FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI TELUK BENOA

Jl. Sedap Malam No. 234, Kesiman, Denpasar – Bali Twitter : @forbali13, Facebook: Bali Tolak Reklamasi,

Email : info@forbali.org, Website : http://www.forbali.org/

Pernyataan SikapTolak Reklamasi Teluk Benoa: Segera Batalkan Perpres 51 Tahun 2014

Rezim Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kepemimpinannya ia telah menerbitkan Perpres 51/2014 tentangperubahan atas peraturan Presiden Nomor 45/2011 Tentang Rencana Tata Ruang SARBAGITA. Penerbitan Perprestersebut pada intinya adalah menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasiperairan sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat (5) Perpres 45/2011 dan mengubahnya menjadi kawasanbudidaya-zona penyangga yang dapat dilakukan reklamasi seluas 700 hektar. Perpres 51/2014 juga menyebabkanberkurangnya luasan kawasan konservasi perairan Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Penerbitan Perpres 51/2014 telahmenjadi penyebab meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan hidup di Bali.

Perubahan kawasan konservasi perairan Teluk Benoa menjadi kawasan non-konservasi merupakan presedenburuk bagi kawasan konservasi perairan lainnya di Indonesia. Perubahan ini juga telah mengingkari komitmen Indonesiauntuk mewujudkan 20 juta hektar kawasan konservasi perairan yang saat ini baru terealisasi sekitar 15 juta hektar. Selainitu berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan oleh Universitas Udayana, rencana reklamasi PT.TWBI di kawasankonservasi perairan Teluk Benoa juga dinyatakan tidak layak. Tidak hanya itu, sekitar 2 tahun ini rencana reklamasi dikawasan perairan Teluk Benoa mendapat penolakan dari seluruh lapisan masyarakat Bali baik oleh Desa Adat, Banjar,Kepala Lingkungan, Kepala Dusun, STT (Sekaa Truna-Truni - organisasi pemuda banjar adat) , pemuda, mahasiswa,seniman, musisi dan individu-individu. Fakta ini tersebut menunjukkan dibawah rezim SBY, hukum di Indonesia dapatdipesan untuk memenuhi ambisi investor. Tindakan tersebut telah menunjukkan betapa ambisiusnya SBY untukmemuluskan rencana reklamasi Teluk Benoa.

Aspirasi penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa juga diabaikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.Bahkan, di tengah penolakan reklamasi yang semakin membesar Gubernur Bali terus menerus bermanuver demimewujudkan reklamasi Teluk Benoa. Sementara itu, DPRD Bali tidak memiliki sikap yang sama dengan rakyat Bali untukmenolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Hal ini dapat dilihat dari sikap DPRD Bali yang tidak membentuk pansusterhadap rencana reklamasi Teluk Benoa karena menganggap bukan persoalan yang mendesak bagi Bali sekalipun isutelah mendapat sorotan nasional dan internasional.

Fakta-fakta penolakan reklamasi tersebut diabaikan. Pasca penerbitan Perpres 51/2014 berbagai upaya untukmemaksakan rencana reklamasi Teluk Benoa dilakukan mulai konsultasi AMDAL dan penerbitan izin lokasi reklamasiuntuk PT. TWBI. Di bawah kendali rezim SBY pula, pada 17 oktober 2014 juga dilakukan rapat membahas KerangkaAcuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) yang dipimpin Kementrian Lingkungan Hidup melalui Deputi MenteriLingkungan Hidup di Jakarta.

Meskipun hasil rapat Komisi IV DPR-RI bersama Menteri Kelautan Dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menyatakantidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Benoa, PT.TWBI dan Pemerintah Provinsi Bali justru semakin menunjukanambisinya untuk mereklamasi Teluk Benoa dengan melakukan konsultasi Publik AMDAL pada hari rabu ( 11/03 ). Didalam konsultasi terebut pelibatan masyarakat tidak dilakukan secara sepenuhnya mengingat masyarakat terdampaktidak dilibatkan secara keseluruhan misalnya kelompok nelayan yang menggantungkan sumber kehidupannya di TelukBenoa. Faktanya di Teluk Benoa juga masih banyak nelayan-nelayan beraktifitas di Teluk Benoa yang akan terdampaklangsung. Selain kelompok nelayan, bendesa adat kelan, bendesa adat sidakarya dan kepala desa sidakarya juga tidakdiundang dalam konsultasi tersebut. Desa Adat Kelan yang berdampingan dengan Desa Adat Kedonganan dan Desa AdatTuban adalah desa adat lingkar inti Teluk Benoa yang selama ini terpublikasi luas menolak reklamasi. Selain itu, PT. TWBIjuga tidak melibatkan masyarakat di Kabupaten Karangasem di dalam konsultasi AMDAL, padahal Kabupaten Karangasemadalah daerah yang akan terdampak karena dijadikan tempat untuk mengambil sumber material reklamasi Teluk Benoa.

