BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Potensi wilayah Kabupaten Luwu Utara sangat menggiurkan bila dipandang dan di cermati oleh seseorang yang memiliki kemampuan pengamatan yang jeli atas segala sumber-sumber alam yang terkandung di dalam bumi Sawerigading, yang tentunya dapat juga membangkitkan gairah kerja bagi pengelolanya. Salah seorang tokoh masyarakat Bali ace mengibaratkan potensi Luwu Utara Bagaikan Putri Raja yang terasing di Hutan belantara yang sedang menunggu pinangan sang Pangeran yang belum kunjung tiba. Karena sang putri yang cantik jelita terasing dihutan belantara yang jarang didatangi Sang Pangeran yang melakukan hobby perburuan sehingga kecantikan yang dimiliki sang Putri hanya diketahui oleh kalangan terbatas saja.

Untuk membuktikan adanya potensi usaha ekonomi yang menggiurkan itu tentunya para investor harus menyediakan waktu dan kesempatan khusus untuk datang bertandang di wilayah ini,olehnya itu betapa pentingnya segala potensi yang dimiliki diperkenalkan melalui media - media promosi.

Sudah waktunya sang putri yang cantik ini diperkenalkan oleh negosiator- negosiator yang handal untuk menggiring ivestor menanamkan modalnya di wilayah ini,disamping menyiapkan sarana penunjang dan kerangka struktural yang dapat menunjang kemudahan penanaman modal oleh para investor tersebut sehingga memberi kelebihan daya saing yang kuat.

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1999 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Luwu. Secara geografis daerah ini berbatasan dengan dan kabupaten mamuju disebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tenggara sebelah Timur dengan Teluk Bone di sebelah Selatan dengan Kabupaten Luwu. Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara 14.447,46 Km yang secara administratif terbagi dalam 19 kecamatan, 16 kecamatan definitif dan 3 kecamatan pembantu serta 238 desa definitif,32 desa persiapan dengan jumlah penduduk diperkirakan 487.665 jiwa.

Adapun potensi sumber daya alam yang dimiliki meliputi :

a. Hutan

: 1.155.374 Ha

b.Perkebunan

: 82.070 Ha

c.Persawahan

: 59.659 Ha

d.Perikanan

: 10.822 Ha

e.Tambang dan Energi: Nikkel, Granit, Emas, Tembaga, Besi, Minyak Bumi dan Marmer

Melihat letaknya Kabupaten Luwu Utara merupakan pintu gerbang utara dan timur Propinsi sulawesi selatan yang menghubungkan antara Menado,Poso dengan Makassar dan antara Kendari dengan Makassar melalui trans Sulawesi.karena itu daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pengembangan Agroindustri dan ekonomi kerakyatan.

Pasilitas Bandara dan kepelabuhanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara relatif dapat dimanfaatkan secara optimal,bilamana kawasan ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh menjadi salah satu pusat industri bahan tambang yang tersebar disekitar wilayah ini maupun pengolahan hasil komoditi pertanian,perkebunan dan perikanan di masa depan. Daya saing wilayah ini untuk berkembang sebagai pusat industri tentunya sedini mungkin dipersiapkan perencanaan program yang baik.selanjutnya perlu didukung dengan sikap proaktif semua pihak yang terkait dengan upaya tersebut.

Selain itu upaya merayu investor untuk menanamkan modalnya dalam membangun industri terutama industri yang berbasis pertanian,perkebunan dan bahan tambang masih perlu direncanakan dengan cara-cara yang lebih propesional dan lebih terpadu sehingga sang putri yang cantik jelita cepat tergaet oleh sang pangeran yang diharapkan bersama.

