finalis indonesia united nation public service award (unpsa)

FINALIS INDONESIA UNITED NATION

PUBLIC SERVICE AWARD (UNPSA)

2014

FINALIS INDONESIA UNITED NATION

PUBLIC SERVICE AWARD

2014

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiHak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-979-95048-8-3Cetakan 1 - Juni 2014

P e n g a r a hMirawati Sudjono

P e n y u s u nMuhammad Imanuddin

D e s a i nakaldesign.net

D i t e r b i t k a n O l e h :Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

bekerjasama dengan The Jawapos Institute Pro Otonomi (JPIP)dan didukung oleh United States Agency International Development (USAID)

Finalis indonesia United nations PUblic service award (UnPsa) 2014

v

Kata PengantarDeputi Bidang Pelayanan Publik

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama ini kami terbitkan Buku yang berjudul Finalis Indonesia United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2014 yang memuat 5 (lima) unit pelayanan publik Indonesia yang masuk dalam babak final kompetisi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Buku ini sekaligus merupakan apresiasi dan penghargaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada unit pelayanan yang bersangkutan pada khususnya, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membina pelayanan publik tersebut pada umumnya. Penghargaan tersebut layak disampaikan, karena baru dalam kompetisi tahun 2014 ini, ada unit pelayanan publik Indonesia yang masuk babak final wilayah Asia Pasifik, yang sebelumnya peserta dari Indonesia hanya sampai dengan babak penyisihan saja. Diharapkan agar inovasi yang telah dilaksanakan oleh 5 Finalis UNPSA segera direplikasi oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya agar terjadi percepatan peningkatan pelayanan publik dengan kualitas pelayanan prima.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, khususnya kepada The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi yang membantu penerbitan buku ini.

Terima kasih.

Jakarta, Juni 2014Deputi Bidang Pelayanan Publik

Mirawati SuDjOnO

vi

Gaul Inovasi di Panggung Dunia

BOLA dunia “menyusut” dengan kedatangan zaman komunikasi digital. Makin sedikit tempat di dunia yang terlalu terpencil dari komunikasi antarmanusia. Karena itulah kian luas panggung untuk memperkenalkan apapun kreasi insani. Jelas merupakan hal yang indah, bila kita bisa memanggungkan karya inovatif anak bangsa ke panggung dunia.

Sembilan inovasi dari daerah di Indonesia diperagakan sebagai finalis di forum PBB, United Nations Public Service Award (UNPSA) 2014. Tentu ada keinginan, agar karya kita bisa disandingkan dengan inovasi-inovasi dari sudut dunia yang lain. Selain itu, siapa tahu, ada yang bisa direplikasi atau direproduksi untuk wilayah lain di Indonesia, dan di negara lain. Dan, kita pun bisa belajar dari inovasi yang dilakukan pemerintah atau instansi negara lain.

Para inovator dan karya-karya puncak inovasi memang perlu dipergaulkan hingga luar batas negara. Pemikiran-pemikiran positif yang dikompetisikan antarbangsa bisa berperan membuat dunia lebih baik. Kebebasan berkomunikasi antarnegara bisa mempercepat persemaian contoh-contoh nyata pelayanan ma-syarakat yang lebih maju. Rakyat di manapun pasti gembira menyambut pemerintah yang tak mengeluh pada keterbatasan, tetapi cerdas mencari terobosan.

Apalagi Indonesia dikenal dunia sebagai motor Open Government Partner-ship (OGP). Keterbukaan terhadap pertukaran informasi inovasi bisa menjadi sumbangan nyata terhadap terobosan atas problem-problem konkret. Yang ter-penting, inovasi-inovasi itu bukan lagi konsep, tetapi sudah berhasil dilaksanakan. Alhasil, makin banyak jawaban menghadapi banyak problem pelayanan publik.

Tiada kemajuan tanpa inovasi. Makin semangat inovasi karena kompetisi. Mari berkompetisi demi kebaikan insan di daerah, bangsa, dan, siapa tahu, dunia.

rOhMan BuDijantO

Executive Director The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)

PraKataDirektur eksekutif JPIP

vii

Ketika saya mendengar 5 (lima) unit pelayanan publik Indonesia masuk sebagai finalis United Nations Public Service Awards (UNPSA) Tahun 2014, saya merasa bersyukur. Hal tersebut mencerminkan pelayanan publik Indonesia mendapat pengakuan dunia, sekaligus juga memberikan kepercayaan diri, bahwa pelayanan publik Indonesia tidak seburuk yang banyak diperkirakan, sekaligus juga membuktikan reformasi birokrasi sudah berjalan.

Selain memberikan penghargaan dan apresiasi, serta penghargaan kepada unit pelayanan publik dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, juga diharapkan menjadi inspirasi dan pendorong semangat bagi unit pelay-anan publik yang lain.

Saya menyampaikan terima kasih kepada Deputi Bidang Pelayanan Publik serta kepada Lembaga Mitra Pembangunan GIZ dan KINERJA yang telah membantu memberikan asistensi kepada para peserta UNPSA 2014 yang mengangkat pelayanan publik Indonesia ke tingkat internasional. Saya berharap pola kerja sama ini terus dilanjutkan guna menghasilkan pelayanan prima.

Terima kasih

SambutanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Jakarta, Juni 2014Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi

azwar aBuBakar

viii ix

Kata Pengantar Deputi Bidang Pelayanan Publik .................................... v

Kata Prakata JPIP ........................................................................................... vi

Sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara .............................. viidan Reformasi Birokrasi

Layanan Kesehatan Ibu Melahirkan dengan Bantuan Tenaga Kesehatan Tradisional (dukun beranak) bekerja sama dengan Tenaga Medis, Kabupaten Aceh Singkil .................................................................................................. 1

Pendistribusian Guru Secara Proporsional, Kabupaten Luwu Utara ...... 7

Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Barru ...................................... 13

Layanan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil, Kota Surakarta ..... 19

UPIK, Kota Yogyakarta ................................................................................ 25

DaFtar ISI

unIteD natIOn PubLIC SerVICe aWarD 2014

FINALIS INDONESIA

xii

1

Layanan Kesehatan Ibu Melahirkan dengan Bantuan

Tenaga Kesehatan Tradisional (dukun beranak) bekerja sama

dengan Tenaga Medis,Kabupaten Aceh Singkil

Mengapa Ini ?Sebuah proyek percontohan untuk menjalin kemitraan antara dukun

bayi dan bidan terlatih medis diperkenalkan pada tahun 2012. Tujuannya adalah untuk membawa keterampilan tenaga medis terlatih ‘untuk menang-gung dalam membantu kelahiran sesuai dengan standar pelayanan nasional untuk kesehatan ibu dan anak dan untuk mengurangi komplikasi dengan tinggi -risiko kehamilan melalui pendekatan budaya sensitif.

Sebelum inisiatif ini dimulai, banyak bayi yang disampaikan dengan bantuan dukun bayi (dukun bayi) di Aceh Singkil, terutama di desa-desa

FINALIS INDONESIA UNITED NATIONS PUBLIC SERVICE AWARD (UNPSA) 2014

2

JPIP Finalis indonesia United nations PUblic service award (UnPsa) 2014

sungai. Sebuah laporan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa 38.28 persen dari kelahiran di kabupaten ditangani oleh dukun bayi pada tahun 2010. Data Kabupaten menunjukkan bahwa 122 dukun beranak yang aktif dalam pelayanan persalinan tahun yang sama.

Dinas Kesehatan di Aceh Singkil memastikan bahwa semua kelahiran di kabupaten dihadiri oleh bidan terlatih atau tenaga medis lainnya. Namun, mereka menghadapi sejumlah kesulitan dalam menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan perhatian. Mulai di dua desa, Desa Teluk Rumbia dan Desa Rantau Gedang, Dinas Kesehatan Kabupaten bekerja sama dengan LSM Daun, melakukan pilot program kemitraan untuk mensinergikan dari kekuatan dukun beranak dan bidan medis untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Selama dua tahun terakhir, tidak ada kelahiran tanpa pengawasan oleh tenaga medis di desa-desa ini tersebut. Prestasi ini telah menginspirasi lima desa tambahan dalam kecamatan tersebut untuk mereplikasi program.

