FAKTOR KLAIM ARGENTINA TERHADAP

KEDAULATAN KEPULAUAN MALVINAS SETELAH

REFERENDUM 2013

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

oleh:

Hazmi Rahman Adiwibowo

111111 30000 22

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul:

FAKTOR KLAIM ARGENTINA TERHADAP KEDAULATAN KEPULAUAN

MALVINAS SETELAH REFERENDUM 2013

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata I di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, Juli 2018

Hazmi Rahman Adiwibowo

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Hazmi Rahman Adiwibowo

NIM : 111111 30000 22

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

FAKTOR KLAIM ARGENTINA TERHADAP KEDAULATAN KEPULAUAN

MALVINAS SETELAH REFERENDUM 2013

Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, Juli 2018

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing,

Ahmad Al Fajri, M.A. Teguh Santosa, M.A.

NIP. NIP.

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

FAKTOR KLAIM ARGENTINA TERHADAP KEDAULATAN

KEPULAUAN MALVINAS SETELAH REFERENDUM 2013

oleh

Hazmi Rahman Adiwibowo

1111113000022

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 9

Juli 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Hubungan Internasional.

Ketua, Sekretaris,

Ahmad Al Fajri, M.A. Eva Mushoffa, M.A.

NIP. NIP.

Penguji I, Penguji II,

Ahmad Al Fajri, M.A. Inggrid Galuh Mustikawati, MHSPS.

NIP. NIP.

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 9 Juli 2018

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

FISIP UIN Jakarta

Ahmad Al Fajri, M.A

NIP.

v

ABSTRAK

Kepulauan Malvinas merupakan wilayah yang terletak di sebelah Timur

bagian Selatan Argentina. Kepulauan yang beribukotakan di Port Stanley ini

memiliki sejarah panjang terkait sengketa kepemilikannya. Berawal dari

pendudukan negara-negara kolonial seperti Inggris, Perancis dan Spanyol di

kawasan Amerika Selatan yang sedang memperluas wilayah jajahannya. Dengan

berakhirnya kekuasaan Spanyol di wilayah Atlantik Selatan, dan merdekanya

daerah-daerah bekas jajahannya, maka Argentina pada tahun 1811 yang telah

lepas dari pengaruh Spanyol mulai melakukan klaim terhadap wilayah bekas

jajahan Spanyol, salah satunya adalah Kepulauan Malvinas. Inggris yang juga

pernah melakukan penjelajahan dan juga pendudukan ke wilayah Atlantik Selatan

juga merasa memiliki Kepulauan Malvinas tersebut. Semenjak saat itulah konflik

mengenai sengketa kepemilikian Kepulauan Malvinas antara Argentina dan

Inggris terjadi dan memuncak pada tahun 1982 ketika terjadinya perang

Falkland/Malvinas yang berakhir dengan kekalahan Argentina. Setelah

berakhirnya perang 1982, Argentina terus berupaya untuk melakukan klaim

terhadap kepemilikan kepulauan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Argentina

dalam mengklaim Kepulauan Malvinas dengan mengangkat isu mengenai aktifitas

militer yang dilakukan oleh Inggris di Kepulauan Malvinas sehingga

menyebabkan terancamnya keamanan nasional Argentina dan beberapa negara

Amerika Selatan lainnya, aktifitas pengelolaan hidrokarbon ilegal yang dilakukan

di utara lepas pantai Kepulauan Malvinas, dan menolak referendum yang terjadi

pada tahun 2013.

Skripsi ini mencoba memaparkan faktor apa saja yang melatarbelakangi

Argentina dalam melakukan klaim terhadap Kepulauan Malvinas setelah

referendum 2013. Konsep yang digunakan adalah faktor internal – eksternal dari

kebijakan luar negeri Alex Mintz dan Karl DeRouen, keamanan nasional dari

Stolberg dan Geopolitik menurut Griffiths. Tipe penelitian bersifat kualitatif dan

menggunakan data sekunder dari berbagai sumber.

Kata Kunci : Kepulauan Malvinas, Sengketa Malvinas, Aktifitas Militer,

Pengelolaan Hidrokarbon, Referendum, Kebijakan Luar Negeri, Economic

Interest, Detterence, Keamanan Nasional, Geopolitik.

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat, hidayah serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Faktor Klaim Argentina Terhadap Kedaulatan Kepulauan

Malvinas Setelah Referendum 2013” Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari

bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik

tenaga, ide-ide, dan pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ahmad Al Fajri, M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan

Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan dosen penguji skripsi I

yang telah amat sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.

2. Ibu Eva Mustoffa, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Program Studi

Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga telah

membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan lulus dari UIN Jakarta.

3. Bapak Teguh Santosa, sebagai Pembimbing Skripsi penulis yang telah

memberikan arahan, saran, dan ilmunya hingga penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Inggrid Galuh Mustikawati, MHSPS selaku dosen penguji II skripsi

penulis, yang telah memberikan arahan dan saran-saran kepada penulis

supaya skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Terutama untuk Orang tua, Bapak Suhaemi dan Ibu Rita Hidayati selaku

orang tua penulis yang telah memberikan dorongan semangat, berdoa

vii

untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya, dukungan baik moral

maupun material selama penulis menuntut ilmu. Terimakasih.

6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang telah

mengajarkan berbagai ilmu dan telah membantu penulis dalam

meyelesaikan tugasnya sebagai mahasiwa.

7. Terima kasih untuk staff Perputakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah, dan

Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif

Hidyatullah.

8. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional UIN Syarif

Hidayatullah angkatan 2011 dan yang lainnya, yang tidak bisa disebutkan

satu persatu, yang suka berdiskusi bersama dalam membantu proses

penyelesaian skripsi ini.

9. Teman-teman Karang Taruna RW 016 Bhinneka Karya Bhakti, Bukit

Nusa Indah yang selalu membantu proses pengerjaan skripsi ini dan selalu

memberikan semangat agar skripsi ini dapat segera terselesaikan.

Semoga dengan segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat

imbalan dari Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang

membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-

perbaikan ke depan.

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ................................................................................................... i

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ............................................................ ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .......................................................... iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ........................................................ iv

ABSTRAK .............................................................................................................. v

KATA PENGANTAR ........................................................................................... vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ viii

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL ....................................................................... x

DAFTAR SINGKATAN ...................................................................................... xii

BAB IPENDAHULUAN

A. Pernyataan Masalah.......................................................................... 1

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 8

C. Tinjauan Pustaka .............................................................................. 8

D. Kerangka Teori ............................................................................... 10

E. Metode Penelitian ........................................................................... 16

F. Sistematika Penulisan ..................................................................... 17

BAB IIGAMBARAN UMUM KEPULAUAN MALVINAS

A. Asal Mula Nama Kepulauan Malvinas .......................................... 21

B. Sejarah Kepulauan Malvinas .......................................................... 23

BAB III Aktifitas Inggris di Kepulauan Malvinas

A. Aktifitas Pengelolaan Hidrokarbon ................................................ 32

B. Aktifitas Militer Inggris di Kepulauan Malvinas ........................... 35

C. Referendum 2013 ........................................................................... 41

BAB IVANALISA FAKTORPENYEBAB KLAIM KEDAULATAN

KEPULAUAN MALVINAS OLEH ARGENTINA SETELAH

REFERENDUM 2013

A. Terancamnya Kemanan Nasional Argentina Akibat Aktifitas Militer

Inggris di Kepulauan Malvinas ..................................................... 46

B. Nilai Geopoloitik Malvinas Terhadap Kepentingan Ekonomi

Argentina ....................................................................................... 51

BAB V KESIMPULAN .................................................................................... 56

ix

Daftar Pustaka ....................................................................................................... 62

x

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar I.1 Peta Wilayah Kepulauan Falkland (Malvinas) ............................ 1

Gambar III.1 Salah Satu Kompleks Pengeboran Minyak Bumi di Lepas Pantai

Kepulauan Malvinas................................................................... 33

Gambar III.2 RAF Mount Pleasant, Pangkalan Udara Inggris di Kepulauan

Malvinas ..................................................................................... 37

Gambar III.3 Typhoon Jet, Pesawat Tempur Inggris yang beroperasi di wilayah

udara Kepulauan Malvinas ......................................................... 38

Gambar III.4 HMS Dragon, Kapal Perang Perusak milik Kepulauan Malvinas 39

Tabel III.1 Hasil Voting Referendum Kepulauan Malvinas 2013 ................. 41

xii

DAFTAR SINGKATAN

OAS Organisasi Amerika Selatan

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa

UK United Kingdom

CFK Cristina Ferandez Kirchner

OPEC Organisation of the Petroleum Exporting Countries

BFSAI British Forces South Atlantic Islands

RAF Royal Air Forces

HMS Her Majesty Ship

1

BAB I

Pendahuluan

A. Pernyataan Masalah

Permasalahan antara Argentina dan Inggris mengenai persengketaan

kedaulatan Kepulauan Malvinas (versi Argentina)/Falkland (versi Inggris); untuk

selanjutnya dalam skripsi ini disebut Malvinas, hingga tahun 2013 ketika belum

terjadinya referendum, masih belum mencapai hasil akhir dalam penyelesaiannya.

Pasalnya, dari kedua belah pihak yaitu Argentina dan Inggris masih saling

mempertahankan posisinya dalam mengklaim kedaulatan dari Kepulauan

Malvinastersebut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan mereka. Jika dilihat

di peta, jarak antara Argentina dan Kepulauan Malvinas dengan jarak antara

Inggris dan Kepulauan Malvinas, Kepulauan Malvinas dapat dianggap merupakan

bagian dari wilayah kedaulatan Argentina.

Sumber:(www.defence.pk 2012)

Perebutan status kedaulatan kepulauan ini berawal sejak sebelum Perang

Malvinas (Falkland) pada tahun 1982, tepatnya ketika masa Imperialisme 1764

Gambar I.1 Peta Wilayah Kepulauan Falkland (Malvinas)

2

(Chenette 1987, 5). Argentina kembali gencar melakukan klaim terhadap status

kedaulatan Kepulauan Malvinas tahun 1982 ketika Argentina mengalami

kekalahan dalam Perang Malvinas. Semenjak kekalahan Argentina dalam perang

Malvinas, hubungan diplomatik bilateral Argentina dan Inggris dalam sengketa

Kepulauan Malvinas memasuki beberapa periode kondisi baik-buruk (Permata A

2013) hingga sebelum terjadinya referendum 2013.Periode pertama pada tahun

1982-1989, periode kedua pada tahun 1989-2003, periode ketiga pada tahun 2003-

2007 dan periode terakhir pada tahun 2007-2013 sebelum terjadinya referendum.

Pada periode pertama, hubungan diplomatik Argentina dan Inggris sedang

berada pada level yang paling buruk dalam hubungan diplomatik bilateral suatu

negara, kedua negara melakukan pemutusan hubungan diplomatik atau

pembekuan hubungan diplomatik (Permata A 2013). Pada periode kedua, yaitu

antara tahun 1989-2003, Argentina dan Inggris mengalami masa perbaikan

hubungan diplomatik pada masa pemerintahan Carlos Menem. Argentina dan

Inggris mengadakan pertemuan pada 19 Oktober 1989, di mana perwakilan kedua

Negara tersebut bertemu di Madrid, Spanyol untuk melakukan perundingan dan

membahas kembali pemulihan hubungan diplomatik kedua negara yang sempat

terputus (Permata A 2013). Pada masa ini, Argentina dan Inggris sepakat untuk

mengesampingkan permasalahan sengketa mengenai Kepulauan Malvinas ini

dengan membuat kerangka kedaulatan terhadap sengketa Kepulauan Malvinas

yang dikenal dengan istilah Sovereignty Umbrella (Dodds 2012, 699).

Selain terbentuknya Sovereignty Umbrella, Inggris sepakat untuk menjalin

kembali hubungan diplomatik antara Argentina dengan Inggris. Hal baik ini

3

terlihat ketika kedua duta besar dari masing-masing negara ditunjuk kembali

untuk melaksanakan tugasnya dengan dibukanya kembali kantor kedutaan di

kedua negara pada 26 Februari 1990, dimana Inggris menunjuk Sir Humprey

Maud sebagai duta besar di Argentina dan Argentina menunjuk Mario Campora

untuk menjadi duta besar di Inggris (Dodds 2012, 699) dan dengan dilanjutkannya

kembali komunikasi udara dan maritim antara Argentina dengan Inggris,

terjalinnya kembali hubungan kemitraan dalam sektor ekonomi dan perdagangan

tanpa mengungkit permasalahan Kepulauan Malvinas(Dodds 2012, 699)

Pada periode ketiga, hubungan diplomatik Argentina dan Inggris mulai

menunjukkan tren yang kembali negatif. Argentina yang pada saat itu (2003)

dipimpin oleh Nestor Kirchner, menolak keberadaan kerangka kedaulatan yang

dibuat oleh Argentina dan Inggris yaitu Sovereignty Umbrella, dan menjadikan

klaim terhadap kedaulatan Kepulauan Malvinas sebagai fokus yang harus

dikedepankan, sehingga hal ini yang menyebabkan konflik antara Argentina dan

Inggris mengenai kasus sengketa Kepulauan Malvinas ini tetap berlanjut. Pada

tahun 2003, Nestor Kirchner menghentikan ijin penerbangan menuju Kepulauan

Malvinas. Hal tersebut dilakukan untuk kembali memunculkan isu kedaulatan

Kepulauan Malvinas (Dodds 2012, 685).

Kebijakan politik luar negeri yang dijalankan oleh Nestor Kirchner berbeda

dari pemimpin Argentina sebelumnya. Perbedaan kebijakan politik luar negeri

yang terjadi pada masa Nestor Kirchner ini disebabkan karena pada tahun 2002,

sebelum terpilihnya Nestor Kirchner, Argentina mengalami kemerosotan ekonomi

sehingga terpilihlah Nestor Kirchner sebagai presiden pada tahun 2003 yang

4

memiliki fokus tujuan dalam program kebangkitan nasional dan ekonomi (McCan

2012). Nestor Kirchner juga terus mengangkat kembali isu kedaulatan Kepulauan

Malvinas ke dalam forum-forum internasional seperti Organization of American

States(OAS) hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Dodds 2012, 685).

