i

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT

DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi kasus di Samsat Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Ditulis dan Diajukan untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Akuntansi

di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama : Melyana Eka Ayunani

NIM : 154215246

Jurusan : Akuntansi

Bidang Konsentrasi : Akuntansi Bisnis

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Melyana Eka Ayunani

Nomor Induk Mahasiswa : 154215246

Program Studi : Akuntansi

Judul Penelitian Skripsi : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT

DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR

Yogyakarta, 17 September 2019

Dosen Pembimbing,

Drs. Muda Setia Hamid, MM.Ak.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

iii

HALAMAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Melyana Eka Ayunani

Nomor Induk Mahasiswa : 154215246

Program Studi : Akuntansi

Judul Penelitian : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT

DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN

BERMOTOR

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tersebut di atas adalah hasil

tulisan tangan saya sendiri. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat tiruan kata-kata,

kalimat-kalimat, ataupun simbol-simbol dalam karya tulis orang lain.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di

atas, baik secara sengaja maupun tidak, maka dengan ini saya menyatakan akan

menarik karya tulis ini, dan mengembalikan gelar serta ijazah yang diberikan oleh

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Penulis,

Melyana Eka Ayunani

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

iv

MOTTO

“Jangan jelaskan tentang dirimu, karena yang meyukaimu tidak butuh itu, dan

yang membencimu tidak percaya itu”

~ Ali bin Abi Thalib ~

”Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, suatu saat nanti akan dibayar

lebih dari apa yang ia kerjakan”

~ Napoleon Hill ~

”Hanya ada satu kebahagiaan di hidup ini, yaitu mencintai dan dicintai”

~ George Sand ~

“Ada 3 poin penting di dalam hidup ini, iman, sosial, dan cinta”

~ Melyana Eka Ayunani ~

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, shalawat serta

salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala

kerendahan hati, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Bapak Amir dan Ibu Sulasmi, orang tua tercinta yang telah mendidik,

dan menuntun saya hingga dewasa ini. Terima kasih atas seluruh do’a

dan dukungan yang selalu diberikan kepada saya sampai saat ini.

2. Bapak Drs. Muda Setia, MM.Ak, selaku dosen pembimbing skripsi

saya. Terima kasih atas ddorongan, bimbingan, dan arahan untuk

menyelesaikan karya tulis ini.

3. Adik saya tercinta Nanda Aprilia Anggraini, terima kasih sudah

memberikan saya dukungan hingga saat ini.

4. Semua teman serta sahabat saya tersayang, terima kasih yang selalu

memberikan motivasi dan saran dalam menyelesaikan karya tulis ini.

5. Ucapan terima kasih yang spesial saya ucapkan untuk masa depan

saya, Bagas Pramudyo Herswandito yang telah memberikan dukungan

dan motivasi hingga saat ini.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Penulis,

Melyana Eka Ayunani

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

vi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang sosialisasi

perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, saksi pajak dan tarif pajak.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kuantitatif. Metode pengumpulan data primer ini dilakukan dengan menggunakan

metode kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Contoh yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kantor Samsat Kota Yogyakarta. Analisis

data pada penelitian ini menggunalan analisis indeks.

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan variabel sosialisasi

perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan tarif

pajak berpengaruh terhadap minat kepatuhan wajib pajak dalam membayar

kendaraan bermotor. Sedangkan hasil penelitian secara nilai adjusted menunjukan

bahwa variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan,

sanksi pajak, dan tarif pajak tidak berpengarug signifikan terhadap minat

kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor.

Kata kunci:

Variabel sosialisai perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualiatas pelayanan, sanksi

pajak, tarif pajak, dan minat kepatuhan wajib pajak.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

vii

ABSTRACT

This study aims to find empirical evidence about tax socialization, taxpayer

awareness, service quality, tax witnesses and tax rates. This research is included

in the type of descriptive research with a quantitative approach. The primary data

collection method is carried out using a questionnaire method that is distributed

directly to respondents. The example used in this study is the Yogyakarta City

Samsat office. Analysis of the data in this study uses index analysis.

The results showed that simultaneous variables of tax information

dissemination, taxpayer awareness, service quality, tax sanctions, and tax rates

affect the interest of taxpayer compliance in paying motorized vehicles. While the

results of the research are adjusted value shows that the variable of tax

socialization, taxpayer awareness, service quality, tax penalties, and tax rates

have no significant effect on the interest of taxpayer compliance in paying

motorized vehicles.

Keywords:

Tax socialization variables, taxpayer awareness, service quality, tax sanctions,

tax rates, and taxpayer compliance interests.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

viii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Kuasa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga karya tulis dengan judul

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kapatuhan Masyarakat Dalam

Membayar Pajak Kendaran Bermotor” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan

karya tulis ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Sarjana Strata-1 (S1) Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya

Wiwaha Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa karya ini dapat diselesaikan dengan baik atas doa,

dukungan, bimbingan, arahan, motivasi, semangat, dan bantuan dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang luar biasa Bapak Amir dan Ibu Sulasmi

serta Adik saya tercinta , Nanda Aprilia, yang selalu memberikan

kasih sayang, doa, semangat, dukungan yang baik secara materil dan

moril.

2. Bapak Drs. Muhammad Subhan, MM., selaku Ketua STIE Widya

Wiwaha Yogyakarta.

3. Ibu Khoirunisa Cahya Firdarini, SE., M.Si., selaku Ketua Jurusan

Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Muda Setia Hamid, MM., Ak., sebagai dosen pembimbing

yang telah memberikan bantuan, masukan, semangat dan

mengarahkan penulis dalam proses skripsi ini.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

ix

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf STIE Wudaya Wiwaha Yogyakarta

yang telah memberikan banyak ilmu serta membantu penulis dalam

pembelejaran ini.

6. Teman-teman yang selalu memberikan arahan dan dukungan dari awal

hingga proses kuliah samapi akhir ini.

7. Seluruh responden yang telah membantu untuk mengisi kuesioner

penelitian ini dari Samsat Kota Yogyakarta, sehingga saya dapat

menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna

dan masih banyak kekurangan karena terbatas nya pengetahuan dan pengalaman

penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan

penelitian ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat menambah

informasi bagi yang membutuhakn dan bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Penulis

Melyana Eka Ayunani

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

x

DAFTAR ISI

Halaman Judul ....................................................................................................... i

Halaman Pengesahan Skripsi ................................................................................ ii

Halaman Bebas Plagiarisme .................................................................................. iii

Motto .................................................................................................................... iv

Halaman Persembahan .......................................................................................... v

Abstrak .................................................................................................................. vi

Kata Pengantar ...................................................................................................... viii

Daftar Isi................................................................................................................ x

Daftar Tabel .......................................................................................................... xv

Daftar Gambar ....................................................................................................... xvi

Daftar Lampiran .................................................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ...................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................. 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................................. 6

D. Manfaat Penelitian ................................................................................ 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ....................................................................... 9

