Geopolitik Indonesia

  • View
    75

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Geopolitik Indonesia

BAB IPENDAHULUANA. Latar BelakangGeopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau territorial dalam arti luas) suatu Negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara. Sebaliknya, politik Negara itu secara langsung akan berdampak pada geografi Negara yang bersangkutan. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara. Geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkup wilayah, dan hirarki aktor: dari nasional, internasional, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografis yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.

B. Rumusan MasalahPermasalahan yang dikaji pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut ini :1. Apa bagaimana Konsepsi Geopolitik ?2. Apa dan bagaimana Geopolitik Indonesia ?3. Bagaimana pemahaman bangsa Indonesia terhapa Geopolitik?4. Bagaimana perananan Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik di Indonesia ?5. Apa dan bagaimana Geopolitik dan Hukum Kewilayahan Indonesia ?6. Apa dana bagaimana Geopolitik dan Otonomi Daerah

C. Tujuan Makalah ini bertujuan untuk :1. Menguraikan pengertian dari Geopolitik.2. Menguraikan unsur unsur utama dalam Geopolitik.3. Menguraikan maksud dari Wawasan Nasional di Indonesia.4. Menguaraikan definisi, kedudukan, bentuk, dan peran Wawasan Nusantara di Indonesia5. Menguraikan tentang pemahaman bangsa Indonesia terhadap Geopolitik6. Menguraikan maksud dari Wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia.

BAB IIPEMBAHASAN

A. KONSEPASALI GEOPOLITIK 1. Pengertian GeopolitikGeopolitik berasal dari dua kata yaitu geo dan politik. Geo artinya bumi/planet bumi. Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan bumi. Dengan demikian, geografi berkaitan dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.Maka, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik (kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara. 2. Unsur Utama GeopolitikWawasan bangsa Indonesia dalam konteks geopolitik tersirat melalu UUD 1945 antara lain :a. Ruang hidup bangsa terbatas diakui internasional ;b. Setiap bangsa sama derajatnya, berkewajiban menjaga perdamaian dunia, serta ;c. Kekuatan bangsa untuk mempertahankan eksistensi dan kemakmuran rakyat.Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori geopolitik menjadi doktrin bagi terbentuknya Negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin dasar, ada 4 unsur yang perlu diperhatikan, yaitu1) Konsepasali RuangKonsepasali ini diperkenalkan oleh Karl Haushofer. Konsep ruang merupakan aktualisasi dari pemikiran Negara sebagai organisasi hidup. Ruang yang inti dari konsepasali geopolitik merupakan wadah dinamika politik dan militer. Hal ini juga dapat dirasakan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, ketika kedua kutub saling mencari pengaruh di dunia ketiga (Negara yang sedang berkembang). Teori ini disebut pula sebagai teori kombinasi ruang dan kekuatan. Realitanya kekuatan politik selalu menghendaki penguasaan ruang dan sebaliknya penguasaan ruang secara de facto dan de jure akan memberikan legitimasi kekuasaan politik.2) Konsepasali FrontierKonsepasali Frontier merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Frontier merupakan batas imajiner diantara dua negara yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, batas resmi (boundary) dapat bergeser karena berbagai pengaruh, terutama masalah social, budaya, ataupun ekonomi. Secara politis pengaruh efektif dari pemerintah pusat tidak lagi mencakup seluruh wilayah kedaulatan tetapi dikurangi luas wilayah sampai dengan batas frontier yang sudah dipengaruhi kekuasaan asing dari seberang boundary. Pengaruh asing dapat berawal dari budaya, ekonomi, sosial, agama, maupun ras.3) Konsepasali Politik kekuatanPolitik kekuatan menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan konsepasali geopolitik yang terkait langsung dengan kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional harus dipertahankan demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut hendaknya dilandasi atas kekuatan politik, ekonomi, dan militer. 4) Konsepasali Keamanan Negara dan BangsaPada saat ini konsep keamanan negara yang dikembangkan pada umumnya adalah konsep ketahanan nasional. Kini dikembangkan pula konsep daerah penyangga (buffer zone] yang dapat digunakan untuk mmghadapi ancaman fisik dari luar. Dalam upaya keamanan negara dan bangsa, semangat kesatuan dan persatuan menjadi salah satu kekuatan untuk menghambat datangnya ancaman dari luar negeri.