Salah satu program kebangkitan nasional yang dicanangkan oleh Kirchner

adalah memperkuat klaim Argentina terhadap Kepulauan Malvinas dengan

memberlakukan pelarangan terhadap perusahaan-perusahaan tambang asing untuk

beroperasi disekitaran perairan Kepulauan Malvinas (McCan 2012). Masih pada

masa pemerintahannya, pada tahun 2007 Kirchner membatalkan secara sepihak

perjanjian dengan Inggris mengenai bagi hasil dari minyak bumi yang ditemukan

di perairan sekitar Kepulauan Malvinas.

Semenjak pembatalan perjanjian mengenai bagi hasil pada tahun 2007 oleh

Kirchner (Ayunigtyas 2013, 4) dari pertambangan minyak bumi di kawasan ini,

Argentina sangat sensitif terhadap segala kegiatan Inggris di kepulauan tersebut.

Seperti ketika pada tahun 2010, ketika pada masa kepemimpinan Cristina

Fernandez Kirchner, Argentina mendapati perangkat pengeboran minyak milik

Inggris, seperti Rockhopper Exploration yang bekerja sama dengan Premier Oil,

melakukan eksplorasi atau peninjauan minyak bumi di lepas pantai Kepulauan

Malvinas tersebut (Maslin 2015). Argentina berpendapat bahwa kegiatan yang

dilakukan oleh Inggris di kepulauan ini bersifat ilegal karena wilayah ini masih

menjadi wilayah sengketa (BBC 2012). Dengan adanya kegiatan pengelolaan

hidrokarbon yang berada di sekitar Kepulauan Malvinas, Argentina melakukan

5

blokade terhadap semua kapal yang berbendera Malvinas untuk berlabuh di

dermaga-dermaga Argentina (BBC 2010).

Selain eksplorasi minyak bumi ilegal, Argentina juga mendapati adanya

kegiatan militer yang dilakukan Inggris di Kepulauan Malvinas ini. Inggris

dianggap berupaya mengukuhkan klaimnya terhadap Kepulauan Malvinas

tersebut dengan mengirimkan pasukan militer mereka untuk melakukan latihan

gabungan dengan pihak pasukan sukarela dari masyarakat Kepulauan Malvinas

yang dipimpin oleh Pangeran William selaku pemimpin pasukan Inggris yang

dikirimkan ke Kepulauan Malvinas, serta mengirimkan kapal perang canggih

milik mereka ke kawasan Kepulauan Malvinas ini yang bernama HMS Dauntless

(Dodds 2012, 686).

Tidak hanya aktifitas militer dan ekplorasi hidrokarbon saja yang membuat

semakin panasnya hubungan bilateral Argentina dan Inggris, pada tahun 2013,

tepatnya tanggal 10-11 Maret, masyarakat malvinas melaksanakan referendum

untuk menentukan nasib mereka. Isi dari referendum yang dilaksanakan oleh

masyarakat malvinas adalah pertanyaan mengenai apakah mereka tetap

menginginkan status kedaulatan mereka tetap sebagai bagian dari wilayah

pemerintahan kerajaan Inggris (BBC 2013). Referendum yang dilaksanakan pada

tanggal 10-11 Maret 2013 itu diikuti oleh 1.518 pemilih sah, namun hanya 1.517

surat suara yang dinyatakan sah/valid sedangkan 1 surat suara dinyatakan tidak

sah. Dari total suara sebanyak 1.517 suara, 3 di antaranya menolak untuk tetap

menjadi bagian dari wilayah pemerintahan kerajaan Inggris, sedangkan 1.513

6

suara menyatakan untuk tetap berada di bawah pemerintahan kerajaan Inggris

(Falkland Islands Government 2013)

Hingga tahun 2013 sebelum diadakannya Referendum dan setelah

dilaksanakannya referendum, Argentina terus mengupayakan agar status

kedaulatan Malvinas menjadi bagian dari Argentina. Ketika hasil referendum

menyatakan bahwa warga Kepulauan Malvinas tersebut memilih untuk tetap

berada di bawah pemerintahan kerajaan Inggris (BBC 2013), Argentina semakin

gencar melakukan upaya dengan merespon berbagai aktifitas yang dilakukan

Inggris di wilayah Kepulauan Malvinas. Hal ini dilakukan agar negosiasi antara

Argentina dan Inggris terkait permasalahan kedaulatan Kepulauan Malvinas untuk

segera dilaksanakan kembali (BBC 2012).

Respon yang dilakukan Argentina terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi di

kawasanKepulauan Malvinas (aktifitas militer Inggris; eksplorasi hidrokarbon/gas

bumi oleh perusahaan minyak Inggris dan referendum masyarakat

malvinas/falkland atas dukungan Inggris) adalah dengan melakukan blokade

(BBC 2010), maupun pengawasan terhadap kapal-kapal yang akan menuju

Kepulauan Malvinas dengan tujuan membantu eksplorasi hidrokarbon yang

dilakukan oleh Inggris (Kompas 2010). Tidak hanya melakukan blokade saja,

Argentina juga memasukan 4 perusahaan minyak milik Inggris ke dalam daftar

hitam untuk beroperasi di wilayah Amerika Selatan, 4 perusahaan minyak itu

adalah Borders and Southern Petroleum, Desire Petroleum, Argos Resources dan

Falkland Oil and Gas (Republika Online 2013). Selain itu pihak Argentina juga

telah mengirimkan nota protes kepada sekjen PBB, Ban Ki-Moon, yang ditujukan

7

untuk Inggris agar dapat membuka kembali negosiasi terkait dengan

permasalahan kedaulatan Kepulauan Malvinas/Falkland (BBC 2012).

Setelah Referendum yang dilaksanakan di Kepulauan Malvinas, yang

menyatakan bahwa penduduk Malvinas tetap menjadi bagian dari pemerintahan

kerajaan Inggris (Junianto 2013), Argentinajustru semakin mengedepankan fokus

kebijakannya dalam melakukan klaim terhadap status kedaulatan kepulauan

tersebut. Oleh karena itu, persengketaan yang terjadi di Kepulauan Malvinas yang

diperebutkan oleh Argentina dan Inggris menarik untuk dikaji lebih dalam lagi,

karena Argentina saat ini masih belum bisa melepaskan status kedaulatan

Kepulauan Malvinasmenjadi bagian dari wilayah Kerajaan Inggris.

Meski telah dilaksanakannya referendum di Kepulauan Malvinas yang

menyatakan bahwa penduduk kepulauan tersebut tetap merupakan bagian dari

pemerintahan kerajaan Inggris, Argentina menolak hasil Referendum tersebut

dengan anggapan bahwa referendum yang dilakukan tidaklah legal karena

mayoritas penduduk Malvinas adalah warga negara Inggris yang melakukan

migrasi dan menetap di Kepulauan Malvinas semenjak setelah Inggris

memenangkan perang Malvinas (Falkland) dan menguasai pulau itu pada masa

kolonialisme dahulu sehingga hasil referendum dianggap ilegal (Press TV

2013).Sampai saat ini Argentina masih terus berupaya melakukan klaim terhadap

status kedaulatan Kepulauan Malvinasmerupakan bagian dari wilayah Argentina.

A. Pertanyaan Penelitian

Apa faktor yang menyebabkan Argentina masih melakukan klaim terhadap

kedaulatan Kepulauan MalvinasSetelah diadakannya Referendum Tahun 2013?

8

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor

yang menyebabkan Argentina masih tetap melakukan klaim terhadap kedaulatan

Kepulauan Malvinassetelah dilaksanakannya Referendum pada 10-11 Maret 2013

yang menyatakan bahwa penduduk Kepulauan Malvinas merupakan bagian dari

pemerintahan Kerajaan Inggris. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk

mengetahui pengaplikasian konsep-konsep dalam hubungan internasional terkait

dengan masalah sengketa Kepulauan Malvinas seperti Sovereignty atau

kedaulatan serta kebijakan luar negeri suatu negara terkait dengan kepentingan

nasionalnya, dalam kasus ini adalah Argentina dan Inggris.

2. Manfaat

Setelah tujuan dari penelitian ini tercapai, diharapkan bahwa penelitian ini

dapat memberikan pengetahuan mengenai masalah klaim dan status kedulatan

Kepulauan Malvinas yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang

cukup penting bagi kedua negara meskipun telah dilakukan referendum pada 10-

11 Maret 2013. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi

para peneliti lainnya di masa yang akan datang atau civitas academica lainnya

sebagai referensi untuk melakukan penelitian terhadap hubungan Argentina-

Inggris terkait sengketa Kepulauan Malvinas.

C. Tinjauan Pustaka

- Dalam artikel jurnal yang berjudul Stormy Waters: Britain, the Falkland

Islands and UK–Argentine relations yang ditulis oleh Klaus Dodds pada

9

tahun 2012, membahas hubungan bilateral Argentina dengan Inggris yang

dilihat dari kebijakan Kirchner (Cristina, Presiden Argentina), di mana isi

artikel tersebut lebih mengarah kepada penjelasan mengenai prioritas

kebijakan pertahanan Inggris dalam melindungi kepulauan Falkland

tersebut dan perkembangan yang terjadi di Kepulauan Falkland / Malvinas

yang mempengaruhi hubungan bilateral antara Argentina dengan Inggris.

- Dalam skripsi yang ditulis oleh Efrianto Trisno Panggalo mahasiswa

Universitas Hasannudin jurusan HI pada tahun 2014 yang berjudul

Referendum Inggris di Kepulaun Falkland / Malvinas dan Dampaknya

Terhadap Argentina, membahas tentang kepentingan Inggris dalam

referendum di kepulauan Falkland/Malvinas, dan dampak referendum

Inggris di kepulauan Falkland/Malvinas terhadap Argentina.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan pengembangan dari

penelitian sebelumnya, sehingga terdapat perbedaan dari penelitian seperti yang

telah dipaparkan di atas sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti. Jika

dalam Literatur pertama yang berjudul Stormy Waters: Britain, the Falkland

Islands and UK–Argentine relationsyang ditulis oleh Klaus Dodds berfokus

kepada kebijakan Cristina Fernandez Kirchner (CFK) dalam melakukan klaim

terhadap kedaulatan Kepulauan Malvinas pada masa sebelum dilaksanakannya

Referendum di Kepulauan Malvinas sedangkan penelitian yang akan diteliti akan

meneliti faktor yang menyebabkan CFK masih mempertahankan prioritas

kebijakan luar negerinya dalam mempertahankan klaim terhadap kedaulatan

Kepulauan Malvinassetelah diadakannya Referendum yang hasilnya menyatakan

10

bahwa penduduk Kepulauan Malvinas merupakan bagian dari pemerintahan

kerajaan Inggris. Penelitian ini juga melihat kebijakan Presiden Argentina setelah

masa kepemimpinan Cristina Fernandez Kirchner hingga saat ini.

Lalu dalam tinjauan pustaka dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Efrianto Trisno Panggalo mahasiswa Universitas Hasannudin jurusan HI pada

tahun 2014 yang berjudul Referendum Inggris di Kepulaun Falkland / Malvinas

dan Dampaknya Terhadap Argentina menggunakan konsep Kedaulatan Negara,

Kepentingan Nasional dan Referendum, sedangkan dalam penelitian yang akan

diteliti ini mengembangkan konsep Kepentingan Luar Negeri dari penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya lalu menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri,

Keamanan Nasional dan Geopolitik sebagai konsep yang akan digunakan dalam

penelitian yang akan dilakukan. Dalam konsep kebijakan Kebijakan Luar Negeri

akan digunakan konsep pengambilan keputusan berdasarkan faktor internal dan

faktor eksternal dari suatu kebijakan.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri

yangfokus kepadafaktor-faktor yang mempengaruhinya baik faktor internal

maupun faktor eksternal. Lalu selain itu penelitian ini juga menggunakan konsep

keamanan nasional dan geopolitik.

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari kepentingan

nasionalnya, begitu juga dengan Argentina dan Inggris. Masing-masing pihak

dalam kasus sengketa kedaulatan Kepulauan Malvinas ini mengeluarkan

11

kebijakan luar negeri yang berdasar kepada kepentingan nasionalnya. Menurut

James N Rosenau, kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan faktor-faktor yang

mempengaruhi berjalannya kebijakan suatu negara terhadap negara lain, baik dari

faktor internal maupun faktor eksternal untuk mendapatkan keuntungan dari

lingkungan internasionalnya (Rosenau 1976, 16-17).

Alex Mintz menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh negara

berasal dari faktor-faktor internal dan eksternal(Mintz dan DeRouen 2010, 121).

1.a. Faktor Internal

Menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen, faktor internal atau domestik yang

cukup berpengaruh bagi suatu negara dalam merumuskan suatu kebijakannya

terbagi menjadi(Mintz and DeRouen 2010, 121-133):

i. Taktik pengalihan isu, adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa

seorang pemimpin negara menggunakan kekuatannya atau

kekuasaannya pada waktu yang tepat terhadap suatu isu untuk

menghindar dari satu isu lainnya yang sedang berkembang di

negaranya.

ii. Kepentingan ekonomi sering mempengaruhi kebijakan luar negeri

suatu negara. Dari seluruh pengaruh kepentingan ekonomi yang

dimiliki oleh negara disalurkan untuk memperkuat sektor industri

militer..

iii. Opini Publik, menurut Mintz dan Rouen opini publik terhadap suatu

isu yang sedang berkembang di dalam sebuah negara dapat

mempengaruhi keputusan seorang pemimpin negara dalam

12

penggunaan kekuatan, peningkatan serta penghapusan suatu kebijakan

luar negeri suatu negara.

iv. Siklus Pemilihan Umum, menurut Mintz dan Rouen seorang pemimpin

yang kekuatan politiknya bergantung kepada para pemilihnya

cenderung membuat kebijakan luar negeri yang dapat membuat senang

pendukungnya daripada membuat kebijakan luar negeri yang membuat

pendukungnya kehilangan kepercayaan terhadap dirinya.

