belum sesuai dengan perkembangan terkini.

4.1.2 Tersedia mekanisme

pembuatan batas kawasan secara parsitipatif dan

Sedang PT GRUTI memiliki mekanisme penataan batas/

rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang diketahui para pihak.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 12


penyelesaian konflik batas kawasan.

4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar

masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan

SDH.

Baik PT GRUTI telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum

adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.

4.1.4 Terdapat batas yang

memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan

kawasan kehidupan masyarakat.

Sedang Terdapat Terdapat bukti-bukti tentang luas dan

batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat, baik dengan batas luar maupun

dengan batas kawasan kehidupan masyarakat secara partisipatif.

4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas

areal kerja IUPHHK/KPH.

Sedang Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas dan batas areal kerja PT GRUTI, dan

masih terindikasi adanya konflik (seperti: perladangan).

Perkembangan tata batas PT GRUTI terbaru, baru

sampai dokumen pedoman panataan batas yang telah disahkan pejabat berwenang tahun 2016.

4.2 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4.2.1 Ketersediaan dokumen yang

menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan

perundangan yang relevan.

Baik PT GRUTI memiliki dokumen yang lengkap

menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.

4.2.2 Ketersediaan mekanisme

pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.

Baik Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang

pemenuhan kewajiban sosial PT GRUTI terhadap masyarakat.

4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH

Sedang Terdapat sebagian bukti pelaksanaan kegiatan

sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT GRUTI terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat

/implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam

pengelolaan SDH.

Sedang Terdapat sebagian besar (>50%) bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social

pemegang izin termasuk ganti rugi.

Baik Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi oleh PT GRUTI.

4.3 Mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 13


4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.

Sedang PT GRUTI memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas

pengelolaan SDH, namun belum lengkap dan kurang jelas (> 50%).

4.3.2 Ketersediaan mekanisme

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat.

Baik PT GRUTI memiliki mekanisme yang legal

mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan.

4.3.3 Keberadaan dokumen rencana

pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran

serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Baik PT GRUTI memiliki dokumen rencana mengenai

kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas

mulai dari jangka panjang yang bersifat global, jangka menengah, dan jangka pendek yang bersifat operasional.

4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan

aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh

pemegang izin yang tepat sasaran.

Baik Terdapat bukti implementasi sebagian besar (>50%) kegiatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT GRUTI.

4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.

Sedang Pelaksanaan distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar (desa binaan) belum

terdokumentasi dengan baik dan belum lengkap. Realisasi kegiatan banyak yang tidak disertai dengan bukti dokumentasi seperti Berita Acara

dan belum didukung format pelaporan yang utuh.

4.4 Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal.

4.4.1 Tersedianya mekanisme

resolusi konflik

Sedang PT GRUTI memiliki mekanisme resolusi konflik

sesuai dengan P.5/PHPL/UHP.1/2/2006, namun kurang lengkap dan kurang jelas.

4.4.2 Tersedia peta konflik.

Sedang Terdapat konflik-konflik kecil dalam areal kerja PT GRUTI dan tersedia peta konflik yang disusun

dengan mengacu kepada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun belum lengkap dan kurang jelas.

4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi

konflik yang didukung oleh para pihak.

Sedang PT GRUTI memiliki kelembagaan resolusi konflik,

sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik, namun penugasan dalam struktur tidak dijelaskan dengan uraian

tugas dan tanggung jawab yang jelas.

4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.

Sedang PT GRUTI memiliki dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, namun tidak lengkap dan kurang jelas.

4.5 Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

4.5.1 Adanya hubungan industrial. Baik PT GRUTI telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan sebagaimana

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 14


termaktub dalam Peraturan Perusahaan PT GRUTI.

4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi

tenaga kerja.

Sedang PT GRUTI telah merealisasikan sebagian besar (62%) rencana pengembangan kompetensi

tenaga kerjanya.

4.5.3 Dokumen standar jenjang

karir dan implementasinya.

Sedang PT GRUTI memiliki dokumen standar jenjang karir

dan baru sebagian (sekitar 89%) yang diimplementasikan.

4.5.4 Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan

implementasinya.

Baik Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan PT GRUTI dan telah diimplementasikan

seluruhnya.

Keterangan: *) Baik, Sedang, Buruk, NA (Not Applicable / Tidak Diterapkan).

E. Resume Hasil Verifikasi LK

Prinsip / Kriteria /

Indikator / Verifier

Hasil

Penilaian* Ringkasan Justifikasi

P.1 Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.

K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

a Dokumen legal terkait

perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen SK IUPHHK-HA

PT GRUTI yaitu: - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.362/MENHHUT-II/2005, tanggal 14

Oktober 2005 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI Atas Areal Hutan

Produksi Seluas ±126.550 Ha di Provinsi Sumatera Utara. Jangka Waktu izin adalah 45 tahun sejak berakhirnya

Keputusan HPH Jangka I (pertama) tanggal 9 November 1997.

