Slide 1

KLUKMANUL HAKIM1304107010034FAIZUL RIZKI1304107010028REVA MULIARMA1304107010027CUT IRA SATIVA1304107010026YULINAR FAJRINA1304107010025LAURA VADZLA H.1304107010024

Geopolitikindonesia

Spesifikasi Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara; berkedudukan sebagai landasan ideal.2. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi negara; berkedudukan sebagai landasan konstitusional.3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional; berkedudukan sebagai landasan visional.4. Ketahanan Nasional sebagai konsepsi nasional; berkedudukan sebagai landasan konsepsional.5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional; berkedudukan sebagai landasan operasional.

Indonesia adalah suatu negara, yang terletak di sebelah tenggara benua Asia, membentang sepanjang 3,5 juta mil, atau sebanding dengan seperdelapan panjang keliling Bumi, serta memiliki tak kurang dari 13.662 pulau.Jika dilihat sekilas, hal ini adalah suatu kebanggaan dan kekayaan, yang tidak ada tandingannya lagi di dunia ini. Tapi bila dipikirkan lebih jauh, hal ini merupakan suatu kerugian tersendiri bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia terlihat seperti pecahan-pecahan yang berserakan. Dan sebagai 13.000 pecahan yang tersebar sepanjang 3,5 juta mil, dan hal ini membuat indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang amat sulit untuk dapat dipersatukan.Maka, untuk mempersatukan Bangsa Indonesia, diperlukan sebuah konsep Geopolitik yang benar-benar cocok digunakan oleh Bangsa Indonesia

A. PENGERTIANGeopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

B. ASAS WAWASAN NUSANTARAAsas wawasan nusantara terdiri dari :*Kepentingan yang sama =>Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain.*Keadilan=>Berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah usaha, dan kegiatan,baik orang per- orangan, golongan, kelompok maupun daerah.*Kejujuran=>Berarti keberanian berpikir, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak di dengar.

*Solidaritas =>Berarti diperlukan rasa setia kawan, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.*Kerja sama =>Berarti adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok kecil maupun besar dapat tercapai demi terciptanya sinergi yang lebih baik.*Kesetiaan terhadap kesepakatan =>Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam ke bhinekaan.

C. KEDUDUKAN WAWASAN NUSANTARA

Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

D. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

E. Tujuan Wawasan NusantaraWawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa ataupun daerah.

2. Arah pandang ke luar.Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan internasionalnya, bangsa indonesia harus berusaha mendahulukan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi terciptannya tujuan nasional sesuai dengan yang tertera pada Pembukaan UUD 1945.

SASARAN IMPLEMENTASI (PENERAPAN) WAWASAN NUSANTARA

secara utuh dan menyeluruh, sasaran implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional adalah menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air dalam bidang :

(a) Politik =>menciptakan penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. (b) Ekonomi=>menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. (c) Sosial Budaya=>menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui dan menerima serta menghormati segala bentuk perbedaan (kebhinekaan) sebagai kenyataan yang hidup disekitar kita dan sekaligus sebagai karunia Allah SWT .

(d) Pertahanan dan Keamanan=> menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang akan membentuk sikap bela negara pada setiap diri warga negara Indonesia.

*Sosialisasi wawasan nusantaraUntuk mempercepat tercapainya tujuan wawasan nusantara, disamping implementasi (penerapan) seperti tersebut di atas, perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi wawasan nusantara kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan wawasan nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut :

Menurut cara penyampaiannya :a.Langsung, contoh : ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.b.Tidak langsung, contoh : media elektronik, media cetak.

Menurut metode penyampaiannya :a. Keteladananb.Edukasic.Komunikasid. Integrasi

PROSPEK IMPLEMENTASI GEOPOLITIK INDONESIA

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi tanggal 13 Desember 1957 mengajukan NKRI perlu laut wilayah (territory water) selebar 12 mil laut dari Garis Pangkal/Garis Dasar (Base Line) atas dasar Point to point theory. Dengan demikian laut antar pulau menjadi perairan pedalaman (internal waters). Selanjutnya laut wilayah dan laut pedalaman dikenalkan sebagai laut nusantara.

Sebagai akibat konvensi hukum laut, timbul bermacam tipe perairan. Berikut beberapa masalah yang menyangkut hukum laut :

1.Laut Teritorial/Laut wilayah : wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil dari garis pangkal/base line (garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau terluar).

