Fenomena Pengangguran Di Indonesia

PENGANTAR PENULISAN ILMIAH (PPI)

FENOMENA PENGANGGURAN DI INDONESIA

oleh

CHYNTIA SELVI ANGGRAENI

1206318792

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

DEPOK

DESEMBER 2012

UAS Pengantar Penulisan Ilmiah Page 1

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah besar negara-negara yang sedang berkembang adalah tingginya tingkat

pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Minimnya

lapangan pekerjaan tersebut dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi. Indonesia

juga merupakan salah satu negara berkembang yang masalah pokoknya sama, yaitu

pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap

kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat.

Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak

krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja

menjadi sangat kompleks.

Awal ledakan pengangguran terjadi awal tahun 1998. Ketika itu terjadi krisis moneter yang hebat

melanda Asia khususnya Asia Tenggara. Indonesia juga mengalami krisis moneter yang begitu

hebat dan mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin menurun dari RP. 5.700

menjadi RP. 14.900 (Laporan tahunan Bank Indonesia, 1998). Banyak para pengusaha yang

bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang terhadap rekan bisnis. Begitu banyak pekerja

atau buruh pabrik yang terpaksa di-PHK oleh perusahaan di mana tempat ia bekerja dalam

rangka pengurangan besarnya biaya yang dipakai untuk membayar gaji para pekerjanya. Hal

inilah yang menjadi salah satu pemicu terjadinya lonjakan angka pengangguran dalam waktu

yang relatif singkat.

Hingga saat ini, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta

orang, bertambah sekitar 3,0 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4

juta orang atau bertambah sebesar 1,0 juta orang dibanding Februari 2011. Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32 persen,

mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2011 sebesar 6,56 persen dan TPT Februari 2011

sebesar 6,80 persen (Berita Resmi Statistik, No.75/11/Th. XV, 5 November 2012). Dengan

demikian masyarakat sangat membutuhkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam

menanggulangi hal tersebut.


Tingginya angka anggkatan kerja di Indonesia serta rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia,

pendidikan yang rendah, tingginya tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang lemah

mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran, sampai saat ini pemerintah terus berusaha

untuk membenahi hal tersebut walaupun belum ada perkembangan yang berarti dalam hal

mengurangi angka pengangguran, maka dari itu penulis ingin membahas masalah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

• Bagaimana grafik jumlah pengangguran di Indonesia dalam 3 tahun terakhir (2010-

2012)?

• Apa penyebab banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia?

• Apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Indonesia?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui grafik angka pengangguran di Indonesia selama 3 tahun terakhir serta

mengetahui apa penyebab banyaknya pengangguran di Indonesia dan upaya apa yang telah

dilakukan pemerintah dalam menanggulanginya.


2.1 Kerangka Konsep

2.1.1 Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia. Nanga

mengatakan bahwa “pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong

dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif tidak sedang mencari

pekerjaan.” (2005: 249)

Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2, Angkatan kerja atau tenaga kerja adalah

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk

suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia

kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.

Pengangguran menurut sensus penduduk 2001 adalah “pengangguran sebagai orang yang tidak

bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan

berusaha memperoleh pekerjaan.” (BPS, 2001: 8).

Sebenarnya definisi-definisi tersebut mempunyai kesamaan makna bahwa pengangguran adalah

orang dalam masa angkatan kerja yang sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan..

Sama halnya dengan pendapat Sukirno bahwa “pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam

perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.” (BPS, 2004:

28).

Masalah pengangguran terus perhatikan oleh pemerintah agar persentasinya bisa semakin

menurun, namun kenyataannya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dijalankan

namun hanya berhasil mengurangi sedikit angka pengangguran di Indonesia.


