48
PELAYANAN GAWAT DARURAT DALAM ETIK DAN HUKUM KESEHATAN OLEH PROF.DR. SARSINTORINI PUTRA, SH,MH 081901235272

GAWAT DARURAT POLTEKES

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GADAR

Citation preview

Page 1: GAWAT DARURAT POLTEKES

PELAYANAN GAWAT DARURAT

DALAMETIK DAN

HUKUM KESEHATANOLEH

PROF.DR. SARSINTORINI PUTRA, SH,MH081901235272

Page 2: GAWAT DARURAT POLTEKES

GAWAT DARURAT (EMERGENCY CARE)

ADALAH BAGIAN DARI PELAYANAN KEDOKTERAN YANG DIBUTUHKAN OLEH PENDERITA DALAM WAKTU SEGERA (IMMEDIATELY) UNTUK MENYELAMATKAN KEHIDUPANNYA (LIFE SAVING).

ADALAH KEADAAN KLINIS PASIEN YANG MEMBUTUHKAN TINDAKAN MEDIS SEGERA, GUNA PENYELAMATAN NYAWA D AN PENCEGAHAN KECACATAN LEBIH LANJUT (PASAL 1 UU N0 44 TH 2009 TTG RUMAH SAKIT).

Page 3: GAWAT DARURAT POLTEKES

GAWAT DARURAT MEDIK

- PERIODE WAKTU PENGAMATAN/PELAYANAN RELATIF SINGKAT

- PERUBAHAN KLINIS YANG MENDADAK- MOBILITAS PETUGAS YANG TINGGI• HAL-HAL DI ATAS MENYEBABKAN TINDAKAN

DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT MEMILIKI RISIKO TINGGI BAGI PASIEN BERUPA KECACATAN BAHKAN KEMATIAN.

• PERLU PENGATURAN HUKUMNYA

Page 4: GAWAT DARURAT POLTEKES

DASAR HUKUM GAWAT DARURAT

UU NO 44 TH 2009 TTG RUMAH SAKIT

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BERTANGGUNG JAWAB UTK MENJAMIN PEMBIAYAAN PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN DI RS AKIBAT BENCANA DAN KEJADIAN LUAR BIASA (PASAL 6 h)

BANGUNAN RS PALING SEDIKIT TERDIRI ATAS A.L. RUANG GAWAT DARURAT (PASAL 10 AYAT 2)

Page 5: GAWAT DARURAT POLTEKES

UU N0. 29 TH 2004 TTG PRAKTIK KEDOKTERAN

DOKTER ATAU DOKTER GIGI DALAM MELAKSANAKAN PR AKTIK KEDOKTERAN MEMPUNYAI KEWAJIBAN MELAKUKAN PERTOLONGAN DARURAT ATAS DASAR PERIKEMANUSIAAN KECUALI BILA IA YAKIN ADA ORANG LAIN YANG BERTUGAS DAN MAMPU MELAKUKANNYA (PASAL 51 d)

DIPIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 TAHUN ATAU DENDA PALING BANYAK RP 50 JUTA SETIAP DOKTER YANG TIDAK MELAKUKAN PERTOLONGAN DARURAT (PASAL 79)

Page 6: GAWAT DARURAT POLTEKES

UU NO. 36 TH 2009 TTGKESEHATAN

DALAM KEADAAN DARURAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA WAJIB MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENYELAMATAN NYAWA PASIEN DAN PENCEGAHAN KECACATAN TERLEBIH DULU

(PASAL 32 AYAT 1)

(

Page 7: GAWAT DARURAT POLTEKES

Lanjutan………….

DALAM KEADAAN DARURAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA DILARANG MENOLAK PASIEN DAN ATAU MEMINTA UANG MUKA

(PASAL 32 AYAT 2 UU KESEHATAN TH.2009)

Page 8: GAWAT DARURAT POLTEKES

Lanjutan………….

PIMPINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN ATAU TENAGA KESEHATAN, YANG MELAKUKAN PRAKTIK ATAU PEKERJAAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN, YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA TERHADAP PASIEN, YANG DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP. 200 JUTA

(PASAL 190 AYAT 1 UU KESEHATAN TH 2009)

Page 9: GAWAT DARURAT POLTEKES

Lanjutan………….

DALAM HAL PERBUATAN TSB MENGAKIBATKAN TERJADINYA KECACATAN ATAU KEMATIAN, PIMPINAN FASILITAS YANKES DAN/ATAU TENAGA KESEHATAN DIPIDANA PENJARA PALING LAMA 10 TAHUN DAN DENDA PALING BANYAK RP 1 MILYAR

(PASAL 190 AYAT 2 UU KESEHATAN 2009)

Page 10: GAWAT DARURAT POLTEKES

UU NO 38 TH 2014 TTG KEPERAWATAN

(1) DALAM KEADAAAN DARURAT UNTUK MEMBERIKAN PERTOLONGAN PERTAMA, PERAWAT DAPAT MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS DAN PEMBERIAN OBAT.

(2) PERTOLONGAN PERTAMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) BERTUJUAN UNTUK MENYELAMATKAN NYAWA KLIEN DAN MENCEGAH KECACATAN LEBIH LANJUT.

(3) KEADAAN DARURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) MERUPAKAN KEADAAN YANG MENGANCAM NYAWA KLIEN DAN KESELAMATANNYA HANYA TERGANTUNG PADA INISITATIF PERAWAT.

Page 11: GAWAT DARURAT POLTEKES

LANJUTAN…………….

(4) KEADAAN DARURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DITETAPKAN OLEH PERAWAT SESUAI DENGAN BIDANG KEILMUAN.

(5) KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI KEADAAN DARURAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH.

(PASAL 36)

Page 12: GAWAT DARURAT POLTEKES
Page 13: GAWAT DARURAT POLTEKES

PASAL 59 UU NO 36 TH 2014 TTG TENAGA

KESEHATAN

Page 14: GAWAT DARURAT POLTEKES

KEPMENKES 129 /MENKES/SK /II/2008 TTG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RS

JENIS PELAYANAN /INDIKATOR/ STANDAR/GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT

1.KEMAMPUAN MENANGANI LIFE SAVING ANAK DAN DEWASA 100%

2.JAM BUKA PELAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM

Page 15: GAWAT DARURAT POLTEKES

LANJUTAN……..

3. PEMBERI PELAYANAN KEGAWATDARURATAN BERSERTIFIKAT YANG MASIH BERLAKU ATLS/BTLS/ACLS/PPGD (100 %)

4. KESEDIAAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA (SATU TIM)

5. WAKTU TANGGAP PELAYANAN DOKTER DI GAWAT DARURAT ≤ 5 MENIT TERLAYANI SETELAH PASIEN DATANG

6. KEPUASAN PELANGGAN ≥ 70 %7. TIDAK ADANYA PASIEN YANG DIHARUSKAN

MEMBAYAR UANG MUKA (100 %)8. KEMATIAN PASIEN ≤ 24 JAM ≤ DUA PER SERIBU

(PINDAH KE PELAYANAN RAWAT INAP SETELAH 8 JAM)

Page 16: GAWAT DARURAT POLTEKES

KEPMENKES NO. 834 /MENKES/SK/VII/TH 2010 TTG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN HIGH CARE UNIT (HCU)

DI RUMAH SAKIT

PELAYANAN HCU DIBERIKAN KEPADA PASIEN DENGAN KONDISI KRITIS STABIL YANG MEMBUTUHKAN PELAYANAN PENGOBATAN DAN OBSERVASI SECARA KETAT

Page 17: GAWAT DARURAT POLTEKES

PENANGANAN AWAL KECELAKAAN ATAU KONDISI GAWAT DARURAT

SEPERTI TERSENGAT LISTRIK, SERANGAN JANTUNG, STROKE ATAU OVERDOSIS OBAT. JIKA TERLAMBAT DITANGANI, BERAKIBAT FATAL KEMATIAN

PENANGANAN AWAL DENGAN “METODE ABCD SINGKATAN AIRWAY (MEMERIKSA JALAN NAPAS , BREATHING (MEMBANTU PERNAFASAN) , CIRCULATION (MEMERIKSA KORBAN PERDARAHAN) DISABILITY (MEMERIKSA KESADARAN KORBAN)

Page 18: GAWAT DARURAT POLTEKES
Page 19: GAWAT DARURAT POLTEKES

ETIK NILAI-NILAI DAN NORMA-NORMA MORAL YANG

MENJADI PEGANGAN DALAM BERPERILAKU, BERUPA :

• OTONOMI (AUTONOMY) HAK MEMBUAT KEPUTUSAN SENDIRI• KEJUJURAN (VERACITY) YG SEBENARNYA DAN BERTANGGUNG JAWAB• K EADILAN (JUSTICE) KEWAJIBAN MEMBERIKAN HAK YG SAMA

Page 20: GAWAT DARURAT POLTEKES

LANJUTAN……..

• TIDAK MERUGIKAN (NONMALEFICENCE) TIDAK MENIMBULKAN BAHAYA, CIDERA• BERBUAT BAIK (BENEFICENCE) SEMATA-MATA UTK KEPENTINGAN PASIEN• MENJAGA KERAHASIAAN (CONFIDENTIALITY) PRIVASI• SETIA (FIDELITY) MENEPATI JANJI

Page 21: GAWAT DARURAT POLTEKES

KODE ETIK

KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA SK PB IDI NO. 221/PB/A.4/04/2002 TENTANG

PENERAPAN KODE ETLK KEDOKTERAN INDONEKODE ETIK KEPERAWATAN INDONESIAKEPUTUSAN PENGURUS PUSAT PPNI NO.

023//PP.PPNI/SK/K/XII/2009KODE ETIK BIDAN INDONESIA DISAHKAN KONAS IBI XII DI DENPASAR BALI TH

1991

Page 22: GAWAT DARURAT POLTEKES
Page 23: GAWAT DARURAT POLTEKES

KATEGORI GAWAT DARURAT

1. PASIEN GAWAT DARURAT DAN PASIEN YANG TIBA-TIBA BERADA DALAM KEADAAN GAWAT ATAU AKAN MENJADI GAWAT DAN TERANCAM NYAWANYA ATAU ANGGOTA BADANNYA (AKAN MENJADI CACAT) BILA TIDAK MENDAPAT PERTOLONGAN SECEPATNYA.

• MIS:SUMBATAN JALAN NAPAS ATAU DISTRESS NAFAS, LUKA TUSUK DADA/PERUT DENGAN SHOCK DAN SESAK, HIPOTENSI / SHOCK

Page 24: GAWAT DARURAT POLTEKES

Lanjutan ……………… 2. PASIEN GAWAT TIDAK DARURAT, PASIEN BERADA

DALAM KEADAAN GAWAT TETAPI TIDAK MEMERLUKAN TINDAKAN DARURAT, MISALNYA PATAH TULANG PANJANG TANPA SYOK

3. PASIEN DARURAT TIDAK GAWAT PASIEN AKIBAT MUSIBAH YANG DATANG TIBA- TIBA, TETAPI TIDAK MÊNGANCAM NYAWA DAN ANGGOTA BADANNYA, MISALNYA LUKA SAYAT DANGKAL.

4. PASIEN TIDAK GAWAT TIDAK DARURAT, MISALNYA PASIEN DENGAN ULCUS DEKUBITUS, TBC KULIT, DAN SEBAGAINYA

Page 25: GAWAT DARURAT POLTEKES

PELAYANAN GAWAT DARURAT RS

• RUMAH SAKIT DI INDONESIA WAJIB MENYELENGGARAKAN PELAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM SEHARI SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN IJIN RUMAH SAKIT.

• PELAYANAN GAWAT DARURAT DI RS, MERUPAKAN SYSTEM TERPADU YANG DIPERSIAPKAN MULAI DARI IGD, HCU, ICU DAN KAMAR JENAZAH SERTA RUJUKAN ANTAR RUMAH SAKIT.

Page 26: GAWAT DARURAT POLTEKES

PENANGGULANGAN PENDERITA GAWAT DARURAT (PPGD)

TUJUAN :1. MENCEGAH KEMATIAN DAN CACAT (TO SAVE LIFE

AND LIMB) PADA PENDERITA GAWAT DARURAT, HINGGA DAPAT HIDUP DAN BERFUNGSI KEMBALI DALAM MASYARAKAT

2. MERUJUK PENDERITA GAWAT DARURAT MELALUI SISTEM RUJUKAN UNTUK MEMPEROLEH PENANGANAN YANG LEBIH MEMADAI.

3. MENANGGULANGI KORBAN BENCANA

Page 27: GAWAT DARURAT POLTEKES

GEOGRAFI INDONESIA

TERDIRI ATAS 17.508 PULAU SATU-SATUNYA NEGARA YANG

TERLETAK PADA PERTEMUAN 4 LEMPENG

TEKTONIKMASUK DALAM “PACIFIC RING OF FIRE”

YANG TERDIRI ATAS LEBIH DARI 80 GUNUNG BERAPI AKTIF 80 GUNUNG BERAPI AKTIF YANG

BERBAHAYA

Page 28: GAWAT DARURAT POLTEKES

KEPMENKES NO. 106/MENKES/SK/I/2004 TTG TIM SPGDT DAN PELATIHAN PPGD/ CELS

UNTUK MELAKSANAKAN SPGDT PERLU DILAKUKAN SECARA :

• TERKOORDINASI ANTAR BERBAGAI SEKTOR DAN PROGRAM TERKAIT.

