GEOPOLITIK

Kelompok IVMoch. Rizqi Gumilang 135060400111015 Shabrina Arifah 135060400111016Fisabella Rilamsari Putri 135060400111022Olda Fadhillah A.R 135060400111026Muh. Iqbal Banu S 135060400111030Annida Lisyahadah 135060401111048Yahya M. Aji135060401111051Gio Fonseca Asprilia 135060401111072

GEOPOLITIK

Hijau merimbuni daratannya,Biru lautan di sekelilingnya,Itulah negeri Indonesia,Negeri yang subur serta kaya raya,Indonesia (Rhoma Irama)Mukadimah

PengertianGeopolitik :-mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan penyelenggaraan negara

geopolitik /gopolitik/ n 1 ilmu tt pengaruh faktor geografi thd ketatanegaraan; 2 kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dng posisi geografisnya

Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara.

Soemiarno, 20056Wawasan Nusantara

MENINJAU

Cara pandang bangsa Indonesia :

MENELITI MENINJAU MENGAMATI MEMANDANG

WAWAS

TINJAUAN KONSEPSI PANDANGAN, CARA PANDANG

WAWASAN

Cara pandang suatu bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.Merupakan hasil perenungan kultural, historis, georafis/ruang hidup, Idealisme, ideologi/falsafah, konstitusi, aspirasi, identitas, integritas kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupannya serta kemampuannya/daya saingnya.

WAWASAN NASIONAL

Tentang diri dan lingkungannya yang sarwa nusantara, dalam lingkungan strategi yang dinamik, berdasarkan Pancasila & UUD 45. Persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan nasional.

WAWASANNUSANTARA

Latar belakangOrang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan ! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya.

SoekarnoKarena orang dan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan, perebutan ruang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar antar manusiaindividu, keluarga, masyarakat, bangsahingga kini. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang yang dikenal sebagai wawasan nasional atau disebut geopolitik.

Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan2. Berada diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua lautan (Lautan India dan Lautan Pasifik) sehingga menjadi nusa diantara laut yang selanjutnya dinamakan Nusantara.3. Keunikan lainnya adalah bahwa wilayah nusantara berada di Garis Khatulistiwa dan diliwati oleh Geo Stationary Satelite Orbit (GSO).Ruang hidup (geografi)Profil (sejarah, ideologi, budaya)Wawasan Nasional (Geopolitik)Kenapa Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara?

Dasar pemikiran1. Falsafah Pancasila2. Aspek Kewilayahan Nusantara 3. Aspek Sosial Budaya

1. Falsafah PancasilaNilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan Wawasan nusantara, a.l. gotong royong. Suatu nilai khas dari bangsa Indonesia. Gotong royong merupakan kerja kolektif dari berbagai eleman masyarakat yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Nilai kemanusiaan Indonesia juga menjadi dasar wawasan nusantara yang kemudian melahirkan HAM. Dalam filsafat Pancasila juga mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas harus lebih diutamakan, tanpa mematikan kepentingan golongan. Selain itu, musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat.

2. Aspek Kewilayahan NusantaraIndonesia yang terdiri atas ribuan pulau, memiliki karakteristik berbeda dengan negara lain. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang mutlak diperhitungkan karena mengandung beraneka ragam kekayaan alam (baik di dalam maupun di permukaan bumi) dan jumlah penduduk yang besar. Dengan demikian secara kontekstual kondisi geografi Indonesia mengandung keunggulan sekaligus kelemahan/kerawanan. Kondisi ini perlu diperhitungkan dan dicermati dalam perumusan geopolitik Indonesia

3. Aspek Sosial Budaya

Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis dan 748 bahasa Ibu. Tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antargolongan masyarakat mengandung potensi konflik yang besar, terlebih lagi kasadaran nasional masyarakat masih relatif rendah dan jumlah masyarakat yang terdidik relatif terbatas

Kedudukan Geopolitik Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan sebagai landasan idiil. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara; berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan Nusantara (geopolitik) sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ketahanan Nasional (geostrategi) sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.

Fungsi GeopolitikDalam menentukanKebijakanKeputusanTindakanPerbuatan

bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Sebagai:Pedoman MotivasiDoronganRambu-rambu

Tujuan Wawasan Nusantara Hakekat tujuan wawasan nusantara adalah:

Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi serta kebhinekaan budaya.Pedoman pola tindak dan pola pikir kebijaksanaan nasionalPersatuan dan kesatuan dalam ke-bhinekaan.

Tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

Peranan Wawasan NusantaraMewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional.Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-nya. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia.