PT. TWBI tidak mengundang organisasi ataupun forum-forum masyarakat yang selama 2 tahun mengadvokasirencana proyek reklamasi Teluk Benoa. Di dalam konsultasi publik, PT. TWBI juga tidak melibatkan Sekaa Teruna –Teruni, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), lembaga swadaya masyarakat yang selama ini menolak reklamasi,komponen masyarakat bidang pariwisata yaitu GIPI (gabungan industry pariwisata Indonesia) sebuah lembaga sectorpariwisata yang diakui oleh undang-undang. Kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok masyarakat yangterpengaruh keputusan AMDAL yang seharusnya di undang dan dilibatkan di dalam konsultasi publik AMDAL. Hal tersebutseharusnya diperhatikan jelas oleh PT. TWBI jika berniat baik untuk melakukan proses pelibatan Masyarakat dalamAMDAL secara transparan, akuntabel dan berkualitas. PT. TWBI hanya meprioritaskan kelompok yang pro terhadaprencana reklamasi Teluk Benoa. Sehingga komposisi kepesertaan dari unsur masyarakat menjadi tidak berimbang dantidak setara sehingga menyebabkan ketidak adilan dan melanggar prinsip kesetaraan pihak-pihak yang terlibat.

Pelibatan masyarakat dalam konsultasi amdal yang diadakan oleh PT. TWBI juga tidak dilakukan berdasarkanprinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap. Di dalam undangan yang disampaikan oleh PT. TWBIdinyatakan bahwa ada 5 lembar dokumen yang dilampirkan namun senyatanya yang dilampirkan hanyalah 5 lembardaftar undangan. Berkaitan dengan hal tersebut ForBALI melihat bahwa proses pelibatan masyarakat dalam prosesAMDAL baik dalam pengumuman AMDAL maupun izin lingkungan terdapat beberapa hal beberapa hal tindakanpemrakarsa dan pemerintah yang berwenang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Komitmen Presiden Joko Widodo untuk bekerja keras mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim denganmenjadikan teluk sebagai masa depan peradaban indonesia demi mewujudkan kejayaan indonesia di laut adalah modal

besar untuk mengembalikan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi. Terlebih, kini survey terbaru menunjukkan bahwahanya 9 persen masyarakat Badung yang setuju reklamasi, 64 persen tidak setuju dengan Reklamasi Teluk Benoa dan 27persen tidak menjawab. Dalam survey tersebut, responden usia produktif yang notabene membutuhkan lapanganpekerjaan, justru menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Komitmen dan dukungan rakyat menjadi modal besar bagipemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan perpres 51 tahun 2014 dan mengembalikan Teluk Benoasebagai kawasan konservasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami dari Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI i),menyatakan sikap: 1. Menolak reklamasi Teluk Benoa dan menuntut dihentikannya upaya-upaya untuk memuluskan reklamasi Teluk Benoa

yang dilakukan oleh pemerintah di Bali maupun pemerintah pusat.2. Menuntut pemerintah provinsi Bali agar berhenti melakukan tindakan-tindakan yang mendorong terjadinya reklamasi

di Teluk Benoa.3. Menuntut DPRD provinsi Bali untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan tidak melayani kepentingan

reklamasi di Teluk Benoa yang telah mengkhianati konservasi dan berpotensi mengancam hajat hidup orang Balidengan menerbitkan keputusan dewan sebagai sikap penolakan reklamasi Teluk Benoa dan meminta kepada presidenRI agar membatalkan perpres no 51 th 2014 serta mengembalikan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi.

4. Meminta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera membatalkan dan menghentikan seluruh prosespembahasan AMDAL reklamasi Teluk Benoa serta tidak menerbitkan Izin Lingkungan;

5. Meminta Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan kepada PT TWBIpada era kepemimpinan presiden SBY dan menghentikan seluruh proses perizinan reklamasi Teluk Benoa, sertamendorong Menteri kelautan dan perikanan untuk tidak memberi celah kepada investor untuk melakukan upaya-upaya reklamasi Teluk Benoa.

