Embed Size (px)
Citation preview
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KONTRIBUSI RETRIBUSI SAMPAH
TERHADAP RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN NAGAN RAYA
SKRIPSI
OLEH
SYARIFAH ROSMAWAR
NIM: 10C20101062
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2014
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
mengenai otonomi daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 mengenai
desentralisasi fiskal, terdapat perbedaan mendasar dalam masalah alokasi
keuangan pemerintah daerah antara sebelum diterapkannya kedua undang-undang
tersebut dengan sejak mulai diterapkannya undang-undang tersebut.
Dalam menggambarkan perubahan tersebut dengan istilah Financial
Follows function, atau keterkaitan antara kewenangan dengan keuangan. Adanya
Financial follows Function terlihat dengan jelas pada perilaku makro Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota. Dimana sebelumnya,
APBD tingkat II berasal dari pusat, propinsi, dan tingkat II sendiri, dengan porsi
kewenangan pusat dan propinsi yang sangat besar dibandingkan kewenangan
tingkat II. Namun, sejak kedua undang-undang tersebut diberlakukan, APBD
tingkat II, yang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 disebut
kabupaten/kota terdiri dari dana perimbangan (pusat dan propinsi), dana darurat,
dan pinjaman daerah. Dimana dalam pola ini kewenangan keuangan terbesar
diletakkan pada kabupaten/kota (Koswara 2004, h.42).
Konsekuensi dari perbedaan tersebut, pemerintah daerah harus mengelola
pembangunan ekonomi dan keuangan daerahnya dengan lebih baik dan berhasil
guna dibandingkan dengan sebelumnya. Pembangunan ekonomi daerah harus
berhasil misalnya dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja.
2
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber
Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri dari
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah, dan Dana Perimbangan.
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman
kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk
menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara dimaksudkan untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah dan
pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi.
Rangka mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Aceh
menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan
yang paling diandalkan. Sektor pajak daerah tersebut meliputi pajak hotel, pajak
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak
pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C serta retribusi daerah yang
terdiri: retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan
persampahan, jasa usaha dan retribusi perijinan merupakan sektor yang sangat
besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya.
Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah
Kabupaten/Kota di Indonesia adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir
3
dari sebagian kalangan birokrat di daerah yang menganggap bahwa parameter
utama yang menentukan kemandirian suatu daerah diera otonomi adalah terletak
pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar didapatkan dari sektor pajak
daerah dan retribusi daerah. Dimana pajak daerah adalah pemungutan pemerintah
daerah dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap
orang/badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna
pembiayaan rumah tangga daerahnya. Sedangkan pengertian retribusi daerah
merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya
kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tersebut didasarkan atas
prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara
perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas
peraturan yang berlaku.
Banyaknya Jumlah Penduduk merupakan salah satu penyebab semakin
banyaknya pemungutan retribusi oleh masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.
Jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1
Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2006-2012
No Tahun
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
1 2006 123.953
2 2007 124.141
3 2008 124.340
4 2009 125.425
5 2010 139.663
6 2011 142.861
7 2012 152.130 Sumber: Nagan Raya.BPS.go.id (Data Diolah 2013)
Berdasarkan tabel 1 di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya
peningkatan Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya secara umum setiap
4
tahunnya. Pada tahun 2006 jumlah penduduk Nagan Raya mencapai 123.953 jiwa,
sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk Nagan Raya terus meningkat
mencapai 139.664 jiwa, hingga pada tahun 2012 mencapai 152.130 jiwa.
Pertambahan penduduk merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi
pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menggali potensi retribusi daerah, salah
satunya yaitu retribusi kebersihan sampah rumah tangga. Hal ini dikarenakan
ketika jumlah penduduk naik maka permintaan naik. Semakin banyaknya jumlah
rumah yang ada merupakan suatu peluang dalam pengenaan tarif retribusi
kebersihan sampah rumah tangga. Studi kasus potensi retribusi kebersihan sampah
rumah tangga dalam penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya.
Perkembangan pendapatan perkapita disetiap tahunnya di Kabupaten
Nagan Raya dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2
Pendapatan Perkapita Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2006 – 2011 ( Rupiah)
No
Tahun
Pendapatan Perkapita
Nilai (Rupiah) Pertumbuhan (%)
1
2
3
4
5
6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
6.121.907
6.301.975
6.374.224
6.438.216
6.558.160
6.711.961
1,73
2,94
1,15
1,00
1,86
2,35
Sumber: Nagan Raya.BPS.go.id (Data Diolah 2013)
Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2006
Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar
6.121.907 rupiah, atau sebesar 1,73 persen. sedangkan pada tahun 2010
pendapatan perkapita ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya mencapai
5
6.558.160 rupiah atau 1,86 persen dan pada tahun 2011 pendapatan perkapita
ADHK penduduk Kabupaten Nagan Raya terus meningkat yaitu sebanyak
6.711.961 rupiah atau 2,35 persen
Pendapatan salah satunya dari penerimaan sektor retribusi daerah yang
diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam
menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan
memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan Pemda yang langsung
dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya
didasarkan atas peraturan yang berlaku.
Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan
pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat
dipungut dari daerah. Di pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagan Raya ada
beberapa retribusi yang dipungut. Dari berbagai macam retribusi yang dipungut
oleh Pemkab Nagan Raya salah satunya adalah retribusi sampah (kebersihan).