Perkembangan Teori Geopolitik

F. Ratzel (1844-1904) negara mirip organismeR. Kjellen (1864-1922) negara adalah organismeKarl Haushofer (1896-1946) teori ruang dan kekuatan : Lebensrum cukup mengikuti hukum alam; swasembada / autarkhi. Implementasinya adalah berupa pembagian wily ( Pan Regionalisme ) :Pan Amerika (Monroe Doctrine, USA)Pan Asia Timur (Doktrin Hoka I Chiu, Jepang)Pan Rusia India (wily Asia Barat dan Eropa Timur, Rusia)Pan Eropa Afrika (Eropa Barat - tidak termasuk Inggris dan Rusia, Jerman)Teori Geopolitik Jerman

Teori Geopolitik Inggris Sir Walter Raleight (1554 1618) menekankan wawasan maritim, yaitu penguasaan laut yang bertujuan untuk menguasai perdagangan, pada akhirnya bertujuan akhir terhadap penguasaan dunia, dan untuk itu diperlukan keseriusan dalam pembangunan armada laut.

Sir Halford Mackinder (1861 1947) penguasaan daerah-daerah jantung dunia, dikenal dengan teori Daerah Jantung. Untuk menguasai dunia, maka harus menguasai daerah jantung sebab dunia terdiri dari 9/12 air, 2/12 pulau dunia, dan 1/12 pulau.

Teori Geopolitik AmerikaAlfred Thayer Mahan mengembangkan konsepsi Raleight dengan mempertahankan & memanfaatkan sumber daya laut (kekuatan maritim).Guilio Douhet, lebih melihat kekuatan dirgantara dalam memenangkan peperangan. Nicholas J. Spijkman terkenal dengan teori Daerah Batas, yaitu membagi dunia dalam empat wilayah atau area :Pivot area, mencakup wilayah daerah jantungOffshore continent land, mencakup wily pantai benua Eropa-AsiaOceanic Belt, mencakup wily pulau di luar Eropa-Asia, Afrika SelatanNew World, mencakup wilayah Amerika

Teori Geopolitik IndonesiaBangsa Indonesia tidak dapat menerima rumusan Karl Haushofer dan rumusan-rumusan lain yang pada prinsipnya sama karena bertentangan dengan Pancasila. Wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur ekspansionisme maupun kekerasan

Sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, teori yang dianut adalah:

Ruang Hidup bangsa terbatas wilayah yang diakui internasionalSetiap bangsa sama derajatnyaSetiap bangsa wajib menegakkan berdamaian duniaKekuatan bangsa : 1. Eksistensi, integrasi nasional2. Kesejahteraan & kemakmuran rakyat bukan untuk kuasai negara lain

Isi wawasan Nusantara 1. Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang meliputi: a. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. b. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yng bebas. c. Pemerintaahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikutmmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Isi Wawasan Nusantara

2. Asas keterpaduan yang berciri manunggal, utuh dan menyeluruhSatu kesatuan wilayah nusantara yang mencakup daratan, perairan dan dirgantara secara terpadu.Satu kesatuan politik dalam arti satu UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional. Satu kesatuan sosial budaya atas dasar Bhineka Tunggal Ika. Satu kesatuan ekonomi dengan berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem ekonomi kerakyatan.Satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam satu sistem terpadu (sishankamrata).Satu kesatuan kebijakan nasional dalam arti pemerataan pembagian dan hasil-hasilnya yang mencakup aspek kehidupan nasional.

Isi wawasan Nusantara 3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi, Batiniah dan Lahiriah

a. Tata laku batiniah berdaasarkan falsafah bangsa yang membentuk sikap mental bangsa yang memilki kekuatan batin. b. Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh, dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan pembicaraan, pelaksanaan, pengawasan dan pengadilan.

Sejarah PerkembanganAsas negara kepulauan diperjuangkan oleh Bangsa Indonesia sejak tahun 1957 Deklarasi Pemerintah RI (di-kenal sebagai Deklarasi Juanda) disetujui bangsa lain tahun 1982 di Jamaica (UNCLOS) kemudian RI meratifikasi dengan UU No. 17 Th. 1985

Bentuk Negara Berdasarkan GeografiNegara Daratan (Land Lock Country)Negara Berbatasan dengan lautNegara Pantai (Coastal archipelago)Negara Pulau (Oceanic archipelago)Negara Kepulauan (Archipelago)

Merupakan suatu kesatuan utuh wilayah, yang batas-batasnya ditentukan oleh laut, dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau AtauMerupakan gugusan pulau-pulau dengan perairan diantaranya dan angkasa di atasnya sebagai kesatuan utuh, dengan unsur air sebagai penghubung.

