Evaluasi - trp.or.id · dikumpulkan melalui FGD dan kuesioner, dan data sekunder yaitu indikasi program dalam RKP 2010-2014 dan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan adalah membandingkan

i

Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria

untuk Input Penyusunan RPJMN 2015-2019

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

2013

Penyusun Rekomendasi Kebijakan Pengarah:

Dr. Ir. Max Pohan, CES, MA

Ketua:

Dr. Oswar Mungkasa, MURP

Anggota:

Mia Amalia, ST, MSi, PhD

Ir. Dwi Haryawan S, MA

Uke Mohamad Husseuin, SSi, MPP

Ir. Nana Apriyana, MT

Santi Yulianti, SIP, MM

Herny Dawaty, SE, ME

Khairul Rizal, ST, MPP

Aswicaksana, ST, MT, MSc

Agung Dorodjatoen, ST, MSc

Raffli Noor, SSi

Pendukung:

Sylvia Krisnawati

Cecep Saryanto

i

Ringkasan Eksekutif

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan di Indonesia dituangkan ke dalam 3 (tiga) dokumen perencanaan

yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang masing-masing berlaku

selama 20 tahun, lima tahun dan satu tahun secara berturutan. Dalam koridor waktu

pelaksanaan, RPJMN 2010-2014 merupakan periode ke-dua dari RPJPN 2005-2025 dengan

waktu pelaksanaan akan berakhir di Tahun 2014 dan kemudian akan masuk periode baru RPJMN

2015-2019. Dengan akan berakhirnya RPJMN 2010-2014 dan dimulainya periode baru RPJMN

2015-2019 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tiap tahun (RKP)

dan juga dalam 5 tahun (RPJMN).

Evaluasi RKP 2012 Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PB PPR) dan Prioritas

Bidang Reforma Agraria (PB RA) menjadi tanggung jawab Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

(TRP). Untuk PB PPR, salah satu kegiatannya masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) 6:

Infrastruktur. Sementara itu, untuk PB RA, beberapa kegiatan masuk ke dalam PN 4:

Penanggulangan Kemiskinan, PN 5: Ketahanan Pangan, PN 6: Infrastruktur, PN 7: Iklim Investasi

dan Iklim Usaha dan PN 14: Kesejahteraan Rakyat. Kedua prioritas bidang tersebut dilaksanakan

oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri (DN) dan Badan

Pertanahan Nasional (BPN).

Selain evaluasi RKP yang dilakukan secara reguler, pada tahun ini dilaksanakan pula evaluasi

khusus untuk melihat keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014. RTRWN adalah

salah satu input untuk RPJPN dan selanjutnya untuk RPJMN sesuai dengan amanat UU No 26

Tahun 2007. Evaluasi ini dilakukan pada Tahun 2013 dengan mengingat bahwa RPJMN 2015-

2019 akan mulai disusun pada Tahun 2014.

Hasil kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta yang dapat memperlihatkan keterkaitan

antara indikasi program yang telah disusun dalam RTRWN dengan program dan kegiatan yang

telah dilaksanakan melalui RKP 2010, 2011, 2012 serta yang telah direncanakan di 2013 dan

2014. Juga melalui hasil pemetaan program dan capaian ini diharapkan dapat digunakan untuk

menduga kesesuaian input yang diberikan melalui APBN untuk menwujudkan RTRWN sampai

dengan Tahun 2013. Selanjutnya, hasil pemetaan ini dapat digunakan untuk merencanakan

sasaran dalam RPJMN 2015-2019 serta mengkoreksi sasaran yang tidak tercapai dalam periode

perencanaan sebelumnya.

Tujuan dan Sasaran Tujuan kegiatan evaluasi Tahun 2013 ini adalah: (1) terukur dan ternilainya hasil pelaksanaan

RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan

Prioritas Bidang Reforma Agraria; (2) terpetakannya indikasi program dalam RTRWN dan RTR

Pulau dan Kepulauan untuk periode perencanaan jangka menengah 2010-2014 dengan

ii

program, kegiatan dan indikator kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP

2010 sampai dengan RKP 2014; serta (3) terumuskannyastrategi penyerapan indikasi program

dalam RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan ke dalam RPJMN 2015-2019 untuk memudahkan

evaluasi keluaran.

Sedangkan sasaran kegiatan ini dibagi menjadi dua. Untuk evaluasi reguler yang mengukur dan

menilai hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 sasaran kajian adalah Kementerian

PU, Kementerian DN dan BPN. Sedangkan untuk pemetaan RTRWN serta RTR Pulau dan

Kepulauan dengan RPJMN 2010-2014, sasarannya adalah seluruh K/L yang telah diidentifikasi

sebagai pelaksana indikasi program dalam RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan.

Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan evaluasi ini meliputi: (1) penentuan metode; (2) pengumpulan data; (3)

analisis; serta (4) penyusunan laporan dan sosialisasi. Data yang digunakan adalah data primer

berupa rencana dan realisasi kinerja indikator, kegiatan, dan program penyelenggaraan

penataan ruang dan program pengelolaan pertanahan nasional dalam RKP 2012, yang

dikumpulkan melalui FGD dan kuesioner, dan data sekunder yaitu indikasi program dalam RKP

2010-2014 dan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan adalah membandingkan antara

rencana dan realisasi kinerja indikator, kegiatan dan program dan kinerja penyerapan sesuai

dengan yang telah tercantum dalam dalam RKP 2012; serta metode content analysisuntuk

pemetaan indikasi program pada RTRWN dengan program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014

dan RKP 2010-2014. Untuk lebih jelas, ruang lingkup dapat dilihat pada Gambar berikut.

DATA

1) Data target dan realisasi fisik dan keuangan menurut PP No 39 Tahun 2006;

1) FGD dan kuesioner 2) Content Analysis

Perbandingan target dan realisasi

ANALISIS

2) Indikasi program dalam RTRWN 2008-2028, RTR Pulau/Kepulauan;

3) Program, kegiatan dan indikator dalam RPJMN 2010-2014 serta dalam RKP 2010 s/d RKP 2014.

KELUARAN Laporan kegiatan: 1) Hasil analisis kinerja dan rekomendasi untuk PB PPR dan PB RA; 2) Hasil analisis dan rekomendasi untuk hasil pemetaan dan evaluasi RTRWN 2010-2014. : SOSIALISASI 1) Seluruh Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas yang program K/L-nya masuk ke dalam hasil pemetaan; 2) Kementerian PU, Kementerian DN, dan BPN.

TUJUAN (1) Terukur dan ternilainya hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 ; (2) Terpetakannya indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan periode 2010-2014 dengan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 - RKP2014; (3) Terumuskannya strategi penyerapan indikasi program RTRWN ke dalam RPJMN 2015-2019.

iii

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 dan Evaluasi

Implementasi RTRWN ke Dalam RPJMN

Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang1

Prioritas Nasional (PN) pembangunan bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan

Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1 dan 2 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dengan indikator “jumlah rencana tata ruang

yang telah disinkronkan program pembangunannya”. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam

prioritas bidang infrastruktur di dalam RPJMN 2010-2014, termasuk RKP 2012.

NO SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR Anggaran

(milyar RP)

Keuangan (%) Fisik (%)

Target Realisasi Target Realisasi

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya

122,451 97,39 89,95 100 100

2. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II


140,210 96,5 98,03 100 100

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk capaian fisik dari PN sudah cukup baik karena sesuai

dengan target dan tercapai 100%. Produk dari kegiatan PN adalah dana dekonsentrasi yang

diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator PN. Adapun

terkait realisasi keuangan juga sudah cukup baik, meskipun untuk dekonsentrasi di wilayah I

realisasi keuangannya di bawah sasaran. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab antara lain

adalah sebagai berikut:

a. Dana dekonsentrasi turun dalam bentuk yang seragam; khususnya dalam hal nomenklatur.

Sementara itu, kebutuhan yang dimiliki Daerah berbeda-beda. Perubahan pemanfaatan

dana seringkali tidak disetujui oleh Kementerian PU.

1Lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN 2015-2019. Halaman 5-10.

iv

b. Kriteria yang disyaratkan di dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi (misal dana

pendampingan) tidak dipenuhi oleh Daerah, sehingga dana tidak dapat dipergunakan.

Adapun untuk Prioritas Bidang (PB) penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan secara

bersama-sama oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditjen Bina

Bangda, Kemendagri (cq. Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup). Berikut

disajikan capaian dan realisasi PB yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.

Realisasi keuangan dan capaian fisik dapat dikatakan bahwa hampir seluruh PB dilaksanakan

dengan baik, kecuali terkait indikator “Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan

kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah” yang mencatat nilai

rendah dalam realisasi. Ini disebabkan karena sedianya, peningkatan kapasitas aparatur

dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Penataan Ruang.

Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 3 Maret 2012 di Malang, Jawa Timur,

dan pada tanggal 2 - 5 April 2012 di Pontianak, Kalimantan Barat. Sehubungan dengan adanya

kebijakan efisinsi anggaran, Peningkatan Kapasitas aparatur Penataan ruang ditiadakan.

Secara umum, untuk pelaksanaan prioritas bidang (PB) yang dilaksanakan oleh Ditjen Penataan

Ruang, Kementerian PU, kinerja pencapaian fisik dan realisasi keuangan PB sangat baik, karena

mencapai dan melampaui target, kecuali pada Direktorat Perkotaan (kegiatan Pelaksanaan

Pengembangan Perkotaan). Pada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan, diketahui

bahwa meskipun realisasi fisik tercapai (100%), realisasi keuangan selalu di bawah target. Pada

indikator 6c, perlu diperhatikan bahwa dengan alokasi lebih dari 132 milyar rupiah (mendekati

alokasi PN), realisasi keuangan hanya mencapai 80%. Indikator ini adalah indikator yang baru

ada pada RKP 2012. Indikator tersebut merupakan dana tugas pembantuan yang dialokasikan

kepada Daerah (kab/kota) untuk menyediakan sejumlah lahan dan ruang terbuka hijau untuk

memenuhi 30% RTH Perkotaan sesuai amanat UUPR. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan

antara lain masih barunya indikator tersebut, atau inefisiensi dalam penggunaan anggaran. Pada

beberapa kesempatan, diketahui bahwa penyaluran dana TP tersebut membutuhkan sejumlah

kriteria yang sulit dipenuhi Daerah (misalnya penyediaan lahan seluash 4 hektar di kawasan

perkotaan).

Kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sangat Baik Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II

Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang

Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang

Kurang Baik Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

v

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional2

Data capaian kegiatan dan indikator yang dianalisis untuk Program Pengelolaan Pertanahan

Nasional adalah data yang termasuk ke dalam prioritas nasional saja karena untuk kegiatan dan

indikator yang diluar prioritas nasional tidak tersedia datanya. Berdasarkan data yang diperoleh,

dapat dilihat bahwa rata-rata hasil capaian kegiatan prioritas nasional adalah 80% dengan variasi

capaian yang berbeda untuk setiap kegiatan. Kegiatan dikatakan tercapai jika realisasi fisik

mencapai 100% (sesuai target), sedangkan tidak tercapai jika realisasi fisik dibawah 100% (tidak

sesuai target). Hasil pelaksanaan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Tahun 2012, dapat

dilihat pada tabel berikut.

Kinerja (Target dan Realisasi) Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

Tercapai Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA

Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-undang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)

Tidak Tercapai Redistribusi tanah

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Legalisasi aset (sertipikasi tanah)

Neraca penatagunaan tanah

Pembuatan peta pertanahan

Pengkajian kasus pertanahan

Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar

Untuk melihat lebih jauh mengenai kaitan antara capaian kegiatan fisik dan realisasi anggaran,

maka perlu dibandingkan antara capaian fisik dan realisasi penyerapan anggaran. Capaian fisik

dan anggaran dikatakan sesuai jika persentase keduanya berbanding lurus. Namun, jika

persentase realisasi keduanya berbanding terbalik, maka dikatakan tidak sesuai. Hasil dari

perbandingan tersebut sebagai berikut.

Kesesuaian Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran

Program Pengelolaan Pertanahan

Sesuai Cakupan peta pertanahan

Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA

Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar

Tidak Sesuai Legalisasi aset

2Lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan

Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN 2015-2019. Halaman 11-18.

vi

Kesesuaian Capaian Fisik dan Realisasi Anggaran

Program Pengelolaan Pertanahan

Redistribusi tanah

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

Ketidaksesuaian antara realisasi fisik dan keuangan ini dapat mengindikasikan bahwa satuan

biaya (unit cost) yang digunakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai. Beberapa kegiatan seperti

legalisasi aset, redistribusi tanah, neraca penatagunaan tanah sudah dikeluarkan satuan biaya

khusus (SBK) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan namun dalam pelaksanaannya bila

melihat realisasi tetap tidak sesuai.

Kegiatan yang berkinerja baik adalah peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA,

dilihat dari pencapaian yang sesuai target dan memiliki kesesuaian antara realisasi fisik dan

anggaran.

Evaluasi Implementasi RTRWN ke Dalam RPJMN3

Penilaian implementasi RTRWN dilihat dari tiga hal, yaitu (1) tingkat kesesuaian RTRWN –

RPJMN 2010-2014; (2) penggunaan RTRWN sebagai acuan dalam penyusunan RPJMN 2010-

2014; dan (3) realisasi fisik pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

Penilaian tingkat kesesuaian RTRWN dengan RPJMN dilakukan dengan analisis korelasi antara

indikasi program utama RTRWN dengan program, kegiatan prioritas, dan indikator yang ada di

dalam RPJMN. Tingkat kesesuaian diurutkan berdasarkan indikator berikut ini:

a. Kesesuaian tinggi (1) Memiliki kesamaan jenis program, kegiatan, dan indikator;(2)

Memiliki kesamaan lokasi pelaksanaan program, kegiatan, dan

indikator, dan(3) Memiliki kesamaan rentang waktu pelaksanaan

program, kegiatan, dan indikator.

b. Kesesuaian sedang (1) Memiliki kesamaan jenis program, kegiatan, dan indikator; dan

(2) Memiliki kesamaan lokasi atau rentang waktu pelaksanaan


c. Kesesuaian rendah Memiliki salah satu kesamaan jenis program, kegiatan, atau

indikator.

3Lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Evaluasi Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan

Ruang dan Reforma Agraria untuk Input Penyusunan RPJMN 2015-2019. Halaman 19-31.

vii

Analisis kesesuaian perwujudan pola ruang nasional adalah sebagai berikut:

No Usulan Program Utama RTRWN

Hasil Analisa Kesesuaian RTRWN-RPJMN

T S R Keterangan

A Perwujudan Kawasan Lindung Nasional

1. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan lindung nasional

√ Kesesuaian rendah karena: - Nama program/ kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak

disebutkan secara spesifik dalam RPJMN, sementara RTRWN secara detail menetapkan kawasan konservasi mana saja yang akan direhabilitasi atau dikembangkan pengelolaannya sepanjang tahun 2010-2014.

- Dari segi waktu pelaksanaan juga tidak dapat diukur kesesuaiannya.

2. Pengembangan pengelolaan kawasan lindung nasional

√

3. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung nasional


disebutkan secara spesifik dalam RTRWN maupun RPJMN


4. Pengembangan pengelolaan kawasan hutan lindung nasional

√

5. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan taman buru nasional

- - - RPJMN sepanjang tahun 2010-2014 tidak merencanakan program/kegiatan/indikator terkait rehabilitasi, pemantapan fungsi kawasan, maupun pengembangan pengelolaan taman buru nasional.

6. Pengembangan pengelolaan kawasan taman buru nasional

- - -

Temuan: Dalam RPJMN 2010-2014 ditemukan program/ kegiatan/indikator yang mendukung usulan program yang ada di dalam RTR Pulau namun tidak ditemukan dalam usulan program RTRWN, yaitu: - Program penelitian, mitigasi, dan pelayanan geologi

yang mendukung kegiatan penetapan zona rawan bencana alam geologi, dan

- Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendukung kegiatan pelestarian kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang.

B Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya

1. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor pertanian

√ Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak terukur karena

RPJMN tidak menyebutkan lokasi pengelolaan kawasan pertanian.

- RTRWN menekankan pada perlindungan lahan pertanian pangan dan pengendalian alih fungsi lahan. Sementara RPJMN lebih menekankan pada kegiatan operasional untuk peningkatan produksi pangan,

2. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor

√

viii



T S R Keterangan

perkebunan penyediaan bibit/benih, penanggulangan serangan OPT, dan pemasaran produk pertanian.

3. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pertambangan

√ Kesesuaian rendah karena: - Ditemukan 4 buah program dengan kegiatan/indikator

yang sejalan dengan usulan program RTRWN sektor pertambangan, yaitu terkait penyelenggaraan usaha migas, penyelidikan sumberdaya geologi, penyelesaian konflik tumpang tindih lahan, upaya reklamasi lahan paska tambang, dan pengendalian pencemaran air akibat kegiatan pertambangan.

- Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak terukur karena RPJMN tidak menyebutkan lokasi pengelolaan kawasan pertambangan.

4. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor industri pengolahan


yang sejalan dengan usulan program RTRWN sektor industri, yaitu pengembangan klaster industri dengan basis yang sama, perwilayahan industri di 5 KEK, dan pengendalian pencemaran air.

- Lokasi pelaksanaan tidak dapat terukur, karena tingkat kedetailan lokasi yang berbeda antara RTRWN dengan RPJMN.

- Waktu pelaksanaan juga tidak dapat dibandingkan.

5. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pariwisata

√ Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/

indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi.

6. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perikanan



7. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kelautan

8. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kehutanan

√ Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/ indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi.

ix

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014masih rendah.

Kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014 hanya ada pada tingkat program, kegiatan, dan

indikator. Bahkan pada sektor energi dan telekomunikasi kesesuaiannya tidak dapat terukur

karena tidak ditemukan nama program yang sesuai. Rendahnya tingkat kesesuaian antara

RTRWN dengan RPJMN 2010-2014dapat disebabkan:

a. Usulan program RTRWN yang banyak dan detail mengatur struktur ruang nasional,

berdampak pada banyaknya usulan program yang tidak dapat direalisasikan, atau lokasi

dan waktu pelaksanaan yang berubah sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan.

b. Kementerian/Lembaga tidak dapat memastikan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan

pada RPJMN 2010-2014 sehingga kesesuaian hanya dapat dilakukan pada tingkat program,

kegiatan, dan indikator.

c. Fokus usulan program RTRWN lebih kepada aspek spatial, sementara RPJMN 2010-2014

lebih berfokus pada peningkatan hasil produksi, operasional, dan pemasaran.

Penggunaan RTRWN sebagai acuan penyusunan RPJMN 2010-2014 masih rendah.Pemetaan

kesesuaian yang telah dilakukan tidak serta merta membuktikan bahwa RTRWN telah diacu

pada saat penyusunan RPJMN, RKP maupun Renja K/L. Hasil pertemuan dalam bentuk FGD

dengan direktorat teknis di Bappenas telah mengkonfirmasi masih rendahnya penggunaan

RTRWN dan RTR Pulau sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan.

Kendati UUPR mengamanatkan RTRWN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPN dan

RPJMN, pada prakteknya tidak semua usulan program RTRWN digunakan sebagai acuan oleh

Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerjanya. Rendahnya

penggunaan RTRWN sebagai acuan penyusunan RPJMN 2010-2014 disebabkan karena:

a. Usulan program RTRWN yang kurang fleksibel pada saat pelaksanaan. Beberapa kendala

seperti kesulitan dalam pembebasan lahan, dan tidak sesuainya rencana lokasi

pembangunan dengan potensi sumberdaya dan pasar, terkadang menyebabkan terjadinya

perubahan lokasi dari yang telah ditetapkan di dalam RTRWN.

b. Usulan program RTRWN yang tidak dilengkapi dengan target pencapaian menyebabkan

sektor maupun swasta kesulitan dalam menentukan program dan indikator kinerja dari

kegiatan yang akan dilaksanakan. Sektor dan swasta lebih memilih untuk menggunakan

rencana lain yang telah dilengkapi dengan rencana investasi, target waktu pelaksanaan

kegiatan, dan mekanisme pendanaan sehingga lebih mudah dan jelas untuk diikuti.

Berdasarkan pengumpulan data melalui pengisian matriks, realisasi fisik pelaksanaan RPJMN

periode 2010-2014, sampai dengan tahun 2013 sangat bervariasi, dengan rata-rata pencapaian

di atas 70 persen. Beberapa kegiatan telah sejalan dengan target yang telah ditetapkan, namun

kegiatan lainnya masih jauh dari target penyelesaian atau justru jauh melampaui target yang

telah ditetapkan.

Dengan hanya mempertimbangkan ketiga hal tersebut dan analisa data yang ada, maka tingkat

implementasi RTRWN hingga saat ini belum dapat diukur. Realisasi fisik pelaksanaan RPJMN

x

2010-2014 untuk sektor pengairan dan irigasi, serta sektor kehutanan, dengan capaian

penyelesaian rata-rata di atas 70% belum dapat membuktikan bahwa implementasi RTRWN

pada pembangunan jaringan sumber daya air dan pembangunan di sektor kehutanan untuk

rentang waktu 2010-2014 telah dilaksanakan lebih dari 70%.

Kesimpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa:

Hasil capaian kegiatan Prioritas Nasional (PN) pembangunan Bidang Pengelolaan

Pertanahan nasional mencapai 80 persen dengan variasi capaian yang berbeda untuk setiap

kegiatan.

Kegiatan yang pencapaiannya melebihi dan mencapai target adalah kegiatan: (i)

peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita; (ii) jumlah rancangan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung

pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan

Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum; dan (iii) Kajian Pengelolaan

Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT).

Kegiatan yang berkinerja baik adalah peningkatan akses layanan pertanahan melalui

Larasita, dilihat dari pencapaian yang sesuai target dan memiliki kesesuaian antara realisasi

fisik dan anggaran.

Tingkat kesesuaian RTRWN dan RPJMN periode 2010-2014 masih rendah yakni hanya ada

pada tingkat program, kegiatan, dan indikator, tidak pada tingkat lokasi dan waktu

pelaksanaan.

Penggunaan dan implementasi RTRWN ke dalam RPJMN masih rendah, kendati UUPR

mengamanatkan RTRWN menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN.

Tingkat implementasi RTRWNbelum dapat diukur hanya dari realisasi RPJMN dan RKP.

Beberapa usulan program RTRWN yang bahkan tidak dapat dibandingkan kesesuaiannya

dengan RPJMN.

Rekomendasi Usulan rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Rekomendasi untuk perbaikan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pelaksanaan PN terkait Penyelenggaraan Penataan Ruang selama ini hanya

direpresentasikan melalui dana dekonsentrasi. Secara prinsip, sinkronisasi rencana

pembangunan dan rencana tata ruang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan lainnya.

Dalam jangka pendek, perlu dilakukan penyesuaian ruang lingkup PN dengan kemungkinan

melibatkan kegiatan lain selain kegiatan dekonsentrasi. Dalam jangka panjang, perlu

dirumuskan PN yang berada dalam kewenangan mitra K/L agar pelaksanaannya (delivery)

dan proses monev dapat dilakukan secara lebih mudah.

Temuan yang lebih menarik pada laporan ini adalah sulitnya menemukan keterkaitan

antara dokumen rencana tata ruang, RTRWN, dengan dokumen rencana pembangunan,

RPJMN. Mengingat bahwa sinkronisasi kedua dokumen rencana adalah Prioritas Nasional

(PN) yang diimplementasikan ke dalam dana dekonsentrasi di tingkat provinsi, maka

xi

seharusnya pada tingkat Nasional sinkronisasi tersebut sudah lebih baik. Oleh sebab itu,

perlu ada upaya menyeluruh dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sinkronisasi

tersebut.

Terkait pelaksanaan Prioritas Bidang (PB) dan PN dari mitra K/L di bidang penataan ruang,

capaian yang telah relatif baik perlu diukur dengan tujuan penyelenggaraan penataan

ruang. Oleh sebab itu, tingkat urgensi penyusunan indikator yang memenuhi dua kriteria:

1) merepresentasikan tujuan penyelenggaraan penataan ruang; dan 2) dapat diukur

dengan capaian program/kegiatan dalam rencana pembangunan, menjadi sangat tinggi.

Rekomendasi untuk perbaikan Program Pengelolaan Petanahan Nasional

Penyempurnaan peraturan perundangan mengenai tanah terlantar yaitu PP 11 Tahun 2010

tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan menambahkan adanya

ketentuan rencana pelaksanaan pemanfaatan tanah (business plan) dari pemegang hak

atas tanah. Hal ini untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi

tanah terindikasi terlantar.

Identifikasi potensi tanah obyek reforma agraria (TORA) dalam bentuk data tabulasi dan

data spasial. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pelaksanaan kegiatan redistribusi

tanah sehingga akan diketahui target bidang tanah yang memungkinkan untuk

diredistribusi.

Melakukan sosialisasi yang massive kepada masyarakat mengenai kriteria clean and clear

agar tanah yang akan disertifikatkan dapat memenuhi kriteria dan berkoordinasi dengan

Pemerintah Daerah untuk memberikan keringanan biaya BPHTB atau penghapusan BPHTB

untuk pendaftaran pertama kali.

Untuk mendukung percepatan penyediaan peta dasar pertanahan dapat dilakukan melalui

koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan pemetaan

terutama melalui Kelompok Kerja (Pokja) Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk

pemenuhan kebutuhan peta dasar pertanahan.

Meningkatkan kualitas mediasi sehingga jumlah kasus yang dilanjutkan ke pengadilan

menjadi berkurang, dan juga meningkatkan kualitas penyiapan berkas acara sehingga

proses peradilan dapat berjalan dengan cepat dan dapat meningkatkan target capaian

kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Rekomendasi untuk penyerapan indikasi program RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan ke Dalam

RPJMN 2015-2019

Indikasi program dalam RTRWN dibuat tidak telalu banyak dan detail, namun dapat

fleksibel karena banyaknya kondisi di lapangan yang belum dipertimbangkan oleh RTRWN.

Indikasi program RTRWN dilengkapi dengan target pencapaian, rencana investasi, dan

mekanisme pendanaan.

Kementerian/Lembaga memastikan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada RPJMN

2010-2014 sehingga kesesuaian hanya dapat dilakukan pada tingkat program, kegiatan, dan

indikator.

xii

Untuk menilai tingkat implementasi RTRWN harus melihat ke wilayah perencanaan yang

lebih luas, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, masyarakat,

termasuk rencana pembangunan nasional lain, seperti MP3EI dan RPIIJM.

xiii

Daftar Isi Ringkasan Eksekutif ......................................................................................................................... i Daftar Isi ....................................................................................................................................... xiii Daftar Tabel ................................................................................................................................... iii Pendahuluan .................................................................................................................................. 1

Latar belakang ........................................................................................................................... 1 Evaluasi Reguler Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 ................................................ 2 Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN ................................................................. 2

Tujuan ....................................................................................................................................... 3 Sasaran ...................................................................................................................................... 3 Ruang Lingkup Kegiatan ............................................................................................................ 3 Sistematika Penulisan ................................................................................................................ 4

Evaluasi pelaksanaan prioritas bidang Tahun 2012 ........................................................................ 5

Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang .................................................................. 5 Arah Kebijakan .......................................................................................................................... 5 Sasaran ...................................................................................................................................... 5 Kegiatan Prioritas ...................................................................................................................... 5 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional ............................................................................ 11 Arah Kebijakan ........................................................................................................................ 11 Sasaran .................................................................................................................................... 11 Kegiatan Prioritas Nasional ..................................................................................................... 11 Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional ........................................................ 16

Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN ......................................................................... 19

Pemetaan Indikasi Program Kerja dalam RTRWN .................................................................... 19 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ................................................................... 19 Indikasi Program dan Kegiatan dalam RTRWN dan RPJMN .................................................... 19 Penilaian Pemetaan Indikasi Program RTRWN dan RPJMN ..................................................... 20 Pengumpulan Data dan Konfirmasi Hasil Pemetaan RTRWN .................................................. 26 Penilaian Implementasi RTRWN dan RPJMN 2010-2014 ......................................................... 29

Kesimpulan dan Rekomendasi ...................................................................................................... 31

Kesimpulan .............................................................................................................................. 31 Rekomendasi ........................................................................................................................... 32

Lampiran ...................................................................................................................................... 34

2

Daftar Tabel Tabel 1 Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang ......................................... 6 Tabel 2 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang ................................................................................................................. 6 Tabel 3 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri .............................. 7 Tabel 4 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan

Penataan Ruang oleh Ditjen Penataan Ruang-Kementerian PU ........................................ 8 Tabel 5Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Pertanahan Tahun 2012 ............................................ 13 Tabel 6 Realisasi Fisik dan Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Pertanahan Tahun 2012

......................................................................................................................................... 14 Tabel 7 Analisa Kesesuaian Perwujudan Struktur Ruang Nasional .............................................. 21 Tabel 8 Analisa Keseuaian Perwujudan Pola Ruang Nasional ....................................................... 24 Tabel 9Pemetaan Kesesuaian Struktur Ruang Nasional ............................................................... 34 Tabel 10Pemetaan Kesesuaian Pola Ruang Nasional.................................................................... 49 Tabel 11Realisasi Pelaksanaan RTRWN dan RPJMN 2010-2014 Untuk PerwujudanStruktur Ruang

...................................................................................................................................... 61 Tabel 12Realisasi Pelaksanaan RTRWN dan RPJMN 2010-2014 untuk Perwujudan Pola Ruang .. 65

1

Pendahuluan

Latar belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia dibagi kedalam tiga jangka waktu pelaksanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan pendek. Setiap tahapan perencanaan

tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) yang masing-masing berlaku selama 20 tahun, lima tahun dan satu

tahun secara berturutan. Setiap dokumen perencanaan tersebut harus saling terkait dan

mendukung satu sama lain.

Dalam koridor waktu pelaksanaan, RPJMN 2010-2014 merupakan periode ke-dua dari RPJPN

2005-2025 dengan waktu pelaksanaan akan berakhir di Tahun 2014 dan kemudian akan masuk

periode baru RPJMN 2015-2019. Dengan akan berakhirnya RPJMN 2010-2014 dan dimulainya

periode baru RPJMN 2015-2019 maka perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan

pembangunan tiap tahun (RKP) dan juga dalam 5 tahun (RPJMN).

Evaluasi RKP 2012 dilaksanakan sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawab direktorat

terkait. Bidang yang menjadi tanggung jawab Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan (TRP)

adalah Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PB PPR) dan Prioritas Bidang Reforma

Agraria (PB RA). Kedua prioritas bidang tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan

Umum (PU), Kementerian Dalam Negeri (DN) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Untuk PB PPR, salah satu kegiatannya masuk ke dalam Prioritas Nasional (PN) 6: Infrastruktur.

Sementara itu, untuk PB RA, beberapa kegiatan masuk ke dalam PN 4: Penanggulangan

Kemiskinan, PN 5: Ketahanan Pangan, PN 6: Infrastruktur, PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

dan PN 14: Kesejahteraan Rakyat.

Selain evaluasi RKP yang dilakukan secara reguler, pada tahun ini dilaksanakan pula evaluasi

khusus untuk melihat keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014. Evaluasi ini

dilakukan pada tahun 2013 ini mengingat bahwa RPJMN 2015-2019 akan mulai disusun pada

Tahun 2014. Proses penyusunan RPJMN 2015-2019 memerlukan masukan yang cukup agar

dapat diformulasikan lebih baik dibandingkan dengan RPJMN sebelumnya. RTRWN adalah salah

satu input untuk RPJPN dan selanjutnya untuk RPJMN sesuai dengan amanat UU No 26 Tahun

2007.