Usaha pengembangan penerimaan retribusi sampah pada tiap tahunnya
mengalami kendala dan hambatan diantaranya menyangkut perilaku wajib
retribusi sampah seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan
berbagai alasan dan belum meratanya pengutipan retribusi di setiap wilayah di
kabupaten Nagan Raya. Permasalah itulah yang kemudian mengakibatkan
penunggakan pembayaran retribusi sampah yang akan berimbas pada menurunnya
total penerimaan retribusi sampah tiap tahunnya. Retribusi daerah ikut
6
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu,
sumbangan retribusi daerah juga berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang
salah satu jenis retribusi tersebut adalah retribusi sampah.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ( DPPKAD) melakukan usaha-usaha
peningkatan retribusi sampah secara optimal untuk mengisi kas daerah yang
membiayai pembangunan. Karena dinilai retribusi sampah ini merupakan salah
satu pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai pemasukan daerah dan
diyakini mampu menyerap dana karena didasarkan pada presentase tertentu atas
pendapatan retribusi sampah, maka retribusi ini dapat diandalkan pada masa yang
akan datang.
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul
“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Retribusi Sampah terhadap
Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya”.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kontribusi Retribusi
Sampah terhadap Retribusi Daerah Di Kabupaten Nagan Raya.
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan
penelitiannya adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kotribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
7
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis
a. Penulis
Manfaat bagi penulis untuk memenuhi syarat gelar sarjana perguruan tinggi dan
sebagai wacana dalam mengembangkan teori-teori yang pernah diperoleh
selama perkuliahan, khususnya mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah.
b. Lingkungan Akademik
Hasil ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi mahasiswa (i)
selanjutnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama
1.4.2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini bagi Pemerintah Daerah khususnya
Kabupaten Nagan Raya atau instansi-instansi terkait lainnya adalah dapat
mengembangkan ekonomi daerah dan penerapan retribusi secara menyeluruh
khususnya di Kabupaten Nagan Raya.
1.5 Sistematika Pembahasan
Berdasarkan penelitian ini bagian pertama berisi tentang latar belakang
masalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi retribusi sampah
terhadap retribusi daerah di Kabupaten Nagan Raya, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika dari pembahasan.
Bagian kedua merupakan tinjauan pustaka yang berisi pengertian dan
pembahasan tentang pendapatan perkapita, jumlah penduduk dan retribusi daerah,
penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.
8
Bagian ketiga merupakan metode penelitian yang berisi tentang ruang
lingkup penelitian, data penelitian, model analisis data, definisi operasional
variabel dan pengujian hipotesis.
Bagian keempat merupakan hasil dan pembahasan yang berisi tentang
statistik deskriptif variabel penelitian, hasil pengujian hipotesis, hasil akhir dan
pembahasan hasil.
Bagian kelima merupakan simpulan dan saran yang berisi mengenai
simpulan dan saran- saran.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Retribusi Daerah
Pemberlakuan jenis-jenis retribusi ini tentunya disesuaikan dengan
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 34/2000
tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada Undang-undang ini lebih
leluasa dalam menarik pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah yurisdiksinya,
dengan mengeluarkan peraturan daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai operasionalisasi dari
Undang undang ini, pemerintah juga telah mengeluarkan PP No. 66/2001 tentang
Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 tentang
retribusi daerah. daerah, baik pemerintah propinsi maupun di pemerintah
kabupaten/kota. Dari ketentuan tersebut maka pendapatan daerah dapat
dipengaruhi oleh retribusi daerah.
Menurut Tarigan (2007, h.45) mengemukakan bahwa retribusi
mempengaruhi keuangan daerah baik dari pendapatan asli daerah ataupun dari
retribusi daerah seperti retribusi kebersihan, retribusi pelayanan, retribusi
perizinan, retribusi kesehatan dan sebagainya.
Menurut Wirnano (2008, h.19) mengemukakan bahwa kontribusi
retribusi sangat mempengaruhi retribusi daerah. Hal ini dikarenakan setiap
pembayaran atau iuran dari masyarakat akan mengalir kepada pendapatan daerah
setiap tahunnya. Sehingga baik retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan
retribusi perizinan akan mempengaruhi pendapatan daerah.
10
2.2. Penduduk
2.2.1. Pengertian Penduduk
Menurut Mansuri (2008, h.66) penduduk adalah orang-orang yang
mendiami suatu tempat atau wilayah tertentu, menetap dalam suatu wilayah,
tumbuh dan berkembang dalam wilayah tertentu pula.
Menurut Badan Pusat Statistik (2008, h.16) penduduk adalah semua
orang yang berdomisili di wilayah geografis Nagan Raya selama 6 bulan atau
lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk
menetap.
Menurut Purba (2003, h.52) penduduk adalah orang-orang yang berada
didalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling
berinteraksi satu sama lain secara terus menerus.
2.3. Pendapatan Perkapita
2.3.1. Pengertian Pendapatan Perkapita
Menurut Kuncoro (2004, h.203) pendapatan perkapita merupakan
indikator untuk melihat daya beli suatu daerah. Pendapatan perkapita yang tinggi
pada suatu daerah artinya daya beli masyarakat daerah tersebut juga tinggi. Hal
ini berarti menunjukan pasar domestik yang efektif terutama untuk berinvestasi.
Oleh karena itu pendapatan perkapita suatu daerah juga merupakan salah satu hal
yang dipertimbangkan para investor untuk berinvestasi.
Selanjutnya menurut Malthus (2005, h.239) pendapatan perkapita
adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan
perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara
dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita sering digunakan
11
sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara,
semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.
Lebih jauh lagi menurut Arsyad (2007, h.59) pendapatan perkapita
adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu,
yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah
dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu
negara pada suatu periode tertentu.
Sebagaimana konsep yang telah dijelaskan diatas maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata
penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang dihasilkan dalam kurun waktu satu
tahun. negara pada suatu periode tertentu yang didapatkan dari hasil pembagian
pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut.
2.3.2. Kegunaan Pendapatan Perkapita
Menurut Sukirno (2003, h.47) kegunaan pendapatan perkapita yaitu
sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu
negara. Pendapatan perkapita dihitung secara berkala (Periodik) biasanya satu
tahun. Manfaat dari perhitungan pendapatan perkapita antara lain sebagai berikut:
1. Untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara
dari tahun ke tahun.
