Ghina Puspita Fsh

7/26/2019 Ghina Puspita Fsh

1/101

PENYALURAN DANA ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN

DALAM PERSPEKTIF IMAM HANAFI

(Studi Terhadap Bazis Kotamadya Jakarta Selatan)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)

Oleh :

Ghina Puspita

NIM :206043104333

KONSENTRASI PERBANDINGAN MAZHAB FIQIH

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1431 M/ 2010 H


2/101

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadhirat Allah SWT, Tuhan

semesta alam yang menguasai seluruh lini kehidupan dan yang telah memberikan

segala nikmat, nikmat kesehatan dan kesempatan.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi, Nabi Muhammad Saw,

keluarga dan sahabat-sahabatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak,

baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin

menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang

terhormat :

1. Bapak Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fiqih Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bapak Dr. H. Ahmad Mukri Aji, MA

dan Bapak Dr. H. Muhammad Taufiqi, M. Ag.

i


3/101

3. Bapak Dr. Djawahir Hejazziey., SH., MA selaku dosen pembimbing skripsi

yang telah memberikan waktu luang, pengarahan dan bimbingan kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Para Dosen yang telah mendidik dengan baik hingga penulis dapat

menyelesaikan studi di Program Perbandingan Mazhab Fiqih Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Untuk staf perpustakaan, terima kasih atas kemudahan, arahan dan bantuannya

kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan

skripsi ini.

6. Kedua orang penulis tercinta, ayahanda Faizal Abdullah, S.PdI dan Ibunda

Zakiyyah, Zikriyyah Damayanti (Kakak), dan Ghulam Nurul Huda (Adikku)

yang telah memberikan kasih sayangnya yang tiada henti mendoakan, serta

menyemangati baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

7. Bapak Rahmadi selaku Kasubbag Tata Usaha, Ibu Hayati Saragih dan Bapak

Tatang Wardhana selaku Staf Seksi Penyaluran dan Pengumpulan di BAZIS

Keluarga yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan

observasi data wawancara di Kantor BAZIS Kota Administrasi Jakarta Selatan

selama penulisan ini.

8. Semua teman-teman seperjuangan ku di Perbandingan Mazhab Fiqih angkatan

2006 yang ikut merasakan betapa banyak pengorbanan kita saat membuat

ii


4/101

iii

skripsi ini. Semoga kita semua diberikan pekerjaan yang kita cita-citakan

semua.

9. Semua teman-temanku mulai dari Reni Cute, Iroh, Sila, Inez, DU, Audhitd,

Vina, Mey, Achi, Mamih, Wita, Tirta, Ihsan, Purwanto, Goni, Asep dan lain-

lainnya yang senantiasa tak lupa juga memberikan motivasi sekaligus dorongan

untuk tetap semangat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

memberikan dukungan baik langsung maupun tidak, moril maupun materil

penulis ucapkan terima kasih. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis

mohonkan, untuk memberikan balasan dan pahala yang berlipat ganda.

Amiin.

Jakarta, 22 September 2010 M

13 Syawal 1431 H

Penulis


5/101

ABSTRAK

Ghina Puspita Judul Skripsi Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan

Dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi Terhadap BAZIS Kotamadya Jakarta

Selatan). Strata Satu (S1) Jurusan Perbandingan Mazhab Fiqih Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1431 H / 2010 M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi terhadap

penyaluran dana zakat untuk pendidikan dan mekanisme penyaluran yang diterapkan

oleh Bazis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode

penelitian yang menguraikan dan memaparkan masalah yang ada sehingga

memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti dan masalah tersebut dapat

dipecahkan serta diselesaikan dengan baik dan benar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian lapangan (field

research) untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dan

penelitian langsung terhadap pihak yang dianggap berkompeten. Selain itu, penulis

juga melakukan penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data

sekunder, yakni untuk memperoleh data ilmiah dan akurat yang bersumber pada

buku-buku, dokumen, dan rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan,

kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui fenomena yang sebenarnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Hanafiyah mendefinisikan Ibnu Sabil

sebagai musafir yang kehabisan dana perjalanan, yang boleh menerima zakat sebagai

kebutuhannya saja. Mekanisme penyaluran dana zakat untuk pendidikan pada Bazis


6/101

Jakarta Selatan adalah memberikan beasiswa kepada orang yang kurang mampu

dalam membiayai pendidikannya (Ibnu Sabil) dari tingkat SD/MI (Madrasah

Ibtidaiyyah) sampai S3 (Strata 3) dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh

Bazis. Dalam mekanismenya permasalahan yang dihadapi oleh Bazis adalah :

Pertama, masih ditemukan Petugas Operasional Bazis Kecamatan dan Kelurahan

yang belum mengerti tentang tata cara pengadministrasian pembukuan keuangan ZIS,

disebabkan masih kurang paham dan adanya petugas operasional Bazis yang pensiun

atau mutasi pegawai. Kedua, masih terlambatnya pendayagunaan ZIS tidak

dilaksanakan sesuai jadwal. Ketiga, adanya perubahan penerimaan gaji, kesra dan

TPP pegawai dan guru dari bendahara unit kepada atau melalui Bank, sehingga

menyulitkan dalam pemotongan ZIS yang berdampak pada hasil pengumpulan ZIS.

Keempat,masih terjadinya keterlambatan dalam penerimaan check untuk pencairan

dan pendayagunaan ZIS atau kegiatan.

Kata Kunci : Penyaluran Dana Zakat Untuk Pendidikan Dalam Perspektif

Imam Hanafi (Studi Terhadap BAZIS Kotamadya Jakarta Selatan).


7/101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang asasi merupakan media yang

tepat untuk menghubungkan antara yang kaya dan miskin, sekaligus berfungsi

untuk membina Ukhuwah Islamiyyah. Karena pada dasarnya prinsip zakat adalah

harta orang mampu dibagikan kepada mustahik dan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dan agama.1

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental.

Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, juga ekonomi dan sosial. Di

antara aspek-aspek ketuhanan (Trasendental) adalah banyaknya ayat-ayat Al-

Quran yang menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya dua puluh tujuh ayat

yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.

Sedangkan dari aspek keadilan sosial (al-adallah al-ijtimaiyyah), perintah

zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam

pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan

dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. Di

1Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Perspektif Islam, (Bandung : Pustaka Setia,

2002), Cet. 1, hlm 132.

1


8/101

samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan

perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.

2

Kemiskinan sangat rentan terhadap religiusitas seseorang, sehingga Islam

sangat memperhatikan persoalan kemiskinan ini. Salah satu nilai instrumen

ekonomi yang terkadang dalam ajaran Islam adalah peralihan kekayaan melalui

zakat.3Zakat merupakan salah satu tata hubungan yang menghubungkan hamba

secara vertikal kepada Tuhan serta menjembatani hamba secara horizontal dalam

hal agar ada keseimbangan dan stabilitas sosial ekonomi.

Dalam hal pendayagunaan zakat secara tekstual yang berhak menerima

zakat adalah sasarannya pada delapan ashnaf (golongan), yaitu : fakir, miskin,

amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Di lain

hal juga dipergunakan untuk kepentingan seperti : sarana ibadah pendidikan

Islam, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya.

Seperti yang dilakukan oleh Bazis DKI Jakarta yang memiliki beberapa

program unggulan, yaitu pembinaan SDM. Yang diantaranya memberikan

beasiswa dari tingkat SD/MI (Madrasah Ibtidaiyyah) sampai S3 (Strata 3),

kesejahteraan, pembinaan guru dan marbot.

Zakat yang diberikan untuk biaya pendidikan termasuk kedalam golongan

yang berhak menerima zakat (mustahik) yaitu Ibnu Sabil yang berarti musafir,

2Nurudin Mhd Ali,Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada), Cet. 1, hlm 1-2.3Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta : UI Press,

1998), Cet. 1, hlm 9.

2


9/101

berpergian atau orang yang berpergian. Terdapat pandangan dari ulama membagi

Ibnu Sabil kedalam dua golongan, yaitu orang yang mengadakan perjalanan

ditanah airnya sendiri dan orang yang mengadakan pekerjaan di negeri orang.

Surat-surat dalam Al-Quran menjelaskan tentang zakat secara mendetail

berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini Allah

juga telah menjadikan zakat sebagai salah satu tujuan untuk memberikan

kakuasaan di bumi. Tidak ada sebab bagi seseorang yang mengaku dirinya

sebagai Muslim mengelak dari tuntutan zakat dalam semua cabang-cabang zakat

apabila ia memenuhi syarat wajib zakat tersebut.

Zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dibagi dalam dua

bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (Mal). Zakat fitrah adalah zakat yang

wajib dikeluarkan pada setiap akhir Ramadhan oleh setiap keluarga yang

ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan untuk sehari pada hari raya Idul

Fitri. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat harta adalah zakat atas harta yang

wajib dikeluarkan oleh muslim apabila telah sampai nisab dan atau haul.4

Zakat merupakan sumber sosial ekonomi Islam yang disyariatkan oleh

Allah SWT untuk menjadi tonggak bagi kekuatan umat karena kemampuannya

dalam menyelesaikan masalah ummat Islam pada saat ini. Islam meletakan

4 A. Djazuli dan Yani Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (sebuah

pengenalan), (Jakarta : PT. raja Grarindo Persada, 2002), h 41.

3


10/101

tanggung jawab administrasi zakat kepada wewenang pemerintah sekaligus

menjadikan zakat sebagai sumber keuangan terkemuka.