Sampai dengan saat ini belum ada kajian yang melihat secara khusus keterkaitan antara RTRWN

dengan RPJMN 2010-2014. Hasil kajian ini diharapkan dapat menghasilkan peta yang dapat

memperlihatkan keterkaitan antara indikasi program yang telah disusun dalam RTRWN dengan

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui RKP 2010, 2011, 2012 serta yang telah

direncanakan di 2013 dan 2014.

2

Hasil pemetaan program dan capaian ini diharapkan dapat digunakan untuk menduga

kesesuaian input yang diberikan melalui APBN untuk menwujudkan RTRWN sampai dengan

Tahun 2013. Selanjutnya, hasil pemetaan ini dapat digunakan untuk merencanakan sasaran

dalam RPJMN 2015-2019 serta mengkoreksi sasaran yang tidak tercapai dalam periode

perencanaan sebelumnya.

Evaluasi Reguler Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012 Evaluasi pelaksanaan RKP 2012 untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan

Prioritas Bidang Reforma Agraria dilaksanakan dengan menggunakan data dan metodologi yang

telah ditetapkan oleh Deputi Kementerian PPN/Kepala Bappenas Bidang Evaluasi Perencanaan

Pembangunan.

Data yang digunakan adalah data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga mitra sesuai

dengan yang telah ditetapkan dalam PP No 39 Tahun 2006. Data yang digunakan dalam analisis

adalah data target dan realisasi kegiatan serta target dan realisasi keuangan. Data yang

digunakan adalah data realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2012.Berikut adalah program-

program yang dievaluasi oleh Direktorat TRP:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruangyang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan

Kementerian DN;

2. Program Pengelolaan Pertanahan Nasional yang dilaksanakan oleh BPN.

Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN Untuk evaluasi keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014, data yang digunakan

adalah:

1. Indikasi program dalam RTRWN 2008-2028, RTR Pulau Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan,

Sulawesi serta Rancangan RTR Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku;

2. Program, kegiatan dan indikator dalam RPJMN 2010-2014 serta dalam RKP 2010 sampai

dengan RKP 2014.

Indikasi program dalam RTR Pulau dan Kepulauan digunakan untuk melengkapi indikasi program

yang tercantum dalam RTRWN. Langkah ini diambil mengingat bahwa RTR Pulau dan Kepulauan

adalah produk rencana yang lebih terkini dan lebih detail dibandingkan dengan RTRWN. Di

dalam RTR, indikasi program terdiri atas 4 periode rencana jangka menengah. Untuk evaluasi

kali ini satu periode jangka menengah yang digunakan, disesuaikan dengan periode RPJMN

2010-2014.

Indikasi program dalam RTR kemudian disandingkan dengan program, kegiatan dan indikator

kegiatan yang digunakan dalam APBN. Tujuannya adalah untuk analisis kesesuaian antara

indikasi program dengan program, kegiatan dan indikator kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

K/L pada Tahun 2010 sampai dengan 2012, dan yang menurut rencana akan dilaksanakan pada

Tahun 2013 dan 2014.

3

Hasil sandingan ini selanjutnya akan digunakan sebagai titik awal dalam penyusunan RPJMN

2015-2019 untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Tujuannya adalah untuk

memastikan agar program, kegiatan dan indikator yang ada dalam RPJMN 2015-2019 memiliki

kaitan dengan indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan. Keterkaitan ini

penting untuk memudahkan evaluasi keluaran (output) RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan.

Tujuan Dengan mempertimbangkan seluruh lingkup yang telah dijabarkan dalam Pendahuluan, tujuan

kegiatan evaluasi Tahun 2013 ini adalah:

1. Mengukur dan menilai hasil pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 untuk

Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Prioritas Bidang Reforma

Agraria;

2. Memetakan indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau dan Kepulauan untuk

periode perencanaan jangka menengah 2010-2014 dengan program, kegiatan dan

indikator kegiatan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010 sampai

dengan RKP 2014.

3. Merumuskan strategi penyerapan indikasi program dalam RTRWN dan RTR Pulau dan

Kepulauan ke dalam RPJMN 2015-2019 untuk memudahkan evaluasi keluaran.

Sasaran Sasaran kegiatan dibagi menjadi dua. Untuk evaluasi reguler yang mengukur dan menilai hasil

pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dan RKP 2012 sasaran kajian adalah Kementerian PU,

Kementerian DN dan BPN. Sedangkan untuk pemetaan RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan

dengan RPJMN 2010-2014, sasarannya adalah seluruh K/L yang telah diidentifikasi sebagai

pelaksana indikasi program dalam RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan.

Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan kegiatan evaluasi ini meliputi:

1. Penentuan metode:

a. Perbandingan antara rencana dan realisasi kinerja indikator, kegiatan dan

program dan kinerja penyerapan sesuai dengan yang telah tercantum dalam

dalam RKP 2012.

b. Content analysis untuk pemetaan indikasi program pada RTRWN dengan

program dan kegiatan pada RPJMN 2010-2014 dan RKP 2010-2014.

c. FGD dan kuesioner untuk pengumpulan data dan konfirmasi atas pemetaan

yang telah dilakukan serta persentasi realisasi fisik RPJMN 2010-2014.

2. Pengumpulan data:

a. Rencana dan realisasi kinerjaserta penyerapan dan keuangan untuk setiap

program, kegiatan dan indikator kegiatan.

b. Program, kegiatan dan indikator dalam RPJMN 2010-2014 serta yang tercantum

dalam RKP 2010 sampai dengan RKP 2014;

4

c. Indikasi program dalam RTRWN serta RTR Pulau dan Kepulauan

3. Analisis disesuaikan dengan metode yang telah dipilih.

4. Penyusunan laporan kegiatan yang terdiri atas hasil analisis dan rekomendasi untuk hasil

pemetaan dan evaluasi RTRWN dalam periode perencanaan 2010-2014 serta hasil

analisis kinerja Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Prioritas Bidang

Reforma Agraria.

5. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap baik di tahap analisis maupun tahap

penyusunan rekomendasi:

a. Hasil pemetaan indikasi program dalam RTRWN serta RTR Pulau dan

Kepulaauan kepada seluruh Mitra Kerja K/L di Kementerian PPN/Bappenas yang

program dan kegiatan K/L-nya masuk ke dalam hasil pemetaan sehingga hasil

pemetaan dapat diintegrasikan ke dalam RPJMN 2015-2019;

b. Hasil analisis kinerja dan rekomendasi kedua prioritas bidang kepada pelaksana:

Kementerian PU, Kementerian DN dan BPN.

Sistematika Penulisan Susunan laporan adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup

kegiatan Evaluasi Tahun 2013, yang terdiri dari Evaluasi Reguler Pelaksanaan Prioritas Bidang

Tahun 2012 dan Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN, serta sistematika penulisan.

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Prioritas Bidang Tahun 2012. Pada bagian ini dijelaskan Hasil

Evaluasi PelaksanaanProgram Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional yang dilaksanakan

oleh Kementerian PU dan Kementerian DN; serta Program Pengelolaan Pertanahan yang

dilaksanakan oleh BPN.

Bab 3 Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN.Bagian ini terdiri dari pemetaan indikasi

program kerja dalam RTRWN, penilaian pemetaan indikasi program RTRWN dan RPJMN,

pengumpulan data dan konfirmasi hasil pemetaan RTRWN, dan penilain implementasi RTRWN

dan RPJMN 2010-2014.

Bab 4 Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bagian ini disimpulkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Prioritas Bidang Tahun 2012 dan Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN, serta

disampaikan rekomendasi untuk perbaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan di tahun

berikutnya.

5

Evaluasi pelaksanaan prioritas bidang Tahun 2012

Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang di dalam RPJMN 2010-

2014 adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan

meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya

rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut, fokus prioritas bidang penyelenggaraan

penataan ruang adalah:

a) penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat undang-undang penataan ruang

b) peningkatan kualitas produk rencana tata ruang

c) sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang

d) peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang

Sasaran

Dalam mendukung arah kebijakan yang telah digariskan oleh RPJMN 2010-2014, maka sasaran

pembangunan Tahun 2012 bidang tata ruang adalah sebagai berikut:

a) penyelesaian materi teknis peraturan perundangan amanat UU 26/2007;

b) penyerasian peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan UU sektoral terkait untuk

memudahkan implementasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah;

c) persetujuan substansi teknis untuk RTRW kabupaten dan kota yang belum mengacu

pada PP 26/2008;

d) penguatan kelembagaan penataan ruang; dan

e) penyerasian rencana pembangunan dengan RTR.

Kegiatan Prioritas



Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dengan indikator “jumlah rencana tata ruang

yang telah disinkronkan program pembangunannya”. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam

prioritas bidang infrastruktur di dalam RPJMN 2010-2014, termasuk RKP 2012, sebagaimana

dapat dilihat pada tabel berikut.

6

Tabel 1 Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN

2012

PAGU TAHUN

2012 (MILYAR

RP)

INSTANSI PELAKSANA

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

I PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

I.1 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I

Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang


15 provinsi

71,898 Kementerian PU

I.2 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II

Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antara rencana tata ruang


17 provinsi

98,250 Kementerian PU

Sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012,

alokasi anggaran indikatif untuk kegiatan PN tersebut adalah sebagaimana tercantum pada tabel

di atas. Namun, pada pagu definitif, alokasi anggaran untuk Ditjen Penataan Ruang mengalami

peningkatan dari 495,179 milyar rupiah menjadi 800,982 milyar rupiah. Dengan demikian,

terjadi penambahan juga untuk alokasi kegiatan PN tersebut sebagai berikut:

Tabel 2 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS

INDIKATOR Anggaran

(milyar RP)






122,451 97,39 89,95 100 100

2. Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II


140,210 96,5 98,03 100 100

7

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk capaian fisik dari PN sudah cukup baik karena sesuai

dengan target dan tercapai 100%. Produk dari kegiatan PN adalah dana dekonsentrasi yang

diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator PN. Adapun

terkait realisasi keuangan juga sudah cukup baik, meskipun untuk dekonsentrasi di wilayah I

realisasi keuangannya di bawah sasaran. Beberapa hal yang dapat menjadi penyebab antara lain

adalah sebagai berikut:

c. Dana dekonsentrasi turun dalam bentuk yang seragam; khususnya dalam hal

nomenklatur. Sementara itu, kebutuhan yang dimiliki Daerah berbeda-beda. Perubahan

pemanfaatan dana seringkali tidak disetujui oleh Kementerian PU.

d. Kriteria yang disyaratkan di dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi (misal dana

pendampingan) tidak dipenuhi oleh Daerah, sehingga dana tidak dapat dipergunakan.

Adapun untuk Prioritas Bidang (PB) penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan secara

bersama-sama oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditjen Bina

Bangda, Kemendagri (cq. Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup). Berikut

disajikan capaian dan realisasi PB yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Bangda, Kemendagri.

Tabel 3 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kemendagri

NO SUBSTANSI INTI/

KEGIATAN PRIORITAS INDIKATOR




1 Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah

Jumlah Penyusunan NSPK Penataan Ruang Daerah

100 92 100 100

2 Meningkatnya Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

100 84 100 100

3 Terfasilitasinya penyusunan/revisi dan penetapan Perda tentang RTRW Provinsi

100 97 100 100

4 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang pusat dan daerah

100 58 100 100

5 Jumlah daerah yang difasilitasi melalui

100 94 100 100

8

NO SUBSTANSI INTI/




Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penataan Ruang

6 Jumlah BKPRD yang terbentuk

100 98 100 100

7 Terselenggaranya Raker BKPRD

100 96 100 100

8 Jumlah daerah yang difasilitasi dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja penyelenggaraan penataan ruang

100 94 100 100

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa sasaran realisasi keuangan dan capaian fisik dapat

dikatakan bahwa hampir seluruh PB dilaksanakan dengan baik, kecuali terkait indikator “Jumlah

daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan penataan ruang

pusat dan daerah” yang mencatat nilai rendah dalam realisasi. Ini disebabkan karena sedianya,

peningkatan kapasitas aparatur dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis dan Peningkatan

Kapasitas Aparatur Penataan Ruang. Bimbingan teknis dilaksanakan pada tanggal 29 Februari - 3

Maret 2012 di Malang, Jawa Timur, dan pada tanggal 2 - 5 April 2012 di Pontianak, Kalimantan

Barat. Sehubungan dengan adanya kebijakan efisinsi anggaran, Peningkatan Kapasitas aparatur

Penataan ruang ditiadakan.

Adapun pelaksanaan prioritas bidang (PB) yang dilaksanakan oleh Ditjen Penataan Ruang,

Kementerian PU, adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Prioritas Bidang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang oleh Ditjen Penataan Ruang-Kementerian PU

NO SUBSTANSI INTI/


Anggaran (ribu

rupiah)




1. Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional

a Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah, Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional

104.648.934 92,12 94,20 100 100

b Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dan dukungan manajemen organisasi,

23.730.957 92,12 93,44 100 100

9

NO SUBSTANSI INTI/


Anggaran (ribu

rupiah)




serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang


a Jumlah Kota/Kabupaten yang memenuhi SPM dan/atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya.

5.523.909 97,39 97,65 100 100

b Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan, informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang.

5.674.588 97,39 99,20 100 100

3 Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II

a Jumlah Kota/Kabupaten yang memenuhi SPM dan/atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya.

908.430 96,50 100,00 100 100

b Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan, informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang.

5.193.852 96,50 97,63 100 100

4. Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang

a Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang

110.807.289 92,74 94,90 100 100

5. Pembinaan Program Ditjen

a Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan

41.759.008 92,75 97,51 100 100

10

NO SUBSTANSI INTI/


Anggaran (ribu

rupiah)




Penataan Ruang

informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang

6. Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan

a Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional

27.897.668 96,05 81,04 100 100

b Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan Penataan Ruang.

17.470.000 96,05 93,95 100 100

c Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi SPM dan/atau ditingkatkan kualitas Penataan Ruangnya.

132.664.923 96,05 80,46 100 100

d Jumlah laporan/dokumen pembinaan program, kemitraan, layanan informasi dan dukungan manajemen organisasi, serta aspek hukum/perundang-undangan penyelenggaraan penataan ruang.

11.560.000 96,05 91,06 100 100

Secara umum, kinerja pencapaian fisik dan realisasi keuangan PB di Ditjen Penataan Ruang

sangat baik, karena mencapai dan melampaui target, kecuali pada Direktorat Perkotaan

(kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan). Pada kegiatan Pelaksanaan Pengembangan

Perkotaan, diketahui bahwa meskipun realisasi fisik tercapai (100%), realisasi keuangan selalu di

bawah target. Pada indikator 6c, perlu diperhatikan bahwa dengan alokasi lebih dari 132 milyar

rupiah (mendekati alokasi PN), realisasi keuangan hanya mencapai 80%. Indikator ini adalah

indikator yang baru ada pada RKP 2012. Indikator tersebut merupakan dana tugas pembantuan

yang dialokasikan kepada Daerah (kab/kota) untuk menyediakan sejumlah lahan dan ruang

terbuka hijau untuk memenuhi 30% RTH Perkotaan sesuai amanat UUPR. Rendahnya realisasi

11

keuangan disebabkan antara lain masih barunya indikator tersebut, atau inefisiensi dalam

penggunaan anggaran. Pada beberapa kesempatan, diketahui bahwa penyaluran dana TP

tersebut membutuhkan sejumlah kriteria yang sulit dipenuhi Daerah (misalnya penyediaan

lahan seluash 4 hektar di kawasan perkotaan).

Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

Arah Kebijakan

Untuk mendukung berbagai program pembangunan dan sebagai upaya untuk mengatasi

hambatan yang terkait dengan pertanahan, maka arah kebijakan pertanahan periode 2010-2014

adalah melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma

Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki

kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan. Setiap tahunnya

arah kebijakan pertanahan tersebut diimplementasikan ke dalam rencana kerja tahunan yang

dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012.

Sasaran

Dalam mendukung arah kebijakan, maka sasaran pembangunan Tahun 2012 untuk Prioritas

Bidang Reforma Agraria adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (SIMTANAS).

2. Terlaksananya redistribusi tanah, pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan

tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal.

3. Terlaksananyapercepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan

dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah, serta pengembangan peraturan

perundang-undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat

4. Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan

sektoral, serta pengendalian Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber

ekonomi.

5. Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya

sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Kegiatan Prioritas Nasional

RKP 2012 merupakan penjabaran tahun ke-tiga dari RPJMN 2010-2014. Kegiatan prioritas

nasional pada tahun 2012 Bidang Pertanahan, masuk dalam 6 (enam) kegiatan Prioritas Nasional

yaitu: (PN) (4), (5), (6), (7), (8), dan (10) (Buku I RKP 2012) sebagai berikut:

12

1. PN (4): Penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan distribusi pendapatan dengan

perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan

kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Prioritas ini didukung oleh

program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan

provinsi dengan indikator Jumlah bidang tanah yang diredistribusi;

2. PN (5): Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian dan perikanan.

Prioritas ini didukung oleh program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya di BPN RI melalui kegiatan pengembangan peraturan perundang-undangan bidang

pertanahan dan hubungan masyarakat dengan indikator jumlah paket rancangan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung

pelaksanaan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan;

3. PN (6): Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak

terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial. Prioritas ini didukung oleh program

pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan

indikator Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Kab/kota/kec) dan inventarisasi P4T

(bidang); dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN

RI melalui kegiatan pengembangan perturan perundang-undangan bidang pertanahan dan

hubungan masyarakat dengan indikator tersusunnya peraturan perundang-undangan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum;

4. PN (7): Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan

prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Prioritas ini didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan

pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator cakupan peta pertanahan; jumlah

bidang tanah yang dilegalisasi; penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan

(laporan); dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BPN

RI melalui kegiatan pengelolaan data dan informasi pertanahan dengan indikator

peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (kab/kota);

5. PN (8): Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan

nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif

seluas-luasnya. Prioritas ini didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional

melalui kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan indikator inventarisasi dan

identifikasi tanah terindikasi terlantar (SP);

6. PN (10): Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan,

terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik. Prioritas ini

didukung oleh program pengelolaan pertanahan nasional melalui kegiatan pengelolaan

pertanahan provinsi dengan indikator inventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil,

perbatasan dan wilayah tertentu dan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau

kecil, perbatasan dan wilayah tertentu di pusat (peraturan-peraturan pengelolaan WP3WT).

Selanjutnya target dan alokasi anggaran (pagu) kegiatan prioritas nasional bidang pertanahan

pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut (Buku I RKP Tahun 2012).

13

Tabel 5Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Pertanahan Tahun 2012

No. Kegiatan Prioritas RKP 2012 Target Alokasi RKP (Rp. Milyar)

Alokasi DIPA BPN

(Rp. Milyar)

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan


a. Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang) 154.075 113.9 110.7

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI

a. Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (paket)

1 5.2 6.2

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur


a. Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (kab/kota) 100 7.3 9.2

b. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan

Pemanfaatan Tanah (P4T) (bidang) 182.300 59.7 5.4


a. Tersusunnya peraturan perundang-undangan

pengadaan tanah untuk kepentingan umum (paket) 1 5.2 6.2

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha


a. Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

(laporan) 7.125 37.0 17.7

b. Cakupan peta pertanahan (Hektar) 2.800.000 28.3 8.1

c. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (bidang) 865.316 378.4 413.4


a. Peningkatan akses layanan pertanahan melalui

LARASITA (kab/kota) 430 40.3 0.5

Prioritas Nasional 8: Energi


a. Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi

terlantar (SP) 466 7.5 3.4

Prioritas Nasional 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik


a. Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,

Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (SP) 154 14.2 16.5

b. Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil,

Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (paket) 1 6.0 5.7

Sumber: RKP BPN, 2012.

14

Untuk melihat hasil kinerja dari pelaksanaan RKP 2012 dilakukan analisis kinerja indikator.

Analisis kinerja tersebut dilakukan dengan menilai capaian fisik (target) dan realisasi anggaran.

Kemudian, hasil penilaian disajikan dalam bentuk persentase.

Data capaian kegiatan dan indikator yang dianalisis adalah data yang termasuk ke dalam

prioritas nasional saja karena untuk kegiatan dan indikator yang diluar prioritas nasional tidak

tersedia datanya. Berdasarkan data tersebut disusun tabel capaian kegiatan dan realisasi

anggaran dalam persentase (Error! Reference source not found.6).

Tabel 6Realisasi Fisik dan Anggaran Kegiatan Prioritas Nasional Bidang Pertanahan Tahun 2012

No. Kegiatan Prioritas Nasional RKP 2012 Fisik Anggaran (Milyar)

Target Realisasi % Target Realisasi %

Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan


a. Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (bidang)

149.600 113.260 75,71 110.7 43.2 39.02

Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan


a.

Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (paket)

1 1 100 6.2 1.6 25.80

Prioritas Nasional 6: Infrastruktur


a. Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (kab/kota)

100 66 66,00 9.2 4.5 48.91

b. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) (bidang)

50.000 29.023 58,05 5.4 5.3 98.15


a. Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (paket)

1 1 100 6.2 1.6 25.80

Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha


a. Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (laporan)

2.791 1.862 66,71 17.7 4.1 23.16

b. Cakupan peta pertanahan (Hektar) 3.242.574 3.160.000 97,45 8.1 7.6 93.82

c. Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (bidang)

950.233 863.225 90,84 413.4 230.6 55.78


a. Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (kab/kota)

419 430 102,63 0.5 0.5 100

Prioritas Nasional 8: Energi


15

No. Kegiatan Prioritas Nasional RKP 2012 Fisik Anggaran (Milyar)

Target Realisasi % Target Realisasi %

a. Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (SP)

463 76 16,41 3.4 0.5 14.70

Prioritas Nasional 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik


a. Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (SP)

184 157 85,33 16.5 9.1 55.15

b. Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (paket)

1 1 100 5.7 3.3 57.89

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata hasil capaian kegiatan prioritas nasional

adalah 80% dengan variasi capaian yang berbeda untuk setiap kegiatan. Beberapa kegiatan yang

pencapaiannya melebihi dan mencapai target adalah kegiatan: (i) peningkatan akses layanan

pertanahan melalui LARASITA (102,63%); (ii) Jumlah paket rancangan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-

undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-undang Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Umum (100%); dan (iii) Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-

Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) yang mencapai 100%.

Namun, apabila diperhatikan keluaran (output) dari kegiatan tersebut diatas maka lebih pada

dokumen hasil kajian dan pengadaan alat dan barang untuk mendukung layanan pertanahan

melalui program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (Larasita). Sedangkan untuk kegiatan

prioritas nasional lain yang sifatnya lebih strategis maka tingkat capaiannya tidak mencapai

100%. Kegiatan seperti redistribusi tanah, Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan,

dan Pemanfaatan Tanah (P4T), legalisasi aset (sertipikasi tanah), neraca penatagunaan tanah,

pembuatan peta pertanahan, pengkajian kasus pertanahan, dan inventarisasi dan identifikasi

tanah terindikasi terlantar pencapaiannya tidak sesuai target yang telah ditetapkan.

Untuk melihat lebih jauh mengenai kaitan antara capaian kegiatan fisik dan realisasi anggaran,

maka perlu dibandingkan antara capaian fisik dan realisasi penyerapan anggaran. Hasil dari

perbandingan tersebut sebagai berikut.

a. Capaian fisik dan realisasi anggaran sesuai

Beberapa kegiatan seperti cakupan peta pertanahan, peningkatan akses layanan

pertanahan melalui Larasita, inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar

terlihat bahwa antara capaian fisik dan anggaran hampir sama. Hal ini dapat menandakan

bahwa satuan biaya (unit cost) dari kegiatan tersebut sesuai.

b. Capaian fisik dan realisasi anggaran tidak sesuai

Untuk beberapa kegiatan lainnya seperti legalisasi aset, redistribusi tanah, Inventarisasi

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T), Inventarisasi Wilayah

16

Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu maka dapat diketahui bahwa

capaian fisiknya tidak sesuai dengan realisasi anggarannya atau dengan kata lain tidak

berbanding lurus. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa satuan biaya (unit cost) yang

digunakan untuk setiap kegiatan tidak sesuai. Beberapa kegiatan seperti legalisasi aset,

redistribusi tanah, neraca penatagunaan tanah sudah dikeluarkan satuan biaya khusus

(SBK) yang disetujui oleh Kementerian Keuangan namun dalam pelaksanaannya bila melihat

realisasi tetap tidak sesuai.

Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional

Tidak terpenuhinya pencapaian target beberapa kegiatan prioritas nasional, dapat disebabkan

oleh faktor internal dari BPN maupun faktor eksternal yang berada diluar kewenangan BPN.

Faktor internal antara lain karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama juru ukur

di BPN, kurangnya pemanfaatan data (tekstual dan spasial) dalam perencanaan kegiatan

sedangkan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi capaian target kegiatan prioritas

nasional adalah tidak terpenuhinya kriteria clean and clear untuk sertipikasi tanah, biaya Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang membebani masyarakat, keterbatasan

sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan lain sebagainya. Secara lebih lengkap

permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan prioritas nasional di BPN

sebagai berikut.

a. Kegiatan Redistribusi Tanah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah adalah semakin

berkurangnya jumlah sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Hal ini dikarenakan

faktor kelangkaan tanah TORA yang telah didistribusikan sejak tahun 1961. Secara umum

tanah yang ditetapkan sebagai TORA adalah tanah negara bekas tanah terlantar, tanah

negara yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi, dan sumber lainnya. Tanah sumber lainnya dapat berasal dari: tanah negara

bebas, tanah negara bekas hak barat, tanah negara berasal dari tanah timbul, tanah negara

bekas swapraja, tanah negara bekas kawasan pertambangan, tanah yang berasal dari tukar

menukar atau perbuatan hukum keperdataan lainnya dalam rangka reforma agraria, atau

tanah yang secara sukarela diserahkan oleh pemegang haknya kepada negara. Dari

berbagai jenis sumber TORA tersebut, relatif hanya tanah terlantar dan kawasan hutan

yang telah dilepaskan yang masih cukup tersedia sehingga capaian targetnya tidak

maksimal.

b. Kegiatan Legalisasi Aset (Sertipikasi Tanah)

Untuk proses legalisasi Aset (sertipikasi tanah), permasalahan yang dihadapi adalah

pemahaman masyarakat dan instansi yang bekerjasama dengan BPN dalam melakukan

kegiatan sertipikasi tanah, tentang kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk

17

prose sertifikasi (clean and clear) belum memadai sehingga seringkali bidang tanah yang

telah menjadi target kegiatan tidak dapat disertifikatkan. Selain itu, pembebanan biaya Bea

Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) yang dibebankan kepada masyarakat tidak mampu

sangat memberatkan dan menghambat proses sertipikat.

c. Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T)

Permasalahan dalam penyusunan daninventarisasi P4T adalah terbatasnya peta dasar

pertanahan yang tersedia sehingga menyulitkan dalam mendata penguasaan, pemilikan,

penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

d. Kegiatan Pembuatan Peta Pertanahan

Dalam kegiatan pembuatan peta pertanahan, yang terdiri atas peta dasar dan peta tematik,

secara umum tidak terdapat masalah karena capaian sudah mendekati target yang

ditetapkan. Namun, demikian khusus untuk penyediaan peta dasar terdapat masalah

karena masih minimnya cakupan peta dasar pertanahan yang ada.

e. Kegiatan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Untuk penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan, prioritas penanganan

dilakukan melalui mediasi. Namun bila mediasi yang dilakukan tidak berhasil, pihak yang

bersengketa dapat melanjutkan ke pengadilan yang proses acara peradilannya diluar

kewenangan BPN. Sehingga seringkali proses penyelesaian perkara di pengadilan

membutuhkan waktu yang lama dan bisa melebihi satu tahun anggaran sesuai mekanisme

peradilan yang berlaku.

f. Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah

terlantar tersebut adalah sulitnya tanah terlantar untuk ditetapkan dan diambil alih oleh

negara karena pemilik hak tanah teridentifikasi terlantar dapat melakukan upaya teknis dan

hukum untuk menghindari kriteria teknis tanah terlantar. Pengertian upaya teknis adalah

upaya pemilik dalam mencegah berlakunya kriteria terlantar dengan melakukan investasi

sekedarnya sesuai dengan peruntukan walaupun sebenarnya hanya untuk memperpanjang

waktu penguasaan hak atas tanah agar mendapat kenaikan harga tanah. Sedangkan upaya

hukum adalah upaya pemegang hak yang melakukan gugatan kepada PTUN terhadap

keputusan penetapan tanah terlantar oleh BPN.

g. Kegiatan Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi BPN dalam pelaksanaan kegiatan ini

adalah: (i) untuk inventarisasi di daerah, adalah keterbatasan jumlah dan keterampilan

sumber daya manusia yang dimiliki di daerah serta cakupan wilayah untuk kegiatan

inventarisasi berbeda luasnya antara satu daerah dengan daerah tapi jumlah anggaran yang

disediakan sama untuk semua daerah; (ii) untuk kebijakan di pusat, permasalahan yang

18

dihadapi adalah belum adanya peraturan yang spesifik mengatur mengenai wilayah

Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu terutama terkait

peraturan yang bersifat operasional penetapan hak di wilayah pesisir.

19

Evaluasi Implementasi RTRWN ke dalam RPJMN

Pemetaan Indikasi Program Kerja dalam RTRWN

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) disusun sebagai

amanat dari Pasal 14 UU No. 26/2007 Penataan Ruang. RTRWN

memuat hal sebagai berikut:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruangwilayah nasional;

b. rencana struktur ruang wilayah nasional yangmeliputi sistem perkotaan nasional yang

terkaitdengan kawasan perdesaan dalam wilayahpelayanannya dan sistem jaringan

prasaranautama;

c. rencana pola ruang wilayah nasional yangmeliputi kawasan lindung nasional dan

kawasanbudi daya yang memiliki nilai strategis nasional;

d. penetapan kawasan strategis nasional;

e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima

tahunan;dan

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnasional yang berisi indikasi arahan

peraturanzonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahaninsentif dan disinsentif, serta

arahan sanksi.

Sebagai dokumen perencanaan tingkat nasional yang mengatur semua perencanaan

pembangunan spasial, maka RTRWN menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangkapanjang nasional;

b. penyusunan rencana pembangunan jangkamenengah nasional;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang di wilayah nasional;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dankeseimbangan perkembangan

antarwilayahprovinsi, serta keserasian antarsektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untukinvestasi;

f. penataan ruang kawasan strategis nasional; danpenataan ruang wilayah provinsi

dankabupaten/kota.

Usulan program utama dalam RTRWN dibagi dalam program perwujudan struktur ruang yang

meliputi sistem perkotaan nasional; sistem transportasi nasional; serta sistem jaringan

prasarana lainnya; dan program perwujudan pola ruang yang meliputi kawasan lindung

nasional; kawasan budidaya; dan kawasan strategis nasional.

Indikasi Program dan Kegiatan dalam RTRWN dan RPJMN

Penggunaan istilah ‘program’ dalam RTRWN memiliki perbedaan pemahaman dengan istilah

‘program’ yang digunakan di dalam RPJMN. Usulan program lima tahunan yang terdapat pada

Lampiran XI PP No. 26/2008 RTRWN merupakan usulan berbagai kegiatan pembangunan yang

bertujuan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Istilah

20

‘program’ dalam lampiran tersebut tidak merujuk pada kewenangan pada tingkat pemerintahan

atau instansi tertentu.

