FAKTA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan dalam FMB 9

Jakarta, 30 Juli 2018

REPUBLIK INDONESIA

1. Apa maksud penurunan kemiskinan Maret 2018 merupakan yang terbesar?

2. Apa faktor pendorong utama penurunan kemiskinan?

3. Apa penyebab lambatnya penurunan kemiskinan di perdesaan?

4. Bagaimana peran bantuan sosial dalam penurunan kemiskinan?

5. Apa strategi Pemerintah lainnya untuk mempercepat penurunan kemiskinan?

Beberapa Isu yang Mengemuka Terkait Penurunan Angka Kemiskinan

2

REPUBLIK INDONESIA

3

Tingkat Kemiskinan 1 Digit dapat Dicapai Pada Tahun 2018 Sejak Zaman Orde Baru

*) Metodologi penghitungan kemiskinan pada 1996 diperbaiki dengan menambahkan komoditas non makanan dari 14 komoditas menjadi 51 komoditas di perkotaan dan 12 komoditas menjadi 47 komoditas di perdesaan

Metode Baru Kemiskinan pada tahun 1996*)

1,82 juta jiwa (0,82% poin)

penduduk miskin berkurang dalam setahun terakhir

(YoY, maret)

54.2 47.2 42.3 40.6 35.0 30.0 27.2 25.9 22.5 34.0 49.5 48.0 38.7 37.9 38.4 37.3 36.2 35.1 39.3 37.2 35.0 32.5 31.0 30.0 29.1 28.1 28.3 28.6 28.0 27.8 25.9

40.1

33.3

28.6 26.9

21.6

17.4

15.1 13.7

11.3

17.47

24.2 23.43

19.14 18.41 18.2

17.42 16.66 15.97

17.75 16.58

15.42 14.15

13.33 12.49 11.96 11.37 11.25 11.22 10.86 10.64

9.82

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

1976

1978

1980

1981

1984

1987

1990

1993

1996

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Tingkat Kemiskinan (%)

Penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan dalam 10 tahun

terakhir: 9,82%

19

97

1,3 juta jiwa di perdesaan dan

529 ribu jiwa di perkotaan keluar

dari kemiskinan pengeluarannya

meningkat di atas Garis Kemiskinan

REPUBLIK INDONESIA

4

Perbandingan Garis Kemiskinan Berdasarkan Kelompok Negara

INDONESIA

Untuk membandingkan kemiskinan antar negara, Bank Dunia menggunakan estimasi konsumsi yang dikonversi dalam US$PPP (Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar US$.

• Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli barang dengan jumlah yang sama yang dapat dibeli dengan US$ 1.

Untuk negara lower middle income, Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional: • 1,90 US$ PPP sebagai batas extreme poverty • 3,20 US$ PPP sebagai batas poverty

Posisi Garis Kemiskinan Nasional (GKN) Indonesia: • GKN Maret 2018: Rp.401.220,-/kapita/bln setara

2,50 $ PPP/hari • Dihitung dengan konversi US$1 ≈ Rp. 5.341,50

(baseline 2011 PPP untuk tahun 2018)

Sumber: Bank Dunia, 2018

REPUBLIK INDONESIA

10 Komoditas Terbesar Pembentuk Garis Kemiskinan (GK) Tahun 2018

Sumber : BPS, Maret 2018

Proporsi Pembentuk GK di Kawasan Perkotaan (%)

5

Proporsi Pembentuk GK di Kawasan Perdesaan (%)

2.08

2.21

3.07

3.28

3.69

6.76

6.91

10.21

18.45

26.79

0 10 20 30

Daging ayam ras

Mie instan

Gula pasir

Telur ayam ras

Bensin

Non Makanan Lainnya

Perumahan

Rokok kretek filter

Makanan Lainnya

Beras

2.43

3.55

3.89

4.09

4.36

7.31

8.3

11.07

16.45

20.95

0 5 10 15 20 25

Mie instan

Daging ayam ras

Listrik

Telur ayam ras

Bensin

Non Makanan Lainnya

Perumahan

Rokok kretek filter

Makanan Lainnya

Beras

73,48 %

Makanan

26,52 %

Non Makanan

Beras

Selama periode Sept 2017–Maret 2018, GK naik 3,63%, dari Rp 387.160/kapita/bln menjadi Rp401.220/ kapita/bln.

Peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas non makanan.

