3
Pernyataan Pers Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi (GKIA) Menolak Keterlibatan Produsen Produk Pengganti ASI yang Melanggar Kode Internasional dalam Gerakan 1000 HPK di Indonesia Jakarta, 30 September 2015. Saat ini tengah berlangsung program Duta 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang telah dicanangkan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gizi Medis Indonesia (PDGMI), Sari Husada, dan Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU) sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Gerakan Duta 1000 HPK tertanggal 14 Juni 2015. Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi pada anak melalui pembentukan suatu Center of Excellence, yakni Institut 1000 HPK yang diharapkan mencetak 430 Duta 1000 HPK bersertifikasi dimana selanjutnya akan mendidik 3500 edukator dan 10.000 fasilitator sebagai kader lapangan. Program 1000 HPK ini menargetkan 1 juta keluarga dengan satu sistem keberlanjutan melibatkan home-visit, group session hingga health tracking. 1 Namun Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) yang terdiri atas lebih dari 30 organisasi masyarakat sipil, melihat adanya potensi konflik kepentingan dari perusahaan produsen dan pemasaran produk pengganti ASI dalam menyelenggarakan program Duta 1000 HPK ini. Untuk itu, GKIA menyerukan kepada pemerintah dan seluruh pihak lain yang terlibat pada program ini, sebagai berikut: 1. GKIA mendukung gerakan 1000 HPK yang sejalan dengan Scaling Up Nutrition (SUN) movement di tingkat global, fokus pada upaya perbaikan gizi pada periode emas 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) sejak konsepsi (dalam kandungan) sampai anak usia 2 tahun. Kami juga mendorong pemerintah dan lembaga yang mendukung program SUN untuk waspada dan tidak melibatkan pihak-pihak yang memiliki potensi konflik kepentingan, terutama dari perusahaan yang melanggar Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI, yang jelas-jelas tidak sejalan atau menghalangi pencapaian hasil yang diharapkan dari gerakan ini. Dokumen resmi dari SUN dengan jelas menyatakan bahwa kerjasama dengan sektor swasta diperbolehkan, tetapi tidak boleh melibatkan perusahaan yang tidak mematuhi Kode 1 Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Pelatihan Duta 1000 HPK untuk Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18 Agustus 2015 yang ditandatangi oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Menko PMK RI.

GKIA MENOLAK KETERLIBATAN PRODUSEN PRODUK PENGGANTI ASI YANG MELANGGAR KODE INTERNASIONAL DALAM GERAKAN 1000 HPK DI INDONESIA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Press Release : GKIA MENOLAK KETERLIBATAN PRODUSEN PRODUK PENGGANTI ASI YANG MELANGGAR KODE INTERNASIONAL DALAM GERAKAN 1000 HPK DI INDONESIA

Citation preview

Page 1: GKIA MENOLAK KETERLIBATAN PRODUSEN PRODUK PENGGANTI ASI YANG MELANGGAR KODE INTERNASIONAL DALAM GERAKAN 1000 HPK DI INDONESIA

Pernyataan Pers

Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak dan Gizi (GKIA)

Menolak

Keterlibatan Produsen Produk Pengganti ASI yang Melanggar Kode Internasional dalam

Gerakan 1000 HPK di Indonesia

Jakarta, 30 September 2015. Saat ini tengah berlangsung program Duta 1000 Hari Pertama

Kehidupan (HPK) yang telah dicanangkan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ikatan Dokter

Anak Indonesia (IDAI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gizi Medis Indonesia (PDGMI),

Sari Husada, dan Lembaga Kemanusiaan Nasional Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU)

sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Gerakan Duta 1000 HPK tertanggal 14 Juni 2015. Program

ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah gizi pada anak melalui

pembentukan suatu Center of Excellence, yakni Institut 1000 HPK yang diharapkan mencetak 430

Duta 1000 HPK bersertifikasi dimana selanjutnya akan mendidik 3500 edukator dan 10.000 fasilitator

sebagai kader lapangan. Program 1000 HPK ini menargetkan 1 juta keluarga dengan satu sistem

keberlanjutan melibatkan home-visit, group session hingga health tracking.1

Namun Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) yang terdiri atas lebih dari 30 organisasi masyarakat

sipil, melihat adanya potensi konflik kepentingan dari perusahaan produsen dan pemasaran produk

pengganti ASI dalam menyelenggarakan program Duta 1000 HPK ini. Untuk itu, GKIA menyerukan

kepada pemerintah dan seluruh pihak lain yang terlibat pada program ini, sebagai berikut:

1. GKIA mendukung gerakan 1000 HPK yang sejalan dengan Scaling Up Nutrition (SUN) movement

di tingkat global, fokus pada upaya perbaikan gizi pada periode emas 1000 Hari Pertama

Kehidupan (1000 HPK) sejak konsepsi (dalam kandungan) sampai anak usia 2 tahun. Kami juga

mendorong pemerintah dan lembaga yang mendukung program SUN untuk waspada dan tidak

melibatkan pihak-pihak yang memiliki potensi konflik kepentingan, terutama dari perusahaan

yang melanggar Kode Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI, yang jelas-jelas tidak

sejalan atau menghalangi pencapaian hasil yang diharapkan dari gerakan ini.

Dokumen resmi dari SUN dengan jelas menyatakan bahwa kerjasama dengan sektor swasta

diperbolehkan, tetapi tidak boleh melibatkan perusahaan yang tidak mematuhi Kode

1 Berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Pelatihan Duta 1000 HPK untuk Provinsi Jawa Tengah tertanggal 18

Agustus 2015 yang ditandatangi oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Menko PMK RI.

