Format Pelaporan Triwulan 9 Kawasan Ekonomi Khusus yang

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

D i p a p a r k a n d a l a m : S o s i a l i s a s i d a n K l i n i k B i s n i s “ M e w u j u d k a n W i l a y a h S u m a t e r a s e b a g a i S e n t r a S u p p l y C h a i n I n d u s t r i P e r k e b u n a n K e l a s D u n i a

Kawasan Ekonomi Khusus Quantum Leap Meraih daya saing

• KAWASAN EKONOMI KHUSUS

• Konsep dasar KEK adalah Pemberian Fasilitas baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pada

para investor yang berinvestasi pada kegiatan yang

mempunyai nilai tambah tinggi di kawasan yang

lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global

(akses ke pelabuhan dan atau bandara).

• Kawasan tersebut diberikan fasilitas dan kemudahan

untuk meningkatkan daya saing dengan negara-

negara disekitarnya. Dengan meningkatnya daya

saing diharapkan dapat menarik investor untuk

berinvestasi di kawasan tersebut.

Kontribusi KEK dalam Mewujudkan Prioritas Pembangunan Nasional

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor – sektor strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

Kebijakan Pengembangan KEK di Indonesia diarahkan untuk memiliki kontribusi yang optimal dalam pencapaian setidaknya dari

4 komponen prioritas pembangunan nasional

Nawacita – 9 Prioritas Pembangunan

Tantangan Pengembangan KEK KEK sebagai Instrumen pengembangan industri bernilai tambah tinggi serta Daya Saing Nasional, dengan fasilitas dan kemudahan ultimate

Kawasan Ekonomi Khusus di wilayah Jawa difokuskan pada jenis aktivitas ekonomi yang berekuitas tinggi dan minimum “stress” terhadap daya dukung

lingkungan hidup.

1. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan daya saing sosial, ekonomi, serta ekologi wilayah, Pemerintah pro aktif mendorong hadirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa melalui program Kawasan Ekonomi Khusus (Undang-Undang 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus).

2. Program Kawasan Ekonomi Khusus memanfaatkan instrumen penanaman modal, instrumen insentif fiskal, dan instrumen insentif non fiskal untuk menarik dan mendorong hadirnya investasi di wilayah terkait.

3. Pada gilirannya investasi dimaksud diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat, di sektor – sektor strategis ekonomi domestik, dan membentuk daya saing ekonomi wilayah di pasar domestik maupun internasional.

Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus

Percepatan Pencapaian Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Daya Saing Nasional yang bernilai tambah tinggi dan berantai

nilai optimal terutama di luar wilayah Pulau Jawa

Tujuan

Sasaran

1. Hadirnya aktivitas ekonomi di luar pulau jawa

2. Ekstensifikasi dan intensifikasi aktivitas ekonomi

3. Penguasaan teknologi

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

“Bernilai tambah tinggi dan

Berantai Nilai Optimal”

Ou

tpu

t

Penyelenggaraan KEK di Indonesia

UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus

(sebagai amanah UU No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal )

1. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK

2. Peraturan Pelaksana PP No. 96 Tahun 2015 yang diterbitkan menteri terkait, meliputi: fiskal (Perpajakan Kepabeanan dan Cukai); Ketenagakerjaan; Pertanahan; Keimigrasian, Lalu Lintas Barang, dan Kemudahan Perizinan.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.010/2016 tentang Perlakukan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

Kelembagaan KEK

1. Keppres No. 8 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional KEK

2. Perpres No 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK

3. Perpres No 124 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

4. Perpres No. 150 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus

5. Keppres Dewan Kawasan KEK Provinsi sesuai KEK yang telah ditetapkan

Peraturan Fasilitas dan Kemudahan di KEK

Penyelenggaraan KEK

1. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

2. Peraturan Pemerintah No. 100 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

3. Permenko No. 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

4. Permenko No. 8 tentang Pedoman Evaluasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

KEK

K E R A N G K A R E G U L A S I

10

1

2 3

4

K E R A N G K A K E L E M B A G A A N

11

Target Nasional & Perkembangan Target Nasional Pembentukan KEK Tahun 2015-2019

No

Target Nasional

Perkembangan

1 Sorong Telah ditetapkan menjadi KEK melalui PP No. 31 Tahun 2016

2 Merauke

3 Prov. Maluku

4 Prov. Sulawesi Selatan

5 Prov. NTT

6 Prov. Kalimantan Utara

7 Prov. Kalimantan Barat

8 10 KEK Pariwisata

Telah ditetapkan 1 KEK Pariwisata, yaitu KEK Tanjung Kelayang di Belitung melalui PP No. 6 Tahun 2016