Komoditas Beras Merupakan Proporsi Terbesar Dalam Pembentukan Garis Kemiskinan (GK)

REPUBLIK INDONESIA

Inflasi Berkontribusi Besar Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

Sumber: BPS), diolah Bappenas

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Jul Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Umum Inti Harga Yang Diatur Pemerintah Barang Bergejolak

2018 2017

Pada periode 2017-2018 inflasi umum relatif rendah. Inflasi September 2017-Maret 2018: 1,92 persen yang berarti daya beli masyarakat relatif tidak banyak berubah.

Harga beras yang sempat melonjak dapat dikendalikan dan berangsur turun mulai Februari 2018. Hal ini turut mendukung penurunan kemiskinan.

Beban inflasi pada penduduk miskin tampak pada Tingkat Inflasi Garis Kemiskinan yang senantiasa di atas Tingkat Inflasi Umum.

Kenaikan inflasi umum yang cukup tinggi di beberapa daerah menyumbang kenaikan tingkat kemiskinan di daerah tersebut (seperti Kepulauan Riau dan dan Maluku Utara).

6

7.2%

5.1%

8.8%

15.7%

6.3% 7.1%

7.9%

3.4%

6.7%

4.0% 5.9%

7.3% 6.4%

4.4% 3.60%

3.4%

7.5%

5.0%

9.3%

14.9%

8.6% 7.6%

10.0%

4.5%

7.8% 6.6%

6.0%

7.5% 8.3%

4.6% 3.8%

5.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inflasi Poverty Basket Inflation

Perbandingan Inflasi dan Inflasi Basket Kemiskinan Tahun 2003-2018

pangan bergejolak

REPUBLIK INDONESIA

7

Share Konsumsi Per Kapita 2010-2018

17.57 16.10 16.00 15.40 15.62 15.83 15.91 11.30

16.47 20.98 19.96 20.60 21.03 20.94 20.42 20.40

27.75 20.15 18.05 16.85 16.98 16.87 17.12 17.10 17.02 17.02 17.29

36.99 34.79 34.53 34.83 34.89 34.60 36.74

29.34

36.93

38.78 37.46 37.57 37.96 38.40 37.53 38.50

49.49

39.59 36.48

34.73 34.41 34.09 34.60 34.65 36.09 36.09 36.62

45.44 49.11 49.48 49.77 49.49 49.57 47.35

59.36

46.60 40.24 42.58 41.82 41.00 40.65 42.05 41.10

22.76

40.26 45.47 48.42 48.61 49.04 48.27 48.25 46.89 46.89 46.09

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kota Desa Kota+Desa

40% Berpengeluaran Rendah 40% Berpengeluaran Sedang 20% Berpengeluaran TinggiSumber : Publikasi BPS, berbagai tahun

• Untuk meningkatkan kontribusi konsumsi kelompok ekonomi terendah (yang sekarang 17%) juga diperlukan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan, selain bantuan sosial.

• Jika share kelompok menengah dan ekonomi terendah meningkat, kemiskinan dan ketimpangan berkurang.

Meski sempat tumbuh cukup signifikan pada tahun 2017, share konsumsi 40% terbawah di perdesaan mengecil pada tahun 2018 (20,15%), dibandingkan share konsumsi 20% teratas yang tumbuh menjadi 40,26%. Hal ini berkontribusi meningkatkan ketimpangan di perdesaan.

REPUBLIK INDONESIA

Tingkat Kesejahteraan Penduduk Bergerak Dinamis: Kerentanan Tinggi untuk Kembali Jatuh Miskin

Pergerakan rumah tangga antar

kuintil pendapatan antara 2007-2014

Pergerakan rumah tangga di seluruh konsumsi

antar kuintil pendapatan antara 2014-2015

Sumber: Susenas Panel 2014-2015, diolah TNP2K-Mahkota, 2017

Sumber: IFLS, 2007–2014, diolah TNP2K-Mahkota, 2017

2007 2014

Kuantil tertinggi

Kuantil tertinggi

Kuantil 4

Kuantil 3

Kuantil 2

Kuantil terendah

Kuantil 4

Kuantil 3

Kuantil 2

Kuantil terendah

2014 2015

Kuantil tertinggi

Kuantil tertinggi

Kuantil 4

Kuantil 3

Kuantil 2

Kuantil terendah

Kuantil 4

Kuantil 3

Kuantil 2

Kuantil terendah

Berdasarkan Susenas Panel 2014-2015, sebanyak 54 persen Rumah Tangga di tahun 2014 jatuh miskin di tahun 2015.