Keberhasilan program ini sebagai inisiatif lokal yang dicampur tokoh masyarakat adat dalam penerapan praktek medis modern tidak hanya me-miliki implikasi bagi Provinsi Aceh, akan tetapi juga memiliki implikasi bagi kebijakan kesehatan nasional Kementerian Kesehatan yang terus berupaya untuk memenuhi Millennium Development Goals (MDGs) pada kesehatan ibu dan anak. Ini membuktikan bahwa sistem kepercayaan tradisional dapat diubah dari waktu ke waktu melalui pendekatan hati-hati dan peka budaya, dan penyediaan struktur insentif yang tepat.

Apa Inovasinya?Kemitraan ini telah bersikap bijaksana dengan memadukan budaya

lokal dukun beranak dan bidan profesional. Wanita hamil sekarang memiliki kebutuhan atas bimbingan spiritual dari budaya dukun beranak dan bantuan tenaga medis yang terlatih. Maka, formulasinya sederhana, yaitu keduanya menandatangani perjanjian disaksikan oleh kepala desa, kepala puskesmas setempat, dan dinas kesehatan kabupaten.

Apa dampak pada Masyarakat ?1. Peningkatan cakupan oleh tenaga medis dan penurunan jumlah kelahiran

hanya dibantu oleh dukun bayi . Komunikasi kolaboratif yang dikem-bangkan antara bidan dan dukun di Teluk Rumbia dan Rantau Gedang desa memberikan jalan untuk referensi sebelumnya untuk bantuan medis profesional dan konseling pra -natal. Hal ini membantu untuk mengatasi mitos di kalangan masyarakat yang memberikan informasi

3

JPIPlayanan kesehatan ibU melahirkan dengan bantUan tenaga kesehatan tradisional (dUkUn beranak) bekerjasama dengan tenaga medis

kepada profesional medis selama tahap awal kehamilan mungkin memiliki efek samping. Pemeriksaan trimester pertama telah meningkat menjadi 100 % dari seluruh kehamilan dikenal di daerah kemitraan TBA/dukun bayi - bidan.

2. Perbaikan dalam cakupan berkontribusi pada penghapusan lengkap kelahiran dibantu dukun bayi di daerah sekitarnya Singkil Heath Clinic pada tahun 2013 - sebuah prestasi yang luar biasa mengingat praktek tetap umum di kecamatan lainnya .

3. Untuk pertama kalinya, anggota masyarakat di Teluk Rumbia dan Rantau Gedang desa dan desa mitra lainnya mulai percaya tenaga medis.

Dampak terhadap kualitas pelayanan: Statistik Kesehatan menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Klinik

Kesehatan Singkil jatuh ke nol pada tahun 2013 Pada tahun 2012 ada satu kematian ibu.

Statistik serupa dikelola oleh Puskesmas Singkil menunjukkan penu-runan jumlah kelahiran yang dibantu oleh dukun bayi hanya dalam cakupan 17 klinik pada tahun 2011, delapan pada tahun 2012, hanya dua tahun 2013. Dari Januari 2012 hingga Oktober 2013, total 214 kelahiran telah dibantu melalui kemitraan baru antara dukun bayi dan bidan.

Diskusi kelompok terfokus menunjukkan bahwa kepercayaan antara bidan dan dukun bayi telah meningkat di daerah program percontohan. Kedua belah pihak telah mencatat bahwa kemitraan memberikan peng-gambaran yang lebih jelas tentang tugas dan tanggung jawab. Dukun beranak merasa kemitraan memiliki pekerjaan mereka lebih mudah karena bidan bertanggung jawab untuk aspek klinis dan mereka bisa mengandalkan mereka ketika terjadi komplikasi. Demikian pula, bidan menyebutkan bahwa dukun bayi membantu berbicara dengan ibu dan keluarga dan menghibur mereka selama proses pengiriman, penanganan aspek non-medis yang penting.

Direktur Puskesmas Singkil mengatakan bahwa, melalui jaringan diperluas dukun bayi, klinik itu lebih baik diposisikan untuk belajar tentang kehamilan baru di daerah cakupan klinik. Karena dukun sekarang berbagi informasi dengan klinik/puskesmas, potensi kehamilan berisiko tinggi dan pengiriman yang akan datang lebih mudah diidentifikasi.

4


Dampak terhadap masyarakat Diskusi kelompok fokus telah menyebabkan peningkatan kesadaran

masyarakat di desa-desa kemitraan tentang pentingnya kunjungan pra-natal dan mencari bantuan medis dengan persalinan yang aman.

Diskusi kelompok fokus telah menciptakan peluang baru untuk bermitra desa untuk berpartisipasi dalam pengembangan keseluruhan pelayanan kesehatan. Banyak penerima manfaat langsung menjadi penganjur vokal untuk adopsi yang lebih luas dan replikasi lebih lanjut di desa-desa lain dan kecamatan baru.

Dampak Akses kepada Layanan Kesehatan: Dukun bayi telah terbukti penting dalam mendorong ibu hamil untuk

menjalani pra-natal check-up di fasilitas medis yang tepat, yang men-garah 113 ibu untuk menjalani ujian trimester pertama tahun 2012, dan tambahan 109 per Oktober 2013.

Program kemitraan mengidentifikasi tantangan logistik yang menciptakan hambatan untuk perawatan kesehatan, yang pada gilirannya memicu penciptaan layanan hotline Klinik Kesehatan Singkil untuk layanan darurat. Melalui hotline ini, ibu akan melahirkan bisa memesan ambu-lans dan ambulans air untuk transportasi darurat ke klinik. Layanan ini tidak hanya wanita hamil yang terkena, tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas pada masyarakat sekitar.

Karena kemitraan, ibu sekarang dapat mengakses layanan kesehatan profesional dalam bahasa yang mereka mengerti. Dengan dukun bayi melayani sebagai jembatan bagi masyarakat desa, bidan sekarang dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dengan pasien mereka.

Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?Inisiatif kemitraan bidan-dukun dilaksanakan sesuai dengan strategi

dan rencana aksi berikut:

1. Identifikasi masalah kesehatan di setiap klinik kesehatan yang ditargetkan

2. Koordinasi Informal. Untuk menindaklanjuti hasil FGD, isu-isu utama yang dibahas diberikan kepada para pejabat kunci di departemen kesehatan dan kepala klinik kesehatan di Singkil. Dinas kesehatan mendukung kemitraan TBA-bidan dan meminta saran dari pihak terkait tentang bagaimana memfasilitasi proses partisipatif program ini.

5

JPIPlayanan kesehatan ibU melahirkan dengan bantUan tenaga kesehatan tradisional (dUkUn beranak) bekerjasama dengan tenaga medis

3. Menjalin pemahaman bersama antara sektor mengenai kemitraan TBA-bidan Lokakarya Mini diadakan untuk mengumpulkan bidan, dukun bayi, kepala desa, tokoh agama, petugas kesehatan desa, tokoh masyarakat, perwakilan dari asosiasi bidan, bidan koordina-tor, direktur klinik kesehatan, pejabat dinas kesehatan, dan pemuda untuk menekankan pentingnya dan memantapkan dukungan untuk program kemitraan. Dari workshop ini, kepala desa Teluk Rumbia mengalokasikan dana desa (Alokasi anggaran desa atau ADD) sebesar Rp 50.000 / bulan untuk setiap TBA sebagai “gaji pokok”, dan sebuah kesepakatan dicapai untuk memberikan insentif tam-bahan sebesar Rp 50.000 per pengiriman dari dana dalam skema asuransi kesehatan pemerintah (Jampersal). Selama lokakarya ini para pemangku kepentingan menyepakati hak dan tanggung jawab bidan dan dukun bayi sebelum pengiriman dan selama pengiriman kemudian dikodifikasikan dalam MOU untuk kemitraan antara bidan dan dukun bayi).