Target Nasional Perkembangan Pembentukan KEK

Sebaran dan Kegiatan Utama 10 KEK Yang telah ditetapkan

Target Nasional KEK

KEK di Sumatera

Di Sumatera Kawasan Ekonomi Khusus

15

16

KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Kawasan

17

KEK SEI MANGKEI – Infrastruktur Wilayah

67

19

KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Kawasan

Industri Petrokimia

Industri Pengolahan Kelapa Sawit

Industri Pengolahan Karet

RENCANA GUNA LAHAN

20

KEK TANJUNG API API – Infrastruktur Wilayah

• Akses menuju Bandara International 70 km

• Terkoneksi Jalan

Nasional Palembang – Tanjung Api-Api (62,8km)

• Pelabuhan Tanjung Api-

Api kapasitas 5000 DWT (2,5 Km), dan Pel. Pembangunan Pelabuhan Tanjung-Carat kapasitas 77000 DWT (10 KM)

• Tanjung Api-Api –

Palembang Toll Road (80km)

• Rencana Kereta Api

Tanjung Enim – Tanjung Api-Api (375km)

• Tersedia gardu induk

2x30 MW di kawasan

Industri

Pupuk Kimia

Industri Batu

Bara Industri

Karet

Lima prioritas industri yang direncanakan KEK Tanjung Api-api mendukung berbagai

rencana pemerintah dalam meningkatkan produksi dalam negeri

Lima industri prioritas KEK Tanjung Api-api mendukung beberapa rencana pemerintah, seperti swasembada

pangan di tahun 2017, hilirisasi industri CPO, program 35.000 MW, pengembangan karet dan pembangunan

infrastruktur dan karet

Industri

Crude Palm

Oil (CPO)

Industri

Semen

35.000

MW Merupakan jumlah

pasokan listrik yang

direncanakan

tersedia di tahun

2019.

Batu bara merupakan

salah satu bahan

bakar primer PLTU

di Indonesia

PLTU ditargetkan

dapat mengisi

kebutuhan kapasitas

sebesar 25.000 MW

dari 35.000 MW

Sejak 2014, salah

satu fokus utama

belanja negara

adalah

pembangunan

infrastruktur

Pembangunan industri

semen akan

meningkatkan

produksi domestik,

sehingga impor semen

dapat menurun

Saat ini, sebagian

semen masih

diimpor karena

produksi tidak

mencukupi

kebutuhan dalam

negeri

Malaysia telah

memiliki industri

turunan dari CPO

sebanyak 100 jenis,

sedangkan Indonesia

hanya 47 jenis

Pengembangan akan

meningkatkan

ekspor produk

oleochemical yang

harganya lebih mahal

dari CPO

Oleh karena itu,

pemerintah gencar

melakukan hilirisasi

industri CPO dengan

meningkatkan bea

keluar

Penyerapan karet

alam di Indonesia

masih rendah.

Konsumsi karet alam

oleh industri hanya

18% dari total

produksi

Pemerintah

berupaya untuk

mendukung melalui

kebijakan dan

pemberian insentif

bagi industri karet

Penyediaan zona

industri karet di KEK

berpotensi untuk

meningkatkan

penyerapan karet

alam domestik

menjadi 40%

Kementerian

Pertanian RI

merencanakan

swasembada

pangan pada tahun

2017

Kebutuhan

peningkatan produksi

pangan akan

berbanding lurus

dengan kebutuhan

pupuk

Penggunaan pupuk

secara tepat dapat

meningkatkan

produksi produk

pertanian hingga 4

kali lipat1. 1 Yara Fertilizer Industry Handbook

(2014)

Pengembangan KEK di Sumatera Industri Strategis

23

Industri Pengolahan Kelapa Sawit

24


25

Pohon Karet

Getah Karet

Biji Karet

Barang Lain

Crumb Rubber

Alat Kesehatan

Cat

Pipet

Slang Stetoskop

Sarung Tangan

Kondom Ban

Perlengkapan Kendaraan lain

Perlengkapan Pakaian/ Olahraga

Perlengkapan Teknik Industri

Perlengkapan Anak dan Bayi

Perlengkapan Rumah Tangga

Compound

Lateks

Ban Bekas

Perlak

Minyak

Tempurung

Bungkil

Kayu Karet Bahan Bangunan

Furniture

Resin

Minyak Cat

Varnish

Filler

Briket

Makanan Ternak

Pedal Sepeda dan Motor

Lis Kaca Mobil

Sepatu, Sendal

Bola Sepak, Volly, Basket

Pakaian Selam

Oli Seal

Selang

Belt Conveyor / Transmission

Balon

Dot Susu

Karpet

Pelampung

Ban Vulkanisir

Ban Kendaraan Bermotor Roda 4

Ban Kendaraan Bermotor Roda 2

Ban Sepeda


Paket Kebijakan Ekonomi VI: Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

Syarat Penerima Fasilitas Di KEK

Badan Usaha di KEK:

a. Memiliki penetapan sebagai badan usaha untuk membangun/mengelola KEK

dari Pemerintah

b. Memiliki perjanjian pembangunan/pengelolaan KEK

c. Membuat batas tertentu areal kegiatan KEK

Pelaku Usaha di KEK:

a. WP badan dalam negeri

b. Telah mendapat Izin Prinsip penanaman modal dari administrator KEK

c. Mendayagunakan IT Inventory yang tersambung dengan DJBC dan DJP

Dasar Hukum : PMK 104/PMK.010/2015

Fasilitas dan Kemudahan Di KEK

INVESTOR

TAX HOLIDAY Fokus Industri

INVESTMENT ALLOWANCE Industri Lainnya

IMPOR DAN PEMASUKAN BARANG • Bea masuk ditangguhkan • PPN dan PPnBM Impor tidak dipungut • PPh Impor tidak dipungut • Cukai dibebaskan • PPN dan PPnBM dari TLDP tidak

dipungut

EKSPOR DAN PENGELUARAN BARANG EKSPOR: • Pajak ekspor dibebaskan

KE TLDP (Pasar Domestik): • Local content > 30% tarif FTA • Local content < 30% tarif umum

Bea Masuk Mesin dan Peralatan dibebaskan

PPN dan PPnBM intra dan inter zona serta inter KEK

tidak dipungut

Industri Fokus?

YA Bukan

Fasilitas PPh Di KEK

TAX HOLIDAY

Syarat • WP baru • Melakukan penanaman modal baru atau melakukan penanaman

modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru • Bidang usaha merupakan kegiatan utama di KEK; • Memenuhi ketentuan DER • Menyampaikan surat kesanggupan penempatan dana di

perbankan di Indonesia minimal 10% dari investasi • Berstatus badan hukum, sejak atau setelah 15 agustus 2011.

Bentuk Fasilitas Investasi > 1 T: • pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 10-25 tahun Investasi 500M – 1T: • pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun Investasi < 500M: • pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun

TAX ALLOWANCE

Syarat WP Penerima Fasilitas adalah WP badan

dalam negeri di KEK yang melakukan

penanaman modal baru/perluasan pada :

• Bidang usaha yang merupakan kegiatan

utama di KEK yang tidak mendapat

fasilitas tax holiday di KEK; atau

• Bidang usaha yang merupakan kegiatan

lainnya di KEK

Bentuk Fasilitas • Pengurangan penghasilan neto 30%

selama 6 tahun • Penyusutan dan amortisasi dipercepat • PPh dividen yang dibayarkan ke WPLN

sebesar 10% • Kompensasi kerugian 5 s.d. 10 tahun

PPh Pasal 22 Impor Tidak dipungut Badan Usaha PPh 22 impor tidak dipungut atas impor barang modal paling lama 3 tahun

Pelaku Usaha PPh 22 impor tidak dipungut atas impor barang modal paling lama 2 tahun

Jenis dan Jumlah barang yang tidak

dipungut PPh 22 impor ditetapkan

oleh administrator KEK

Fasilitas PPN, BM, dan Cukai Di KEK

PPN

PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut

• Impor barang dari Luar daerah pabean ke KEK • pemasukan barang dari luar daerah KEK (dalam

negeri) ke KEK

Pengembalian PPN • OP Pemegang paspor luar negeri atas barang

yang dibeli dari toko retail di KEK pariwisata

Pembebasan PPnBM • Penyerahan properti/hunian di KEK pariwisata

Bea Masuk

Pembebasan BM dalam rangka pembangunan/

pengembangan

• Badan Usaha diberikan pembebasan BM untuk impor Barang Modal selama 3 tahun

• Pelaku Usaha diberikan pembebasan BM untuk impor Barang Modal dan bahan baku produksi selama 2 tahun

• Jenis dan jumlah barang ditetapkan oleh administrator

Penangguhan BM untuk Pelaku Usaha

• Ditangguhkan BM atas impor bahan baku produksi, barang modal, pengemas

• Diberlakukan tarif BM 0% atas hasil produksi yang menggunakan TKDN 40%

Cukai

Dibebaskan cukai untuk bahan baku atau bahan

penolong dalam pembuatan barang hasil akhir

yang bukan merupakan barang kena cukai

No Aspek Fasilitas dan Kemudahan

1. Pemberlakuan DNI

• Pada KEK tidak diberlakukan ;

2. Lalu Lintas Barang

• Pemasukan ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor • Pengeluaran dari KEK ke Tempat Luar Dalam Daerah Pabean berlaku ketentuan pembatasan

impor.