1.b. Eksternal / International Factor

i. DeterrenceKonsep Deterrence atau pencegahan menurut Alex Mintz dan

Karl DeRouen juga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu

negara dari faktor eksternal. Secara umum konsep Deterrence

merupakan suatu sikap waspada dari negara terhadap negara lainnya

dengan cara meningkatkan kekuatan pertahanannya agar tidak ada

negara yang secara rasional dapat menginvasi mereka

ii. Strategic Surprise, menurut Gaddis dalam buku Alex Mintz dan Karl

DeRouen yang berjudul Understanding Foreign Policy Decision

Making, menyebutkan bahwa “force is used in an unexpected way at an

unexpected time against an unexpected target, with a view to trying to

achieve what more conventional methods of warfare cannot”(Mintz and

DeRouen 2010, 125) dari kutipan di atas dijelaskan bahwa kebijakan

luar negeri yang dibuat pada waktu yang tidak terduga terhadap suatu

isu yang muncul secara tiba-tiba dapat mempengaruhi hasil dari

pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.

13

iii. Alliances, merupakan salah satu faktor eksternal yang cukup penting

dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Di antaranya

adalah aliansi militer antar negara. Negara melakukan aliansi dengan

negara lain untuk mengatisipasi ancaman yang datang dari negara lain.

iv. Regime Type of the Adversary, adalah faktor eksternal suatu negara

dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang mengacu kepada tipe rezim

yang sedang berkuasa di negara lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep Economic Interest dari

faktor internal atau domestik dan Deterrence dari faktor eksternal Alex Mintz dan

Karl DeRouen untuk menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri Argentina dan

Inggris. Mengacu kepada konsep di atas, kebijakan luar negeri suatu negara tidak

terlepas dari kepentingan ekonomi.Kepulauan Malvinasyang diperkirakan

memiliki cadangan minyak sekitar 60 miliar barel (BBC 2010) bisa menjadi

sumber daya ekonomi bagi Argentina dan Inggris.Oleh karena itu Argentina dan

Inggris saling memperebutkan status kedaulatan kepulauan tersebut.

Berdasarkan konsep Detterence di atas, Inggris mengirimkan pasukan

militernya ke kepulauan Mavinas tidak hanya untuk melakukan latihan gabungan,

tetapi juga sebagai salah satu isyarat dalam mengukuhkan klaimnya terhadap

status kedaulatan Kepulauan Malvinas tersebut dari ancaman militer negara-

negara di wilayah sekitar Kepulauan Malvinas.

14

2. Keamanan Nasional

Menurut Arnold Wolfers, pandangan mengenai konsep keamanan nasional

tidaklah sama bagi setiap orang. Ukuran tingkat keamanan nasional suatu negara

tidaklah sama dengan negara lain, begitu juga dengan subjek internasional

lainnya. Perbedaan tingkat keamanan nasional tiap negara berbeda dikarenakan

berbeda pula tingkat kepentingan nasionalnya (Stolberg 2012, 8).

Konsep keamanan nasional atau National Security pada masa ini tidak

hanya mengenai keamanan dalam bidang militer dan pertahanan, tetapi sudah

meluas ke berbagai bidang seperti food security, energy security, health security,

enviromental security, economic security dan sebagainya.Sengketa Kepulauan

Malvinas yang terus terjadi dapat mengancam stabilitas national security dari

berbagai macam pihak baik Kepulauan Malvinas itu sendiri, Argentina dan

Inggris. Terutama Argentina yang merasa terancam stabilitas national security

negaranya semenjak Inggris menduduki kepulauan itu sejak 1982 ketika

memenangi peperangan dengan Argentina. Inggris yang telah memenangkan

peperangan tersebut merasa bahwa Kepulauan Malvinasadalah milik mereka dan

menjadi wilayah di luar batas laut Inggris sehingga mereka secara rutin, setiap

satu tahun sekali, mengirimkan tentara dan beberapa kapal perang yang dimiliki

oleh armada angkatan laut Inggris untuk menjaga dan mengawasi daerah tersebut.

Kebijakan Inggris inilah yang menyebabkan sebagian negara-negara Amerika

Selatan, khususnya Argentina terancam akan stabilitas keamanan nasionalnya.

15

3. Geopolitik

Kondisi Geografis suatu wilayah memiliki peran yang cukup signifikan

dalam kaitannya dengan Hubungan Internasional. Kondisi alam ataupun geografis

yang baik dapat menunjang tingkat perekonomian suatu wilayah atau negara.

Tidak hanya tingkat perekonomian saja yang mengalami kemajuan, karena

dengan meningkatnya taraf perekonomian maka dapat diiringi pula dengan tingkat

kemajuan dari sektor lainnya seperti politik, militer bahkan sosial-budaya

(Griffiths dan O'Callaghan 2004, 120).

Geopolitik adalah studi yang mengkaji hubungan antara kondisi geografis

dari suatu wilayah atau negara dengan perilaku aktor internasional (negara

maupun non-negara), di mana kondisi geografis wilayah tersebut, baik lokasi,

iklim, sumber daya alam, populasi menentukan kebijakan luar negeri suatu aktor

(Griffiths dan O'Callaghan 2004, 120).Dalam kasus sengketa kedaulatan

Kepulauan Malvinas ini, baik Argentina maupun Inggris menganggap bahwa

Kepulauan Malvinas memiliki nilai geopolitik yang cukup signifikan bagi kedua

belah pihak.

Selain dikarenakan melimpahnya potensi sumber daya alam berupa

cadangan minyak bumi yang diperkirakan dapat mencapai 60 milliar barel (BBC

2010), posisi dan lokasi Kepulauan Malvinas merupakan posisi yang strategis

untuk membangun pos pertahanan militer. Bagi Argentina, wilayah Kepulauan

Malvinas yang berada di bagian terluar wilayah laut Argentina dapat dijadikan

sebagai pos pertahanan bagi militer Argentina saat ancaman musuh datang dari

wilayah perairan. Sedangkan bagi Inggris, Falkland merupakan wilayah luar batas

16

laut mereka yang sangat penting di wilayah Atlantik Selatan sebagai akses untuk

menuju Amerika Selatan.

E. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah kualitatif, di

mana dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana hubungan bilateral antara

Argentina-Inggris dalam beberapa periode, seperti periode Setelah perang

Malvinas hingga 2013 sebelum referendum dan setelah referendum pada2013.

Mely G. Tan, dalam kutipan buku karangan Dr. Ulber Silalahi, MA. yang berjudul

Metode Penelitian Sosial. berpendapat bahwa “Penelitian yang bersifat deskriptif

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala,

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu

gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain

di masyarakat.” (Silalahi 2009, 28)

Tipe penelitian ini juga dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran

mengenai fenomena sengketa kedaulatan yang sampai saat ini masih terjadi antara

Argentina-Inggris baik dilihat dari sejarah Kepulauan Malvinas, sejarah hubungan

bilateral antara Argentina dengan Inggris, kebijakan apa saja yang telah dibuat

oleh kedua negara dalam mempertahankan klaim terhadap kedaulatan Kepulauan

Malvinas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Pustaka / Studi

Literatur dan merupakan sumber sekunder dalam teknik pengumpulan data.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari literatur yang

berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas, dan kemudian

17

menganalisanya. Literatur ini berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah,

surat kabar, dan situs-situs internet atau pun laporan-laporan yang berkaitan

dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memberikan pemahaman

mengenai isi dari penelitian yang telah dilakukan. Setiap bab dalam penelitian ini

terdapat sub-bab yang merupakan penjabaran serta penjelasan dari bab-bab terkait

yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun bab-bab yang terdapat dalam

penelitian ini antara lain adalah:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab I yang merupakan bagian pendahuluan dari skripsi ini berisikan

Pernyataan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat, Tinjauan

Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitiandan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kepulauan Malvinas

Pada bab ini merupakan bagian awal dari isi penelitian yang berisikan

tentang bagaimana profil Kepulauan Malvinas, lalu asal mula penamaan

Kepulauan Malvinas dan sejarah Kepulauan Malvinas yang juga memaparkan

awal terjadinya sengketa mengenai kepemilikan Kepulauan Malvinas antara

Argentina dengan Inggris.

Bab III Aktifitas Inggris di Kepulauan Malvinas

Dalam bab ini akan menjelaskan beberapa aktifitas yang dilakukan oleh

Inggris diKepulauan Malvinas sebagai salah satu upaya dalam mempertahankan

posisinya setelah memenangkan perang Malvinas/Falkland pada tahun 1982, yang

18

di antaranya adalah aktifitas pengelolaan hidrokarbon perusahaan minyak dan gas

inggris di Kepulauan Malvinas, kebijakan latihan militer gabungan Inggris di

Kepulauan Malvinas dan pelaksanaan referendum di Kepulauan Malvinas pada

tahun 2013.

Bab IV Analisa Faktor Penyebab Klaim Kedaulatan Kepulauan Malvinas

oleh Argentina Setelah Referendum 2013

Pada bab keempat ini akan menganalisa beberapa faktor yang menjadi

penyebab Argentina masih tetap melakukan klaim kedaulatan terhadap Kepulauan

Malvinas meski telah dilaksanakannya referendum mengenai status kedaulatan

masyarakat Kepulauan Malvinas tersebut, faktor tersebut di antaranya adalah

terancamnya keamanan nasional Argentina akibat latihan militer gabungan Inggris

yang dianggap sebagai bentuk deterrence Inggris terhadap Argentina di

Kepulauan Malvinas dan nilai geopolitikKepulauan Malvinas terhadap

kepentingan ekonomi Argentina.

Bab V Kesimpulan

Pada bab ini merupakan hasil kesimpulan dari beberapa penjabaran dan

penjelasan dari bab-bab yang sebelumnya dan juga merupakan jawaban dari

pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan di atas.

19

BAB II

Gambaran Umum Kepulauan Malvinas

Dalam bab kedua ini akan dipaparkan mengenai gambaran umumKepulauan

Malvinas, yang mana dalam bagian ini akan menjelaskan profil Kepulauan

Malvinas yang berisikan letak geografis Kepulauan Malvinas, luas wilayah

Kepulauan Malvinas, sistem pemerintahan di Kepulauan Malvinas, sumber

perekonomian masyarakat Kepulauan Malvinas, yang mana pada awalnya sumber

perekonomian masyarakat Malvinas berasal dari bidang agrikultur dan maritim,

namun semenjak ditemukannya potensi minyak bumi di wilayah utara lepas pantai

Kepulauan Malvinas, maka sumber perekonomian Kepulauan Malvinas menjadi

bertambah.

Selain memaparkan mengenai profil Kepulauan Malvinas, di dalam bab ini

juga akan menjelaskan sejarah asal mula penamaan kepulauan tersebut.

Masyarakat Argentina menyebut nama kepulauan ini dengan Kepulauan

Malvinassedangkan masyarakat Inggris menyebutkepulauan ini dengan nama

Kepulauan Falkland.

Di dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai bagaimana sejarah

Kepulauan Malvinas, dimulai dari awal ditemukannya Kepulauan tersebut pada

tahun 1502. Kemudian berlanjut hingga masalah pendudukan oleh negara-negara

penjajah pada masa kolonialisme, dan terus berlanjut hingga sengketa klaim

kepimilikan Kepulauan Malvinas.

Kepulauan Malvinas (versi Spanyol) atau Falkland (versi Inggris), terletak

sekitar 500 km ke arah timur dari selatan Argentina. Kepulauan ini memiliki dua

20

pulau utama yang diberi nama Malvinas barat dan Malvinas timur dan memiliki

luas wilayah seluas 12.173 kilometer persegi, ibu kota kepulauan ini terletak di

wilayah Malvinas timur bernama Stanley yang berupa kota pelabuhan. Kepulauan

Malvinas memiliki garis pantai sepanjang 1.288 km (CIA 2017).

Penduduk kepulauan Malvinas, berdasarkan sensus pada tahun 2001,

berasal dari berbagai macam asal suku dan bangsa, sebanyak 30 persen berasal

dari Kerajaan Inggris (tidak termasuk penduduk yang memiliki hubungan dengan

militer Kerajaan Inggris yang bermukim setelah perang Malvinas), 6 persen dari

daerah Saint Helena dan Pulau Ascension (15,8 persen jika digabung dengan

penduduk yang memiliki hubungan dengan militer Kerajaan Inggris), 3 persen

penduduk berasal dari Chile, dari Australia dan New Zealand sebanyak 2,3

persen, dan 1 persen berasal dari Argentina diikuti dengan Rusia, Jerman dan

sebagian kecil dari penduduk berbagai negara dari belahan dunia (Ivanov and al

2003, 96)

Sistem pemerintahan yang diterapkan di Kepulauan Malvinas adalah

Demokrasi Parlementer. Dengan mengacu kepada sistem pemerintahan kerajaan

Inggris, kepala negara Kepulauan Malvinas adalah Ratu Elizabeth II, dengan

diwakilkan oleh Nigel Phillips dan kepala pemerintahan dipimpin oleh Barry

Rowland (CIA 2017). Badan pemerintahan Kepulauan Malvinas memiliki struktur

yang tidak jauh berbeda dengan badan pemerintahan negara lain yang menganut

sistem demokrasi parlementer, yaitu terdiri dari badan eksekutif, badan legislatif

dan badan hukum.

21

Perekonomian masyarakat Kepulauan Malvinas pada awalnya bergantung

pada bidang agrikultur, terutama dalam budidaya domba. Pada tahun 1987,

pemerintah Kepulauan Malvinas mulai memberlakukan penjualan lisensi

memancing kepada kapal-kapal asing penangkap ikan yang akan beroperasi di

dalam wilayah pemancingan eksklusif Kepulauan Malvinas(CIA 2017). Hasil

yang didapat dari penjualan lisensi memancing secara resmi tersebut menjadi

salah satu pendapatan tetap yang menunjang kesejahteraan hidup masyarakat

Kepulauan Malvinas.

Selain bergantung dalam bidang agrikultur dan maritim, perekonomian

masyarakat Kepulauan Malvinas juga mulai bergantung pada potensi minyak

bumi yang berada di sekitar wilayah Kepulauan Malvinas. Pada tahun 1993,

survey yang dilakukan oleh para ahli geologi asal Inggris mengumumkan proyek

zona eksplorasi minyak bumi seluas 200 mil di sekitar wilayah Kepulauan

Malvinas. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh para ahli geologi Inggris

tersebut, wilayah eksplorasi minyak bumi di sekitar Kepulauan Malvinas memiliki

potensi untuk menghasilkan minyak sekitar 500.000 barrel perharinya (CIA

2017). Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu dari ketegangan politik

antara Argentina dan Inggris dalam upayanya untuk mendapatkan status

kedaulatan Kepulauan Malvinas.