2. Sebagai data perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Dari
pendapatan perkapita masing-masing negara dapat dilihat tingkat kesejahteraan
tiap negara.
12
3. Sebagai perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara
lainnya. Dengan mengambil dasar pendapatan perkapita dari tahun ke tahun,
dapat disimpulkan apakah pendapatan perkapita suatu negara rendah (bawah),
sedang atau tinggi.
4. Sebagai data untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Pendapatan
perkapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil
langkah di bidang ekonomi.
Selanjutnya pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur
kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara, semakin besar pendapatan
perkapitanya, semakin makmur negara tersebut. Konsep pendapatan nasional yang
biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita pada umumnya adalah
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).
2.3.3. Ketimpangan Pendapatan Perkapita antar Daerah
Menurut Yani (2004, h.51) selain ketimpangan pendapatan internal
dalam satu daerah, juga terdapat ketimpangan pendapatan perkapita antar daerah.
Ketimpangan ini timbul sebagai akibat dari kondisi alam, alokasi dan
pemanfaatan sumberdaya yang tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain.
Salah satu model yang biasa dan dianggap cukup representatif untuk mengukur
tingkat ketimpangan pendapatan perkapita itu adalah indeks ketimpangan daerah.
Dari perhitungan yang dilakukan di beberapa negara terlihat bahwa
ketimpangan antar daerah itu cenderung berubah mengikuti suatu trend yang
disebut sebagai U-shape atau bentuk U. Yakni, pada tahap awal pembangunan
derajat ketimpangan pendapatan antar daerah meningkat (increasing), kemudian
mengalami masa stabil, seterusnya menjadi berkurang (decrease). Namun
13
demikian untuk negara-negara tertentu, bentuk U tersebut tidak sepenuhnya
berlaku demikian. Ada variasi-variasi tertentu yang bersifat khusus.
2.4. Kontribusi
2.4.1. Pengertian Kontribusi
Pengertian kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan , melibatkan diri
maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau
tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan
pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.Kontribusi dalam pengertian
sebangai tindakan yaitu berupa prilaku yang dilakukan oleh individu memberikan
dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh,
seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana
asli di daerah tempat tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk
maupun pendatang. (http:/Feprints.uny.ac.id) diakses 20 November 2013.
2.5. Retribusi Daerah
2.5.1. Pengertian Retribusi Daerah
Menurut Siahaan (2005, h.5) retribusi daerah adalah pembayaran wajib
dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh
negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan
bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari
negara. Hal berarti hak mendapat jasa dari pemerintah didasarkan pada
pembayaran retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dipenuhi
oleh orang yang menginginkan jasa tersebut.
14
Selanjutnya menurut Kaho (2003, h.171) retribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa
pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa
yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.
Menurut Munawir (2003, h.151) retribusi adalah adalah iuran kepada
pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.
Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik
dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.
Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa retribusi
daerah merupakan pambayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang
menggunakan jasa-jasa negara atau iuran kepada pemerintah sesuai dengan
peraturan-peraturan yang berlaku di daerah tersebut.
2.5.2. Peraturan Pemerintah Tentang Retribusi Daerah
Peraturan yang memuat tentang retribusi daerah adalah Undang-
Undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,
direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan
retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 tentang retribusi daerah, dalam peraturan-peraturan ini diatur
hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan retribusi daerah. Seperti jenis-jenis
retribusi daerah, tata cara dan sarana pemungutan retribusi, perhitungan
besarnya retribusi terutang dan beberapa ketentuan lainnya.
15
Adapun menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah, golongan retribusi daerah ada tiga yaitu retibusi jasa umum, retribusi jasa
usaha dan retribusi perijinan.
Menurut UU No 28 Tahun 2009 objek retribusi jasa umum adalah
pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan
kepentingan dan pemanfaatan secara umum serta dapat dinikmati oleh pribadi
atau badan.
Kriteria retribusi jasa umum menurut Siahaan ( 2005, h. 438 )
berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a adalah :
a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi
perizinan tertentu
b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka
pelaksanaan asas desentralisasi
c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan
kemanfaatan umum
d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi
e. Penyelenggaraan retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional
f. Dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan sumber pendapatan
daerah yang potensial
g. Adanya pemungutan retribusi memberikan perbaikan pada kualitas pelayanan
yang lebih baik
Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum menurut UU No 28 Tahun 2009
tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah:
16
a. Retribusi pelayanan kesehatan
b. Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan
c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
e. Retribusi pelayanan pasar
f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
h. Retribusi penggantian biaya cetak peta
i. Retribusi penyediaan dan / penyedotan kaskus
j. Retribusi pengolahan limbah cair
k. Retribusi pelayanan pendidikan
2.5.3. Perhitungan Retribusi Daerah
Menurut Mardiosmo (2003, h.100) besarnya retribusi yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu
dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan
jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan
tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.
a. Tingkat Penggunaan Jasa
Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan
jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan
jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa
kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula
penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini
tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu
yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat
bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
17
b. Tarif Retribusi Daerah
Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang
ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif
dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan golongan tarif
sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi
Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa. Tarif retribusi ditinjau kembali
secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif
retribusi, hal ini dimasudkan untuk mengantisipasi perkembangan
perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif
retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.
2.5.4. Sarana dan Tata Cara Pengumutan Retribusi Daerah
Menurut Mahenrazulfan (2010, h.6) pemungutan retribusi daerah tidak
dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi
tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini
tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan
pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi,
pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang
karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian
tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan
pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan
penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.
18
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen
lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu
langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada
waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan
Retribusi Daerah (STRD).
STRD surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi
berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
daerah ditetapkan oleh kepala daerah.
2.5.5. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
Menurut Putranto (2007, h.14) retribusi pelayanan persampahan
merupakann pembayaran atau iuran kepada pemerintah terhadap mereka yang
menggunakan jasa pelayanan kebersihan/persampahan.
Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang sedang
tumbuh dan berkembang di provinsi Aceh. Kabupaten yang terletak di pesisir
pantai-barat selatan ini merupakan hasil pemekaran wilayah dari kabupaten Aceh
Barat dan terbentuk secara definitive berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2002 dan
telah ditetapkan pula Suka Makmue sebagai Ibu kota Kabupaten Nagan Raya.
Perkembangan waktu dan pertambahan penduduk berhubungan erat dengan
jumlah timbulan sampah dan ketersediaan lahan yang ada. Ini membutuhkan
19
kinerja sistem pengelolaan sampah yang berorientasi pada nilai-nilai estetika
lingkungan, perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan pencemaran
lingkungan, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan
nilai sosial budaya masyarakat.
Retribusi sampah adalah pungutan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan
Hidup dan Kebersihan terhadap masyarakat yang menggunakan sarana, prasarana
sampah di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu tertentu yang di ukur
dalam rupiah.
Fasilitas persampahan yang paling sering digunakan di wilayah studi adalah
tong sampah 89.91 persen dan masyarakat 45.68 persen menyenangi pelayanan
sampah dengan sistem door to door (dari pintu ke pintu). Rata-rata jarak terdekat
ke fasilitas sampah adalah 51 m dan yang terjauh adalah 2.7 km. Profil sampah di
wilayah studi adalah 59 persen sampah organik, 16 persen kertas, 1 persen kaleng,
dan 23 persen plastik.
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Jika wajib
retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang
membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua
persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
20
2.5.6. Tarif Retribusi Kebersihan Sampah Berdasarkan Objek Retribusi di
Kabupaten Nagan Raya
Besarnya tarif retribusi kebersihan Sampah di Kabupaten Nagan Raya
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3
Ketentuan Tarif Retribusi Kebersihan/Sampah Kabupaten Nagan Raya
Berdasarkan Objek Retribusi
No Objek Retribusi Tarif
Hari Bulan
1. Rumah Tangga - 5000
2. Pasar / Kios 150 -
3. Los terbuka 100 -
4. Tempat ibadah 1000 - Sumber: Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Data Diolah 2013)
Berdasarkan tabel 3 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pada
masyarakat rumah tangga dipungut biaya retribusi Rp 5.000/ bulan, sedangkan
dalam lingkungan pasar kios /vak Rp 150/ hari, los / dasaran terbuka Rp100 /hari
dan badan sosial/ tempat ibadah : Rp 1.000/ hari. Bagi yang membuang sampah
langsung ke TPA (tempat pembuangan sampah akhir) dikenakan tarif retribusi
sebesar Rp 2.500/M3 (Dinas Kebersihan 2013) .
2.5.7. Sistem Pemungutan Retribusi Kebersihan Sampah di Kabupaten
Nagan Raya
Menurut Putranto (2007, h.17) pemungutan retribusi kebersihan sampah
dilakukan pada tiap -tiap bulan, setiap minggu atau setiap hari oleh petugas yang
ditunjuk oleh petugas yang bersangkutan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk melaksanakan
pemungutan retribusi kebersihan baik secara langsung maupun melakukan
kerja sama dengan dinas/ instansi lain, perusda, badan usaha swasta yang
ditunjuk
21
2. Petugas pasar dibawah koordinasi Kepala Unit Pengelolaan pasar
memungut retribusi kebersihan sampah dilingkungan pasar di wilayah
kabupaten Nagan Raya
3. Pemerintah gampong/lembaga masyarakat tingkat kelurahan dibawah
koordinasi camat memungut retribusi kebersihan objek rumah tangga.
2.6. Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian telah dilakukan berkaitan dengan Faktor-Faktor
yang Mempengaruhi Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di
Kabupaten Nagan Raya diantaranya sebagai berikut:
a. Hasil penelitian Rinny, Asva (2011) melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Pengaruh Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya terhadap Retribusi
Daerah (Studi Kasus di Kota Baubau)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
retribusi kebersihan mempengaruhi retribusi daerah.
b. Hasil penelitian dari Sutarso, Eko (2010) melakukan penelitian dengan judul
“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Daerah di Kota
Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi retribusi daerah yang terdiri dari retribusi kebersihan
berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah.
2.7. Perumusan Hipotesis
Berdasarkan kajian dari penelitian ini, diduga bahwa Jumlah penduduk
dan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap Kontribusi Retribusi
Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
III. METODE PENELITIAN
3.1. Ruang Lingkup Penelitian
Adapun ruang lingkup dari penelitian ini meliputi Jumlah Penduduk,
Pendapatan Perkapita dan Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah
di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2006-2012.
3.2. Data Penelitian
3.2.1. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah,
baik dalam bentuk angka atau uraian. Data sekunder yang diperlukan dalam
penelitian ini antara lain: literature yang relavan dengan judul penelitian seperti
buku-buku, artikel, makalah, jurnal, waktu/periode petunjuk teknis dan lain-lain
yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
sekunder yaitu pembentukan Pendapatan Perkapita, Retribusi Sampah dan data
Retribusi Daerah dalam ( rupiah ) serta data Jumlah Penduduk dalam ( jiwa ) pada
Tahun 2006-2012 yang diambil dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ( DPPKAD ) Nagan Raya,
Perpustakaan Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan di
kabupaten Nagan Raya.
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data
Selama proses penelitian, peneliti menggunakan teknik kuantitatif dengan
mendatangi instansi-instansi yang relevan yaitu kantor BPS, DPPKAD,
23
Perpustakaan Daerah dan Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk
memperoleh data yang akan diolah dalam penelitian ini.