A. Landasan Teori...................................................................................... 9

1. Theory of Planned Behavior (TPB) ............................................. 9

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

xi

2. Pengertian Pajak .......................................................................... 12

3. Pajak Daerah ................................................................................ 14

4. Pajak Kendaraan Bermotor .......................................................... 16

5. Wajib Pajak ................................................................................. 18

6. Kepatuhan Wajib Pajak ............................................................... 19

7. Sosialisasi Pajak .......................................................................... 20

8. Kualitas Pelayanan ...................................................................... 21

9. Sanksi Pajak................................................................................. 22

10. Tarif Perpajakan .......................................................................... 24

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis .................................... 26

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan ................................................. 26

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak ............................................... 28

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan ...................................................... 30

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan ........................................................ 32

5. Pengaruh Tarif Pajak ................................................................... 34

C. Model Penelitian ................................................................................... 36

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 37

A. Obyek dan Subyek Penelitian ............................................................... 37

B. Jenis Data .............................................................................................. 37

C. Teknik Pengambilan Sampel ................................................................ 37

D. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 38

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian .............................................. 39

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

xii

1. Variabel Dependen ...................................................................... 39

2. Variabel Independen .................................................................... 40

a. Sosialisasi Perpajakan ........................................................ 41

b. Kesadaran Wajib Pajak ...................................................... 42

c. Sanksi Perpajakan .............................................................. 43

d. Kualitas Pelayanan ............................................................. 44

e. Tarif Pajak .......................................................................... 45

3. Uji Kualitas Instrumen dan Data ................................................. 46

a. Statistik Deskriptif ............................................................. 46

b. Uji Kualitas Data ................................................................ 47

1) Uji Validitas .............................................................. 47

2) Uji Reabilitas ............................................................ 47

3) Uji Asumsi Klasik .................................................... 48

i. Uji Normalitas Data ........................................ 48

ii. Uji Multikolinearistas ..................................... 48

iii. Uji Heroskedestisitas ....................................... 49

4) Uji Hipotesis ............................................................. 49

i. Analisis Regresi Berganda .............................. 49

ii. Uji Koefisien Determinasi .............................. 51

iii. Uji Siginfikan Simultas (Uji F) ....................... 51

iv. Uji Signifikan Parsial (Uji t) ........................... 52

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

xiii

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................. 53

A. Hasil Penelitian ..................................................................................... 53

1. Deskripsi Responden ................................................................... 53

2. Analisis Data ............................................................................... 55

a. Analisis Data Kualitatif/Deskriptif .................................... 55

1) Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) ................................ 56

2) Sosialisasi Perpajakan............................................... 57

3) Kesadaran Wajib Pajak ............................................. 58

4) Sanksi Perpajakan ..................................................... 59

5) Kualitas Pelayanan ................................................... 61

6) Tarif Pajak ................................................................ 62

b. Analisis Data Kuantitatif .................................................... 63

1) Uji Validitas dan Reliabilitas .................................... 63

a) Uji Validitas .................................................... 63

b) Uji Reliabilitas ................................................ 68

2) Uji Asumsi Klasik .................................................... 69

a) Uji Normalitas ................................................. 69

b) Uji Multikolinearitas ....................................... 70

c) Uji Heterokedastisitas ..................................... 71

3) Uji Hipotesis ............................................................. 72

a) Regresi Liner Berganda................................... 72

b) Koefisien Determinasi ..................................... 74

c) Uji F (Simultan) .............................................. 75

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

xiv

d) Uji t (Parsial) ................................................... 76

B. Pembahasan........................................................................................... 81

1. Sosialisasi Perpajakan ................................................................. 81

2. Kesadaran Wajib Pajak................................................................ 82

3. Kualitas Pelayanan ...................................................................... 83

4. Sanksi Perpajakan ........................................................................ 85

5. Tarif Pajak ................................................................................... 86

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 88

A. Kesimpulan ............................................................................................. 88

B. Saran ........................................................................................................ 89

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 91

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Obyek Kendaraan Bermotor di Yogyakarta .......................... 3

Tabel 4.1. Jenis Kelamin ..................................................................................... 53

Tabel 4.2. Lama Bekerja ..................................................................................... 54

Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir ........................................................................... 55

Tabel 4.4. Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) ......................................................... 56

Tabel 4.5. Sosialisasi Perpajakan ........................................................................ 57

Tabel 4.6. Kesadaran Wajib Pajak ...................................................................... 58

Tabel 4.7. Sanksi Perpajakan .............................................................................. 60

Tabel 4.8. Kualitas Pelayanan ............................................................................. 61

Tabel 4.9. Tarif Pajak .......................................................................................... 62

Tabel 4.10. Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan ................................................ 63

Tabel 4.11. Kesadaran Wahib Pajak .................................................................. 64

Tabel 4.12. Kualitas Pelayanan ........................................................................... 65

Tabel 4.13. Sanksi Perpajakan ............................................................................ 66

Tabel 4.14. Tarif Perpajakan ............................................................................... 66

Tabel 4.15. Kepatuhan Wajib Pajak .................................................................... 67

Tabel 4.16. Uji Reliabilitas ................................................................................. 68

Tabel 4.17. Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov ................................................ 69

Tabel 4.18. Uji Multikolineritas .......................................................................... 70

Tabel 4.19. Uji Glesjer ........................................................................................ 71

Tabel 4.20. Hasil Analisis Regresi Berganda ..................................................... 72

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

xvi

Tabel 4.21. Koefisien Determinasi...................................................................... 75

Tabel 4.22. Hasil Uji F ........................................................................................ 75

Tabel 4.23. Uji t (Parsial) .................................................................................... 76

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Model Penelitian ............................................................................ 36

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

xviii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Kuesioner

Lampiran 2 Data Induk Penelitian

Lampiran 3 Distribusi Frekuensi

Lampiran 4 Uji Validitas

Lampiran 5 Uji Reliabilitas

Lampiran 6 Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov

Lampiran 7 Uji Glesjer

Lampiran 8 Analisis Regresi Linier Berganda

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari dua sektor, yaitu sektor

internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari

sektor internal adalah pajak. Sedangkan sumber penerimaan eksternal salah

satunya adalah pinjaman luar negeri. Adanya perkembangan kemajuan

pembangunan disegala bidang, menyebabkan pemerintah membutuhkan

jumlah biaya yang tidak sedikit dalam meningkatkan pembangunan tersebu.

Peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri, menyebabkan dana yang

dibutuhkan juga semakin meningkat (Romanandana, 2010).

Upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan sumber

penerimaan eksternal adalah dengan memaksimalkan penerimaan internal.

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yaitu menerapkan sistem

otonomi daerah. Otonomi daerah adalah penyelenggaraan pembangunan dan

jalannya roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu

sendiri dengan persetujuan pemerintah pusat (Susilawati dan Budhiarta,

2013). Dalam pencapaian cita-cita pemerintah untuk pembangunan nasional

membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Penopang pendanaan terbesar

dalam pembangunan nasional adalah bersumber dari pajak. Hal ini sepakat

dengan pendapat pegawai Dirjen Pajak, yang menyatakan bahwa tidak bisa

dipungkiri lagi mengenai salah satu penopang pendapatan nasional yaitu

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

2

berasal dari penerimaan pajak yang menyumbangkan sekitar 70% dari

seluruh penerimaan negara (Iqbal, 2015).