A. Asal Mula Nama Kepulauan Malvinas

Penggunaan nama Las Islas Malvinas oleh Argentina sekarang berasal dari

bahasa Perancis, Les Illes Malouines(Hoffman and Mingo 1984, 39), yang

dinamakan oleh Louis Antoine de Bougainville dikarenakan banyaknya

22

Malouines, sebutan untuk para warga penduduk St. Malo (sebuah wilayah yang

terletak di barat laut Perancis), yang singgah di kepulauan ini bersamaan dengan

kedatangan Louis Antoine de Bougainville yang bertujuan untuk membangun

pemukiman di kawasan Falkland Timur yang berlokasi di St. Louis (sekarang

menjadi Berkeley Sound). Namun usaha yang dilakukan oleh Bougainville

tersebut ternyata menimbulkan keresahan bagi Raja Spanyol, Charles III, yang

pada saat itu berencana untuk menjadikan Kepulauan ini sebagai kawasan

pelindung armada Spanyol yang melalui daerah Magellan dan Cape Horn.

Hingga sekitar tahun 1765 keresahan Spanyol dengan tindakan yang telah

dilakukan oleh Bougainville akhirnya dapat diselesaikan dengan cara Spanyol

membeli wilayah yang dijadikan sebagai tempat pemukiman untuk para

Malounies, wilayah St. Louis, hal ini dikarenakan Spanyol ingin tetap menjaga

hubungan dengan Perancis dan tidak ingin Inggris juga merasa berhak untuk

membangun pemukimman di wilayah Kepulauan Malvinas tersebut. Spanyol

akhirnya menunjuk Felipe Luis Puente sebagai Gubernur baru dan semenjak saat

itulah nama Les Illes Malouines berganti nama menjadi Las Islas

Malvinas(Freedman 2005, 4).

Penggunaan nama kepulauan Falkland yang dikenal hingga saat ini

diberikan oleh John Strong, seorang komandan kapal perang Inggris yang pada

saat itu ditugaskan untuk menggempur Perancis pada masa konflik yang terjadi

antara Spanyol, Inggris dan Perancis era kolonialisme, dengan mengambil nama

dari seorang komisioner angkatan laut pertama kerajaan Inggris yaitu

AnthonyCary, seorang Viscount Falkland(Hoffman and Mingo 1984, 29). Pada

23

awalnya John Strong diberikan tugas untuk melakukan penggempuran terhadap

Perancis yang saat itu sedang berperang dengan Inggris dan sekutunya, Spanyol,

namun ketika dalam perjalanannya kapal yang dikomandoi oleh John Strong

terombang-ambing di sekitaran pesisir Patagonia akibat angin yang berhembus,

sehingga ia tidak dapat mencapai kawasan Puerto Desado. Hingga pada akhirnya

sekitar tahun 1690, ia melihat kepulauan yang saat ini dikenal dengan nama

Falkland, dan memasuki selat kepulauan tersebut.

B. Sejarah Kepulauan Malvinas

Kepulauan Malvinas yang saat ini merupakan bagian dari wilayah luar batas

laut (Overseas Territory) Inggris (setelah Referendum), memiliki sejarah panjang

persengketaan mengenai status kedaulatannya, yang berawal dari masa

kolonialisme(Chenette 1987).. Masalah utama dari persengketaan terhadap

kepulauan Malvinas adalah mengenai kepemilikan dan status kedaulatan

kepulauan tersebut antara Spanyol, Inggris dan Perancis. Semenjak 1833,

Kepulauan Malvinas telah berada di bawah kekuasaan pemerintah Inggris dan

menganggap bahwa klaim Inggris terhadap status kedaulatan kepulauan tersebut

adalah benar dan sah(Freedman 2005, 2), namun Mahkamah Internasional belum

membenarkan klaim Inggris dan hingga saat ini Argentina masih tidak

menyetujuinya meski telah diadakan referendum terkait status kedaulatan

kepulauan tersebut.

Banyak negara koloni, baik Inggris, Prancis, dan Spanyol, yang pernah

mendarat di kepulauan ini ketika sedang berlayar dalam memperluas wilayah

kolonialnya. Ketegangan politik yang masih terjadi di Kepulauan Malvinas hingga

24

saat ini (setelah referendum) adalah mengenai sengketa status kedaulatan

Kepulauan Malvinas antara Argentina, yang merupakan negara bekas jajahan

Spanyol, dengan Inggris yang menyatakan sebagai negara yang pertama kali

datang ke Kepulauan Malvinas tersebut(CIA 2017).

Hingga saat ini kedua belah pihak, baik Argentina dan Inggris masih saling

berpedoman terhadap sejarah kompleks Kepulauan Malvinas tersebut, baik dari

sisi kronologis penemuan Kepulauan Malvinas, sejarah kependudukan dan

beberapa perjanjian yang dibuat antara pihak Spanyol (ketika masih menjajah

Argentina dan beberapa negara Amerika Selatan lainnya) dan Inggris(Freedman

2005, 3).

Konflik diawali dengan permasalahan mengenai penemuan keberadaan

Kepulauan Malvinas, dari pihak Argentina mengklaim bahwa seseorang yang

menemukan pulau ini adalah Amerigo Vespuci pada tahun 1502, Esteban Gomez

seorang pelaut dalam ekspedisi Magellan pada tahun 1520 dan ekspedisi Camargo

pada tahun 1540. Selain itu Argentina juga mengacu kepada peta pelayaran

Spanyol yang muncul sekitar awal abad keenam belas, dalam peta tersebut

disebutkan sebuah wilayah kepulauan yang lokasi dan garis lintangnya sama

dengan lokasi keberadaan Kepulauan Malvinas saat ini (Freedman 2005, 3),

sedangkan Inggris baru menemukan keberadaan pulau ini pada tahun 1592

(Freedman 2005, 3).

Pendapat Argentina terkait sejarah penemuan Kepulauan Malvinas ini

diperkuat oleh sebuah catatan yang dibuat oleh Louis Antoine de Bougainville,

25

seseorang yang berasal dari Perancis dan kemudian dikenal sebagai orang yang

pertama kali mendirikan pemukiman dan dermaga angkatan laut di wilayah Port

Louis, Malvinas Timur. Dalam catatannya tersebut Bougainville mengatakan

bahwa Amerigo Vespucci adalah orang pertama yang melihat keberadaan

Kepulauan Malvinas tersebut(Hoffman and Mingo 1984, 17).

Dari pihak Inggris mengklaim bahwa yang menemukan Kepulauan

Malvinas tersebut adalah John Davies, seorang kapten kapal Inggris yang saat itu

menahkodai kapal pelayaran Inggris yang bernama Desire pada tahun 1592, dan

dua tahun kemudian diikuti oleh Sir Richard Hawkins yang berlayar melalui

wilayah utara pesisir Kepulauan Malvinas(Freedman 2005, 3).

Argentina dan Inggris sepakat mengenai satu hal yaitu mengenai nama yang

diberikan pertama kali untuk kepulauan ini adalah Sebaldes, yang diberikan pada

tahun 1600 oleh seorang pelaut asal Belanda yaitu Sebald van de Weert yang

melakukan pelayarannya melalui selat Magellan menuju Atlantik. Hingga saat ini

bukti otentik mengenai sejarah penemuan Kepulauan Malvinas terkait sengketa

kedaulatan antara Argentina dan Inggris berdasarkan dari kedua bukti catatan

sejarah kronologis penemuan Kepulauan Malvinas.

Selain merujuk kepada sejarah penemuan Kepulauan Malvinas, klaim

terhadap kedaulatan Kepulauan Malvinas antara Argentina dan Inggris mengacu

kepada sejarah kependudukan Inggris dan Argentina (semenjak dijajah Spanyol

hingga merdeka) di Kepulauan Malvinas. Inggris mengklaim bahwa mereka

pertama kali berlabuh di Kepulauan Malvinas tersebut pada tahun 1690 dengan

26

kapal perang angkatan laut Inggris yang dipimpin oleh John Strong, dan beberapa

dekade kemudian pasukan angkatan laut Inggris menganggap bahwa wilayah yang

pernah menjadi tempat persinggahan John Strong, ketika dalam misi

penggempuran Perancis, merupakan lokasi yang cukup strategis untuk mendirikan

pangkalan militer Inggris di wilayah Atlantik Selatan, sehingga akhirnya sekitar

pada tahun 1748 Inggris kembali mengirimkan angkatan lautnya untuk melakukan

ekspedisi di Kepulauan Malvinas(Freedman 2005, 3).

Spanyol, yang pada saat itu masih menjadi penguasa di beberapa wilayah di

Amerika Selatan, menolak pernyataan dan keberadaan Inggris. Pihak Spanyol

menyatakan bahwa, mengacu pada perjanjian Tordesillas 1494 antara Spanyol dan

Portugal bahwa mereka memiliki hak atas sebagian wilayah dari dunia ini.

Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa dimulai dari Cape Verde ke arah Barat

adalah milik Spanyol dan ke arah Timur adalah milik Portugal(Freedman 2005,

3).

Sekitar tahun 1774, Inggris kembali meninjau keberadaannya di Kepulauan

Malvinas. Inggris mulai menganggap bahwa upaya dalam mempertahankan

Kepulauan Malvinas merupakan strategi yang kurang menguntungkan dan terlalu

banyak mengeluarkan dana bagi pemerintahan dan militer Inggris, sehingga

Inggris memutuskan untuk meninggalkan Kepulauan Malvinas dan kepulauan

Sanders dan memfokuskan dirinya dalam okupasi terhadap wilayah Amerika

Utara (Freedman 2005, 5). Mendengar kabar bahwa Inggris meninggalkan

Kepulauan Malvinas, Spanyol memerintahkan untuk menghancurkan bekas

27

pangkalan dan pemukiman para militer Inggris, dengan tujuan agar mereka tidak

kembali lagi ke Malvinas, sehingga pada tahun 1774 sampai pada tahun 1810

Spanyol melalui utusan kepemerintahannya secara eksklusif mengatur

administrasi pemerintahan Kepulauan Malvinas.

B.1. Asal Sengketa Kepulauan Malvinas

Sengeketa mengenai kepemilikan Kepulauan Malvinas antara Argentina

dengan Inggris berawal ketika Spanyol melepaskan pengaruhnya terhadap negara-

negara di wilayah Amerika Selatan.Spanyol tidak bertahan lama dalam masa

kependudukannya dalam memerintah Kepulauan Malvinas, sekitar tahun 1806

Spanyol merasa terancam oleh Napoleon dan Inggris secara mengejutkan

mengambil alih Buenos Aires, dengan alasan merebut kembali apa yang telah

ditinggalkan oleh Inggris pada tahun 1774 ketika mereka memfokuskan

penyerangan ke wilayah Amerika Utara.

Spanyol benar-benar meninggalkan wilayah Amerika Selatan dan

Kepulauan Malvinas pada tahun 1811, sehingga pada tahun 1816 Provinsi Bersatu

Rio de la Plata mendeklarasikan kemerdekaan mereka, dan saat ini Provinsi

Bersatu Rio de la Plata menjadi Argentina, sehingga setelah perginya Spanyol dari

wilayah Amerika Selatan dan Kepulauan Malvinas, Argentina merasa bahwa

wilayah yang sebelumnya merupakan wilayah jajahan Spanyol merupakan

wilayah yang diwariskan terhadap Argentina dan mereka memiliki hak penuh atas

kedaulatan wilayah tersebut(Freedman 2005, 6). Hal inilah yang menjadi dasar

dan acuan dari Argentina dalam melakukan klaim kedaulatan terhadap status

28

kedaulatan kepulauan bersamaan dengan letak geografis Kepulauan Malvinas

yang berdekatan dengan Argentina.Sedangkan klaim Inggris terhadap Kepulauan

Malvinas lebih mengacu kepada seberapa lama kependudukan antara Argentina

dan Inggris selama masa okupasi atau penjajahan(Freedman 2005, 7).

Inggris melakukan klaim dan mulai mengambil alih urusan administrasi

kepulauan ini dan menjadikannya sebagai overseas territory sejak tahun 1833

(Encyclopedia.com 2001), ketika Inggris mulai membangun garnisun angkatan

bersenjatanya di Kepulauan Malvinas(CIA 2017). Puncak dari ketegangan politik

antara Argentina dan Inggris terhadap status kedaulatan Kepulauan Malvinas

ditandai dengan terjadinya perang Malvinas/Falkland pada tahun 1982, dalam

perang ini Argentina mengalami kekalahan dan menarik mundur pasukannya pada

14 Juni 1982 (CIA 2017).

Tahun 1833 Inggris dibawah komando Kapten James Onslow merebut

Kepulauan Malvinas dari kekuasaan Argentina. Berawal pada tahun 1831, ketika

Vernet, Gubernur yang ditunjuk untuk memerintah di Malvinas, menangkap dua

kapal milik Amerika Serikat yang sedang melakukan perburuan anjing laut secara

ilegal di wilayah perairan Malvinas. Salah satu kapal yang ditangkap Vernet

dibawa ke Buenos Aires untuk diadili, namun ketika sidang pengadilan tersebut

berlangsung, kapten kapal Amerika Serikat yang ditangkap oleh Vernet

mengatakan bahwa Vernet telah melakukan tindakan yang kurang menyenangkan

dengan melakukan perampasan secara paksa barang-barang yang berada di dalam

kapal yang ditangkap oleh Vernet (Chenette 1987, 7).

29

Peristiwa ini kemudian membuat Amerika marah, dan dianggap sebagai

suatu tindak pembajakan, oleh karena itu Presiden Amerika pada saat itu, Andrew

Jackson mengirimkan kapal perang ke Kepulauan Malvinas dan menyerang Port

Louis, sehingga kota itu hancur dan kemudian Amerika mendeklarasikan bahwa

wilayah Kepulauan Malvinas bebas dari kekuasaan pemerintah negara manapun

(Sugiantoro 2007).

Sengketa perebutan status kedaulatan antara Argentina dan Inggris terus

berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan Argentina berhasil memasukkan

masalah klaim kepulauan itu ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada 1965,

PBB mengeluarkan Resolusi 2065 yang menyebutkan perlunya penyelesaian

masalah persengketaan mengenai kepemilikan wilayah Kepulauan Malvinas,

dengan memperhatikan kepentingan penduduk yang ada di kawasan tersebut,

namun setiap kali Argentina berupaya untuk melakukan negosiasi dengan Inggris

tidak pernah berhasil.