3.3. Model Analisis Data
Untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis regresi berganda, analisis korelasi, uji t, dan uji F
1. Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda adalah analisis besarnya hubungan dan pengaruh
variabel independen yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) menurut Suryadi dan
Purwanto (2004, h.508) persamaan regresi berganda yang dijabarkan dalam
bentuk semilog (loglin) sebagai berikut:
y = b0 + b1 LnX1 + b2 LnX2 + e................................................. (1)
Dimana :
Y = Kontribusi retribusi sampah terhadap retribusi daerah (variabel
terikat) yang diukur dalam persen
X1 = Jumlah Penduduk (variabel bebas) yang diukur dalam jiwa
X2 = Pendapatan Perkapita (variabel bebas) yang diukur dalam rupiah
a = Koefisien regresi
b1 = Koefisien regresi faktor X1
b2 = Koefisien regresi faktor X2
e = error term (kesalahan pengganggu)
2. Analisis Korelasi
Korelasi linier berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang
terjadi antara variabel terikat (Y) dan beberapa variabel bebas (X1, X2... Xn).
24
Analisis korelasinya menurut Hasan (2003, h.270-279) menggunakan 4 (empat)
koefisien korelasi yaitu :
a. Koefisien Determinasi Berganda
Koefisien determinasi berganda, disimbolkan dengan R2
merupakan
ukuran kesesuaian garis regresi linier berganda terhadap suatu data.
b. Koefisien Korelasi Berganda
Koefisien Korelasi Berganda disimbolkan r merupakan ukuran
keeratan hubungan antar variabel terikat dan semua variabel bebas secara
bersama-sama.
c. Koefisien Korelasi Parsial
Koefisien Korelasi Parsial merupakan koefisien dua variabel, jika
variabel lainnya konstan.
d. Koefisien Determinasi Parsial
Koefisien Determinasi Parsial ini dapat menghitung besarnya
sumbangan satu variabel bebas terhadap variasi (naik turunnya) nilai
variabel terikat, jika variabel bebas lainnya dianggap konstan.
3. Uji t
Uji signifikasi parameter individual (uji t) dilakukan untuk melihat
signifikasi dari pengaruh variabel bebas (Jumlah penduduk dan Pendapatan
Perkapita) terhadap variabel terikat (Kontribusi Retribusi Sampah terhadap
Retribusi Daerah) secara individual.
4. Uji F
Menurut Nachrowi dan Usman (2006, h.16-17) uji hipotesis ini berguna
untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan
25
atau tidak. Uji F ini diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien regresi
secara bersamaan yaitu antara X1, dan X2 terhadap Y.
3.4 Definisi Operasional Variabel
Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang variabel-variabel utama
pada penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi masing-masing variabel sebagai
berikut :
a. Jumlah Penduduk ( X1 ) adalah jumlah orang-orang yang mendiami suatu
tempat atau wilayah tertentu, menetap dalam suatu wilayah, tumbuh dan
berkembang dalam wilayah tertentu pula dalam kurun waktu 2006-2012
yang diukur dalam jiwa.
b. Pendapatan Perkapita ( X2 ) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu
negara/daerah pada suatu periode tertentu atau jumlah dari nilai barang dan
jasa yang tersedia bagi setiap penduduk di wilayah Kabupaten Nagan Raya
dalam kurun waktu 2006-2012 yang di hitung dalam rupiah .
c. Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah ( Y ) adalah
pembayaran-pembayaran kepada negara/daerah yang dilakukan oleh mereka
yang menggunakan jasa-jasa negara di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun
waktu 2006-2012 yang diukur dalam rupiah.
3.5 Pengujian Hipotesis
Berdasarkan pengujian hipotesis ini maka, apabila :
a. H0 ; β = 0, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita yang diteliti secara
bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kontribusi
Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
26
b. H1 ; β ≠ 0, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita yang diteliti secara
bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Kontribusi Retribusi
Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
Kriteria uji-t, hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:
a. Apabila thitung> ttabel maka H0 ditolak H1 diterima, artinya secara parsial
terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Penduduk dan Pendapatan
Perkapita terhadap Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah
di Kabupaten Nagan Raya.
b. Apabila thitung< ttabel maka H0 diterima H1 ditolak, artinya secara parsial tidak
terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Penduduk dan Pendapatan
Perkapita terhadap Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah
di Kabupaten Nagan Raya.
Kriteria uji-F, hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah :
a. Apabila Fhitung>Ftabel maka H0 ditolak H1 diterima, artinya secara
bersamaan terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Penduduk
dan Pendapatan Perkapita terhadap Kontribusi Retribusi Sampah terhadap
Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
b. Apabila Fhitung<Ftabel maka H0 diterima H1 ditolak, artinya secara
bersamaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah
Penduduk dan Pendapatan Perkapita terhadap Kontribusi Retribusi
Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Bagian ini peneliti akan membahas tentang Jumlah penduduk dan
Pendapatan Perkapita, Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah
yang menjadi variabel penelitian didalam skripsi ini di Kabupaten Nagan Raya
dalam kurun waktu 2006-2012.
4.1.1. Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya memiliki penduduk yang
banyak didominasi oleh jenis kelamin perempuan dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:
Tabel 4
Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Nagan Raya Tahun2006-2012
NO Tahun Penduduk
Jumlah Laki-Laki Perempuan
1 2006 61513 62440 123953
2 2007 61815 62326 124141
3 2008 61914 62426 124340
4 2009 62426 62999 125425
5 2010 70606 69057 139663
6 2011 72223 70638 142861
7 2012 76164 75966 152130 Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya (Data Diolah 2014)
Berdasarkan tabel diatas peneliti dapat menguraikan pada Tahun 2006
jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya sebanyak 123.953 jiwa yang terdiri dari
jumlah penduduk laki-laki sebanyak 61.513 jiwa dan penduduk perempuan
sebanyak 61.815 jiwa. Dan pada Tahun 2012 penduduk kabupaten Nagan Raya
terus mengalami peningkatan sebanyak 152.130 jiwa dengan penduduk laki-laki
sebanyak 76.164 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 75.966 jiwa. Jika kita
amati jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun, baik itu dari penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.