5

Penanaman zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta,

tetapi untuk mensucikan diri masyarakat. Ia merupakan manifestasi dari

kepedulian para hartawan dengan para mustahik (orang yang berhak menerima)

terikat dalam ikatan tanggung jawab dalam fakir miskin. Adanya kewajiban ini

bukan disebabkan antara muzakki (wajib zakat) dan hak dan kewajiban.

Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana sosial,

yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Akibat dari kemiskinan

itu pula, masalah-masalah pendidikan pun terhambat. Banyak dari masyarakat

yang lemah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

dikarenakan biaya pendidikan yang mahal.6

Apabila seseorang mengkhususukan diri mencari ilmu, maka ia boleh

diberi zakat sekedar memenuhi kebutuhan membeli buku-buku guna kepentingan

agama dan dunianya. Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia

melaksanakan fardhu kifayah dan fardhu ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya,

tapi juga untuk seluruh umat. Ia berhak untuk ditolong dengan harta zakat, karena

ia termasuk kategori orang yang membutuhkan kaum muslim itu sendiri.

Sebagian orang ada yang memberi syarat dalam pemberian zakat untuk golongan

pencari ilmu, yaitu kepandaian yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan

5Beni Sarbeni, Panduan Zakat Al-Quran dan Sunnah, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir,2005), h 25.

6Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), h 8-9.

4


11/101

masyarakat, khususnya kaum Muslim (pendapat tersebut dianut oleh Negara-

negara modern, dimana pemerintah atau lembaga-lembaga memberikan beasiswa

kepada mahasiswa yang pandai).7

Dalam lembaga zakat antara pemberi dan penerima sebenarnya tidak

mempunyai hubungan apa-apa. Munculnya kewajiban di pundak si pemberi

semata karena pada hartanya terdapat sesuatu yang menyebabkan ia wajib

mengeluarkannya, yaitu memiliki harta yang banyak dan pada si penerima ada

sesuatu yang menyebabkan ia berhak menerima kebutuhannya. Dengan demikian,

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) telah dapat meneruskan, niat suci

kepemerintahan Negeri Indonesia dalam usaha membantu pelajar-pelajar sekolah

rendah (SD), sekolah menengah atas (SMA) dan juga kepada pelajar-pelajar yang

ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka bagi pihak

ketua BAZIS Jakarta Selatan berharap agar pelajar-pelajar dapat belajar dengan

lebih tekun dan lebih bersungguh-sungguh sehingga dapat berhasil dan sukses.

Dengan usaha yang gigih dalam menimba ilmu pengetahuan sehingga kita dapat

mengerti makna dari kesenangan, kemewahan dan kesejahteraan, pada masa yang

akan datang.

Adanya fenomena yang terjadi di masyarakat membuat BAZIS lebih

memfokuskan diri untuk menangani bidang pendidikan melalui program

beasiswa. Program beasiswa tersebut perlu dikaji dan diteliti, mengingat urgensi

7 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqhuzzakah, (Muassah Dar-salam), terjemahan Hukum Zakat(Studi Kompratif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan al-Quran dan Hadist), (Bogor

: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h 525-526.

5


12/101

zakat sebagai salah satu instrumen model pengembangan keuangan umat Islam

yang berperan sebagai sebuah institusi keagamaan yang diharapkan mampu

mengatasi kelemahan struktur ekonomi yang mengangkat pemeratan distribusi

pendapatan. Karena dengan pemberdayaan zakat, akan dapat meminimalisir

kesenjangan ekonomi yang merupakan salah satu kelemahan struktur ekonomi

dan mampu membawa pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan

masyarakat dalam meningkatkan pendidikan.8

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini melalui

penelitian berupa skripsi dengan judul Penyaluran Dana Zakat Untuk

Pendidikan Dalam Perspektif Imam Hanafi (Studi Terhadap Bazis Kotamadya

Jakarta Selatan).

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah atau (BAZIS) dalam skripsi ini

adalah singkatan dari Badan Zakat Infaq dan Shadaqah yang berada di Prapanca

Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

BAZIS adalah pemegang amanah dalam mengurusi dana zakat untuk

pendidikan anak-anak di Jakarta yang harus bertanggung jawab dan jujur dalam

penyalurannya. Kaidah penyalurannya ke delapan asnaf sesuai dengan Al-Quran

8Malichatun, Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa (Studi

Kasus Beasiswa Tunas Bangsa Badan Amil Zakat Nasional),(Jakarta : Fakultas Ilmu Tarbiyah

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2004), h 6, t.d.

6


13/101

dan system pengelolaan zakatnya sesuai dengan Al-Quran dan hadist yang

mengacu kepada kemaslahatan umat.

Karena luasnya cakupan masalah zakat, maka penelitian dalam skripsi ini

dibatasi hanya pada masalah penyaluran dana zakat untuk pembiayaan

pendidikan. Selanjutnya penyaluran dana zakat ini juga hanya di Prapanca,

Jakarta Selatan.

Agar lebih jelas pembahasan di atas, penulis merumuskan pokok

permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi terhadap penyaluran dana zakat untuk

pendidikan?

2. Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat untuk pendidikan pada BAZIS

Jakarta Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui realitas penyaluran

dana zakat untuk pendidikan serta membuktikan bahwa adanya BAZIS selaku

pemegang amanah memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan pelajar pada waktu

sekarang dan memberi kemudahan secara langsung kepada masyarakat dalam

upaya menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dalam penyaluran dana zakat

untuk pendidikan di Prapanca, Walikota Jakarta Selatan.

Oleh karena itu, yang menjadi kegunaan dari penulis skripsi ini adalah

sebagai berikut :

7


14/101

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1)

pada jurusan Perbandingan Mazhab Fiqih, Fakultas Syariah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Untuk mengetahui pendapat Imam Mazhab terhadap penyaluran dana zakat

untuk pembiayaan pendidikan.

3. Untuk mengetahui berapa besar dana zakat yang dikeluarkan oleh BAZIS

Jakarta Selatan untuk pembiyaan pendidikan.

4. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pembiayaan pendidikan yang

dibantu pendanaannya oleh BAZIS Jakarta Selatan.

D. Obyek Penelitian

Penyaluran dana zakat merupakan obyek penelitian yang dikaji oleh

penulis. Di Prapanca, pengurusan zakat dikendalikan oleh Pusat Zakat Walikota

Jakarta Selatan yang merupakan lembaga atau badan yang dimiliki sepenuhnya

oleh Pemerintah DKI Jakarta. Di bawah kantor ini telah didirikan cabangnya yaitu

kantor BAZIS . sedangkan yang dikaji oleh penulis adalah BAZIS cabang Jakarta

Selatan.

Dana zakat adalah berupa uang yang diberikan oleh muzakki kepada

pengelola yang memegang amanah sebagai lembaga penyaluran zakat untuk

pendidikan. BAZIS bertindak dalam menyelenggarakan penyerahan zakat dari

muzakki kepada yang memerlukan mengikut sistem pembagian zakat di Jakarta

Selatan.

8


15/101

E. Kerangka Teori atau Kajian Teori

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Lembaga Pengelolaan

Zakat di Indonesia terdiri dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang

disebut Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat

yang dikenal dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan data yang

dihimpun oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama

RI, di Provinsi DKI Jakarta terdapat 15 (lima belas) Lembaga Pengelolaan Zakat

yang terdaftar dan telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat, meliputi 1

(satu) BAZ yaitu BAZIS DKI Jakarta, dan 14 (empat belas) LAZ, yaitu : Dompet

Dhuafa Republika, Yayasan Pondok Mulya, LAZ Bandar Soekarno Hatta, LAZ

Al-Azhar, Dana Sosial Ummul Quro, Baitul Maal Umat Islam BNI, Baitul Maal

Muammalat, Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam, LAZ

Muhammadiyah, Yayasan Baitul Maal BRI, BAZIS Bank Tabungan Negara,

Yayasan Amanah Takafful, Medical Emeergency Rescue Commite (MER-C).

Dari 15 (lima belas) LPZ yang ada di DKI Jakarta, secara purposive

sampling,BAZIS DKI Jakarta yang akan dijadikan sample penelitian ini. Adapun

pertimbangannya adalah bahwa BAZIS DKI Jakarta merupakan satu-satunya

BAZ yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, merupakan pioner BAZ-BAZ di

provinsi lain dan memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh

Jakarta.

Zakat adalah suatu bentuk ibadah malliyah yang mempunyai dimensi dan

fungsi social ekonomi dalam mewujudkan solidaritas social karena dengan

9


16/101


17/101

BAZIS Kotamadya Jakarta Selatan merupakan cabang dari salah satu

lembaga dalam penerimaan dana zakat, infaq dan shodaqah di DKI Jakarta. Salah

satu hal yang menarik bagi penulis meneliti ZIS di BAZIS ialah, karena

cakupannya seluruh wilayah Jakarta yang lebih dikenal dengan kota metropolitan.

Dalam hal ini penerimaan dengan cara transfaran lebih mudah didapatkan, dimana

masyarakat yang menengah keatas lebih banyak dan tidak sedikit pula masyarakat

yang menengah ke bawah.