B. GEOPOLITIK DI INDONESIA1. Wawasan NusantaraIstilah wawasan berasal dari katawawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat, atau cara melihat. Sedangkan istilah nusantara berasal dari kata nusa yang berarti diapit diantara dua hal. Istilah nusantara dipakai untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, serta diantara benua Asia dan benua Australia. Jadi, wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.Geopolitik Indonesia dinamakan wawasan Nusantara, yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa indonesia tentang dirinya yaitu bhineka, serta lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, dan turut serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia. Kesemua itu dalam rangka mencapai Tujuan Nasional. Oleh karena itu, hakikat tujuan Wawasan Nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebhinekaan, yang mengandung arti sebagai berikut :1) Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posisi dan potensi geografi, serta kebhinekaan budaya.2) Pedoman dan pola tindak serta pola pikir kebijaksanaan nasional.3) Hakekat Wawasan Nusantara dasar persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan.a. Kedudukan Wawasan NusantaraKedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah : 1. Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara. 2. UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 3. Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia.4. Ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. 5. Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional.

b. Bentuk Wawasan Nusantara1) Wawasan nusantara sebagai landasan konsepasali ketahanan nasionalWawasan nusantara sebagai konsepasali ketahanan nasional berarti bahwa wawasan nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Sebagai suatu konsepasali politik yang didasarkan pada pertimbangan konstelasi geografis, wawasan nusantara dapat dikatakan merupakan penerapan teori geopolitik dari bangsa Indonesia2) Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan NasionalWawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup: a. Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan politik. Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaaanya merupakan kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan miliki bersama bangsa. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk / meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupaka suatu kesatuan bangsa yang ulat dalam artian seluas-luasnya. Bahwa secara pasalikologis bangsa Indonesia harus merata satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Bahwa pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideology bangsa dan negara yang melandasi, membimbing dan menyerahkan bangsa menuju tujuannya. Bahwa kehidupan politik diseluruh wilayah Nusantara merupakan suatu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepentingan nasional ; serta Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas dan aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional.b. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi Bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah ; tanpa meninggalkan kehidupan ekonominya ; Kehidupan perekonomian di setiap wilayah Nusantar merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama mendasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.c. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan sosial dan budaya Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, maka perikehidupan bangsa harus merupakan kehiduapan yang serasi dengan terdapat tingkat kemajuan masyarakat yang sama sama merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa Bahwa budaya bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarakan kekayaaan budaya bangsa. Kekayaan ini menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Tentunya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, serta hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.d. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan Bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan Negara Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsaDari rangkaian uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :a. Wawasan Nusantara merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi, posis dan potensi geografi, serta kebhinekaan bangsa dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan.b. Wawsan Nusantar merupakan pola tindak dan pola pikir dalam melaksanakan pembangunan nasional.3) Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negaraWawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Bentuk dan letak dan geografis Indonesia yang merupakan suatu wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya dan mempunyai ekuator beserta segala sifat dan corak khasnya, maka implementasi nyata dari Wawasan Nusantara yang menjadi kepentingan-kepentingan pertahanan keamanan negara harus ditegakkan, realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan Nusantara di satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta penyelarasannya, sedangkan di lain pihak dapat menunjukkan kedaulatan negara republik Indonesia.Untuk dapat memenuhi kebutuhan itu dalam perkembangan dunia, maka seluruh potensi pertahanan keamanan negara haruslah sedini mungkin ditata dan diatur menjadi suatu kekuatan yang utuh dan menyeluruh. Kesatuan pertahanan dan keamanan negara mengandung arti bahwa ancaman terhapa sebagaian wilayah manapun pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.4) Wawasan nusantara sebagai wawasan kewilayahanWilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia adalah: Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr. Soepomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh. Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku - Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau countour pulau / darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI, yang isinya : Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12mil laut. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.c. Peranan Wawasan NusantaraDalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dijelaskan peranannya untuk :1) Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras pada segenap aspek kehidupan nasional.2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungannya.3) Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.4) Merentang hubungan Internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian.d. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Di IndonesiaCara pandang suatu bangsa memandang tanah air dan beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tuannya. Wawasan nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa. Pandangan bangsa Indonesia didasarkan kepada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya yang menghasilakan konsepasali wawasan Nusantara. Jadi wawasan nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia.Kedudukan wawasan nusantara adalah sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mngenai keadaan yang dinginkan. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuaidengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula.