Pajak yang berfungsi dalam meningkatkan kesejahteraan dan

kemakmuran dan untuk mengatasi masalah sosial serta menjadi sebuah

perjanjian atau kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah

adalah merupakan salah satu sumber pembiayaan/pendanaan untuk

melaksanakan tanggung jawab negara. Pajak merupakan alat bagi

pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik

yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna

membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi

masyarakat (Basri, 2012 dalam Muslimawati, 2015). Biaya investasi lokal,

biaya untuk pembayaran hutang, dan untuk menambah dana cadangan yang

dapat digunakan untuk investasi di masa depan merupakan satu dari tiga

pengeluaran yang dibiayai oleh hasil dari penerimaan pajak.

Jenis pajak yang diterapkan di Negara Indonesia meliputi Pajak Pusat

dan Pajak Daerah. Pajak Daerah berperan dalam membiayai pembangunan

daerah, tanpa adanya pajak daerah, maka kebutuhan akan dana untuk

pembangunan akan sulit untuk dipenuhi. Dengan adanya pungutan pajak

dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak

sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang

dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan

diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan sekolah,

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

3

pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan raya, dan pembangunan

pasar.

Pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional dibiayai oleh

hasil dari penerimaan-penerimaan pajak daerah seperti penerimaan dari

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak reklame, Pajak Hotel dan Restoran

(PHR), pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau

penguasaan kendaraan bermotor dan merupakan salah satu jenis pajak yang

memberikan peran yang cukup besar dalam membiayai pembangunan

daerah. Kendaraan bermotor dapat digolongkan dengan kendaraan bermotor

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat

dan dioperasikan di air, dengan kepemilikan dan penguasaan atas kendaraan

bermotor sebagai objek pajaknya.

Menurut data yang di dapat jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

yang taat membayar pajak PKB dan BBNKB di tahun 2016-2018 adalah

sebagai berikut:

Tahun Roda 2 Roda 4

2016 397.215 41.157

2017 438.740 46.115

2018 509.999 59.297

Tabel 1.1. Jumlah Obyek Kendaraan Bermotor di Yogyakarta

Sumber: Hasil Penelitian

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

4

Dharma dan Suardhana (2014) meneliti tentang pengaruh kesadaran

Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran

Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari kesadaran Wajib

Pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pajak, maupun sanksi

perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Musniati (2014), Kesadaran wajib pajak dapat dikatakan

sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui,

menghargai dan menaati ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku dan

memiliki kesungguhan serta keinginan untuk memenuhi kewajibannya

dalam membayar pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

diperlukan adanya kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai

pembiayaan negara.

Sosialisasi yang dilakukan secara konsisten dan berkala dapat

membuat masyarakat khususnya Wajib Pajak akan semakin memahami

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pajak, kemudahan

apa saja yang bisa didapat, serta Wajib Pajak akan lebih memahami

peraturan pajak yang sering berubah-ubah. Jadi, sosialisasi mengenai

perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pelayanan pajak dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam

membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

5

seseorang yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Pelayanan fiskus yang

baik seperti keramah tamahan petugas pajak dan kemudahan di dalam

sistem informasi pajak akan memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak

(Arum, 2012). Peran petugas pajak dalam usahanya memberikan mutu

pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak dapat memengaruhi tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak disebabkan

karena rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang

dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh masih sangat kecil.

Apabila sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar

peraturan perpajakan akan lebih banyak merugikan Wajib Pajak, maka

secara otomatis Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya dalam

membayar pajak. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan dimana Wajib

Pajak akan menuruti, menaati, dan mematuhi semua peraturan perpajakan

(Mardiasmo, 2011). Agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan pajak

maka sanksi pajak dapat digunakan sebagai alat pencegah (preventif).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Tingkat

Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan

Bermotor“.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

6

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota

Yogyakarta?

2. Apa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota

Yogyakarta?

3. Bagaimana pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota

Yogyakarta?

4. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota

Yogyakarta?

5. Bagaimana pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di

Samsat Kota Yogyakarta

2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di

Samsat Kota Yogyakarta

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

7

3. Untuk mempelajari pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota

Yogyakarta

4. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota

Yogyakarta

5. Untuk mengetahui pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor pada Wajib Pajak di Samsat Kota

Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Dosen Perpajakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukan yang berarti dalam pengembangan ilmu akuntansi

dibidang perpajakan. Penelitian ini memberikan pemahaman

keterkaitan secara teori dengan penerapan praktik secara nyata

mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib

pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif

pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

8

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif

rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan

dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dirjen Pajak (Samsat)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi

dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak yang

berpengaruh untuk meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Selain itu, dijadikan masukan dan pertimbangan dalam

mengevaluasi dan mengukur dengan mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang dalam

penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib

pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif

pajak terutama bagi daerah dilokasi penelitian.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai pengembangan literature bidang perpajakan dan

dapat menambah kajian ilmu akuntansi perpajakan dalam hal

kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

9

c. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

informasi dan pertimbangan masyarakat untuk mengetahui dan

memahami sistem perpajakan dan pentingnya membayar pajak.

Hal tersebut akan membantu dalam peningkatan Pendapatan

Asli Daerah dan menyukseskan pembangunan Daerah.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori yang menjadi landasan penelitian ini adalah Theory of

Planned Behavior (TPB). Teori ini menjelaskan bahwa suatu model

psikologi sosial yang sangat sering digunakan untuk meramalkan

perilaku seseorang. TPB dibuat untuk meramalkan dan menjelaskan

tingkah seseorang dalam konteks yang spesifik. TPB merupakan

prediksi perilaku yang lebih baik karena diselaraskan oleh niat dalam

melaksanakan perilaku (Fatmawati, 2016).

Niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari,

2007), yaitu:

a. Behavioral Beliefs, merupakan keyakinan yang dimiliki individu

terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil yang

diperoleh.

b. Normative Beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif

yang dimiliki orang lain serta motivasi untuk memenuhi

harapan.

c. Control Beliefs, merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-

hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan

ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

11

tersebut mendukung dan menghambat perilakunya (perceived

power).

Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan pada penelitian

sebelumnya oleh Mustikasari (2007). Dihubungkan dengan penelitian

ini, maka Theory of Planned Behavior (TPB) sesuai untuk

menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Setiap individu dalam melakukan sesuatu, sebelumnya

akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari

perilakunya tersebut. Selanjutnya individu tersebut akan memutuskan

untuk melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut

berhubungan dengan kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sadar

akan kewajiban pajaknya, memiliki keyakinan mengenai pentingnya

membayar pajak untuk membantu pembangunan negara (Behavioral

Beliefs)

Individu akan melakukan sesuatu jika memiliki keyakinan

tentang harapan dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan

tersebut (Normative Beliefs). Seperti yang dijelaskan oleh Ajzen

(1991) bahwa Normative Beliefs berfungsi dari harapan yang

dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang disekitarnya

untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan

memotivasi individu tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan

pelayanan pajak, dimana ada pelayanan yang baik dari petugas pajak,

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

12

sistem perpajakan yang efektif dan efisien serta penyuluhan pajak

yang memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar taat pajak dan

juga memiliki keyakinan dan memilih perilaku taat pajak.