Sementara penggunaan istilah ‘program’ dalam RPJMN merujuk pada suatu posisi pada hirarki

struktur kebijakan yang terdiri dari visi, misi, tujuan strategis, program, dan kegiatan. Program di

dalam RPJMN merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Program ditetapkan menjadi 2 (dua) jenis,

yaitu:

a. Program Teknis, merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada

kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Contoh: Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan.

b. Program Generik, merupakan program-program yang digunakan untuk mendukung

pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Definisi istilah ‘kegiatan’ yang digunakan dalam RPJMN adalah bagian dari program yang terdiri

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya

manusia), barang modal, dana sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang/jasa. Keluaran (output) inilah yang menjadi indikator kinerja suatu

kegiatan. Berdasarkan jenisnya, kegiatan dapat berupa kegiatan teknis dan kegiatan generik.

Kegiatan teknis dapat berupa kegiatan prioritas nasional, kegiatan prioritas K/L, dan kegiatan

teknis non-prioritas.

Dalam melakukan pemetaan kesesuaian indikasi program antara RTRWN dengan RPJMN,

perbedaan definisi ini perlu dipahami, sehingga penilaian kesesuaian akan dinilai dengan

membandingkan antara indikasi program dalam RTRWN dengan kegiatan prioritas dan indikator

kinerjanya yang tercantum dalam RPJMN. Selanjutnya, dilakukan penelusuran nama program

yang membawahi kegiatan prioritas tersebut, sehingga dapat diketahui K/L mana yang

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu program/kegiatan baik yang ada di dalam

RPJMN maupun RTRWN.

Penilaian Pemetaan Indikasi Program RTRWN dan RPJMN

Penilaian tingkat kesesuaian RTRWN dengan RPJMN adalah dengan mencari sejauh mana

korelasi antara indikasi program utama RTRWN dengan program, kegiatan prioritas, dan

indikator yang ada di dalam RPJMN. Tingkat kesesuaian diurutkan berdasarkan indikator berikut

ini:

d. Kesesuaian tinggi (1) Memiliki kesamaan jenis program, kegiatan, dan indikator;(2)

Memiliki kesamaan lokasi pelaksanaan program, kegiatan, dan

indikator, dan(3) Memiliki kesamaan rentang waktu pelaksanaan


21

e. Kesesuaian sedang (1) Memiliki kesamaan jenis program, kegiatan, dan indikator; dan

(2) Memiliki kesamaan lokasi atau rentang waktu pelaksanaan


f. Kesesuaian rendah Memiliki salah satu kesamaan jenis program, kegiatan, atau

indikator.

Untuk menilai sejauhmana indikasi program RTRWN telah sesuai atau diacu di dalam RPJMN,

terlebih dahulu dilakukan pemetaan kesesuaian antara usulan program RTRWN dengan

program, kegiatan, dan indikator yang ada di dalam RPJMN. Pemetaan ini disusun berdasarkan

urutan usulan program yang terdapat pada Lampiran XI PP No. 26/2008 RTRWN, dimulai dengan

perwujudan struktur ruang nasional (Lampiran Tabel 3.1) dan perwujudan pola ruang nasional

(Lampiran Tabel 3.2). Analisa kesesuaian perwujudan struktur ruang nasional adalah sebagai

berikut:

Tabel 7 Analisa Kesesuaian Perwujudan Struktur Ruang Nasional



T S R Keterangan

A. Sistem Transportasi Nasional

1. Sistem Jaringan Jalan

√ Kesesuaian rendah karena: - Jenis program/kegiatan/ indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/

kegiatan/indikator tidak dapat diukur karena RTRWN menetapkan ruas jaringan jalan mana saja yang akan dibangun/dipelihara sepanjang tahun 2010-2014, sementara RPJMN hanya menyebutkan berapa panjang jaringan jalan yang akan dibangun/dipelihara tanpa menyebutkan lokasinya.

Temuan: - RTRWN merencanakan pembangunan Jembatan Selat

Sunda (JSS) pada tahun 2020-2024, sementara RPJMN menargetkan pembangunan JSS sepanjang 5 km dan kawasan pendukungnya selesai pada tahun 2014. Ini diakomodasi dalam Perpres 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera dimana JSS direncanakan dibangun tahun 2011-2027.

2. Sistem Jaringan Jalur KA

√ Kesesuaian rendah karena: - Jenis program/kegiatan/ indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan program/

kegiatan/indikator tidak dapat diukur karena RTRWN menetapkan ruas jaringan jalur KA mana saja yang akan dibangun/dipelihara sepanjang tahun 2010-2014, sementara RPJMN hanya menyebutkan berapa panjang jaringan jalan yang akan dibangun/direhabilitasi/direaktivasi tanpa menyebutkan lokasinya.

Temuan: - RTRWN tidak mengatur Jaringan Jalur KA interkoneksi,

namun ini diatur dalam Perpres 13/2012 RTR Pulau

22



T S R Keterangan

Sumatera dan Perpres 28/2012 RTR Pulau Jawa Bali yaitu pengembangan jaringan jalur KA di JSS tahun 2011-2027. Jalur Ini juga tidak diatur dalam RPJMN.

3. Sistem Jaringan Transportasi SDP

√ Kesesuaian rendah karena: - Jenis program/kegiatan/ indikator telah sesuai. - Lokasi pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak

disebutkan secara spesifik dalam RPJMN. - RTRWN tidak mencantumkan indikator berupa jumlah

dermaga penyeberangan, sungai, dan danau selama periode 2010-2014, sehingga penilaian kesesuaian atas dasar waktu pelaksanaan tidak terukur.

4. Sistem Jaringan Transportasi Laut

√ Kesesuaian rendah karena: - Jenis program telah sesuai, namun kegiatan/indikator

RPJMN hanya mengatur pembangunan pelabuhan perintis. Sementara itu, RTRWN merencanakan pengembangan Pelabuhan Internasional di 6 lokasi dan pengembangan Pelabuhan Nasional di 6 lokasi sepanjang tahun 2010-2014.

- Kesesuaian lokasi dan waktu pelaksanaan program/ kegiatan/indikator tidak dapat diukur.

5. Sistem Jaringan Transportasi Udara



bandar udara yang akan dikembangkan/ direhabilitasi selama periode 2010-2014, sehingga penilaian kesesuaian atas dasar waktu pelaksanaan tidak terukur.

B Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Sistem Jaringan Sumberdaya Air



atau luasan kegiatan konservasi kawasan sumber air ataupun jumlah bendungan/waduk/ embung yang dibangun atau direhabilitasi selama periode 2010-2014, sehingga penilaian kesesuaian atas dasar waktu pelaksanaan tidak terukur.

2. Sistem Jaringan Energi Nasional

a. Gas Bumi - - - Tingkat kesesuaian tidak terukur karena fokus usulan program RTRWN untuk sektor energi adalah pada kegiatan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pasokan gas bumi, sementara program RPJMN berfokus pada aspek pengelolaan dan pengawasan usaha pengangkutan gas bumi. *Memerlukan konfirmasi dari direktorat teknis terkait di Bappenas.

b. Listrik - - - Tingkat kesesuaian tidak terukur karena kendati nama

23



T S R Keterangan

program telah sesuai, namun jenis kegiatan/ indikator tidak setara. RTRWN berfokus pada input yaitu jumlah jaringan transmisi tenaga listirik yang direhabilitasi/dikembangkan, sementara RPJMN berfokus pada output yaitu terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi. *Memerlukan konfirmasi dari direktorat teknis terkait di Bappenas.

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional

- - - Tingkat kesesuaian tidak terukur karena perbedaan fokus antara RTRWN dengan RPJMN. RTRWN berfokus pada rehabilitasi dan pengembangan jaringan terestrial, sementara RPJMN pada tingkat pemerataan pelayanan akses telekomunikasi, seperti prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik dan prosentase ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband. *Memerlukan konfirmasi dari direktorat teknis terkait di Bappenas.

Keterangan: T (Tinggi); S (Sedang); R (Rendah)

Berdasarkan hasil analisa tersebut secara umum dapat dikatakan bahwa usulan program untuk

perwujudan struktur ruang yang ada di dalam RTRWN telah memiliki kesesuaian dengan indikasi

program di dalam RPJMN, kendati kesesuaian tersebut hanya ada pada level program dan

kegiatan.Penilaian kesesuaian RTRWN-RPJMN untuk sektor energi dan telekomunikasi tidak

dapat dilakukan karena tidak ditemukan nama program di dalam RPJMN yang sesuai. Hal ini

memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari direktorat terkait di Bappenas maupun dari

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Namun, kemungkinannya adalah karena

pembangunan kedua sektor ini melibatkan peranan pihak ketiga, seperti BUMN atau swasta

yang tidak dicantumkan di dalam RPJMN.

Penilaian kesesuaian dari segi lokasi dan waktu pelaksanaan tidak dapat dilakukan karena

RPJMN tidak menyebutkan indikasi lokasi pembangunan, sementaraRTRWN memuat banyak

usulan program dengan lokasi yang dibuat secara mendetail.Banyaknya usulan program

tersebut karena tujuan penyusunan RTRWN adalah untuk memberi gambaran dan arahan

struktur ruang nasional yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 20 tahun ke

depan. Usulan program inibelum mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah

maupun tingkat partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan.Sebagai contoh,

sepanjang tahun 2008-2009 dan 2010-2014 direncanakan pembangunan lebih dari 30 ruas

jaringan jalan bebas hambatan antar kota di seluruh Indonesia. Sementara RPJMN yang

merupakan upaya perwujudan visi dan misi Presiden terpilih untuk periode lima tahun, telah

mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah dan prediksi kondisi perekonomian

nasional selama periode lima tahun ke depan.Analisa kesesuaian perwujudan pola ruang

nasional adalah sebagai berikut:

24

Tabel 8 Analisa Keseuaian Perwujudan Pola Ruang Nasional



T S R Keterangan

A Perwujudan Kawasan Lindung Nasional

7. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan lindung nasional


disebutkan secara spesifik dalam RPJMN, sementara RTRWN secara detail menetapkan kawasan konservasi mana saja yang akan direhabilitasi atau dikembangkan pengelolaannya sepanjang tahun 2010-2014.


8. Pengembangan pengelolaan kawasan lindung nasional

√

9. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung nasional


disebutkan secara spesifik dalam RTRWN maupun RPJMN


10. Pengembangan pengelolaan kawasan hutan lindung nasional

√

11. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan taman buru nasional

- - - RPJMN sepanjang tahun 2010-2014 tidak merencanakan program/kegiatan/indikator terkait rehabilitasi, pemantapan fungsi kawasan, maupun pengembangan pengelolaan taman buru nasional.

12. Pengembangan pengelolaan kawasan taman buru nasional

- - -

Temuan: Dalam RPJMN 2010-2014 ditemukan program/ kegiatan/indikator yang mendukung usulan program yang ada di dalam RTR Pulau namun tidak ditemukan dalam usulan program RTRWN, yaitu: - Program penelitian, mitigasi, dan pelayanan geologi

yang mendukung kegiatan penetapan zona rawan bencana alam geologi, dan

- Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang mendukung kegiatan pelestarian kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang.

B Perwujudan Pengembangan Kawasan Budidaya

9. Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor pertanian

√ Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. - Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak terukur karena

RPJMN tidak menyebutkan lokasi pengelolaan kawasan pertanian.

- RTRWN menekankan pada perlindungan lahan pertanian pangan dan pengendalian alih fungsi lahan. Sementara RPJMN lebih menekankan pada kegiatan operasional untuk peningkatan produksi pangan,

10. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor

√

25



T S R Keterangan

perkebunan penyediaan bibit/benih, penanggulangan serangan OPT, dan pemasaran produk pertanian.

11. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pertambangan


yang sejalan dengan usulan program RTRWN sektor pertambangan, yaitu terkait penyelenggaraan usaha migas, penyelidikan sumberdaya geologi, penyelesaian konflik tumpang tindih lahan, upaya reklamasi lahan paska tambang, dan pengendalian pencemaran air akibat kegiatan pertambangan.

- Lokasi dan waktu pelaksanaan tidak terukur karena RPJMN tidak menyebutkan lokasi pengelolaan kawasan pertambangan.

12. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor industri pengolahan


yang sejalan dengan usulan program RTRWN sektor industri, yaitu pengembangan klaster industri dengan basis yang sama, perwilayahan industri di 5 KEK, dan pengendalian pencemaran air.

- Lokasi pelaksanaan tidak dapat terukur, karena tingkat kedetailan lokasi yang berbeda antara RTRWN dengan RPJMN.

- Waktu pelaksanaan juga tidak dapat dibandingkan.

13. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pariwisata



14. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perikanan



15. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kelautan

16. Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kehutanan

√ Kesesuaian rendah karena: - Nama program/kegiatan/indikator telah sesuai. Lokasi dan waktu pelaksanaan program/kegiatan/ indikator tidak ada dibandingkan karena kegiatan yang ada dalam RPJMN tidak dilengkapi dengan lokasi.

Keterangan: T (Tinggi); S (Sedang); R (Rendah)

26

Penilaian kesesuaian antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014 untuk perwujudan kawasan

lindung nasional secara umum dapat dilakukan. Di dalam RPJMN 2010-2014 ditemukan nama

program yang mendukung perwujudan kawasan lindung, yaitu Program Konservasi

Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dan Program Peningkatan Fungsi dan Daya

Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun dari segi waktu dan lokasi

pelaksanaan juga tidak dapat diukur kesesuaiannya, dengan alasan yang sama dengan tidak

terukurnya kesesuaian waktu dan lokasi pelaksanaan untuk kegiatan perwujudan struktur ruang.

Untuk usulan program rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan hutan lindung nasional serta

program pengembangan pengelolaan kawasan hutan lindung nasional, RTRWN tidak

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan apa saja yang akan dilakukan, juga tidak

ada penjelasan mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan. Dengan demikian, untuk melakukan

pemetaan kesesuaian dengan RPJMN 2010-2014, digunakan usulan program yang lebih detail

yang ada di dalam RTR Pulau.

Di dalam RPJMN 2010-2014 tidak ditemukan program terkait rehabilitasi, pemantapan, dan

pengembangan kawasan taman buru nasional. Di dalam RPJMN 2010-2014 justru ditemukan

program yang tidak ada di dalam usulan program RTRWNnamun mendukung kegiatan yang ada

di RTR Pulau, yaitu Program Penelitian, Mitigasi, dan Pelayanan Geologi yang mendukung

kegiatan penetapan zona rawan bencana alam geologi, serta Program Pengelolaan Sumberdaya

Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mendukung kegiatan pelestarian kawasan laut yang

memiliki ekosistem terumbu karang. Ini menunjukkan bahwa RTRWN belum digunakan sebagai

acuan dalam RPJMN 2010-2014 terkait kebijakan pengelolaan kawasan lindung.

Pada perwujudan pengembangan kawasan budidayacukup banyak ditemukan nama program di

dalam RPJMN 2010-2014 yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung

dengan usulan program RTRWN. Kesulitan dalam melakukan pemetaan kesesuaian antara kedua

rencana ini adalah karena fokus usulan program RTRWN lebih pada aspek spasial yaitu

pengendalian, perlindungan, dan pengembangan kawasan budidaya, sementara RPJMN lebih

fokus pada upaya pengelolaan kegiatan, seperti peningkatan hasil produksi, kegiatan

operasional dan pemasaran. Contohnya adalah pada kawasan budidaya pertanian, program

yang ada di dalam RPJMN didominasi oleh upaya pengembangan bibit/benih berkualitas,

penurunan serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), peningkatan produksi, dan strategi

pemasaran.