4. Tandatangan Kepala Desa atas insentif Dukun Beranak. Untuk melem-bagakan struktur insentif yang telah dikembangkan untuk dukun bayi, kepala desa menyusun dan menandatangani sebuah dekrit untuk dukun di Teluk Rumbia , yang memberikan dasar hukum untuk melanjutkan kemitraan TBA-bidan.

5. MOU antara bidan dan dukun. Setelah negosiasi persyaratan perjanjian , kemitraan selanjutnya dikodifikasikan melalui penandatanganan MOU antara bidan dan dukun bayi, dan disaksikan oleh pejabat dari dinas kesehatan , kepala klinik kesehatan , kepala desa , bidan Indonesia asosiasi, tetua agama, dan tokoh masyarakat.

6. Pertemuan rutin komite kesehatan kecamatan ( K3 ) dan evaluasi klinik kesehatan kemitraan antara bidan dan dukun.Komite kesehatan kecamatan (Komite Kesehatan Kecamatan atau K3 ) mengadakan pertemuan bulanan untuk mengevaluasi kemitraan TBA - bidan. Selama pertemuan ini, kepala klinik kesehatan menyarankan bahwa program kemitraan direplikasi di tambahan tiga desa ( Peumuka , Pea Bumbung, dan Selok Aceh ) karena masih banyak pengiriman melanjutkan tanpa tenaga medis terlatih dalam bidang ini. Program ini berhasil direplikasi di tiga desa ini melalui komitmen bersama identik antara bidan , dukun bayi, dan kepala desa.

6


Bagaimana Perspektif Reformasi Birokrasi?Pelajaran dari kemitraan antara bidan dan dukun dari perspektif reformasi

birokrasi antara lain:

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk kesuksesan. Komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan termasuk departemen kesehatan, klinik kesehatan , bidan , dukun bayi, dan kepala desa adalah kunci suk-ses bagi pelaksanaan inisiatif kemitraan. Tanpa partisipasi aktif mereka, tingkat kesadaran dan komitmen untuk mengatasi masalah menjadi hal yang tidak mungkin.

Kepercayaan antara mitra pembangunan merupakan prasyarat untuk sukses. Menyadari dukun beranak sebagai sumber daya masyarakat yang luar biasa dan agen utama perubahan untuk hasil kesehatan ibu dan anak menjadi faktor yang signifikan dalam keberhasilan inisiatif. Demikian pula , menyoroti bidan sebagai sumber daya ketimbang ancaman bagi penghidupan TBA diperbolehkan untuk masing-masing pasangan untuk melakukan tugas mereka dengan lebih efektif.

Melalui kemitraan dengan bidan, posisi mereka dihormati, dihargai, dan integral tingkat kematian ibu dan bayi dari masyarakat.

Insentif yang tepat diperlukan untuk setiap perubahan perilaku. Peraturan yang jelas , mendefinisikan dan melindungi peran masing-masing pihak adalah dorongan signifikan dalam keberhasilan program ini.

Konstan komunikasi diperlukan untuk menjaga hubungan kerja. Kunjungan komunitas Bulanan oleh staf klinik dan hotline bantuan 24 jam untuk menjaga jalur komunikasi yang terbuka yang penting dalam mengidentifikasi dan memecahkan tantangan ketika mereka muncul.

Mengubah tradisi budaya yang telah dipertahankan selama beberapa dekade, bahkan mungkin berabad-abad, tidak mudah dan membutuhkan strategi dan pendekatan sesuai dengan praktek-praktek adat masyarakat. Dalam kasus kemitraan antara bidan dan dukun bayi, penguatan dukun bayi adalah strategi yang tepat untuk mencoba perubahan ini sebagai pengakuan atas peran strategis mereka di tingkat desa. Pentingnya mereka dalam struktur budaya masyarakat diposisikan dengan baik untuk mempengaruhi perilaku dan mempromosikan cakupan yang lebih luas dari praktek persalinan yang aman . Sebagai tetua di masyarakat yang dihormati oleh komunitas mereka , pendekatan kemitraan yang sesuai untuk konteks budaya.

7

Pendistribusian Guru Secara Proporsional

Kabupaten Luwu Utara

Mengapa Ini ? Program Distribusi Guru Proporsional di Kabupaten Luwu Utara adalah

salah satu praktik baik,karena mampu memberikan solusi bagaimana distribusi guru yang tidak merata antara kota dan desa yang masih menjadi tantangan besar bagi 500 kabupaten/ kota di Indonesia. Sekolah di kota biasanya mengalami kelebihan guru sementara sekolah di pedesaan kekurangan guru. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berhasil menggunakan partisipasi masyarakat untuk memindahkan 128 guru sebagai langkah untuk mengatasi kesenjangan kesempatan pendidikan.

Tahun 2012, LSM lokal yang didukung “Kinerja” Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan (LPKIPI) melakukan studi awal tentang kebutuhan guru sekolah dasar di Luwu Utara. Studi ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan besar dalam distribusi guru kelas dan guru mata pelajaran


8


PNS. Hanya 47% dari 259 sekolah dasar di Luwu Utara yang memiliki cukup guru kelas PNS.

Berdasarkan data tersebut, pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan bupati tentang distribusi guru proporsional tahun 2012 yang memberikan landasan hukum bagi upaya-upaya selanjutnya. Menyadari bahwa memindahkan guru ke daerah terpencil perlu dukungan politis dan untuk meminimalisir penolakan terhadap program ini, pemerintah kabupaten melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dengan forum multi-pihak, jurnalis warga dan asosiasi guru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan kebijakan baru ini dan mendapatkan masukan untuk pelaksanaan program.

Perhatian pemerintah kabupaten terhadap masukan dari masyarakat sangat membantu pemerintah untuk mengatasi tantangan politis yang telah menghambat upaya pemindahan guru sebelumnya.Setelah beberapa bulan melakukan diskusi publik yang juga disiarkan oleh radio lokal, 128 guru berhasil dipindahkan ke 76 sekolah. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga mengalokasikan Rp. 35 juta untuk membantu proses perpindahan guru. Selain itu, pemerintah menyediakan rumah dinas dan tunjangan bulanan sebesar Rp. 500 ribu untuk setiap guru yang dipindahkan ke daerah terpencil.

Apa Inovasinya ?Program ini mampu memerkuat peran pemerintah daerah dan masyarakat

secara sinergis,seperti terdeskripsikan dalam tabel berikut ini:Penguatan peran pemerintah daerah Penguatan suara masyarakat

� Meningkatkan perhatian pada dam-pak kekurangan guru pada layanan pendidikan berkualitas

Memahami hak-hak mereka terhadap layanan pendidikan yang berkualitas

� Mampu memetakan distribusi guru dan memahami alasan di balik hasil

Secara aktif terlibat dalam proses pen-gambilan keputusan dan pengembangan kebijakan kabupaten yang mempenga-ruhi komunitas mereka

� Membuat lebih baik, lebih banyak in-formasi keputusan tentang distribusi guru

Melakukan peran pengawasan dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dis-tribusi guru secara efektif dan secara terus menerus

� Secara efektif menerapkan kebijakan distribusi guru dalam siklus program, mengingat kebutuhan masing-masing sekolah selama tahap monitoring dan evaluasi .

9

JPIPPendistribUsian gUrU secara ProPorsional, kabUPaten lUwU Utara

Apa dampak pada Masyarakat?Berdasarkan bukti yang dikumpulkan dari pejabat pemerintah , organ-

isasi masyarakat sipil, dan jurnalis warga, bahwa program ini menawarkan berbagai manfaat bagi sejumlah kelompok kepentingan, yaitu manfaat bagi pemerintah daerah, guru, dan masyarakat-siswa.