F. Review Studi Terdahulu

Dari beberapa literatur tesis dan skripsi yang berada di perpustakaan

Syariah dan Umum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, penulis

mengambilnya untuk dijadikan sebuah bahan perbandingan mengenai pendapat

Imam Mazhab terhadap penyaluran dana zakat untuk pendidikan, sebagai berikut

:

1. Ahmad Yaman , Penyaluran Zakat dari Konsumtif ke Produktif Telaah atas

Pemikiran DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Perbandingan Mazhab Fiqih, Disusun pada tahun 1427 H/2006 M.

penulis membahas masalah konsep penyaluran zakat yang konsumtif ke

produktif dalam pandangan DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

2. Mufidah, Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Dompet Dhuafa Republika

Pasca Pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, Konsentrasi

Peradilan Agama, disusun pada tahun 1429 H/ 2008 M. penulis membahas

11


18/101

tentang system pemberlakuan UU No. 38 Tahun 1999 serta pengaruhnya

terhadap profesionalisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga

Amil dompet Dhuafa Republika.

3. Nada Fitria Syari Aty, Peranan Strategi Fundraising Dalam Peningkatan

Penerimaan Dana Zakat Infaq dan Shodaqah Pada PT. PLN Persero Jakarta.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta 2009, penulis membahas masalah strategi fundraising

zakat infaq dan shodaqah pada PT. PLN Persero Jakarta serta pengaruhnya

terhadap dana ZIS.

Dari judul skripsi di atas, sudah sangat berbeda pembahasannya dengan

skripsi yang akan dibahas oleh penulis, penulis akan mencoba membahas tentang

pendapat Imam Mazhab terhadap penyaluran dana zakat untuk pendidikan,

mekanisme penyaluran dan pengumpulan serta gambaran mengenai BAZIS

Jakarta Selatan.

G. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif.

Penelitian ini adalah dihasilkan melalui data-data deskriptif (pemaparan) yang

diperoleh dari pengamatan di lapangan dan tidak selalu berbentuk angka-angka.

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pembahasan di atas, maka

penulis menggunakan penelitian kualitatif yang mengacu pada tehnik

pengumpulan data yaitu dengan :

12


19/101

a. Interview/Wawancara

Wawancara adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung

kepada responden dengan wawancara terbuka. Secara sederhana wawancara

diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan cara mempergunakan tanya

jawab antara informasi dengan sumber informasi.9

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data sekunder mengenai bahan

penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip,

dokumen resmi, foto, data statistik dan sejenisnya yang diharapkan dapat

mendukung analisis penelitian.10

Adapun metode penulisan yang dipakai dalam skripsi ini adalah buku

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2007. sedangkan untuk menafsirkan ayat-

ayat Al-Quran yang menjadi dalil dalam skripsi ini, penulis menggunakan Al-

Quran dan Terjemahan yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik

Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai materi yang

terjadi pokok penulisan dan memudahkan para pembaca dalam memahami tata

9Hadari Nawawi,Metode Penelitian Sosial,(Yogyakarta : Gajah Mada University,1993), h 111

10Ibid

13


20/101

aturan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan

menjadi lima (5) bab, yaitu :

Bab I Dalam bab ini penulis menjelaskan gambaran pendahuluan yang terdiri

dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah,

tujuan penulisan, review kajian terdahulu, kerangka teori atau kajian

teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini penulis mendeskripsikan tentang tinjauan umum

mengenai zakat, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum zakat,

yaitu : tujuan, macam-macam harta yang wajib dizakati,

perkembangan, yang berhak menerima zakat (Mustahik), dan yang

berhak mengeluarkan zakat (muzakki), mekanisme pengumpulan dana

zakat untuk pendidikan, serta hikmah pengeluaran zakat.

Bab III Dalam bab ini penulis mencoba untuk memberi gambaran mengenai

sejarah berdirinya Bazis, struktur organisasi Bazis dan progam kerja,

kegiatan dari Bazis Jakarta Selatan dan mekanisme penyaluran dana

zakat pendidikan pada Bazis.

Bab IV Dalam bab ini penulis mencoba untuk mengkaji tentang penyaluran

dana zakat pendidikan menurut Imam Hanafi, yang terdiri dari biografi

Imam Hanafi, pandangan Imam Mazhab terhadap penyaluran dana

zakat, serta analisa penyaluran dana zakat Bazis dalam pandangan

Imam Hanafi.

14


21/101

15

Bab V Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan dari bab-bab yang telah

dibahas dan dilanjutkan dengan rekomendasi terhadap pihak-pihak

yang terkait yang diharapkan menjadi kritik konstruktif bagi pihak

yang terkait. Selain itu, penulis juga mencantumkan dengan daftar

pustaka disertai lampiran-lampiran.


22/101

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-

barakatu Keberkahan, al-namaa pertumbuhan dan perkembangan , ath-

thaharatu kesucian, dan ash-shalahu keberesan.1 Sedangkan secara istilah,

meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda

antara satu dengan yang lainnya, bahkan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa

zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT

mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak

menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.2

Zakat termasuk salah satu rukun islam yang lima. Dan kata zakatdalam

Al-Quran ditemukan beriringan dengan kata shalat dalam 82 ayat. Zakat

diwajibkan dalam kitabullah, sunnah Rasulullah Saw danIjmaaul ummah.3

Secara lahiriah, zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan

mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zhahir ini, hakikatnya

akan bertambah dan berkembang (nilai intrinsik) yang hakiki disisi Allah SWT.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan

1Majmu lughah al-arabiyyah, al-mujam al-wasith, (Mesir: Daar el-maarif, 1972) juz I

hlm 3962Ibid,hlm 3963Abdul Aziz Asy-Syannawi, Ketika Harta Berbicara, (Jakarta : Pustaka Azzam 2004),

hlm 119.

16


23/101

17

horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat

manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang

berkaitan dengan Allah maupun hubungan social kemasyarakatan di antara

manusia, antara lain : menolong, membantu, membina dan membangun kaum

dhuafa yang lemah dengan materi yang sekedar untuk memenuhi kebutuhan

pokok hidupnya. Dengan kondidi tersebut, akan mampu melaksanakan

kewajibannya terhadap Allah SWT, memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan

dengki dari diri-diri orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia

sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang

kaya) kepadanya.

Zakat dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa

(menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, peka terhadap rasa

kemanusian) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Dengan begitu,

akhirnya tercipta suasana ketenangan bathin yang terbebas dari tuntutan Allah

SWT dan kewajiban kemasyarakatan, yang selalu melingkupi hati.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian

menurut istilah, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi

berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Zakat adalah ibadah

maaliyah yang mempunyai dimensi pemerataan karunia Allah SWT sebagai

fungsi social ekonomi sebagai perwujudan solidaritas social, pernyataan rasa

kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan

ummat, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan miskin zakat,


24/101

18

sarana membangun kedekatan antara yang kuat dengan yang lemah, mewujudkan

tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya

dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam kehidupan

masyarakat seperti itu, tidak ada lagi kekhawatiran hidupnya kembali bahaya

komunisme, sebab dengan fungsi ganda zakat, kesenjangna social yang dihadapi

seperti kapitalisme maupun dengan sosialisme dengan sendirinya akan terkikis,

menuju terciptanya tatanan sebuah masyarakat yang baldatun thoyibun wa

Rabbun Ghafur.

Salah satu sisi ajaran Islam yang harus ditangani secara serius adalah

penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan

pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah. Sebagaimana telah dicontohkan oleh

Rasulullah Saw serta penerusnya di zaman keemasan Islam.

Potensi dana zakat dapat menunjang terwujudnya system kemasyarakatan

Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: ummatan wahidah (umat yang satu),

musawamah (persamaan derajat, dan kewajiban), ukhuwah Islamiyah

(persaudaraan Islam) dan takaful ijtima (tanggung jawab bersama). Zakat

menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta,

dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Zakat dalam Al-Quran disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukan hokum

dasar zakat yang sangat kuat, antara lain :


25/101

19

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Apapun yang

diusahakan oleh dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi

Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui kegiatan apapun yang

kamu kerjakan. (Al-Baqarah / 2 :110)

hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian

menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan

zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah. Hal ini

sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39,

)/:(

Artinya :Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(At-Taubah / 9 : 103)

):/(


26/101

20

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah

pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah.

Dan yamg kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untukmencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah

orang-orang yang melipat gandakan hartanya (Ar-Ruum / 30 : 39).

1. Tujuan Pengeluaran Zakat

Yusuf Qardhawi membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu tujuan untuk

kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan social kemasyarakatan. Tujuan

yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka

berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati

hati dari cinta dunia yang merajalela, mengembangkan kekayaan bathin dan

menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain,

esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya

jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan

martabat melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat matrealistis dalam

diri manusia.4

Tujuan kedua, memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara

luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan bagian dari system

jaminan social dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh

problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan

4Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta : CV. Pustaka

Amri 2005), hlm. 16


27/101

21

hilangnya perlindungan, problema bencana alam maupun cultural dan lain

sebagainya.

Sedangkan tujuan dari zakat, Didin Hafifuddin menguraikan sebagai

berikut5:Pertama,merupakan perwujudan ketundukan, ketaatan dan rasa syukur

atas karunia Allah. Kedua,zakat merupakan hak mustahikyang berfungsi untuk

menolong, membantu dan membina mereka kearah kehidupan yang lebih baik

dan lebih sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan

dapat beribadah kepada-Nya. Ketiga, merupakan pilar amal bersama (jamai)

antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang

seluruh waktunya untuk berjihad di jalan Allah. Keempat, sebagai sumber dana

bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki ummat Islam,

seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi sekaligus

sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia. Kelima, untuk

memasyarakatkan etika bisnis yang benar sebab zakat itu bukanlah membersihkan

harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain atas harta

kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT.

