Embed Size (px)
Citation preview
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
(Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)
Oleh
AHMAD SAFTA ADRIAN
Skripsi
\
ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019
ABSTRAK
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
PELAKSANAAN ANGGARAN
(Studi Kasus pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat)
Oleh :
AHMAD SAFTA ADRIAN
1416021006
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran dan
mengetahui faktor pendukung dan penghambat fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran
di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota
DPRD, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Irban IV Inspektorat, tokoh mayarakat dan
akademisi berjumlah 13 orang di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Waktu penelitian
dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD terhadap terhadap pelaksanaan
Anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berjalan efektif. 2) a. Faktor pendukung:
Adanya payung hukum dan hubungan kemitraan, DPRD memiliki komitmen untuk
menciptakan anggaran ayang akuntabel dan kredibel, DPRD memegang kekuasaan
membentuk Peraturan Daerah, melibatkan publik, menyediakan kontak pengaduan kritik dan
saran, SKPD telah bersikap transparan dalam mengelola anggaran serta adanya dukungan
LSM dan Inspektorat b. Faktor penghambat: rendahnya partisipasi masyarakat dalam
mengikuti Musrenbang dan reses sehingga prioritas kebutuhan masyarakat kurang
tersalurkan, selain itu adanya tawar-menawar dalam pembahasan APBD, artinya draft
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, biasanya
memiliki batas waktu yang relatif sangat pendek, sehingga sulit bagi Dewan untuk
melakukan evaluasi, secara rinci terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
yang diajukan oleh Pemerintah Daerah
Kata Kunci: DPRD, Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan APBD
ABSTRACT
THE FUNCTION OF THE REGIONAL PEOPLE’s REPRESENTATIVE
ASSEMBLY TOWARDS BUDGET EXECUTION
(Case Study on The Regional People’s Representative Assembly West Tulang Bawang
District)
By:
AHMAD SAFTA ADRIAN
1416021006
This study aimed to determined the function of the DPRD in the implementation of the
Budget and to find out the supporting factors and obstacles to the functioning of the DPRD
on the implementation of the Budget in the District of West Tulang Bawang. Sources of
information in this study were members of the DPRD, Head of Bappeda, Head of BPKAD,
Irban IV Inspectorate, community leaders and academics with a total of 13 peoples in West
Tulang Bawang District. The time of the study was conducted from September 2018 to
January 2019 Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation with
qualitative data analysis. The results of this study are: 1) The function of legislation, budget functions,
and the oversight function of the DPRD on the implementation of the Budget in West Tulang Bawang
District has been effective. 2) a. Supporting factors: There is a legal umbrella and partnership
relationship, the DPRD has a commitment to support accountable and credible budgets, the DPRD has
the authority to form Regional Regulations, involve the community, provide complaints and criticism,
SKPD supports transparency in supporting the budget and provides LSM and Inspectorate support. b.
Inhibiting factors: low community participation in participating in the Musrenbang and recess so that
the priority of community needs is not channeled, in addition there is a bargaining position in the
APBD discussion, which means a draft Regional Regulation on Regional Budgets submitted by
Regional Governments, usually has a relatively very short deadline, making it difficult for the Board
to carry out evaluations, in detail regarding the draft Concept of Regional Regulations concerning
Regional Budgets submitted by the Regional Government.
Key Words: DPRD, Legislation, Budget, Supervision and APBD
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
(Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)
(Skripsi)
Oleh
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung
\
ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AHMAD SAFTA ADRIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019
RIWAYAT HIDUP
AHMAD SAFTA ADRIAN, Lahir di Bandar Lampung 07 Januari
1996 Anak ke 2 (Dua) dari .4 (Empat) bersaudara putra dari
pasangan Drs.H.Samsir.MM dan Hj. Dewi Anggereini. Jenjang
pendidikan penulis dimulai dari TK Dewi Sartika Kota Bandar
Lampung, Penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 2 Sukabumi
Bandar Lampung, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan
sekolah menengah pertama di SMPN 29 Bandar Lampung. Kemudian penulis melanjutkan
pendidikan ke sekolah menengah atas di SMAN 5 Bandar Lampung yang Lulus pada tahun
2014. Pendidikan di lanjutkan kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur SBMPTN pada tahun
2014, dan terima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu
Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik di Universitas Lampung. pada tahun
2017 penulis melakukan kuliah kerja nyata di desa Semanak Kecamatan Bakauheni
Kabupaten Lampung Selatan.
M O T T O
Dan bersabarlah dalam menggapai sesuatu karena sabar tak pernah berujung
hingga Allah memberi petunjuk atau menggantinya
dengan yang lebih baik”
(Al-Hadist)
Sesuatu yang di kerjakan, sering kali tampak. Kita baru yakin kalau kita telah
berhasil melakukan dengan baik (evelyn underhill)
Keramah- tamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan, keramah- tamahan
dalam pemikiran menciptakan perdamaian, keramah-tamahan dalam memberi
menciptakan kasih kasih (Leo ste)
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim
Segala Puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah mencurahkah segala nikmat
dan karunia-Nya dalam setiap langkah Penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini.
Dengan rasa cinta dan hormat, skripsi ini dipersembahkan kepada:
Ayahanda dan Ibunda tercinta serta kakakku dan adikku yang ku sayangi.
Terimakasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.
Saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan
Almamater Tercinta Universitas Lampung
SANWACANA
Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuni-
Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran (Studi pada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat)” ini tepat pada waktunya. Dalam
menyelesaikan Skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril,
materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat
terselesaikan dengan lancar dan baik. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku dekan Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro., M.IP selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Ari Damastuti., MA selaku pembimbing utama Terimakasih atas ilmu dan
kesabarannya dalam membimbing Penulis. Terimakasih telah banyak membantu dan
bersedia membimbing serta mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga keikhlasan dan ketulusan Ibu dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari
Allah SWT.
4. Bapak Himawan Indrajat S.IP.,M.Si selaku pembimbing kedua, . Terimakasih atas
kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi Penulis, atas segala
bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta motivasi, sehingga Penulis
mampu menyelesaikan skripsi ini .
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi.,K M.A selaku pembahas Skripsi, Terimakasih atas segala
kritik dan saran terhadap skripsi ini sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi
ini. Terimakasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis. Semoga segala
kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak
6. Bapak Drs.Hertanto, M.Si,Ph.D. selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih
atas semua bimbingan, saran, masukan serta kebaikannya yang telah bapak berikan
sejak Penulis menjadi mahasiswa baru hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah
SWT selalu memberikan kesehatan kepada bapak
7. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayahanda Drs.H. Samsir M.M dan Ibunda
Hj. Dewi Anggereini yang tak pernah letih berdoa serta mengupayakan yang terbaik
bagi bekal kesuksesan masa depan anak-anaknya. Semoga Allah SWT selalu
memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya serta balasan atas segala
jasa dan kebaikan ayahanda dan ibunda.
8. Kakak dan adik kandungku, Mars Yasir Nazar S.H.,M.M. dan Azmir Faisa serta
Zakiah PutriFa. Terimakasih untuk segala doa dan dukungan serta cinta dan kasih
sayang yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan,
kekuatan dan kemudahan dalam segala urusan sehingga kita mampu menjadi anak
yang membanggakan orang tua.
9. Teruntuk Ellenia Agustia Dafri, S.P. Terimakasih Banyak telah menemani selama di
perkuliahan hingga sampai saat ini dan menjadi pendukung terbaik dalam kondisi
apapun. Semoga Allah SWT memberi balasan istimewa untuk semua kebaikanmu,
selalu dimudahkan dalam setiap langkah kedepan, dan selalu memberi perlindungan
dimanapun kau berada.
10. Teman hidup Penulis selama 40 hari KKN, Ayuning, Tria, Richi, dan Saudaraku
Mario Kinho yang berasal dari papua makasi banyak brother mario ko su selalu bantu
sa apapun itu . Terimakasih sudah menjadi keluarga bagi Penulis. Semoga silaturahmi
selalu terjalin.
11. Aparatur pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta jajarannya yang telah
banyak memberi informasi-informasi yang berguna dalam mendukung penyusunan
Skripsi ini.
12. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta anggotanya yang telah
berpartisipasi, memberikan keterangan terkait dengan penelitian dalam rangka
penyusunan Skripsi ini.
13. Seluruh dosen-dosen khususnya dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah banyak memberi ilmu
pengetahuan kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan di Fisip, dan Teman-teman sepermainanku Group
Mekong semoga kebersamaan dan persaudaraan kita tidak hilang sampai kapan pun,
terima kasih atas bantuan dan motivasi yang telah kalian berikan.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
Bandar Lampung, Oktober 2018
AHMAD SAFTA ADRIAN
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 11
C. Tujuan Penelitian ........................................................................... 11
D. Kegunaan Penelitian ...................................................................... 11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) .................
BAB III : METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian............................................................................... 32
B. Fokus Penelitian ............................................................................. 32
C. Waktu & Tempat Penelitian.......................................................... 33
D. Sumber Informasi.......................................................................... 33
E. Metode Pengumpulan Data ........................................................... 35
F. Teknik Analisa Data ...................................................................... 36
BAB IV : GAMBARAN UMUM
A. Profil DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat ............................ 38
B. Pimpinan DPRD Tulang Bawang Barat ......................................... 41
C. Alat Kelengkapan DPRD Kab Tubaba ........................................... 43
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Fungsi Legislasi DPRD terhadap Pelaksanaan Anggaran
di Kabupaten Tulang Bawang Barat...............................................50
B. Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Tulang
Bawang Barat................................................................................68
C. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
terhadap Pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Tulang
Bawang Barat....................................................................................80
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran di Kabupaten
Tulang Bawang Barat.......................................................................95
A. Kesimpulan....................................................................................100
B. Saran.............................................................................................102
DAFTAR PUSTAKA.............................................................................................104
LAMPIRAN
13
B. Konsepsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)......24
C. Kerangka Pemikiran.......................................................................28
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1 Rincian APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-
2016......................................................................................................
4
2 Rincian Kabupaten dan Keterangan Hasil Penilaian Opini BPK
Tahun 2011-2017…………………………………………………….
6
3 Penelitian Terdahulu yang Relevan.................................................... 9
4 Fokus Penelitian................................................................................. 33
5 Jumlah Informan............................................................................. 34
6 Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat............. 42
7 Kesimpulan Triangulasi……………………………………………... 90
8 Rekapitulasi Hasil Penelitian tentang Fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap Pelasksanaan Anggaran................................
93
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1 Bentuk Hubungan Legislatif dan Eksekutif.....................................................22
2 Kerangka Pemikiran Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dalam pelaksanaan anggaran .........................................................................31
3 Struktur Organisasi Seketariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat........41
4 Tahapan Penyusunan Rancangan APBD..........................................................53
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Daerah
Kabupataen/Kota di Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya untuk menyelenggarakan roda pemerintahan tidak mungkin
berjalan lancar apabila tidak didukung oleh dana yang memadai. Hal tersebut
diperkuat pendapat Mardiasmo (2004: 89) yang menyatakan bahwa
pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus di dukung
oleh anggaran yang memadai baik dari segi kualitas maupun dari segi
kuantitas. Oleh karena itu pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah
kabupataen/kota di provinsi Lampung di wajibkan mengelola anggaran baik
yang bersumber dari daerah maupun dari pusat yang disusun dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi dasar pula bagi
kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.
2
Mengutip jurnal penelitian yang di lakukan oleh Purnama (2014) yang
menyebutkan juga bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
merupakan rencana keuangan pemerintah daerah, yang penggunaannya harus
diawasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini tentu saja
diharapkan setiap daerah dapat mewujudkan cita-cita bangsa yaitu
pemerataan pembanguanan disegala bidang yang pada akhirnya diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia termasuk
Pemerintah Daerah Kabupataen/Kota di Provinsi Lampung harus
mengedepankan prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas,
transparansi, responsivitas, efektif, efisien dan partisipatif. serta tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Senada dengan pendapat yang dikemukakan Saragih (2010: 97) prinsip
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)harus
berpedoman pada prinsip-prinsip good governance, yaitu akuntabilitas,
transparansi, responsivitas, efektif, efisien dan partisipatif. Permasalahannya
sekarang adalah hampir semua daerah di Indonesia memiliki gejala yang
sama yaitu “terjadinya penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD)”. Data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), yang di kutip dari sumber https://www. Kemendagri. co.id
3
menyebutkan informasi bahwa sampai pada tahun 2017 total ada 3.530
aparatur daerah yang terlibat kasus korupsi Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (APBD).Mengutip jurnal penelitian yang di lakukan oleh
Rizky (2015) yang menyebutkan juga bahwa Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (APBD)Periode Tahun 2014-2015Kabupaten Blora telah
terjadi penyimpangan anggaran yang merugikan negaran hingga triliunan
rupiah.
Data di atas memberikan gambaran bahwa masih terdapat banyak daerah di
Indonesia yang kurang mengedepankan asas akuntabilitas, transparansi,
responsivitas, efektif, efisien dalam pengelolaan anggaran. Kabupaten Tulang
Bawang Barat merupakan salah satu Daerah Otonom Baru (DOB), terbentuk
dan diresmikan tanggal 9 Oktober 2008, sebagai pecahan dari Kabupaten
Tulang Bawang.Dalam menjalankan roda pemerintahan tentu saja
membutuhkan anggaran, untuk meningkatkan pembangunan dalam rangka
mensejahterakan masyarakat.
Data yang penulis peroleh dari Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah
(BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, dapat diketahui bahwa jumlah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2011-2018
dapat di uraikan sebagai berikut:
4
Tabel 1.Perbandingan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2018
Tahun APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Serapan (%)
Pendapatan Daerah Belanja Daerah
2011 Rp. 976.750.294.424 Rp. 833.539.751.394 85%
2012 Rp. 1.157.793.874.569 Rp. 1.157.793.874.569 100%
2013 Rp. 1.370.130.396.792 Rp. 1.316.446.295.211 96%
2014 Rp. 1.371.130.396.792 Rp 1.355.869.132.079 98%
2015 Rp 1.712.333.820.306 Rp 1.648.624.854.623 96%
2016 Rp 986.309.975.500 Rp 992.374.975.500 Serapan (101%)
Defisit (2,63%)
2017 Rp. 1.880.451.248.300 Rp. 1.635.700.464.892 86%
2018 Rp. 1.991.425.704.321 Rp. 1.818.747.285.361 91%
Tahun APBD Kabupaten Tulang Bawang Serapan (%)
Pendapatan Daerah Belanja Daerah
2011 Rp 2.250.507.340.000 Rp 2.145.059.044.873 95%
2012 Rp.2.560.650.771.000 Rp.2.244.701.492.841 87%
2013 Rp.2.716.809.870.750 Rp.2.588.235.709.764 95%
2014 Rp.2.432.460.442.650 Rp.2.250.806.624.927 92%
2015 Rp.2.516.023.429.080 Rp.2.492.623.956.711 99%
2016 Rp.2.757.445.763.067 Rp.2.698.644.387.397 97%
2017 Rp.2.360.173.551.375 Rp.2.328.507.000.621 98%
2018 Rp 3.305.077.864.250 Rp 3.226.780.621.088 97%
Sumber: BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang
Bawang Barat , 2018
Tabel di atas menunjukkan perbandingan APBD Kabupaten Tulang Bawang
Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011-2018, dimana terlihat
pendapatan daerah dan belanja daerah Kabupaten Tulang Bawang lebih besar
nominalnya dibandingkan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, terlihat
juga pada tahun 2016 Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami defisit
anggaran sebanyak 23,6%, data yang penulis peroleh faktor penyebab defisit
anggaran pada tahun 2016 tersebut disebabkan karena banyaknya
pembangunan infrastruktur jalan-jalan, jembatan di wilayah selatan, yang
sangat-sangat urgensi, sehingga menyebabkan lebih banyak pengeluaran
(belanja) dibandingkan pemasukan (pendapatan daerah).