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.32/MENHHUT-II/2007, tanggal 22 Januari 2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No:

SK.362/MENHHUT-II/2005 Tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT GRUTI. Luas areal kerja PT GRUTI ditetapkan

menjadi ± 116.920 ha.

2. SK IUPHHK-HA PT GRUTI dan peta lampirannya tersebut adalah absah, proses

perizinannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan lokasi areal telah sesuai

dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT).

b Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi PT GRUTI telah melunasi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai SPP IIUPHHK Nomor: S.176/VI-BIKPHH/2007, tanggal 14

Maret 2007 sebesar Rp. 3.794.543.958,75.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 15

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier

Hasil Penilaian*

Ringkasan Justifikasi

c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK

(jika ada).

N/A Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal kerja PT

GRUTI.

P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

K.2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh

pejabat yang berwenang.

2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.

a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang

telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :

Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan

IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis

PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.

Dokumen RKT/RTT yang

disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan

oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self

approval Peta rencana penataan

areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.

Memenuhi - PT GRUTI telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011-2020 yang telah disahkan melalui Keputusan

Nomor SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 5 Oktober 2011.

- Tersedia dokumen RKT 2016 dan Carry Over RKT 2015 yang disahkan melalui Keputusan Nomor SK.8/UHP/RKUPHA/PHPL.1/2016

tanggal 25 Februari 2016, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2016.

- Tersedia dokumen RKT 2017 yang telah

disahkan melalui Keputusan Nomor 522.21/2809 tanggal 2 Oktober 2017 Tentang Persetujuan RKT 2017 (Carry Over

Blok RKT Tahun 2016) PT GRUTI, dengan masa berlaku s.d. 31 Desember 2017.

- Hasil telaah dokumen RKT 2016 dan Carry

Over 2015, dan RKT 2017 (Carry Over RKT 2016) dan lampirannya, menunjukkan bahwa dokumen RKT tersebut disusun

berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011-2020 dan kelengkapan serta keabsahannya telah

terpenuhi.

b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti

implementasinya di lapangan.

Memenuhi - Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, dan

keberadaannya terbukti di lapangan. - Terdapat penandaan di lapangan

diantaranya berupa papan nama lokasi dan

tanda batas lokasi.

c Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan

terbukti di lapangan.

Memenuhi - Tersedia Peta kerja RKT PT GRUTI tahun 2016 dan 2017 yang disahkan pejabat berwenang, dimana blok/petak tebangan

sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah instansi berwenang.

- Posisi/lokasi blok/petak tebangan di

lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan, dan terdapat bukti-bukti penandaan blok/petak di lapangan.

K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah.

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 16


Hasil Penilaian*


a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011-2020 PT GRUTI

yang telah disahkan melalui Keputusan Nomor SK.130/VI-BUHA/2011 tanggal 5 Oktober 2011.

- Proses penyusunan dan pengesahaan RKUPHHK-HA PT GRUTI telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang

berlaku.

b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan

yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

N/A PT GRUTI merupakan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) bukan pemegang IUPHHK-

HT, sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

K.3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar,

mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang.

Memenuhi - Tersedia lengkap dokumen LHP periode Oktober 2016 s.d. Oktober 2017 yaitu

realisasi RKT 2016 dan Carry Over (CO) RKT 2015, dan realisasi RKT 2017 (CO RKT 2016).

- Seluruh dokumen LHP RKT 2016 dan CO 2015 dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pembuat LHP a.n. Frengky

Lumbantoruan (No.Reg. 00442-02/PKB-R/II/2014), dan dokumen LHP RKT 2017 (CO RKT 2016) oleh Petugas Pembuat LHP

a.n. Supangat Manik (No.Reg. 00656-02/PKB-R/II/2017) dan diterbitan melalui aplikasi SIPUHH.

- Hasil uji petik antara dokumen LHP dan Buku Ukur dengan fisik kayu bulat di TPK Hutan menunjukan bahwa dokumen LHP

sesuai dengan fisik kayu, dan nomor batang dapat ditemukan di lapangan/petak

tebangan.

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya

hasil hutan.

Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: TPK hutan ke TPK Antara,

TPK hutan ke industri primer dan/atau

penampung kayu terdaftar, TPK Antara ke industri

primer hasil hutan

Memenuhi - Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke Tujuan Pengiriman/Industri selama periode Oktober 2016 s.d. Oktober 2017

telah dilindungi dengan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

- Hasil uji petik persediaan kayu yang

tercantum di LMKB TPK Hutan telah sesuai dengan dokumen SKSHH terkait pada periode yang sama.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 17


Hasil Penilaian*


dan/atau penampung kayu terdaftar.

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

a Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang

IUPHHK-HA bisa dilacak balak.

