Fakultas Kedokteran UGM LAPORAN SEMINAR · Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) 1 Fakultas Kedokteran UGM “Kesehatanku, Hakku” PENANGGULANGAN HIV & AIDS PASCA TAHUN

LAPORANSEMINAR

“Kesehatanku, Hakku”

PENANGGULANGAN HIV & AIDSPASCA TAHUN 2017

Senin, 4 Desember 2017

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)Fakultas Kedokteran UGM

1 Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)

Fakultas Kedokteran UGM


PENANGGULANGAN HIV & AIDS PASCA TAHUN 2017


Senin, 4 Desember 2017

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)


Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia (HAS) yang jatuh pada tanggal 1

Desember, PKMK menyelenggarakan seminar yang melibatkan lintas sektor untuk

mendiskusikan penanggulangan HIV & AIDS pasca 2017. Kegiatan ini merupakan

kegiatan rutin yang dilakukan setiap akhir tahun oleh tiap-tiap divisi yang ada di

PKMK. Seminar ini dimaksudkan untuk merefleksikan upaya-upaya penanggulangan

HIV & AIDS hingga tahun 2017 (Kaleidoskop) dan merumuskan isu-isu strategis

penanggulangan HIV & AIDS untuk tahun 2018 dan tahun-tahun mendatang

(Outlook).





Seminar ini mengambil tema “Kesehatanku, Hakku (My Health, My Right)” yang

merupakan tema HAS secara global yang dicanangkan oleh UNAIDS. Tema ini sangat

relevan oleh karena persoalan mendasar selama ini dalam upaya penanggulangan

HIV & AIDS adalah persoalan inklusi sosial. Upaya untuk mengatasi masalah ini

sebenarnya sudah dilakukan, mulai dari mendorong keterlibatan yang bermakna dari

populasi kunci dalam penanggulangan HIV & AIDS hingga upaya-upaya RLB

(Removing Legal Barriers) yang akhir-akhir ini santer terdengar. Dengan melibatkan

peserta dari berbagai sektor, seminar ini diharapkan mampu menelaah secara lebih

mendalam inti persoalan dari inklusi sosial tersebut dan merumuskan solusi apa yang

realistis untuk dilakukan. Sebagai pemantik diskusi dalam seminar ini adalah paparan

yang disampaikan oleh PKMK terkait dengan situasi dan tren epidemi HIV & AIDS;

rencana aksi nasional dan road map penanggulangan HIV & AIDS; strategi dan

tujuannya serta pencapaiannya selama ini.

Dalam materi paparan tersebut, untuk merealisasikan three zeros seperti yang

tertuang dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian HIV & AIDS dari Kemkes,





upaya untuk menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA ternyata

masih sebatas kampanye, belum ada aksi konkritnya. Sedangkan upaya untuk

menurunkan hingga mengeliminasi infeksi HIV baru dan kematian terkait HIV &

AIDS, sudah cukup masif dan komrehensif. Terkait dua tujuan tersebut, bahkan

sudah ada penelitian yang cukup besar untuk melihat model layanan yang

mensimplifikasikan akses ARV. Selain itu, Kemkes juga telah menyusun agenda-

agenda prioritas dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kemkes melakukan

prioritasi populasi sasaran, daerah dan strategi.

Ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan dari paparan tersebut sebagai

gambaran penanggulangan HIV & AIDS di masa mendatang. Salah satunya

mengenai skema pendanaan GF 2018-2020 dan pelaksana utamanya di tiap-tiap

level. Dari kedua bagan tersebut nampak bahwa sebagai pelaksana utama pada level

nasional adalah Kemkes dan Yayasan Spiritia. KPAN tidak nampak dalam bagan

tersebut, sedangkan pada level provinsi dan kabupaten/kota, KPAD masih tercantum

dalam bagan tersebut. Dari kedua bagan tersebut, terlihat bahwa upaya-upaya

pencegahan merupakan peran dan tanggung jawab Kemkes meskipun selama ini ada

beberapa pihak yang juga telah berkontribusi dalam melakukan upaya-upaya

pencegahan pada level akar rumput dan populasi kunci. Poin ini kemudian

memunculkan pertanyaan seperti apakah nanti mekanisme koordinasi dan

pelaporannya pasca KPAN tidak ada? Apakah akan langsung ke Kemkes? Hal ini

dikaitkan dengan munculnya Perpres No. 124 Tahun 2016, pasal 17A dan 17B yang

ternyata membawa polemik tersendiri dalam kaitannya dengan peran-peran

koordinasi ke depan dan keberlanjutan KPA pada level daerah. Perpres ini

menyatakan bahwa ada 2 kementerian yang akan mengampu penanggulangan HIV

& AIDS ke depan, yakni Kemkes dari aspek teknisnya dan Menko PMK yang akan

menangani pada aspek-aspek koordinatifnya. Namun, hingga saat ini belum ada

Permenko yang mengatur mengenai hal ini. Apakah nantinya forum-forum





multistakeholder hanya akan diinisiasi oleh lembaga-lembaga internasional yang

bergerak dalam isu HIV & AIDS?