Kerentanan kembali miskin dapat terjadi saat harga pangan bergejolak, kehilangan pekerjaan, sakit dan guncangan lainnya.

Dinamika kemiskinan dan kerentanan menjadi perhatian dalam penetapan sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.

8

REPUBLIK INDONESIA

9

Perkembangan Indeks P1 dan P2 dalam 11 Tahun Terakhir

Sumber: BPS, Tahun 2011-2018 Angka Maret

• Selain angka kemiskinan (P0), kemiskinan juga diukur melalui indeks kedalaman kemiskinan /poverty gap (P1) dan indeks keparahan kemiskinan/Poverty severity index (P2).

• P1 dan P2 mengalami perbaikan dalam 4 tahun terakhir.

• Penurunan Indeks keparahan sangat lambat, mengindikasikan sulitnya menjangkau penduduk miskin, terutama yang tinggal tersebar di kepulauan, pegunungan, dan daerah terpencil lainnya, meskipun cakupan program-program penanggulangan kemiskinan diperluas.

2.99 2.77

2.50

2.21 2.08

1.88 1.75 1.75

1.97 1.94 1.83

1.71

0.84 0.76 0.68 0.58 0.55 0.47 0.43 0.44

0.53 0.53 0.48 0.44

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ind

eks

Kedalaman Kemiskinan/P1 (Indeks) Keparahan Kemiskinan/P2 (Indeks)

REPUBLIK INDONESIA

Ketimpangan Terus Berkurang Hampir Mendekati Target

0.408

0.397 0.393

0.389 0.4

0.39

0.38 0.38 0.385

0.334 0.327

0.32 0.324

0.428

0.41 0.407 0.401

0.3

0.32

0.34

0.36

0.38

0.4

0.42

0.44

2015 2016 2017 2018 2019

Rasio GINI

Realisasi Target Desa Kota

•Rasio Gini mengalami penurunan secara perlahan.

•Penurunan Rasio Gini utamanya disebabkan oleh penurunan Gini di perkotaan.

•Namun Rasio Gini di desa mengalami kenaikan sebesar 0,4 Gini Poin.

•Mengapa ?

10

REPUBLIK INDONESIA

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

1 3 5 7 9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

Pertumbuhan Konsumsi di Kota, 2016-2017

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1 3 5 7 9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

61

63

65

67

69

71

73

75

77

79

81

83

85

87

89

91

93

95

97

99

Pertumbuhan Konsumsi di Desa, 2016-2017

Kelompok pendapatan

3,57%

Pertumbuhan Kelompok Menengah (Aspire Middle Class) Belum Optimal

Kelompok pendapatan Inspired middle income group

Sumber: Susenas 2016-2017 diolah sendiri

-0,05%

0,57%

Pertumbuhan kelom-pok menengah ke atas di desa cukup tinggi, namun tidak diiringi pertumbuhan yang tinggi pada kelompok miskin Gini Desa meningkat.

11

• Pertumbuhan kelompok menengah di kota relatif stagnan. Meskipun demikian, kelompok rentan 20-30 terbawah tumbuh cukup tinggi.

•Kelompok miskin (10 persen terbawah) pertumbuhannya masih rendah.

REPUBLIK INDONESIA

12

Disparitas Tingkat Kemiskinan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia

Kawasan Timur Indonesia: 9 dari 17 provinsi KTI memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional

Kawasan Barat Indonesia: 7 dari 17 provinsi KBI memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional

Sumber : BPS, Angka Maret

• Tingkat kemiskinan di KTI jauh lebih tinggi dari KBI. Tingkat kemiskinan >20% ada di NTT, Papua Barat, dan Papua.

• Dalam periode 4 tahun, NTT dan Sulawesi Tengah mengalami kenaikan tingkat kemiskinan.

• Penurunan kemiskinan di KTI membutuhkan upaya dan pendekatan yang bukan business as usual.