28
4.1.2. Pendapatan Perkapita
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Nagan Raya dari tahun
2006-20012 mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5
Pendapatan Perkapita di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2006-2012
NO Tahun Pendapatan perkapita
( Rp )
Pertumbuhan
( %)
1 2006 6.121.907 1,73
2 2007 6.301.975 2,94
3 2008 6.374.224 1,15
4 2009 6.438.216 1,00
5 2010 6.558.146 1,86
6 2011 6.711.961 2,35
7 2012 6.866.592 2,30 Sumber:BPS Kabupaten Nagan Raya (Data Diolah 2014)
Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat simpulkan bahwa Pendapatan Perkapita
Kabupaten Nagan Raya meningkat, pada Tahun 2006 Pendapatan Perkapita
Nagan Raya sebesar 1,73 persen yaitu dengan perolehan 6.121.907 rupiah. Pada
Tahun 2011 Pendapatan Perkapita di Kabupaten Nagan Raya dengan
pertumbuhan 2,35 persen dengan perolehan sebesar 6.711.961 rupiah. Dan pada
Tahun 2012 Pendapatan Perkapita Kabupaten Nagan Raya dengan pertumbuhan
2,30 persen dengan perolehan sebesar 6.866.592 rupiah. Hal ini menunjukkan
bahwa Pendapatan Perkapita di Nagan Raya semakin membaik.
4.1.3. Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah
Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten
Nagan Raya dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Retribusi
Sampah dengan jumlah penerimaan Retribusi Daerah. Besarnya Kontribusi
29
Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat
dalam tabel berikut ini:
Tabel 6
Kontribusi Retribusi Sampah terhadap
Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2006-2012
NO Tahun
Realisasi Penerimaan
Retribusi Sampah
(Rp)
Realisasi
Penerimaan
Retribusi Daerah
(Rp)
Kontribusi
(persen)
1 2006 28.592.500 581.189.000 4,92
2 2007 29.389.000 1.055.379.000 2,78
3 2008 31.050.000 1.123.293.000 2,76
4 2009 36.952.000 1.816.652.000 2,03
5 2010 45.089.500 1.373.144.000 3,28
6 2011 57.375.000 1.285.234.000 4,46
7 2012 63.126.000 1.536.340.000 4,11 Sumber: DPPKAD dan BPS Kabupaten Nagan Raya (Data Diolah 2014)
Tabel 6 menjelaskan kontribusi retribusi sampah di Kabupaten Nagan
Raya selama 7 tahun terakhir. Pada tahun 2006 retribusi sampah memberikan
kontribusi terhadap retribusi daerah sebesar 4,92 persen. Sedangkan ditahun 2010
retribusi sampah kembali mengalami peningkatan kontribusi sebesar 3,28 persen.
Namun pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan dengan besaran
kontribusi sebesar 4,11 persen. Jika kita amati dalam kurun waktu 2006-2012
yang memberikan kontribusi terbesar adalah di Tahun 2006 yaitu sebesar 4,92
persen. Dan kontribusi terendah adalah tahun 2009 yaitu sebesar 2,03 persen.
4.2. Hasil Pengujian Hipotesis
Bagian ini peneliti akan membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan
oleh faktor-faktor yang mempengaruhi Kontribusi Retribusi Sampah terhadap
Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya, yang akan dianalisis dengan
menggunakan model analisis regresi linear berganda yang akan diolah melalui
30
program Statistik SPSS 20. Dari hasil penelitian di peroleh hasil akhirnya sebagai
berikut:
Tabel 7
Standar Deviasi Rata-rata dan Observasi
Variabel Rata-rata Standar
deviasi
N
Kontribusi Retribusi Sampah terhadap
Retribusi Daerah 3,4771 1,04736 7
Jumlah Penduduk 1179,7143 8,42050 7
Pendapatan Perkapita 1568,5714 3,73529 7
Sumber: Hasil Regresi (Data Diolah 2014)
Berdasarkan Tabel 7 di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa rata-rata
Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah (Y) di Kabupaten Nagan
Raya Selama kurun waktu 2006-2012 adalah 3,4771 dengan standar deviasi
1,04736.Sedangkan rata-rata variabel Jumlah Penduduk (X1) sebesar 1179,7143
dengan standar deviasi 8,42050, dan untuk rata- rata variabel Pendapatan
Perkapita (X2) dengan tahun yang sama sebesar 1568,5714 dengan standar deviasi
3,73529.
4.3.Hasil Akhir
4.3.1. Uji Regresi Linear Berganda
Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Berganda
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) 513,303 199,392 2,574 ,062
Jpenduduk ,267 ,080 2,148 3,348 ,029
Pperkapita -,526 ,180 -1,876 -2,923 ,043
Sumber: Hasil Regresi ( Data Diolah 2014)
31
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka diperoleh persamaan regresi
linear berganda sebagai berikut:
y = b0 + b1 LnX1 + b2LnX2 + e
y = 513,303 + 0,267X1 -0,526X2
Persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Konstanta
Berdasarkan persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai konstanta
(b0) sebesar 513,303. Nilai konstanta ini menyatakan apabila Jumlah
Penduduk dan Pendapatan Perkapita sama dengan nol maka Kontribusi
Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah sebesar 513,303 rupiah.
b Koefisien Regresi Variabel Jumlah Penduduk( X1 )
Berdasarkan persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai Jumlah
Penduduk (X1) sebesar 0,267. Hal ini menyatakan bahwa setiap kenaikan
Jumlah Penduduk sebesar 1 jiwa, maka Kontribusi Retribusi Sampah
terhadap Retribusi Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,267 rupiah
c.. Koefisien Regresi Variabel Pendapatan Perkapita ( X2 )
Bedasarkan persamaan diatas dapat dilihat bahwa nilai Pendapatan
Perkapita (X2) sebesar -0,526. Hal ini menyatakan bahwa setiap penurunan
Pendapatan Perkapita sebesar 1 rupiah mengakibatkan Kontribusi
Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah akan mengalami penurunan
sebesar -0,526 persen karena pendapatan masyarakat tidak semuanya di
gunakan untuk berbelanja yang menghasilkan sampah misalnya membeli
mobil, laptop, handphone, juga barang mewah lainnya.