Control Beliefs variabel di penelitian ini yaitu sanksi pajak.

Adanya sanksi pajak dibuat untuk mendukung terpenuhinya peraturan

perpajakan oleh Wajib Pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari

seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak

untuk taat pajak.

Tiga faktor dalam penentuan niat seseorang untuk berperilaku

yang telah dijelaskan diatas apabila sudah terpenuhi, maka seseorang

akan memasuki tahap intention dan tahap terakhir adalah behavior.

Tahap seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku disebut

tahap intention, sedangkan tahap seseorang berperilaku disebut tahap

behavior (Arum 2012). Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak,

sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tarif pajak terhadap

kepatuhan Wajib Pajak dapat menjadi penentu terhadap perilaku patuh

pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran untuk membayar pajak,

termotivasi dari sosialisasi dan kualitas pelayanan yang telah

diberikan oleh fiskus, dengan sanksi yang ada dan tarif pajak maka

Wajib Pajak akan memiliki niat dengan merealisasikan niat tersebut

untuk memenuhi kewajibannya.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

13

2. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007, pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian di atas, ciri-ciri yang melekat pada

pengertian pajak adalah:

a. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

b. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.

c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,

dipergunakan untuk membiayai public investment.

d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu

mengatur.

Menurut Mardiasmo (2011), pajak yang dipungut oleh

pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair (anggaran), yaitu pajak sebagai sumber dana

bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

14

b. Fungsi regulered (mengatur), yaitu pajak sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam

bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2011), berdasarkan golongannya pajak

dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan

kepada orang lain.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Pajak subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan

pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib

Pajak.

b. Pajak obyektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya,

tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan

sebagai berikut:

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

15

Contohnaya adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

3. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengertian Pajak Daerah

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Dengan demikian pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada

daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak Daerah

ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di

daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah

dilarang melakukan pungutan selain pajak yang telah ditetapkan

undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pajak daerah dapat berasal dari Pajak Asli Daerah maupun pajak

negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

16

b. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah

administratif yang dikuasainya.

c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai

urusan rumah tangga atau untuk membiayai pengeluaran daerah

sebagai badan hukum.

d. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan

peraturan daerah (Perda), maka pemungutan pajak daerah dapat

dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam

pungutan administratif kekuasaannya.

Dari segi kewenangan, pajak daerah dibagi menjadi pajak

provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok merupakan jenis dari

pajak provinsi. Sedangkan Pajak Hotel dan Restauran (PHR), pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan

logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung

walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea

perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan jenis

dari pajak kabupaten/kota (Yogatama, 2014).

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

17

4. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas

kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan

bermotor dapat digolongkan menjadi kendaraan bermotor beroda

beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat

dan dipoerasikan di air, dengan kepemilikan dan penguasaan atas

kendaraan bermotor sebagai objek pajaknya.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Kendaraan Bermotor

yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa

pajak atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah

tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah Provinsi setempat. Pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

pajak terutang dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut-berturut

terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pemungutan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan satu kesatuan dengan

pengurusan administrasi kendaraan bermotor lainnya.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terutang dipungut di

wilayah Provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hal ini terkait

dengan kewenangan pemerintah provinsi yang hanya terbatas

kendaraan bermotor yang terdaftar dalam lingkup wilayah

administrasinya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang harus

dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 bulan. Pajak

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

18

Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak

diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,

STPD, Surat keputusan pembetulan, surat Keputusan Keberatan,

dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus

dibayar bertambah. Wajib Pajak yang terlambat melakukan

pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu:

a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh

tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi

administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.

b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan

dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo

dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari

pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu

paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor berlaku sama pada setiap

Provinsi yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).Tarif

Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah

provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dibagi menjadi 3 kelompok sesuai

dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor yaitu:

a. 1.5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

19

b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum. Yaitu kendaraan

bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum

dengan dipungut bayaran.

c. c. 0,5 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat

besar.

5. Wajib Pajak

Menurut UU RI nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi daerah menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang

pribadi atau badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak,

dan pemungut pajak, dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan

daerah. Wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang

pribadi dan wajib pajak badan. Menurut Perda DIY nomor 3 tahun

2011 tentang Pajak Daerah, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau

modal yang menjadi satu kesatuan baik yang melakukan usaha

maupun tidak melakukan usaha yang dapat meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi masa, organisasi politik, ataupun organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi,

kolektif dan bentuk usaha tetap.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

20

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh

melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh akan

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan tidak memiliki

tunggakan atau keterlambatan penyetoran pajak (Devano dan Rahayu:

2006).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu masalah penting,

karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan

keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyeludupan,

dan pelalaian pajak yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan

pajak negara akan berkurang. Menurut Jatmiko (2006), kepatuhan

wajib pajak diartikan sebagai memasukkan dan melaporkan tepat

waktu intormasi yang diperlukan dan mengisi secara benar jumlah

pajak terutang dan membayar pajak pada waktu yang tepat tanpa

tindakan pemaksaan, ketidakpatuhan timbul jika salah satu syarat

definisi tidak terpenuhi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kondisi sistem

administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan kepada wajib pajak,

penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

21

7. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen

Pajak untuk memberikan informasi, pengertian, dan pembinaan

kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak mengenai perpajakan dan

perundang-undangannya (Yogatama, 2014).

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pajak dapat dilakukan

dengan dua cara sebagai berikut:

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan

dengan berinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon

Wajib Pajak. Bentuk dari sosialisasi langsung adalah tax goes to

campus, seminar/diskusi, dan workshop.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi

pajak kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan

interaksi dengan peserta.

Sarana-sarana penunjang seperti diantaranya adanya website

pajak, perpustakaan, majalah pajak, dan jurnal pajak juga disediakan

untuk memfasilitasi harapan masyarakat agar merasa cepat, mudah,

dan benar dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Jika tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

22

tinggi dan jumlah Wajib Pajak juga mengalami peningkatan, maka

program sosialisasi tersebut dapat dikatakan berhasil.

8. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau

menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara

itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat

diartikan sebagai suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh

petugas pajak dalam melayani Wajib Pajak yang akan melaksanakan

kewajibannya dalam membayar pajak seperti dengan membantu,

mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan Wajib

Pajak (Jatmiko, 2006).

Satu komponen yang penting bagi siklus penerimaan pajak

adalah kualitas pelayanan baik dari petugas di Kantor Pajak maupun

dari fasilitas guna menunjang kegiatan atau aktifitas Wajib Pajak

dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Kualitas pelayanan

dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak.

Menurut Boediono (2003), untuk menciptakan kualitas, pelayanan

harus diproses secara terus-menerus dan prosesnya mengikuti jarum

jam, yaitu dimulai dari yang dilakukan, menjelaskan bagaimana

mengerjakannya, memperlihatkan cara mengerjakan, diakhiri dengan

menyediakan pembimbingan, dan mengoreksi, sementara mereka

mengerjakan.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

23

Hakikat dari pelayanan umum yang berkualitas adalah sebagai

berikut:

a. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan

fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana

pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan

secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan

efektif).

c. Mendorong tumbuhnya kreaktifitas, prakarsa, dan peran serta

masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat luas.

9. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan/dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Atau bisa dengan

kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak

tidak melanggar norma perpajakan.

Jatmiko (2006) menyebutkan bahwa secara garis besar Undang-

Undang dan peraturan berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang

diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Harus ada

sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan

pajak agar Undang-Undang dan peraturan tersebut ditaati.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

24

Pada hakikatnya, memberlakukan pengenaan sanksi perpajakan

berfungsi untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat mengetahui

konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan atau tidak dilakukan

maka sangatlah penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-

sanksi pajak. Yang berguna untuk memberikan sedikit gambaran

mengenai hal-hal apa saja yang perlu dihindari agar tidak dikenai

sanksi perpajakan.

Ada dua macam sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang

perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Apabila Wajib

Pajak melakukan pelanggaran terhadap suatu norma perpajakan, maka

ada yang dikenai dengan sanksi administrasi saja, ada yang dikenai

dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang dikenai dengan sanksi

administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2011).

Terdapat 2 macam sanksi pajak, yaitu berupa:

a. Sanksi administrasi, yang terdiri dari:

1) Sanksi administrasi berupa denda yang besarnya denda

dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu.

2) Sanksi administrasi berupa bunga yang dikenakan atas

pelanggaran yang menyebabkan hutang pajak lebih besar.

b. Sanksi pidana berupa hukuman pidana yang ditetapkan karena

adanya tindak pelanggaran pada peraturan perpajakan. Petugas

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

25

pajak menggunakan sanksi pidana sebagai alat terakhir atau

benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi.

10. Tarif Perpajakan

Tarif pajak adalah jumlah pokok yang telah ditetapkan

pemerintah pada suatu objek pajak untuk dibayarkan oleh wajib pajak

saat melakukan administrasi perpajakan. Tarif perpajakan ditetapkan

berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara. Dalam pemungutan pajak

juga harus ditetapkan berdasarkan keadaan ekonomi suatu negara.

Dalam pemungutan pajak juga harus ditetapkan terlebih dahulu jenis

tarif yang digunakan, tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak

yaitu budget dan fungsi mengatur. Menurut Mardiasmo (2016) Tarif

perpajakan dibagi menjadi 4 yaitu:

a. Tarif proposional merupakan tarif yang mempunyai presentase

yang proporsional atau sama terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak.

b. Tarif tetap, yaitu tarif pajak yang jumlahnya tetap terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak.

c. Tarif progresif merupakan tarif yang digunakan semakin besar

apabila jumlah yang dikenai pajak juga semakin besar.

d. Tarif degresif ialah tarif yang digunakan semakin besar apabila

jumlah yang dikenakan semakin kecil.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

26

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2015 “bahwa pengenaan

tarif pajak progresif kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang

pribadi untuk kendaraan bermotor kedua dan seterusnya telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah DIY nomor 1 tentang pajak daerah

BAB III pasal 7 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor”.

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian dari 2

(dua) unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga

pasaran umum); dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat

kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan

penggunaan Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dalam koefisien

yang nilainya 1(satu) atau lebih besar dari 1(satu). Menurut Perda DIY

No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah BAB III pasal 9, Tarif pajak

Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

a. 1,5% kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor Pribadi

b. 1,0% untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum.

c. 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial

keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI,

POLRI, Pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota.

d. 0,2% untuk kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat

besar.

Sedangkan untuk kepemilikan kendaraan roda 4 pribadi yang

kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif yaitu:

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

27

a. Sebesar 1,5%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan motor

pertama

b. Sebesar 2,5%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan motor

kedua

c. Sebesar 3%, digunakan untuk kepemilikan kendaraan motor

ketiga

d. Sebesar 3,5%, untuk kepemilikann kendaraan motor keempat

dan seterusnya.

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh Dirjen

Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan

khususnya Wajib Pajak agar mengetahui berbagai hal terkait

perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui

metode-metode yang tepat (Rochmawati, 2014). Sosialisasi dapat

dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak maupun

elektronik sehingga wajib pajak dapat mengetahui manfaat dan

pentingnya membayar pajak.

Semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh

Dirjen Pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam membayarkan pajaknya. Teory Planned of Behavior (TPB)

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

28

yang dikemukakan oleh Mustikasari (2007) menjelaskan bahwa

setelah seseorang melewati tahap Behavioral Beliefs, Normative

Beliefs, dan Control Beliefs maka seseorang tersebut akan memasuki

tahap intention. Tahap intention adalah tahapan seseorang memiliki

niat maupun maksud untuk berperilaku. Oleh sebab itu, Dirjen pajak

melakukan sosialisasi pajak bertujuan untuk menarik perhatian Wajib

Pajak agar memahami bahwa pentingnya pembayaran pajak bagi

pendapatan negara.

Dharma dan Suardana (2014) meneliti mengenai kepatuhan

wajib pajak PKB dan BBNKB di Samsat Denpasar dan berhasil

menemukan bukti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Novitasari (2015) meneliti terkait

kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Semarang III, penelitian tersebut

membuktikan bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan BBN-KB.

Burhan (2015) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi di

Kabupaten Banjarnegara, penelitian tersebut membuktikan bahwa

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setiyoningrum dkk (2014)

meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP

Pratama Manado dan berhasil membuktikan bahwa sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Cahyadi dan Jati (2016) meneliti terkait Kepatuhan wajib

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

29

pajak kendaraan bermotor di Samsat Denpasar dan memberikan bukti

bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan

wajib pajak PKB. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis

menarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak adalah suatu iktikad yang dimiliki

seseorang dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak ini dapat tumbuh melalui hati nurani masing-

masing orang. Apabila seseorang berhati mulia dan mempunyai

akidah yang baik, maka Wajib Pajak akan mempunyai kesadaran

untuk membayar pajak yang merupakan hak setiap warga negara.

Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib

Pajak dalam membayar pajak yaitu kesadaran bahwa bentuk

partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dengan membayar

pajak, kesadaran bahwa melakukan penundaan pembayaran pajak dan

pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, dan kesadaran

bahwa pajak telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan dapat

dipaksakan ( Irianto, 2005).

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

30

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat

kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Sebagaimana Theory of

Planned Behavior (TPB) yang menjelaskan mengenai behavioral

beliefs. Behavioral belief merupakan suatu keyakinan individu

terhadap hasil dari perilaku yang dilakukannya dan evaluasi dari hasil

tersebut. Oleh karena itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan

sangat dibutuhkan karena dengan adanya kesadaran tersebut maka

akan meyakinkan Wajib Pajak. Mengenai hasil yang akan di dapat

dari perilakunya berupa peningkatan pendapatan negara sehingga akan

mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Fatmawati (2016) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian tersebut

membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB.

