G1&2-Sistem Negara Kesatuan RI

  • View
    137

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of G1&2-Sistem Negara Kesatuan RI

KEGIATAN BELAJAR 1 SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARATUJUAN POKOK MATERISetelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

MATERI POkOKPengertian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan Negara

URAIANA PENGERTIAN Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara ialah system bekerjanya pemerintahan sebagai fungsi yang ada pada presiden. Pada dasarnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara tidak membicarakan Sistem Penyelenggaraan Negara oleh lembagalembaga Negara secara keseluruhan. Dalam arti sempit, istilah penyelenggaraan Negara tidak mencakup lembaga-lembaga Negara yang tercantum dalam UUD 1945. Sdangkan dalam arti luas, istilah penyelenggaraan Negara mengacu pada tataran supra struktur politik ( lembaga Negara dan lembaga pemerintah ), maupun pada tataran infrastuktur politik ( organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan ). Dengan demikian, yang dimaksud dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintaha Negara sebenarnya adalah mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepala Pemerintahan maupun sebagai Kepal Negara. B. PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Menurut UUD 1945, Presiden adalah sebagai penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Dalam melakukuan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selain itu dalam menjalankan fungsinya Presiden dibantu oleh Menterimenteri Negara dimana setiap Menteri Negara membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-menteri Negara ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sebagai Kepala Lembaga Eksekutif atau Kepala Pemerintahan, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang sebagai mana mestinya. Presiden tidak dapat membekukan dan tatau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ). Dalam penyalenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Kepala Negara, Presiden: 1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.SISTEM PEMERINTAHAN NKRI

1

2. Menyatakn perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. 4. Menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 5. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta memperhatikan pertimbangan DPR. 6. Menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 7. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ( MA ). 8. Memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 9. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undangundang. 10. Membentuk dewan pertimbagngan yang bertugas memberi nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. 11. Membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR. 12. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi undang-undang. 13. Dalm hal ikhwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 14. Mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ). 15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. 16. Menetapkan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi hakim agung. 17. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. 18. Menetapkan dan mengajukan anggota Hakim Konstitusi C. RANGKUMAN Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara tidak membicarakan sistem penyelenggaraan Negara opleh lembaga-lembaga Negara secara keseluruhan akan tetapi membicarakan mekanisme bekerjanya lembaga-lambag eksekutif yang dipimpin oleh Presiden baik selaku Kepla Pemerintahan maupun sebagai Kepal Negara. D. TES MANDIRI 1. Apakah yang dimaksud dengan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahn Negara ? 2. Apa saja tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala Negara ? 3. Mengapa menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR ?

SISTEM PEMERINTAHAN NKRI

2

KEGIATAN BELAJAR 2 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME

TUJUAN POKOK MATERISetelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

MATERI POKOKAsas-asas umum Penyelenggaraan Negara Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

URAIANA. ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme ditetapkan dalam ketetapan MPR No.XII tahun 1998. Sebagai tindak lanjut dan ketetapan MPR tersebut, kemudian diterbitkan Undang-undang No.28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakan asas-asas penyelenggaraan Negara. Adapun yang dimaksud penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan pejbat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan tersebut meliputi: pejabat-pejabat Negara pada Lembagalembaga Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagai mana disebutkan dalam UU No.28 Tahun 1999 adalah: 1. Asas Kepastian Hukum, yaitu, asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu, asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara. 3. Asas Kepentingan Umum, yaitu, asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. 4. Asas Keterbukaan, yaitu, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

SISTEM PEMERINTAHAN NKRI

3

penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara. 5. Asas Proporsionalitas, yaitu, asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. 6. Asas Profesionalitas, yaitu, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Asas Akuntabilitas, yaitu, asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dalam rangka meningktkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, barhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Instruksi Presidaen No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaanya lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (Keputusan Kepala LAN No. 589/IX/6/8/2003) dan telah dirubah gengan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang teleh ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 1. Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas adalah kewajiban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hokum/pimpinan suatu organisasai kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian ini, maka semua instansi pemerintah, badan, lembaga Negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. 2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel b. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sunber-sumber c. daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku d. Harus dapat menunjukkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. e. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. f. Harus jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalm bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

SISTEM PEMERINTAHAN NKRI

4

C. RANGKUMAN Sejalan dengan paradigma baru dalam administrasi Negara dan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme berdasarkan TAP MPR No. XI/MP