Hal lain yang menjadi perhatian dari paparan ini adalah dari aspek tata kelolanya.

SPM (Standart Pelayanan Minimum) dalam penanggulangan HIV & AIDS seperti

yang tertuang dalam Permenkes No. 43 Tahun 2016 ternyata justru tidak

mencantumkan kelompok sasaran lain yang juga berisiko dalam penularan HIV, yakni

klien pekerja seks, pekerja seks, waria dan klien waria. Hal ini tentunya memunculkan

konsekuensi tersendiri terkait dengan penyediaan layanannya (program-program

penjangkauan dan pendampingan (outreach), paket tes HIV). Apakah hal ini berarti

untuk menjangkau kelompok-kelompok yang tidak disebutkan dalam SPM hanya

akan dilakukan oleh GF saja? Lalu bagaimana dengan tanggung jawab pemda?

Seperti diketahui bersama bahwa program untuk pekerja seks GF NFM sudah selesai

sejak bulan November 2017 yang lalu. Baru pada bulan Februari 2018 akan ada

tawaran tetapi masih belum tahu mekanisme dan kejelasannya akan seperti apa. Hal

ini tentu saja perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan inklusifitas dan RLB.





Paparan diakhiri dengan beberapa poin yang perlu untuk didiskusikan bersama

dalam forum ini, yakni:

1. Bagaimana tata kelola penanggulangan HIV & AIDS yang multi sektoral ini

akan dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan dengan melihat kenyataan

bahwa KPAN sudah berhenti masa tugasnya pada akhir tahun ini?

2. Seberapa jauh isu-isu terkait dengan peran OMS/OBK dan isu-isu terkait

dengan HAM akan dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan atau Menko

PMK?

3. Bagaimana situasi di daerah? Siapakah yang akan mengelola isu-isu di luar

pelayanan kesehatan? Apakah Dinkes akan memerankan peran KPA

Provinsi/Kabupaten/Kota?

Menyoroti implikasi dari munculnya Perpres No. 124 Tahun 2016 dikaitkan dengan

keberlanjutan KPAD, KPA Bantul menyatakan bahwa KPA Bantul sementara ini tetap

berjalan seperti biasa dan sumber pendanaannya masih berasal dari APBD. Selama ini

KPA Bantul mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dinkes dan Dinsos Kabupaten

Bantul, bahkan kantor sekretariat KPA Bantul berada di kantor Dinsos. Sehingga

munculnya Perpres tersebut tidak mempengaruhi keberadaan KPA Bantul. Sama

halnya seperti yang dinyatakan oleh Dinkes Sleman, bahwa dari hasil kajian tentang

keberadaan KPA, KPA Sleman masih dibutuhkan. Pemda Sleman melalui Dinkes

Sleman memberikan dukungannya dalam hal ini, salah satu contoh bentuk

dukungannya adalah penyelenggaraan-penyelenggaraan pelatihan (pelatihan VCT

bagi 25 puskesmas yang didukung tidak hanya oleh Dinkes tetapi juga BKD). Hal ini

didasari bahwa dari data yang ada, jumlah kasus HIV di Sleman cenderung

meningkat sehingga perlu masih perlu adanya KPA. KPA DIY juga menyatakan hal

yang sama, bahwa di tahun 2018 KPA DIY masih tetap berjalan seperti biasa dan

tetap akan melaksanakan kegiatan-kegiatannya, diantaranya pemetaan populasi

kunci, dll. Ditambahkannya bahwa dari hasil Monev yang telah dilakukan, upaya





penanggulangan HIV & AIDS di DIY selama ini sebenarnya telah dilaksanakan

dengan melibatkan multi sektor. Dari hasil monev tersebut, diketahui bahwa sumber