Puncak perseteruan antara Argentina dan Inggris dalam melakukan klaim

terhadapKepulauan Malvinas terjadi pada tahun 1982 yang dinamakan perang

Malvinas/Falkland. Perang tersebut berlangsung selama 74 hari antara Inggris dan

Argentina yang memperebutkan kekuasaan atas kepemilikanKepulauan

Malvinas.Pada 19 Maret 1982, Argentina membuka konflik dengan mendaratkan

30 kapal pengangkut barang rongsokan di Pulau Georgia Selatan dan

mengibarkan bendera Argentina. Provokasi Argentina ini adalah untuk

memancing perhatian tentara Inggris yang ada di Malvinas (Boyce 2005, 29).

30

Tentara Inggris di Malvinas segera memakan umpan strategi Argentina dengan

mengirim satuan tugas ke Georgia Selatan esok harinya.

Dengan alasan meyelamatkan kapal-kapal mereka, Argentina mendaratkan

100 pasukannya ke Georgia Selatan pada 26 maret (Boyce 2005, 31). Pengalihan

serangan Argentina ke Georgia selatan menjadi alasan Argentina untuk

menyerang seluruh Malvinas. Pada 2 april 1982 pagi, sekitar 4500 pasukan

Argentina yang terdiri dari angkatan laut, darat dan udara menyerang Port

Stanley(Chenette 1987, 24).Pengalihan serangan ke Georgia Selatan oleh

Argentina merupakan serangan kejutan, dan memberikan alasan bagi invasi 2

April di Pulau Malvinas Timur dan direbutnya Stanley. Rex Hunt selaku

Gubernur Inggris yang memerintah Malvinas pada saat itu menyadari bahwa tetap

melakukan perlawanan terhadap serangan Argentina tidak akan berakibat baik

sehingga ia memutuskan untuk menyerahkan Port Stanley kepada Argentina tanpa

perlu melanjutkan perlawanan Argentina terhadap penduduk setempat (Chenette

1987, 25).

Perang diakhiri dengan menyerahnya Argentina pada 14 Juni 1982, setelah

tiga minggu operasi amfibi Inggris dan operasi darat mereka di Malvinas Timur.

Senin 14 Juni pasukan Argentina menyerah di Port Stanley. Dalam perang selama

sepuluh pekan itu, 650 orang tentara Argentina tewas, sementara Inggris

kehilangan 255 tentaranya yang tewas(Era Baru News 2010). Hingga saat ini

Argentina masih tetap beanggapan bahwa alasan mereka melakukan pendudukan

sampai dengan perlawanan terhadap Inggris hinga terjadinya perang Malvinas

31

adalah karena mereka melakukan okupasi atau pendudukan di wilayah yang sudah

ditinggalkan oleh Inggris pada tahun 1820, dibandingkan dengan alasan Inggris

yang merebut Kepulauan Malvinas ketika sedang dikuasai oleh Argentina

(Chenette 1987, 27).

32

BAB III

Aktifitas Inggris di Kepulauan Malvinas

Meskipun telah mengalami kekalahan dalam perang Malvinas pada tahun

1983, Argentina masih tetap berupaya dalam mendapatkan status kedaulatan

Kepulauan Malvinas yang secara geografis letak dan jaraknya lebih dekat

terhadap Argentina dibandingkan dengan Inggris. Oleh karena itu hingga saat ini

Argentina terus dan tidak pernah menyerah dalam usahanya mengajak Inggris

untuk berunding mengenai masalah status kedaulatan Kepulauan Malvinas.

Di era modern saat ini, terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu

Argentina dalam melakukan upaya klaimnya terhadap status Kepulauan Malvinas,

di antaranya adalah aktifitas pengelolaan hidrokarbon perusahaan minyak dan gas

Inggris di kep. Malvinas, aktifitas militer Inggris di kep. Malvinas dan

pelaksanaan referendum di kep. Malvinas pada tahun 2013.

A. Aktifitas Pengelolaan Hidrokarbon

Pada awalnya sumber daya yang berada di Kepulauan Malvinas diketahui

hanya berasal dari sektor perikanan dan peternakan domba (CIA 2017), namun

semenjak Inggris memerintah di Kepulauan Malvinas, dan memutuskan untuk

melakukan survey dan eksplorasi potensi sumber daya alam lainnya di sekitaran

Kepulauan Malvinas, maka pada tahun 1993 diketahui bahwa Kepulauan

Malvinas juga memiliki potensi minyak bumi yang diperkirakan dapat

memproduksi sekitar 500.000 barrel minyak bumi perharinya (CIA

2017).Hidrokarbon adalah salah satu sumber energi yang cukup penting dalam

33

menunjang aktifitas sehari-hari. Salah satu kegunaannya adalah sebagai bahan

bakar. Saat ini hidrokarbon banyak digunakan sebagai sumber energi listrik dan

sumber energi panas dunia karena hidrokarbon menghasilkan energi panas yang

dapat digunakan untuk aktifitas sehari-hari dari hasil pemanasannya ketika

dibakar. Dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari biasanya energi dari

hidrokarbon ini digunakan sebagai pemanas dalam bentuk minyak dan gas

alam(World Coal Association 2018).

Pada tahun 2010 perusahaan minyak dan gas asal Inggris, Rockhopper

Exploration bekerja sama dengan Premier Oil, kembali melakukan eksplorasi di

sekitar lepas pantai Kepulauan Malvinas(Maslin 2015). Proyek pengeboran

minyak bumi yang diberi nama Sea Liondan juga bekerja sama dengan perusahaan

minyak Desire Petroleum meyakini bahwa proyek ini dapat menghasilkan 350

juta barrel minyak bumi yang bisa diproduksi sekitar tahun 2017(Falkland Islands

Government 2017)

Gambar III.1 Salah Satu Kompleks Pengeboran Minyak Bumi di Lepas

Pantai Kepulauan Malvinas

34

Sumber: (Critchlow, New Falklands oil discovery could stir trouble with

Argentina 2015)

Hingga sampai saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan minyak bumi

yang sudah mulai beroperasi melakukan pengeboran di sekitaran lepas pantai

Kepulauan Malvinas, di antaranya adalah Rockhopper Exploration, Argos

Resources Ltd, Borders and Southern Petroleum PLC, Desire Petroleum PLC,

dan Falkland Oil and Gas Ltd(Republika Online 2013). Perusahaan-perusahaan

minyak tersebut menyatakan telah mendapatkan izin dan lisensi untuk melakukan

eksplorasi dan pengeboran minyak bumi di sekitaran lepas pantai Kepulauan

Malvinas pada tahun 2011 dari badan administrasi Kepulauan Malvinas(Waibel

2012)

Akibat dari aktifitas pengelolaan hidrokarbon yang terjadi di sekitaran lepas

pantai Kepulauan Malvinas, Argentina pada masa kepemimpinan Cristina

Fernandez Kirchner, melalui Menteri luar negerinya Timerman, memberlakukan

pelarangan kepada 5 perusahaan minyak asal Inggris tersebut pada tahun 2012

(Dodds 2012, 689) untuk melanjutkan aktifitas pengeboran minyak bumi mereka

di wilayah Kepulauan Malvinas.

Hal ini dilakukan oleh Argentina karena mereka mengganggap aktifitas

pengelolaan Hidrokarbon yang dilakukan oleh beberapa perusahaan pengeboran

minyak bumi asal Inggris tersebut merupakan perbuatan yang ilegal karena

wilayah kepulauan tersebut masih disengketakan oleh Argentina dan Inggris

sampai saat ini. Meskipun telah diberlakukannya pelarangan terhadap beberapa

perusahaan minyaknya, Inggris tetap tidak mengacuhkan larangan tersebut, karena

35

menurut Inggris mereka sebagai pemenang perang yang terjadi di Kepulauan

Malvinas pada tahun 1982 memiliki kekuasaan atas kedaulatan dan urusan

administrasi wilayah Kepulauan Malvinas.

Alasan dari beberapa perusahaan minyak bumi asal Inggris tersebut

melakukan pengeboran dan pengelolaan hidrokarbon di wilayah baru seperti di

sekitar wilayah Kepulauan Malvinas adalah sebagai bentuk antisipasi jika suatu

saat nanti situs pengeboran yang telah mereka lakukan di wilayah Timur Tengah

menipis dan habis, sementara permintaan dan penggunaan minyak bumi di masa

yang akan datang semakin terus meningkat. Hal ini mengacu kepada pernyataan

OPEC yang menyatakan bahwa kebutuhan minyak bumi akan mencapai 111 juta

barrel perharinya pada tahun 2040, meningkat dari angka 93 barrel perhari pada

saat ini (Critchlow, New Falklands oil discovery could stir trouble with Argentina

2015)

B. Aktifitas Militer Inggris di Kepulauan Malvinas

Kepulauan Malvinas yang selama ini berada di bawah pemerintahan

kerajaan Inggris masih belum mempunyai kekuatan militer reguler yang berasal

dari kepualauan Malvinas itu sendiri, sehingga masyarakat Kepulauan Malvinas

masih bergantung kepada kekuatan militer kerajaan Inggris yang selama ini,

semenjak berakhirnya perang Malvinas (Falkland) pada tahun 1982, secara rutin

mengirimkan pasukan militernya baik angkatan darat, laut dan udara untuk

melakukan latihan dan menjaga keamanan serta mempertahankan kedaulatan di

Kepulauan Malvinas. Satuan tugas dari militer Inggris yang diutus untuk

mengamankan keamanan dan kedaulatan Kepulauan Malvinas itu disebut dengan

36

British Forces South Atlantic Islands (BFSAI), yang merupakan gabungan dari

tiga kekuatan militer Inggris, British Army, Royal Air Force, dan Royal Navy serta

berisikan sekitar 1.000 lebih personil (Tooth 2017).

Semenjak berakhirnya perang Malvinas (Falkland) pada tahun 1982, Inggris

memfokuskan dan memperkuat pertahanan Kepulauan Malvinas dengan

membangun pangkalan militernya di Kepulauan Malvinas, salah satunya dengan

membangun landasan udara RAF Mount Pleasant, yang berjarak sekitar 27 mil

atau sekitar 43 km ke arah bart dari ibukota Kepulauan Malvinas, Port Stanley

(Tooth 2017). Inggris menganggap bahwa Kepulauan Malvinas merupakan lokasi

yang cukup strategis untuk mendirikan pangkalan militer, sehingga dapat

mempermudah akses mereka dalam menjaga wilayah-wilayah luar batas lautnya

yang berada di Atlantik Selatan, seperti Georgia Selatan dan kepulauan Sandwich

Selatan.

37

Gambar III.2 RAF Mount Pleasant, Pangkalan Udara Inggris di

Kepulauan Malvinas

Sumber: (Tooth 2017)

Pangkalan udara tersebut mulai aktif beroperasi pada tahun 1986, dengan

berisikan 4 buah Typhoon jet yang berfungsi untuk melakukan patroli dan sebagai

perangkat pertahanan udara yang dimiliki Kepulauan Malvinas. Selain itu terdapat

dua buah pesawat Chinook, satu buah C-130 Hercules dan satu buah pesawat

voyager yang berfungsi untuk mengangkut alat berat, transportasi dan pengisian

bahan bakar di udara (Tooth 2017).

38

Gambar III.3 Typhoon Jet, Pesawat Tempur Inggris yang beroperasi di

wilayah udara Kepulauan Malvinas

Sumber: (Farmer 2015)

Pasukan angkatan darat Inggris membangun garnisun di Mount Pleasant dan

memiliki anggota sekitar 1.200 personil, yang 11 orang di antaranya adalah ahli

penjinak bom (Tooth 2017). Kekuatan angkatan darat yang ditempatkan di

Kepulauan Malvinas diperkuat dengan senjata anti-aircraft yang bernama Rapier

air defence missile. Misil Rapier ini berfungsi untuk menahan serangan dari jet

dan helikopter tempur Argentina, bahkan misil ini juga berfungsi untuk

menghancurkan drones dan misil kapal laut yang ingin menyerang Kepulauan

Malvinas. Radar dari misil Rapier ini memiliki jangkauan jarak seluas 10 mil dan

5 mil untuk jarak jangkauan serangan dari misil Rapier ini (Farmer 2015).

Pasukan angkatan laut Inggris berkontribusi dengan menempatkan kapal

perang dan kapal patroli yang bertugas untuk menjaga keamanan wilayah perairan

di sekitaran Kepulauan Malvinas. Untuk sektor kapal perang, Royal Navy atau

pasukan angkatan laut Inggris menempatkan Type-45 destoyer HMS Dragon yang

39

dilengkapi dengan misil Sea Viper dan memiliki senjata utama yang memiliki

peluru berkaliber 4.5” (Farmer 2015). Sedangkan dari sektor patroli laut dan

wilayah perairan, Inggris menempatkan HMS Clyde yang bertugas untuk

melindungi keamanan para nelayan Kepulauan Malvinas ketika mencari ikan dan

melindungi wilayah perairan Malvinas dari nelayan-nelayan asing yang tidak

memiliki izin melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kepulauan

Malvinas(Farmer 2015).

Gambar III.4 HMS Dragon, Kapal Perang Perusak milik Kepulauan

Malvinas

Sumber: (Farmer 2015)

Selain itu, angkatan laut Inggris juga memiliki Trafalgar dan kapal selam

Astute-Class nuclear yang dipersenjatai dengan misil Tomahawk. Kapal selam ini

memiliki jarak serangan terhadap targetnya sekitar lebih kurang 1,500 mil atau

sekitar 2,400 km. Kekuatan dari misil kapal selam ini telah teruji pada saat perang

Malvinas (Falklands), ketika HMS Conqueror menenggelamkan kapal Argentina

ARA General Belgrano (Tooth 2017).

40

Dengan didirikannya pangkalan militer Inggris di Kepulauan Malvinas

tersebut, Inggris memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keamanan dan

kedaulatan Kepulauan Malvinas dari berbagai ancaman keamanan, baik dari

Argentina maupun negara-negara lainnya yang mendukung Argentina dalam

melakukan klaim terhadap kedaulatan Kepulauan Malvinas tersebut. Dalam

upayanya menjaga stabilitas keamanan di Kepulauan Malvinas, Inggris

menerapkan sistem pertahanan yang mengintegrasikan pasukan pertahanan

sukarela dari masyarakat Kepulauan Malvinas untuk berlatih bersama pasukan

militer Inggris.