5
Hal yang menarik disini adalah, meskipun Kabupaten Tulang Bawang Barat
kategori Daerah Otonom Baru (DOB), namun Kabupaten ini merupakan salah
satu Kabupaten terbaik dan berprestasi di Indonesia khususnya dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut
dibuktikan dengan di perolehnya penghargaan dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) karena selama 5 (lima) tahun berturut-turut mendapat opini
terbaik yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Adapun Pemerintah
Kabupaten yang memperoleh opini WTP 5 tahun berturut-turut (2012-2016)
tersebut adalah 1) Kabupaten Boyolali 2) Kabupaten Purworejo 3) Kabupaten
Aceh Besar 4) Kabupaten Semarang 5) Kabupaten Banyuasin 6) Kabupaten
Banggai 7) Kabupaten Gowa 8) Kabupaten Kuantan Singingi 9) Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur 10) Kabupaten Karimun 11) Kabupaten Bintan
12) Kabupaten Way Kanan 13) Kabupaten Tulang Bawang Barat 14)
Kabupaten Gorontalo 15) KabupatenTojo Una Una dan 16) Kabupaten
Lampung Barat (Sumber: http://www.bahananusantara.co.id).
Berikut disajikan tabel perbandingan penilaian opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) terhadappengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) di kabupaten/kota se-provinsi Lampung sejak tahun
2011-2016.
6
Tabel 2. Rincian Kabupaten dan Keterangan Hasil Penilaian Opini BPK
Tahun 2011-2017
Nama Kabupaten Keterangan Hasil Penilaian Opini BPK
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kota Bandar Lampung WTP-DPP WTP WTP WTP WTP WTP Pesawaran WDP WDP WDP WDP WDP WDP Pringsewu WDP TMP TMP WDP WDP WTP Tanggamus WDP WDP WDP WTP WTP WDP Kota Metro WTP WTP WTP WTP WTP WTP Lampung Selatan WTP WDP WDP WDP WDP WTP Lampung Timur TMP WDP WDP WDP WDP WDP Lampung Tengah WDP WTP WDP WDP WTP WTP Lampung Utara WDP TW TW WDP WTP WTP Lampung Barat WDP WTP WTP WTP WTP WTP
Way Kanan WDP WTP WTP WTP WTP WTP Pesisir Barat ------ ----- ----- TM WDP WDP Tulang Bawang WDP WDP WDP WTP WTP WTP Tulang Bawang Barat WTP WTP WTP WTP WTP WTP Mesuji TMP WDP WDP WTP WTP WTP
Sumber:Laporan Hasil Pemeriksaan/Ikhtisar Hasil PemeriksaanLHP/IHP
BPK Perwakilan Provinsi Lampung (2017).
Tabel Laporan Hasil Pemeriksaan/Ikhtisar Hasil Pemeriksaan LHP/IHP
BPK Perwakilan Provinsi Lampung, 2017, di atas memberikan gambaran
bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang Laporan Keuangannya
(LK) 6 (enam) kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun
2011-2016 adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan disusul oleh
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Diraihnya predikat opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 6 (enam)
kali berturut turut adalah suatu prestasi yang patut di apresiasi, karena
kabupaten ini terbilang cukup baru dan merupakan daerah otonom namun
dalam hal pengelolaan keuangan Kabupaten ini mampu sejajar dengan daerah
senior lain nya.
7
Adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat ini
menunjukkan Laporan Keuangan (LK) dianggap memberikan informasi yang
bebas dari salah saji material serta auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti
audit yang dikumpulkan, dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi
yang berlaku umum dengan baik.Mewujudkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, tentu tidak lepas
dari peran seluruh pihak salah satunya adalah peran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang
Barat dalam menjalankan fungsinya baik dalam fungsi legislasi yaitu
menetapkan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam
hal fungsi anggaran yaitu dengan melakukan kiarifikasi, uji validitas, uji
relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi serta rekomendasi untuk
perbaikan dan pengujian ulangpenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), maupun dalam hal fungsi pengawasan untuk mencegah
sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut cukup beralasan mengingat jika merujuk kepada Undang-
Undang tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD,
menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi
yaitu:
8
1. Legislasi: Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk peraturan daerah.
2. Anggaran: Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan
memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD)yang diajukan oleh Bupati.
3. Pengawasan: Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas
pelaksanaan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Adapun tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) adalah:
1. Tahap perencanaan: penyerapanaspirasi masyarakat melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang berlangsung dari tingkat
desa sampai kabupaten.
2. Tahap penganggaran: usulan kegiatan yang disetujui dimuat dalam
dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dengan pagu anggaran
yang ditetapkan oleh tim asistensi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda).
3. Tahap legislasi/pengesahan: Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja
Daerah (APBD) (RAPBD) yang telah dibuat oleh pihak eksekutif diajukan
ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan disetujui
menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah melalui tahapan kaji ulang dan
evaluasi.
9
Hasil observasi dan wawancara penulis dengan Raden Anwar selaku Anggota
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang
Bawang Barat Bidang Perekonomian dan Keuangan menyatakan, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat telah
berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tata kelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang baik, mulai dari tahapan
perencanaan pembuatan raperda menjadi perda, tahap
pelaksanaan/penganggaran maupun tahapan pengawasan. Kesemua peran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu diharapkan agar Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat benar-benar menyentuh
kepentingan publik yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan
masyarakat (Wawancara Tanggal 14 Juli 2018).
Tabel 3 Penelitian Terdahulu yang Relevan
Nama Judul Tahun Sumber
Alfines
Tunggal
Peran DPRD dalam
Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah di Kabupaten Sleman
2013 Jurnal Universitas
Atma Jaya
Yogyakarta Fakultas
Hukum
Purnama
Rizky
Jusuf
Pelaksanaan Fungsi Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi
Gorontalo terhadap Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah
(APBD),
2014 Jurnal Fakultas
Hukum Universitas
Negeri Gorontalo
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alfines Tunggal (2013) yang di
kutip dari jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, hasil
penelitian menunjukkan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sleman terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sudah berjalan efektif, tahapan legislasi sudah melibatkan
10
masyarakat, anggaran yang diajukan sudah dievaluasi serinci mungkin dan
sudah melakukan pengawasan terhadap program-program pembangunan yang
dibiayai dari sektor APBD. Lebih lanjut penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Purnama Rizky Jusuf (2014) yang di kutip dari jurnal Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo hasil penelitian menunjukkan peran anggota
DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan fungsinya mulai dari tahapan
legislasi (perencanaan), tahapan penganggaran sampai pada tahap
pengawasan sudah berjalan efektif.
Penelitian yang dilakukan oleh Alfines Tunggal (2013), dan Purnama Rizky
Jusuf (2014) memiliki perbedaan dengan yang peneliti lakukan diantaranya
adalah, 1) Objek, lokasi, tempat dan waktu penelitian berbeda dengan peneliti
2) Subjek sumber informasi yang dipilih peneliti terdahulu jumlahnya tidak
sama 3) Indikator teori yang dipakai sebagai instrumen penelitian (kisi-kisi)
wawancara tidak sama dengan yang peneliti gunakan. 4) Jumlah kisi-
kisiwawancarasebagai instrumen penelitian tidak sama dengan yang peneliti
gunakan.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat
masalah dalam rangka penulisan skripsi dan meneliti lebih dalam fungsi DPR
dalam mewujudkan pengelolaan keungan yang baik di Kabupaten Tulang
Bawang Barat, oleh karena itu judul, yang penulis ajukan dalam penulisan
Skripsi ini adalah ”Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Pelaksanaan Anggaran (Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)”.
11
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada masalah seperti yang diuraikan tersebut di atas maka
rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana fungsi DPRD dalam pelaksanaan anggaran di Kabupaten
Tulang Bawang Barat?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat fungsi DPRD dalam
pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.Mengetahui dan menjelaskan bagaimana fungsi DPRD terhadap pelaksanaan
anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat fungsi
DPRD terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
D. Kegunaan Penelitian
Secara akademik, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat mampu
memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, selain itu dapat
digunakan sebagai bahan informasi dan rujukan referensi bagi penelitian
lebih lanjut.
2. Dunia pendidikan: sebagai sumbangan akademis bagi para peneliti lain
yang akan melaksanakan penelitian ilmiah dengan kajian mengenai fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
12
3. Untuk penulis: sebagai salah satu syarat menyelesaikan akademisi dan
mendapat gelar S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung.