pendanaannya sebesar 55% berasal dari APBD. Dari data tersebut dapat diketahui

bahwa dana yang dipergunakan untuk sosialisasi HIV & AIDS oleh fasilitas kesehatan

kurang lebih 900 juta-an. Dengan mengacu pada indikator-indikator yang ada di

dalam SRAN yang dikembangkan oleh KPAN, hasil Monev yang dilakukan oleh KPA

DIY menunjukkan bahwa ada sekitar 1900 data yang menunjukkan kegiatan-kegiatan

penanggulangan HIV & AIDS di DIY. Ternyata, selama ini kurang lebih ada 130

lembaga yang terlibat dalam penanggulangan HIV & AIDS di DIY. Jika KPA ke depan

ditiadakan, siapa nantinya yang akan melakukan pendataan ini?

Senada dengan yang disampaikan oleh KPA Gunung Kidul, bahwa KPA GK dari dulu

sudah menyatu dengan Dinkes GK. Pendanaannya melalui Dinkes, ada juga

pendanaan untuk outreach (dana untuk perjalanan, supervisi kondom ke outlet-

outlet kondom di GK). Dengan demikian, munculnya Perpres No. 124 Tahun 2016

tidak terlalu menimbulkan gejolak yang berarti. Bahkan saat ini sedang

merencanakan kerjasama dengan PKBI GK untuk melakukan pemetaan outlet

kondom serta KPA GK sedang dalam tahap penyusunan Perda HIV GK yang akan

dikonsenyeringkan pada tanggal 14 Desember.





Dalam sesi diskusi, beberapa update informasi yang berkaitan dengan upaya

penanggulangan HIV & AIDS juga disampaikan oleh beberapa peserta. Dari Dinsos

DIY menambahkan informasi perihal rehabilitasi sosial untuk ODHA, sumber dananya

berasal dari dana dekon dan rehabilitasi ini hanya mencakup rehabilitasi dalam panti.

Untuk rehabilitasi di luar panti merupakan kewenangan kabupaten/kota. Sejak tahun

2017 sesuai undang-undang pemerintahan daerah, tidak ada lagi dana rehabilitasi di

luar panti untuk penanganan PMKS. Dengan adanya perubahan kebijakan ini tentu

saja mengakibatkan cakupan mitigasi dampak menjadi berkurang. Dari Dinkes Kota

Yogya menyatakan bahwa selama ini dirasakan masih kekurangan petugas outreach.

Sebenarnya hal ini bisa ditindaklanjuti agar bisa dicover oleh dana APBD, akan tetapi

dana APBD yang jumlahnya terbatas juga dipergunakan untuk prioritas kerja yang

lain. Kalau dari sisi kesiapan layanan kesehatan, Dinkes telah mempersiapkannya

bahkan saat ini inisiasi ARV sudah bisa dilakukan di beberapa puskesmas, tidak harus

ke rumah sakit. Update informasi yang lain disampaikan oleh BPPM bahwa sejak

tahun 2016 upaya penanggulangan HIV & AIDS sudah tidak lagi merupakan tupoksi

dari BPPM, maka seringkali penganggaran untuk ini dihapus. Sekarang sudah tidak

ada lagi kegiatan-kegiatan yang murni untuk penanggulangan HIV & AIDS. Namun

demikian, sosialisasi mengenai HIV & AIDS tetap dilakukan dan disampaikan dalam

materi sosialisasi perlindungan perempuan dan anak. Hal ini ditanggapi oleh

BAPPEDA Sleman terkait dengan perencanaan di OPD, sebenarnya sudah ada

tahapan untuk berkoordinasi dengan tiap-tiap OPD terkait dengan program kerja

dan penganggaran yang diusulkan. Dengan demikian, tidak ada pemotongan

anggaran secara sepihak dari Bappeda.

Dalam sesi diskusi juga digali mengenai beberapa hal terkait dengan apa sebenarnya

yang menjadi harapan dari unsur LSM terkait dengan isu inklusi? Seperti apa

seharusnya yang dilakukan untuk mekanisme koordinasi di lapangan di masa

mendatang? Sebenarnya apa yang menjadi spesifikasi tugas KPA dalam

penanggulangan HIV dan AIDS? Apa yang membedakan dengan sektor lain? Peran-





peran apa yang tidak bisa dilakukan oleh sektor lain dan harus dilakukan oleh KPA?

Yang jelas, peran KPA sebenarnya bukan sebagai implementor tetapi lebih

memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar aktor. Selain itu, KPA bisa sebagai

ujung tombak untuk knowledge sharing.