18

.05

9.3

8

7.4

1

8.1

2

7.9

2

13

.91

17

.48

14

.28

5.3

6 6.7

3.9

2

9.4

4

14

.46

15

12

.42

5.3

5

4.5

3

17

.25

19

.82

8.5

4

6.0

3

4.6

8

6.4

2 8.7

5

13

.93

10

.28

14

.05

17

.44

12

.27

19

.13

7.3

27

.13

30

.05

15

.97

9.2

2

6.6

5

7.3

9

7.9

2

12

.8 15

.43

13

.14

5.2

5

6.2

3.5

7

7.4

5 1

1.3

2

12

.13

10

.98

5.2

4

4.0

1

14

.75

21

.35

7.7

7

5.1

7

4.5

4

6.0

3

7.0

9

7.8

14

.01

9.0

6 11

.63

16

.81

11

.25

18

.12

6.6

4

23

.01

27

.74

0

5

10

15

20

25

30

35

Ace

h

Sum

ut

Sum

bar

Ria

u

Jam

bi

Sum

sel

Ben

gku

lu

Lam

pu

ng

Kep

.Bab

el

Kep

ri

DK

I

Jab

ar

Jate

ng

DIY

Jati

m

Ban

ten

Bal

i

NTB

NTT

Kal

bar

Kal

ten

g

Kal

sel

Kal

tim

Kal

tara

Sulu

t

Sult

eng

Suls

el

Sult

ra

Go

ron

talo

Sulb

ar

Mal

uku

Mal

ut

Pap

ua

Bar

at

Pap

ua

Mar-2014 Mar-2018

REPUBLIK INDONESIA

13

Gap Kontribusi PDRB antara KBI dan KTI Cukup Tinggi

• Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%

• Secara nasional Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 3.505,3 T. Namun kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia baru mencapai Rp 656,2 T.

Sumber : BPS

Sumsel, 2.77

Banten, 4.1

Sumut, 4.93

Riau, 5

Jateng, 8.63

Jabar, 12.97

Jatim, 14.55 DKI, 17.56

Malut, 0.24 Gorontalo, 0.25 Sulbar, 0.28 Maluku, 0.29 Papua Barat, 0.53 Kaltara, 0.58 NTT, 0.64 Sulut, 0.75 Sultra, 0.75 NTB, 0.82

Kalteng, 0.94

Sulteng, 0.97

Kalsel, 1.11

Kalbar, 1.3

Papua, 1.45

Sulsel, 3.02

Kaltim, 4.31

KTI: 18,23

Kontribusi Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi TW1-2018 (%)

0.93 0.95 0.97

0.58 0.74 0.72

0.62 0.59 0.66 0.51 0.45 0.44

2.37 2.46 2.27

0

1

2

3

4

5

6

I-2017 IV-2017 I-2018

Industri Konstruksi Perdagangan Infokom Lainnya

Sumber Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha (%)

Kawasan Timur Indonesia menyumbang 18,23% terhadap perekonomian nasional. Kawasan Barat Indonesia

menyumbang 81,76% terhadap perekonomian nasional

REPUBLIK INDONESIA

MESIR INDIA INDONESIA MEKSIKO SRI LANKA AMERIKA SERIKAT

Nama Program Ration cards (RC's)

dan Baladi bread (BB)

Targeted Public Distribution System

(TPDS)

Raskin (sekarang bernama Rastra)

Programa de Apoyo Alimentario (PAL, Food

Support Program)

Samurdhi Food Stamp Program

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), sebelumnya bernama Food Stamp

Bentuk Bantuan Saat Ini

Subsidi Makanan dan Voucher

Subsidi Makanan Subsidi Makanan Voucher, Uang Uang Voucher

Bentuk Bantuan Sebelumnya

Subsidi Makanan Subsidi Makanan Subsidi Makanan Subsidi Makanan Subsidi Makanan,

Voucher Voucher

Institusi Pengelola Kementerian

Persediaan dan Perdagangan Internal

Kementerian Makanan dan

Persediaan Sipil

Kementerian Sosial dan BULOG

Kemementrian Pembangunan Sosial

Departemen Komisaris Umum

dari Samurdhi

Departemen Agrikultur A.S

Tahun Berdiri 1941 1943 1998 2003 1995 1964

Cakupan % dari Populasi

90% (BB: 82,2 Juta; RC: 71 Juta

67% (sekitar 800 juta)

24% (15,5 juta) 2,50% (2.8 juta) 16,8% (3,4 juta) 14% (45,8 Juta)

Bantuan Sosial Merupakan Program Jangka Panjang di Berbagai Negara untuk Mengurangi Beban Pengeluaran Penduduk Kurang Mampu

14

REPUBLIK INDONESIA

Ketepatan Sasaran Meningkatkan Efektivitas Bantuan Sosial

Sumber: Bank Dunia (2017)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PKH BLSM PIP JKN/PBI Rastra