2. Perairan pedalaman (Internal waters) : wilayah laut sebelah dalam dari daratan atau garis pantai.

3. Zona Tambahan (Contigous Zone) : wilayah laut yang lebarnya tidak boleh melebihi 12 mil dari laut teritorial dan merupakan wilayah negara pantai untuk melakukan pengawasan pabean, fiskal, imigrasi, sanitasi dalam wilayah laut teritorial.

4. Zona Ekonomi Eksklusif (Exlusive Economic Zone) : wilayah laut yang tidak melebihi 200 mil dari garis pantai dan negara yang bersangkutan mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati perairan.

5. Landas Kontinen (Continental Shelf) : wilayah laut negara pantai yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya , dan terletak di luar laut teritorial. (jarak 200 mil garis pantai atau mak. 350 mil, atau tidak melebihi 100 mil dari kedalaman 2500 meter)

6. Laut Lepas (High Seas) : wilayah laut yang dikenal sebagai laut bebas/ laut Internasional dengan wilayah laut lebih dari 200 mil dari garis pantai.

OTONOMI DAERAH

Penyelenggaraan negara secara garis besar diselenggarakan dengan dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem Sentralisasi merupakan sistem penyelenggaraan negara jika urusan yang bersangkutan dengan aspek kehidupan dikelola ditingkat pusat.sedangkan Sistem Desentralisasi merupakan sistem penyelenggaraan negara dimana sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya. Dengan demikian daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan baik dari aspek perencanaan, peralatan, pembiayaan, maupun personilnya..

*TINGKAT DESENTRALISASIAbdul Wahab (1994) menjelaskan tingkat desentralisasi sebagai berikut :Dekonsentralisasi..=>Pada hakikatnya merupakan bentuk desentralisasi yang kurang ekstensif dimana para pejabat staff tidak diberi hal dan kewenangan dalam perencanaan, maupun pembiayaan dan hanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab kepada atasannya..

Delegasi..=>Pembuatan keputusan dan kewenangan manajemen untuk melaksanakan fungsi-fungsi publik tertentu dan hanya dikontrol oleh departemen-departemen pusat..

3)Devolusi..=>Desentralisasi politik yang memiliki karakteristik sebagai berikut:(a) Diberikan otonomi penuh dan kebebasan tertentu pada pemerintah daerah serta kontrol yang relatif kecil.(b) Pemerintah daerah harus memiliki wilayah dan kemenangan hukum yang jelas dan berhak untuk menjalankan kewenangan dalam menjalankan fungsi-fungsi publik dan politik atau pemerintahan.(c) Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan serta koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah.

**MANFAAT DESENTRALISASIMerupakan sarana untuk memangkas sejumlah prosedur yang terlalu kaku yang biasanya merupakan ciri perencanaan dan manajerial di negara sedang berkembang, sebagai akibat terlalu menumpukkan kekuasaan, kewenangan dan sumber-sumber pada pemerintah pusat.

Memungkinkan penetrasi politik dan administrasi atas kebijakan pemerintah nasional hingga ke daerah-daerah terpencil.

Memungkinkan terwakilinya berbagai kelompok politik, agama, suku, dalam proses pembuatan keputusan.

INSTRUMEN DESENTRALISASI

A. Harus ada ruang selain institusi negara, memungkinkan adanya ruang publik yang bebas (free public sphere).

B. Harus memungkinkan lahirnya institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah) yang merdeka atau civil society.

C. Munculnya Non-Government Organizations dan Grass Root Organizations (NGOs dan GROs).

PEMBAGIAN KEWENANGAN

1. Kewenangan Pemerintah a. Politik luar negeri b. Pertahanan c. Keamanan d. Yustisi e. Moneter dan fiskal nasional f. Agama

2. Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang c. Penanganan bidang kesehatan d. Penyediaan sarana dan prasarana umum e. Dan lain-lain...

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Penyelenggaraan pendidikan c. Penanggulangan masalah sosial d. Pengendalian lingkungan hidup e. Dan lain-lain...

4. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut b. Pengaturan administrasi c. Pengaturan tata ruang d. Ikut serta pemeliharaan keamanan e. Ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara

SEKIAN & TERIMA KASIH