Secara praktis, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat mampu
memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Pemkab Tulang Bawang Barat: dapat memberikan masukan kepada
Pemkab Tulang Bawang Barat, agar dapat kedepannya lebih termotivasi
dalam mewujudkan tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) serta dalam penyusunan nya lebih mengedepankan prinsif-prinsif
akuntabel, transparansi, partisipasi, dengan harapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) dapat benar-benar menyentuh kepentingan
publik yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
2. DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat : sebagai bahan masukan agar
lebih meningkatkan fungsinya dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) baik dari fungsi legislasi, fungsi anggaran
maupun fungsi pengawasan, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) dapat dipergunakan sesuai dengan porsinya, dan
penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan anggaran dapat
diminimalisir.
13
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsepsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Pengertian DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
dan dapat dikatakan sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan dari
kepentingan masyarakat yang diwakili. Berkaitan dengan definisi
perwakilan Andrew (2014:346) menyebutkan pengertian perwakilan
secara umum adalah sebuah hubungan melalui mana seseorang atau
sebuah kelompok membela atau bertindak untuk kepentingan
sekumpulan masyarakat yang lebih luas.
Definisi DPRD sebagai lembaga perwakilan sebagaimana yang
dikemukan oleh Marbun (2012:55) adalah suatu lembaga kenegaraan
yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai
penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Adanya lembaga perwakilan
rakyat merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara yang
menganut sistem demokrasi.
Pentingnya lembaga perwakilan dalam melaksanakan hak-hak terwakili
dalam setiap proses pengambilan keputusan politik tergambar dalam arti
perwakilan, perwakilan adalah konsep duduknya seseorang/suatu
14
kelompok yang mempunyai kemampuan/kewajiban untuk berbicara dan
bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Teori
perwakilanmenurut Samsul, (2007:97) terbagi manjadi empat teori
yaitu:
1. Teori Mandat
Seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena
mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris, yang
memberikan teori ini dipelopori oleh Rousseau dan diperkuat oleh
Petion. Teori mandat ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok
pendapat :
a. Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seorang wakil yang
bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah
(intruksi) yang diberikan oleh yang diwakilinya.
b. Mandat Bebas, teori ini berpendapat bahwa sang wakil dapat
bertindak tanpa tergantung pada perintah (intruksi) dari yang
diwakilinya. Menurut teori ini sang wakil adalah merupakan
orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki
kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga
sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang
diwakilinya. Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Perancis
dan Block Stone di Inggris.
c. Mandat Representative, teori ini mengatakan bahwa sang wakil
dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang
diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga
perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tidak ada
15
hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta
pertanggungjawabannya.
2. Teori Organ
Ajaran ini lahir di Prancis sebagai rasa ketidakpuasan terhadap
ajaran teori mandat. Para sarjana mencari dan membuat ajaran/teori
baru dalam hal hubungan antara wakil dengan yang diwakilinya.
Teori Organ diungkapkan oleh Von Gierke (Jerman), bahwa negara
merupakan satu organisme yang mempunyai alat-alat
perlengkapannya seperti : eksekutif, parlemen dan rakyat, yang
semuanya itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri namun antara
satu dengan lainnya saling berkepentingan.Dengan demikian maka
setelah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi
mencampuri lembaga perwakilan tersebut dan lembaga ini bebas
menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan.
3. Teori Sosiologi
Ajaran ini menganggap bahwa lembaga perwakilan bukan
merupakan bangunan politis, akan tetapi merupakan bangunan
masyarakat (sosial). Para pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang
dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan yang akan
bersungguh-sungguh membela kepentingan para pemilih.
4. Teori Hukum Obyektif
Leon Duguit mengatakan bahwa hubungan antara rakyat dan
parlemen dasarnya adalah solidaritas. Wakil-wakil rakyat dapat
melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya hanya atas
16
nama rakyat. Dengan demikian ada pembagian kerja antara rakyat
dan parlemen (Badan Perwakilan Rakyat).
Pendapat beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa DPRD
merupakan lembagaperwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang membawa kepentingan
dan aspirasi masyrakat daerah yang diwakilinya.
2. Fungsi Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Fungsi DPRD dalam hukum perundang-undangan, tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang di
kutip Moenta, dkk (2017: 68), maka DPRD kabupaten/kota mempunyai
tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Adapun penjelasan masing-masing dari ke 3 (tiga) fungsi tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Legislasi)
Fungsi pembentukan peraturan daerah dilakukan dengan cara
membahas dengan kepala daerah dan menyetujui atau tidak
menyetujui rancangan peraturan daerah, mengajukan usul rancangan
peraturan daerah dan menyusun program pembentukan peraturan
daerah bersama kepala daerah. Pengertian legisalasi dalam arti sempit
berarti produk atau proses pembuatan undang-undang, sedangkan
dalam arti luas menyangkut pula peraturan lain yang mendapat
delegasi kewenangan dari undang-undang. Jika legislasi hanya terkait
dengan Act of Parliamant maka legislasi itu dapat di pahami sebagai
17
produk parlement atau produk lembaga legislatif. Fungsi legislasi
merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan
para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana
pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna
penting dalam beberapa hal berikut:
a. Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah;
b. Dasar perumusan kebijakan publik di daerah;
c. Sebagai kontrak sosial di daerah;
d. Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah.
Disamping itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini DPRD berperan
pula sebagai policy maker, dan bukan policy implementer di daerah.
Artinya, antara DPRD sebagai pejabat publik dengan masyarakat sebagai
stakeholders.Dalam praktik dan realita, proyeksi good public
governance pada fungsi legislasi masih membutuhkan banyak penataan
dan transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan performa tersebut
dapat dilakukan antara lain dengancara sebagi berikut:
a. Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi;
b. Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi
stakeholders;
c. Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan Raperda;
d. Ditingkatkannya kemapuan analisis (kebijakan publik dan hukum)
dalam proses penyusunan Raperda;
18
e. Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi
legislasi;
2. Fungsi Anggaran /penganggaran
Fungsi penganggaran dilaksanakan dengan cara membahas Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS), yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD,
membahas rancangan perda tentang APBD, membahas rancangan perda
tentang perubahan APBD dan rancangan perda tentang
pertanggungjawaban APBD.
Fungsi anggaran adalah penyusunan dan penetapan APBD bersama-
sama pemerintah daerah.Dalam menjalankan fungsiini,DPRD harus
terlibat secara aktif,proaktif, sebagai legitimate or usulan APBD yang
diajuan pemerintah daerah.Fungsi penganggaran memiliki makna
pentingnya yaitu:
a. APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi
distribusi, serta fungsistabilisasi);
b. APBD sebagai fungsi investasi daerah;
c. APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi
perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).
3. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap
pelaksanaan perda dan perkada, pelaksanaan perturan perundang-
undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah
19
dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan.
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk
menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana
yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapaisecara
efektif dan efisien.Fungsi ketigaini bermakna penting, baik bagi
pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah
daerah,fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini
(early warning system), untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai
tujuan dan sasaran.Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi
pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan
saran,berupa tindakan perbaikan. Disampingitu,pengawasanmemiliki
tujuan utama,antara lain:
a. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
b. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat
terhadap penyimpangan dan penyelewengan yangditemukan;
c. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan
penyimpangan;
d. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah
mencapai tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan;
Praktik good public governance pada fungsi pengawasan saat ini masih
membutuhkan beberapa improvement agar dapat mencapai tujuannya
tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaras kan dengan tujuannya,antara
lain dengan melakukan beberapa hal berikut:
20
a. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga
dapat menjadi mekanisme check and balance yangefektif;
b. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang
diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah;
c. Penyusunan agen dapengawasan DPRD;
d. Perumusan standar,sistem,dan prosedur baku pengawasan DPRD;
e. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat
dalam proses pengawasan,dan saluran penyampaian informasi
masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat
pengawasan.
Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap lembaga
eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan
pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program
maupun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai
dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Mencermati pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi
DPRD dalam dimensi kebijakan publik adalah bagaimana upaya anggota
DPRD untuk menanggulangi masalah publik. Kebijakan publik tersebut
harus berorientasi pada kepentingan publik. Konsekuensi lebih lanjut,
masalah dan alternatif solusi permasalahan itu, juga diharapkan berasal
dari publik, bukan sekedar cetusan pikiran atau imajinasi dari pejabat
pembuat kebijakan, dengan bersandar pada kondisi riil di masyarakat,
21
kebijakan yang dibuat juga akan diterima oleh masyarakat secara wajar
bahkan spontan, sekaligus memiliki daya berlaku efektif.
Tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota dalam hukum perundang-
undangan, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana yang di kutip Moenta, dkk (2017: 72)adalah:
1. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
kabupaten/kota tentang APBD yang diajukan oleh bupati/wali kota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD kabupaten/kota;
4. Memilih bupati dan wakil bupati serta wali kotadan wakilwali kota
dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada
Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di
daerahkabupaten/kota;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang
dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
22
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila dan sebagai
penyelenggara pemerintah daerah berkedudukan sebagai mitra dari
pemerintah daerah. Pada intinya menurut Kaloh (2007: 264-266) bentuk
hubungan DPRD (legislatif) dan pemerintah daerah (eksekutif) terdiri dari 3
(tiga) bentuk hubungan, sebagaimana dijelaskan pada gambar sebagai
berikut:
Gambar 1. Bentuk Hubungan Legislatif dan Eksekutif
Keterangan
1. Bentuk hubungan searah positif (+)
Bentuk hubungan searah positif (+) terjadi apabila baik legislatif
maupun eksekutif memiliki visi yang sama dalam menjalankan
pemerintahan dan bertujuan untuk kemasalahan daerah itu sendiri (good
governance) yang pada prinsifnya memiliki ciri-ciri transparan,
demokratis, baik, berkeadilan, dengan kalimat lain pemerintah daerah
dilaksanakan dengan memperhatikan faktor-faktor yang ideal
Eks Leg Eks Leg Eks Leg
Bentuk Hub Searah (+) Bentuk Hub Konflik Bentuk HubSearah (-)
23
berdasarkan keinginan dan harapan masyarakat serta memperhatikan
hukum yang ada.
2. Bentuk hubungan konflik
Bentuk hubungan konflik terjadi apabila baik legislatif maupun eksekutif
saling bertentangan dalam visi yang menyangkut tujuan kelembagaan,
serta tujuan daerah. Hal ini berwujud pada pertentangan yang dapat
mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan yang tidak ptoduktif
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pencapaian tujuan-tujuan
daerah itu secara keseluruhan)
3. Bentuk hubungan searah negatif (-)
Bentuk hubungan searah negatif (-) terjadi apabila baik legislatif
maupun eksekutif berkolaborasi (KKN) dalam penyelenggaraan
pemerintah dan secara bersama-sama menyembinyikan kolaborasi
tersebut kepada publik.
Terdapat empat faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi
legislatif di tingkat nasional maupun pada level daerah menurut Budiardjo
(2007:113) antaralain: Pertama, integritas dan kemampuan atau
keterampilan anggota badan legislatif. Kedua, pola hubungan anggota
badan legislative dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang
tecermin dalam sistem perwakilan yang berlaku. Ketiga,struktur organisasi
badanlegislatif yang merupakan kerangkaformal bagi kegiatan anggota
dalambertindak sebagai wakil rakyat.Keempat, hubungan yang
tecermindalam pengaruh timbal balik antarabadan legislatif dengan
eksekutif danlembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit di tingkat daerah,
24
sertahubungan badan tersebut denganlembaga-lembaga yang sama
ditingkat yang lebih tinggi hirarkinya
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah
dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan
self supporting dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan
pentingnya posisi keuangan ini. Pendapat Pamudji (2010: 87)
menegaskan Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan
fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk
memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang
merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata
kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.
Definisi APBD menurut pemerintah adalah suatu rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu
sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau
output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
Tahun APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari
dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, jumlah
pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber
pendapatan.
25
APBD menurut Badrudin (2012: 97) adalah suatu rencana kerja
pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan
dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi,
kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan
dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan
disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut
Peraturan Daerah.
Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan
dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Oleh karena
itu, perlu diperhatikan kesesuaian antara kewenangan pemerintahan dan
sumber pendanaannya. Unsur-unsur APBD, menurut Halim (2012: 22)
sebagai berikut:
1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk
menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas
tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal
pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.
Berdasarkan beberapa pengertian APBD yang telah disebutkan di atas,
dapat disimpulkan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja tahunan
pemerintah daerah dalam satuan uang yang disusun berdasarkan
intruksi materi dalam negri serta berbagai pertimbangan lainnya dimana
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD
26
dalam peraturan daerah, mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan
dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi,
kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang
merata tiap daerah.
2. Fungsi dan Prinsif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD yang merupakan program kerja suatu daerah sangat penting
dirumuskan karena APBD dapat menjadi acuan kerja Pemda dalam satu
tahun anggaran. Menurut Mardiasmo (2004: 121) anggaran sektor publik
penting karena beberapa alasanyaitu:
a. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk
mengarahkan pembangunan social-ekonomi, menjamin
kesinambunga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
b. Anggaran dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan keinginan
masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan
sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya
masalah keterbatasan sumber daya (scarcity of resources), pilihan
(choice) dan trande-offs.
c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah
bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik
merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh
lembaga-lembaga publik yang ada.
Fungsi APBD menurut peraturan yang di kutip oleh Bastian (2006: 78)
yaitu:
27
a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.
Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki
kekuatan untuk dilaksanakan.
b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.
c. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.
d. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah
menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
penyelenggaraan pemerintah daerah.
e. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.
f. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.
g. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat
untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomian daerah sehingga APBD menjadi suatu acuan kerja
pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan merupakan
suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada rakyat.
28
h. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD yang
merupakan anggaran sektor publik penting karena adanya kebutuhan
dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang,
sedangkan sumber daya yang ada terbatas, sehingga APBD menjadi
suatu acuan kerja pemerintah daerah dalam rangka pembangunan
daerah dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah
daerah kepada rakyat.
C. Kerangka Pemikiran
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian
ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan salah satu instrumen
yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan
publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik serta dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan rakyat, APBD tentunya bukanlah produk yang
dihasilkan melalui proses yang instan. APBD seharusnya disusun dengan
perencanaan yang sistematis dan terukur, agar nantinya APBD dapat
digunakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaannya.
Pengelolaan APBD yang baik akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah, untuk itu diperlukan komitmen, konsistensi dan tanggung
jawab dari semua pihak yang terlibat dalam pengeloaan APBD. Fungsi
DPRD dalam pelaksanaan APBD dalam hukum perundang-undangan,
29
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana yang di kutip Moenta, dkk (2017: 68), yaitu:
1. Fungsi Legislasi
Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang
kekuasaan membentuk peraturan daerah. Artinya DPRD sebelum
menetapkan peraturan daerah terkait APBD, seharusnya DPRD mengkaji
ulang apakah draf Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten sudah melibatkan
partisipasi masyarakat, apakah sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan
masyarakat.
2. Fungsi Anggaran/Penganggaran
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati. Artinya pada
tahap fungsi anggaran DPRD harus menilai apakah kebutuhan anggaran
yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten realistis untuk besarnya, dan
menilai apakah biaya yang dianggarkan sudah menyentuh kepentingan
masyarakat. Dalam pembahasan RAPBD dapat dilakukan oleh DPRD
melalui kiarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan
kompromi penetapan APBD, rekomendasi untuk perbaikan dan pengujian
ulang. Dalam fungsi ini DPRD mempunyai hak untuk menolak RAPBD
yang diajukan oleh pemerintah daerah dengan alasan-alasan bahwa
RAPBD yang diajukan masih harus disempurnakan.