Beneficiary incidence compared (%)

Poor Vulnerable Middle 40 Richest 20

Perbandingan Ketepatan Sasaran Antar Bansos

Miskin Rentan 40% menengah 20% terkaya

15

9% 11%

8% 7% 6%

18% 17%

23%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

BLSM BSM RASKIN PKH BLSM &BSM

BLSM &RASKIN

BSM &RASKIN

BLSM &BSM &RASKIN

Proporsi Rumah Tangga yang Keluar dari Kemiskinan

Sumber: SMERU, Susenas 2014 & 2015

• PKH paling efektif mengurangi kemiskinan, berdasarkan ketepatan sasaran dan manfaatnya.

• PKH diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anak balita dan usia sekolah, ibu hamil, lansia dan disabilitas.

• Sasaran PKH pada TA 2018 ditingkatkan menjadi 10 juta KPM, yang disalurkan secara non tunai melalui bank.

Integrasi Rastra dengan bantuan sosial lain berpotensi membantu lebih banyak rumah

tangga keluar dari kemiskinan

REPUBLIK INDONESIA

16

Integrasi Penyaluran Bantuan Sosial Dilaksanakan Secara Non Tunai Menggunakan Satu Kartu

E-wallet

Bantuan Pangan

Bantuan dalam

Bentuk Barang

Bantuan dalam

Bentuk Tunai

Subsidi Energi (Listrik dan LPG)

Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Keluarga Harapan (PKH)

Akun Bank

Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Saving Account

E-warong Energi Agen Bank ATM

REPUBLIK INDONESIA

17

Manfaat Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

27% beras

Konsumsi

makanan

Konsumsi

lain

65%

35%

1. Bantuan sosial merupakan merupakan salah satu komponen perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran KPM.

2. Bantuan pangan non tunai meningkatkan akses pangan dan kendali KPM terhadap nutrisi yang lebih seimbang, serta waktu dan jumlah penarikan bantuan yang fleksibel.

3. Meningkatkan Inklusi keuangan:

• Akumulasi asset dan kapasitas mengelola keuangan agar mengurangi penggunaan uang tunai langsung habis untuk konsumsi

• Pintu masuk bagi berbagai layanan keuangan lain seperti menerima kiriman uang (remitansi), transfer, kredit, asuransi

• Mengurangi ruang pungutan liar

4. Mendorong ekonomi lokal perluasan jaringan agen bank melalui warung/kios.

5. Mendorong pencapaian SDGs

Pembelajaran negara lain

E-voucher bantuan pangan bergizi (Supplemental Nutrition

Program/SNAP) di Amerika berdampak pada peningkatan

konsumsi makanan bergizi seperti buah, sayur, gandum.

Penyaluran CCT secara non tunai di Mexico, Brazil, Kolombia, dan Afrika Selatan menghemat biaya penyaluran sebesar 5,8%- 31,4%.

Pengalihan subsidi ke bansos di Iran berdampak pengurangan konsumsi BBM, peningkatan

penggunaan transportasi umum, mendorong infrastruktur

perbankan ke pelosok, mengurangi kesenjangan

REPUBLIK INDONESIA

9,82%

36%

40%

Mis

kin

25%

Ha

mp

ir M

isk

in/R

enta

n

20%

Exclusion

Error

PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)

• PENERIMA KKS (RASTRA/BPNT)

• PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) MELALUI KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)

PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

GARIS KEMISKINAN (Maret 2018) Mencakup 25,95 juta jiwa

Inclusion Error

BASIS DATA TERPADU *)

*) Kepmensos Nomor 71/HUK/2018, tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, berdasarkan verifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten/kota per Mei 2018

Jumlah Rumah Tangga (RT) 27.010.015

Jumlah Keluarga (KK) 28.809.130

Jumlah Penduduk (Jiwa) 98.195.551

Basis Data Terpadu (BDT) untuk Penetapan Sasaran Berbagai Program Bantuan Sosial

BDT Non Keluarga (Jiwa)

422.631

18

REPUBLIK INDONESIA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

KalimantanUtara

NTT SulawesiBarat

Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat

KPM PKH KPM Rastra Realisasi PKH Realisasi Rastra

Ketepatan Sasaran, Waktu, dan Jumlah Bantuan Sosial Berkontribusi pada Penurunan Kemiskinan Maret 2018

1. Secara umum, Rastra dan PKH triwulan 1

tercatat tersalurkan hampir 100% di

seluruh provinsi.