1. Latar Belakang Konsepasali Wawasan NusantaraLatar belakang yang mempengaruhi tumbuhnya konsespi wawasan nusanatara adalah sebagai berikut :a. Aspek HistorisDari segi sejarah, bahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh adalah karena dua hal yaitu :1) Indonesia pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah.2) Indonesia pernah memiliki wilayah yang terpisah-pisah, secara historis wilayah Indonesia adalah wialayah bekas jajahan Belanda. Upaya untuk mewujudkan wilayah Indonesia sebagai wilayah yang utuh tidak lagi terpisah baru terjadi 12 tahun kemudian setelah Indonesia merdeka yaitu ketika Perdana Menteri Djuanda mengeluarkan pernyataan yang selanjutnya disebut sebagai Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Isi pokok dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa laut territorial Indonesia tidak lagi sejauh 3 mil melainkan selebar 12 mil. Keluarnya Deklarasi Djuanda melahirkan konsepasali wawasan Nusantara dimana laut tidak lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai penghubung. UU mengenai perairan Indonesia diperbaharui dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesiab. Aspek Geografis dan Sosial BudayaDari segi geografis dan Sosial Budaya, Indonesia meruapakan negara bangsa dengan wialayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan dan heterogenitas menjadikan bangsa Indonesia perlu memilikui visi menjadi bangsa yang satu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas itu anatara lain sebagai berikut :1. Indonesia bercirikam negara kepulauan atau maritim.2. Indonesia terletak anata dua benua dan dua sameudera(posisi silang).3. Indonesia terletak pada garis khatulistiwa.4. Indonesia berada pada iklim tropis dengan dua musim.5. Indonesia menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu sirkumpasifik dan Mediterania.6. Wilayah subur dan dapat dihuni.7. Kaya akan flora dan fauna dan sumberdaya alam8. Memiliki etnik yang banyak sehingga memiliki kebudayaan yang beragam.9. Memiliki jumlah penduduk dalam jumlah yang besar, sebanyak 218.868 juta jiwac. Aspek Geopolitis dan Kepentingan NasionalSalah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bangaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan penekanan bahwa wilayah negara Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar di seantero khatulistiwa.Sedangkan Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Wawasan Nusantara sebagai konsepasali politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepasali negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.Hakekat dan tujuan wawasan nusantara adalah kesatuan dan persatuan dalam kebinekaan yang mengandung arti :1) Penjabaran tujuan nasional yang telah diselaraskan dengan kondisi posisi, dan potensi georafi, serta kebinekaan budaya.2) Pedoman pola tindak dan pola pikir kebijakasanaan nasional.3) Hakikat wawasan nusantara : persatuan dan nkesatuan dalam kebinekaan.Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan fungsi-fungsi wawasan nusantara sebagai berikut :1) Menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran, paham dan semangat kebangsaan Indonesia.2) Menanamkan dan memupukan kecintaan pada tanah air indonesia sehingga rela berkorban untuk membelanya.3) Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara yang bangga pada negara Indonesia.4) Mengembangkan kehidupan bersama yang multikultural dan plural berdasarkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.5) Mengembangkan keberadaan masyarakat madani sebagai pengembangan kekuasaan pemerintah.

C. PAHAM GEOPOLITIK BANGSA INDONESIAPaham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepasali Wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah Negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memamfaatkan keuntungan letak geografis Negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra dan dua benua serta terletak dibawah orbit Geostationary Satellite Orbit (GSO). Dan Indonesia bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia. Wilayah Negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yaitu Wawasan Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepasali geopolitik bangsa Indonesia.

D. GEOPOLITIK DAN HUKUM KEWILAYAHAN1. Hukum Laut dan PerkembangannyaPerkembangan Sejarah hukum laut tidak lepas dari kemajuan teknologi maritim perkapalan dan kepelabuhanan Belanda dan Inggris serta orientasi komoditi perdagangan dunia (Simbolon, 1995). Pasca Perang Sabil/Salib sampai dengan bagian akhir jaman pencerah-an (renaissance) laut praktis hanya menjadi milik Spanyol dan Portugal, sehingga ada semacam pembagian wilayah yuridiksi dari kedua negara tersebut. Bagian akhir jaman pencerahan (renaissance), tekno-logi maritim Belanda dan Inggris melampaui Spanyol dan Portugal. Oleh karena itu hukum laut banyak ditentukan oleh polemik bangsa Belanda dan Inggris. Namun sebelum membahas polemik yang menghasilkan regim hukum laut, ada baiknya kita bahas lebih dahulu hakekat laut. Hakekat laut adalah :1. Bebas, merdeka dan bergerak serta relatif tetap dan tidak mudah dirusak.1. Datar dan terbuka, tidak dapat dipakai sembunyi.1. Tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikapling, sulit diberi tanda).1. Media macam-macam alat angkut, terutama yang bervolume besar.Dari hakekat tersebut timbul falsafah hukum laut yang berbuntut pada perebutan wilayah laut, yakni :1. Res Nullius : Laut tidak ada yang memiliki, oleh karenanya dapat diambil dan dimiliki masing-masing negara.1. Res Communis : Laut milik masyarakat dunia, oleh karena itu tidak dapat diambil/dimiliki oleh masing-masing negara.Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan NKRI perlu laut wilayah (territory water) selebar 12 mil laut dari Garis Pangkal/Garis Dasar (Base Line) atas dasar Point to point theory. Dengan demikian laut antar pu-lau menjadi Perairan Pedalaman (internal waters). Selanjutnya laut wilayah dan laut pedalaman dikenalkan sebagai laut Nusantara.Sebagai akibat konvensi hukum laut timbul bermacam tipe perairan, hal ini tidak terlepas karena perhatian orang yang besar pada laut. Untuk itu dibahas beberapa masalah yang menyangkut hukum laut : 1. Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea) : wilayah laut yang le-barnya tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal/garis dasar (base line). Garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar. 1. Perairan Pedalaman (Internal waters) : wilayah laut sebelah dalam dari da-ratan/sebelah dalam dari GP. Negara pantai mempunyai kedaulatan penuh.1. Zona Tambahan (Contiguous Zone) : wilayah laut yang lebarnya ti-dak boleh melebihi 12 mil dari Laut Teritorial, merupakan wilayah Negara Pantai untuk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imi-grasi, sanitasi dalam wilayah laut territorial.1. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) : wilayah laut yang tidak melebihi 200 mil dari GP. Negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploi-tasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan.1. Landas Kontinen (Continental Shelf) : wilayah laut Negara Pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, terletak di luar laut teritorial sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah. Jarak 200 mil GP atau maksimal 350 mil, atau tidak melebihi 100 mil dari kedalaman 2.500 m.1. Laut Lepas (High Seas) dikenal pula sebagai laut bebas/laut Inter-nasional : Wilayah laut > 200 mil dari Garis Pangkal. Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hakyang sebenarnya adalah jaminandari negara kepulauan : 1. Lintas : berlayar/bernavigasi melalui laut territorial, termasuk masuk dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan.1. Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamananan negara yang bersangkutan.1. Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE yang lain.1. Alur Laut Kepulauan :1. Alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat terbang asing.1. Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis sumbu5. Laut Lepas : 1. Semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan pedalaman maupun ZEE.1. Laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai.1. Dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan menangkap ikan.

2. Beberapa Perhatian Manusia Terhadap Laut1. Perubahan peta bumi pasca Perang Dunia II telah lahir banyak negara nasional baru yang miliki laut. Dengan demikian perlu diperhatikan :1) laut untuk kelangsungan hidup bangsa dan kesejahteraan rakyat.2) perlu pengaturan bersama pemanfaatan laut dan lingkungan un-tuk bangsa-bangsa.1. Kemajuan Teknologi berdampak pada meningkatnya kemampuan manusia memanfaatkan laut1. Bertambahnya jumlah penduduk, harus diimbangi dengan kenaikan produksi, khususnya dari sumber kekayaan laut.1. Bagi bangsa Indonesia, laut untuk menjamin integrasi, sarana perhu-bungan dan transportasi, menjadi salah satu sumber penghidupan, serta ditinjau dari segi militer merupakan wahana pertahanan.