30
3. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan
peraturan daerah dan APBD. Pada tahap pengawasan APBD oleh DPRD
dilakukan dengan cara mengadakan rapat kerja dengan unsur Pemerintah
Daerah, yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan daerah. DPRD
juga mengadakan kunjungan kerja ke daerah-daerah, lokasi dimana
program yang telah ditetapkan dalam APBD dilaksanakan, dengan tujuan
untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan rencana
semula dan mencapai sasaran yang diinginkan/diharapkan atau tidak
Fungsi pengawasan tersebut adalah untuk mencegah sekecil dan sedini
mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan atau tugas. Persoalannya tanpa pengawasan, proses pelaksanaan
suatu pekerjaan atau tugas bisa saja menyimpang atau bertentangan dari
prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada Peraturan
Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar
sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
5. Penyusunan rancangan perda APBD;
6. Penetapan APBD.
31
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat diagram skematis
fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Tulang Bawang
Barat sebagai berikut:
Gambar 2. Kerangka Pemikiran Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) dalam pelaksanaan anggaran (Moenta, dkk 2017)
FungsiDewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD)
1. Fungsi Legislasi (Fungsi pembentukan peraturan daerah dilakukan
dengan cara membahas dengan kepala daerah dan menyetujui atau
tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengajukan usul
rancangan peraturan daerah dan menyusun program pembentukan
peraturan daerah bersama kepala daerah)
2. Fungsi Anggaran (Fungsi penganggaran dilaksanakan dengan cara
membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS), yang disusun oleh kepala daerah
berdasarkan RKPD, membahas rancangan perda tentang APBD,
membahas rancangan perda tentang perubahan APBD dan
rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD)
3. Fungsi Pengawasan (Fungsi pengawasan diwujudkan dalam
bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perkada,
pelaksanaan perturan perundang-undangan lain yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan
Good Governance
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Pemerintah Daerah (Pemda)
RAPBD
32
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif. Sugiono (2013:9) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan
untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah
sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil
penelitian kuaalititatif lebih menekankan makna pada generalisasi.
Alasan peneliti hanya menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah
dikarenakan dalam menganalisa hasil penelitian hanya bersifat
mendiskripsikan atau menggambar kan suatu fenomena dengan alat ukur
wawancara, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana fungsi
DPRD dalam pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan
untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat fungsi
DPRD dalam pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
B. Fokus Penelitian
Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tulang
33
Bawang Baratuntuk mengetahui fokus penelitian pada penelitian ini dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. Fokus Penelitian
Fungsi DPRD Terhadap
Pelaksanaan Anggaran Fokus Penelitian
Fungsi legislasi Indikator yang digunakan sebagai fokus
penelitian adalah DPRD sebelum menetapkan
Peraturan Daerah terkait Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) mengkaji ulang apakah draf Raperda
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) yang diusulkan oleh Pemerintah
Kabupaten sudah melibatkan partisipasi
masyarakat, apakah sudah sesuai dengan
prioritas kebutuhan masyarakat Fungsi anggaran Indikator yang digunakan sebagai fokus
penelitian adalah DPRD mengkaji ulang
besarnya anggaran yang diajukan oleh pihak
eksekutif (pemda), apakah realistis, serta
menilai apakah biaya yang dianggarkan sudah
sesuai dengan kepentingan masyarakat Fungsi pengawasan Indikator yang digunakan sebagai fokus
penelitian adalah DPRD Kabupaten Tulang
Bawang Barat melakukan pengawasan
terhadap pengelolaan APBD misalnya
melakukan hearing dengan instansi pengguna
anggaran, melakukan kunjungan kerja untuk
melihat langsung lokasi yang dihasilkan dari
APBD
C. Waktu dan Tempat Penelitian
Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat dan waktu
penelitian dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan bulan
Januari 2019.
D. Sumber Informasi
Sumber informasi yang dipilih secara purposive sampling yaitu menentukan
terlebih dahulu responden atau narasumber yang akan diwawancarai pada
34
objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan atau sumber informasi
yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti Alasan peneliti menggunakan
purposive sampling bertujuan untuk mengambil sampel secara objektif,
dengan angapan bahwa sampel yang diambil itu merupakan keterwakilan
(refresentatif) bagi peneliti, sehingga pengumpulan data yang langsung pada
sumber datanya dapat dilakukan secara proposional demi keakuratan
penelitian. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
data homogen artinya data yang di pakai dalam penelitian ini adalah sama
sehingga responden yang diwawancarai cukup sebagian.. Adapun yang
menjadi sumber informasi yang dianggap dapat mewakili dan berkaitan
dengan permasalahan penelitian ini adalah:
Tabel 5. Jumlah Informan
No Jabatan Informan Jumlah 1 Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
1) Bidang legislasi
a. Budi Yanto
b. Edy Ismanto
2) Bidang anggaran
a. Helwanda
b. Raden Anwar
3) Bidang pengawasan
a. Solih
b. Sudarmi
2
2
2
2 Kepala Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat
Novriwan
1
3 Kepala BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat
Mirza Irawan
1
4 Irban IV Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat
Suroso
1
35
5 Tokoh Mayarakat
1. Marwan Arifin
2. Amerson
2
6 Akademisi (Ketua Ikatan Alumni Universitas Megow
Pak Kabupaten Tulang Bawang)
Rodiyanto
1
Total Informan 12 orang
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik
pengumpulan data melalui:
1. WawancaraMendalam (Indepth-Interview).
Wawancara mendalam (indepth-interview) merupakan metode
pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif.
Wawancara mendalam secara umuma dalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil
bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang
diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)
wawancara. Adapun target yang akan diwawanca dalam penelitian ini
adalah : Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala
Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala BPKAD Kabupaten
Tulang Bawang Barat, Irban IV Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang
Barat dan tokoh mayarakat.
Tujuan wawancara secara mendalam ini adalah untuk mendapatkan
informasi secara mendalam tentang sejauhmana pelaksanaan fungsi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pengelolaan
36
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Tulang
Bawang.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-
sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.Adapun
target dokumentasi yang akan penulis gali adalah dokumentasi pada saat
musrenbang, dokumentasi pada hearing anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD), profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian.. Adapun data
yang penulis peroleh dari dokumentasi inia dalah, data mengenai daftar
hadir musrenbang.
F. Teknik Analisa Data
Teknis analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari
temuan-temuan dilapangan meliputi :
1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada
penyederhanaan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-
catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk
analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang
tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga kesimpulan-kesimpulan
dapat ditarik. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara,
dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang bisa digunakan untuk
melakukan pembahasan serta menggunakan teori-teori untuk menganalisis
fokus dalam penelitian ini.
37
2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun
berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang
memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.
3. Triangulasi Data
Triangulas ihakikat nya adalah merupakan pendekatan multimetode yang
dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.
Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga
dilakukan untuk memperkaya data. Pada penelitian ini penulis
menggunakan triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data dengan pernyataan yang sama untuk mendapatkan data
dari sumber yang berbeda.
4. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi
yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya,
kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.
Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik
kesimpulan berdasarkan data tersebut. Proses analisis yang penulis
lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah di
38
. BAB IV
GAMBARAN UMUM
A. Profil DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
Melaksanakan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang
Barat memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
1. Sekretariat Dewan
Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas
pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka
penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan
keuangan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan fungsi
Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, yaitu :
1.) Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretaris DPRD kabupaten ;
2.) Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi
perumusan kebijakan pimpinan DPRD kabupaten ;
3.) Pelaksanaan usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD;
4.) Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan risalah rapat-rapat
yang diselenggarakan oleh DPRD kabupaten ;
5.) Pemeliharaan pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan
kerja Sekretariat DPRD kabupaten.
39
2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Bagian Umum dan Keuangan
memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha, menyiapkan fasilitas
rapat-rapat, rencana pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah
tangga, rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang invetaris
lainnya, serta memelihara keamanan lingkungan gedung DPRD dan
rumah tangga pimpinan, serta menyusun rencana anggaran, laporan
keuangan, penyelenggaraan pembayaran dan administrasi keuangan
dan Sekretariat DPRD kabupaten.
Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala bagian
yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris
DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bagian Umum dan
Keuangan memiliki fungsi:
1) Pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga, mengurus rumah
jabatan dan kantor / gedung DPRD Kabupaten;
2) Penyiapan fasilitas rapat, acara peninjauan dan pertemuan;
3) Pengelolaan barang inventaris, perlengkapan, kendaraan dinas dan
perawatan;
4) Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di
lingkungan gedung DPRD Kabupaten dan rumah jabatan
pimpinan;
5) Mengatur perencanaan dan administrasi tentang keuangan di
DPRD dan Sekretariat DPRD;
6) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
40
7) Pelaksanaan dokumentasi, administrasi, kegiatan dan produk
hukum.
Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
1) Subag Rumah Tangga, memiliki tugas :
a. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan ;
b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga, rumah jabatan ketua
DPRD, fasilitas rapat, pengelolaan barang inventaris /
perlengkapan dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban
c. Memelihara kendaraan-kendaraan dinas dan barang inventaris
dinas lainnya.
2) Subag Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana
anggaran dan laporan keuangan serta menyelenggarakan
pembayaran dan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat
DPRD
3. Kepala Bagian Humas dan Protokol
Memiliki tugas sebagai penyelenggara hubungan kemasyarakatan serta
dokumentasi, dan menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaan rapat-
rapat serta kegiatan yang berkaitan dengan Pimpinan dan Anggota
DPRD agar berjalan sesuai dengan aturan. Kabag Humas dan Protokol
terdiri atas :
1) Subag Humas; mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan
melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, mengumpulkan dan
mengelola data dokumentasi kegiatan dan perpustakaan.
41
2) Subbag Protokol: Mempunyai tugas menyiapkan dan mengatur
pelaksanaan rapat paripurna, melaksanakan kegiatan pelayanan
keprotokolan terhadap pimpinn dan anggota DPRD.
4. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari :Sub Bagian
Risalah dan subbag Perundang-undangan, yang mempunyai fungsi :
1) Penyiapan rencana kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang
diselenggarakan oleh DPRD kabupaten.;
2) Pembuatan risalah persidangan ;
3) Penyiapan bahan yang diperlukan untuk rapat alat perlengkapan
DPRD kabupaten dan fraksi ;
4) Penyiapan bahan peraturan Perundang-undangan dan administrasi
produk rancangan keputusan DPRD kabupaten.
Gambar 3 Struktur Organisasi Seketariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang
Barat
B. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
Adapun susunan keanggotaan dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang
Barat periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Kabag Umum dan
Keuangan
Kabag Humas dan
Protokol
Kabag Risalah dan
persidangan
Kasubag
Rumah
Tangga
Kasubag
Keuangan
Kasubag
Humas
Kasubag
Protokol
Kasubag
Risalah
Kasubag
Perundangan
Seketariat DPRD
42
Tabel 6 Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
No Nama Jabatan Dapil
1. Busroni Ketua DPRD II
2. Yantoni Wakil Ketua DPRD I
3. Ponco Nugroho,ST Wakil Ketua DPRD I
4. Sukardi Ketua Badan Kehormatan III
5. Dra.Hj. Yulisa T Ketua Badan Legislasi II
6. Paisol,SH Ketua Komisi A I
7. H.Ruslan SP Wakil Ketua Komisi A II
8. Supeno, SH .I Seketaris Komisi A III
9. Baharudin Ketua Komisi B III
10 Salmani Wakil Ketua Komisi B I
11. Sudirwan,S.Sos Seketaris Komisi B III
12. Marzani Ketua Komisi C III
13 Sri Handayani Wakil Ketua Komisi C IV
14 Zaenuri,SH Seketaris Komisi C III
15 Budiyanto Anggota Komisi A I
16 H. Edy Ismanto Anggota Komisi A I
17 H. Edison SH.MH Anggota Komisi A II
18 Githo S.PDI Anggota Komisi A I
19 Gunawan Agung SH Anggota Komisi A II
20 Hanifal Anggota Komisi A IV
21 Helwanda Anggota Komisi B II
22 Muammil,S.Ag Anggota Komisi B II
23 Ngadiman Anggota Komisi B II
24 Raden Anwar, SE Anggota Komisi B I
25 Roni Anggota Komisi B IV
26 Rusli Anggota Komisi C IV
27 Sarmin, SH Anggota Komisi C III
28 Solih,S.Pd.I Anggota Komisi C I
29 Sudarmi Anggota Komisi C IV
30 Suyoto,S.Pd Anggota Komisi C IV
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, 2017
43
C. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat beserta
tugasnya terdiri atas :
1. Pimpinan DPRD
Pimpinan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang merupakan kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan
urutan besarnya jumlah anggota fraksi. Pimpinan DPRD ditetapkan dengan
keputusan DPRD, dengan masa jabatan sama dengan masa keanggotaan
DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang dan maksimal tiga orang wakil
ketua, berdasarkan jumlah fraksi di DPRD, Tugas pimpinan DPRD yaitu :
a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk
mengambil keputusan ;
b. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan
wakil ketua serta mengumumkannya pada rapat paripurna ;
c. Menjadi juru bicara DPRD;
d. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
e. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi pemerintah
lainnya sesuai dengan keputusan DPRD ;
f. Mewakili DPRD dan / alat kelengkapan DPRD dipengadilan ;
g. Melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ; dan
h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat paripurna
DPRD.
44
2. Badan Musyawarah
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 89 menyebutkan bahwa: Badan musyawarah
bertugas:
a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa
persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu
penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan
peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
untuk mengubahnya;
b. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai
pelaksanaan tugas masing-masing;
d. menentukan penanganan suatu rancangan peraturan daerah atau
pelaksanaan tugas DPRD lainnya oleh alat kelengkapan DPRD;
e. Mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang
lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam
konsultasi pada awal masa keanggotaan DPRD; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada
Badan Musyawarah.
45
3. Komisi
Komisi merupakan alat kelengkapan yang dibentuk oleh pimpinan DPRD
untuk menangani bidang tugas umum tertentu. Anggota komisi terdiri dari
unsur-unsur fraksi dengan masa kerja maksimal dua tahun.
Tugas komisi :
a. Melakukan pembahasan, pengajuan dan perubahan terhadap rancangan
peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD yang masuk ke dalam
tugas masing-masing komisi.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk
ke dalam tugas komisi.
c. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah
yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh
komisi yang bersangkutan atas sepengetahuan pimpinan DPRD.
e. Mengadakan rapat kerja dengan kepala daerah dan rapat dengar pendapat
dengan perangkat daerah serta organisasi kemasyarakatan.
f. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan DPRD yang termasuk ke
dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi.
g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan suatu masalah
yang menjadi bidang komisi masing-masing.
h. Memberikan laporan kepada pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan
komisi.
46
Jumlah Komisi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari:
a. Komisi A : Bidang Pemerintahan.
b. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan.
c. Komisi C : Bidang Pembangunan.
4. Badan Kehormatan
Badan Kehormatan mempunyai tugas :
a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD
dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik
DPRD ;
b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah / janji ;
c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan
Pimpinan DPRD masyarakat dan/atau pemilih ;
d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan
klarifikasi dan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD; dan
e. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi
nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan
anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau
pemilih.
47
5. Panitia Anggaran
Tugas Panitia Anggaran :
a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD selambat-lambat
lima bulan sebelum ditetapkannya APBD ;
b. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam
mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum
ditetapkan dalam paripurna ;
c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan
APBD, rancangan APBD, yang telah disampaikan oleh Kepala daerah ;
d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran
yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD ; dan
e. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap
penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.
6. Badan Legislasi
Sesuai dengan pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan
bahwa : Badan Legislasi bertugas:
a. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan
dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk 1 (satu)
masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
b. Mengoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan
Pemerintah daerah;
48
c. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program
prioritas yang telah ditetapkan;
d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan
komisi, sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada
pimpinan DPRD;
e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang
diajukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi, di luar prioritas
rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan
peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
f. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan
peraturan daerah yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan
komisi dan/atau panitia khusus;
h. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah dibidang perundang-
undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat digunakan
oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
7. Alat Kelengkapan lainnya, meliputi :
a. Panitia Legislasi, mempunyai tugas :
1.) Mengkaji efektifitas peraturan daerah ;
2.) Mempersiapkan dan menyusun rancangan peraturan daerah ;
3.) Membahas rancangan peraturan daerah dan peraturan lainnya.
b. Panitia Khusus.
49
Susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD ditetapkan oleh DPRD
dalam rapat paripurna atas usulan masing-masing fraksi dan diumumkan
dalam lembaran daerah. Dalam hal terjadinya penggantian anggota
kelengkapan DPRD, ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam rapat
paripurna. Alat kelengkapan DPRD dalam mengatur tata kerjanya dengan
persetujuan pimpinan DPRD.