Arum (2012) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak orang pribadi

yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dilakukan

di KPP Pratama Cilacap, penelitian tersebut membuktikan bahwa

kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Susilawati dan Budhiarta (2013)

meneliti terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat

Kota Singaraja, penelitian tersebut memberikan bukti bahwa

kesadaran wajib pajak berpengaruh postif terhadap kepatuhan wajib

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

31

pajak kendaraan bermotor. Sapriadi (2013) melakukan penelitian

terkait kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan

selupu rejang dan berhasil membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nafsi

(2014) meneliti terkait kepatuhan wajib pajak pelaku UKM di KPP

Pratama Tegal dan berhasil membuktikan bahwa kesadaran wajib

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak pelaku UKM. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis

menarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kualitas pelayanan mengindikasikan pelayanan atau pelayanan

administrasi yang dilakukan oleh Samsat kepada Wajib Pajak untuk

mendapatkan kepuasan Wajib Pajak. Pelayanan yang diberikan dalam

bidang perpajakan menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan

masyarakat dalam membayar pajak. Apabila kualitas pelayanan yang

diberikan kepada Wajib Pajak baik, dan sistem perpajakannya efektif

dan efesien maka akan menimbulkan keyakinan dalam diri Wajib

Pajak dan termotivasi untuk melakukan pembayaran pajak.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

32

Semakin efektif dan efesien Kualitas Pelayanan maka semakin

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana Theory of Planned

Behavior (TPB) yang menjelaskan mengenai Normative Beliefs bahwa

suatu tindakan seseorang akan muncul berasal dari keyakinan atas

harapan normatif yang diberikan orang lain, maka seseorang akan

termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

Arum (2012) meneliti terkait kepatuhan Wajib Pajak orang

pribadi di KPP Pratama Cilacap dan berhasil membuktikan bahwa

Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Xin (2015) melakukan

penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak di Malaysia dan

membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Yogatama (2014) melakukan

penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP

Pratama Semarang Candisari yang membuktikan bahwa pelayanan

fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak. Putri dan Jati (2012) meneliti terkait

kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Samsat Denpasar yang

membuktikan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutia (2014) melakukan

penelitian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP

Pratama Padang dan dan membuktikan bahwa pelayanan fiskus

berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

33

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai

berikut:

H3 : Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada

seseorang yang telah melakukan pelanggaran suatu peraturan.

Peraturan merupakan rambu-rambu dalam melakukan sesuatu

mengenai apa yang harus dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan

menurut peraturan atau undang-undang yang berlaku. Adanya sanksi

diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi

pajak merupakan jaminan mengenai ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak

tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi

perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran bagi

Wajib Pajak yang melanggar dalam peraturan perpajakan.

Diberlakukannya sanksi yang tegas bertujuan untuk mencegah

ketidakpatuhan dan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi atau

memenuhi kewajiban perpajaknnya.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

34

Semakin tegas sanksi pajak yang diberlakukan maka semakin

tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena

sanksi perpajakan dapat membentuk persepsi mengenai seberapa kuat

sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan perpajakan.

Oleh karena itu, akan mendorong Wajib Pajak dalam mematuhi

peraturan perpajakan dan akan berdampak pada meningkatnya

kepatuhan perpajakan. Sesuai dengan Theory Planned of Behavior

(TPB) yang menjelaskan mengenai control belief bahwa keyakinan

seseorang untuk mendukung ataupun menghambat suatu tindakan

bergantung pada seberapa kuat pengaruh terhadap tindakan tersebut.

Putri dan Jati (2011) melakukan penelitian terkait kepatuhan

wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Denpasar dan

membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pratama (2015) meneliti

terkait Sanksi Perpajakan di KPP Pratama Pasuruan dan berhasil

membuktikan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilowati dan Budiarta (2013)

meneliti mengenai kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di

Samsat kota Singaraja yang memberikan bukti bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor.

Mutia (2014) melakukan penelitian tentang sanksi perpajakan

di KPP Pratama Pasang dan memberikan hasil dalam penelitiannya

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

35

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Wardani (2013) melakukan penelitian terkait sanksi pajak

di Yogyakarta dan membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan

penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H4: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

5. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak merupakan hal penting dalam kepatuhan wajib pajak

karena adanya tarif pajak yang berlaku akan memengaruhi Wajib

Pajak untuk membayarkan pajaknya. Tarif perpajakan ditentukan oleh

fiskus tanpa ada campur tangan dari Wajib Pajak atau berdasarkan

Official Assesment System. Ditetapkannya tarif pajak yang tinggi,

maka memberikan beban bagi Wajib Pajak yang akan memicu Wajib

Pajak untuk taat dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Semakin besar tarif pajak yang dikenakan maka tingkat

kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan

berlakunya tarif pajak yang tinggi akan menjadi beban bagi Wajib

Pajak, karena pajak tersebut dianggap beban pajak yang akan

mengurangi hartanya. Selain itu tarif pajak yang tinggi maka akan

menyebabkan sanksi denda yang dikenakan semakin tinggi apabila

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

36

terlambat atau dengan sengaja Wajib Pajak tidak membayarkan

kewajiban perpajakannya, dikarenakan sanksi tersebut di hitung

berdasarkan tarif yang berlaku. Sehingga Wajib Pajak akan mematuhi

peraturan perpajakan dan memilih untuk taat pajak agar terhindar dari

pengeluaran yang lebih besar lagi. Menurut Undang-Undang nomor

28 Tahun 2009, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor di dapat

dari hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu Nilai jual

Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif

tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat

penggunaan Kendaraan Bermotor. Solehah (2017) meneliti terkait

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Yogyakarta, peneliti tersebut

membuktikan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wardani (2013) meneliti terkait

Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pelaku UMKM di KPP

Yogyakarta, peneliti memberikan bukti bahwa tarif pajak berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak. An-Nazula (2016) meneliti terkait Kemauan membayar pajak

wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota

Madya, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul, peneliti

memberikan bukti bahwa

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar

pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di

Kota Madya Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

37

Kidul. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis

sebagai berikut:

H5: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Kendaraan Bermotor.

C. Model Penelitian

Gambar 2.1. Model Penelitian

Sosialisai Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak

Kualitas Pelayanan

Sanksi Perpajakan

Tarif Perpajakan

Kepatuhan

Wajiib Pajak

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek dan Subyek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kantor Samsat Yogyakarta. Subjek pada

penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di kantor Samsat

Yogyakarta yang melakukan pembayaran pajak tanpa pihak ke tiga di kantor

Samsat Yogyakarta tahun 2018.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer.

Data primer tersebut merupakan data yang di peroleh langsung dari Wajib

Pajak yang ada di Kantor Samsat Yogyakarta memalui survey yang

dilakukan oleh peneliti dengan menyediakan pertanyaan berupa angket

(kuesioner).

C. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan

Convenience Sampling. Convenience Sampling merupakan cara

pengambilan sampel berdasarkan kemudahan, yaitu unit atau subjek tersedia

bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Alasan pemilihan teknik

pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan

sampel. Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

39

Yogyakarta dan sedang melakukan pembayaran kendaraan milik sendiri

tanpa melaui pihak ke tiga di Samsat Yogyakarta pada saat kuisioner disebar

dipilih sebagai responden untuk memudahkan peneliti mendapatkan

responden.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin dengan taraf

kesalahan 10%. Rumus slovin adalah cara untuk menentukan jumlah

sampling yang akan digunakan. Perhitungan untuk menentukan jumlah

sampel menggunakan rumus slovin dengan alpha 10% atau 0,1 yaitu:

Keterangan:

n : Ukuran sampel

N : Ukuran populasi

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian

Penelitian ini jumlah populasi adalah 238.120 dan alpha 0,1 sehingga

diperoleh jumlah sampel 99,9 yaitu dibulatkan menjadi 100 sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan

menggunakan kuisioner. Kuisioner akan dibagikan dan diisi oleh responden,

kemudian kuisioner tersebut akan diambil kembali oleh peneliti.

Pengukuran variabel independen serta dependen dari jawaban responden

n

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

40

digunakan skala likert yang berisi 5 tingkat jawaban dengan rincian sebagai

berikut:

Angka 1 : Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 : Tidak Setuju (TS)

Angka 3 : Netral (N)

Angka 4 : Setuju (S)

Angka 5 : Sangat Setuju (SS)

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel

yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel

dependennya adalah Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dalam membayar

Pajak Kendaraan Bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan

Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang

ada tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi, peringatan,

ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administratif.

Instrumen kompetensi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini

diukur dengan skala likert 5 point diantaranya adalah Sangat Setuju

(SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak

Setuju (STS). Indikator untuk mengukur variabel ini adalah ketepatan

dan ketaatan dengan jumlah pertanyaan 8 item yang dikembangkan

oleh Fatmawati (2016), sebagai berikut:

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

41

a. Saya selalu membayar pajak Kendaraan Bermotor tepat pada

waktunya.

b. Saya pernah memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan

bermotor.

c. Saya selalu membayar pajak kendaraan sesuai dengan jumlah

yang telah ditetapkan pada Surat Ketetapan pajak Daerah

(SKPD)

d. Saya selalu menyampaikan informasi yang dibutuhkan Kantor

Samsat secara lengkap dan benar.

e. Saya selalu mentaati undang-undang mengenai pajak kendaraan

bermotor yang berlaku.

f. Saya tidak pernah melakukan kejahatan ataupun kecurangan

dibidang perpajakan.

g. Saya tidak pernah mendapatkan hukuman atas kelalaian saya

dalam bidang perpajakan.

h. Saya tidak pernah mendapatkan surat teguran dari Kantor

Samsat.

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah yang

mempengaruhi timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2009). Variabel

independen dalam penelitian ini yaitu sosialisasi perpajakan,

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan,

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

42

dan tarif pajak. Definisi operasional dari masing-masing variabel

tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan di bidang perpajakan merupakan

hal penting, oleh karena itu Dirjen Pajak mengupayakan untuk

memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya Wajib

Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi

dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak

maupun media audio visual misalnya radio atau televisi.

Instrumen sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini diukur

dengan skala likert 5 poin diantaranya adalah Sangat Setuju

(SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat

Tidak Setuju (STS). Indikator untuk mengukur variabel ini

adalah pendekatan diri, publikasi, dan informatif dengan jumlah

pertanyaan 5 item yang di kembangkan oleh Fatmawati (2016)

sebagai berikut:

1) Petugas pajak sering melakukan sosialisasi perpajakan

kepada masyarakat.

2) Saya sering melihat iklan mengenai pentingnya membayar

pajak baik di media cetak maupun elektronik.

3) Saya dapat memahami setiap informasi yang diberikan

petugas pajak pada saat sosialisasi.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

43

4) Sosialisasi perpajakan tidak menambah pengetahuan saya

mengenai perpajakan.

5) Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak sudah

efektif dan tepat sasaran.

b. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan situasi dimana Wajib

Pajak memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya

terutama dalam membayar pajak berdasarkan hati nurani yang

dimilikinya guna tercipta kesejahteraan bagi diri mereka sendiri

serta bangsa secara keseluruhan. Instrumen Kesadaran wajib

pajak dalam penelitian ini diukur dengan skala likert 5 poin

diantaranya adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N),

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Indikator

untuk mengukur variabel ini adalah sukarela, partisipatif, dan

manfaat pajak dengan jumlah pertanyaan 6 item, yang di

kembangkan oleh Fatmawati (2016), sebagai berikut:.

1) Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor atas kemauan

sendiri.

2) Saya melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

3) Saya selalu melakukan pembayaran Pajak Kendaraan

Bermotor.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

44

4) Saya sadar bahwa penundaan pembayaran pajak

kendaraan bermotor dapat merugikan pemerintah

setempat.

5) Saya membayar pajak karena saya mengerti bahwa Pajak

Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan

daerah terbesar.

6) Saya membayar pajak karena saya mengerti bahwa pajak

untuk kemakmuran masyarakat.

c. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan suatu bentuk hukuman yang

diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan

kewajibannya membayar pajak dengan sengaja ataupun

terlambat. Sanksi sebagai jaminan mengenai ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah (preventif)

agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan

(Mardiasmo, 2011). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya apabila memandang sanksi perpajakan akan lebih

banyak merugikannya. Sanksi perpajakan yang berlaku semakin

tinggi atau semakin berat maka akan semakin merugikan Wajib

Pajak. Instrumen sanksi perpajakan dalam penelitian ini diukur

dengan skala likert 5 point diantaranya adalah Sangat Setuju

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

45

(SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat

Tidak Setuju (STS). Indikator untuk mengukur variabel ini

adalah ketegasan sanksi dan tindakan preventif dengan jumlah

pertanyaan 5 item, yang di kembangkan oleh Fatmawati (2016),

sebagai berikut :

1) Saya akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda

apabila terlambat melakukan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor.

2) Saya akan mendapatkan surat teguran dari Samsat apabila

memiliki tunggakan pajak.

3) Polisi akan bertindak tegas kepada para pengendara motor

yang belum/terlambat membayar Pajak Kendaraan

Bermotor.

4) Saya takut razia apabila saya tidak membayar Pajak

Kendaraan Bermotor.

5) Saya tidak merasa malu apabila mendapatkan surat

teguran karena tidak membayar Pajak Kendaraan

Bermotor.

d. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan kemampuan dalam

memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak saat membayar

pajak untuk menghasilkan kepuasan Wajib Pajak. Pelayanan

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

46

yang baik adalah pelayanan yang memuaskan, tanggap dan tidak

rumit dengan beberapa prosedur pelayanan yang mudah

dipahami oleh Wajib Pajak.

Instrumen Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur

dengan skala likert 5 poin diantaranya adalah Sangat Setuju

(SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat

Tidak Setuju (STS). Indikator untuk mengukur variabel ini

adalah fasilitas fisik, daya tanggap, dan prosedur pelayanan

dengan jumlah pertanyaan 6 item yang dikembangkan oleh

Fatmawati (2016), sebagai berikut:

1) Lokasi kantor Samsat sangat strategis sehingga mudah

dijangkau Wajib Pajak.

2) Ruangan pelayanan pada Kantor Samsat memadai, bersih,

dan sejuk sehingga memberikan kenyamanan bagi wajib

pajak.

3) Petugas Samsat melayani Wajib Pajak secara tanggap dan

tepat.