Page 2: GKIA MENOLAK KETERLIBATAN PRODUSEN PRODUK PENGGANTI ASI YANG MELANGGAR KODE INTERNASIONAL DALAM GERAKAN 1000 HPK DI INDONESIA

Internasional Pemasaran Produk Pengganti ASI2,3. Sebagai informasi, perusahaan-perusahaan

produsen formula di Indonesia saat ini masih tercatat sebagai pelanggar Kode Internasional ini,

karena masih mempromosikan produk susu lanjutan buat anak diatas usia 1 tahun4,5,6,7,8.

2. GKIA mendukung penuh promosi standar emas Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dari

usia 0-2 tahun yakni:

a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir,

b. ASI eksklusif 0-6 bulan,

c. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) berbasis pangan lokal dan adekuat

mulai usia 6 bulan, dan

d. Meneruskan proses menyusui sampai anak berusia 2 tahun atau lebih.

Dalam konteks program Duta 1000 HPK, berdasarkan informasi yang GKIA terima pada tanggal 21

September 2015, materi ASI yang ada di modul Duta 1000 HPK hanya ditekankan pada pemberian

secara eksklusif selama 6 bulan. Padahal, seharusnya program Duta 1000 HPK mengacu pada

landasan gerakan 1000 HPK di Indonesia, yaitu mempromosikan dan mendukung standar emas

PMBA, sesuai dengan tujuan mendukung pertumbuhan di masa emas, yaitu pada seribu hari

pertama kehidupan.

3. GKIA menyadari penuh pentingnya mendukung Gerakan 1000 HPK dengan mencetak tenaga yang

mampu membantu dan mendukung pemberian standar emas PMBA bagi ibu dan anak, yakni

tenaga Konselor Menyusui dan MP-ASI serta kader PMBA di seluruh nusantara. Kami berharap

anggaran pemerintah difokuskan pada pelatihan-pelatihan terkait PMBA yang bebas konflik

kepentingan bagi tenaga kesehatan dan kader, sebagai salah satu upaya mengatasi stunting dan

mengurangi angka kematian bayi dan anak. Saat ini Indonesia termasuk lima besar negara

dengan jumlah anak stunting terbanyak di dunia, dan salah satu negara dengan angka kematian

ibu dan anak tertinggi di Asia.

4. GKIA menghimbau kepada pemangku kebijakan, tenaga kesehatan, lembaga lain terkait dan

masyarakat untuk waspada dan dengan cerdas menyikapi program 1000 HPK yang berpotensi

ditunggangi oleh konflik kepentingan pihak-pihak tertentu diatas kepentingan terbaik untuk ibu

2 Dokumen SUN Movement Roadmap: http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2012/10/SUN-

Movement-Road-Map-Septemeber-2012_en.pdf 3 Dokumen resmi Kode Pemasaran Produk Pengganti ASI:

http://www.who.int/nutrition/publications/code_english.pdf 4 IBFAN, Breaking the Rules, Stretching the Rules 2014

5 http://www.marketing.co.id/strategi-sgm-di-pasar-susu-formula/

6 https://www.youtube.com/watch?v=RxJhy9JQDfA

7 http://ecosysteme.danone.com/

8 Sumber: Engaging in the SUN Movement; Preventing and Managing Conflicts of Interest. Link:

http://ucx3x320eshgjxppibt1rqg0.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/05/COI_Reference_Notes_20140322_ENG_web.pdf

Page 3: GKIA MENOLAK KETERLIBATAN PRODUSEN PRODUK PENGGANTI ASI YANG MELANGGAR KODE INTERNASIONAL DALAM GERAKAN 1000 HPK DI INDONESIA

dan anak Indonesia sesuai dengan Guiding Principles for Avoiding Conflict of Interest; do no harm

halaman 7 poin 23.3.

5. GKIA mendesak pemerintah agar menolak dengan tegas kerjasama dalam bentuk apa pun

dengan perusahaan yang memiliki potensi konflik kepentingan dan segera membuat kebijakan

nasional terkait dengan upaya pencegahan dan penatalaksanaan konflik kepentingan sesuai

dengan dokumen-dokumen SUN sebagai berikut:

a. Guide to Business Engagement

b. Engaging in the SUN Movement; Preventing and Managing Conflicts of Interest;

Reference Note & Tool Kit

Partisipasi perusahaan yang memiliki konflik kepentingan dalam gerakan 1000 HPK ini berpotensi

memunculkan masalah baru serta berlawanan dengan semangat memprioritaskan standar emas

PMBA di 1000 HPK dan semangat nasionalisme. Kegiatan-kegiatan yang sarat konflik kepentingan

akan membuat masyarakat bingung dengan pesan kunci 1000 HPK yang disampaikan. Ini akan

berujung pada tidak tercapainya tujuan utama program 1000 HPK untuk menurunkan angka kurang

gizi di Indonesia.

Kontak :

Candra Wijaya : 08121278760 Nia Umar : 08159003357 Email: [email protected] atau melalui www.gkia.org Tentang GKIA:

Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA) diluncurkan pada Juni 2010 oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) RI, melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tingkat nasional dan internasional, organisasi profesi, organisasi keagamaan, perwakilan pemerintah serta beberapa perwakilan provinsi yang memiliki tingkat kematian bayi dibawah 5 tahun tertinggi di Indonesia, mengacu pada SDKI 2007.

GKIA dilatarbelakangi oleh kenyataan, tingkat penurunan kematian ibu, bayi dan balita setiap tahunnya menurun sangat lambat. Jika hal ini terus dibiarkan, akan semakin banyak anak Indonesia yang meninggal sehingga dikhawatirkan Indonesia tidak dapat mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) tahun 2015, yakni mengurangi angka kematian bayi menjadi 23 per 1000 kelahiran dan angka kematian balita menjadi 32 per 1000 kelahiran. Didukung oleh: