Modul IModul IModul IModul IGAMBARAN UMUMGAMBARAN UMUM

PERKEMBANGAN PERKEMBANGAN SPI DI INDONESIASPI DI INDONESIA

1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:

Unsur-unsur Waskat adalah :

2

2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

3

Paket ReformasiPaket ReformasiKeuangan NegaraKeuangan Negara

UU 1/2004 Perb NegUU 15/2004 Pemr KNUU 17/2004 Keu Neg

UU 1/2004 Perb NegUU 15/2004 Pemr KNUU 17/2004 Keu Neg

LATAR BELAKANG PERLUNYA PP SPIP

Good Governance(UU 28/99 Penyelngr

Negara bebas KKN)

SPISPI

dibutuhkan

Kondisi???Pengabaian mgtPerspektif tak mendukungKompetensi tak memadaiPraktik KKN

Perlu standar(PP 60/2008)

44

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

SPI merupakan komponen operasi organisasi atau kegiatan yang terpasang secara terus menerus

Pengendalian intern dipengaruhi oleh manusia Pengendalian intern hanya memberikan

keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak

6

Kurang matangnya suatu pertimbangan (judgement).

Kesalahan dalam menerjemahkan perintah. Pengabaian manajemen. Adanya Kolusi

7

8

9

Perspektif SPIPPerspektif SPIP

PELAPORAN

KEUANGAN

EFEK

TIVITA

SOPER

ASI

KETAATA

N

PE MANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

KEGIATAN PENGENDALIAN

PENILAIAN RISIKO

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

UN

IT A

UN

IT B

KEG

IATA

N 1

KEG

IATA

N 2

PENGAM

ANAN

ASET

10

SPIP

Sarana Komunikasi

Sistem Informasi

Pemantauan Berkelanjutan

Evaluasi Terpisah

Tindak Lanjut

Lingkungan Pengendalian

Ps. 4

Penilaian Risiko

Ps. 13

Kegiatan Pengendalian

Ps. 18

Informasi & Komunikasi

Ps. 41

PemantauanPengendalian

InternPs. 43

8 Lingkungan Pengendalian

11 Kegiatan Pengendalian

Identifikasi Risiko

Analisis Risiko

Proses yang Integral Pada Tindakan dan Kegiatan Pimpinan dan Seluruh Pegawai (Kriteria Penyelenggaraan SPIP)

Proses yang Dilakukan Secara Terus Menerus Oleh Pimpinan dan Seluruh Pegawai (Kriteria Utama Penerapan SPIP)

Untuk Memberikan Keyakinan yang Memadai Atas Tercapainya Tujuan Organisasi (Kriteria Tujuan Penyelenggaraan Penerapan SPIP)

Dilaksanakan oleh Pimpinan dan Seluruh Pegawai dan Diselenggarakan Secara Menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Kriteria Aktor Penerapan)

•Atmosfir dimana karyawan bekerja

•Kondisi yang mempengaruhi efektivitas

•Mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengendalian

•Kompetensi dan komitmen terhadap etika

•Dipengaruhi oleh tone at the top , aliran / gaya pimpinan mempengaruhi bawahan .

•Merupakan fondasi bagi komponen lainnya

Unsur lingkungan pengendalian sering disebutkan sebagai fundamen SPIP karena unsur ini merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja yang membentuk suasana/gaya (sets the tone) organisasi. Selanjutnya suasana organisasi diharapkan dapat mempengaruhi kesadaran pengendalian (control consciousness) dalam membangun budaya pengendalian (control culture) yang memadai. Sehingga dengan demikian pengendalian adalah sesuatu yang hidup dan berkembang pada organisasi dan bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

15

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah/SKPD yang diemban oleh pejabat yang diberi mandat dan kewenangan untuk membuat keputusan dan/atau kebijakan.

1. MERUPAKAN KEJADIAN

2. KEJADIAN TSB BARU KEMUNGKINAN

3. JIKA TERJADI AKAN TIMBUL KERUGIAN

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko

serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan

prosedur untuk memastikan bahwa tindakan

mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif

(Penj PP 3c)

Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh suatu instansi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang ditetapkan secara keseluruhan dan pada titik-titik proses manajemen yang memerlukan pengendalian sesuai kebutuhan.

Komunikasi dan Informasi Unsur komunikasi dan informasi merupakan

pencerminan interaksi antar strata pemerintahan dan/atau antara pimpinan, pegawai, dan metode kerja dalam mencapai tujuan dan/atau kinerja yang ditetapkan.

Pemantauan: suatu proses menilai kualitas kinerja pengendalian

intern dalam suatu periode tertentu.

Mencakup : penilaian desain, operasi pengendalian dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.

Memastikan apakah SPI pada suatu instansi pemerintah

telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan

sesuai dengan perkembangan

Pemantauan adalah pencerminan penerapan kegiatan pengendalian dan komunikasi pengendalian yang terus menerus dilakukan pada suatu instansi pemerintah.

24

TUBUH MANUSIA TANPA KEKEBALAN AKAN MUDAH TERKENA PENYAKIT.

TUBUH ORGANISASI TANPA KEKEBALAN AKAN MUDAH TERKENA

PENYAKIT

Rantai Penyakit yang ada pada Siklus Keuangan Negara

25

Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

=Sistem

Kekebalan Bagi Tubuh

26

27

28

Pencapaian Tujuan Butuh Biaya yang besar(Efektif namun tidak Efisien, tidak Ekonomis)

29

Pencapaian Tujuan Tidak Butuh Biaya yang besar (Efektif, Efisien dan Ekonomis)

30

FOKUS : TUJUAN DAN KEKUATAN TERKELOLA

LINGKUNGAN PENGENDALIAN :

MANUSIA : VISI MULTIINDRAWI

INTEGRITAS , KOMITMEN DAN KOMPETEN

RISIKO :

RINTANGAN / KENDALA

32

Sekian,Sekian,Terima Terima KasihKasih

SEMOGA BPKP DAPAT BERKONTRIBUSI DALAM

PERCEPATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DI PROV JATIM