Keenam, merupakan salah satu instrument/sarana bagi pembangunan

kesejahteraan ummat. Ketujuh, mendorong ummat untuk bekerja dan berusaha

sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya

serta dapat berzakat/berinfaq.

5Ibid, hlm 17.


28/101

22

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan

manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang

berzakat (muzakki), penerimaannya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya,

maupun bagi masyarakat keseluruhan.6

2. Macam-macam Harta Yang Wajib Dizakati

Sebagaimana yang telah disebutkan pada Bab I, zakat itu terbagi menjadi

dua macam, yaitu zakat mal dan zakat nafs (fitrah). Zakat mal (harta) adalah

bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan-

golongan tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan jumlah

tertentu.7 Seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan

biji-bijian) dan barang perniagaan. Sedangkan zakat nafs/fitrah adalah zakat yang

diberikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) yang

difardhukan.8

Untuk wajibnya zakat disyariatkan hendaknya harta yang dimiliki itu

mencapai nishab. Arti nishab adalah sesuatu ukuran yang ditetapkan oleh

syari sebagai tanda wajibnya zakat, baik berupa emas dan perak atau lainnya.

Mazhab hanafi berpendapat bahwa sempurnya nishab itu disyariatkan ada pada

dua penghujung tahun (yakni awal dan akhir), sama saja dengan pertengahan

6Abdurrahman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta : PT. Raja

Grafindo Persada, 1998), hlm, 827Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta : Universitas

Indonesia, 2006), hlm 42.8Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang : PT. Pustaka

Rizki Putra, 1999), hlm 9.


29/101

23

tahun nishab harta tersebut masih tetap sempurna atau tidak. Bila memiliki nishab

yang sempurna pada awal tahun, dan nishab tersebut berkurang, kemudian

sempurna lagi pada akhir tahun, maka dalam hal ini wajib juga zakat. Sedang

apabila tetap tidak mencapai nishab hingga batas tahunnya berakhir, maka tidak

ada zakat.

Zakat atas hasil yang dicapai berbeda dengan zakat atas modal, yaitu

dalam hal pembayarannya. Harta yang wajib dizakati berdasarkan hasil yang

dicapai, penunaian zakatnya segera setelah didapat hasilnya tanpa terkait dengan

syarat haul. Harta yang termasuk dalam kategori ini adalah :

a. Zakat Atas Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang

berniali ekonomis seperti biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan lain-

lain. Hal tersebut adalah berdasarkan keumuman dalil yang ada dalam al-

Quran dan al-sunnah. Pendapat ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah.

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus

dilakukan setiap kali menuai. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang atas

usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha

yang menanam.9Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air tetapi

ada biaya-biaya lain seperti pupuk, insektisida dan lain-lain. Oleh sebab itu,

untuk memudahkan perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan

9Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta : Universitas

Indonesia, 2006), hlm 46.


30/101

24

sebagainya dikurangkan hasil panen. Kemudian dari sisanya dikeluarkan zakat

sebesar 10% atau 5%.

b. Zakat Atas Harta Terpendam (Rikaz), Barang Tambang (maadin)

dan Kekayaan laut

Mazhab Hanafi tidak membedakan antara rikaz dan maadin. Wajib

dikeluarkan zakat atas keduanya sebesar 20% baik yang telah maupun belum

mencapai nishab. Maadin adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam

perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak,

gas, besi sulfur dan yang lainnya, serta ada usaha untuk mengeksploitasinya.

Sedangkan, rikaz adalah harta kekayaan peninggalan orang terdahulu

dari zaman purbakala yang dipendam di dalam bumi, atau biasa disebut

ditemukan dan tidak ada pemiliknya. Sebagaimana hadist Nabi Saw :

Rasul ditanya tentang barang temuan, maka beliau menjawab,

apabila ditemukan pada jalan yang ramai atau pada daerah yang

berpenghuni, maka umumkanlah selama satu tahun. Jika dating pemiliknya

(maka itu haknya), jika tidak maka menjadi milikmu. Tapi jika ditemukan

pada jalan mati (tanah yang tidak bertuan) atau daerah tak berpenghuni,

maka pada barang temuan tersebut dan juga pada rikaz wajib dikeluarkan

seperlima (20%).(H.R. Nasaai).

Berdasarkan hadist diatas tentang kadar zakat rikaz menurut Hanafi

yang menetapkan 20%, tanpa mensyaratkan adanya nishab. Sementara itu,


31/101

25

Hanafi juga menetapkan 20% atas dasar ghonimahsama seperti rikaz.Untuk

hasil laut seperti mutiara, ambar, marjan dan sejenisnya, Mazhab Hanafi

berpendapat bahwa tidak ada zakat atas mutiara, marjan dan sejenisnya.

Zakat atas modal adalah zakat yang dihitung berdasarkan harta pokok

dan hasil yang didapat, bukan atas hasil saja. Biasanya, zakat atas harta yang

berdasarkan modal atau pokok akan mengikuti kaidah haul, yaitu satu tahun.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah :

1. Zakat Binatang Ternak

Hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Yang dimaksud di sini

adalah yang piaraan. Maka tidak ada zakat untuk yang liar. Yang semisal itu

adalah hewan yang dilahirkan dari hasil percampuran antara hewan liar dan

piaraan. Mazhab Hanafi berpendapat, yang perlu diperhatikan dalam masalah

hewan yang dilahirkan dari hasil pencampuran antara hewan liar dan piaraan

adalah induknya. Bila induknya itu piaraan, maka ia dikenakan zakat. Jika

bukan, maka tidak dikenakan zakat.10

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara

setahun di tempat pengembalaan dan tidak pekerjakan sebagai tenaga

pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nishabnya. Kadar zakatnya

berbeda-beda. Ternak yang wajib dizakati antara lain, unta yaitu nishabnya

10Syekh Abdurrahman Al-Jaziri,Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arbaah, (Mathbaah Al-Istiqomah, Cairo), Ct. 4, Penerjemah H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Fiqh Empat Madzhab,

(Jakarta : Darul Ulum Press, November 2002), Ct. 1, hlm 107.


32/101

26

adalah 5 ekor. Artinya bila seorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia

terkena kewajiban zakat.

Hanafiyah berpendapat bila jumlah unta itu lebih dari 120 maka

kewajiban zakatnya diperhitungkan dari awal lagi dan selebihnya dari jumlah

tersebut sama dengan zakat nishab pertama. Berdasarkan hadist Nabi Saw

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Annas bin Malik, maka dapat

dibuat tabel sebagai berikut:

Jumlah (Ekor) Zakat

5-9 1 ekor kambing/domba11

10-14 2 ekor kambing/domba



25-35 1 ekor unta bintu makhad12

36-45 1 ekor unta bintu labun13

46-60 1 ekor unta hiqah14

61-75 1 ekorjadzah15

79-90 2 ekor unta bintu labun

91-120 2 ekor hiqah

Sapi dan kerbau yaitu nishab kerbau disetarakan dengan nishab sapi,

yakni 30 ekor. Artinya, bila seorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau,

maka ia telah terkena kewajiban zakat. Sapi antara jantan dan betina adalah

11Kambing berumur 2 tahun atau lebih, atau domba berumur satu tahun atau lebih12Unta betina berumur 1 tahun, masuk tahun ke-213Unta betina berumur 2 tahun, masuk tahun ke-314Unta betina berumur 3 tahun, masuk tahun ke-415Unta betina berumur 4 tahun, masuk tahun ke-5


33/101

27

sama. Maka dalam jumlah 40 ekor sapi/kerbau, zakat yang wajib dikeluarkan

adalah 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 2 tahun masuk tahun ketiga.

Berdasarkan hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh At Tirmizi dan

Abu Daud dari Muadz bin Jabbal r.a, maka dapat dibuat table sebagai berikut :

Jumlah (Ekor) Zakat

30-39 1 ekor sapi jantan/betina tabi16

40-59 1 ekor sapi betina musinnah17

60-69 2 ekor tabi

70-79 1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi80-89 2 ekor musinnah

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 30 ekor zakatnya

bertambah 1 ekor tabi.Dan jika bertambah ekor, maka zakatnya bertambah 1

ekor musinnah.

Kuda tunggangan dan kuda yang dipergunakan tidak dikenakan zakat.

Sedangkan, kuda yang diperjualbelikan yang dianggap sebagai asset

perdagangan dikenai zakat perdagangan sebesar 2,5%. Adapun kuda yang

diternakan dengan tujuan investasi, ditetapkan tidak dikenai zakat. Namun,

Imam Abu Hanifah berpendapat, kuda dikenai zakat sebesar 1 dianr (4.25

gram emas) dengan nishab 5 ekor jika kuda arab. Selain kuda arab, nishabnya

2,5%.

16Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke-217Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke-3


34/101

28

Nishab kambing/domba adalah 40 ekor. Artinya, bila seorang telah

memiliki 40 ekor kambing/domba, maka ia telah terkena kewajiban zakat.

Jumlah (Ekor) Zakat

40-121 1 ekor kambing 2th/domba 1th



Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya

bertambah 1 ekor, serta jenis lainnya kecuali hewan yang diharamkan menurut

agama.

2. Zakat Emas dan Perak/Simpanan

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi.

Pertama, karena merupakan barang tambang yang berharga dan sering

dijadikan perhiasan. Kedua, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang

berlaku dari waktu ke waktu. Syariat Islam memandang emas dan perak

sebagai harta yang potensial untuk berkembang. Oleh karenanya, Mazhab

Hanafi berpendapat bahwa zakat perhiasan itu hukumnya wajib, baik bagi

laki-laki maupun wanita, baik masih berupa biji (emas/perak) atau sudah

lebur, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang

lain. Yang menjadi zakat perhiasaan adalah beratnya bukan harganya.