Asas Negara Kepulauan (UNCLOS ps 46)

Deklarasi JuandaPerubahan atas Ordonantie no. 442/1939 tentang TZMKO 1939Diberlakukannya Point to point theory (12mil garis lurus dari titik terluar pulau terluar atau baseline) tidak lagi low water line (contour line atau 3mil garis pantai)Laut teritorial 12 mil laut antara 2 pulauMemaknai tanah-air (nusantara) Benua Maritim IndonesiaUNCLOS merupakan pengakuan bahwa Indonesia adalah Negara archipelago(maritim) terbesar di dunia

REZIM TATA LAUT/PERAIRAN MENURUT UNCLOS'82

Otonomi DaerahLatar BelakangPelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karenanya wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam mengelola daerah.Bentuk Otonomi

Desentralisasi : Pelayanan langsung kepada rakyat oleh Pemda, bukan pusatFilosofi Pemda ada karena ada rakyat yang dilayani Rakyat memberikan legitimasi Output Public goods & Public regulation

Dekonsentrasi : Tidak semua tugas-tugas teknis dapat dilaksanakan Pemda Fungsional kanwil/kandep Terintergrasi kepala wilayah

Otonomi daerahKewenangan daerahUU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten/kota. Perbedaan antara UU yang lama dengan yang baru adalah: 1. UU yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking). 2. UU yang baru, titik pandang kewenangannya di mulai dari daerah (Local government looking). UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesuai dengan tuntutan reformasi yang mengharapkan adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya untuk semua daerah yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat madani (civil society).

Yang patut diwaspadai bahwa semangat otonomi tidak menjurus pada semangat pembentukan daerah berdasarkan etnik atau sub kultur. Pada masa penjajahan Belanda wilayah kita terbagai atas dasar pembagaian sub kultur dengan dibentuknya daerah Karesidenan. Otonomi dipandang sebagai proses terselenggaranya distribusi kewenangan secara serasi dan proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten dan kota dalam bingkai keutuhan negara-negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

12 PULAU TERLUAR RAWAN DIKUASAI NEGARA JIRAN

Studi KasusAMBALAT kembali mencuri perhatian. Kapal perang Malaysia berkali - kali melanggar teritori Indonesia dan diusir armada angkatan laut kita. Ambalat adalah sebuah gugus pulau di sekitar 118.2558 Bujur Timur (BT)-118.254167 BT dan 2.56861 Lintang Utara (LU)- 3.79722 LU yang terletak di perairan Laut Sulawesi, sebelah timur Pulau Kalimantan Timur. Sengketa Ambalat Indonesia-Malaysia menyeruak karena klaim kepemilikan. Pada 2005, krisis Ambalat ditandai dengan show of force kedua angkatan bersenjata, penembakan kapal nelayan kita oleh Malaysia, dan aneka aksi demonstrasi mengecam Malaysia. Ambalat disebut sebagai wilayah Republik Indonesia (RI) sesuai Undang-undang No 4 Tahun 1960 tentang Perairan RI yang telah sesuai dengan konsep hukum Negara Kepulauan (Archipelagic State). Undang-undang ini telah diakui dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) ditetapkan dalam Konferensi III PBB di Montego Boy, Jamaika, 10 Desember 1982. Konvensi ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang No 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS.Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah kedaulatannya sesuai dengan peta wilayah yang dibuat Malaysia pada 1979. Peta itu didasarkan pada The Convention on The Territorial Sea and the Contiguous zone 1958 dan The Continental Self Convention 1958. Peta Laut 1979 tersebut juga telah memasukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam wilayah Malaysia.

Analisa27 Oktober 1969 Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia - Malaysia, kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969Malaysia mengeluarkan peta tahun 1979 masalah di Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut SulawesiKasus ini mencuat karenaPulau Sipadan danLigitan, juga berada di blok Ambalat, dinyatakan sebagai bagian dariMalaysiaolehMahkamah Internasional.Saling klaim atas lempeng benua(continental) shelf)dan ZEE di wilayah ituUNCLOS menguatkan Indonesia, dan melemahkan MalaysiaKandungan minyak dan gas bumi di Ambalat jika dieksploitasi mencapai Rp 4.200 triliunPerundingan bias mencapai puluhan tahunPilihan solusi : Penggunaan cara-cara diplomasi pasal 33 Piagam PBB yakni melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbritase, penyelesaian pengadilan, atau penyelesaian melalui agen-agen regional atau cara-cara lain menurut pilihan masing-masing negara.