• MULAI DARI PRA RS SAMPAI RS (IRD, HCU & KAMAR JENAZAH),

SERTA ANTAR RUMAH SAKIT.

Page 29: GAWAT DARURAT POLTEKES

KETERPADUAN SPGDT PRA RS

– PERAN MASYARAKAT– KEGAWATDARURATAN– HOTLINE NUMBER (110,113,118)– AMBULANS

INTRA RS– KETERSEDIAAN CALL CENTER GAWAT DARURAT (119)– KUALITAS PELAYANAN: IGD, HCU, ICU, ICCU

ANTAR RS– SISTEM RUJUKAN– SISTEM KOMUNIKASI– SISTEM TRANSPORTASI

Page 30: GAWAT DARURAT POLTEKES

MANAJEMEN PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT DAN BENCANA,

KEMENTERIAN KESEHATAN BERSAMA IKATAN PROFESI DAN PERSATUAN RUMAHSAKIT SELURUH INDONESIA (PERSI) TELAH MENGEMBANGKAN PELATIHAN HOPE (HOSPITAL PREPAREDNESS FOR EMERGENCY AND DISASTER) TELAH DIIKUTI OLEH 802 MANAJEMEN RS.

PIMPINAN RS MEMBUAT DOKUMEN PERENCANAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DISEBUT HOSPITAL DISASTER PLAN (HOSDIP) BAIK BENCANA DI DALAM RUMAH SAKIT (INTERNAL DISASTER) MAUPUN BENCANA DI LUAR RUMAH SAKIT (EXTERNAL DISASTER).

Page 31: GAWAT DARURAT POLTEKES

DOKTRIN GOOD SAMARITAN LAW

• DI USA DIKENAL PENERAPAN DOKTRIN GOOD SAMARITAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PADA HAMPIR SELURUH NEGARA BAGIAN.

• DOKTRIN TERSEBUT TERUTAMA DIBERLAKUKAN DALAM FASE PRA-RUMAH SAKIT UNTUK MELINDUNGI PIHAK YANG SECARA SUKARELA BERITIKAD BAIK MENOLONG SESEORANG DALAM KEADAAN GAWAT DARURAT.

Page 32: GAWAT DARURAT POLTEKES

DUA SYARAT UTAMA DOKTRIN GOOD SAMARITAN LAW

1. KESUKARELAAN ,DIBUKTIKAN DENGAN TIDAK ADA KEINGINAN PIHAK PENOLONG UNTUK MEMPEROLEH KOMPENSASI.

2. ITIKAD BAIK, DAPAT DINILAI DARI TINDAKAN YANG DILAKUKAN PENOLONG. HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN ITIKAD BAIK MISALNYA MELAKUKAN TRAKEOSTOMI YANG TIDAK PERLU UNTUK MENAMBAH KETERAMPILAN PENOLONG.

Page 33: GAWAT DARURAT POLTEKES

PRINSIP TIME SAVING IS LIFE AND LIMB SAVING

• SEJAK TAHUN 2000 KEMENTERIAN KESEHATAN RI TELAH MENGEMBANGKAN KONSEP SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT),

• MEMADUKAN PENANGANAN GAWAT DARURAT MULAI DARI TINGKAT PRA RUMAH SAKIT SAMPAI TINGKAT RUMAH SAKIT

• DAN RUJUKAN ANTARA RUMAH SAKIT DENGAN PENDEKATAN LINTAS PROGRAM DAN MULTISEKTORAL

Page 34: GAWAT DARURAT POLTEKES

PUBLIC SAFETY CARE (PSC) • SEBAGAI UJUNG TOMBAK SAFE COMMUNITY

ADALAH SARANA PUBLIK/MASYARAKAT YANG MERUPAKAN PERPADUAN DARI UNSUR PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT, UNSUR PENGAMANAN (KEPOLISIAN) DAN UNSUR PENYELAMATAN.