4) Alur pembayaran Pajak Kendaraan tidak berbelit-belit.

5) Prosedur pembayaran pajak menghabiskan waktu yang

lama.

6) Waktu tunggu antrian wajib pajak cepat.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

47

e. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah materil yang harus

dibayarkan oleh Wajib Pajak atas objek yang dikenakan pajak

dan ditentukan oleh fiskus atas objek pajak berupa kendaraan

bermotor dengan mempertimbangkan harga pokok dan tahun

kendaraan bermotor tersebut. Instrumen tarif pajak dalam

penelitian ini diukur dengan skala likert 5 poin diantaranya

adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Indikator untuk mengukur

variabel ini adalah tingkat tarif dengan jumlah pertanyaan 4 item

yang di kembangkan oleh Solehah (2017), dengan modifikasi

objek pajak berupa kendaraan bermotor sebagai berikut:

1) Wajib Pajak yang memiliki kendaraan roda 4 pribadi lebih

dari satu harus dikenakan tarif pajak progresif (tarif pajak

yang semakin meningkat).

2) Jika saya memiliki kendaraan bermotor roda 2 lebih dari

satu maka saya harus dikenakan tarif pajak lebih besar.

3) Pajak kendaraan bermotor dinilai dari presentase nilai jual

kendaraan pada saat ini.

4) Wajar jika Wajib Pajak yang memiliki kendaraan

bermotor lebih dari satu dikenakan pajak yang lebih besar

di bandingkan Wajib Pajak yang hanya memiliki satu

kendaraan bermotor.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

48

3. Uji Kualitas Instrumen dan Data

a. Statistik Deskriptif

Analisis Statistik deskriptif digunakan untuk proses

pengolahan data yang telah di dapat dari responden. Analisis

tersebut memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti.

Uji statistik deskriptif mencakup nilai minimum, maksimum,

rata-rata, simpangan baku (standar deviasi) dengan N adalah

banyaknya responden penelitan.

b. Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya

suatu instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila

mampu mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas

menggunakan output person correlation. Item pertanyaan

dikatakan valid jika memiliki kriteria pengujian yaitu

apabila nilai dari person correlation (r hitung) seluruh

item yang membentuk variabel mempunyai nilai > r tabel

(Ghozali, 2011).

2) Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah pengujian untuk mengukur

seberapa besar suatu pengukur dapat mengukur dengan

stabil dan konsisten. Dengan kata lain uji reabilitas ini

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

49

digunakan untuk menguji konsistensi dari kuesioner. Nilai

koefisien reabilitas (Cronbach’s Alpha) dikatakan cukup

baik apabila menunjukkn angka >0,7 dan dinyatakan baik

apabila menunjukkan angka >0,8 (Nazaruddin dan Basuki,

2016)

3) Uji Asumsi Klasik

i. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data digunakan untuk

menentukan data yang telah dikumpulkan

terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas

data yang dapat digunakan adalah uji Kolmogorov-

Smirnov Test. Nazaruddin dan Basuki (2016)

menjelaskan bahwa uji normalitas data dilihat nilai

Kolmogorov-Smirnov Test lebih besar dari 0,05

maka data terdistribusi normal dan dapat digunakan

dalam penelitian.

ii. Uji Multikoliniearitas

Uji Multikolinieralitas berfungsi untuk

menguji ada atau tidaknya korelasi antara variabel

bebas (independent). Model regresi yang baik

apabila tidak terjadi korelasi di antara variabel

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

50

bebas. Pendeteksian multikolinieritas bisa dilakukan

dengan cara melihat besaran Variance Inflation

Factor (VIF) atau nilai toleransi. Pengujian

dikatakan tidak mengandung multikoliniearitas

apabila memiliki nilai VIF 0,1(Nazaruddin dan

Basuki, 2016).

iii. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berfungsi untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaam varian dari residual satu pengamatan

yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi

yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Penelitian ini

menggunakan uji glejser dilakukan dengan meregres

nilai absolute residual terhadap variabel independen.

Apabila variabel independen signifikan secara

statistik (>5%) mempengaruhi variabel dependen,

maka tidak ada indikasi terjadi heteroskedastisitas

(Nazaruddin dan Basuki, 2016).

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

51

4) Uji Hipotesis

i. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam

penelitian ini yang berfungsi untuk mengetahui

pengaruh beberapa variabel independen terhadap

variabel dependen. Model ini terdiri dari lima

variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan,

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus,

sanksi perpajakan dan tarif perajakan serta satu

variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk

mengolah data yaitu dengan menggunakan aplikasi

SPSS. Persamaan regresi berganda dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

Keterangan :

KWP = Kepatuhan wajib pajak pada SAMSAT

α = Konstanta

β1 = Koefisien regresi variabel SOP

β2 = Koefisien regresi variabel KSP

β3 = Koefisien regresi variabel KPF

β4 = Koefisien regresi variabel SP

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

52

β5 = Koefisien regresi variabel TP

SOP = Sosialisasi perpajakan

KSP = Kesadaran Wajib Pajak

KPF = Kualitas Pelayanan Fiskus

SP = Sanksi Perpajakan

TP = Tarif Perpajakan

e = Eror atau variabel pengganggu

Kriteria penerimaan H1 sampai dengan H5 yaitu

apabila nilai signifikansi yang di miliki oleh masing-

masing hipotesis pada pengujian regresi berganda adalah

kurang dari 0,05 dan memiliki arah β yang sesuai dengan

hipotesis yang diajukan.

ii. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Besarnya nilai koefisien determinasi dapat

digunakan untuk menunjukkan tingkat keberadaan

prediksi dari pengujian regresi yang dilakukan. Pengujian

ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel

indepenen menjelaskan variabel dependen. Besarnya

koefisien determinasi dari 0 sampai 1. Apabila hasil

analisis mendekati nol maka semakin kecil kemampuan

variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

53

sangat terbatas. Sebaliknya, apabila hasil analisis diketahui

semakin mendekati 1 maka semakin besar kemampuan

menjelaskan variabel independen terhadap variabel

dependen.

iii. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji nilai F digunakan untuk menguji dan mengetahui

apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama variabel

independen terhadap variabel dependen yang ditunjukkan

pada tabel ANOVA. Menurut Nazaruddin dan Basuki

(2016), kriteria pengujian hipotesis adalah:

1) Jika hasil analisis menunjukkan nilai sig f < alpha

0,05 maka hipotesis diterima. Artinya terdapat

pengaruh secara bersama-sama variabel independen

terhadap variabel dependen.

2) Jika hasil analisis menunjukkan nilai sig f > alpha

0,05 maka hipotesis ditolak. Artinya tidak terdapat

pengaruh secara bersamasama variabel independen

terhadap variabel dependen.

iv. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Nazarudin dan Basuki (2016) menjelaskan bahwa

uji t dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at

54

masing-masing variabel independen terhadap dependen.

Kriteria hipotesis dinyatakan diterima apabila:

1) Nilai sig < alpha (0,05)

2) Koefisien regresi searah dengan hipotesis.

STIE W

idya

Wiw

aha

Jang

an P

lagi

at