BAB II

PENGERTIAN, FUNGSI, DASAR DAN PROSES PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

A. PENGERTIAN PAJAK DAN RETRIBUSI

a. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak yang sebenarnya menurut Hukum Pajak bermacam-macam batasannya, namun tergantung pendapat para pakar (ahli ) yang bersangkutan. Namun pada prinsipnya adalah sama. Tetapi sebagai patokan bahwa Pajak itu merupakan iuran wajib dari semua penduduk kepada negara, tidak memandang apakah ia pribumi atau non pribumi, warga negara atau bukan semuanya berkewajiban membayar iuran. Mereka ini sebagai masyarakat yang merupakan wajib pajak atau subyek pajak. Jadi pengertian pajak adalah iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

B. Pengertian Retribusi

Pengertian Retribusi yaitu suatu pungutan langsung yang dikenakan oleh pemerintah sebagai balas jasa yang diberikan kepada masyarakat pada saat itu. Misalnya ongkos parkir, Retribusi Pasar, dll.B. FUNGSI-FUNGSI PERPAJAKAN

Dalam era pembangunan sekarang ini pajak sangat besar peranannya oleh karena itu dari hasil pungutan pajak ini akan dapat membiayai pembangunan maupun pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Adapun fungsi-fungsi pajak, secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Budgeter disini banyak diguanakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana atau mengisi kas daerah guna menutupi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menunaikan tugas-tugasnya kepada masyarakat terutama kegiatan rutin. fungsi ini disebut juga fungsi anggaran yang merupakan fungsi utama.

2. Regularend disebut juga fungsi mengatur yang merupakan fungsi tambahan, bahwa peranan fungsi mengatur ini sering juga menjadi begitu besar, sehingga tujuan utama suatu pungutan pajak tidak lagi bersipat butgeter akan tetapi melalui regularend yang ditunjukkan keara usaha pemerintah untuk menyelenggarakan politiknya dilapangan sosial, ekonomi, kulturil maupun moneter.

3. Fungsi sosial, ini merupakan bagian dari fungsi lainnya atau fungsi butgeter dan fungsi mengatur, dimaksutkan bahwa cara pemungutan pajak kepada masyarakat dilandasi dengan falsapah pancasila dan undang-undang dasar 1945 terutama rasa keadilan.

C. DASAR PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH.

Dalam menetapkan setiap jenis pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai kekuatan hukum yaitu dengan terlebih dahulu menetapkan perda yang masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Adapun jumlah perda yang menjadi produk pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah yang terdiri dari enam jenis perda yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah antara lain :

1. Perda no 2 thn 2000 tentang pajak pengembalian dan pengelolaan bahan galian golongan C

2. Perda no 3 thn 2000 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

3. Perda no 4 thn 2000 tentang pajak hiburan

4. Perda no 5 thn 2000 tentang pajak reklame

5. Perda no 6 thn 2000 tentang pajak hoptel dan restorant

6. perda no 7 thn 2000 tentang pajak penerangan jalan

Empat belas peraturan daerah ( perda ) yang merupakan produk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi dasar pelaksanaan pungutan retribusi daerah dan satu perda yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Antara lain sebagai berikut :

1. Perda no 9 thn 2000 tentang retribusi izin mendirikan bangunan

2. Perda no 10 thn 2000 tentang retribusi izin trayek

3. Perda no 11 thn 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah

4. Perda no 12 thn 2000 tentang retribusi izin gangguan

5. Perda no 13 thn 2000 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

6. Perda no 14 thn 2000 tentang retribusi terminal

7. Perda no 15 thn 2000 tentang retribusi pelayanan kesehatan

8. Perda no 16 thn 2000 tentang retribusi parkir di tempat umum

9. Perda no 17 thn 2000 tentang retribusi pasar

10. Perda no 18 thn 2000 tentang retribusi rumah potong hewan

11. Perda no 19 thn 2000 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohok

12. Perda no 20 thn 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan tempat hiburan

13. Perda no 23 thn 2000 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan

14. Perda no 24 thn 2000 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP

15. Perda no 8 thn 2000 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerahD. PROSES PEMUNGUTAN PAJAK

Bahwa sebelum penetapan suatu jumlah pajak, Dinas Pendapatan Daerah terlebih dahulu memberikan blangko surat pemberitahuan (spt ) kepada wajib pajak. Maksud dari surat pemberitahuan (spt ) itu untuk mengetahui jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak yang ada pada umumnya dan ini sangat sukar diketahui tanpa adanya bantuan dari wajib pajak.