6. Menuntut Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk melakukan tindakan yang bertujuanmengembalikan dan mempertahankan kawasan perairan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi perairan.

7. Menuntut Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk membatalkan dan mencabut Perpres 51 tahun2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasanperkotaan SARBAGITA dengan memberlakukan kembali Perpres 45 tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasanperkotaan SARBAGITA.

Denpasar, 13 Maret 2015

iForBALI adalah aliansi masyarakat sipil Bali lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM,seniman, pemuda, musisi, akademisi, dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwaReklamasi Teluk Benoa adalah sebuah kebijakan penghancuran Bali. Adapun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

Desa Adat, Banjar Adat & STT (Sekaa Truna-Truni /Lembaga Pemuda Adat): Desa Adat Kelan Kabupaten Badung, Banjar Adat Kedaton Kesiman Denpasar, ST. Dharma Kretih Br . Kedaton KesimanDenpasar, ST. Yowana jaya, Banjar lebah, STT Mekar Sari, Banjar Tegeh kori, STT. Ayu Nulus Gadung, STT. Eka Tunas Satya,Batubulan, STT. Abdi Utama, Marga, ST. Banjar Tampak Gangsul, STT. Panca Dharma Banjar Tegal Buah Padang SambianKelod Denpasar, ST Yowana Satya Dharma Banjar Bukit Buwung Kesiman Denpasar, ST. Yowana Dharma Bhakti BanjarRangkan Sari Suwung Kauh, ST. Tunas Muda Banjar Dukuh Mertajati Sidakarya, ST. Dharma Sentana Banjar Anyar GedeKedonganan Badung, STT. Setia Budi Banjar Sebual Jembrana.

Organisasi Mahasiswa:BEM UNHI (Badan Eksekutif Mahasiswa-Universitas Hindu Indonesia), BEM KBM Politeknik Negeri Bali, Himpunan MahasiswaPerencanaan Wilayah Kota- Fakultas Teknik UNHI, Himpunan Mahasiswa Jururusan Teknik Sipil- Fakultas Teknik UNHI,FRONTIER-Bali (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat), Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Denpasar.

Komunitas Masyarakat dan Pemuda:JALAK (Jaringan Aksi Tolak Reklamasi) Sidakarya Denpasar, Allpiss (Aliansi Pemuda Sidakarya) Denpasar, Jimbaran tolakReklamasi (Jiwaraga), MAKAR (Masyarakat Jimbaran Anti Reklamasi), Cakra Wahyu, Forum Masyarakat Renon TolakReklamasi Teluk Benoa, Masyarakat Canggu Tibubeneng Sayang Bali, GEMPAR-Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat PemudaTolak Reklamasi), Tanjung Benoa Tolak Reklamasi (TBTR).Pemuda Sukawati Tolak Reklamasi Gianyar, Pemuda Ubung Denpasar, Pemuda Sanur Bergerak Tolak Reklamasi, PemudaBanjar Sama Undisan Bangli, OutSIDers & Lady Rose Bali, OutSIDers & Lady Rose Ungasan Jimbaran, OutSIDers & LadyRose Bali Timur, OutSIDers & Lady Rose Julah Raya Buleleng, Komunitas sepeda Alcoholic Rider, TAPALA (Teruna PencintaAlam) Satak, Kayumas Kaja.

Lembaga Swadaya Masyarakat:KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup) Bali, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali, Sloka Institute,Mitra Bali, PPLH (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan HAM) Bali, Kalimajari,Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Yayasan IDEP, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbond Community, PenggakMen Mersi.

Seniman & Musisi:Superman Is Dead, Navicula, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Parau, Nymphea, Devildice, Eco Defender, The Dissland,Rollfast, Joni Agung & Double T, The Hydrant, Scares Of Bums, Ripper Clown, Ugly Bastard, Ganjil, The Sneakers, Goldvoice,Rootsradical, The Brews, Blackened, Suicidal Sinatra, Steel Bone Rigid, Suitcase For Kennedy, The Kantin, Ska TeenagersPunk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants A Party, Patrick The Bastard, The Room, Evi Band, Billy Bob Cats, Poison And Rose,Bali Xtreme Drummer, Bali Guitar Club.

Selain kelembagaan, dalam gerakan ini juga bergabung individu-individu yang peduli keselamatan Bali.