35/101

29

Seseorang yang memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200

dirham atau senilai dengan keduanya selama setahun, maka ia terkena

kewajiban zakat sebesar 2,5%. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw :

Apabila kamu telah memiliki 200 dirham (perak) dan telah

mengalami ulang tahun ((haul), maka zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak

mempunyai kewajiban apa-apa sehingga kamu memiliki 20 dinar dan telah

mengalami ulang tahun, maka zakatnya dianr. Selanjutnya jika lebih, maka

perhitungkanlah seperti itu.(H.R. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib r.a)

3. Zakat Atas Barang Yang Diperdagangkan

Zakat itu wajib pada harga dari barang dagangan itu sendiri. Yang

dimaksudkan barang dagangan di sini adalah barang dagangan seperti

kain, besi dan lain sebagainya. Jenis barang yang diperdagangkan

nishabnya adalah sama dengan nilai harga emas sebanyak 96 gram. Zakat

tersebut dikeluarkan ketika setiap tutup buku, setelah perdagangan

berjalan selama satu tahun lamanya, seluruh uang dan barang yang ada

dari barang dagangan tersebut dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Yang

menjadi ukuran bagi Mazhab Hanafi dalam masalah wajibnya zakat

karena adanya nishab dalam masa satu tahun. Jika kita lihat perdagangan

masa sekarang ini yang semakin meluas, maka zakat perdagangan ini pun

diperluas lagi pada perusahaan atau badan usaha lain.


36/101

30

Selain dari yang di atas tadi terdapat juga zakat piutang yaitu

mempunyai piutang di orang lain yang mencapai batas nishab dan telah

berlangsung selama satu tahun, dan memenuhi syarat yang pernah

dikemukakan terdahulu. Zakat uang kertas (Banknote) Mazhab Hanafi

berpendapat bahwa itu sama dengan piutang kuat, hanya saja uang kertas

itu dapat langsung dipertukarkan dengan perak, maka ia juga wajib

langsung dizakati.

3. Perkembangan Zakat dari Masa ke Masa

Sistem penghimpunan dan penyaluran zakat dari masa ke masa

memiliki perbedaan. Awalnya, zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan

konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk

kegiatan produktif, upaya ini diharapkan dapat merubah strata social dari yang

terendah (mustahik) kepada yang tertinggi (muzakki). Pengumpulan zakat

dapat dilakukanoleh Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ) di

setiap tingkat atau membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ) yang bertugas

mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan lainnya langsung melalui bank.

Dalam pelaksanaan pengumpulan dana zakat BAZ/LAZ dapat bekerja sama

dengan lembaga keuangan dan perbankan.

Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan terhadap

muzakki, melainkan muzakki melakukan dengan kesadaran sendiri,

menghitung sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya.


37/101

31

Dalam hal, muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajibannya

zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau lembaga

pengelola zakat (LPZ). Idealnya LPZ menyediakan panduan dalam

penghimpunan dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima. Organisasi

pengelola menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana.

Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan

berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat.

Di samping mempertimbangkan ketentuan umum, pendayagunaan

dana zakat juga mempertimbangkan masalah-masalah praktis yang dihadapi

oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya mapping penghimpunan dan

penyaluran zakat dapat dicermati dari perkembangan sejarah zakat dari masa

ke masa sebagai berikut :

a. Zakat Pada Periode Islam Awal (Masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin)

1. Masa Rasulullah Saw

Pemberlakuan syariat zakat diterapkan secara efektiff pada tahun

ke-2 H. eksistensi zakat pada masa itu adalah sebagai ibadah bagi muzakki

dan sumber pendapatan Negara. Dalam pengelolaanya, Nabi terlibat

secara langsung memberikan contoh dan petunjuk pelaksanaan.

Adapun prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, Nabi Saw

mengutus petugas di luar wilayah kota Madinah untuk mengumpulkan dan

mengelola zakat. Diantaranya adalah Muadz bin Jabal yang di utus ke

penduduk Yaman. Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi tersebut dibekali


38/101

32

dengan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan, bimbingan, serta

peringatan keras dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan

pengeloalaan zakat dapat berjalan efektif dan efisien.

2. Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Khalifah ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan serius

terhadap persoalan zakat. Hal ini disebabkan strategis fungsi zakat sebagai

pajak dan sumber pendapatan Negara. Dalam menangani dan mengelola

pelaksanaan zakat, khalifah selalu berpedoman pada sebuah hadist Nabi

Saw :

Dari Umar ra. Bahwasannya Rasulullah Saw bersabda : saya

diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan

dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila

mereka melaksanakan semuanya, maka mereka telah memelihara darah

dan hartanya dari padaku, kecuali yang hak Islam, maka perhitungan

mereka terserah kepada Allah(H.R. Bukhari dan Muslim)

Pembahasan kewajiban shalat dan zakat secara bersamaan dan

beiringan, hal ini menunjukan indikasi signifikansi dan urgensi zakat

dalam ajaran Islam. Khalifah Abu Bakar Shidiq melakukan gerakan untuk

memerangi orang yang tidak berzakat, seperti memerangi orang yang

tidak shalat.

Hal ini nampak dalam salah satu ultimatum yang berbunyi :


39/101

33

Aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat

dan zakat Hadist tersebut menjadi landasan teorotik dan operasional

dalam pengelolaan zakat. Meskipun Nabi Saw semasa hidupnya tidak

pernah mengambil tindakan tegas memerangi yang enggan membayar

zakat, karena pada masa itu belum timbul gerakan menentang zakat

sebagaimana yang terjadi pada masa Abu Bakar.

Khalifah mengangkat petugas-petugas zakat (Amil Zakat), dan

mendistribusikan kepada mustahik secara langsung tidak menumpuk di

Baitul Mal.Sementara beliau mengambil haknya sekedarnya saja.

3. Masa Umar Bin al-Khattab

Pemungutan dan pengelolaan zakat pada masa ini dilakukan secara

intensif. Penerimaan zakat meningkat drastic, karena jumlah wajib zakat

bertambah secara kuantitatif dengan berkembangnya wilayah kekuasaan

Islam.

Salah satu kebijakan Umar mengenai zakat, pendapatannya yang

menyatakan bahwa zakat merupakan sumber pendapatan Negara. Zakat

merupakan sumber pendapatan nasional. Dengan demikian, zakat harus

diserahkan kepada Negara.18

Umar memahami bahwa tujuan utama kewajiban zakat yakni

mencegah menumpuknya harta dibawah kekuasaan sekelompok kecil.

18Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri,Zakat dan Wirausaha, (Jakarta : CV.

Pustaka Amri, 2005), hal 30


40/101

34

Oleh karena itu Umar menyusun kebijakan penambahan jenis barang yang

wajib dizakati, menghilangkannya sewaktu-waktu, jika dianggap sudah

tidak relevan dalam struktur perpajakan dan pendapatan Negara sewaktu-

waktu.19

4. Masa Utsman bin Affan

Pada periode ini penerimaan zakat meningkat, sehingga gudang

Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Khalifah kadang memberi

wewenang kepada para wajib zakat untuk atas nama khalifah

menyerahkan secara langsung kepada yang berhak. Bahkan khalifah

mengeluarkan hartanya sendiri untuk memperbesar penerimaan zakat

untuk kepentingan Negara. Khalifah sangat popular sebagai orang yang

dermawan dan memiliki kekayaan yang pribadi dalam jumlah besar

sebelum menjabat sebagai khalifah.

Dana zakat yang terkumpul segera didistribusikan kepada yang

berhak. Jika terdapat sisa di Baitul Mal, maka beliau menginstruksikan

untuk menyalurkannya ke lembaga-lembaga social yang memberi manfaat

bagi kemashlahatan ummat, terutama membiayai pembangunan dan tamir

Masjid Rasulullah

19Ibid, 30


41/101

35

5. Masa Ali bin Abi Thalib

Meskipun dalam suasana politik yang tidak stabil, Ali tetap

menangani persoalan zakat bahkan terlibat langsung secara intensif

melakukan pendistribusian. Kebijakannya mengikuti khalifah-khalifah

terdahulu.

b. Zakat Dalam Kebijakan dan Pemikiran Tokoh-tokoh Penting Pada

Masa Daulah Islamiyyah

1. Umar bin Abdul Aziz (99-101 H)

Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz, kerajaan mengalami

kemajuan karena ditangani dengan system dan manajemen fungsional.

Jenis-jenis harta kekayaan yang dikenakan zakat mengalami

pertambahan. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi20

menuturkan bahwa,

khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama yang

mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan

usaha atau hasil jasa baik termasuk gaji, honorium, penghasilan

prifesi, danMaal al-Mustafadlainnya.

2. Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam (W. 838 M)

Pendapatnya dalam kitab Al-Amwal tentang keuangan negara

diantaranya berkenaan dengan zakat :

20Ibid, 31


42/101

36

a. Zakat merupakan salah satu jenis harta yang dikumpulkan dan

disalurkan.

b. Tidak ada batas tertinggi pembayaran zakat dan penyalurannya.