2.1.2 Kebijakan

Kebijaksanaan (Policy) diberi arti yang bermacam-macam. Kebijakan merupakan landasan untuk

tindakan-tindakan nyata dilapangan. Kebijakan ada pada setiap lembaga atau organisasi yang

dapat diturunkan dalam bentuk strategi, rencana, peraturan, kesepakatan, konsensus dan kode

etik, program dan proyek. Keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses pembuatannya

dan pelaksanaannya

Kebijakan mempunyai beberapa definisi. Menurut Pal, kebijakan merupakan jalan atau cara bagi

lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk

mengatasi suatu permasalahan atau ekelompok permasalahan yang saling berhubungan

(Kelembagaan dan Kebijaksanaan dalam Pengembangan Agroforestri, Pal, 2003). Sedangkan

menurut Elis, kebijakan merupakan cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk mendukung

suatu aspek dariekonomi termasuk sasaran yang pemerintah cari untuk mencapainya

danpemilihan metoda untuk mencapai tujuan dan sasaran itu (Kelembagaan dan Kebijaksanaan

dalam Pengembangan Agroforestri, Elis, 2003). Arti singkat kebijakan menurut Dya adalah

tindakan apapun yang dipilih pemerintah perlu untuk dilakukan (Kelembagaan dan

Kebijaksanaan dalam Pengembangan Agroforestri, Dya, 2003), dan menurut Anderson,

kebijakan adalah kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh aktor tertentu atau sekelompok

aktordalam mengatasi suatu masalah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuatoleh

lembaga pemerintah dan pejabatnya (Kelembagaan dan Kebijaksanaan dalam Pengembangan

Agroforestri, Anderson, 2003).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diharapkan dapat mengatasi

tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan dikeluarkannya kebijakan yang tepat akan

berdampak baik ke segala aspek kehidupan masyarakat, karena dengan berkurangnya angka

pengangguran maka dengan demikian akan berkurang pula angka kemiskinan dan kriminalitas di

Indonesia. Karena sesungguhnya pengangguran adalah kunci awal meningkatnya angka

kriminalitas dan kemiskinan di Indonesia.


3.1 PEMBAHASAN

Pengangguran di Indonesia merupakan salah satu masalah di Indonesia yang belum bisa diatasi

oleh pemerintah. Pada akhir tahun 2011 presentasi pengangguran sedikit menurun dari 8,12%

menjadi 7,70%. Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Agustus 2012 menunjukkan adanya

sedikit perbaikan yang digambarkan dengan adanya penurunan tingkat pengangguran.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2012 turun sebesar 2,4 juta orang dibanding keadaan

Februari 2012 dan bertambah sekitar 670 ribu orang dibanding keadaan setahun yang lalu

(Agustus 2011). Penduduk yang bekerja pada Agustus 2012 berkurang sebesar 2,0 juta orang

dibanding keadaan Februari 2012, dan bertambah 1,1 juta orang dibanding keadaan Agustus

2011. Jumlah penganggur pada Agustus2012 mengalami penurunan sekitar 370 ribu orang jika

dibanding keadaan Februari2012, dan mengalami penurunan sebesar 460 ribu orang jika

dibanding keadaan Agustus 2011. (Berita Resmi Statistik No. 75/11/Th. XV, 5 November 2012).

Walaupun jumlah pengangguran di Indonesia menurun, namun jumlah ini masih terhitung besar.

Indonesia merupakan Peringkat ke-7 Negara yang mempunyai tingkat pengangguran tertinggi di

Asia (http://10daftarsaya.blogspot.com/2011/07/10-negara-dengan-tingkat-pengangguran.html).

3.1.1. Penyebab Tingginya Angka Pengangguran

Angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia membuat masalah yang dihadapi oleh

Indonesia semakin besar, karena dampaknya akan mempengaruhi faktor-faktor ekonomi dan

juga tingginya angka kriminalitas di Indonesia. Penyebab tingginya pengangguran tersebut

disebabkan oleh beberapa faktor yang hingga saat ini masih terus diatasi oleh pemerintah, hal

tersebut adalah :

3.1.1.1 Kenaikan Jumlah Penduduk

Kenaikan jumlah penduduk yang dialami Indonesia mengakibatkan kenaikan jumlah

angkatan kerja. Di antara 237,6 juta penduduk di Indonesia, 26,8% atau 64 juta jiwa di


http://10daftarsaya.blogspot.com/2011/07/10-negara-dengan-tingkat-pengangguran.html

antaranya adalah remaja atau kelompok berusia 15 - 24 tahun. Indonesia yang notabene

menduduki peringkat 4 besar untuk jumlah penduduk dunia ternyata juga menyandang

peringkat tertinggi pengangguran usia muda di kawasan Asia Pasifik.