3. Ketenagakerjaan

• Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus • Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan • Pengesahan dan perpanjangan RPTKA di KEK • Perpanjangan IMTA di KEK

4. Keimigrasian

• Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari

• Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple entry) bagi WNA dan keluarganya; • Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA yang memiliki properti di KEK Pariwisata; • Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata

5. Pertanahan

• Pengadaan tanah dengan sumber dana APBD/APBN/BUMN/BUMD dapat menggunakan skema pengadaan tanah bagi kepentingan umum

• Diberikan HPL kepada KEK yang diusulkan oleh K/L, Pemprov, kabupaten/kota, BUMN/D • Pada Badan Usaha/Pelaku Usaha yang memperoleh HGB atau Hak Pakai dapat diperpanjang

dan diperbaharui selama 80 tahun setelah dinyatakan berproduksi/beroperasi secara komersial.

• Dalam hal kepemilikan hunian/properti, perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai dapat diberikan selama 80 tahun pada setelah hunian/properti telah dimiliki secara sah.



6.

Pemilikan Properti bagi Orang Asing di KEK Pariwisata

• WNA/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tunggal atau Satuan Rumah Susun) dengan Hak Pakai atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

• Pemilik hunian/properti di KEK dapat diberikan Izin Tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin.

• Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury);

7. Kegiatan Utama Pariwisata

• Pembebasan Bea Masuk • PDRI tidak dipungut atas Pemasukan Barang Modal dari luar daerah pabean • Pembebasan cukai sepanjang barang tersebut bahan baku atau bahan penolong dalam

pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang cukai • Toko di KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN bagi pemegang

paspor luar negeri (duty free shop)

8. Perizinan

• Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK

• Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) • Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list) • Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan

pertanahan di Administrator KEK.



1. Pemberlakuan DNI

• Pada KEK belum diberlakukan DNI;

2. Lalu Lintas Barang

• Pemasukan ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor • Pengeluaran dari KEK ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan impor.

3. Ketenagakerjaan

• Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus • Hanya 1 Forum SP/SB di setiap perusahaan • Pengesahan dan perpanjangan RPTKA di KEK • Perpanjangan IMTA di KEK

4. Keimigrasian

• Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari

• Visa Kunjungan Beberapa Kali (multiple entry) bagi WNA dan keluarganya; • Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA yang memiliki properti di KEK Pariwisata; • Visa khusus atau izin tinggal bagi WNA lanjut usia yang tinggal di KEK Pariwisata

5. Pertanahan

• Pengadaan tanah dapat menggunakan skema pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan menggunakan APBN atau APBD

• Diberikan HPL kepada KEK yang diusulkan oleh K/L, Pemprov, kabupaten/kota, BUMN/D • Pada Badan Usaha/Pelaku Usaha yang memperoleh HGB atau Hak Pakai dapat diperpanjang

selama 80 tahun setelah dinyatakan berproduksi/beroperasi secara komersial. • Dalam hal kepemilikan hunian/properti, perpanjangan dan pembaharuan Hak Pakai

dapat diberikan selama 80 tahun pada setelah hunian/properti telah dimiliki secara sah.



6.

Pemilikan Properti bagi Orang Asing di KEK Pariwisata

• WNA/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (Rumah Tunggal atau Satuan Rumah Susun) dengan Hak Pakai atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

• Pemilik hunian/properti di KEK dapat diberikan Izin Tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin.

• Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury);

7. Kegiatan Utama Pariwisata

• Pembebasan Bea Masuk • PDRI tidak dipungut atas Pemasukan Barang Modal dari luar daerah pabean • Pembebasan cukai sepanjang barang tersebut bahan baku atau bahan penolong dalam

pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang cukai • Toko di KEK Pariwisata dapat berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN bagi pemegang

paspor luar negeri (duty free shop)

8. Perizinan

• Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK

• Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi) • Penerapan perizinan dan nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list) • Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan

pertanahan di Administrator KEK.


Kemudahan Izin Investasi 3 jam Di KEK

3 JAM

Terima Kasih

Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Graha MR 21 – Lantai 6

Jalan Menteng Raya No. 21, Jakarta Pusat, Indonesia

Phone/Fax : +6221-34832655/58

Email: [email protected], Web: http://kek.ekon.go.id

Prosedur Perolehan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday)

Di KEK

Prosedur Perolehan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (Tax Allowance)

Di KEK

Sumber: PMK No. 104/PMK.010/2016

Pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (Tax Allowance)

Di KEK


Perolehan Fasilitas PPN dan PPnBM Di KEK


Perolehan Penangguhan Bea Masuk, PPN, dan Pembebasan Cukai

Di KEK


Perolehan Pembebasan Bea Masuk untuk Barang Modal Di KEK


Documents

Format Pelaporan Triwulan 9 Kawasan Ekonomi Khusus yang