3. Al-Ghazali (1055-1111)

Al-Ghazali21

dalam beberapa buku seperti Ihya Ulumuddin

dan Mizan al-amal mengemukakan pendapatnya tentang norma-

norma kehidupan social diantaranya berkaitan dengan pengelolaan

harta dan kewajiban zakat :

a. Penimbunan kekayaan berlebihan adalah penindasan

b. Kewajiban untuk membantu rakyat yang kekurangan melalui

bendahara publik. Dana bendahara publik diantaranya berasala dari

pemungutan zakat.

4. Ibnu Taimiyah (1263-1328 M)

Menurut Ibnu Taimiyah,22

zakat merupakan salah satu bentuk

penerimaan publik yang menjadi sumber utama dari pendapatan

Negara. Zakat merupakan tonggak dari system perpajakan dalam

Negara Islam. Zakat merupakan kewajiban dari setiap penduduk

seperti halnya juga shalat yang menjadi hak Allah.

Dari 8 asnaf penerimaan zakat, menurut Ibnu Taimiyah

merupakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada seluruh

21Ibid,3222Ibid,33


43/101

37

penerima zakat itu secara merata. Pembagian ditentukan berdasarkan

tingkat kebutuhan dan kepentingannya.

Jika pengauasa tidak adil dan dalam pendistribusian dana zakat

kepada yang berhak, setiap orang boleh menolak membayar zakat

kepada mereka dan diperkenakan secara langsung menyalurkan zakat

kepada mereka yang berhak. Hal ini tidak berlaku untuk jenis

kewajiban lain yang menjadi sumber penerimaan nrgara, kendati

penguasaanya tidak adil, tetap harus dibayar.

Pemikiran tokoh-tokoh di atas menunjukan betapa pentingnya

peranan zakat dalam perkembangan ekonomi di masyarakat.

c. Zakat Pada Era Kontemporer

zakat sebagai instrument social ekonomi memiliki aspek histories

tersendiri pada masa kejayaan Islam. Zakat sebagai elemen perekonomian

memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian Negara. Aspek

inilah yang digambarkan dalam sejarah peradaban Islam mulai khalifah

Abu Bakar yang telah meletakkan aturan dasar pelaksanaan, regulasi, dan

system dalam pemungutan zakat, sampai pada khalifah Umar bi Abdul

Aziz yang telah melengkapi aspek-aspek pengelolaan zakat.

Dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat tidak lepas dari

empat aspek yang terkait, yakni : mustahik, ashnaf zakat yang delapan,

amilin, (individu dan institusi) dan manajemen zakat (pemungutan dan

penyalurannya). Idealnya keempat aspek tersebut bersinergi membentuk


44/101

38

sebuah system yang transparan, akuntabel, dan efektif. Dalam sebuah

Negara Islam, zakat harus dikelola oleh Negara, pada saat Negara tidak

melakukan pengelolaan, maka kewajiban itu jatuh ke tangan masyarakat

yang memiliki kemampuan dan berkesempatan.

Beberapa hal berikut, mesti mendapat perhatian dalam pengelolaan

zakat :

1. zakat merupakan investasi social

2. Investasi zakat harus memperhatikan pada aspek :

a. Halaldan Thoyyib

b. Local Source

c. Bottom Up

d. Ramah Lingkungan

e. Kebutuhan Pasar

3. Pengelolaan zakat harus memiliki karakter social/wirausaha

4. Karakter manajemen, yaitu manajemen by process

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat

digolongkan sebagai berikut :

1. Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung

oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup

2. Konsumti kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dan jenis

barang semula, misalnya beasiswa


45/101

39

3. produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-

barang produksi, seperti sapi, mesin jahit dan lain-lain

4. produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam

bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek social maupun

menambah modal pedagang untuk berwirausaha.

4. Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Sesuai dengan firman Allah QS. At-Taubah ayat 60, bahwa zakat

diberikan kepada delapan ashnaf, diantaranya yaitu :23

):60(

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-

orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang,

untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan,

23Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, Zakat dan Wirausaha, (Jakarta : CV.

Pustaka Amri, 2005), hlm 11.


46/101

40

sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah : 60)

1. Golongan Fakir

Golongan yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih

banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau orang-orang yang sehat

dan jujur tetapi tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak mempunyai

penghasilan. Fakir berarti orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan,

atau mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak

cukup untuk memenehi sebagian dari kebutuhannya.

2. Golongan Miskin

Golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan

hidup namun tidak memenuhi standar, atau orang yang lemah dan tidak

berdaya (cacat) karena telah berusia lanjut, sakit atau karena akibat

peperangan, baik yang mampu bekerja maupun tidak tetapi tidak memperoleh

penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan sendiri dan

keluarganya.

3. Golongan Amil Zakat

Amil adalah para pekerja yang telah diserahi tugas oleh penguasa atau

penggantinya untuk mengambil harta zakat dari wajib zakat, mengumpulkan,

menjaga dan menyalurkannya. Dengan kata lain amil adalah badan/lembaga


47/101

41

atau panitia yang mengurus dan mengelola zakat, terdiri dari orang-orang

yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat. Menurut SyafiI amil

mendapat bagian seperdelapan dari seluruh zakat yang terkumpul, untuk

dipergunakan sebagai biaya operasional, administrasi, dan honor / gaji bagi

anggota team. Setiap amil boleh menerima bagian zakatnya sebagai petugas

sesuai dengan kedudukan dan prestasi kerjanya, kendatipun dia orang kaya.24

4. GolonganMuallafah al-Qulub

Muallaf yang dibujuk hatinya, yaitu orang yang memilki

kekharismatikan tinggi dalam keluarga atau kaumnya dan bisa diharapkan

masuk Islam, atau dikhawatirkan perbuatan jahatnya atau bila diberi zakat

orang tersebut bisa diharapkan keimanannya akan semakin mantap. Dengan

dana zakat diharapkan orang seperti ini memiliki keteguhan keimanan dan

keyakinannya.

Rawwas Qalahji didalam bukunya Ensiklopedi Fiqh Umar bin

Khattab ramenyebutkan :

Umar berpendapat bahwa bagian para muallaf itu diberikan pada

saat orang-orang Islam dalam keadaan lemah. Zakat itu diberikan kepada

mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan

imannya serta untuk melemahlembutkan hati mereka. Jika Islam sudah

bberjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan

24Lili Bariadi,Zakat dan Wirausaha, (Jakarta : CV. Pustaka Amri, 2005), hal 12-15.


48/101

42

dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi

itu orang yang harus mendapat perlindungan atau orang yang hatinya harus

dilemahlembutkan.

Sementara Majfuk Zuhdi25

berpendapat bahwa selain mengikuti jejak

Umar, juga menyatakan bahwa muallaf adalah orang yang menghadapi

problem keluarga atau pekerjaan atau tempat tinggal akibat kepindahannya ke

agama Islam maka mereka berhak menerima zakat. Adapun orang yang tidak

mengalami problem apapun ketika masuknya ke agama Islam maka mereka

tidak berhak menerima zakat.

5. Golongan Riqab

Riqab artinya hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk

memerdekakan budak, atau dalam rangka membantu memerdekakannya.

6. Golongan Gharim

Gharimadalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat,

seperti hutang untuk menafkahi dirinya, anak-anak dan isterinya serta hamba

sahaya miliknya. Termasuk juga hutang untuk menjalankan peritah Allah

SWT, seperti haji, umrah dan hutang untuk menunaikan hak-hak seperti

membayar diyat (denda) atau pembiayaan perkawinan.

7. GolonganFi Sabilillah

25 Pro. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta : PT. Toko Gunung

Agung,1997), hlm. 256.


49/101

43

Sabilillah adalah sarana untuk menuju keridhaan Allah dalam semua

kepentingan bagi ummat Islam secara umum, untuk menegakkan agama dan

Negara bukan untuk keperluan pribadi. Kata fisabilillah memiliki arti luas,

pengertiannya bisa berubah sesuai waktu dan kebiasaan. Fisabilillahmeliputi

banyak perbuatan, meliputi berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik

segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, termasuk

mendirikan rumah sakit, pengiriman dai dan sebagainya. Semua usaha

kebaikan untuk kemaslahatan umum, semua upaya untuk menambah kekuatan

dan kejayaan agama dan Negara termasuk dalam kandunganfisabilillah.

8. Golongan Ibnu Sabil

Yang dimaksud Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang berpergian

jauh, yang kehabisan bekal. Pada sat itu, ia sangat membutuhkan belanja bagi

keperluan hidupnya. Ia berhak mendapatkan bagian zakat sekedar keperluan

yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang

dituju. Sesuai dengan perkembangan zaman, dana zakat Ibnu Sabil dapat

disalurkan antara lain untuk : beasiswa bagi pelajar mahasiswa yang kurang

mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang

kehabisan atau kekurangan belanja, penyediaan sarana pemondokan yang

murah bagi musafir muslim atau asrama pelajar dan mahasiswa.

5. Yang Wajib Menyalurkan Zakat (Muzakki)


50/101

44

Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang

berkewajiban menunaikan zakat atau pembayar/penunai zakat. Dalam salah satu

ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi :

)/:(

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang

menafkahkan hartanya di jalan Allah26

) adalah serupa dengan sebutir

benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji.

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan

Allah Maha Luas (karunia-Nya) Lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-

Baqarah / 2 : 261)

Setiap muslim wajib membayar zakat, dan orang yang disepakati wajib

mengeluarkan zakat, ialah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang

sempurna. Muzakki dapat juga diartikan orang yang kaya akan harta dan wajib

atasnya untuk mengeluarkan sebagian hartanya apabila sudah mencapai haul

(cukup setahun dimiliki nishabnya). Harta-harta yang disyaratkan cukup setahun

dimiliki nishabnya, ialah : binatang (ternak), emas/perak dan barang perniagaan

(dagangan).Menurut Abu Hanifah, orang kaya adalah orang yang mempunyai

harta satu nishab. Ini berdasarkan hadist Muadz :

26Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad,

pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.