Manfaat bagi Pemda Manfaat bagi Guru Manfaat Masyarakat dan Siswa

Ketersediaan data dan analisis mengenai dis-tribusi guru

� Sepenuhnya terlibat dan jumlah jam mengajar terpenuhi

Kualitas layanan pendi-dikan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan data dan analisis

� peluang pengemban-gan karir

Melalui forum multi stakeholder, masyarakat lebih mampu menyu-arakan keprihatinan mereka dan melakukan peran pengawasan pub-lik mereka

Peningkatan efektivitas pengelolaan guru

� Peningkatan kes-ejahteraan

Meningkatkan keper-cayaan publik

� Peningkatan pen-getahuan tentang kebijakan pendidikan

� Dapat sepenuhnya menerapkan kuri-kulum dengan guru yang kompeten untuk semua kelas

Apa peran pelayanan publiknya ?Pemerintah daerah Luwu Utara telah menunjukkan pelayanan publiknya

melalui instrumen pelayanan publik dalam bentuk regulasi daerah yang terkait, yaitu :

1. Peraturan Bupati No 28/2012 tentang Distribusi Proporsional Guru

2. Menerapkan Prosedur Distrubusi Proporsional Guru

3. Keputusan Bupati tentang Guru Penempatan

4. Pembentukan Tim Teknis dan Tim Implementasi oleh pemerintah daerah

5. Pembentukan Multi-Stakeholder Forum

10


Bagaimana cara kerja dan replikasinya?Secara kronologi pelaksanaan kegiatan utama melaksanakan program

ini meliputi:

Lokakarya untuk penyebaran keputusan lima kementerian (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , Departemen Agama , Departemen Dalam Negeri , Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , dan Kementerian Keuangan) dengan pertemuan dari pemerintah daerah , sekolah , masyarakat dan massa media .

Berdasarkan inisiatif dari sejumlah LSM dan asosiasi profesi guru dengan persetujuan dari pemerintah daerah, membentuk forum multi -stakeholder (FMSF) yang disebut Forum Komunikasi Promosi Pendidikan ( Forum Komunikasi Peduli Pendidikan atau FKPP ).

diskusi bulanan yang diselenggarakan oleh MSF

Pengumpulan dan verifikasi data distribusi guru

Perhitungan dan analisis data distribusi guru

Penyusunan peraturan bupati tentang distribusi guru dan kepala berdasarkan analisis masalah

Konsultasi publik mengenai rancangan peraturan bupati

Dengan pendapat pada rancangan peraturan kepala daerah dengan DPRD kabupaten

Pembentukan Tim Prosedur Pelaksanaan Peraturan bupati

Diseminasi peraturan bupati dan prosedur pelaksanaan yang dilakukan secara pribadi dan melalui radio

Pembentukan Tim Pelaksana

Monitoring dan evaluasi peraturan distribusi guru dan prosedur melalui MSF, bekerja sama dengan jurnalis wargaAdapun strategi keberhasilan melaksanakan distribusi adalah berikut:

1. Penguatan organisasi masyarakat sipil

Pemerintah daerah Luwu Utara memperkuat organisasi masyarakat sipil dengan melibatkan mereka dalam analisis , perencanaan , pengawasan, dan evaluasi Selain itu, organisasi pemerintah dan masyarakat sipil lokal berkolaborasi selama dialog café demokrasi dan dirujuk bersama-sama di media cetak.

2. Pembentukan dan penguatan forum multi -stakeholder ( MSF )

11

JPIPPendistribUsian gUrU secara ProPorsional, kabUPaten lUwU Utara

Pemerintah Luwu Utara melibatkan anggota masyarakat , pekerja pem-bangunan desa , anggota dewan pendidikan, dan wartawan. Forum ini melakukan kampanye advokasi khusus pada kebijakan distribusi guru .

3. Pembentukan tim teknis dalam pemerintah daerah

Pemerintah Luwu Utara membentuk tim teknis yang melibatkan beberapa dinas dan unit kerja, termasuk dinas pendidikan, badan perencanaan pembangunan daerah, pusat pelatihan pemerintah, dinas pendapatan, dinas keuangan daerah dan manajemen aset, biro hukum, biro manaje-men organisasi, dan Forum Promosi Pendidikan di Luwu Utara untuk mengkompilasi, menganalisis, dan verifikasi data distribusi guru, dan untuk menyusun peraturan bupati dan pedoman pelaksanaan yang menyertainya. Setelah tim teknis selesai draft peraturan dan pedoman pelaksanaan, Peraturan Bupati No.28/2012 tentang Distribusi Proporsional Guru dikeluarkan.

4 . Kebijakan advokasi oleh tim teknis

Dinas Pendidikan Luwu Utara menyebarlaskan Peraturan Bupati tentang Distribusi Proporsional Guru bekerjasama dengan forum multi-stakeholder melalui diskusi di warung kopi, artikel di media online (www.luwuraya.com dan www.kompasiana.com ), dan regional dan koran lokal (Palopo Pos , Upeks , Seputar Indonesia, Tribun Timur), di samping diskusi hidup dan format interaktif dari program “Selamat Pagi“ di stasiun radio lokal Adira FM .

5 . Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan oleh MSF

Menyusul penerbitan keputusan baru tentang distribusi guru (Kep. No.821.29/31/BKDD ) pada tanggal 31 Oktober 2013, forum multi-stakeholder dan warga wartawan memantau apakah 128 guru yang dipilih untuk penugasan sebenarnya sudah pindah ke sekolah baru mereka, yang terobosan signifikan. Forum multi pihak berencana untuk melakukan survei kepuasan, melibatkan guru yang didistribusikan , sekolah asli, sekolah baru mereka , siswa , dan orang tua.

Bagaimana monitoring dan evaluasinya?Untuk memantau kemajuan dan kendala distribusi guru, pemerintah

daerah membentuk mekanisme pengawasan internal yang melibatkan badan perencanaan pembangunan daerah dan unit teknis dinas pendidikan kabupaten. Bersama-sama, tim gabungan ini melakukan evaluasi triwula-nan melalui wawancara dengan staf dari dinas teknis, berfokus pada aspek keuangan dari pelaksanaan inisiatif.

12


Selain itu, kantor teknis juga dilakukan evaluasi internal untuk menilai kemajuan inisiatif. Selain mekanisme formal, wakil bupati juga menanggapi secara pribadi untuk keluhan yang ia terima selama pelaksanaan inisiatif. Menggunakan otoritasnya, wakil bupati memanggil para kepala dinas teknis pendidikan untuk memberikan klarifikasi dan untuk segera mengatasi masalah.

13

Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Barru

Mengapa Ini ?Perizinan usaha sering disebut sebagai salah satu rintangan terberat yang

dihadapi usaha kecil dan menengah yang merupakan bagian terbesar dari

mendapatkan persetujuan dari berbagai lembaga pemerintah menimbulkan

pengurusan surat-surat secara rutin. Untuk menghapuskan rintangan ini dan


14


Pemerintah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, membuka kantor pelayanan perizinan terpadu (PPT/OSS) yang baru pada tanggal 24 November 2012.

Apa dampak pada Masyarakat?(1) Mengurangi jenis izin usaha yang dibutuhkan. Sebelum intervensi , 129

jenis lisensi yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Melalui pemetaan lisensi dan diskusi intensif dengan departemen teknis dan sektor swast , hanya ada 30 jenis lisensi yang diperlukan setelah intervensi ( penurunan 77 % ) . Deregulasi yang signifikan telah mengurangi peluang terjadinya korupsi.