Dalam surat pemberitahuan ( spt ) itu wajib pajak harus memberitahukan segala kejadian, keadaan, peristiwa atau hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak setelah menerima blangko pemberitahuan (spt) itu adalah :

1.Mengisi surat pemberitahuan (spt ) itu sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.

2.Menandatangani surat pemberitahuan (spt ) tersebut.

3.Mengembalikan surat pemberitahuan setelah diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu.

Apabila kewajiban untuk mengisi surat pemberitahuan (spt) itu tidak dilaksanakan oleh wajib pajak seperti yang telah dicantumkan di atas,maka telah terjadi kelalaian dari siwajib pajak,sehingga dikenakan sanksi seperti :

a. Wajib pajak dikenakan secara sepihak dengan tidak memperhatikan keadaan siwajib pajak.

b.Hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan sepihak itu ditolak.

c. Wajib pajak dikenakan denda disamping jumlah yang harus dibayar.

Setelah wajib pajak mengisi surat pemberitahuan ( spt ) itu dengan sebenarnya dan mengembalikan kepada subseksi dokumentasi pada seksi pendataan pada dinas pendapatan daerah untuk diproses berdasarkan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam surat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya dibuatkan kutipan yang lembar aslinya disebut ketetapan pajak oleh subseksi penetapan pajak dan diberikan kembali kepadsa wajib pajak yang bersangkutan untuk kemudian menyetor pajak yang terhutang pada loket penerimaan pajak dinas pendapatan daerah. Didalam surat ketetapan pajak itu memuat ketentuan-ketentuan tentang jumlah pajak yang harus dibayar,nama wajib pajak,batas waktu pembayaran serta tempat penyetoran .

Demikian proses atau cara yang ditempuh dalam pemungutan pajak di Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

KEADAAN P A D KABUPATEN LUWU UTARA

TAHUN 2000

1. TARGET PAD

Target PAD Kabupaten Luwu Utara tahun 2000 adalah Rp.13.062.253.000,- terdiri dari :

1.1 Pos pajak Daerah Rp. 2.787.306.000,-

1.2 Pos retribusi Daerah Rp. 9.276.438.000,-

1.3 Pos lain pendapatan Rp. 998.509.000,-

Jumlah Rp.13.062.253.000,-

2. REALISASI PAD

Realisasi s/d Pertengahan bulan Agustus tahun 2000

2.1 Pos pajak Daerah

Rp. 93.889.880,-

2.2 Pos retribusi Daerah Rp.859.825.694,-

2.3 pos lain-lain

Rp.161.183.285,-

Jumlah Rp.1.114.898.859,-

BAB IV

MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH DALAM PUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. MASALAH YANG DIHADAPI

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman dilapang tentang proses pelaksanan pungutan pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Luwu Utara,maka hambatan atau masalah yang dihadapi antara lain :

a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi Daerah

b. Masih kurangnya wajib pajak / retribusi Daerah

c. Sarana dan prasarana yang kurang menunjang.

d. Kurangnya tenaga organik dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang cakap dalam hal pajak dan retribusi daerah.

B. PEMECAHAN MASALAH

Dalam rangka mengatasi semua permasalahan yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Mengadakan pendekatan dan meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak dan wajib retribusi tentang arti dan pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Mengadakan pendataan secara periodik dan akurat sehingga segala potensi yang dimiliki dapat terjaring.

3. Perlu penambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas baik di lapangan maupun di bidang administrasi kantor.

4. Penambahan Tenaga Organik dan mengikutkan penataran atau pendidikan yang dapat menunjang tugas karyawan baik tingkat lokal maupun nasional terutama yang berkaitan dengan Peningkatan PAD. BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Tinggi rendahnya pajak dan retribusi Daerah tergantung dari besar kecilnya wajib pajak/retribusi Daerah dalam membayar pajak dan retribusi. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Khususnya Dinas Pendapatan Daerah berupaya agar wajib pajak dan retribusi Daerah sadar akan kewajibannya,akan tetapi walaupun Pemerintah Daerah telah menyadarkan namun kesadaran tetap tidak diindahkan ,hal ini biasa terjadi pada subyek pajak Daerah yaitu Pajak atas pertunjukan atau Pajak keramaian.