51/101

45

Rasulullah berpesan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat

kepada mereka yang diambil dari mereka yang kaya dan dibagikan kepada

mereka yang fakir.(HR. Bukhari dan Nasai)27

B. Mekanisme Pengumpulan Dana Zakat Pendidikan Pada BAZIS

Guna meningkatkan jumlah pengumpulan ZIS dan memasyarakatkan di

Ibukota, ditempuh beberapa tehnik (cara) sebagai berikut :

1. Setiap tahun sekali Gubernur mengeluarkan seruan pengumpulan sedekah

sebagai gerakan amal social. Pada umumnya seruan ini dikeluarkan pada

waktu menjelang bulan Ramadhan oleh BAZIS DKI Jakarta, pelaksanaannya

dengan mengedarkan map Gerakan Amal Sosial .

2. Untuk menanamkan ketakwaan dan kesadaran ber-ZIS sedini mungkin,

Gubernur mengirim surat kepada Kepala Kanwil Agama dan Kepala Dinas

Pendidikan dan Pengajaran DKI Jakarta, yang berisi harapan dan himbauan

agar setiap lembaga pendidikan merintis dan mendidik anak-anak

SD/Madrasah untuk sadar berzakat dan berinfak/sedekah di bawah bimbingan

Guru/Kepala Sekolah masing-masing.

3. Bersamaan dengan itu Gubernur juga mengeluarkan surat yang sama

(himbauan untuk ber-ZIS) kepada :

a. Para Walikotamadya, Direksi PD Pasar Jaya dan para camat, agar mereka

mengumpulkan ZIS di pasar-pasar di wilayah masing-masing. Cara ini

27Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Jakarta : Pustaka

Amani 2002), hlm 615.


52/101

46

cukup efektif, karena pedagang-pedagang di pasar sangat potensi dalam

pengumpulan dana ZIS.

b. Para calon jamaah haji, baik ONH biasa maupun ONH Plus, agar sebelum

menunaikan ibadah haji mereka membersihkan harta mereka yang akan

digunakan untuk naik haji. Hal ini yang oleh khalayak ramai di kenal

dengan Zakat ONH.28

4. Pemerintah DKI Jakarta membentuk BAZIS pada Unit-unit/Satuan Kerja,

yang berfungsi untuk mengefektifkan pengumpulan ZIS pada Unit/Satuan

Kerja dimaksud.

5. Khusus untuk mengumpulkan ZIS dari para pengusaha nasional, hartawan dan

dermawan, di samping disampaikan surat Seruan Gubernur, juga diberikan

kesempatan untuk bersilaturahmi dan sekaligus menyampaikan ZIS langsung

kepada Gubernur Kepala Daerah.

Penyetoran ZIS

1. Hasil pengumpulan ZIS dari masyarakat seluruhnya disetorkan kepada BAZIS

DKI Jakarta melalui bank yang ditunjuk (system perbankan).29

2. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan system penyetoran lain.

Sistem penyetoran ini harus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah.

28 Istilah Zakat ONH sebenarnya tidak tepat, tetapi sudah terlanjur digunakan.

Yang benar adalah bahwa dalam rangka mencapai haji mabrur, uang yang akan digunakan

untuk membayar ONH harus diberikan dulu, dengan cara dikeluarkannya zakat.29 Seruan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 1454/XI/1986 tertanggal 27 November

1986, Pem. DKI, Pedoman Pengelolaan ZIS, 1992, hlm 52.


53/101

47

Yang Perlu Dilakukan Oleh BAZIS dalam Pengumpulan Dana Zakat

adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan ZIS

a. BAZIS DKI Jakarta membagikan kupon beserta formulir-formulir ZIS

kepada :

1. BAZIS Kotamadya

2. BAZIS Unit/Satuan Kerja

b. BAZIS Kotamadya membagikan kupon dan formulir yang diterimanya

kepada BAZIS Kecamatan dalam wilayahnya, berdasarkan usulan dari

BAZIS Kecamatan masing-masing.

c. BAZIS kecamatan membagikan kupon kepada BAZIS kelurahan

berdasarkan usulan dari BAZIS Kelurahan masing-masing.

d. BAZIS kelurahan membagikan kupon dan formulir-formulir yang

diterimanya kepada petugas amil RW/RT atau tokoh masyarakat (para

kiai, pengurus masjid, majlis talim dan lain-lain).

Para Petugas Amil

1. Melakukan pengumpulan ZIS ummat, dengan cara :

a. Melayani muzakki, munfiq dan musadik yang dating ingin

menunaikan ibadah ZIS

b. Mendatangi muzakki, munfiq dan musadik untuk memberikan

kesempatan dan kemudahan bagi mereka untuk ber-ZIS.


54/101

48

2. Petugas amil menyetorkan ZIS yang diterimanya kepada pengurus

BAZIS setempat, dengan ketentuan :

a. petugas amil tingkat kelurahan menyetorkan kepada BAZIS

kelurahan.

b. Petugas amil tingkat kecamatan (seperti pengumpulan zakat dari

toko-toko, masyarakat pengusaha tingkat kecamatan dan lain-lain),

menyetorkan kepada pengurus BAZIS kecamatan.

c. Petugas amil tingkat Pemerintah Kotamadya (seperti pengumpulan

zakat dari calon jamaah haji dan pengusaha tingkat kotamadya)

menyetorkan kepada BAZIS kotamadya.

d. Petugas amil Unit/Satuan Kerja menyetorkan kepada BAZIS

Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan. Dalam hal BAZIS

Unit/Satuan Kerja belum terbentuk, petugas amil menyetorkan

kepada Bapinroh Unit Satuan Kerja yang bersangkutan.

3. Memberikan bimbingan kepada muzakki dalam menghitung zakat

sendiri bagi mereka yang belum memahaminya.

4. BAZIS kelurahan, kecamatan, kotamadya, atau BAZIS Unit/Satuan

Kerja :

a. Menerima dan mencatat uang yang disetorkan oleh petugas amil.


55/101

49

b. Menyetorkan uang ZIS tersebut kepada BAZIS DKI Jakarta. Untuk

BAZIS kelurahan dan kecamatan harus menyampaikan tembusan

penyetoran kepada BAZIS Kotamadya.

c. Menata pembukuan dan administrasi ZIS.

5. BAZIS DKI Jakarta

a. Menerima uang setoran ZIS dan membukukan secara tertib.

b. Menyimpan uang ZIS di Bank yang ditunjuk.

c. Melaporkan hasil pengumpulan ZIS secara berkala kepada Gubernur

Kepala Daerah secara langsung dan atau melalui Ketua Badan

Pembinaan.

C. Hikmah Pengeluaran Zakat

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri

nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi,

menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan

hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi

untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, kea rah

kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar

dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang


56/101

50

mungkin timbul dari kalangna mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang

memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi

kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam

waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada

mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan

mereka menjadi miskin dan menderita.30

Ketiga,sebagai pilar amal besama (jamai) antara orang-orang kaya yang

berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan

untuk berjihad di jalan Allah, yang kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki

waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah

diri dan keluarganya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273 :

):(

Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di

jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang

tidak tahu menyangka mereka orang kayak arena memelihara diri

dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-

sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan

apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Q.S. al-Baqarah : 273)

30Yusuf al-Qardhawi, Fikih Zakat, (Beirut-Libanon), hlm. 564


57/101

51

Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu

bentuk konkrit dari jaminan social yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui

syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita

lainnya, akan terperhatikan dengan baik. Zakat merupakan salah satu bentuk

perintah AllahSWT untuk senantiasa melakukan tolong-menolong dalam

kebaikan dan ketakwaan.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana

maupun prasarana yang harus dimiliki ummat Islam, seperti sarana ibadah,

pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan

kualitas sumberdaya manusia muslim.31

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu

bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari

hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan

salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan

baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan

pendapatan, economic with equality.32

Ketujuh,dorongan ajaran Islam yng begitu kuat kepada orang-orang yang

beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukan bahwa ajaran

Islam mendorong ummatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga

31Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, (Kuwait : Daar el-Bayan, 1968), hlm. 14632Al-Qurthubi, al-jammili Ahkam Al-Quran, (Beirut : Daar el-Kutub al-llmiyah, 1993),

hlm. 156.


58/101

52

memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri

dari keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki dan munfik.Zakat yang

dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas,

sekaligus penguasaan aset-aset oleh ummat Islam.


59/101

BAB III

PROFIL BAZIS DKI JAKARTA

A. Sejarah Berdirirnya BAZIS DKI Jakarta

Badan amil zakat, sebagai cikal bakal BAZIS sekarang, sudah digagas

lebih awal berdirinya pemerintahan Orde Baru. Tepatnya, ketika sebelas Ulama

tingkat nasional mengadakan pertemuan pada tanggal24 September 1968 di

Jakarta. Ulama-ulama itu adalah Prof. Dr. Hamka, KH. Ahmad Azhari, KH. Moh.

Syukri Ghazali, Moh. Sodry, KH. Taufiqurrahman, KH. Moh Sholeh Suaidi, M.

ali Alhamidy, Mukhtar Luthfi, KH. A. Malik Ahmad, Abdul Kadir, dan KH.