Pasukan tersebut mendapatkan pelatihan secara rutin dan berkala dari

pasukan militer Inggris untuk mengoperasikan senjata Oerlikon 20mm dan

mengoperasikan kapal patroli untuk mengawasi wilayah perairan mereka dari

penangkapan ikan secara ilegal (Tooth 2017). Dalam rangka menjaga tradisi

latihan gabungan antara pasukan militer Inggris dengan pasukan sukarela dari

masyarakat di Kepulauan Malvinas, pihak kerajaan Inggris mengutus Pangeran

William pada tahun 2012 untuk mengunjungi Kepulauan Malvinas dalam rangka

menjalin keakraban antara masyarakat Kepulauan Malvinas dengan pihak

kerajaan Inggris, dan juga dalam rangka rutinitas latihan militer gabungan yang

sudah menjadi jadwal dan program tahunan Inggris terhadap Kepulauan

Malvinas(Dodds 2012, 686).

Dengan adanya pangkalan militer Inggris di wilayah Kepulauan Malvinas

dan dengan kedatangan Pangeran William dalam rangka rutinitas latihan

gabungan antara Inggris dengan masyarakat Kepulauan Malvinas untuk

41

memperkuat pertahanan di Kepulauan Malvinas, Argentina merasa resah dan

seringkali mengangkat isu tersebut ke Perserikatan Bangsa Bangsa dengan laporan

bahwa Inggris masih terus melakukan tindakan militerisasi di wilayah Kepulauan

Malvinas yang tidak hanya meresahkan Argentina, tetapi juga negara-negara di

wilayah Amerika Selatan yang berdekatan dengan wilayah Kepulauan Malvinas.

Oleh karena itu Argentina terus berupaya untuk melakukan negosiasi terhadap

Inggris mengenai status kedaulatan Kepulauan Malvinas.

C. Referendum 2013

Semenjak kekalahan Argentina pada perang Malvinas (Falkland) yang

terjadi pada tahun 1982, Inggris mengklaim bahwa wilayah Kepulauan Malvinas

merupakan bagian dari wilayah luar batas laut Inggris. Namun Argentina yang

memiliki dasar yang cukup kuat dalam mengklaim wilayah Kepulauan Malvinas

tidak menyetujui kepemerintahan Inggris di Kepulauan Malvinas tersebut.

Pemerintah Inggris bersama dengan masyarakat Kepulauan Malvinas pada bulan

maret 2013 telah menyelenggarakan referendum kepada penduduk Kepulauan

Malvinas yang membahas tentang apakah masyarakat penduduk Kepulauan

Malvinas masih ingin menjadi bagian dari pemerintahan Inggris.

Tabel III.1 Hasil Voting Referendum Kepulauan Malvinas 2013

Falkland/Malvinas Islands sovereignty referendum, 2013

Choice Votes Percentage

Yes 1,513 99.80%

No 3 0.20%

Valid votes 1,516 99.93%

Invalid or blank votes 1 0.07%

42

Total votes 1,517 100.00%

Voter turnout 92.00%

Electorate 1,650

Sumber: (Panggalo 2014, 68)

Referendum yang dilaksanakan pada tanggal 10-11 Maret 2013 itu diikuti

oleh total 1.517 pemilih sah, namun hanya 1.516 surat suara yang dinyatakan

sah/valid sedangkan 1 surat suara dinyatakan tidak sah. Dari total suara sebanyak

1.517 suara, 3 di antaranya menolak untuk tetap menjadi bagian dari wilayah

pemerintahan kerajaan Inggris, sedangkan 1.513 suara menyatakan untuk tetap

berada di bawah pemerintahan kerajaan Inggris (Falkland Islands Government

2013).

Masyarakat Kepulauan Malvinas sangat menantikan referendum yang

diadakan oleh pemerintah Inggris dan Kepulauan Malvinas. Hal ini dikarenakan

jika masyarakat Kepulauan Malvinas memutuskan untuk menentukan masa depan

dan pandangan politik mereka sendiri, maka diharapkan mereka bisa segera

terlepas dari permasalahan isu sengketa kedaulatan antara Argentina dan Inggris

yang tak kunjung usai.

Namun, meski telah dilaksanakannya referendum dan hasilnya

memutuskan bahwa masyarakat Kepulauan Malvinas masih tetap bagian dari

kerajaan Inggris, Argentina tidak sedikitpun mnegurangi niatnya dalam

melepaskan kedaulatan Kepulauan Malvinas kepada Inggris begitu saja.Meskipun

dengan hasil mutlak yang menunjukan bahwa masyarakat Kepulauan Malvinas

merupakan bagian dari Inggris, Argentina menganggap bahwa hasil referendum

yang dilaksanakan tidaklah legal, karena masyarakat yang melakukan pemungutan

43

suara bukan penduduk asli kepulauan Malvnas (Press TV 2013), melainkan

imigran Inggris yang dibawa setelah Inggris memenangkan perang di Kepulauan

Malvinas pada tahun 1982 (Bustamante 2013), dengan tujuan untuk membangun

pemukiman di wilayah Kepulauan Malvinas guna memperkuat posisi mereka di

kawasan Atlantik Selatan.

44

BAB IV

Analisa Faktor Penyebab Klaim Kedaulatan

Kepulauan Malvinas oleh Argentina Setelah Referendum

2013

Dalam bab ini akan dibahas mengenai mengapa Argentina masih tetap

berupaya untuk mengajukan klaim kedaulatan terhadap Kepulauan Malvinas

meski telah berlangsungnya referendum yang menyatakan bahwa masyarakat

Malvinas masih tetap ingin berada di bawah administrasi kerajaan Inggris. Apa

faktor yang menyebabkan Argentina masih terus berupaya untuk mengajak

Inggris membuka negosiasi mengenai status kedaulatan Kepulauan Malvinas?

Oleh karena muncul pertanyaan tersebut maka di dalam bab ini akan menjelaskan

dan menganalisa faktor-faktor yang dianggap berhubungan dengan alasan

Argentina dalam upayanya yang terus mencoba membuka perundingan terkait

status kedaulatan Kepulauan Malvinas. Analisa yang dilakukan akan mengacu

kepada kerangka-kerangka teori Ilmu Hubungan Internasional yang dianggap

relevan dengan kasus sengketa status kedaulatan Kepulauan Malvinas antara

Argentina dengan Inggris.

Sengketa status kedaulatan Kepulauan Malvinas antara Argentina dengan

Inggris ini merupakan salah satu kasus persengketaan yang terpanjang dalam

sejarah. Hal ini dikarenakan dari kedua negara masih tetap dan saling melakukan

klaim terhadap status Kepulauan Malvinas hingga saat ini. Jika dilihat dari sisi

Argentina, klaim mereka terhadap status kedaulatan Kepulauan Malvinas

berdasarkan dari sisi historis, geografis dan beberapa faktor lainnya, sementara

45

jika melihat dari sisi Inggris klaim mereka terhadap status kedaulatan Kepulauan

Malvinas tidak terlalu mengacu kepada sisi historis, bahkan dari letak geografis

jarak antara Inggris dan Kepulauan Malvinas sangatlah jauh, oleh karena itu klaim

Inggris atas status kedaulatan Kepulauan Malvinas berdasarkan pada hasil perang

Malvinas (Falkland) yang terjadi pada tahun 1982. Dari hasil perang tersebut,

Inggris berhasil memenangkan perang dan menjadi negara yang merasa memiliki

tanggung jawab dalam mengurus administrasi kepemerintahan di Kepulauan

Malvinas. Selain berdasarkan dari hasil perang pada tahun 1982, klaim Inggris

terhadap status kedaulatan Kepulauan Malvinas juga berdasarkan kepada

keinginan masyarakat Kepulauan Malvinas itu sendiri, Inggris menyerahkan

sepenuhnya kepada masyarakat Kepulauan Malvinas hak untuk menentukan nasib

mereka, apakah menjadi bagian dari kerajaan Inggris atau menjadi bagian dari

Argentina.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah alasan Argentina dalam

melakukan klaim kedaulatan terhadap status kedaulatan Kepulauan Malvinas

cukup rasional dan perlu menjadi pertimbangan bagi dunia Internasional, maka

perlu dilakukan analisa terhadap beberapa faktor yang dianggap memiliki

pengaruh cukup besar bagi Argentina dan Inggris, di antaranya adalah

terancamnya keamanan nasional Argentina akibat berbagai aktifitas dan latihan

militer inggris dengan pasukan sukarela dari masyarakat Malvinas yang dianggap

sebagai bentuk deterrence, serta nilai geopolitik Malvinas terhadap kepentingan

ekonomi Argentina. Dalam menganalisa faktor-faktor tersebutdigunakan kerangka

teori dalam Ilmu Hubungan Internasional, yang diantaranya adalah Kebijakan

46

Luar Negeri, dilihat dari faktor Internal berupa kepentingan ekonomi dan

Eksternal berupa detterence; Keamanan Nasional dan Geopolitik.

A. Terancamnya Kemanan Nasional Argentina Akibat Aktifitas

Militer Inggris di Kepulauan Malvinas

Semenjak kemenangannya dalam perang Malvinas (Falkland) pada tahun

1982, Inggris tidak begitu saja pergi meninggalkan Kepulauan Malvinas tanpa

pertahanan sama sekali. Sebagai pihak yang memenangkan perang, Inggris merasa

berhak untuk mengatur administrasi Kepulauan Malvinas, baik dari sektor

pemerintahan hingga sektor pertahanan. Inggris secara perlahan membangun

sistem pertahanan di Kepulauan Malvinas untuk memperkuat posisi mereka

sebagai negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan kedaulatan Kepulauan

Malvinas tersebut.

Dengan didirikannya pangkalan militer Inggris di Kepulauan Malvinas,

Inggris semakin sering melakukan aktifitas militer di kepulauan tersebut. RAF

Mount Pleasant yang berjarak kurang lebih 43 km dari ibu kota Kepulauan

Malvinas, Port Stanley, merupakan salah satu pangkalan yang cukup penting

untuk Inggris dalam menjaga keamanan di sekitar wilayah Atlantik Selatan.

Keberadaan pangkalan militer Inggris di Kepulauan Malvinas membuat beberapa

negara di kawasan Amerika Selatan merasa terancam keamanan negara mereka,

khususnya Argentina yang merasa terancam dengan kehadiran militer Inggris di

sekitar wilayah Kepulauan Malvinas.

Tindakan Inggris dalam membangun pangkalan militernya setelah

memenangkan perang pada tahun 1982 di Kepulauan Malvinas adalah salah satu

47

bentuk strategi pertahanan Inggris dalam mengukuhkan posisi mereka sebagai

negara yang memiliki hak untuk memerintah di Kepulauan Malvinas. Tidak hanya

itu, Inggris juga melakukan tindakan detterence terhadap Argentina yang sampai

saat ini masih berupaya mendapatkan klaim kedaulatan atas Kepulauan Malvinas.

Menurut Alex Mintz dan Karl DeRouen, dalam bukunya yang berjudul

“Understanding Foreign Policy Decision Making”konsep Deterrence merupakan

suatu sikap waspada dari negara terhadap negara lainnya dengan cara

meningkatkan kekuatan pertahanannya agar tidak ada negara, yang secara

rasional, dapat menginvasi mereka ketika pertahanan dari suatu negara meningkat

(Mintz and DeRouen 2010, 122). Dalam hal ini Inggris jelas tidak mau kehilangan

posisinya sebagai negara yang memiliki pengaruh di wilayah Atlantik Selatan,

khususnya terhadap Kepulauan Malvinas, Georgia Selatan, dan Sandwich Selatan.

Lebih lanjut menurut Mintz dan Rouen, tindakan detterence yang dilakukan

oleh Inggris di wilayah Atlantik Selatan khususnya di Kepulauan Malvinas

tergolong kepada detterence tipe extended immediate(Mintz and DeRouen 2010,

122). Hal ini disebabkan karena Inggris memperluas (extend) wilayah

pertahanannya hingga ke wilayah Atlantik Selatan yang keberadaannya jauh dari

wilayah regional Inggris. Lalu bersifat sesegera atau secepatnya (immediate)

karena Inggris khawatir Argentina masih memiliki kekuatan militer untuk

melakukan serangan kejutan, seperti yang terjadi pada saat Argentina

melancarkan serangan kejutan saat menyerang Malvinas, setelah sebelumnya

Argentina menyerang Georgia Selatan sebagai tindakan pengalihan.

48

Detterence yang dilakukan oleh Inggris juga merupakan salah satu upaya

untuk menjaga keamanan nasional Inggris di wilayah luar batas laut mereka,

seperti di Kepulauan Malvinas, Georgia Selatan dan Sandwich Selatan. Mengacu

kepada strategi keamanan nasional Inggris yaitu mengutamakan keamanan dan

pertahanan Inggris, yang memiliki tujuan untuk melindungi rakyat Inggris,

ekonomi, infrastruktur, wilayah dan pilihan hidup rakyat Inggris dari segala

macam ancaman dan resiko yang dapat mempengaruhi keamanan mereka secara

langsung. Lalu strategi selanjutnya adalah membentuk dunia yang stabil. Strategi

ini dilakukan di luar batas wilayah Inggris, dengan maksud mengurangi potensi

ancaman terhadap Inggris dan wilayah di luar regional dan batas laut Inggris (HM

Government 2010, 10-11).

Konsep keamanan nasional tidak terlepas dari kepentingan nasional suatu

negara. Terganggu atau tidaknya keamanan nasional suatu negara juga

berhubungan dengan kepentingan nasionalnya (Stolberg 2012, 11). Dalam kasus

Argentina dengan Inggris, Argentina merasa cukup terganggu dengan kehadiran

militer Inggris di Kepulauan Malvinas. Hal ini dikarenakan Argentina merasa

memiliki kepentingan terhadap Kepulauan Malvinas. Argentina merasa bahwa

dengan didirikannya pangkalan militer Inggris RAF di Mount Pleasant dan

dengan segala macam bentuk aktifitas militer Inggris di Kepulauan Malvinas

merupakan tindakan kolonialisme di era modern, sebab Inggris dianggap oleh

Argentina telah melakukan aktifitas militer di wilayah yang masih disengketakan

(BBC 2012).