(www.bappenas.go.id). Kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut, tidak dibarengi oleh

meningkatnya kesempatan kerja dan pendidikan yang memadai, akibatnya angkatan kerja

yang jumlahnya bertambah tersebut, tidak dapat didistribusikan ke lapangan pekerjaan.

Hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah.

3.1.1.2 Tingkat Inflasi

Inflasi berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. hubungan antara tingkat inflasi dan

tingkat pengangguran di suatu Negara dinamakan Kurva Philip. Menurut Kurva Philips,

hubungan keduanya adalah berbanding negatif. Jadi ketika inflasi naik, maka

pengangguran turun. Dan ketika inflasi turun, maka pengangguran naik jumlahnya. Ada

suatu hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam suatu

perekonomian. Ketika pemerintah berniat untuk menurunkan menurunkan tingkat

pengangguran maka harus menanggung kenaikan tingkat inflasi dalam perekonomian

nasional. Sebagai contoh, inflasi yang disebabkan dari pengurangan inflasi BBM

berdampak kepada naiknya harga-harga bahan pokok, sehingga melemahkan daya beli

masyarakat. Daya beli masyarakat yang lemah mengakibatkan lemahnya investasi karena

para investor tidak akan berinvestasi jika ia melihat keadaan daya beli masyarakat yang

rendah. Lemahnya investasi ini mengakibatkan penurunan pendapatan dari pengusaha.

Akibatnya yang muncul adalah investasi sukar untuk berkembang dan kesempatan bekerja

semakin kecil, sehingga pengangguran akan semakin tinggi.

3.1.1.3 Besarnya Upah

Hubungan besaran upah sangat berpengaruh terhadap jumlah pengangguran. Tenaga kerja

telah menetapkan tingkat upah minimumnya pada tingkat upah tertentu, jika seluruh upah


http://www.bappenas.go.id/

yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah tersebut, maka seseorang tenaga kerja

akan menolak mendapatkan upah tersebut dan akibatnya menyebabkan pengangguran.

upah merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan

untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau

dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan

perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha

dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk

keluarganya. Dengan demikian setiap pekerja berhak mendapat upah sesuai pekerjaan

yang ia lakukan (PP No. 8/1981)

Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada

tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Namun dari sisi

pengusaha, jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan

mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan

pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat

peningkatan pengangguran.

Dalam http://www.metrotvnews.com diberitakan bahwa ribuan buruh se-Gresik, Jawa

Timur, menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp2,2 juta. Mereka

juga menuntut hak-hak normatif seperti upah lembur, cuti haid, dan kebebasan berserikat.

Tuntutan disampaikan saat mereka berunjukrasa di Kantor Gubernur Jawa Timur di Kota

Surabaya. mereka memaksa perusahaan untuk menaikkan upah, karena sebagian besar

karyawan telah mengundurkan diri akibat dari upah yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan sehari-hari.

3.1.1.4 Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah.

Masalah utama yang masih menjadi tantangan bagi Bangsa Indonesia di era Globalisasi ini

adalah tingkat pengangguran. Hal ini berkaitan dengan rendahnya kualitas SDM yang

tidak memadai baik dalam pengetahuan maupun keterampilan. Pemerintah belum

melakukan tindakan yang nyata dalam memperbaiki kualitas SDM masyarakat Indonesia,


http://www.metrotvnews.com/

Seperti yang ditulis dalam http://www.duniaesai.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=108:sdmindonesia-dalam-persaingan-

global&catid=37:ekonomi&Itemid=93:

Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan -- tidak lebih dari 12% -- pada peme-

rintahan di era reformasi. Ini menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari

pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah

baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas.

Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan

asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan

potensi sumber daya yang dimiliki (resources base) dengan kemampuan SDM yang

tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional. (Didin S.

Damanhuri, Guru Besar Ekonomi IPB dan Pengamat Ekonomi)

Hal tersebut sangat memprihatinkan, karena di masa Globalisasi seperti sekarang ini,

persaingan untuk mendapat pekerjaan semakin sulit. Jika dibandingkan dengan kualitas

SDM Negara asing, tentu saja Indonesia kalah dan menyebabkan angka pengangguran

semakin tinggi, Karena umumnya perusahaan atau penyedia lapangan kerja membutuhkan

tenaga yang siap pakai, artinya sesuai dengan pendidikan dan ketrampilannya, namun

dalam kenyataan tidak banyak tenaga kerja yang siap pakai tersebut. Justru yang banyak

adalah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang disediakan.