Salah seorang peserta menyoroti bahwa selama ini upaya-upaya untuk

membangun lingkungan yang kondusif hanya mengarah ke aspek legalnya saja,

cenderung membedakan dengan upaya-upaya penjangkauan dan pendampingannya

(outreach). Hal ini juga terproyeksikan di dalam skema pendanaan GF, ada

pembedaan antara upaya membangun lingkungan yang kondusif dengan upaya-

upaya outreach. Sementara itu, upaya-upaya untuk RLB cenderung hanya untuk

pelatihan-pelatihan yang sifatnya untuk penguatan saja tetapi belum ada upaya

untuk mencoba melihat seperti apa integrasi antara RLB & outreach.





Dari KPA Kota Yogyakarta menyatakan bahwa di Kota Yogya sudah pernah ada CSS

RLB yang didanai oleh IAC sebanyak 2 kali, meliputi ketrampilan komunikasi

komunitas TB-HIV dan bagaimana akses populasi kunci yang tidak mampu ke jalur

PBI terkait dengan JKN. Upaya ini juga bekerja sama dengan Dinas Kependudukan

dalam upayanya untuk bisa mendapatkan KTP atau persyaratan adminsitratif

kependudukan di Kota Yogya. Pada poin ini, muncul pertanyaan kritis lagi

sebenarnya: Meskipun sudah ada beberapa pelatihan yang dilakukan, namun seperti

apa kemudian pelatihan-pelatihan tersebut dapat diinstitusikan dalam program-

program outreach, karena selama ini upaya untuk membangun lingkungan yang

kondusif belum terintegrasi dengan outreach.

Terkait dengan peran KPA selama ini, dari Yayasan Vesta Indonesia menyatakan

bahwa KPA cukup banyak berperan dalam membantu kerja-kerja di lapangan untuk

hal-hal yang sifatnya koordinatif lintas sektor, meskipun hal ini tidak cukup dirasakan

oleh beberapa IU. PKBI Kota Yogyakarta menambahkan bahwa peran KPA selama

ini dirasakan cukup membantu dalam kerja-kerja PKBI, terutama menyangkut isu

kesehatan reproduksi. Peran koordinasi dirasakan lebih jalan jika dipegang oleh KPA,

hal ini tentu akan berbeda nantinya jika peran koordinasi dilakukan oleh sesama





dinas. Ditambahkan oleh Agus perihal tidak dimunculkannya kelompok target

tertentu dalam SPM penanggulangan HIV & AIDS. Apakah hal ini ada kaitannya

dengan dicanangkankannya Indonesia bebas prostitusi pada tahun 2020?

Ditambahkan lagi olehnya bahwa PKBI selama ini tidak mendapatkan pendanaan dari

GF, pendanaannya selama ini secara mandiri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PKBI

selama ini mengarah untuk memandirikan teman-teman komunitas dampingan dan

mampu berjejaring dengan banyak lembaga. Misalnya LBH, isu pemberdayaan, dll.

Senada dengan pernyataan dari Yayasan Vesta Indonesia dan PKBI Kota Yogyakarta,

CD Bethesda menyatakan bahwa KPA cukup berperan banyak terutama dalam hal

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CD Bethesda pada

tingkat lapangan. Jika ada persoalan, KPA bisa diajak diskusi untuk mendapatkan

solusi. Pada tahun-tahun mendatang dengan adanya situasi ini, perlu ada

keterlibatan dari semua stakeholder dan penyedia layanan. Jaringan tetap dipelihara

untuk mengetahui setiap perkembangan dan untuk peningkatan kapasitas lembaga.





Menutup sesi diskusi, dengan menyoroti dinamika yang terjadi di lapangan, misalnya

pembubaran lokalisasi atau lokasi transaksi seks, semakin sensitifnya isu LGBT dan

tetap berlangsungnya penangkapan korban napza, sebenarnya bagaimana kesiapan

kita dalam rangka membekali teman-teman komunitas untuk tetap mengakses

layanan, melakukan pemeriksaan rutin, dll. Apa sebenarnya persiapan-persiapan

yang dapat dilakukan sebagai langkah antisipatif atas adanya perubahan-perubahan

di lapangan tersebut?

Seminar kemudian ditutup dengan memberikan beberapa catatan kesimpulan, baik

dari hasil diskusi maupun dari paparan:

1. Agar dapat meningkatkan inklusi dari sisi demand-nya maka populasi kunci

perlu untuk dikuatkan.