100
VI. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembasan di atas maka dapat dibuat
kesimpulan, yaitu :
1. Fungsi DPRD terhadap pelaksanaan anggaran di Kabupaten Tulang
Bawang Barat secara keseluruhan telah berjalan efektif hal tersebut
terlihat:
a. Fungsi legislasi: hasil penelitian dapat diketahui bahwa sebelum
menetapkan peraturan daerah terkait APBD, maka DPRD telah
mengkaji ulang, turun kelapangan, melakukan reses/ musrenbang,
berkoordinasi dengan Bappeda, untuk menampung aspirasi masyarakat
dan melakukan hearing dengan SKPD untuk memastikan apakah
anggaran yang diajukan sudah sesuai dengan kebutuhan operasional
kantor dan,sudah sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.
b. Fungsi anggaran: hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh pihak eksekutif
telah dibahas dan evaluasi secara mendalam oleh bidang anggaran.
Adapun wujud nyata kegiatan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten
Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan fungsi anggaran adalah
101
dengan cara melakukan evaluasi dan menilai serta melakukan uji
materi, apakah anggaran yang diajukan benar-benar realistis baik
nominalnya maupun kegunaannya, mengundang pihak Insepektorat
untuk berkoordinasi, auditor-auditor Inspektorat dimintai bantuan untuk
menilai apakah anggaran-anggaran yang diajukan sudah sesuai dengan
plafon harga yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan.
c. Fungsi pengawasan: hasil penelitian dapat diketahui bahwa DPRD
melakukan reses kunjungan kerja ke daerah-daerah, lokasi dimana
program yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah dilaksanakan, dengan tujuan untuk melihat apakah program
tersebut sudah sesuai dengan rencana semula dan mencapai sasaran
yang diinginkan/diharapkan atau tidak. Selain itu DPRD telah bertindak
tegas dan memberi sanksi yang nyata jika menemukan adanya
penyimpangan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diusulkan dan yang
telah ditetapkan, misalnya saja menunda pengesahan APBD perubahan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap pengelolaan anggaran
a. Faktor Pendukung: 1) Adanya payung hukum yang mengatur fungsi
DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran 2) Adanya hubungan
kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD3) Anggota DPRD
memiliki komitmen untuk menciptakan anggaran ayang akuntabel dan
kredibel 4) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah
artinya bahwa “leading sector” pembentukan Peraturan Daerah ada
ditangan DPRD. 5).DPRD telah berusaha melibatkan publik dalam
102
penyusunan Peraturan Daerah, 6) DPRD telah menyediakan kontak
pengaduan kritik dan saran baik melalui telphone seluler, maupun
melalui media sosial (online) terkait dengan pengelolaan anggaran, 7)
SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat
telah bersikap transparan dalam mengelola anggaran 8) Adanya
dukungan LSM dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat
bersama-sama melakukan control.
b. Faktor penghambat: 1) Masih ditemukan bendahara-bendahara Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kurang disiplin dalam membuat
laporan keuangan, sering terjadi keterlambatan dalam mengumpulkan
bukti-bukti pengeluaran (belanja). 2) Masih ada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang berfikir bagaimana menghabiskan
anggaran 3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) atau reses 4)
Rendahnya tingkat pendidikan sebagian anggota DPRD, kurangnya
pengalaman dalam berorganisasi, serta kurangnya pengembangan. 5)
Adanya “bargainingposisition” dalam pembahasan APBD, (batas
waktu yang relatif sangat pendek) 6) Adanya persepsi dan tuduhan
korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik yang terus menghiasi
catatan DPRD dan Pemerintah Daerah
B. Saran
Merujuk hasil penelitian dan pemabahasan diatas maka saran yang penulis
ajukan dalam penelitian ini adalah :
103
1. Dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi yaitu fungsi membuat
peraturan daerah tentang APBD hendaknya DPRD Kabupaten Tulang
Bawang Barat lebih aktif turun kelapangan untuk mengecek apakah
benar draf Rancangan APBD yang diajukan pihak eksekutif benar-benar
usulan masyarakat, sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, selain
itu untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya bagi anggota dewan
yang melaksanakan fungsi legislasi hendaknya frekuensi pengadaan
Bimtek, seminar, diklat harus lebih di insentifkan lagi, dengan harapan
dapat lebih meningkatkan pengetahuan, keterampilan anggota DPR
dalam bekerja sesuai dengan tufoksinya masing-masing khusunya dalam
melaksanakan fungsi legislasi.
2. Untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi anggaran hendaknya DPRD
Kabupaten Tulang Bawang Barat bersikap objektif dalam menilai,
mengkaji dan mengevaluasi besarnya nominal anggaran yang diajukan
oleh pihak eksekutif, DPRD harus mengutamakan kepentingan
masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi, partai atau
golongan.
3. Dalam meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan hendaknya DPRD
Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu lebih banyak berinteraksi dengan
masyarakat, terjun langsung kelapangan, karena masyarakat yang lebih
banyak tau apakah anggaran yang dikelola oleh pihak seksekutif benar-
benar terserap untuk kepentingan publik atau tidak selaian itu hendaknya
juga DPRDTulang Bawang Barat bertindak tegas dan memberi hukuman
yang nyata jika menemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai
dengan APBD yang telah ditetapkan.
DAFTAR PUSTAKA
Alfines, Tunggal, 2013, Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Kabupaten Sleman, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Fakultas Hukum (di Akses 14 Februari 2018).
Andrew, Heywood, 2014, Sistem Perpolitikan dan Demokrasi, Alih Bahasa,
Jakarta, Grasindo.
Badrudin, 2012, Ekonomika Otonomi Daerah, Jakarta, Grasindo.
Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta.
Erlangga.
BPKAD, 2017, APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2011-2016,
Tulang Bawang Barat, Humas Pers.
BPKP, 2017, Laporan Hasil Pemeriksaan/Ikhtisar Hasil
PemeriksaanLHP/IHP BPK Perwakilan Provinsi Lampung,
Lampung, Humas BPKP.
Budiardjo, Miriam, 2007, DPRD dan Peranannya, Bandung, Bina Cipta.
Djaenuri, Aries, 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Jakarta, Ghalia
Indonesia.
Halim, Abdul, 2012, Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Ketiga Akuntansi
Sektor. Publik, Jakarta, Salemba Empat.
Hasan, Amiek Soemarmi, Indarja, 2012, Tugas dan Wewenang Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa
Tengah, Jurnal Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro, (di Akses 14 Februari 2018).
Hasibuan, 2009, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta, CV.
Mas Agung.
Kajol, K, 2007, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam
Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta, Rineka
Cipta.
Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily, 2013, Pengantar Hukum Tata
Negara Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Marbun, 2012, Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Kerangka
Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta, Fokus Media.
Mardiasmo, 2009, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama, Cetakan
Pertama, Jakarta, Grasindo.
Mardiasmo. 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.
Yogyakarta, Andi Offset.
Moenta, Andi, Pangerang, dkk, 2017, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan
Daerah, Depok, PT. Raja Grafindo Persada
Munandar, 2006. Perwakilan Politik Indonesia, Jakarta, Rajawali.
Pamudji, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogjakarta, Kansius.
Purnama Rizky Jusuf, 2014, Pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo terhadap
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Jurnal Fakultas
Hukum Universitas Negeri Gorontalo (di Akses 14 Februari 2018).
Rachman, Dylan, Aprialdo, 2018, Kasus Suap Pemerintahan Kabupaten
Lampung Tengah, KOMPAS.com
Rizky, Himas, Cahyo Wibowo, 2015, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Blora dalam Menetapkan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Periode Tahun 2014-2015,
Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum (di Akses
14 Februari 2018).
Samsul, Wahidin, 2007, Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia Teori
Perwakilan, Jakarta, Grasindo.
Saragih, 2010, Pengelolaan Keuangan Publik. Jakarta, Balai Pustaka.
Soehardjo, Rudy. 2004. Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD
Kabupaten/Kota. Semarang, Aneka Ilmu.
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D,
Bandung, Alfabeta.
Yuliandri, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
yang Baik, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
UUD 1945.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Susduk MPR, DPR, DPD,
dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan dan Kedudukan
MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Proses Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
http://www.bahananusantara.co.id, diakses pada tanggal 26 Juni 2018