3. Hukum Dirgantara dan PerkembangannyaRuang dirgantara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Ruang Udara dan Ruang Antariksa. Ruang udara berada di atas suatu wilayah Negara dikatagorikan sebagai ruang Udara Nasional atau wilayah kedaulatan Negara kolong, yang pemanfaatannya dikendalikan oleh Negara tersebut. Adapun Ruang Antariksa pemanfaatannya dikendalikan secara internasional dan tidak boleh dijadikan subyek negara kolong.Seperti halnya dengan hukum laut Indonesia juga menuntut perlakuan yang sama seperti hukum laut. Dalam hal ini Indonesia menuntut berlakunya kedaulatan Negara kolong terhadap ruang Dirgantara. Paling sedikit tujuan yang ingin dicapai ialah ruang udara Indonesia sebagai wilayah udara (air souverignty) nasional dan ruang antariksa Indonesia sebagai wilayah kepentingan (air juridiction) yang diperlakukan serupa dengan ZEE atau landas kontinen, yang meliputi pemanfaatan wilayah Geo-stationary Satelite Orbit (GSO), Medium Earth Orbit (MEO), Low Earth Orbit (LEO).4. Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia0. Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang).Dasar : Ordonansi Laut Teritur dan Lingkungan Maritim no 442/1939 (Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie no. 442/1939)Ukuran : 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (low water)Luas Wilayah: + 2 juta km20. Setelah Proklamasi s/d 13 Desember 1957Dasar: Ketentuan Peralihan UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, tetap berlaku Ordonansi no 442/1939.0. Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda)Dasar: Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957 PEPERPU no 4/1960 tentang Perairan IndonesiaUkuran: 12 mil dari garis pangkal (point to point theory)Luas Wilayah : bertambah + 3,9 juta km2, menjadi 5,9 juta km20. Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 (Landas Kontingen)Dasar: Deklarasi Pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969 UU no 1/1973 tentang Landas KontingenLuas Wilayah : Bertambah + 0,8 juta km2, menjadi + 6,7 juta km2 0. Pengumuman Pemerintah R.I. tahun 1980 (Zona Ekonomi Eksklusif)Dasar : Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif UU no 5/1983 tentang Zone Ekonomi Ekslusif (Pembenahan Kekayaan Alam dan Potensi Alam)Luas Wilayah : Bertambah + 2,5 juta km2, menjadi + 9,2 juta km2E. GEOPOLITIK DAN OTONOMI DAERAHSentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karenanya wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam mengelola daerah, yang meliputi :1. Desentralisasi pelayanan rakyat/publik. Dan filsafat yang dianut adalah : Pemerintah Daerah ada karena ada rakyat yang harus dila-yanani. Desentralisasi merupakan power sharing (otonomi formal dan otonomi material). Otonomi daerah bertujuan untuk memu-dahkan pelayanan kepada rakyat/publik. Oleh karena outputnya hendaknya berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok rakyatpublic goodsdan peraturan daerahpublic regulationagar tertib dan adanya kepastian hukum. Kebijakan desentralisasi : tujuan politis dan tujuan administrasi, namun tujuan utamanya adalah pela-yanan kepada rakyat/publik.1. Dekonsentrasi : diselenggarakan, karena tidak semua tugas-tugas tek-nis pelayanan kepada rakyat dapat diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kabupaten/kota). Dekonsentrasi : fungsional (kanwil/kandep) dan terintegrasi (kepala wilayah).Pada kenyataannya otonomi daerah di Indonesia secara luas ti-dak/belum pernah terlaksana. Sejah masa penjajahan Belanda, Jepang dan setelah kemerdekaan otonomi masih dalam bentuk dekonsentrasi.0. Pembagian DaerahWilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah (pasal 2 UU no 32/ 2004). Pemerintah provinsi yang berbatasan dengan laut memiliki kewe-nangan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan (pasal 18 ayat (4) UU no 32/2004). Asas ini bertentangan Deklarasi Pemerintah R.I dan telah dikukuhkan melalui UNCLOS serta telah diratifikasi dengan UU no 6/1996 tentang Perairan Indonesia.Masa penjajahan Belanda wilayah kita terbagai atas dasar pembagaian sub kultur dengan dibentuknya daerah Karesidenan. Yang selanjutnya terbagi habis menjadi: Provinsi, Karesidenan, Kabupaten/Kota, Kawe-danaan, dan Kecamatan. Globalisasi yang meyebabkan adanya global Paradox (Naisbit, 1987 : 55) jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas atas dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan benturan budaya yang berakibat pecahnya negara nasional (Huntington, 1996 : 100). Oleh karena itu kita perlu perhatian khusus pada wilayah yang dilalui Alur Laut KepulauanRiau, Resiau Kepulauan, Kalimantan Barat, Bangka-Belitung, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Pulau Lombok serta Maluku, Maluku Utarayang beberapa saat lalu hingga kini tetap ber-gejolak, baik yang berupa konflik fisik maupun konflik non fisik (kei-nginan memisahkan diri dengan membentuk provinsi baru). Pembagian Kewenangan (UU no 32/2004 tentag Pemerintahan Daerah)0. Kewenangan Pemerintah (pasal 10 ayat (3)) politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama1. Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (pasal 13) perencanaan dan pengendalian pembangunanan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya masusia potensial; penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kbupaten/kota; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabu-paten/ kota; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat di-laksanakan oleh kabupaten/kota; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-undangan.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasar-nya sama namun dalam skala kabupaten/kota, pasal 14) : perencanaan dan pengendalian pembangunanan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-undangan. 1. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut meliputi (pasal 18): eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut; pengaturan administrasi; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturn yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahklan kewenganannya oleh Pemerintah; ikut serta pemeliharaan keamanan; dan ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.Sedangkan batas wilayahnya adalah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kerah laut lepas dan 1/3 nya menjadi kewengan daerah ka-bupaten/kota.1. Sumber Penerimaan Pelaksanaan DesentralisasiUntuk mendukung jalannya pemerintahan di daerah diperlukan dana, namun tidak semua daerah mampu mendanai sendiri jalannya roda pemerintahan. Oleh karenanya Pemerintah harus mampu membagi adil dan merata hasil potensi masyarakat. Agar adil dan merata diperlukan aturan yang baku. Dari ketentuan tersebut dikeluarkan beberapa istilah tentang dana untuk keperluan pembinaan wilayah :0. Pendapatan Asli Daerah :1. pajak daerah;1. retribusi daerah;1. hasil pengelolaan kekayaan daerah;1. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.0. Dana Perimbangan Daerah terdiri atas :1. Dana bagi hasil dari pajak dan sumber daya alam.1. Dana alokasi umum1. Dana alokasi khusus 0. Pinjaman Daerah, daerah dapat meminjam dari dalam negeri dan luar negeri (melalui Pemerintah Pusat), dengan persetujuan DPRD.0. Lain-lain penerimaan yang sah termasuk Dana Darurat, berasal dari Pinjaman APBN.1. Daerah FrontierDaerah frontier terbentuk karena sifat manusia yang saling tergantung, baik dengan manusia maupun alam sehingga terjadi sim-biose. Kehidupan masyarakat Indonesia dengan masyarakat negara jiran menjadi saling pengaruh mempengaruhi. Sebagai akibatnya terjadi pergeseran batas negara secara imajiner. Daerah frontier (Sunardi, 2004 : 151) terjadi antara lain :1. Dorongan ekonomi, berupa kemudahan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.1. Dorongan sosial budaya, berupa kesamaan sub-kultur (suku) dan kemudahan mendapatkan fasilitas perlindungan masa depan (seko-lah, kesehatan/social security).1. Dorongan politik, antara lain adanya kepastian hukum dan tidak me-nutup kemungkinan menuntut adanya referendum.1. Rencana Tata Ruang WilayahBerkaitan dengan diundangkannya UU no 32/2004 perlu ditinjau kembali rencana tata ruang wilayah (RT/RW), baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Pada saat mengacu UU no. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, RT/RW Provinsi sudah sesuai, dan telah menjadi Perda. Namun RT/RW Kabupaten dan Kota masih dibawah 50 % yang telah menjadi Perda (dikukuhkan). Dengan diundangkannya UU no. 32/2004, ternyata perlu mengubah RT/RW. Pengubahan RT/RW hendaknya meng-acu pada Kepentingan Nasional, tidak hanya mengacu pada kepentingan daerah semata (UU no. 24/1992). Oleh karena itu perlu standarisasi penataan ruang, dan sudah barang tentu mengacu pada asas negara kepulauan. Selama ini sering RT/RW lebih berorientasi pada negara kontinen, sehingga upaya pembenahan pantai kurang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Kurangnya pemahaman akan makna hakekat negara nusantara menyebabkan meningkatnya kerusakan lingkungan tidak saja di darat tetapi di daerah maritim. Reklamasi pantai utara DKI Jakarta dengan menebang hutan bakau menimbulkan banjir yang tidak saja di DKI Jakarta tetapi juga provinsi lain. 1. Pendaftaran Wilayah Maritim (Marine cadaster)Tanah Air Indonesia memiliki sebanyak 17.504 pulau dan yang bernama hanya 5.703 pulau dan sisanya sebanyak 11.801 belum bernama (Data Mabes TNI, 2005). Sebagai akibatnya dokumentasi nasional ten-tang konfigurasi kepulauan kita tidak jelas bahkan gelap. Ini juga disebabkan kurangnya perhatian pengambil kebijaksanaannegarawan dan politisi, serta para pemimpin non formal di negeri ini. Sebagai akibat-nya banyak pulau-kita yang hilang dituntut kepemilikan oleh negara jiran maupun kerusakan oleh alam dan manusia Indonesia yang kita tidak ketahui. Untuk itu perlu berdirinya jawatan pencatatan pulau/pantai yang dikenal sebagai Marine Cadastre. Adanya Marine Cadastre dengan upaya pro aktif, diharapkan kita mampu menginventarisasi jumlah pulau lengkap dengan tata letak (koordinat pada peta laut), konfigurasi luas, letak, ciri flora dan fauna sehingga ) kita akan mudah mendaftarkan ke PBB di New York. Keuntungan yg didapat antara lain:1. Dapat menuntut hak (claim) atas pulau tersebut di wilayh Indonesia apabila diduduki secara diam-diam oleh negara tetangga.1. Jangan sampai kita kehilangan pulau tetapi tidak tahu apa/pulau mana yang hilang.1. Memberikan batas wewenang kepada daerah otonom batas laut ber-dasarkan koordinat tidak berdasarkan perkiraan seperti sekarang ini yang berakibat pada konflik di kalangan rakyat.