3.1.2 Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Tingginya Jumlah Pengangguran di

Indonesia.

Melihat tingginya jumlah pengangguran di Indonesia, pemeritah terus berupaya untuk

mengurangi jumlah pengangguran tersebut. Jumlah penduduk yang besar dengan laju

pertumbuhan yang tinggi merupakan masalah klasik yang dihadapi Indonesia. Pemerintah telah

melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya.


http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:sdmindonesia-dalam-persaingan-global&catid=37:ekonomi&Itemid=93



3.1.2.1 Membuat lembaga-lembaga pemasyarakatan atau pelatihan.

Dengan membukan pelatihan tersebut membatu pengembangan mindset dan wawasan

para pengangguran dan melatih mereka sebuah keterampilan, Berangkat dari kesadaran

bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak

menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap

pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan

yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.

Kepribadian yang matang, dinamis dan kreatif memiliki tujuan dan visi yang jauh ke

depan, berani mengambil tantangan serta mempunyai mindset yang benar. Itu merupakan

tuntutan utama dan mendasar di era globalisasi dan informasi yang sangat kompetitif

dewasa ini dan di masa-masa mendatang. Perlu diyakini oleh setiap orang, kesuksesan

yang hakiki berawal dari sikap mental kita untuk berani berpikir dan bertindak secara

nyata, tulus, jujur matang, sepenuh hati, profesional dan bertanggung jawab.

Setelah mengikuti pelatihan tersebut meraka menjadi lebih semangat karena percaya pada

potensi dirinya dan telah dibekali keterampilan-keterampilan untuk berwirausaha. Dengan

demikian mereka dapat hidup mandiri dengan kemampuan yang mereka miliki. hal ini

terbukti cukup baik untuk menanggulangi angka pengangguran yang ada di Indonesia.

3.1.2.2 Menarik Investor Asing

Tingginya jumlah pengangguran mengakibatkan pemerintah untuk berupaya Menarik para

investor asing agar mau menanamkan modal di Indonesia guna menyerap tenaga kerja.

Namun hal ini bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah jika kita berkaca pada situasi

dan kondisi sekarang ini. Suhu politik yang semakin memanas, kerawanan sosial, teror

bom, faktor desintegrasi bangsa, dan berbagai masalah lainnya akan membuat para

investor asing enggan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian

pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan investasi dalam negeri dan asing sejalan

dengan tujuan pemerintah yang lebih luas, yaitu mengurangi ketimpangan sosial dan


mengurangi pengangguran. Upaya pemerintah tersebut ditulis dalam

www.suarapembaharuan .com :

Editor regional OBG itu dalam The Report Indonesia 2013 menjelaskan, panduan

ekonomi dan investasi tentang Indonesia, dihasilkan dengan dukungan penelitian dari

BKPM, Kadin, Lubis Santosa & Maramis dan Pricewaterhouse Coopers (PWC) dan akan

memberikan analisis mendalam mengenai upaya Indonesia untuk memperkuat posisinya

sebagai salah satu negara tujuan investasi asing di kawasan ASEAN yang kompetitif.

Kerja sama BKPM OBG telah menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of

Understanding (MOU) mengenai fasilitas penelitian untuk tahun keenam oberturut-turut

dengan BKPM dalam persiapan untuk proyek baru OBG, katanya.

BKPM bertindak sebagai penghubung utama antara pihak dunia usaha dan pihak

pemerintah, melalui pencocokan bagi investor dan memperbaiki iklim investasi

Indonesia. (Paulius Kuncinas, Editor Regional OBG)

3.1.2.3 Memperbaiki Kualitas SDM

Pemerintah juga terus berupaya untuk memperbaiki kualitas SDM agar tidak kalah dengan

SDM asing. Pemerintah membuat anggaran 20% untuk pendidikan.Pemenuhan anggaran

pendidikan sebesar 20 persen tersebut disamping untuk memenuhi amanat Pasal 31 Ayat

(a) UUD 1945, juga dalam rangka memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13