32
4.3.2. Analisis Koefisien Korelasi dan Determinasi
Analisis koefisien korelasi dan determinasi digunakan untuk mengukur
keeratan antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 9
Hasil Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi
Sumber: Hasil Regresi (Data Diolah 2014)
Berdasarkan tabel 9 di atas terlihat bahwa koefisien korelasi variabel
bebas (Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita) diperoleh R = 0,860 secara
positif menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara Jumlah Penduduk
(X1) dan Pendapatan Perkapita (X2) terhadap Kontribusi Retribusi Sampah (Y)
dengan keeratan hubungan 86 persen.
Berdasarkan hasil pengujian ini maka dapat diketahui pengaruh Jumlah
Penduduk (X1) dan Pendapatan Perkapita (X2) terhadap Kontribusi Retribusi
Sampah terhadap Retribusi Daerah (Y) Kabupaten Nagan Raya.
Variabel
Kontribusi
retribusi
sampah
terhadap
retribusi
daerah
Pendapatan
perkapita
Jumlah
penduduk
Pearson
Correlation
Kontribusi Retribusi
Sampah terhadap
Retribusi Daerah
1,000 ,095 ,427
Jumlah Penduduk ,427 ,917 1,000
Pendapatan Perkapita ,095 1,000 9,17
Model
Koefisien Korelasi (R)
Koefisien Determinasi
adjusted
koefisienDeterminasi
(R2)
,860
,609
,739
33
Adapun koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat diketahui dengan
menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :
Koefisien determinasi = r2 x 100%
Koefisien determinasi = (0,860)2
x 100%
Koefisien determinasi = 73,96 %
Berdasarkan perhitungan di atas dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien
determinasi adjusted bernilai 60,9 persen dan menghasilkan R square (R2) sebesar
73,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas ( Jumlah Penduduk dan
Pendapatan Perkapita ) memberi sumbangan sebesar 26,04 persen ini dipengaruhi
oleh variabel yang terdapat diluar model regresi penelitian ini.
4.3.3. Uji t ( Uji Parsial / Individual)
Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar
variabel bebas Jumlah Penduduk (X1) dan Pendapatan Perkapita (X2) terhadap
variabel terikat Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah (Y) secara
individual dengan tingkat kepercayaan (level of confidence 95 persen) pada taraf
nyata alfa = 0,05 yaitu :
Tabel 10
Hasil Perhitungan Nilai t-hitung
Sumber : Hasil Regresi (Data Diolah 2014)
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. 95,0% Confidence Interval for B
Correlations
B Std. Error
Beta Lower Bound
Upper Bound
Zero-order
Partial Part
1
(Constant) 513,303 199.392 2.574 .062 -40.299 1066.905
Jumlah
Penduduk ,267 ,080 2,148 3,348 ,029 ,046 ,489 ,427 ,858 ,855
Pendapatan
Perkapita -,526 ,180 -1,876 -2,923 ,043 -1,026 -,026 ,095 -,825 -,746
34
Berdasarkan tabel 10 nilai thitung dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Jumlah Penduduk (X1)
Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa untuk variabel Jumlah Penduduk
nilai thitung sebesar 3,348 lebih besar dari ttabel sebesar 2,776 dikarenakan nilai
probabilitas (0,029 < 0.05) maka secara individual variabel Jumlah Penduduk
mempunyai pengaruh yang nyata terhadap Kontribusi Retribusi Sampah terhadap
Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
b. Pendapatan Perkapita (X2)
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk variabel Pendapatan
Perkapita dengan t-hitung sebesar -2,574 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,776
dikarenakan nilai probalitasnya lebih besar dari 0,05 (0,043 > 0,05) maka secara
individual Pendapatan Perkapita berpengaruh nyata terhadap Kontribusi Retribusi
Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
4.3.4. Uji F ( Uji Simultan)
Uji F digunakan untuk menguji semua variabel bebas yaitu Jumlah
Penduduk (X1) dan Pendapatan Perkapita (X2) secara bersama-sama terhadap
variabel terikat yaitu Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah (Y).
Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 11
Hasil Regresi uji F
Model Sum of
Squares
Df Mean Square F Sig.
1
Regression 4.866 2 2.433 5.673 .068b
Residual 1.716 4 .429
Total 6.582 6
Sumber : Hasil Regresi (Data Diolah 2014)
Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai Fhitung sebesar 5,673 lebih besar dari
Ftabel sebesar 4,32456 dikarenakan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,10.
35
Maka variabel Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita secara bersama-sama
(simultan) terdapat pengaruh yang nyata terhadap Kontribusi Retribusi Sampah
terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
4.4. Pembahasan Hasil
Berdasarkan hasil penelitian ternyata Jumlah Penduduk dan Pendapatan
Perkapita berpengaruh nyata terhadap Kontribusi Retribusi Sampah terhadap
Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya. Artinya Jumlah Penduduk dan
Pendapatan Perkapita mengalami peningkatan dari tahun ketahun hal ini
menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita memberikan
Kontribusi yang nyata terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
Namun untuk uji t hanya variabel Jumlah Penduduk yang mempunyai pengaruh
nyata terhadap Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di
Kabupaten Nagan Raya, sedangkan variabel Pendapatan Perkapita tidak
berpengaruh nyata.
Sedangkan Pendapatan Perkapita berpengaruh positif terhadap Kontribusi
Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya sehingga
apabila Pendapatan Perkapita meningkat maka Kontribusi juga akan meningkat,
meskipun tidak signifikan, karena pendapatan seseorang tidak semuanya di
gunakan untuk berbelanja yang menghasilkan sampah misalnya membeli mobil,
laptop, handphone, juga barang mewah lainnya.