(2) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Senyak 30 jenis izin usaha sekarang dapat dikeluarkan oleh PPT/OSS. Waktu resmi untuk mem-proses dan mengeluarkan perijinan berkurang sebesar 30 % , terutama karena kemampuan PPT/OSS untuk memproses berbagai lisensi secara bersamaan . Diperkirakan bahwa waktu sebenarnya untuk memproses izin dalam banyak kasus berkurang 50 % . Sebagian besar dari mereka berasal dari peraturan daerah tingkat dikeluarkan , terutama pada transfer otoritas dan PPT/SOP untuk mengeluarkan izin, serta meningkatkan kapasitas staf PPT/ OSS dan anggota tim teknis PPT/OSS . Survei kepuasan pelanggan dikonfirmasi meningkatkan dari 77,3 persen pada tahun 2011-82,0 persen setahun kemudian.

(3) Peningkatan tata kelola pelayanan perizinan. Informasi yang transparan dan jelas tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin usaha, serta pengenalan mekanisme penanganan keluhan (saluran termasuk telepon, layanan pesan singkat, kotak saran, secara pribadi, dan melalui email) telah secara signifikan mengurangi kesempatan untuk korupsi. Peningkatan indeks kepuasan pelanggan dibahas di atas mencerminkan hal ini . Survei 2012 menemukan tidak ada keluhan tentang biaya as-ing . Ini dihasilkan dari penerbitan peraturan daerah - level pada SOP penanganan pengaduan serta tunjangan tambahan bagi staf PPT/OSS . Selain itu, perbaikan infrastruktur fisik dan interaksi insentif dengan LSM, terutama asosiasi bisnis telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tersebut.

Mengapa Inovatif? Pertama, pembentukkan PPT/OSS terbukti efektif mengurangi jumlah

perizinan dibawah tangan (licenseshelped) dan menghilangkan pelu-ang untuk korupsi, sementara juga menawarkan perbaikan tata kelola.

15

JPIPPelayanan Perizinan terPadU, KabUPaten barrU

Perusahaan-perusahaan swasta dapat lebih mudah mengakses program kredit dan pemerintah formal,dan memperluas bisnis mereka. Selain itu, sangat sedikit Pemda di Indonesia sudah mulai inisiatif serupa. Pemerintah pusat saat ini berencana untuk mereplikasi inisiatif ini di kabupaten lain di Indonesia sebagai langkah berikutnya dari reformasi perizinan usaha.

Kedua, PPT/OSS Kab. Barru memiliki kewenangan untuk mengeluarkan semua jenis perizinan yang diperlukan oleh pemerintah daerah, dengan SOP yang jelas dan transparan dan standar pelayanan. Selain itu, semua tindakan pemerintahan informasi perizinan yang transparan, mekanisme penanganan pengaduan dan pelaksanaan reguler survei kepuasan pelanggan-berada di tempat.

Ketiga, berinisiatif melibatkan LSM dan sektor swasta dalam mempro-mosikan reformasi.

Bagaimana cara kerja dan replikasinya?Kerangka kerja implementasi untuk memandu proses reformasi sebagai

berikut:

(1) Pembentukan kelompok kerja reformasi perizinan. Pemerintah daerah membentuk kelompok kerja, dipimpin oleh PPT/OSS, dengan anggota dari cabang eksekutif dan dewan legislatif lokal (DPRD) untuk memimpin proses reformasi perizinan.

(2) Memahami masalah perizinan yang lebih baik dengan mendapatkan pandangan dari sektor swasta dan dinas teknis/SKPD. Kelompok kerja melakukan serangkaian diskusi baik dengan departemen teknis lokal dan dengan sektor swasta. Selain itu, awal tahun 2012, survei kepuasan pelanggan dilakukan untuk mengukur secara kuantitatif kepuasan pelayanan perizinan. Hasil diskusi dan survei menegaskan bahwa warga negara harus membayar lebih dari biaya resmi untuk izin, menunggu waktu yang lama, dan memiliki perasaan ketidakpastian dalam hal proses.

(3) Pemetaan perizinan dan mengembangkan rencana pengurangan perizinan. Biro Hukum Pemerintah Daerah melakukan pemetaan yang mengiden-tifikasi 129 jenis perizinan, 95% dari yang tidak berwenang kepada PPT/OSS. Berdasarkan hasil ini, konsultasi formal dan informal diadakan dengan departemen teknis dan sektor swasta untuk mengidentifikasi jenis perizinan yang dapat dicabut, digabungkan atau dipindahkan ke PPT/OSS. Pemerintah Daerah Barru mengadopsi pendekatan bertahap

16


terhadap perizinan yang berada di bawah departemen teknis yang me-miliki dukungan yang kuat untuk reformasi akan diprioritaskan.

(4) Membangun dukungan yang lebih luas untuk reformasi. Rangkaian dis-kusi yang dibahas di atas juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan untuk memperluas jaringan pendukung reformasi perizinan antara eksekutif bisnis dan organisasi masyarakat sipil. Selain tatap muka diskusi, talkshow radio yang ditayangkan untuk melibatkan masyarakat luas. Permintaan dari masyarakat umum, LSM (terutama sektor swasta), serta anggota DPRD efektif dalam mendorong reformasi dalam pemerintahan.

(5) Penerbitan kerangka peraturan untuk reformasi perizinan.

(6) Membangun kapasitasstafPPT/OSSdananggota tim teknis .

(7) Menyiapkan infrastruktur fisik. Tata letak kantor diubah untuk men-ciptakan depan dan belakang kantor yang terpisah. Informasi tentang prosedur perizinan dan persyaratan adalah papan informasi postedon dan internet. Infrastruktur pengaduan dipasang.

(8) Meningkatkan jangkauan tugas PPT/OSS. Selain mempromosikan layanan perizinan yang direformasi melalui acara-acara publik dan talkshow radio, sebuah ”hari perizinan massal” pada tahun 2012 untuk menjangkau usaha mikro dan dimiliki perempuan. Sekitar 60% dari 360 pemilik usaha lokal yang berpartisipasi adalah wanita.Ada dua strategi utama untuk menjamin keberlanjutan program dan

replikasi, yaitu:

Pertama, penerbitan berbagai peraturan di tingkat lokal memastikan bahwa inisiatif dilembagakan. Upaya deregulasi perizinan - pengurangan jenis perizinan yang diperlukan - disahkan melalui peraturan daerah , yang telah disetujui oleh DPRD. Ini adalah tingkat tertinggi dari peraturan bahwa pemerintah daerah dapat mengeluarkan dan diharapkan untuk mempertah-ankan, bahkan jika bupati diganti. Pengalihan kewenangan perizinan ke PPT/OSS , peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola PPT/OSS juga disahkan melalui keputusan bupati.

Kedua, desain dan pelaksanaan proses reformasi perizinan sangat ber-gantung pada keterlibatan dari LSM dan asosiasi bisnis untuk memberikan umpan balik.

Ada tiga pelajaran utama yang bisa diambil dari penyederhanaan perizinan dan perbaikan pemerintahan di Kab. Barru yang relevan untuk replikasi di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia dan di negara lain :

17

JPIPPelayanan Perizinan terPadU, KabUPaten barrU

(1) Komitmen yang kuat dari pemimpin daerah perlu dioperasionalkan melalui manajemen tingkat menengah. Bupati Barru telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki iklim investasi , terutama bagi masyarakat miskin dan usaha mikro.

(2) Reformasi substansial akan menghadapi resistensi yang membutuhkan pendekatan yang bertahap untuk mengatasinya;

(3) Bekerja dengan LSM penting untuk mempercepat reformasi dan mem-pertahankannya. Interaksi intensif dengan asosiasi bisnis,LSM, wartawan dan akademisi yang sangat membantu dalam meningkatkan pemahaman tentang masalah perizinan. Selain itu, interaksi ini juga dapat digunakan untuk menciptakan tekanan pada dinas teknis yang resisten terhadap korupsi.

Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan?Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) pelaporan pemerintah internal.PPT/ OSS ini bertugas untuk memantau kualitas layanan, hasil dan dampak dari peningkatan layanan perijinan dan melaporkan kepada bupati dan kepala dinas teknis/SKPD terkait secara bulanan. Indikator dilaporkan termasuk volume perizinan yang diberikan dan dana yang terkumpul dari biaya perizinan. Selain itu, PPT/OSS sesekali menulis laporan dan memo ke kabupaten untuk me-ningkatkan masalah-masalah khusus yang membutuhkan kewenangan tingkat yang lebih tinggi;

(2) pelaksanaan survei kepuasan pelanggan . Pemerintah daerah melakukan survei tahunan untuk mengukur kepuasan pelanggan PPT/OSS. Untuk menjaga kualitas dan integritas survei, sebuah lembaga survei independen dikontrak untuk melaksanakan survei.

(3) Pertemuan rutin dengan asosiasi bisnis. PPT/ OSS bertemu dengan asosiasi bisnis secara triwulanan untuk membahas hasil mekanisme penanganan pengaduan serta membahas isu-isu yang beredar diangkat oleh sektor swasta.

18


19

Mengapa Ini ?Kartu Insentif Anak (KIA) sebagai kartu identitas anak di Surakarta

diterbitkan melalui Peraturan Walikota Surakarta No 21 Tahun 2009 tentang Kartu Intensif Anak (KIA). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menyiapkan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat untuk mencatatkan akte kelahiran dengan membuat Rencana Strategis semua anak tercatat kelahirannya serta meluncurkan program KIA. Program ini mulai dilaksanakan sejak bulan Desember 2009 dengan di-launching-nya KIA di Kecamatan Banjarsari sebagai pilot proyek pemanfaat Kartu Insentif Anak.

Program ini ditujukan untuk menjamin hak anak dan peningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anak berumur 0-18 tahun di Kota Surakarta. Tujuan utamanya (a) agar seluruh anak di Kota Surakarta memiliki akta kelahiran; (b) serta peningkatan hak dan kesejahteraan anak.


Layanan Administrasi

Kependudukan Catatan Sipil,Kota Surakarta

20


Apa Inovasinya ? Program KIA saat ini dikembangkan dalam kegiatan yang terpadu antara

sistem jemput bola di rumah sakit, sistem online entri data di Rumah Sakit/ Rumah bersalin dan Kelurahan dengan Dinas.

Program dikembangkan menjadi Sistem Relasi Pencatatan Kelahiran yang direlasikan dengan pendidikan, Kesehatan dan Sosial. Data anak dilengkap dengan 34 item untuk kepentingan analisis kebijakan pembe-rian insentif bagi anak lebih lanjut. Untuk beasiswa anak dengan nama BPMKS ( Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta) dan Jaminan Kesehatan dengan nama PKMS (Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sura-karta. Data ini sudah terkoneksi dengan Dinas Kesehatan Kota Surakata dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta

KIA telah terintegrasi dengan Sistem Infomasi Administrasi Kependudu-kan (SIAK) yang terintegrasi pula dengan kementerian Dalam Negeri. Aplikasi membantu segala pemangku kepentingan untuk mengundakan dasar data yang akurat di Kota Surakarta.

Apa dampak pada Masyarakat?

Setelah program ini berjalan selama 3 tahun, ada dampak utama yaitu:

Kepemilikan akta kelahiran anak antara 2009 - 2012 meningkat sebanyak 33,64%. Untuk tahun 2012, anak usia 0-1 tahun yang memiliki akta kelahiran mencapai 100%. Sedangkan untuk anak usia 0 - 18 tahun

21

JPIPlayanan administrasi kePendUdUkan catatan siPil, kota sUrakarta

yang telah akta kelahiran telah mencapai 93,64%. Anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran jumlahnya merata di tingkat kelompok usia.

Peningkatan kualitas pembuatan akta kelahiran, yang sebelumnya memakan waktu 30 hari, sekarang maksimum 14 hari dan berdasarkan standar ISO 9001/2008 menjadi 10 hari, dan tidak ada biaya / gratis kecu-ali yang terlambat melaporkan, akan dikenakan sanksi secara bertahap

Penerbitan KIA setiap tahunnya meningkatkan 10 %. Hal ini menunjuk-kan program ini sangat diminati oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena KIA memberikan manfaat untuk kesejahteraan anak dan tidak mengenal pelayanan diskriminatif. Pemberian insentif berupa diskon akan membantu penurunan biaya yang ditanggung oleh anak dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau pembelian jasa. Selain itu anak-anak mendapatkan perlakuan kusus dalam pelayanan kursus tari, kursus seni, kursus musik dan lain-lain dalam rangka pelestarian budaya jawa

Aplikasi dan data base program KIA merupakan sebuah kartu yang diberikan kepada anak-anak untuk mendapatkan fasilitas keringanan pembelian pada sejumlah retail, toko buku, sektor jasa dan perdagangan lain yang telah bekerjasama dengan Pemkot. Dengan menggunakan kartu KIA, anak-anak akan mendapat potongan harga pada saat membeli produk-produk tertentu. Dengan potongan harga tersebut, dinilai bisa membantu keuangan keluarga yang bersangkutan. Saat ini, program KIA sudah diikuti sekitar 40 ribu anak se-kota Solo.

Anak-anak memiliki kartu identitas sebelum memiliki kartu tanda penduduk KTP. Kepemilikan Kartu Insentif Anak Tahun 2013 sejumlah 40 ribu anak. Sedangkan yang lainnya dalam proses cetak. Anak-anak dapat memanfaatkan kartu instensif anak (KIA) sebagai kartu diskon/layanan kusus dimitra kerja pelaku usaha corporate social responsibility (CSR) yang telah terikat dalam perjanjian kerjasama.Adanya peningkatan partisipasi publik dalam mendukung kesejahteraan anak.

22


Bagaimana cara kerja dan replikasinya?Pelaksanaan kegiatan KIA dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

Tahap Persiapan, untuk menginventarisasi kelompok sasaran,

1. (Usia 0 ≤ 18).

2. Kelompok kerja sasaran mitra dari pelaku usaha.

Tahap Perencanaan, meliputi :

a. Merancang mekanisme pembuatan akta kelahiran yang efisien dan efektif serta persiapan rencana aksi. Pada tahap ini, Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta mengundang partisipasi publik sektor/ aktor bisnis sebanyak 20 (dua puluh) pemangku kepentingan yang memberikan dukungan terhadap program;

b. Membangun kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dan mitra kerja swasta (BUMN/BUMD/PT) yang mendukung dan memberikan kontribusi pada anak yang memerlukan layanan. Pada tahap awal, kerjasama didirikan dengan 11 pihak swasta, beberapa LSM, rumah sakit, klinik bersalin dan bidan swasta.

c. Memersiapkan hukum perlindungan/pendirian kegiatan operasional baik dalam bentuk peraturan walikota, dan perjanjian kerjasama yang pada pokoknya mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Proses replikasi oleh daerah lain dilakukan pada 30 Daerah/Kota Per Tahun yang telah belajar mengenai program Penerbiatan KIA difasilitasi direktur Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Tidaklah sulit untuk melakukan transfer program KIA ke kota lain, karena secara umum infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan/telah tersedia pada seluruh kota-kota di Indonesia seperti perangkat komputer, dan staf pendaftaran aktekelahiran.

Hal yang perlu di tingkatkan oleh kota dan kabupaten lain hanyalah penyempurnaan SOP (Standar Operasional Prosedur) akta kelahiran, kerjasama dengan stakeholder kota terkait program KIA. Program ini juga sangat mudah untuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah

Bagaimana perspektif reformasi birokrasi?Dengan adanya program KIA ini, birokrasi telah berubah menjadi pihak

pelayan masyarakat.