49

Inggris membantah anggapan Argentina bahwa kebijakan militernya

tersebut merupakan bagian dari aksi kolonialisme di era modern, hal ini karena

Inggris melakukan latihan militer gabungan dengan masyarakat Kepulauan

Malvinas sebagai bentuk tanggung jawab Inggris selaku negara yang berperan

dalam mengatur administrasi kepemerintahan di Kepulauan Malvinas tersebut.

Inggris juga mengacu kepada hasil referendum mengenai status kependudukan

masyarakat Kepulauan Malvinas yang masih menginginkan untuk tetap berada di

bawah naungan pemerintah kerajaan Inggris (Junianto 2013), sehingga Inggris

merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Inggris terkait aktifitas militernya

di Kepulauan Malvinas tersebut tanpa ada unsur pemaksaan sama sekali dan

berdasarkan kebutuhan masyarakat Malvinas akan pentingnya meningkatkan

kekuatan pertahana di Kepulauan Malvinas tersebut.

Keresahan Argentina terhadap keberadaan pangkalan dan berbagai aktifitas

militer yang terjadi di sekitar Kepulauan Malvinas kembali meningkat ketika pada

tahun 2016 dan 2015, total 16 penerbangan yang dilakukan oleh pesawat Typhoon

jet milik Kepulauan Malvinas terlihat melintas antara Kepulauan Malvinas

menuju Brazil (Rogers and Ortega 2017). Hal ini menyebabkan semakin

waspadanya Argentina mengenai status keamanan nasional mereka, dikarenakan

negara-negara di Amerika Selatan mulai membuka jalur diplomasi dengan

Kepulauan Malvinas, setelah sebelumnya Argentina memberlakukan pelarangan

terhadap beberapa aktifitas kapal nelayan berbendera Malvinas untuk beroperasi

di sekitar wilayah perairan Argentina dan Amerika Selatan lainnya dan berlabuh

di dermaga-dermaga di Argentina (BBC 2010).

50

Alasan lainnya yang menyebabkan Argentina masih terus berupaya untuk

membuka pembicaraan dengan Inggris terkait aktifitas militernya yang dianggap

mengganggu keresahan negara-negara Amerika Selatan khususnya Argentina

adalah jika Inggris setuju untuk membuka perundingan dengan Argentina dan

sepakat untuk memberikan sebagian wilayah kedaulatan Kepulauan Malvinas

kepada Argentina, maka Argentina bisa menempatkan garnisun pasukan

militernya di Kepulauan Malvinas yang merupakan wilayah terluar perairan

Argentina dan lebih mudah untuk Argentina dalam mengantisipasi jika terjadinya

serangan, dan bukannya tidak mungkin jika kekuatan militer Argentina sudah

bangkit dan cukup kuat, Argentina dapat mengusir pasukan militer Inggris dari

Kepulauan Malvinas suatu saat nanti.

Oleh karena itu hingga saat ini, Inggris tidak pernah menanggapi segala

macam bentuk protes dan permintaan Argentina untuk membuka perundingan

mengenai kasus sengketa kedaulatan Kepulauan Malvinas tersebut. Karena

Inggris menyadari bahwa jika suatu saat jika Argentina mengalami kebangkitan

militer ketika Inggris memyetujui untuk berbagi wilayah Kepulauan Malvinas

tersebut, maka akan sulit bagi Inggris untuk kembali merebut Kepulauan

Malvinas. Oleh karena itu Inggris tetap melakukan kegiatan militer rutinnya di

Kepulauan Malvinas sebagai bentuk upaya untuk menjaga posisi Inggris di

kepulauan tersebut dan mencegah Argentina untuk melakukan upaya mendadak

untuk merebut kedaulatan Kepulauan Malvinas.

51

B. Nilai Geopoloitik Malvinas Terhadap Kepentingan Ekonomi

Argentina

Setelah dilaksanakannya referendum di Kepulauan Malvinas pada tahun

2013, yang menghasilkan keputusan bahwa masyarakat Malvinas masih ingin

tetap menjadi bagian dari wilayah pemerintahan kerajaan Inggris (BBC 2013),

Argentina menolak keras bahwa referendum yang dilakukan oleh masyarakat

Kepulauan Malvinas dengan dibantu oleh pemerintahan Inggris merupakan hasil

keputusan yang legal. Argentina beranggapan bahwa referendum yang dilakukan

oleh masyarakat Kepulauan Malvinas bersifat ilegal, dan Argentina juga

menyatakan bahwa asas dari self-determination atau menentukan nasib sendiri

yang diusung oleh Inggris tidaklah masuk akal. Hal ini dikarenakan pada asalnya

Kepulauan Malvinas tidak memiliki suku atau penduduk asli yang menetap di

kepulauan tersebut (Press TV 2013). Populasi manusia baru ada di kepulauan

tersebut semenjak era kolonialisasi pada masa Spanyol, Perancis dan Inggris

ketika menemukan kepulauan tersebut dan mendirikan pemukiman di sekitar

wilayah Kepulauan Malvinas.

Argentina terus berupaya untuk mrmbuka negosiasi dengan Inggris terhadap

status kedaulatan Kepulauan Malvinas tersebut karena Argentina tidak ingin

mengalami kerugian jika mereka melepaskan status kedaulatan Kepulauan

Malvinas itu begitu saja. Semenjak telah diketahui bahwa Kepulauan Malvinas

memiliki potensi minyak bumi yang dapat memproduksi sekitar 1 milyar

barrel(Ambrose 2016), maka Argentina semakin tidak ingin melepaskan status

kedaulatan Kepulauan Malvinas tersebut dan terus berupaya untuk membujuk

Inggris agar membuka negosiasi terkait sengketa status kedaulatan Kepulauan

52

Malvinas. Perusahaan minyak dan gas asal Inggris, Premier Oil, mengatakan

bahwa situs pengeboran di wilayah lepas pantai Malvinas dapat menghasilkan

sekitar 60 ribu barrel perharinya (Critchlow, Race is on to tap 1bn barrels of oil in

the Falkland Islands 2015).

Akibat ditemukannya potensi sumber daya alam yang melimpah di sekitar

Kepulauan Malvinas berupa minyak bumi, yang merupakan komoditas cukup

penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat global, maka

beberapa perusahaan pengeboran mionyak bumi asal Inggris lainnya, seperti

Rockhopper Exploration, Argos Resources Ltd, Borders and Southern Petroleum

PLC, Desire Petroleum PLC, dan Falkland Oil and Gas Ltd(Republika Online

2013) ikut serta dalam proyek pengeboran lepas pantai di wilayah Kepulauan

Malvinas.

Argentina yang tidak ingin semakin merasakan kerugian besar ketika

melihat perusahaan-perusahaan pengeboran minyak bumi melakukan pengelolaan

di daerah yang sudah jelas berada di depan mata Argentina melayangkan gugatan

kepada Inggris untuk menghentikan segala macam bentuk kegiatan aktifitas

pengelolaan hidrokarbon atau sumber daya alam di wilayah Kepulauan Malvinas

karena wilayah tersebut masih merupakan wilayah yang disengketakan.

Hal tersebut dilakukan Argentina karena mereka menganggap bahwa

Kepulauan Malvinas memiliki nilai politik dan ekonomi yang cukup berpengaruh

bagi masyarakat Argentina jika wilayah dan status Kepulauan Malvinas tersebut

berada dalam kekuasaan Argentina. Berdasarkan kepada konsep geopolitik yang

dipaparkan oleh Griffiths dan O’Callaghan dalam bukunya yaitu, international

53

relations-key concepts, meyebutkan bahwa Kondisi Geografis suatu wilayah

memiliki peran yang cukup signifikan dalam kaitannya dengan Hubungan

Internasional. Kondisi alam ataupun geografis yang baik dapat menunjang tingkat

perekonomian suatu wilayah atau negara. Tidak hanya tingkat perekonomian saja

yang mengalami kemajuan, karena dengan meningkatnya taraf perekonomian

maka dapat diiringi pula dengan tingkat kemajuan dari sektor lainnya seperti

politik, militer bahkan sosial-budaya (Griffiths and O'Callaghan 2004, 120).

Nilai geopolitik Kepulauan Malvinas sangat berpengaruh besar bagi

kepentingan ekonomi masyarakat Argentina jika mereka berhasil mendapatkan

kedaulatan penuh atas Kepulauan Malvinas. Berdasarkan konsep kepentingan

ekonomi Mintz dan Rouen, Jika Argentina berupaya untuk meningkatkan

kekuatan militernya, maka salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan

mengambil alih kepemilikan Kepulauan Malvinas dari pengaruh Kerajaan Inggris

dan mulai mengelola potensi sumber daya alam yang berada di wilayah

Kepulauan Malvinas, khususnya minyak bumi yang baru saja ditemukan di sekitar

wilayah utara lepas pantai Kepulauan Malvinas, dan menjadikannya sebagai salah

satu sumber pendapatan ekonomi Argentina untuk mendukung perkembangan

kekuatan militer Argentina..

Kepulauan Malvinas diperkirakan memiliki cadangan minyak hingga

mencapai miliaranbarrel(BBC 2010), oleh karena itu Argentina terus

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan Inggris dan masyarakat

Kepulauan Malvinas, seperti melakukan blokade terhadap kapal-kapal dagang

yang berbendera Malvinas untuk melintasi wilayah perairan Argentina, mencabut

54

lisensi penangkapan ikan dari kapal-kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi

di wilayah Kepulauan Malvinas dan Argentina.

Meskipun Argentina telah berulang kali melakukan bebagai macam upaya

yang merugikan posisi keberadaan Inggris di Kepulauan Malvinas tersebut untuk

menarik perhatian Inggris, namun segala macam bentuk upaya yang telah

dilakukannya tidak pernah mendapatkan perhatian dari Inggris untuk menerima

permintaan Argentina dalam melakukan negosiasi mengenai status kedaulatan

Kepulauan Malvinas.

Akibat dari diadakannya referendum yang dilakukan di Kepulauan Malvinas

pada bulan Maret 2013 dan menghasilkan keputusan bahwa masyarakat

Kepulauan Malvinas masih merupakan bagian dari Inggris, Argentina merasa

bahwa kesempatannya untuk mendapatkan status kepemilikan Kepulauan

Malvinas semakin berkurang, sehingga meskipun telah bergantinya Presiden

Argentina dari Cristina Fernandez Kirchner menjadi Mauricio Macri, klaim

Argentina tidak berhenti, tetapi lebih menggunakan metode atau cara yang lebih

diplomatis dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Argentina

Sebelumnya.

Kebijakan Argentina pada masa kepemimpinan Macri tidak menghilangkan

upayanya untuk mendapatkan status kepemilikan Kepulauan Malvinas dari

kerajaan Inggris. Macri berupaya untuk kembali menjaga hubungan baik

Argentina dengan Inggris sama seperti ketika masa pemerintahan Carlos Menem

ketika menjadi Presiden Argentina sebelum masa Nestor Kirchner. Jika pada masa

Carlos Menem, Argentina dengan Inggris menjalain hubungan bilateralnya

55

dengan membuat kerangka kebijakan berupa Sovereignty Umbrella, yang pada

saat itu menjadi penunjang hubungan baik antara Argentina dengan Inggris terkait

sengketa Kepulauan Malvinas.

56

BAB V

Kesimpulan

Sejarah persengketaan mengenai status kedaulatan Kepulauan Malvinas

antara Argentina dan Inggris merupakan salah satu permasalahan sengketa yang

sangat panjang. Dimulai dari era kolonialisme pada abad ke-16 hingga sampai

puncaknya pada tahun 1982 ketika terjadinya perang yang cukup banyak

menewaskan pasukan dari kedua belah pihak negara baik Argentina maupun

Inggris. Perang yang dikenal dengan perang Falkland (Malvinas) tersebut

dimenangkan oleh Inggris dan semenjak saat itu Inggris mengklaim bahwa

mereka merupakan penguasa atau negara yang memiliki hak penuh untuk

mengatur dan mengurus administrasi, baik dari segi pemerintahan maupun segi

pertahanan di Kepulauan Malvinas tersebut.

Semenjak setelah berakhirnya perang Falkland 1982, hubungan diplomatik

antara Argentina dan Inggris tidak pernah stabil. Hubungan bilateral antara

Argentina dan Inggris mengalami pasang surut akibat dari permasalahan sengketa

kedaulatan Kepulauan Malvinas yang terjadi hingga saat ini. Pada awal masa

periode setelah perang, kedua negara memutuskan hubungan diplomatiknya

dengan memanggil kembali utusan diplomatiknya di kedutaan besar masing-

masing negara. Namun pada masa pemerintahan Carlos Menem pada tahun 1990,

kedua negara kembali membuka hubungan diplomatiknya dengan menempatkan

utusan duta besar mereka untuk kembali menjalankan tugasnya, di mana

Argentina menunjuk Mario Campora untuk menjadi duta besar di Inggris,

57

sedangkan Inggris menunjuk Sir Humprey Maud untuk menjadi duta besar Inggris

untuk Argentina.

Namun hubungan baik yang tejalin antara Argentina dan Inggris tidak

berlangsung lama. Sejak terpilihnya Nestor Kirchner pada tahun 2003

menggantikan Carlos Menem, hubungan diplomatik Argentina dengan Inggris

kembali mengalami peningkatan tensi. Hal ini disebabkan karena Nestor Kirchner

kembali mengangkat isu permasalahan mengenai sengketa kedaulatan Kepulauan

Malvinas, dan menjadikannya sebagai program kebangkitan nasional bagi

Argentina. Nestor Kirchner mengeluarkan kebijakan ini karena sebelum

terpilihnya ia menjadi Presiden Argentina pada tahun 2003, Argentina mengalami

kemerosotan ekonomi pada tahun 2002.

Oleh karena itu dalam kebijakannya mengenai kebangkitan nasional dan

ekonomi yang ia canangkan untuk Argentina, Nestor Kirchner memberlakukan

pelarangan terhadap perusahaan-perusahaan tambang asing untuk beroperasi

disekitaran perairan Kepulauan Malvinas. Selain itu Nestor Kirchner juga

memutuskan sepihak perjanjian bagi hasil dengan Inggris dari sumber daya alam

dan minyak bumi yang ditemukan di sekitaran wilayah Kepulauan Malvinas.