Pengumpulan Data dan Konfirmasi Hasil Pemetaan RTRWN Pengumpulan data dilakukan dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan

menyebarkan matriks yang berisi pemetaan kesesuaian RTRWN-RPJMN kepada direktorat teknis

terkait di Bappenas. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan mengenai

sejauhmana RTRWN menjadi acuan dalam penyusunan RPJMN 2010-2014, juga mengenai

ketepatan pemetaan kesesuaian RTRWN-RPJMN sekaligus mencari informasi mengenai realisasi

27

dari pelaksanaan program-program yang ada. Dari kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh

gambaran bagaimana keterkaitan antara RTRWN dengan RPJMN 2010-2014.

Penyebaran matriks kepada direktorat teknis di Bappenas mendapat masukan dari dua

direktorat yaitu Direktorat Pengairan dan Irigasi, serta Direktorat Kehutanan dan Sumber Daya

Air, yang hasilnyasecara lengkap dapat dilihat pada Lampiran (Tabel 3.3 dan Tabel 3.4).

Beberapa hasil yang diperoleh baik melalui matriks maupun penyelenggaraan forum FGD adalah

sebagai berikut:

A. Perwujudan Struktur Ruang Nasional dalam RPJMN

1. Sektor Transportasi:

a. Perencanaan di bidang transportasi belum sepenuhnya mempertimbangkan RTRWN

atau RTR Pulau. Tabel usulan program RTRWN masih terlalu umum sehingga tidak dapat

dinilai capaiannya. Penyusunan rencana di bidang transportasi lebih banyak mengacu

pada Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Sistem

Transportasi Nasional (Sistranas), dan Sistem Logistik Nasional (Sislognas). MP3EI lebih

banyak diacu karena sudah dilengkapi dengan rencana investasi, target waktu

pelaksanaan kegiatan, dan mekanisme pendanaan sehingga mudah diikuti oleh swasta

sebagai pihak yang turut dalam membangun jaringan jalan.

b. Perencanaan jaringan jalan dan jaringan jalur kereta api sebagian besar masih mengikuti

arahan struktur ruang yang ada di dalam RTRWN dan RTR Pulau, meskipun masih

ditemui kendala pada saat pelaksanaan terkait pembebasan lahan. Baik RTRWN maupun

RPJMN tidak memiliki mekanisme untuk mengenali hambatan terkait pembebasan

lahan ini sehingga pembiayaan tidak dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi

di lapangan. RTRWN maupun RPJMN hanya menentukan titik-titik (nodes) yang harus

dihubungkan.

c. Perencanaan bandara dan pelabuhan kurang sesuai dengan RTRWN. Yang menjadi

faktor penghambat adalah peran Kementerian Perhubungan sebagai regulator yang

tidak selalu dapat mengarahkan rencana pembangunan. UU Transportasi memiliki

mekanisme yang memungkinkan badan usaha pengelola bandara maupun pelabuhan

dapat mengusulkan dan membangun bandara dan pelabuhan walaupun tidak sesuai

dengan rencana pembangunan nasional.

d. Penyusunan rencana pembangunan pelabuhan perikanan juga tidak mengacu pada

RTRWN maupun RTR Pulau. Pembangunan lokasi pelabuhan perikanan dilakukan

berdasarkan potensi sumberdaya dan potensi pasar lokal, regional, nasional, dan

internasional. Penggolongan pelabuhan perikanan juga tidak mengikuti hirarki

kepelabuhanan yang tercantum dalam RTRWN. Misalnya untuk pelabuhan samudera,

pelabuhan nusantara, dan sebagainya.

2. Sektor PengairandanIrigasi

a. Usulan program RTRWN dan RTR Pulau sulit untuk dipetakan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L). Beberapa penetapan yang dilakukan oleh

28

K/L terkadang tidak melibatkan Bappenas, contohnya adalah dengan terbitnya

Peraturan Presiden tentang Wilayah Sungai.

b. Sama halnya dengan pembangunan jaringan jalan, pembangunan waduk juga terkena

kendala permasalahan sosial untuk pembebasan lahan di lokasi yang telah dipetakan

dalam RTRWN. Sehingga, dalam pelaksanaannya terdapat banyak pemindahan lokasi

dikarenakan permasalahan tersebut.

c. Realisasi fisik sampai dengan tahun 2013 sangat bervariasi. Beberapa kegiatan tidak

sesuai dengan target yang telah direncanakan. Pencapaian paling rendah adalah

pembangunan waduk, dari target pembangunan 11 waduk, sampai saat ini hanya ada 1

waduk yang ada dalam tahap pelaksanaan. Pencapaian paling tinggi adalah

pembangunan dan peningkatan layanan jaringan tata air tambak yang mencapai

1.444%, dari target seluas 1.000 ha, telah terealisasi seluas 14.444 ha. Dari hasil analisis

data juga terlihat bahwa kegiatan pembangunan dan peningkatan layanan jaringan

mendapat prioritas dibandingkan kegiatan rehabilitasi layanan pada jaringan yang sama,

ini berlaku pada jaringan irigasi, jaringan rawa, pembangunan sumur air tanah, dan

jaringan tata air tambak. Ini terlihat dari realisasi pembangunan dan peningkatan

layanan jaringan hingga di atas 150% dari target yang telah direncanakan.

B. Perwujudan Pola Ruang Nasional dalam RPJMN

Perwujudan Kawasan Lindung Nasional

1. Sektor kehutanan

a. Perwujudan kawasan lindung nasional di sektor kehutanan dilaksanakan melalui

rehabilitasi pemanfaatan fungsi dan pengembangan pengelolaan kawasan lindung

nasional di dalam RTRWN dan rehabilitasi pemanfaatan fungsi dan pengembangan

pengelolaan kawasan hutan lindung nasional. Pengelolaan kawasan lindung

dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan

kawasan pelestarian alam, antara lain pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, dan

taman nasional. Di dalam RPJMN 2010-2014, terdapat dua kegiatan yang mendukung

perwujudan kawasan lindung nasional, yaitu kegiatan pengembangan kawasan

konservasi, dan ekosistem esensial, serta kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan

dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas. Realisasi pelaksanaan kedua kegiatan

ini di dalam RPJMN 2010-2014 sampai dengan tahun 2013 secara umum telah mencapai

di atas 70%, kendati angka capaiannya untuk setiap indikator bervariasi antara 33%

sampai dengan 93%.

Perwujudan Kawasan Budidaya Nasional

1. Sektor kelautan dan perikanan

a. Penentuan pengembangan minapolitan yang dikeluarkan dalam bentuk SK Menteri

Kelautan dan Perikanan dilakukan tanpa melibatkan peran Bappenas. Bappenas hanya

menentukan target dan capaian berdasarkan prioritas nasional. Dengan demikian

diperlukan konfirmasi lebih lanjut kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan,

29

sejauhmana penggunaan RTRWN dan RTR Pulau sebagai acuan dalam menetapkan

lokasi pengembangan minapolitan.

2. Sektor kehutanan

a. Perwujudan pengembangan kawasan budidaya di sektor kehutanan dilaksanakan

melalui rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk kehutanan. Di dalam

RPJMN 2010-2014 terdapat beberapa kegiatan yang cukup mendukung perwujudan ini,

antara lain kegiatan peningkatan pengelolaan hutan tanaman, peningkatan

perencanaan pengelolaan hutan produksi, pengukuhan kawasan hutan, dan sebagainya.

Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2013 menunjukkan variasi capaian, rata-rata

capaian di atas 80%, dengan tingkat pencapaian terendah sebesar 31,4% untuk kegiatan

penambahan areal tanaman pada hutan tanaman dan tertinggi sebesar 115% untuk

kegiatan persetujuan substansi teknis kehutanan terhadap usulan revisi tata ruang

provinsi.

Penilaian Implementasi RTRWN dan RPJMN 2010-2014 Penilaian implementasi RTRWN dilihat dari tiga hal, yaitu (1) tingkat kesesuaian RTRWN –


2014; dan (3) realisasi fisik pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

1) Tingkat kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014yang rendah

Kesesuaian RTRWN – RPJMN 2010-2014 hanya ada pada tingkat program, kegiatan, dan

indikator. Bahkan pada sektor energi dan telekomunikasi kesesuaiannya tidak dapat terukur

karena tidak ditemukan nama program yang sesuai. Rendahnya tingkat kesesuaian antara

RTRWN dengan RPJMN 2010-2014dapat disebabkan:

d. Usulan program RTRWN yang banyak dan detail mengatur struktur ruang nasional,

berdampak pada banyaknya usulan program yang tidak dapat direalisasikan, atau lokasi

dan waktu pelaksanaan yang berubah sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan.

e. Kementerian/Lembaga tidak dapat memastikan lokasi pelaksanaan program dan

kegiatan pada RPJMN 2010-2014 sehingga kesesuaian hanya dapat dilakukan pada

tingkat program, kegiatan, dan indikator.

f. Fokus usulan program RTRWN lebih kepada aspek spatial, sementara RPJMN 2010-2014

lebih berfokus pada peningkatan hasil produksi, operasional, dan pemasaran.

2) Penggunaan RTRWN sebagai acuan penyusunan RPJMN 2010-2014 yang masih rendah.

Pemetaan kesesuaian yang telah dilakukan tidak serta merta membuktikan bahwa RTRWN

telah diacu pada saat penyusunan RPJMN, RKP maupun Renja K/L. Hasil pertemuan dalam

bentuk FGD dengan direktorat teknis di Bappenas telah mengkonfirmasi masih rendahnya

penggunaan RTRWN dan RTR Pulau sebagai acuan dalam menyusun rencana pembangunan.

Sehingga kendati UUPR mengamanatkan RTRWN menjadi pedoman dalam penyusunan

RPJPN dan RPJMN, pada prakteknya tidak semua usulan program RTRWN digunakan sebagai

acuanoleh Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerjanya.

30

Rendahnya penggunaan RTRWN sebagai acuan penyusunan RPJMN 2010-2014 disebabkan

karena:

c. Usulan program RTRWN yang kurang fleksibel pada saat pelaksanaan. Beberapa kendala

seperti kesulitan dalam pembebasan lahan, dan tidak sesuainya rencana lokasi

pembangunan dengan potensi sumberdaya dan pasar, terkadang menyebabkan

terjadinya perubahan lokasi dari yang telah ditetapkan di dalam RTRWN.

d. Usulan program RTRWN yang tidak dilengkapi dengan target pencapaian menyebabkan

sektor maupun swasta kesulitan dalam menentukan program dan indikator kinerja dari

kegiatan yang akan dilaksanakan. Sektor dan swasta lebih memilih untuk menggunakan

rencana lain yang telah dilengkapi dengan rencana investasi, target waktu pelaksanaan

kegiatan, dan mekanisme pendanaan sehingga lebih mudah dan jelas untuk diikuti.

3) Realisasi Fisik Pelaksanaan RPJMN 2010-2014.

Berdasarkan pengumpulan data melalui pengisian matriks, persentase realisasi fisik sampai

dengan tahun 2013 sangat bervariasi, dengan rata-rata pencapaian di atas 70%. Beberapa

kegiatan telah sejalan dengan target yang telah ditetapkan, namun kegiatan lainnya masih

jauh dari target penyelesaian atau justru jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan hanya mempertimbangkan ketiga hal tersebut dan analisa data yang ada, maka tingkat

implementasi RTRWN hingga saat ini belum dapat diukur. Realisasi fisik pelaksanaan RPJMN

2010-2014 untuk sektor pengairan dan irigasi, serta sektor kehutanan, dengan capaian

penyelesaian rata-rata di atas 70% belum dapat membuktikan bahwa implementasi RTRWN

pada pembangunan jaringan sumber daya air dan pembangunan di sektor kehutanan untuk

rentang waktu 2010-2014 telah dilaksanakan lebih dari 70%.

Adanya beberapa usulan program RTRWN yang bahkan tidak dapat dibandingkan kesesuaiannya

dengan RPJMN, seperti pengembangan jaringan energi dan telekomunikasi, memerlukan kajian

lebih mendalam dengan menelusuri rencana pembangunan selain RPJMN. Karena untuk menilai

sejauhmana usulan program RTRWN telah dilaksanakan tidak bisa hanya membandingkannya

dengan RPJMN dan RKP, tapi harus melihat ke wilayah perencanaan yang lebih luas, yaitu

perencanaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, termasuk rencana

pembangunan nasional lain, seperti MP3EI dan RPIIJM.

31

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan



Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam prioritas

bidang infrastruktur di dalam RPJMN 2010-2014, termasuk RKP 2012. Berdasarkan hasil analisis

disimpulkan bahwa capaian fisik sudah cukup baik karena sesuai dengan target dan tercapai

100%. Produk dari kegiatan PN adalah dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Pemerintah

Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator PN. Adapun terkait realisasi keuangan juga

sudah cukup baik, meskipun untuk dekonsentrasi di wilayah I realisasi keuangannya di bawah

sasaran. Adapun untuk Prioritas Bidang (PB) penyelenggaraan penataan ruang, berdasarkan

hasil evaluasi diketahui bahwa kinerja pencapaian fisik dan realisasi keuangan PB di Ditjen

Penataan Ruang sangat baik, karena mencapai dan melampaui target, kecuali pada Direktorat

Perkotaan (kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan).

Secara umum, untuk hasil capaian kegiatan Prioritas Nasional (PN) pembangunan bidang

pengelolaan pertanahan nasional sudah sebesar 80% dengan variasi capaian yang berbeda

untuk setiap kegiatan. Beberapa kegiatan yang pencapaiannya melebihi dan mencapai target

adalah kegiatan: (i) peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (102,63%); (ii)

Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan

dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan dan Undang-undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (100%); dan

(iii) Kajian Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu

(WP3WT) yang mencapai 100%. Sedangkan untuk kegiatan prioritas nasional lain yang sifatnya

lebih strategis maka tingkat capaiannya tidak mencapai 100%. Kegiatan seperti redistribusi

tanah, Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T),

legalisasi aset (sertipikasi tanah), neraca penatagunaan tanah, pembuatan peta pertanahan,

pengkajian kasus pertanahan, dan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar

pencapaiannya tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Namun jika capaian tersebut diukur

dengan kesesuaian realisasi fisik dan anggaran, maka kegiatan yang berkinerja baik adalah

peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA.

Berdasarkan pengukuran terhadap 3 (tiga) indikator, meliputi: (1) tingkat kesesuaian RTRWN –


2014; dan (3) realisasi fisik pelaksanaan RPJMN 2010-2014, dapat disimpulkan bahwa

implementasi RTRWN ke dalam RPJMN masih rendah. Beberapa kendala utamanya, antara lain:

1) usulan program RTRWN tidak dapat direalisasikan, atau lokasi dan waktu pelaksanaan yang

berubah sesuai dengan kondisi yang ditemui di lapangan; 2) usulan program RTRWN

tidakdilengkapi dengan target pencapaian, rencana investasi, dan mekanisme pendanaan; dan

32

3) perbedaan fokus usulan program antara RTRWN lebih kepada aspek spatial, sementara

RPJMN 2010-2014 lebih berfokus pada peningkatan hasil produksi, operasional, dan pemasaran.

Sedangkan untuk tingkat implementasi RTRWN-nya sendiri belum dapat diukur hanya dari

realisasi RPJMN dan RKP. Adanya beberapa usulan program RTRWN yang bahkan tidak dapat

dibandingkan kesesuaiannya dengan RPJMN. Untuk menilai tingkat implementasi RTRWN juga

harus melihat ke wilayah perencanaan yang lebih luas, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh

BUMN, BUMD, swasta, masyarakat, termasuk rencana pembangunan nasional lain, seperti

MP3EI dan RPIIJM.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil capaian dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

prioritas nasional, maka perlu dirumuskan usulan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan

tersebut dimasa mendatang. Hal ini tentu sangat penting agar target kegiatan prioritas nasional

setiap tahunnya tercapai sehingga sesuai dengan amanat yang ada dalam RPJMN 2010-2014.