B. saran saran

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Luwu Utara disarankan untuk

1. mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga yang terkait untuk mengkaji potensi-potensi yang dimiliki atau menunjuk konsultan Pajak sebagai staf ahli dalam pengelolaan pajak dan retribusi Kabupaten Luwu Utara.

2. Menempatkan karyawan yang lebih mengerti tentang pentingnya peranan pajak dan retribusi daerah terhadap pembangunan sehingga didalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, maka masyarakat tersebut dapat mengerti dan mau membayar pajak dan retyribusi daerah.

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

MENYONGSONG OTONOMI DAERAH

Di susun oleh :

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Potensi wilayah Kabupaten Luwu Utara sangat menggiurkan bila dipandang dan di cermati oleh seseorang yang memiliki kemampuan pengamatan yang jeli atas segala sumber-sumber alam yang terkandung di dalam bumi Sawerigading, yang tentunya dapat juga membangkitkan gairah kerja bagi pengelolanya . Salah seorang Budayawan Putra Bali ace ACHMAD SALEH mengibaratkan potensi Luwu Utara Bagaikan Putri Raja yang terasing di Hutan belantara yang sedang menunggu pinangan sang Pangeran yang belum kunjung tiba. Karena sang putri yang cantik jelita terasing dihutan belantara yang jarang didatangi Sang Pangeran yang melakukan hobby perburuan sehingga kecantikan yang dimiliki sang Putri hanya diketahui oleh kalangan terbatas saja.

Untuk membuktikan adanya potensi usaha ekonomi yang menggiurkan itu tentunya para investor harus menyediakan waktu dan kesempatan khusus untuk datang bertandang di wilayah ini,olehnya itu betapa pentingnya segala potensi yang dimiliki diperkenalkan melalui media - media promosi.

Sudah waktunya sang putri yang cantik ini diperkenalkan oleh negosiator- negosiator yang handal untuk menggiring ivestor menanamkan modalnya di wilayah ini,disamping menyiapkan sarana penunjang dan kerangka struktural yang dapat menunjang kemudahan penanaman modal oleh para investor tersebut sehingga memberi kelebihan daya saing yang kuat.

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 13 thn 1999 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Luwu Utara. Secara geografis daerah ini berbatasan dengan sulawesi tengah kabupaten tanah toraja dan kabupaten mamuju disebelah utara berbatasan dengan sulawesi tenggara sebelah timur dengan teluk bone di sebelah selatan dengan kabupaten luwu. Luas wilayah kabupaten Luwu Utara 14.447,46 Km yang secara administratif terbagi dalam 19 kecamatan, 16 kecamatan definitif dan 3 kecamatan pembantu serta 238 desa definitif,32 desa persiapan dengan jumlah penduduk diperkirakan 487.665 jiwa.

Adapun potensi sumber daya alam yang dimiliki meliputi :

a. Hutan

: 1.155.374 Ha

b.Perkebunan

: 82.070 Ha

c.Persawahan

: 59.659 Ha

d.Perikanan

: 10.822 Ha

e.Tambang dan Energi:Nikkel,Granit,Emas,Tembaga,Besi,Minyak bumi dan Marmer

Melihat letaknya Kabupaten Luwu Utara merupakan pintu gerbang utara dan timur Propinsi sulawesi selatan yang menghubungkan antara Menado,Poso dengan Makassar dan antara Kendari dengan Makassar melalui trans Sulawesi.karena itu daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pengembangan Agroindustri dan ekonomi kerakyatan.

Pasilitas Bandara dan kepelabuhanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Utara relatif dapat dimanfaatkan secara optimal,bilamana kawasan ini dipersiapkan dengan sungguh-sungguh menjadi salah satu pusat industri bahan tambang yang tersebar disekitar wilayah ini maupun pengolahan hasil komoditi pertanian,perkebunan dan perikanan di masa depan. Daya saing wilayah ini untuk berkembang sebagai pusat industri tentunya sedini mungkin dipersiapkan perencanaan program yang baik.selanjutnya perlu didukung dengan sikap proaktif semua pihak yang terkait dengan upaya tersebut.