Selanjutya untuk uji F kedua variabel Jumlah Penduduk (X1) dan
Pendapatan Perkapita (X2) secara bersama-sama mempengaruhi variabel
Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah (Y) pada alfa (0,10).
V. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Penelitian yang dilakukan tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya,
di tentukan oleh beberapa kesimpulan yaitu :
a. Jumlah rata-rata Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di
Kabupaten Nagan Raya, dalam kurun waktu 2006-2012 sebesar 3,4771 untuk
rata- rata Jumlah Penduduk dalan kurun waktu 7 (tujuh) tahun adalah sebesar
1179,7143,dan jumlah rata-rata untuk Pendapatan Perkapita dalam waktu yang
sama sebesar 1568,5714.
b. Hasil yang di peroleh untuk variabel Jumlah Penduduk nilai thitung sebesar 3,348
< ttabel 2,776,maka secara individual Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh
yang nyata terhadap Kontribusi Retribusi Sampah di Kabupaten Nagan Raya,
sedangkan untuk variabel Pendapatan Perkapita nilai thitung sebesar -2,923 lebih
kecil dari ttabel sebesar 2,776 dikarenakan nilai probalitasnya lebih besar dari 0,05
derajat signifikan yaitu (0,043 > 0,05 ), maka, secara individual Pendapatan
Perkapita mempunyai pengaruh yang nyata terhadap Kontribusi Retribusi
Sampah terhadap Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya.
c. Dari hasil penelitian hipotesis ini maka diperoleh nilai Fhitung sebesar 5,673 >
Ftabel sebesar 4,32456 dikarenakan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,10
Maka H0 ditolak H1 di terima, sehingga variabel Jumlah Penduduk dan
37
Pendapatan Perkapita secara bersama-sama (simultan) terdapat pengaruh yang
nyata terhadap Kontribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di
Kabupaten Nagan Raya.
5.2. Saran- Saran
Berdasarkan hasil analisis data, adapun beberapa saran untuk pihak-pihak
terkait, yaitu:
a. Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya meningkatkan
Pendapatan Retribusi Daerah salah satunya Retribusi Sampah agar lebih
mengutamakan pengembangan sektor unggulan dengan tidak mengabaikan
sektor dan sub sektor lain dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
b. Pemerintah daerah dalam hal Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Nagan Raya ini harus memperlengkap dan melakukan validasi data-
data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data-data tentang Retribusi Sampah.
c. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Kabupaten Nagan
Raya harus melakukan perhitungan ulang terhadap penetapan target karena target
yang ditetapkan lebih besar dari penerimaan retribusi daerah maupun pendapatan
asli daerah tujuannya agar sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.
d. Penelitian ini masih terbatas pada tahapan melihat faktor-faktor yang
mempengaruhi Kotribusi Retribusi Sampah terhadap Retribusi Daerah di
Kabupaten Nagan Raya, kepada peneliti lainnya disarankan untuk melanjutkan
penelitian tentang dua sektor yang tergabung Pendapatan Perkapita (X1) dan
dalam Jumlah Penduduk (X2).
DAFTAR PUSTAKA
Arsyad. 2007.Ekonomi Pembangunan. Edisi Keempat. CAPS. Yogyakarta.
BPS. (2006-2012). Nagan Raya Dalam Angka, Kabupaten Nagan Raya.
Sukamakmue.
DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Asset Daerah). Kabupaten Nagan
Raya. Sukamakmue. 2014.
Hasan, Ikbal. 2003. Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistika Inferensif). Edisi
Kedua. PT Bumi Aksara. Jakarta.
Jonny Purba . 2003. Pertumbuhan Ekonomi dan Kependudukan. Edisi Kelima. PT
Bumi Aksara. Jakarta.
Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kabupaten Nagan Raya.
Sukamakmue. 2014.
Kaho, Riwu. 2003. Pajak dan Retribusi Daerah. PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta.
Koswara, E. 2004. Otonomi Daerah: Untuk Demokrasidan Kemandirian Rakyat,
Yayasan Pariba, Jakarta.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Pendapatan Nasional. PT Bumi Aksara. Jakarta.
Mahenrazulfan. 2010. Fungsi Retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah. PT Bumi Aksara. Jakarta.
Malthus, Thomas. 2005. Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan. PT Bumi
Aksara. Jakarta.
Mardiasmo, Munawir.2003.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI.
Yogyakarta.
Mansuri. 2008. Pengantar Ekonomi dan Kependudukan . PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta.
Nachrowi, Nachrowi Djalal dan Usman, Hardius. 2006. Pendekatan Populer dan
Praktis Ekonometrika. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
39
Putranto.2007. Retribusi Daerah. PT Eresco. Bandung.
Rinny, Asva. 2011. Analisis Pengaruh Retribusi Kebersihan dan Kontribusinya
terhadap Retribusi Daerah (Studi Kasus di Kota Baubau). Universitas
Indonesia. Jakarta.
Sukirno, Sadono. 2003. Makro Ekonomi: Teori Pengantar. PT Raja Grafindo
Persada. Jakarta.
Siahaan, Marihot . 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Edisi Pertama. PT
Raja Grafindo Persada. Jakarta
Suryadi dan Purwanto. 2004. Statistic untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.
Salemba Empat. Jakarta.
Sutarso, Eko. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Retribusi Daerah
di Kota Pekanbaru. Institut Pertanian Bogor.
Tarigan, Robinson. 2007. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Edisi Revisi. PT
Bumi Aksara. Jakarta.
Wirnano, Sigit. 2008. Kebijakan Retribusi Daerah. Pustaka Grafika. Bandung.
Yani, Ahmad. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi
daerah.
No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah
No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
_____________ No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber
pendapatan Daerah
____________ No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
_____________ No.22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah
_____________ No.25 tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal
40
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang
retribusi daerah
Nagan Raya.BPS.go.id diakses 12 November 2013
www.republika.co.iddiakses 14 November 2013
(http:/Feprints.uny.ac.id)diakses 20 November 2013