BAB IIIPENUTUPA. SIMPULANGeopolitik, dibutuhkan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara besar. Keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negeri, hubungan perdagangan dll. Geopolitik bertumpu pada geografi sosial (hukum geografis), mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu Negara.

B. SARANSemoga dengan tersusunnya makalah ini, dapat menjadi bahan bacaan yang mampu memberikan dan menambah pemahaman kita mengenai geopolitik di Indonesia serta peran wawasan nusantara sebagai geopolitik di Indonesia.Penulis menyadari banyak terdapat banyak kekurangan dalam penyusunannya, maka dari itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dalam penulisan makalah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKAAlfandi, Widoyo. 2002. Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang Geografi Politik dan Geopolitik. Yogyakarta:Gadjah Mada University.Aziz, Abd. dkk. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan. Makassaar : UPT MKU Universitas HasanuddinFuad, Safwatillah. 2013. Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik. (online) dalam : http://rijalulfata.blogspot.com/2013/04/wawasan-nusantara-sebagai-geopolitik.html. diakses tanggal 6 Maret 2014.Satata, Tata. 2013. Geopolitik di Indonesia. (online) dalam http://citizenn2000.blogspot.com/2013/11/geopolitik-indonesia.html Diakses tanggal 6 Maret 2014.Saeful, Riki. 2013. Wawasan Nusantara dan Geopolitik Nasional. (online) dalam http://rikisa.blogspot.com/2013/04/v-behaviorurldefaultvmlo_24.html diakses tanggal 6 Maret 2014.Suradinata,Ermaya. 2005. Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI. Jakarta: Suara Bebas. Hal 12-14.

Geopolitik Indonesia 2