Selain itu upaya merayu investor untuk menanamkan modalnya dalam membangun industri terutama industri yang berbasis pertanian,perkebunan dan bahan tambang masih perlu direncanakan dengan cara-cara yang lebih propesional dan lebih terpadu sehingga sang putri yang cantik jelita cepat tergaet oleh sang pangeran yang diharapkan bersama

BAB II

KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN LUWU UTARA

FUNGSI-FUNGSI PERPAJAKAN

Dalam era pembangunan sekarang ini pajak sangat besar peranannya oleh karena itu dari hasil pungutan pajak ini akan dapat membiayai pembangunan maupun pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Adapun fungsi-fungsi pajak, secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

4. Budgeter disini banyak diguanakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana atau mengisi kas daerah guna menutupi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menunaikan tugas-tugasnya kepada masyarakat terutama kegiatan rutin. fungsi ini disebut juga fungsi anggaran yang merupakan fungsi utama.

5. Regularend disebut juga fungsi mengatur yang merupakan fungsi tambahan, bahwa peranan fungsi mengatur ini sering juga menjadi begitu besar, sehingga tujuan utama suatu pungutan pajak tidak lagi bersipat butgeter akan tetapi melalui regularend yang ditunjukkan keara usaha pemerintah untuk menyelenggarakan politiknya dilapangan sosial, ekonomi, kulturil maupun moneter.

6. Fungsi sosial, ini merupakan bagian dari fungsi lainnya atau fungsi butgeter dan fungsi mengatur, dimaksutkan bahwa cara pemungutan pajak kepada masyarakat dilandasi dengan falsapah pancasila dan undang-undang dasar 1945 terutama rasa keadilan.

PROSES PEMUNGUTAN PAJAK

Bahwa sebelum penetapan suatu jumlah pajak,Dinas pendapatan daerah terlebih dahulu memberikan blangko surat pemberitahuan (spt ) kepada wajib pajak. Maksud dari surat pemberitahuan (spt ) itu untuk mengetahui jumlah yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak yang ada pada umumnya dan ini sangat sukar diketahui tanpa adanya bantuan dari wajib pajak.

Dalam surat pemberitahuan ( spt ) itu wajib pajak harus memberitahukan segala kejadian, keadaan, peristiwa atau hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak setelah menerima blangko pemberitahuan (spt) itu adalah :

1.Mengisi surat pemberitahuan (spt ) itu sesuai dengan keadaan yang

sebenarnya.

2.Menandatangani surat pemberitahuan (spt ) tersebut.

3.Mengembalikan surat pemberitahuan setelah diisi dan ditanda tangani

oleh wajib pajak dalam jangka waktu tertentu.

Apabila kewajiban untuk mengisi surat pemberitahuan (spt) itu tidak dilaksanakan oleh wajib pajak seperti yang telah dicantumkan di atas,maka telah terjadi kelalaian dari siwajib pajak,sehingga dikenakan sanksi seperti :

a.Wajib pajak dikenakan secara sepihak dengan tidak memperhatikan keadaan siwajib pajak.

b.Hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan sepihak itu ditolak.

c. Wajib pajak dikenakan denda disamping jumlah yang harus dibayar.

Setelah wajib pajak mengisi surat pemberitahuan ( spt ) itu dengan sebenarnya dan mengembalikan kepada subseksi dokumentasi pada seksi pendataan pada dinas pendapatan daerah untuk diproses berdasarkan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam surat pemberitahuan tersebut. Selanjutnya dibuatkan kutipan yang lembar aslinya disebut ketetapan pajak oleh subseksi penetapan pajak dan diberikan kembali kepadsa wajib pajak yang bersangkutan untuk kemudian menyetor pajak yang terhutang pada loket penerimaan pajak dinas pendapatan daerah. Didalam surat ketetapan pajak itu memuat ketentuan-ketentuan tentang jumlah pajak yang harus dibayar,nama wajib pajak,batas waktu pembayaran serta tempat penyetoran .

Demikian proses atau cara yang ditempuh dalam pemungutan pajak di Kabupaten Luwu Utara.

JENIS-JENIS PENERIMAAN DARI SUMBER PAJAKDAN RETRIBUSI DAERAH.