2. Para pelaku-pelaku pada tataran lapangan, unsur LSM misalnya perlu

mempersiapkan langkah-langkah antisipasi jika terjadi perubahan-perubahan

di lapangan.





3. Dari sisi tata kelola multisektor, isu inklusi bukan semata-mata merupakan isu

kesehatan tetapi juga mencakup isu keamanan, sosial, dll. Untuk itu perlu

dipikirkan sejak dini advokasi lintas sektor seperti apa yang harus dilakukan,

misalnya jika benar terjadi alih fungsi lahan di Bong Suwung. Tentunya perlu

dipersiapkan untuk membekali warga di Bong Suwung supaya mereka tetap

bisa melakukan akses layanan kesehatan. Hal ini tentu lebih strategis untuk

dilakukan daripada bersikeras untuk bertahan di lahan yang memang bukan

miliknya.

4. Sebelum adanya Permenko PMK yang mengatur mengenai peran koordinasi

lintas sektor, apakah untuk selanjutnya peran-peran koordinasi lintas sektor

tersebut akan dilakuka Biro Kesra?

5. Misalnya KPA tidak lagi menjadi komisi tapi menjadi sekretariat di Dinkes,

bagaimana implikasinya di level kabupaten/kota?

6. Perubahan tata kelola perlu diimbangi dengan upaya-upaya perubahan pada

tataran masyarakat, karena jika tidak maka masalah inklusi tetap saja akan

ada.

1

KALEIDOSKOP & OUTLOOK PENANGGULANGAN AIDS

Diskusi Hari AIDS Sedunia4 Nov 2017

Kesehatanku, Hakku!

SITUASI DAN TREN EPIDEMI: POPULASI KUNCI

Female Sex Workers by Location, 2007-2013

A B

C D

2

RENCANA AKSI NASIONALPENGENDALIAN HIV & AIDSTujuan Umum

• Mencegah dan mengendalikan epidemi HIV & AIDS di Indonesia pada2030.

Tujuan khusus mewujudkan“three zeros”, yaitu

1. Menurunkan hingga mengeliminasi infeksi HIV baru;

2. Menurunkan hingga mengeliminasi kematian terkait HIV & AIDS; dan

3. Menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA

ROAD MAP PENANGGULANGAN AIDS

3

STRATEGIC COMPONENT OF HIV FIGURE

SPECIFIC OBJECTIVES

1. To provide effective combination HIV prevention

2. To make available high-quality, accessible, affordable and PLHIV-friendly treatment, care and support services

3. To expand ARV treatment to all pregnant mothers in priority districts/cities

4. To ensure better access to impact mitigation of the HIV epidemic

5. To create an enabling environment for promoting an effective HIV and AIDS response and upholding human rights at all levels

6. To position the national HIV & AIDS response within a sustainable programmatic mechanism for attaining medium and long term goals

4

PRIORITY SETTINGS

1. Priority population

PLHIV, key population

2. Priority geographic

141 of 511 district with heavier burden

75 of 141 district with high performance

60 district with medium performance

3. Priority strategy Combination prevention Continuum of care Decentralization and integration of HIV services Impact mitigation Enabling environment Knowledge management

ESTIMATED POPULATION SIZES FOR KP IN 2016

Population Lower Bound Point Upper Bound

FSW128,1

14226,79

1364,313

MSM648,6

41754,31

0866,840

Waria13,0

3838,92

889,640

PWID14,0

1633,49

288,812

Client FSW4,415,77

65,254,06

56,159,431

Client Waria327,5

96350,11

9375,236

5

PROPORTION OF HIV CASES PER SEX 2011-2016*

55.9% 56.7% 57.7% 58.8% 59.4% 62.6%

44.1% 43.3% 42.3% 41.2% 40.6% 37.4%

2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Laki-laki Perempuan

*January - September 2016 Source: HIV Counselling and Testing Report

POSITIVITY RATE AMONG SEX WORKERS2011-2016*

48,922 50,099

73,369 73,023 69,218

55,425

2,350 2,316 3,489 2,581 2,336 1,643

5%5% 5%

4%3%

3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dites HIV HIV Positif Positif Rate