23

JPIPlayanan administrasi kePendUdUkan catatan siPil, kota sUrakarta

Bagaimana monitoring dan evaluasinya?Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk semua mitra kerja pelaku usaha dengan tujuan untuk mengenali seberapa jauh anak-anak pemilik KIA menggunakannya sebagai kartu diskon di berbagai fasilitas yang disediakan oleh para pemangku kepentingan. Kami melaksanakan kegiatan ini dua kali dalam

2. Mengundang mitra kerja pelaku usaha untuk bersama-sama mendiskusikan dan berbagi pengalaman dalam memberikan pelayanan KIA.

3. Adanya diskusi yang berhubungan dengan tentang apa metode terbaik untuk memaksimalkan peran mitra kerja dalam memberikan / memenuhi hak anak terutama hal-hal yang disepakati dalam kesepakatan bersama antara Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dan aktor mitra bisnis.

24


25

UPIK, Kota Yogyakarta

Mengapa Ini Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memerangi KKN

diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyara kat. Tujuan awal dariadanya aksi afirmatif (affirmative action) ini untuk menciptakan daerah yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Saluran informasi yang meng hubungkan masyarakat dan pemerintah diharapkan akan mendorong iklim bisnis dan pembangunan yang kondusif. Tanggal 30 Januari 2003, Walikota Yogyakarta membuka layanan hotline service Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) untuk menampung informasi dan keluhan warga kota.

Untuk membuka akses partisipasi masyarakat dibentuk Unit Pelayanan Infor masi dan Keluhan (UPIK). UPIK bertanggungjawab menerima pengaduan dan keluhan masyarakat, serta menyampaikan informasi dan keluhan kepada setiap dinas atau unit kerja dan memberikan informasi terkait respons atau tindak lanjut keluhan dan masukan. Pada tahap awal implementasi UPIK, Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto secara berkala memantau tindak lanjut penanganan UPIK hingga tahun 2009, dan diterbitkan Peraturan Walikota No. 77/2009 yang mengalihkan tugas monitoring pelaksanaan UPIK kepada Wakil Walikota.


26


Setelah 8 (delapan) tahun beroperasi, UPIK membawa perubahan positif di Kota Yogyakarta, dengan indikator sebagai berikut :

Warga bisa menyampaikan informasi dan keluhan setiap hari;

Memudahkan aparat pemda untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat;

Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan dan saran kepada pemerintah daerah;

Meningkatnya tanggung jawab aparat atas layanan kepada masyarakat, karena setiap SKPD wajib merespon dan menindaklanjuti informasi dan keluhan masyarakat dalam 2 x 24 jam;

Meningkatnya komitmen aparat dalam melayani masyarakat, dan masyarakat lebih mudah berpartsipasi mengawasi aparat pemda, sehingga kinerjanya juga meningkat.

Keberhasilan program layanan UPIK merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antarorganisasi.

Apa Inovasinya?Hasil survei lndeks Kepuasan Konsumen yang dilakukan oleh PSKK

UGM menunjukkan bahwa pelayanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta telah berjalan baik. Program penanganan informasi dan keluhan masyarakat melalui UPIK merupakan salah satu inovasi pemerintah daerah yang berhasil.

Beberapa aspek yang memberi nilai inovatif pada program UPIK ini adalah:

• Peningkatankemampuandalammengenalikebutuhanmasyarakat.Sebelum adanya unit yang menangani informasi dan keluhan dari masyarakat,kebijakan disusun secara top-down, sehingga seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Saluran penyampaian kebutuhan masyarakat hanya terbatas pada melalui jaring aspirasi masyarakat (jaring asmara) yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilakukan setahun sekali. Sedangkan melalui UPIK, warga bisa menyampaikan informasi dan keluhan setiap hari.

• Kemudahandalammenyusunagendadanskalaprioritas.lnformasidarimasyarakat memudahkan pemerintah daerah menyusun agenda dan skala prioritas. Daftar informasi dan statistik yang dimiliki UPIK memudahkan aparat Pemda untuk menentukan prioritas kebutuhan masyarakat.

27

JPIPUPiK, Kota yogyaKarta

• Mempermudahmasyarakatdalammenyampaikaninformasi,keluhan,pertanyaan dan saran kepada pemerintah daerah. Melalui UPIK, masyarakat tidak lagi kesulitan menyampaikan informasi dan keluhan; tak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian atas tindak lanjut dari informasi dan keluhan yang mereka berikan. lnformasi dan keluhan warga melalui pesan singkat SMS,email, surat,telepon maupun situs UPIK pasti sampai ke jajaran perangkat pemerintah daerah.

• Mempermudahmasyarakatdalammenyampaikaninformasi,keluhan,pertanyaan dan saran kepada pemerintah daerah. Melalui UPIK, masyarakat tidak lagi kesulitan menyampaikan informasi dan keluhan; tak lagi menghadapi birokrasi yang berbelit-belit dan ketidakpastian atas tindak lanjut dari informasi dan keluhan yang mereka berikan. lnformasi dan keluhan warga melalui pesan singkat SMS, email, surat, telepon maupun situs UPIK pasti sampai ke jajaran perangkat pemerintah daerah.

• Meningkatnyatanggungjawabaparatataslayanankepadamasyarakat.Setiap SKPD berkewajiban merespons atau menindaklanjuti informasi dan keluhan masyarakat alam 2X24

• Meningkatnyakomitmenaparatdalammelayanimasyarakat.Masyarakatlebih mudah berpartisipasi mengawasi aparat pemerintah daerah,sehingga meningkatkan kinerja aparat.

Apa yang Menjadi Tugas Pelayanan Publiknya?Pada tahap awal implementasi UPIK, Walikota secara berkala memantau

tindak lanjut penanganan UPIK hingga pada tahun 2009. Ketika UPIK telah berjalan dengan baik,Walikota menerbitkan Peraturan Walikota No. 77 Tahun 2009 yang mengalihkan tugas monitoring pelaksanaan UPIK pada Wakil Walikota.

Tugas UPIK berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 86 Tahun 2003 adalah :

1. Menerima informasi yang disampaikan masyarakat melalui media yang disediakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang meliputi pernyataan/berita, aduan/komplain, keluhan, kritikan, pertanyaan, usulan dan saran baik langsung maupun tidak langsung;

2. Mendistribusikan informasi kepada SKPD terkait;

3. Menyampaikan tanggapan/jawaban kepada masyarakat berdasarkan informasi yang masuk dari instansi/pejabat;

4. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mengupayakan penyelesaian;

28


5. Melaporkan hasil kegiatan pelayanan informasi dan keluhan secara berkala kepada Walikota Yogyakarta melalui Ketua Tim Koordinasi Tindak Lanjut Permasalahan Pelayanan Masyarakat melalui Kepala Kantor Humas dan lnformasi.

Bagaimana Cara Kerja dan Replikasinya?Proses pembentukan unit ini dimulai dari ditetapkannya PT Exindo

sebagai pemenang tender untuk pengadaan sistem dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk mengoperasikan sistem komunikasi antara warga dan pemerintah daerah berbasis elektronik. PT Exindo menawarkan pengembangan sarana pengaduan menggunakan teknologi yang populer di masyarakat:pesan singkat SMS, telepon langsung dan email. Peluncuran program UPIK berbasis komputer dilaksanakan pada 31 Januari 2004.

Setelah memantau selama setahun,sebagian besar aduan ternyata disampaikan melalui SMS, sehingga diambil langka-langkah teknis sebagai cara kerja pelayanan UPIK sbb :

Konsultan teknologi informasi Pemerintah Kota Yogyakarta merancang fitur-fitur feedback melalui SMS. Begitu informasi atau pengaduan masuk ke sistem UPIK,pengirim pesan akan mendapatkan auto-reply berupa ucapan terima kasih karena telah menggunakan layanan UPIK. Pengirim akan memperoleh nomor kode atau akses untuk melihat respons pengaduannya di situs UPIK.