• PSC MERUPAKAN PENANGANAN PERTAMA KEGAWATDARURATAN YANG MEMBANTU MEMPERBAIKI PELAYANAN PRA RS UNTUK MENJAMIN RESPONS CEPAT DAN TEPAT UNTUK MENYELAMATKAN NYAWA DAN MENCEGAH KECACATAN, SEBELUM DIRUJUK KE RUMAH SAKIT YANG DITUJU.

Page 35: GAWAT DARURAT POLTEKES

LAYANAN GAWAT DARURATHUBUNGI CALL CENTER 119

• SURAT MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 486/M.KOMINFO/09/2012 MENETAPKAN KODE AKSES PANGGILAN DARURAT 119

• BAHWA CALL CENTER YANG BERLAKU SECARA NASIONAL, SEHINGGA MASYARAKAT INDONESIA DIMANA SAJA DAPAT MENGAKSES LANGSUNG 119 (TANPA KODE AREA) SECARA GRATIS.

• CALL CENTER INI MERUPAKAN PELAYANAN UNTUK MEMPERMUDAH AKSES PELAYANAN PENDERITA GAWAT DARURAT

Page 36: GAWAT DARURAT POLTEKES
Page 37: GAWAT DARURAT POLTEKES

PESERTA BPJS KESEHATAN

DALAM KEADAAN DARURAT, MAKA PESERTA BPJS KESEHATAN DAPAT DILAYANI DI FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA MAUPUN YANG TIDAK BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN. PELAYANAN HARUS SEGERA DIBERIKAN TANPA DIPERLUKAN SURAT RUJUKAN.

FASILITAS KESEHATAN DILARANG MENARIK BIAYA PELAYANAN KEGAWATDARURATAN KEPADA PESERTA

Page 38: GAWAT DARURAT POLTEKES

PROSEDUR PELAYANAN GAWAT DARURAT DI FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA

DENGAN BPJS KESEHATAN

PADA KEADAAN GAWAT DARURAT, SELURUH FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN WAJIB MEMBERIKAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN SESUAI INDIKASI MEDIS.

Page 39: GAWAT DARURAT POLTEKES

PROSEDUR PELAYANAN GAWAT DARURAT DI FASILITAS KESEHATAN YANG TIDAK

BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN • PADA KASUS GAWAT DARURAT, PESERTA BPJS

KESEHATAN DAPAT LANGSUNG MENDAPAT PELAYANAN DI FASILITAS KESEHATAN TERDEKAT, MESKIPUN FASILITAS KESEHATAN TERSEBUT TIDAK BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN.

• PADA PELAYANAN GAWAT DARURAT DI FASILITAS KESEHATAN, RUJUKAN DAPAT LANGSUNG DIBERIKAN TANPA SURAT RUJUKAN DARI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

Page 40: GAWAT DARURAT POLTEKES

LANJUTAN……………..

• JIKA KONDISI KEGAWATDARURATAN PESERTA SUDAH TERATASI DAN DAPAT DIPINDAHKAN, MAKA HARUS SEGERA DIRUJUK KE FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN.

• PENANGANAN KONDISI KEGAWATDARURATAN DI FASILITAS KESEHATAN YANG TIDAK BEKERJASAMA DITANGGUNG SEBAGAI PELAYANAN RAWAT JALAN, KECUALI KONDISI TERTENTU YANG MENGHARUSKAN PASIEN DIRAWAT INAP.

Page 41: GAWAT DARURAT POLTEKES

LANJUTAN…………….

KONDISI TERTENTU YANG DIMAKSUD DI ATAS SBB: A) TIDAK ADA SARANA TRANSPORTASI UNTUK

EVAKUASI PASIEN, B) SARANA TRANSPORTASI YANG TERSEDIA TIDAK

MEMENUHI SYARAT MEDIS UNTUK EVAKUASI, C) KONDISI PASIEN YANG TIDAK MEMUNGKINKAN

SECARA MEDIS UNTUK DIEVAKUASI, YANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN MEDIS DARI DOKTER YANG MERAWAT.

Page 42: GAWAT DARURAT POLTEKES

LANJUTAN…………..• JIKA KONDISI KEGAWATDARURATAN PASIEN

SUDAH TERATASI DAN PASIEN DALAM KONDISI SAPAT DIPINDAHKAN, TETAPI PASIEN TIDAK BERSEDIA DIRUJUK KE FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN, MAKA BIAYA PELAYANAN SELANJUTNYA TIDAK DIJAMIN OLEH BPJS KESEHATAN.