Memenuhi Tanda-tanda PUHH (Label/ID Barcode) pada kayu bulat PT GRUTI telah sesuai dengan

dokumen dan dapat ditelusuri hingga ke petak tebangan.

b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh

pemegang izin.

Memenuhi PT GRUTI telah menerapkan sistem penatausahaan hasil hutan kayu melalui

aplikasi SIPUHH dengan menerapkan tanda-tanda PUHH (label pohon dan ID-barcode) pada setiap kayu bulat secara konsisten sehingga

penelusuran kayu mudah dilakukan hingga ke petak tebangan.

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip

FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.

Memenuhi 1. Tersedia lengkap dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK dan lampiran DK, yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang

sesuai ketentuan yang berlalu. Arsip SKSHHK tersebut juga dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen

SKSHHK, dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Pengapalan.

2. Seluruh dokumen SKSHHK ditandatangani oleh Petugas Penerbit SKSHHK a.n. Edy Sanjaya (No.reg: 00178-02/PKB-

R/II/2015).

K.3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber

Daya Hutan (PSDH).

a Dokumen SPP (Surat Perintah

Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

Memenuhi Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan

atas LHP PT GRUTI selama periode Oktober 2016 s.d. Oktober 2017 telah sesuai dengan

jumlah dan volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku.

b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.

Memenuhi PT GRUTI telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan SPP

yang diterbitkan.

c Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif

PSDH untuk kayu hutan tanaman.

Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR PT GRUTI telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya.

K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 18


Hasil Penilaian*


3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT Memenuhi Tersedia dokumen PKAPT PT GRUTI dengan

nomor 53/UPP/PKAPT/05/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

PT GRUTI saat ini sedang melakukan pengurusan pembaharuan PKAPT tersebut.

3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.

Memenuhi Setiap kapal pengangkut kayu PT GRUTI selama periode Oktober 2016 s.d. Oktober 2017

adalah kapal berbendera Indonesia.

K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi PT GRUTI telah membubuhkan Tanda V-Legal

pada kayu bulat maupun dokumen sesuai ketentuan.

P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang

dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL.

Memenuhi - PT GRUTI telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, RPL) yang telah dinyatakan lengkap dan disetujui oleh Direktur Jenderal

PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan Nomor 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal

8 April 1999. - Proses penyusunan dokumen AMDAL PT

GRUTI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a Dokumen RKL dan RPL Memenuhi Tersedia dokumen RKL-RPL PT GRUTI yang disusun dengan mengacu kepada dokumen

ANDAL yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan

dengan Nomor 40/DJ-VI/AMDAL/99 tanggal 8 April 1999.

b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.

Memenuhi Terdapat bukti pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT

GRUTI sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dengan

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 19


Hasil Penilaian*


mengacu kepada dokumen RKL-RPL PT GRUTI yang disahkan oleh pejabat berwenang.

P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3.

a Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT GRUTI telah memiliki prosedur K3 dan dalam implementasi kegiatan K3 di lapangan telah ditunjuk personil K3 dan dibentuk struktur

organisasi K3 melalui Keputusan Direktur Utama PT GRUTI.

b Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi - PT GRUTI telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik

seperti: APD bagi karyawan (sepatu boot, helm, masker, rompi safety, pelampung, kacamata safety, kacamata las, dll), dan

tersedia juga APAR, serta tersedia kotak P3K dan persedian obat-obatan yang belum kadaluarsa.

- Terdapat beberapa rambu-rambu/himbauan K3 di sekitar areal kerja PT GRUTI, serta di sepanjang jalan angkutan terdapat rambu-

rambu jalan.

c Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - Terdapat laporan kecelakaan kerja bulanan PT GRUTI, dimana selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.

- Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan oleh PT GRUTI diantaranya adalah dengan penyediaan APD bagi

karyawan, pemasangan rambu-rambu K3, pemasangan rambu-rambu jalan angkutan, dan sebagainya.

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang

membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi - Terdapat pernyataan Direktur Utama PT GRUTI terkait jaminan kebebasan berserikat

bagi karyawan. - Hasil wawancara dengan perwakilan

karyawan menyatakan bahwa perusahaan

telah memberikan kebebasan berserikat kepada karyawann selama tidak

bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) PT GRUTI yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera

Utara Nomor 141-6/DTK/2017 tanggal 3 April 2017.

GMP-330-00

QC : 13/09/2016 Halaman 20


Hasil Penilaian*


PP PT GRUTI berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Maret 2017 s.d. 14

Maret 2019.

5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah

umur

Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah

umur yang bekerja pada PT GRUTI.

Keterangan: *) Memenuhi, Tidak Memenuhi, N/A (Not Applicable / Tidak Diterapkan).

Documents

GMP-330-00gardamutuprima.com/gmp/wp-content/uploads/2017/12/Pengumuman-… · Nomor & Tanggal SK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/Menhut-II/2005 tanggal 14 ... Konfirmasi