Dimulai dari saat inilah hubungan antara Argentina dengan Inggris terus

mengalami tren yang negatif. Sepeninggalan Nestor Kirchner sebagai Presiden

Argentina, terpilihlah Cristina Fernandez Kirchner yang merupakan istri dari

Presiden sebelumnya, Nestor Kirchner.

Pada masa pemerintahan Cristina Fernandez Kirchner, Argentina sangat

sensitif terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Inggris di wilayah

58

Kepulauan Malvinas, baik dari aktifitas pengelolaan hidrokarbon di kawasan lepas

pantai Kepulauan Malvinas yang dilakukan oleh beberpa perusahaan pengeboran

minyak bumi asal Inggris, aktifitas militer yang dilakukan oleh Inggris dengan

alasan sebagai latihan gabungan antara pasukan Inggris dengan masyarakat

Kepulauan Malvinas, serta campur tangannya Inggris dalam proses pelaksanaan

referendum di Kepulauan Malvinas.

Dari ketiga faktor di atas, Argentina semakin gencar untuk melakukan klaim

kedaulatan mereka terhadap status kedaulatan Kepulauan Malvinas. Argentina

pada masa kepemimpinan Cristina Fernandez Kirchner telah berupaya untuk

untuk mengajak Inggris melakukan perundingan dengan Argentina mengenai

status kedaulatan Kepulauan Malvinas saat ini, karena dari ketiga kegiatan di atas,

Argentina menganggap bahwa Inggris dengan sengaja melakukan hal tersebut

untuk mengukuhkan posisi mereka di wilayah Atlantik Selatan.

Dimulai dari didirikannya pangkalan militer Inggris di kawasan Mount

Pleasant yang berjarak 43 km ke arah barat dari lokasi ibukota Kepulauan

Malvinas. Meskipun Inggris menyatakan bahwa tindakannya tersebut merupakan

upaya untuk melindungi masyarakat Kepulauan Malvinas, dan bagian dari sistem

pertahanan yang diterapkan oleh menteri pertahanan Inggris, namun Argentina

justru menganggap bahwa kegiatan Inggris tersebut merupakan bagian dari

kolonialisasi era modern dengan melakukan militerisasi di wilayah Kepulauan

Malvinas, yang dianggap Argentina masih merupakan wilayah yang

disengketakan.

59

Selain itu, faktor yang membuat Argentina semakin gencar dalam

melakukan pengajuan klaim kedaulatan dan sangat bersikeras agar Inggris mau

membuka pintu perundingan terkait status kedaulatan Kepulauan Malvinas

dikarenakan semakin banyaknya perusahaan pertambangan dan pengeboran

minyak bumi yang melakukan pengeboran di wilayah lepas pantai Kepulauan

Malvinas. Oleh karena itu, karena keresahan yang dialami oleh Cristina Fernandez

Kirchner, maka Argentina memberlakukan pelarangan kepada beberapa

perusahaan pengeboran minyak bumi asal Inggris, perusahaan tersebut di

antaranya adalah Rockhopper Exploration, Argos Resources Ltd, Borders and

Southern Petroleum PLC, Desire Petroleum PLC, dan Falkland Oil and Gas Ltd.

Faktor yang menyebabkan Inggris terus berupaya melakukan klaim

kedaulatan terhadap Kepulauan Malvinas adalah referendum yang dilakukan oleh

masyarakat Kepulauan Malvinas yang didukung oleh pemerintahan Inggris.

Inggris menyatakan bahwa mereka mendukung asas Self-Determination yang

diinginkan oleh masyarakat Kepulauan Malvinas dalam menentukan nasib mereka

ke depannya, namun hal itu dianggap ilegal oleh Argentina karena referendum

yang terjadi di Kepulauan Malvinas tersebut bukan berasal dari penduduk asli

Kepulauan Malvinas itu sendiri, melainkan imigran Inggris yang menetap di

kepulauan tersebut dan menjadi penduduk di Kepulauan Malvinas tersebut setelah

Inggris memenangi perang Falkland tahun 1982.

Dilihat dari ketiga faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan Argentina

tetap melakukan klaim kedaulatan terhadap status Kepulauan Malvinas didasari

oleh beberapa hal, yaitu terancamnya keamanan nasional Argentina akibat dari

60

aktifitas militer yang dilkakukan Inggris sebagai bentuk detterncedi kepulauan

tersebut dan nilai geopolitik Kepulauan Malvinas terhadap perekonomian

Argentina.

Argentina yang merasa terancam keamanan nasionalnya akibat berbagai

bentuk aktifitas militer Inggris yang merupakan bagian dari strategi pertahanan

Inggris berupa detterence , terus berupaya mengajak Inggris untuk melakukan

perundingan diplomatik, namun Inggris menganggap hal itu tidak perlu dilakukan

karena sudah jelas bahwa masyarakat Kepulauan Malvinas memutuskan untuk

tetap berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris.

Detterence yang dilakukan Inggris merupakansalah satu bentuk upaya untuk

mencegah ancaman dari negara-negara di kawasan Amerika Selatan, khususnya

Argentina, untuk tidak melakukan tindakan mengejutkan untuk mengambil alih

kembali Kepulauan Malvinas. Hal ini karena Inggris menganggap posisi

Kepulauan Malvinas merupakan lokasi yang stratregis untuk menjangkau wilayah

Atlantik Selatan, yang mana beberapa kepulauan seperti Georgia Selatan dan juga

Sandwich Selatan merupakan bagian dari wilayah luar batas laut Inggris.

Lalu alasan yang selanjutnya adalah karena Argentina merasa bahwa lokasi

Kepulauan Malvinas yang cukup strategis bagi Argentina, cocok untuk dijadikan

markas pertahanan wilayah terluar Argentina. Selain lokasi geografisnya yang

cukup strategis sebagai wilayah pertahanan terluar, Kepulauan Malvinas juga

memiliki potensi minyak bumi yang diperkirakan dpat menjadi ladang cadangan

minyak bumi dunia jika suatu saat nanti persediaan minyak bumi di situs

pengeboran Timur Tengah menipis dan habis, maka wilayah Atlantik Selatan

61

sekitar wilayah lepas pantai Kepulauan Malvinas bisa menjadi alternatif baru bagi

cadangan minyak bumi dunia. Oleh karena itu, Argentina merasa juga memiliki

kepentingan ekonomi yang cukup besar di wilayah Kepulauan Malvinas dan ingin

mendapatkan status kepemilikan dari Kepulauan Malvinas.

62

Daftar Pustaka

Buku

Boyce, D George. 2005. The Falklands War (Twentieth Century Wars). London:

Palgrave Macmillan.

Freedman, Sir Lawrence. 2005. The Official History of the Falklands Campaign,

Vol. I_The Origins of the Falklands War. London and New York:

Routledge.

Griffiths, Martin, and Terry O'Callaghan. 2004. International Relations: The Key

Concepts. London and New York: Routledge.

HM Government. 2010. A Strong Britain in an Age of Uncertainty:. London: Her

Majesty's Stationery Office.

Hoffman, Fritz L, and Olga Mingo. 1984. Sovereignity in Dispute: The

Falklands/Malvinas 1493-1982. United States of America: Westview

Press.

Ivanov, Lyubomir, and et al. The Future of the Falkland Islands and Its People.

Sofia: Double T Publishers, 2003.

Mintz, Alex, and Karl DeRouen. 2010. Understanding Foreign Policy Decision

Making. New York: Cambridge University Press.

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Stolberg, Alan G. 2012. How Nation-State Craft National Security Documents.

Carlisle: Strategic Studies Institutes.

Sugiantoro, R B. 2007. "Guerra De Las Malvinas." In Majalah Angkasa Edisi

Koleksi No. XXXIX, 39. Jakarta: PT. Gramedia

Rosenau, James N. 1976. World Politics: An Introduction. London: Collier Mc

Millan.

Artikel Dalam Jurnal

Dodds, Klaus. 2012. "Stormy waters: Britain, the Falkland Island and UK-

Argentine relations." International Affairs 88: 4 683-700.

Skripsi

63

Panggalo, Efrianto Trisno. 2014. Referendum Inggris di Kepulauan Falkland /

Malvinas dan Dampaknya Terhadap Argentina. Makassar: Hubungan

Internasional Universitas Hasannudin.

Laporan

Chenette, Richard D., Lieutenant Commander, USN. 1987. "The Argentine

Seizure of the Malvinas (Falkland) Islands: History and Diplomacy." War

in the Modern Era Seminar. Quantico, Virginia, May 4.

Paper

Ayunigtyas, Adinda P. 2013. "Politik Luar Negeri Argentina di bawah

Pemerintahan Nestor Kirchner dalam sengketa Falkland." Surabaya.

Website

Ambrose, Jillian. 2016. Rockhopper’s Falklands oil reserves double in ‘billion

barrel basin’. May 17.

https://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/17/rockhoppers-falklands-

oil-reserves-double-in-billion-barrel-basi/.

BBC. 2010. BBC - Drilling for oil begins off the Falklands Iskands. February 22.

Accessed December 18, 2014. news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8527307.stm.

—. 2012. BBC Indonesia - Argentina tuduh Inggris kirim kapal selam nuklir ke

perairan Falkland. February 11. Accessed March 24, 2014.

www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/120211_argentinafalkland.shtml.

—. 2010. BBC Indonesia - Pengeboran di Falkland segera dimulai. February 22.

Accessed December 26, 2014.

www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100222_falklanddrilling.shtml.

—. 2013. Falklands referendum: Voters choose to remain UK territory. March

12. Accessed June 20, 2015. www.bbc.com/news/uk-21750909.

Bustamante, Juan. 2013. Falklands votes in sovereignty referendum rejected by

Argentina. March 11. https://www.reuters.com/article/us-falklands-

referendum-idUSBRE9290CK20130311.

CIA. 2017. Central Intelligence Agency Library: The World Factbook. Accessed

October 17, 2017. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/fk.html.

Critchlow, Andrew. 2015. New Falklands oil discovery could stir trouble with

Argentina. May 28.

https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/1163

64

5627/New-Falklands-oil-discovery-could-stir-trouble-with-

Argentina.html.

—. 2015. Race is on to tap 1bn barrels of oil in the Falkland Islands. April 18.

https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/energy/oilandgas/1154

5640/Race-is-on-to-tap-1bn-barrels-of-oil-in-the-Falkland-Islands.html.

Encyclopedia.com. 2001. World Education Encyclopedia: Falkland Islands.

Accessed September 21, 2017. http://www.encyclopedia.com/places/latin-

america-and-caribbean/south-american-political-geography/falkland-

islands.

Era Baru News. 2010. Argentina Minta Perundingan "Malvinas" Kembali

Dibuka. 5 19. http://erabaru.net/internasional/35-internasional/13763-

argentina-minta-perundingan-qmalvinasq-kembali-dibuka.

Falkland Islands Government. 2017. Hydrocabons-Oil and Gas.

https://www.falklands.gov.fk/self-sufficiency/commercial-sectors/oil/.

—. 2013. Results of the referendum on the Political Status of the Falkland Islands

| Falkland Islands Government. March 12. Accessed June 20, 2015.

www.falklands.gov.fk/results-of-the-referendum-on-the-political-status-of-

the-falkland-islands/.

Farmer, Ben. 2015. "Britain's Military Defences in the Falklands Islands."

www.telegraph.co.uk. March 24.

https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/falklandisland

s/11491580/Britains-military-defences-in-the-Falkland-Islands.html.

Junianto, Beno. 2013. Viva News - 30 tahun di tengah konflik-warga Falkland

pilih Inggris. March 13. Accessed May 21, 2013.

us.m.news.viva.co.id/news/read/397002-30-tahun-di-tengah-konflik--

warga-falkland-pilih-inggris.

Kompas. 2010. Pertikaian Argentina-Inggris Meningkat, Terkait Malvinas.

February 17. Accessed December 16, 2013.

international.kompas.com/read/2010/02/17/16023773/Pertikaian.Argentin

a-Inggris.Meningkat..Terkait.Malvinas.

Maslin, Elaine. 2015. Falklands Succes for Premier Oil. Offshore Engineer. April

2. Accessed June 8, 2015. www.oedigital.com/component/k2/item/8635-

falkland-success-for-premier-oil.

McCan, D. 2012. "TheJournal.ie - The British Government is facing separation

anxiety." www.journal.ie. July 8. Accessed November 11, 2014.

65

http://www.thejournal.ie/readme/column-the-british-government-is-facing-

separation-anxiety-511315-Jul2012.

Press TV. 2013. Malvinas Referendum not at all legally binding: Chris Bambery.

March 12. Accessed December 26, 2014.

http://www.presstv.ir/detail/2013/03/12/293620/polls-cant-declare-

malvinas-british/.

Republika Online. 2013. Empat Perusahaan Minyak Inggris Masuk Daftar Hitam

Argentina. Edited by Taufik Rachman. August 24. Accessed March 10,

2014. republika.co.id/berita/internasional/global/13/08/24/ms0xam-empat-

perusahaan-minyak-inggris-masuk-daftar-hitam-argentina.

Rogers, Jon, and Maria Ortega. 2017. FRESH FALKLANDS ROW: Argentina told

to be 'very worried' about 'massive' UK military base. March 3.

https://www.express.co.uk/news/world/774723/Falklands-Argentina-UK-

Malvinas-massive-military-base-Alicia-Castro.

.

Tooth, John-Paul. 2017. "Everthing You Need To Know About British Forces In

The Falklands." www.forces.net. December 18.

https://www.forces.net/news/everything-you-need-know-about-british-

forces-falklands.

Waibel, Michael. 2012. Oil Exploration Around theFalklands (Malvinas). August

13. https://www.ejitalk.org/oil-exploration-around-the-falklands-

malvinas/.

www.defence.pk. n.d. Hugo Chavez Says Venezuelan Troops would Fight with

Argentina over Falkland. Accessed December 16, 2014.

http://www.defence.pk/forums/world-affairs/157751-hugo-chavez-says-

venezuelan-troops-would-fight-argentina-over-falkland-3.html.

World Coal Association. 2018. World Coal, Coal and Electricity. July 10.

Accessed July 15, 2018. http://www.worldcoal.org/coal/uses-of-coal/coal-

electricity/.