Rekomendasi untuk perbaikan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pelaksanaan PN terkait penyelenggaraan penataan ruang selama ini hanya

direpresentasikan melalui dana dekonsentrasi. Secara prinsi, sinkronisasi rencana

pembangunan dan rencana tata ruang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan lainnya.

Dalam jangka pendek, perlu dilakukan penyesuaian ruang lingkup PN dengan kemungkinan

melibatkan kegiatan lain selain kegiatan dekonsentrasi. Dalam jangka panjang, perlu

dirumuskan PN yang berada dalam kewenangan mitra K/L agar pelaksanaannya (delivery)

dan proses monev dapat dilakukan secara lebih mudah.

Temuan yang lebih menarik pada laporan ini adalah sulitnya menemukan keterkaitan

antara dokumen rencana tata ruang, RTRWN, dengan dokumen rencana pembangunan,

RPJMN. Mengingat bahwa sinkronisasi kedua dokumen rencana adalah Prioritas Nasional

(PN) yang diimplementasikan ke dalam dana dekonsentrasi di tingkat provinsi, maka

seharusnya pada tingkat Nasional sinkronisasi tersebut sudah lebih baik. Oleh sebab itu,

perlu ada upaya menyeluruh dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan sinkronisasi

tersebut.

Terkait pelaksanaan Prioritas Bidang (PB) dan PN dari mitra K/L di bidang penataan ruang,

capaian yang telah relatif baik perlu diukur dengan tujuan penyelenggaraan penataan

ruang. Oleh sebab itu, tingkat urgensi penyusunan indikator yang memenuhi dua kriteria:

1) merepresentasikan tujuan penyelenggaraan penataan ruang; dan 2) dapat diukur

dengan capaian program/kegiatan dalam rencana pembangunan, menjadi sangat tinggi.

Rekomendasi untuk perbaikan Program Pengelolaan Petanahan Nasional

Penyempurnaan peraturan perundangan mengenai tanah terlantar yaitu PP 11 Tahun 2010

tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan menambahkan adanya

33

ketentuan rencana pelaksanaan pemanfaatan tanah (business plan) dari pemegang hak

atas tanah. Hal ini untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan identifikasi

tanah terindikasi terlantar.

Identifikasi potensi tanah obyek reforma agraria (TORA) dalam bentuk data tabulasi dan

data spasial. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pelaksanaan kegiatan redistribusi

tanah sehingga akan diketahui target bidang tanah yang memungkinkan untuk

diredistribusi.

Melakukan sosialisasi yang massive kepada masyarakat mengenai kriteria clean and clear

agar tanah yang akan disertifikatkan dapat memenuhi kriteria dan berkoordinasi dengan

Pemerintah Daerah untuk memberikan keringanan biaya BPHTB.

Untuk mendukung percepatan penyediaan peta dasar pertanahan dapat dilakukan melalui

koordinasi dan kerjasama antar instansi Pemerintah yang melakukan kegiatan pemetaan

terutama melalui Kelompok Kerja (Pokja) Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk

pemenuhan kebutuhan peta dasar pertanahan.

Meningkatkan kualitas mediasi sehingga jumlah kasus yang dilanjutkan ke pengadilan

menjadi berkurang, dan juga meningkatkan kualitas penyiapan berkas acara sehingga

proses peradilan dapat berjalan dengan cepat dan dapat meningkatkan target capaian

kegiatan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Rekomendasi untuk penyerapan indikasi program RTRWN dan RTR Pulau/Kepulauan ke Dalam

RPJMN 2015-2019

Indikasi program dalam RTRWN dibuat tidak telalu banyak dan detail, namun dapat

fleksibel karena banyaknya kondisi di lapangan yang belum dipertimbangkan oleh RTRWN.

Indikasi program RTRWN dilengkapi dengan target pencapaian, rencana investasi, dan

mekanisme pendanaan.

Kementerian/Lembaga memastikan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan pada RPJMN

2010-2014 sehingga kesesuaian hanya dapat dilakukan pada tingkat program, kegiatan, dan

indikator.

Untuk menilai tingkat implementasi RTRWN harus melihat ke wilayah perencanaan yang

lebih luas, yaitu perencanaan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, masyarakat,

termasuk rencana pembangunan nasional lain, seperti MP3EI dan RPIIJM.

34

Lampiran Tabel 9Pemetaan Kesesuaian Struktur Ruang Nasional

No RENCANA TATA RUANG RPJMN 2010-2014

Usulan Program RTRWN Usulan Program RTR Pulau Nama Program Kegiatan Prioritas/ Indikator

A Sistem Transportasi Nasional

1. Sistem Jaringan Jalan

Program Penyelenggaraan Jalan

a. Jaringan Jalan Arteri Primer Pemantapan Jaringan Jalan Arteri Primer: • Lintas Timur Pulau Sumatera (I) • Lintas Utara Pulau Jawa-Bali (I) • Lintas tengah Pulau Jawa (I-II) • Lintas Selatan Pulau Kalimantan (I) • Lintas Barat Pulau Sulawesi (I) Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer: • Lintas Tengah Pulau Sumatera (I-III) • Lintas Barat Pulau Sumatera (II-IV) • Lintas Selatan Pulau Jawa-Bali (I-III) • Lintas Tengah Pulau Kalimantan (II-IV) • Lintas Utara Pulau Kalimantan (III-IV) • Lintas Timur Pulau Sulawesi (II-III) • Lintas tengah Pulau Sulawesi (III-IV) • Lintas (dan penyeberangan) Kep. Nusa Tenggara (II-IV) • Lintas (dan penyeberangan) Kep. Maluku (I-II) • Lintas perbatasan, tengah, dan Utara Pulau Papua (II-III) b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Pemantapan jaringan Jalan Kolektor Primer: • Jaringan jalan pengumpan Pulau Sumatera (I) • Jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (I) Pengembangan Jalan Kolektor Primer: • Jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan (I-III) • Jaringan jalan pengumpan Pulau Sulawesi (I-III)

Kegiatan:Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional Indikator: - Terjaganya kualitas jalan sepanjang

171.695 km dan jembatan sepanjang 602.944,40 meter

- Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 26,957,83 meter jembatan

c. Jaringan Jalan Tol Dalam Kota Pemantapan Jaringan Jalan Tol Dalam Kota Pulau Sumatera • Belawan-Medan-Tanjung Morawa (I) Pulau Jawa

Kegiatan: Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan bebas hambatan dan perkotaan Indikator:

35



• Tomang – Grogol – Pluit (I) • Jakarta – Tangerang (I) • Pondok Aren – Ulujami (I) • Tomang – Cawang (I) • Cawang – Tanjung Priok (Ir.Wiyoto Wiyono, M.Sc) (I) • Tanjung Priok – Pluit (HarbourRoad) (I) • Prof. Dr. Sedyatmo (I) • Pondok Aren – Serpong (I) • Akses Tanjung Priok (I) • Jakarta Outer Ring Road I : (Pondok Pinang – Taman Mini, Taman Mini IC – Hankam Raya, Cikunir – Cakung, Pondok Pinang - Ulujami) (I) • Jakarta Outer Ring Road I: (Ulujami - Kebon Jeruk, Cakung – Cilincing, Hankam Raya – Cikunir, Kebon Jeruk – Penjaringan) (I) • Padalarang – Cileunyi (I) • Palimanan – Cirebon/Kanci (I) • Semarang Seksi A, B, dan C (I) • Surabaya – Gempol (I) • Surabaya – Gresik (I) Pulau Sulawesi • Ujung Pandang I (I) Pengembangan Jaringan Jalan Tol Dalam Kota Pulau Sumatera • Binjai -Medan (I) • Palembang - Indralaya (I) • Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim (I) Pulau Jawa Bali • Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (I) • Jakarta Outer Ring Road II: Kamal – Teluk Naga – Batu Ceper, Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran, Kunciran – Serpong, Serpong – Cinere, Cinere – Cimanggis, Cimanggis – Cibitung, Cibitung – Cilincing (I) • Depok – Antasari (I) • Bogor Ring Road (I) • Terusan Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi (I) • Ujung Berung – Gedebage – Majalaya (I) • Soreang – Pasir Koja (I) • Waru (Aloha) – Wonokromo – Tanjung Perak (I) • SS Waru – Bandara Juanda (I) d. Jaringan Jalan Tol Luar Kota Pemantapan Jaringan Jalan Tol Luar Kota

- Meningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 Km

Kegiatan: Penyelenggaraan jalan tol: Indikator: - Terbangunnya jalan tol di Pulau

Sumatera, Pulau Batam, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi (Target sd 2014 = 1.296 km)

- Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan kawasan pendukungnya

36



Pulau Jawa Bali • Tangerang – Merak (I/5) • Jakarta – Bogor – Ciawi (Jagorawi) (I/5) • Jakarta – Cikampek (I/5) • Cikampek – Padalarang (I/5) • Padalarang – Cileunyi (I/5) • Bandara Juanda – Tanjung Perak (I) • Serangan – Tanjung Benoa (I) • Serangan-Tohpati (I) • Canggu – Beringit – Batuan – Purnama (I) • Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai (II) • Kuta-Denpasar-Tohpati (II) Pulau Sulawesi • Makassar seksi IV (I) Pengembangan Jaringan Jalan Tol Luar Kota Pulau Sumatera • Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (I) • Kisaran-Tebing Tinggi (I) • Pekanbaru-Dumai (I) • Bukit Tinggi-Padang (I) • Terbanggi Besar-Pematang Panggang (I) • Bakauheni-Terbanggi Besar (I) • Pematang Panggang-Kayu Agung-Simpang Indralaya (II) • Rantau Prapat-Kisaran (II) • Duri - Dumai (II) • Dumai - Simpang Sigambal-Rantau Prapat (II) • Indralaya – Betung (Simpang Sekayu) – Tempino – Jambi (II) • Pekanbaru – Bangkinang - Payakumbuh-Bukit Tinggi (II) • Jambi – Rengat (III) • Rengat – Pekanbaru (III) • Binjai – Langsa (III) • Langsa – Lhokseumawe (III) • Sigli – Banda Aceh (III) • Palembang – Muara Enim (III) • Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau (III) • Lhokseumawe – Sigli (III) • Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu (III) • Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Tarutung – Sibolga (III) • Jembatan Selat Sunda (III)

37



Pulau Jawa Bali • Cilegon – Bojonegara (I) • Ciawi - Sukabumi – Ciranjang – Padalarang (I) • Cileunyi – Sumedang – Dawuan (I) • Cikopo – Palimanan (I) • Kanci – Pejagan – Pemalang – Batang (I) • Semarang – Batang (I) • Semarang – Demak (I) • Semarang – Solo (I) • Yogyakarta – Solo (I) • Yogyakarta – Bawen (I) • Solo – Mantingan – Ngawi - Kertosono – Mojokerto – Surabaya – Madura (I) • Gempol – Pandaan – Malang (I) • Gempol – Pasuruan (I) • Pasuruan – Probolinggo – Banyuwangi (I) • Gresik-Tuban (II) • Cileunyi – Nagrek – Ciamis (III) • Pejagan – Cilacap – Yogyakarta (III) • Demak – Tuban (IV) • Ciamis – Cilacap (IV) • Jatiasih – Cikarang – Kerawang (II) • Kuta-Tanah Lot-Soka (I) • Canggu-Beringit-Batuan-Purnama(I) • Tohpati – Kusumba – Padangbai(II) • Pakutatan – Soka (II) • Negara – Pakutatan (II) • Gilimanuk – Negara (III) Pulau Sulawesi • Manado – Bitung (I) • Menado-Tomohon (I) • Maros-Mandai-Makassar (I) • Makassar-Sungguminasa (I) • Sungguminasa-Takalar (I) • Limboto-Gorontalo (I) • Tomohon – Amurang (I) • Pangkajene – Maros (I) • Makassar – Mandai (I) • Isimu – Gorontalo (II) • Pantoloan – Palu (II) • Amurang – Kaiya (III)

38



• Atingola – Isimu (III) • Isimu – Marisa (III) • Marisa – Molosipat (III) • Molosipat – Kasimbar (III) • Kasimbar – Tobali (III) • Tobali – Poso (III) • Poso – Tindantana (III) • Tindantana – Palopo (III) • Palopo – Pare Pare ((III) • Pare Pare – Pangkajene (III) • Kairagi – Mapanget (III) • Tobali – Pantoloan (III) • Maros – Watampone (III) Pulau Kalimantan • Banjarmasin-Liang Anggang (I) • Simpang Penajam-Balikpapan (I) • Balikpapan-Samarinda (I) • Samarinda-Tenggarong (I) • Sei Puyuh – Pontianak (II) • Pontianak – Tayan (II) • Liang Anggang –Pelaihari (II) • Singkawang – Mempawah (III) • Mempawah – Sei Puyuh (III) • Kuala Kapuas –Banjarmasin (III) • Marabahan – Banjarmasin (III) • Liang Anggang – Martapura (III) • Pelaihari – Pagatan (III) • Pagatan – Batulicin (III) • Batulicin – Tanah Grogot (Kuaro) (III) • Tanah Grogot – Penajam (III) • Samarinda – Bontang (III) • Bontang - Sangata (III)

2. Sistem Jaringan Jalur Kereta Api

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

a. Jaringan Jalur KA Antar Kota Pemantapan Jalur KA Antar Kota: • Lintas Timur Pulau Sumatera Bag. Utara (I) • Lintas Tengah P. Sumatera Bag. Selatan (II)

Kegiatan: Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api.

39



• Lintas Barat Pulau Sumatera Bag. Utara (I) • Lintas Utara Pulau Jawa (I) • Jalur Pengumpan di Pulau Jawa (I) Pengembangan Jalur KA Antar Kota: • Lintas Selatan Pulau Jawa (I) • Lintas Selatan P. Kalimantan Bag. Barat (II-III) • Lintas Selatan P. Kalimantan Bag. Timur (I-II) • Lintas Barat Pulau Sulawesi Bag. Selatan (II) • Lintas Barat Pulau Sulawesi Bag. Utara (I) • Lintas Pulau Papua (III) • Lintas Barat Pulau Sulawesi Bag. Barat (III) • Jalur Pengumpan di Pulau Papua (IV) b. Jaringan Jalur KA Dalam Kota Tidak disebutkan lokasinya c. Jaringan Jalur KA interkoneksi Tidak diatur

b. Jaringan Jalur KA Dalam Kota Pemantapan/ pengembangan Jaringan jalur KA Perkotaan: Pulau Sumatera • PKN Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (II) • PKN Padang (II-III) • PKN Pekanbaru (III) • PKN Batam (II) • PKN Palembang (I-II) • PKN Bandar Lampung (II) Pulau Jawa Bali • PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek • PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya • PKN Yogyakarta - PKN Surakarta • PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur • PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila • PKN Malang • PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita Pulau Sulawesi • Kawasan Perkotaan Manado-Bitung • Kawasan Perkotaan Mamminasata c. Jaringan Jalur KA interkoneksi Jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat

Indikator: - Rehabilitasi 238,65 km jalur KA dan 53

unit jembatan KA - Peningkatan kondisi 1.396,19 km jalur

KA - Reaktivasi 534,32 km jalur KA - Pembangunan 954,43 km jalur KA

baru/jalur ganda, termasuk MRT dan Monorail

40



Sunda (terdapat dalam RTR Pulau Sumatera dan RTR Pulau Jawa-Bali)

3. Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Jaringan transportasi sungai dan danau terdiri atas: a. Pelabuhan sungai dan pelabuhan danau, dan b. Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau Jaringan transportasi penyeberangan terdiri atas pelabuhan penyeberangan dan lintas penyeberangan

Pulau Sumatera Pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi SDP: • Pelabuhan Penyeberangan S. Musi, S.Rokan, S.Kampar, S.Indragiri, S.Batanghari, S.Way Seputih (II-III) • Pelabuhan Penyeberangan S.Siak, S.Buatan, S.Perawang, S.Tembilahan (I) • Pelabuhan Penyeberangan Sei Pakning • Pelabuhan Penyeberangan Danau: D.Toba, D.Singkarak, D.Maninjau, D.Diatas dan D.Dibawah, D.Ranau, D.Laut Tawar, D.Kerinci (II-III) Pulau Kalimantan • Pengembangan jaringan transportasi S.Kapuas, S.Barito, S.Mahakam, S.Nagara, dll (I-IV) • Pengembangan Terusan Kelampan, Ter.Serapat (I-IV) • Pengembangan dan peningkatan fungsi Lintas penyeberangan antar negara: Nunukan-Tawau (Malaysia) (II-IV) • Pengembangan dan peningkatan fungsi Lintas penyeberangan antar provinsi (I-III) • Pengembangan dan peningkatan fungsi Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah (I-IV).