29


lnfomasi dan keluhan UPIK kemudian disaring oleh petugas/operator dan didistribusikan ke instansi atau dinas teknis terkait.Walikota menggariskan bahwa keluhan harus direspons dan ditanganidalam waktu 2x24 jam oleh setiap SKPD.

Informasi atau keluhan yang kompleks -yang memerlukan koordinasi lebih lanjut- disampaikan pada Tim Koordinasi Tindak Lanjut Permasalahan Pelayanan Masyarakat yang beranggotakan para kepala SKPD.Permasalahan yang bersifat lintas SKPD ditindaklanjuti dalam jangka waktu 6x24 jam. Sebagian jawaban mungkin bersifat normatif,tetapi Walikota selalu menekankan pentingnya tindakan nyata atas setiap aduan yang masuk. Sekretariat UPIK selalu mengingatkan SKPD-SKPD dan unit-unit kerja jika telah mendekati batas waktu 2 x 24 jam.

Untuk memacu para kepala SKPD menindaklanjuti informasi dan keluhan masyarakat,Pemerintah Kota Yogyakarta membuat pemeringkatan sepuluh besar SKPD atau unit kerja terburuk dalam hal tindak lanjut informasi dan keluhan masyarakat. Penilaiannya didasarkan persentase informasi dan keluhan yang tidak ditindaklanjuti oleh SKPD atau unit kerja tersebut. Sejak tahun 2004 Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerima 6.765 keluhan,6302 pertanyaan,8.122 informasi dan 3.537 usulan darimasyarakat. Sebesar 94 persen aduan dilakukan melalui SMS, 5 persen melaluisitus UPIK dan sisanya 1 persen melalui telepon, datang sendiri atau melalui faksimili.

Layanan informasi dan keluhan masyarakat seperti UPIK dapat diterapkan di berbagai instansi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Untuk mereplikasi inovasi pelayanan informasi dan keluhan masyarakat di setiap instansi pelayanan publik diperlukan :

• Komitmenkuatlembagalegislatifdaneksekutifuntukmelaksanakaninovasi dalam pelayanan

• KonsistensidarisetiapSKPDdalampelaksanaaninovasipelayananpublik

• Kerjasamadariberbagaipemangkukepentinganuntukmengembangkandan mengevaluasi inovasi

30


Apa dampak pada masyarakat?Kunci sukses utama layanan informasi dan keluhan masyarakat melalui UPIK

adalah kemudahan akses untuk menyampaikan informasi,keluhan,pertanyaan dan saran melalui pesan singkat SMS,telepon, email, website dan faksimili serta jaminan respons dan tindak lanjut dari SKPD atau unit kerja. Warga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi memberikan masukan. Sebaliknya Pemerintah Kota Yogyakarta juga terbantu untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui informasi dan pengaduan masyarakat

Bagaimana Perspektif Reformasi Birokrasi?lnovasi pelayanan informasi dan keluhan masyarakat UPIK yang

digagas Pemerintah Kota Yogyakarta sejak tahun 2004 merupakan bentuk pengembangan pelaksanaan dari lnstruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan E-Government, selanjutnya dalam kegiatannya unit kerja ini beroperasi sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dari sisi kecepatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah sudah relatif cepat. Setelah saluran informasi dibuka selebar-lebarnya, maka pemerintah daerah mulai berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan prima. Kebutuhan masyarakat dapat diketahui lebih cepat sehingga pelayanannya pun disesuaikan dengannya.

Setelah adanya perubahan budaya kerja maka manajemen pemerintah yang lebih fleksibel, aparat tidak lagi bergerak hanya setelah mendapatkan mandat dari atasannya,selalu beradaptasi dengan berbagai perubahan kebutuhan para pelanggan, baik yang berasal dari kalangan birokrat sendiri (internal) maupun dari luar lembaga pemerintahan (eksternal). Kunci sukses manajemen dengan gaya fleksibel ini terletak pada kemampuan para birokrat bekerja secara tim (team work).

Bagaimana Monitoring dan Evaluasi?Walikota dan/atau wakil walikota menjalankan fungsi pengawasan

internal terhadap kinerja SKPD atau unit kerja dalam merespons dan menindaklanjutii informasi dan keluhan masyarakat setiap bulan berdasarkan laporan koordinator UPIK. Dalam rapat berkala UPIK,walikota dan/atau wakil walikota akan mengumumkan sepuluh SKPD atau unit kerja terburuk dalam merespon informasi dan keluhan. Cara ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan publik.

31


Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

(1) pelaporan internal pemerintah internal. UPIK ini bertugas untuk memantau kualitas layanan, hasil dan dampak dari peningkatan layanan perijinan dan melaporkan kepada bupati dan kepala departemen teknis terkait secara bulanan. Indikator dilaporkan termasuk volume lisensi yang diberikan dan dana yang terkumpul dari biaya lisensi. Selain itu, UPIK sesekali menulis laporan dan memo ke kabupaten untuk menyampaikan masalah-masalah khusus yang membutuhkan keputusan dari pimpinan level yang lebih tinggi serta untuk mengusulkan inisiatif reformasi baru.

(2) pelaksanaan survei kepuasan pelanggan.

(3) Pertemuan rutin dengan asosiasi bisnis. UPIK bertemu dengan asosiasi bisnis secara triwulanan untuk membahas hasil mekanisme penanganan pengaduan serta membahas isu-isu yang beredar

32


34


Doris Becker Program Director of GIZ - Transformasi

Elke Rapp Chief of Party - KINERJA

Edwin Lau Head of Reform of the Public Sector Division and the OECD Observatory of Public Sector Innovation, Public Governance and Territorial Development Directorate, OECD

Saya merasa bangga menjadi Mitra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam memberikan asistensi inovasi pelayanan publik Indonesia dalam mengikuti kontes dunia United Nation Public Service Award (UNPSA) Tahun 2014. Saya mengucapkan selamat kepada Ke - 5 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia tersebut yang berhasil memasuki babak final kontes dunia tersebut. Kedepan, GIZ memandang perlu dimantapkan

jejaring pembelajaran nasional maupun internasional seperti dengan UNPSA dan OECD.

“Saya mengucapkan selamat kepada 5 Pemerintah Daerah atas prestasi membanggakan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terpilih sebagai finalis ajang kompetisi bergengsi tingkat internasional, UNPSA. Kelima Pemerintah Daerah ini termasuk yang baru pertama kali mengikuti ajang kaliber internasional UNPSA, dan mampu menembus babak final. Begitu banyak pembangunan yang

mengesankan berlangsung di berbagai tempat di Indonesia, dan Vbanyak di antaranya membuktikan bahwa Pemerintah Daerah di kabupaten-kabupaten terpencil pun mampu menjadi agen pembangunan yang inovatif. Buku ini memuat informasi inovasi-inovasi pelayanan publik dari kelima finalis kompetisi UNPSA. Diharapkan contoh-contoh yang disajikan mampu menginspirasi pemerintah daerah lainnya dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik”.

“Indonesia’s efforts to make its public administration stronger and more user-oriented is starting to show real impact. These innovations make

a difference in the everyday lives of Indonesians - having a child, starting a business, education in rural areas, transporting goods, providing feedback to government. Through its Observatory of Public Sector Innovation, the OECD supports Indonesia’s efforts to spread these examples to an international audience, and to increase the participation of Indonesian innovators in international communities of practice. Together, they demonstrate Indonesia’s focus on pragmatic, flexible, high performing and sustainable public services at all levels of government. Thisbreakwithtraditionalbureaucraticbehaviouriscriticalforcompetitivenessandcitizenwell-being, and is fully in line with the vision of the most innovative public sectors in the OECD.”

FINALIS INDONESIA UNITED NATION PUBLIC SERVICE AWARD (UNPSA) 2014

Documents

finalis indonesia united nation public service award (unpsa)