Agustus 2008 Nomor 13/PUU-VI I 2008. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi,

selambat-lambatnya dalam UU APBN Tahun Anggaran 2009, Pemerintah dan DPR harus

telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk menyediakan anggaran sekurang-

kurangnya 20 persen untuk pendidikan. (http://www.anggaran.depkeu.go.id)

Dengan anggaran pendidikan yang cukup, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat

mengenyam pendidikan yang cukup guna membekali mereka dalam bersaing untuk

mendapatkan lapangan pekerjaan di era Globalisasi. Kualitas Guru juga diperbaiki dengan


http://www.anggaran.depkeu.go.id/

mengadakan seminar-seminar untuk para guru guna membuat mereka lebih baik dalam

memberikan pengajaran kepada murid-muridnya.

3.1.3 Grafik jumlah pengangguran di Indonesia dalam 3 tahun terakhir (2010-2012)


KESIMPULAN

Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2010-2012 mengalami sedikit penurunan,

walaupun jumlah pengangguran di Indonesia menurun, namun jumlah ini masih terhitung

besar. Indonesia merupakan Peringkat ke-7 Negara yang mempunyai tingkat

pengangguran tertinggi di Asia.

Penyebab banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia adalah kenaikan jumlah

penduduk yang ada di Indonesia, tingkat inflasi, Besarnya upah dan Kualitas sumber daya

manusia yang rendah. Keempat faktor tersebut merupakan faktor utama yang menjadi

penyebab tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Tingginya angka pengangguran di Indonesia menuntut pemerintah untuk terus berupaya

agar dapat mengatasi hal tersebut, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan-

kebijakan yang dipercaya dapat mengurangi angka penganggurang seperti membuat

lembaga-lembaga pemasyarakatan atau lembaga pelatihan bagi masyarakat secara gratis

atau tidak dipungun biaya, menarik investor asing dan yang paling penting adalah

memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia agar SDM Indonesia bisa bersaing dengan

SDM dari negara asing dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan kehidupan yang

layak.


DAFTAR PUSTAKA

Djogo,T., Sunaryo, Suharjito, D., Sirait, M., Dll. (2003). Kelembagaan dan Kebiakan dalam Pengembangan Agroforestri. Bogor : World Agroforestry Centre (ICRAF)

Al Ghofari, Farid. (2010).Skripsi : Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007. Semarang : Universitas Diponegoro.

Anonim. (2004). Laporan perekonomian Indonesia. Diakses 12 Oktober 2012, dari

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indone

sia/LapTah+1998+1999.htm

Badan Pusat Statistik, (No.75/11/Th. XV, 5 November 2012). Keadaan Ketenagakerjaan.

Diakses 12 Oktober 2012, dari http://www.bps.go.id/getfile.php?news=970

Anonim. (1981). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Diakses 1 November 2012, dari http://disnakertrans.kalselprov.go.id/arsip/1-uu%20perlindungan%20upah.pdf

Badan Pusat Statistik, (2012). Berita resmi Statistik. Diakses 14 Oktober 2012, dari

http://www.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik, (2012). Keadaan Ketenagakeraan Februari 2012. Diakses 10 Oktober

2012, dari http://data.tnp2k.go.id/?q=content/keadaan-ketenagakerjaan-februari-2012-

bag1


http://www.bps.go.id/

http://www.bps.go.id/getfile.php?news=970

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/LapTah+1998+1999.htm

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Laporan+Tahunan/Laporan+Perekonomian+Indonesia/LapTah+1998+1999.htm

Bappenas, (2012). Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses 8 November 2012, dari

http://www.bappenas.go.id/

Departemen Keuangan, (2009). Anggaran Pendidikan Dalam APBN 2009. Diakses 10

November 2012, dari http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?

ContentId=565

Anonim, (2012). SDM Indonesia dalam Persaingan Global. Diakses 1 Desember 2012, dari http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=108:sdmindonesia-dalam-persaingan-global&catid=37:ekonomi&Itemid=93:

Suara Pembaruan, (2012). Perbaiki Regulasi dan Perpendek Jalur Birokrasi Bisnis. Diakses 12

Desember 2012, dari http://www.suarapembaruan.com/ekonomidanbisnis/perbaiki-

regulasi-dan-perpendek-jalur-birokrasi-bisnis/25378


http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=565

http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=565

Documents

Fenomena Pengangguran Di Indonesia