• FASILITAS KESEHATAN TERKAIT HARUS MENJELASKAN HAL INI KEPADA PESERTA, DAN PESERTA HARUS MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENANGGUNG BIAYA PELAYANAN SELANJUTNYA.

Page 43: GAWAT DARURAT POLTEKES

LANJUTAN……………

• BAGI PASIEN DENGAN KONDISI KEGAWATDARURATAN SUDAH TERATASI DAN DAPAT DIPINDAHKAN, AKAN TETAPI MASIH MEMERLUKAN PERAWATAN LANJUTAN, MAKA PASIEN TERSEBUT DAPAT DIRUJUK KE FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENGGUNAKAN AMBULANS YANG TELAH BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN.

Page 44: GAWAT DARURAT POLTEKES

LEBIH BAIK KE UGD• TIDAK BERKUNJUNG DULU KE DOKTER ATAU KE

KLINIK, KARENA MENURUT PENILAIAN MEREKA DOKTER ATAU KLINIK NANTINYA AKAN MERUJUK MEREKA KE UGD

• KEBIJAKAN ASURANSI KESEHATAN, YANG HANYA MENANGGUNG BIAYA PERAWATAN RAWAT JALAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH UGD.

• TIDAK TERSEDIANYA BERBAGAI SARANA KESEHATAN LAIN YANG SETIAP SAAT DAPAT DIMANFAATKAN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN RAWAT JALAN, TERMASUK PELAYANAN PERTOLONGAN PERTAMA, TERUTAMA PADA HARI-HARI LIBUR.

Page 45: GAWAT DARURAT POLTEKES

HUBUNGAN DOKTER-PASIEN DALAM KEADAAN BIASA DAN KEADAAN

GAWAT DARURAT• DALAM KEADAAN BIASA (BUKAN KEADAN GAWAT

DARURAT) MAKA HUBUNGAN DOKTER– PASIEN DIDASARKAN ATAS KESEPAKATAN KEDUA BELAH PIHAK, YAITU PASIEN DENGAN BEBAS DAPAT MENENTUKAN DOKTER YANG AKAN DIMINTAI BANTUANNYA (DIDAPATI AZAS VOLUNTARISME).

• DEMIKIAN PULA DALAM KUNJUNGAN BERIKUTNYA, KEWAJIBAN YANG TIMBUL PADA DOKTER BERDASARKAN PADA HUBUNGAN YANG TELAH TERJADI SEBELUMNYA (PRE-EXISTING RELATIONSHIP).

Page 46: GAWAT DARURAT POLTEKES

KESIMPULAN 1. HARUS JELAS DULU DEFINISI GAWAT DARURAT2. HUKUM APAPUN DAPAT TIDAK BERLAKU JIKA

TERJADI KEADAAN DARURAT3. KESEHATAN ADALAH HAK ASASI MANUSIA, OLEH

KARENANYA PEMERINTAH WAJIB MENYEDIAKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU.

4. PASIEN LANGSUNG KE UGD, MESKIPUN TIDAK GAWAT DARURAT, LEBIH HEMAT DAN TERLAYANI CEPAT

5. DIBUTUHKAN KLINIK YANG BERMUTU DAN CEPAT PELAYANANNYA, SUPAYA UGD TIDAK PENUH.

Page 47: GAWAT DARURAT POLTEKES

LANJUTAN…….6.PERLU PENGATURAN LEBIH LANJUT, KRN MASIH

TERJADI PASIEN DIBIARKAN MENINGGAL DUNIA7.ETIKA PROFESI WAJIB DILAKSANAKAN TENAGA

KESEHATAN, AUTONOMY, VERACITY, FIDELITY, JUSTICE, BENEFICENCE,NONMALEFICENCE, CONFIDENCE, KODE ETIK.

8.LAYANAN GAWAT DARURAT SECARA UMUM ADA CALL CENTER 119

9.KEADAAN GAWAT DARURAT, PESERTA BPJS KESEHATAN DAPAT DILAYANI DI FASILITAS KESEHATAN YANG BEKERJASAMA MAUPUN YANG TIDAK BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN. TANPA DIPERLUKAN SURAT RUJUKAN.

Page 48: GAWAT DARURAT POLTEKES

TERIMA KASIH, SAMPAI JUMPA LAGI