2. Walaupun demikian, penyaluran bansos di

beberapa provinsi belum semua

terdistribusi dengan baik.

Realisasi PKH di Provinsi NTT, Maluku

dan Papua rendah karena hambatan

infrastruktur perbankan dan sinyal

terutama di daerah terpencil dan

terluar.

Penyaluran Rastra dari titik distribusi

ke titik bagi sebagian terkendala

angkutan dan cuaca

3. Pada triwulan 1 BPNT belum disalurkan ke

wilayah timur karena penyaluran bertahap

sejalan kesiapan verifikasi dan validasi data

serta jaringan agen bank.

Realisasi Rastra dan PKH di beberapa Provinsi (s/d Februari 2018)

19

REPUBLIK INDONESIA

Meningkatkan Efektivitas Penurunan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Perlu Terus Diupayakan

KEBIJAKAN MAKRO

Menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktifitas sektor pertanian, dan pengembangan

infrastruktur di wilayah tertinggal.

KEBIJAKAN MIKRO

Bantuan pangan (Rastra) & Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat

Bantuan Tunai Pendidikan Kartu Indonesia Pintar

Peningkatan akses permodalan

Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha

Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan

KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN MENINGKATKAN PENDAPATAN

Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran

Ditujukan untuk masyarakat sangat

miskin dan miskin

Ditujukan untuk masyarakat miskin dan

rentan

20

REPUBLIK INDONESIA

21

Reformasi Subsidi terus Dilakukan untuk Ketepatan Sasaran dan Kesinambungan Fiskal

733,773

573,703

-

1,770,562

286,385

643,835

20,766

1,984,150

174,227

663,578

46,679

1,864,275

168,877

697,667

58,200

2,111,364

156,228

706,163

60,000

2,220,657

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

Subsidi

Transfer Daerah

Dana Desa

APBN

2018 2017 2016 2015 2014

Distribusi Pengeluaran Negara (Miliar Rp.)

Alokasi untuk subsidi bahan bakar turun signifikan di tahun 2015. Alokasi subsidi dialihkan ke Dana Desa dan Transfer Daerah untuk mengurangi ketimpangan. Penurunan subsidi signifikan (dari 3,4% menjadi 0,8% PDB) pada periode 2015 dan 2018.

Pada era Presiden Jokowi terjadi peningkatan anggaran perlindungan sosial cukup besar yang dialokasikan untuk premi asuransi

kesehatan masyarakat miskin dan rentan (PBI) dan perluasan program-program bantuan sosial.

Pada tahun 2018, anggaran cukup besar dialokasikan untuk infrastruktur dan investasi ekonomi. Kebijakan ini membantu memperlancar aliran dan distribusi barang dan jasa, termasuk barang dan jasa yang diberikan untuk penduduk miskin .

Sumber: Nota Keuangan, berbagai tahun

52.7 61.9 69.2 82 90.1 98.4 99.6 99.6 99.6 26.1

30.6 38.7

60.9 57.8 76.7 78.3 81.49 85.99

11.3% 10.5% 10.1%

12.6% 12.4% 13.3% 13.6% 13.5%

12.8%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaminan SosialBantuan Sosial Berbasis Keluarga% terhadap Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Sumber: Bappenas diolah dari berbagai sumber

Anggaran Jaminan dan Bantuan Sosial: Alokasi dan Porsi Terhadap APBN

REPUBLIK INDONESIA

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa: a. Memperkuat infrastruktur konekvitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi

dan wilayah penunjang. b. Memperkuat pengembangan produk lokal dan jaringan rantai pasok produk ekspor.

22

Mendorong Pemantapan Kelompok Menengah ke Bawah

Penguatan perekonomian kelompok hampir misikin melalui: a. Mempermudah ijin usaha bagi pengusaha pemula. b. Memperkuat usaha mikro dan kecil serta pemberdayaan koperasi. c. Meningkatkan keahlian tenaga kerja dan sertikasi keahlian.

Memperluas manfaat Dana Desa untuk kelompok ekonomi menengah terbawah: a. Pembangunan infrastruktur dasar melalui program cash for works. b. Perbaikan pelayanan dasar. c. Penguatan perekonomian lokal.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk: a. pelayanan dasar publik lebih baik dan memperluas jangkauan. b. Stimulasi inovasi dan ide kreatif yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

TERIMA KASIH

23