M.A. Zawawy. Mereka menyarankan diadakannya sebuah badan untuk

pelaksanaan zakat di Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Presiden Soeharto ketika

menyampaikan pidatonya pada peringatan Isra Miraj, tanggal 26 Oktober 1968.

pada saat itu beliau mengajak umat Islam untuk mengamalkan ibadah zakat secara

konkret dengan mengintensifkan pengumpulan zakat sehingga hasilnya menjadi

lebih terarah.

Selanjutnya, Presiden Soeharto, Presiden RI saat itu, mengeluarkan surat

perintah No. 07/PRN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang isinya adalah

perintah kepada Alamsyah Ratuperwiranegara, M. Azwar Hamid, dan Ali Afandy

untuk membantu Presiden dalam pengadministrasian penerimaan zakat.

53


60/101

54

Sebelum adanya seruan Presiden, BAZ sendiri sebenarnya sudah berdiri

berdasarkan peraturan Menteri Agama tahun 1968 tentang pembentukan Badan

Amil Zakat yang bertugas melaksanakan pemungutan dan pengumpulan zakat

maal dan zakat fitrah. Hanya saja, mungkin pelaksanaannya di lapangna saat itu

masih tersendat.

Di tingkat daerah, seruan Presiden Soeharto direspon secara positif.

Gubernur DKI Jakarta, misalnya, saat itu Ali Sadikin, mengeluarkan SK

Gubernur DKI Jakarta No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil

Zakat berdasarkan syariat Islam pada tanggal 5 Desember 1968. mulai saat itu,

secara resmi BAZ DKI Jakarta berdiri dari tingkat propinsi, kotamadya,

kecamatan, hingga kelurahan. Inilah cikal bakal yang sebenarnya dari BAZIS

DKI yang pada saat itu bernama BAZ karena memang kegiatannya masih terbatas

pada pengumpulan dana zakat saja.

Seiring dengan berjalannya waktu, pengumpulan dana zakat oleh BAZ

DKI diperluas lagi, bukan hanya terbatas pada dana zakat, tetapi juga meliputi

infaq dan sedekah. Perluasan ini dituangkan dalam SK Gubernur DKI Jakarta No.

D.III/14/6/51/73 tentang pembentukkan Badan Amil Zakat dan Infaq Sedekah

(BAZIS) DKI Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 1973.

berdasarkan keputusan ini, maka dana yang dikumpulkan oleh BAZIS menjadi

lebih luas spektrumnya.

Pada awal pembentukannya, BAZIS DKI Jakarat berada langsung

dibawah Gubernur DKI Jakarta. Namun, pada proses yang lebih lanjut, dirasakan


61/101

55

adanya keperluan untuk mengadakan perubahan di bidang struktur, agar BAZIS

lebih leluasa lagi dalam gerak organisasinya, maka tahun 1991, dikeluarkan SK

Gubernur DKI Jakarta No. 859 tentang susunan dan tata kerja BAZIS DKI

Jakarta. Dengan surat keputusan ini kepemimpinan BAZIS, yang tadinya

dipegang langsung oleh Gubernur, dilimpahkan oleh aparat teknis yang bersifat

professional dan fungsional. Sejak saat itu pula, BAZIS menjadi Perangkat

Pelaksana Pemerintah Daerah yang mandiri, karena bersifat non-struktural.

Pada tahun 1998, Gubernur DKI Jakarta kembali mengeluarkan surat

keputusan No. 87 tentang susunan dan tata kerja BAZIS DKI Jakarta.

Berdasarkan SK ini, nama pimpinan BAZIS berubah dari ketua menjadi kepala

BAZIS,. Sementara itu, BAZIS tingkat Kotamadya diganti pula menjadi

pelaksana BAZIS Kotamadya.

Pada tahun 2002, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan dua surat

keputusan yang berkaitan dengan BAZIS, yaitu SK No. 120 dan SK No. 121.

Yangpertama,mengenai organisasi dan tata kerja Badan Amil, Zakat, Infaq dan

Shadaqah Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta; dan yang keduamengenai pola

pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Propinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan SK ini, istilah badan

Pembina tidak lagi dipergunakan, tetapi diganti dengan Dewan Pertimbangan dan

Komisi Pengawas. Dengan kedua SK ini diharapkan organisasi BAZIS menjadi

lebih efisien dan pola pengelolaan dana zakatnya menjadi lebih optimal,

professional, amanah, dan transparan.


62/101

56

1. Landasan Hukum BAZIS DKI Jakarta

a.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.

CB/14/8/68

b. Instruksi Menteri Agama No. 16 Tahun 1968 tentang Pembinaan Zakat

dan Infaq/Sedekah

c. Instruksi Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1991

dan No. 47 Tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat dan

Infaq/Sedekah

d. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 280 Tahun 1991 tentang Pola

Pengelolaan Zakat dan Infaq/Sedekah di DKI Jakarta

e. Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 87 Tahun 1998 tentang Organisasi

dan Tata Kerja BAZIS DKI Jakarta

2. Visi dan Misi

Visi : Menjadi badan pengelola ZIS yang unggul dan terpercaya

Misi : Mewujudkan optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah,

professional, transparan, akuntabel, dan mandiri di Jakarta

menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya, dan bertaqwa.1

1Company Profil, Kantor Bazis Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta, 2010, hlm

2.


63/101

57

3. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan Zakat Bazis DKI Jakarta

Didirikannya Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah di DKI Jakarta

memiliki tujuan sebagai berikut :

a. Agar administrasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan

shadaqah dikelola secara lebih baik dan professional. Hal ini diperlukan

untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola zakat,

infaq dan shadaqah, bahwa harta yang mereka keluarkan disalurkan

kepada mustahik yang berhak menerimanya.

b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya membayar

zakat dan mengeluarkan infaq dan shadaqah sebagai tanggung jawab

social, serta pentingnya fungsinya amil sebagai pengelola dana zakat.

c. Wujud tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari konsepsi integral

dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila keadilan social dan pasal

34 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh Negara .

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah oleh BAZIS DKI Jakarta

bertujuan untuk :

a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq

dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama.

b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.

c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan shadaqah.


64/101

58

Untuk mencapai tujuan tadi, BAZIS DKI Jakarta dalam pelaksanaan

pengelolaan zakat selalu berprinsip kepada 6 hal :

a. Prinsip Syariah dan Moral Keagamaan. Artinya, pengelolaan zakat, infaq

dan shadaqah berlandaskan pada syariah dan moral agama Islam.

b. Prinsip Kesadaran umum. Artinya pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah

hendaknya mempunyai dampak positif dalam menumbuh-kembangkan

kesadaran bagi muzakki, munfiq dan mutashaddiq untuk melaksanakan

kewajibannya.

c. Prinsip Manfaat. Artinya, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah harus

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan ummat.

d. Prinsip Koordinasi. Artinya, dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah

hendaknya terjalin koordinasi secara harmonis antar berbagai

instansi/lembaga terkait, agar tercipta efisiensi dan efektifitas yang

optimal.

e. Prinsip Keterpaduan. Artinya, dalam pengelolaan zakat, infaq dan

shadaqah secara menyeluruh diperlukan adanya keterpaduan antar

berbagai instansi/lembaga terkait, dan keterpaduan antar ulama dan umara.

f. Prinsip Produktif Rasional. Artinya, dalam pendayagunaan dana zakat,

infaq dan shadaqah hendaknya diarahkan secara produktif dan rasional.


65/101

59

B. Struktur Organisasi Bazis DKI Jakarta

Organisasi BAZIS terdiri dari tiga lembaga utama (berdasarkan SK

Gubernur DKI no. 12 Tahun 2002), yaitu :

1. Dewan Pertimbangan

2. Komisi Pengawas

3. Badan Pelaksana

Susunan Dewan Pertimbangan BAZIS DKI Jakarta ditetapkan oleh

gubernur dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan tentang pengembangan hukum dan pemahaman

seputar zakat, infaq, dan shadaqah.

2. Memberikan pertimbangan, saran dan pendapat dalam kebijaksanaan

pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Menampung dan menyalurkan pendapat umat Islam tentang pengembangan,

pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah.

Susunan Komisi Pengawas juga ditetapkan oleh gubernur dan bertugas

untuk melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan

shadaqah. Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawasan bertanggung jawab

kepada Gubernur.

Anggota Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawasan terdiri dari unsur

Ulama, Umaro, DPRD, Tokoh Masyarakat, Pengusaha Nasional, dan

Cendikiawan Muslim.


66/101

60

Susunan Organisasi Badan Pelaksana adalah :

1.

Kepala

2. Wakil Kepala

3. Sekretariat

4. Bidang Pengumpulan

5. Bidang Pendayagunaan

6. Bidang Dana

7. Pelaksana BAZIS Kotamadya/ Kabupaten Administrasi

Sekretariat terdiri dari Subbagian Umum, Subbagian hubungan Masyarakat,

Subbagian Informasi dan komunikasi, dan Sub bagian Penelitian dan Pengembangan;

Bidang Pengumpulan terdiri dari Seksi HimpunMuzzaki dan Seksi BinaMuzzaki; Bidang

pendayagunaan terdiri dari Seksi layananMustahik, Seksi Usaha, dan Seksi Bina Sumber

Daya Mustahik; Bidang Dana terdiri dari Seksi Kas dan Seksi Akuntansi; Pelaksanaan

BAZIS Kotamadya/Kabupaten terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengumpulan

dan Seksi Penyuluhan.

Documents

Ghina Puspita Fsh