Dalam menetapkan setiap jenis pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara mempunyai kekuatan hukum yaitu dengan terlebih dahulu menetapkan perda yang masing-masing pajak dan retribusi daerah.

Adapun jumlah perda yang menjadi produk pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah yang terdiri dari enam jenis perda yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah antara lain :

1. Perda no 2 thn 2000 tentang pajak pengembalian dan pengelolaan bahan galian golongan C

2. Perda no 3 thn 2000 tentang pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

3. Perda no 4 thn 2000 tentang pajak hiburan

4. Perda no 5 thn 2000 tentang pajak reklame

5. Perda no 6 thn 2000 tentang pajak hoptel dan restorant

6. perda no 7 thn 2000 tentang pajak penerangan jalan

Empat belas peraturan daerah ( perda ) yang merupakan produk Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menjadi dasar pelaksanaan pungutan retribusi daerah dan satu perda yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Antara lain sebagai berikut :

15. Perda no 9 thn 2000 tentang retribusi izin mendirikan bangunan

16. Perda no 10 thn 2000 tentang retribusi izin trayek

17. Perda no 11 thn 2000 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah

18. Perda no 12 thn 2000 tentang retribusi izin gangguan

19. Perda no 13 thn 2000 tentang retribusi izin peruntukan penggunaan tanah

20. Perda no 14 thn 2000 tentang retribusi terminal

21. Perda no 15 thn 2000 tentang retribusi pelayanan kesehatan

22. Perda no 16 thn 2000 tentang retribusi parkir di tempat umum

23. Perda no 17 thn 2000 tentang retribusi pasar

24. Perda no 18 thn 2000 tentang retribusi rumah potong hewan

25. Perda no 19 thn 2000 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohok

26. Perda no 20 thn 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan tempat hiburan

27. Perda no 23 thn 2000 tentang retribusi pasar grosir dan pertokoan

28. Perda no 24 thn 2000 tentang retribusi penggantian biaya cetak KTP

I. Perda no 8 thn 2000 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerahKEADAAN P A D KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2000

1. Target PAD Kabupaten Luwu Utara tahun 2000 adalah Rp.13.062.253.000,- terdiri dari :

1.1 Pos pajak Daerah Rp.2.787.306.000,-

1.2 Pos retribusi Daerah Rp.9.276.438.000,-

1.3 Pos lain pendapatan Rp. 998.509.000,-

Jumlah Rp.13.062.253.000

2. Realisasi s/d Pertengahan bulan Agustus tahun 2000

2.1 Pos pajak Daerah

Rp. 93.889.880,-

2.2 Pos retribusi Daerah Rp.859.825.694,-

2.3 pos lain-lain

Rp.161.183.285,-

Jumlah Rp.1.114.898.859,-

MASALAH-MASALAH DALAM PUNGUTAN PAJAK DANRETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman dilapangan tentang proses pelaksanan pungutan pajak dan retribusi Daerah di Kabupaten Luwu Utara,maka hambatan atau masalah yang dihadapi antara lain :

e. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retrusi Daerah

f. Masih kurangnya wajib pajak / retribusi Daerah

g. Kurangnya karyawan dan kurang menunjangnya sarana dan prasarana

h. Kurangnya karyawan yang cakap dalam mensosialisasikan perda.

a.1. Tinggi rendahnya pajak dan retribusi Daerah tergantung dari besar kecilnya siwajib pajak/retribusi Daerah dalam membayar pajak dan retribusi. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Khususnya Dinas Pendapatan Derah berupaya agar siwajib pajak dan retribusi Daerah sadar akan kewajibannya,akan tetapi walaupun Pemerintah Daerah telah menyadarkan namun kesadaran tetap tidak diindahkan ,hal ini biasa terjadi pada subyek pajak Daerah yaitu Pajak atas pertunjukan atau Pajak keramaian.

b.1. Tahap pendataan obyek-obyek pajak /retribusi Daerah yang belum memadai.

c.1. Terbatasnya jumlah pegawai di Kabupaten Luwu Utara sehingga belum memungkinkan pengisian formasi dan struktur organisasi Dispenda belum berfungsi secara maksimal.

PAGE 1