6

POSITIVITY RATE AMONG MSM2011-2016*

4,315

8,088

14,460

21,519

24,881

39,728

537 1,263 2,207 3,318 4,216 5,391

12%

16% 15% 15%

17%

14%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016



POSITIVITY RATE AMONG TG2011-2016*

3,664 4,180

7,303

6,696

5,495

7,896

433 415

1,083 632 437 621

12%

10%

15%

9%

8% 8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016



7

POSITIVITY RATE AMONG PWID 2011-2016*

10,490 9,808

12,500

11,574

6,295

8,411

2,962 2,377 2,675

1,844

860 664

28%

24%

21%

16%

14%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016



HIV POSITIVITY RATE (NATIONAL)2011-2016*

278,608 307,640

664,909

1,095,148

1,263,871

988,942

21,031 21,511 29,037 32,711 30,935 27,963

8%7%

4%

3%2%

3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016*



8

KE DEPAN

RENCANA KE DEPAN Menurunkan hingga mengeliminasi infeksi HIV baru; dengan pencegahan Pemeriksaan dan Pengobatan IMS bagi WPS, LSL, Waria KIEdan Pemberian Kondom bagi KAP di Layanan Kes dan di masyarakat (melalui komunitas, LSM) Terapi Rumatan Metadon dan Layanan Alat Suntik Sterilbagi Penasun PPIA bagi bayi dari ibu dengan HIV , berupa Penemuan HIV pada Ibu Hamil dan pemberian ART bagi ibu hamil dengan HIV, diikuti dengan tes HIV

(EID) bagi bayi dari ibu HIV, Promosi Pengaturan Kehamilan bagi wanita dengan HIV, Skrining darah rutin di layanan UTD bagi penerima transfusi darah Menurunkan hingga mengeliminasi kematian terkait HIV & AIDS, berupa Penemuan Kasus HIV (KT) dan Pengobatan ARV (PDP) Menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, berupa Sosiallisasi pengurangan stigmatisasi dan diskriminasi Odha Pengurangan Hambatan Hukum HAM (Reducing Legal Barrier)

9

ANGGARAN GF 2018-2020 MELALUI KEMKES

PELAKSANA UTAMA 2018-2020

10

TANTANGAN

HIV COUNSELLING AND TESTING CASCADE2011-2016*

*January - September 2016

332,500

281,204 278,608 272,387

21,031

Berkunjung Pra tes konseling Dites HIV Menerima Hasil HIV Positif

2011

349,395 308,507 307,640 303,596

21,511


2012

680,935 668,201 664,909 662,396

29,037


2013

1,111,831 1,098,499 1,095,148 1,091,997

32,711


2014

1,275,636 1,266,980 1,263,871 1,256,278

30,935


2015

1,008,560 992,514 988,942 972,036

27,963


2016

Source: HIV Counselling and Testing Report

11

HIV CASCADE 2013-2016

120646

97934

66264

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

New Cases HIV PLHIV enrolled in HIV Care

PLHIV enrolled in HIV Care

Result on September 2016

Cohort not reported Stop ART LFU Death S ll On ART

55%

33%

57% 26% CST (from 462 CST) not yet reported of Cohort

81%

12

TATA KELOLA: SPM – PERMENKES 43 TAHUN 2016

PERPRES 124/2016

13

INKLUSI

Sumber: www.simkomunitas.org

LAPANGAN

Pembubaran lokalisasi atau lokasi transaksi seks

Semakin sensitifnya isu LGBT

Tetap berlangsungnya penangkapan korban napza

14

PERTANYAAN

Bagaimana tata kelola penanggulangan AIDS yang multi sektoral ini akan dilaksanakan pada tahun-tahun ke depan dengan melihat kenyataan bahwa KPAN sudah berhenti masa tugasnya pada akhir tahun ini?

Seberapa jauh isu-isu terkait dengan peran OMS/OBK dan isu-isu terkait dengan HAM akan dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan atau Menko PMK?

Bagaimana situasi di daerah? Siapakah yang akan mengelola isu-isu di luar pelayanan kesehatan? Apakah Dinkes akan memerankan peran KPA Provinsi/K/K?

Pusat Kebijakan dan Manajemen KesehatanFakultas Kedokteran Universitas Gadjah MadaGedung IKM Baru Sayap UtaraJl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 5528email: [email protected]/Fax (hunting) (+62274) 549425

http://kebijakanaidsindonesia.net

Kebijakan AIDS Indonesia

@KebijakanAIDS

Documents

Fakultas Kedokteran UGM LAPORAN SEMINAR · Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) 1 Fakultas Kedokteran UGM “Kesehatanku, Hakku” PENANGGULANGAN HIV & AIDS PASCA TAHUN