Kegiatan: Pembangunan sarana dan prasarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalu lintas SDP (sd 2014). Indikator: - Terbangunnya 258 dermaga

penyeberangan, 236 dermaga sungai dan danau

- Pembangunan 18 unit Bus Air

4. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

41



a. Perwujudan Pelabuhan Internasional Pemantapan Pelabuhan Internasional • Belawan (Provinsi Sumatera Utara) (I) • Teluk Bayur (Provinsi Sumatera Barat) (I) • Batam (Provinsi Kepulauan Riau) (I) • Tanjung Api-Api dalam satu sistem dengan Palembang (Sumatera Selatan) (I) • Panjang (Provinsi Lampung) (I) • Tanjungpriok (Provinsi DKI Jakarta) dalam satu sistem dengan Bojonegara (Provinsi Banten) (I) • Arjuna (Provinsi Jawa Barat) (II) • Tanjung Emas (Provinsi Jawa Tengah) (I) • Tanjung Intan (Provinsi Jawa Tengah) (I) • Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Tanjung Bumi (Provinsi Jawa Timur) (I) • Pontianak (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan) (I) • Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Tarakan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Pantoloan (Provinsi Sulawesi Tengah) (I) • Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan) (I) • Tenau (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I) • Pomako (Provinsi Papua) (I) • Sabang (Provinsi NAD) (I) • Sibolga (Provinsi Sumatera Utara) (II) • Dumai (Provinsi Riau) (I) • Benoa (Provinsi Bali) (I) • Bitung (Provinsi Sulawesi Utara) (I) • Ambon (Provinsi Maluku) (I) • Sorong (Provinsi Papua Barat) (I) b. Perwujudan Pelabuhan Nasional Pemantapan Pelabuhan Nasional • Lhokseumawe (Provinsi Aceh) (I) • Tanjung Balai Asahan (Provinsi Sumut) (I) • Perawang (Provinsi Riau) (I) • Sungai Pakning (Provinsi Riau) (III) • Kuala Enok (Provinsi Riau) (III) • Tanjung Kedabu (Provinsi Riau) (III) • Buatan (Provinsi Riau) (III) • Pulau Kijang (Provinsi Riau) (III) • Tembilahan (Provinsi Riau) (I) • Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepri) (III) • Tanjung Pinang (Provinsi Kepri) (III)

Rehabilitasi/ peningkatan/ pembangunan 150 pelabuhan perintis

42



• Pulau Sambu (Provinsi Kepri) (III) • Dabo – Singkep (Provinsi Kepri) (III) • Ranai (Provinsi Kepri) (I) • Moro Sulit (Provinsi Kepri) (III) • Kuala Tungkal (Provinsi Jambi) (I) • Tanjung Pandan (Provinsi Bangka Belitung) (I) • Pulau Baai (Provinsi Bengkulu) (III) • Gresik (Provinsi Jawa Timur) (III) • Ketapang (Provinsi Kalimantan Barat) (II) • Kumai (Provinsi Kalimantan Tengah) (I) • Batulicin (Provinsi Kalimantan Selatan) (II) • Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Tanjung Sangata (Provinsi Kaltim) (I) • Tanjung Redep (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Pasir/Tanah Grogot (Provinsi Kaltim) (II) • Tanjung Selor (Provinsi Kaltim) (II) • Tanjung Santan (Provinsi Katim) (II) • Gorontalo (Provinsi Gorontalo) (I) • Donggala (Provinsi Sulawesi Tengah) (I) • Toli-toli (Provinsi Sulawesi Tengah) (II) • Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan) (II) • Lembar (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I) • Bima (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I) • Labuhan Lombok (Provinsi NTB) (I) • Maumere (Provinsi NTT) (I) • Waingapu (Provinsi NTT) (I) • Labuha (Provinsi Maluku Utara) (I) • Dobo (Provinsi Maluku) (I) • Saumlaki (Provinsi Maluku) (I) • Kaimana (Provinsi Papua Barat) (I) • Manokwari (Provinsi Papua Barat) (I) Pengembangan Pelabuhan Nasional • Meulaboh (Provinsi Aceh) (I) • Merak (Provinsi Banten) (I) • Belang-Belang (Provinsi Sulawesi Barat) (II) • Ternate (Provinsi Maluku Utara) (I) • Biak (Provinsi Papua) (I) • Jayapura (Provinsi Papua) (I) • Merauke (Provinsi Papua) (I)

43



5. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

a. Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer Pemantapan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer: • Hang Nadim (Provinsi Kepulauan Riau) (I) • Soekarno-Hatta (Provinsi Banten) (I) • Juanda (Provinsi Jawa Timur) (I) • Ngurah Rai (Provinsi Bali) (I) • Sepinggan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Sam Ratulangi (Provinsi Sulawesi Utara) (I) Pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Primer: • Kuala Namu (Provinsi Sumatera Utara) (I) • Hasanuddin (Provinsi Sulawesi Selatan) (I) b. Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder Pemantapan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder: • Adisutjipto (Provinsi DIY dalam satu sistem dengan Adi Sumarno (Jawa Tengah) (I) • Minangkabau (Provinsi Sumatera Barat) (I) • Majalengka (Provinsi Jawa Barat) (I) • Ahmad Yani (Provinsi Jawa Tengah) (I) • Eltari (Provinsi Nusa Tenggara Timur) (I) • Supadio (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Syamsuddin Noor (Provinsi Kalimantan Selatan) (I) • Djalaludin (Provinsi Gorontalo) (I) • Mutiara (Provinsi Sulawesi Tengah) (I) • Wolter Monginsidi (Provinsi Sulawesi Tenggara) (II) • Sentani (Provinsi Papua) (I) • Mopah (Provinsi Papua) (I) Pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Sekunder: • Sultan Syarif Kasim II (Provinsi Riau) (I) • Sultan Mahmud Badaruddin II (Provinsi Sumatera Selatan) (I) • Selaparang/Praya (Provinsi Nusa Tenggara Barat) (I) • Samarinda Baru (Provinsi Kalimantan Timur) (III) c. Perwujudan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier Pemantapan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier: • Sultan Iskandar Muda (Provinsi Aceh) (III) • Radin Inten II (Provinsi Lampung) (I) • Ranai (Provinsi Kepulauan Riau) (I)

Kegiatan: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara. Indikator: • Pengembangan/ rehabilitasi 205 bandar udara • Pengembangan 28 bandar udara di daerah perbatasan dan rawan bencana • Pembangunan 1 bandar udara baru

44



• Kijang (Provinsi Kepulauan Riau) (IV) • Pinang Kampai (Provinsi Riau) (I) • Sultan Thaha (Provinsi Jambi) (I) • Fatmawati (Provinsi Bengkulu) (III) • H. AS. Hanandjoeddin (Provinsi Babel) (I) • Depati Amir (Provinsi Bangka Belitung) (I) • Cakrabhuwana (Provinsi Jawa Barat) (IV) • Abdulrachman Saleh (Provinsi Jatim) (IV) • Muhammad Salahuddin (Provinsi NTB) (IV) • Wai Oti (Provinsi NTT) (IV) • Hasan Aroeboesman (Provinsi NTT) (I) • Mau Hau (Provinsi NTT) (I) • Haliwen (Provinsi NTT) (IV) • Paloh (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Pangsuma (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Susilo (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Rahadi Usman (Provinsi Kalimantan Barat) (I) • Cilik Riwut (Provinsi Kalimantan Tengah) (I) • Iskandar (Provinsi Kalimantan Tengah) (I) • Stagen (Provinsi Kalimantan Selatan) (III) • Kalimarau-Berau (Provinsi Kaltim) (I) • Nunukan (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Bontang (Provinsi Kalimantan Timur) (I) • Tampa Padang (Provinsi Sulawesi Barat) (IV) • Melonguane (Provinsi Sulawesi Utara) (III) • Bubung (Provinsi Sulawesi Tengah) (III) • Pattimura (Provinsi Maluku) (I) • Sultan Babullah (Provinsi Maluku Utara) (I) • Domine Eduard Osok (Prov. Papua Barat) (I) • Rendani (Provinsi Papua Barat) (I) • Frank Kaisepo (Provinsi Papua) (I) • Wamena (Provinsi Papua) (II) • Nabire (Provinsi Papua) (II) • Timika (Provinsi Papua) (I) Pengembangan Bandar Udara Pusat Penyebaran Skala Pelayanan Tersier: • Husein Sastra Negara (Provinsi Jawa Barat) (I) • Juwata (Provinsi Kalimantan Timur) (IV) • Olilit/Saumlaki Baru (Provinsi Maluku) (IV) • Waisai (Provinsi Papua Barat) (IV)

B Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

45



1. Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Penetapan 69 Wilayah Sungai (WS) nasional

Pulau Sumatera Wilayah Sungai (WS) • Pendayagunaan sumber air dengan berbasis pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan (WS Strategis Nasional) • Rehabilitasi DAS kritis Cekungan Air Tanah (CAT) • Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah dan pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT Prasarana Sumber Daya Air • Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan • Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan • Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni Pulau Jawa Bali Wilayah Sungai (WS) • Pengelolaan WS Strategis Nasional Daerah Aliran Sungai (DAS) • Rehabilitasi DAS Prasarana Sumber Daya Air • Pengembangan dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya • Peningkatan fungsi daerah irigasi Pulau Kalimantan

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan: Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas Indikator: - Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi

hutan pada DAS prioritas seluas 800 ribu ha.

- Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500 ribu ha.

- Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5 ribu ha.

- Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295 ribu ha

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan air baku. Indikator: - Peningkatan layanan prasarana air

baku dengan kapasitas 43,4 m3/det dan terjaganya layanan air baku dengan kapasitas 44,8 m3/det

Kegiatan: Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Indikator: - Peningkatan layanan jaringan irigasi

seluas 129.380 ha - Rehazbilitasi layanan jaringan irigasi

seluas 1.340.000 ha - Operasi dan pemeliharaan layanan

jaringan irigasi seluas 2.315.000 ha - Peningkatan layanan jaringan rawa

seluas 10.000 ha - Rehabilitasi layanan jaringan rawa

seluas 450.000 ha - Operasi dan pemeliharaan layanan

jaringan rawa seluas 1.200.000 ha - Pembangunan sumur air tanah

sejumlah 70 sumur - Rehabilitasi sumur air tanah sejumlah

46



Wilayah Sungai (WS) • Pengembangan WS strategis nasional • Pengembangan WS lintas provinsi • Pengembangan WS lintas negara Cekungan Air Tanah (CAT) • Pemanfaatan CAT lintas provinsi • Pemanfaatan CAT lintas negara Pulau Sulawesi Wilayah Sungai (WS) • Penglolaan WS strategis nasional • Pengelolaan WS lintas provinsi Cekungan Air Tanah (CAT) • Pengendalian pemanfaatan CAT

1.875 sumur - Operasi dan pemeliharaan sumur air

tanah sejumlah 2.192 sumur - Pembangunan dan peningkatan

layanan jaringan tata air tambak seluas 1.000 ha

- Rehabilitasi layanan jaringan tata air tambak seluas 175.000 ha

Kegiatan: Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air lainnya. Indikator: - Pembangunan 12 waduk dan 158

embung/situ - Rehabilitasi 29 waduk dan 298

embung/situ - Pengoperasian dan pemeliharaan 182

waduk/ embung/ situ - Konservasi 15 kawasan sumber air - Pembangunan 7 waduk di DAS

Bengawan Solo Kegiatan: Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai. Indikator: - Pembangunan sarana/prasarana

pengendali banjir sepanjang 216 km - Rehabilitasi sarana/prasarana

pengendali banjir sepanjang 386 km - OP sarana/prasarana pengendali

banjir sepanjang 2.000 km - Pembangunan sarana/prasarana

pengendali lahar/sedimen sejumlah 28 buah

- Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 85 buah

- OP sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 150 buah

- Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 30 km

47



- Rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 50 km

- Pemeliharaan pengaman pantai sepanjang 50 km

- Diselesaikannyapembangunan KanalBanjir Timur paket 22 s/d 29

- Pembangunan waduk di DASBengawan Solo sejumlah 7 waduk

- Terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo.

- Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo.

2. Sistem Jaringan Energi Nasional

Perwujudan Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Optimalisasi dan pengembangan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi nasional di (I-II): • Jawa Barat • Jawa Timur • Jawa Tengah • Sumatera Selatan • Kalimantan Timur • Sumatera bagian tengah • Sumatera Utara • Batam Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pasokan gas bumi di Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara (LNG Receiving Terminal) (I-IV)

Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa

Kegiatan: Pengaturan, penetapan dan pengawasan pada kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Indikator: • Jumlah Lelang Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus • Jumlah Pemberian HK Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi

Perwujudan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Rehabilitasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik: • Jaringan transmisi Sumatera bagian Timur (I) • Jaringan transmisi Sumatera bagian Tengah (I) • Jaringan transmisi Pantai Utara Jawa (I) • Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa (II-III) • Jaringan Pengumpan Selatan Utara (I-II) • Jaringan Transmisi Bali (I) • Jaringan Transmisi Pantai Timur Kalimantan (I) • Jaringan Transmisi Pantai Barat Kalimantan (I) • Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Selatan (II) • Jaringan Transmisi Sulawesi Bagian Utara (II)

Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi berubah menjadi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan: Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan. Indikator: • Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya ratio elektrifikasi (jumlah kapasitas Pembangkit, panjang transmisi, gardu induk, panjang jaringan dan gardu distribusi)

48



Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik: • Jaringan transmisi di pulau-pulau Pantai Barat Sumatera (II-III) • Jaringan transmisi di pulau-pulau Pantai Timur Sumatera (I) • Jaringan transmisi Pedalaman Kalimantan (II-III) • Jaringan transmisi Pedalaman dan Pulau-pulau Sulawesi (II-III) • Jaringan transmisi di Papua (II-III) • Jaringan transmisi di Kep. Nusa Tenggara dan Maluku (II-III)

3. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Rehabilitasi jaringan terestrial: • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Timur Sumatera (I) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Utara Jawa (I) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diWilayah Tengah Jawa (II) Pengembangan jaringan terestrial: • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Barat Sumatera (I) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Selatan Kalimantan (I) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diWilayah Utara Kalimantan (III) • Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan diPantai Barat Sulawesi (I) • Feeder Sulteng -Sultra (III) • Papua Selatan (III) • Papua Utara (II) Jaringan Pelayanan Feeder dan Pulau-Pulau di: • Pulau-Pulau di Barat Sumatera (II) • Pulau-Pulau di Timur Sumatera (I) • Pulau-Pulau di Utara Jawa (II) • Pulau-Pulau Nusa Tenggara-Maluku-Papua (III) • Pulau-Pulau Sulteng dan Sultra (III) • Pulau-Pulau Maluku-Maluku Utara-Papua Barat-Papua (II)

Kegiatan: Pelaksanaan pemberdayaan dan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana informatika. Indikator: • Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi. • Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan serat optik. • Prosentase ibukota kab/kota yang terhubung secara broadband.

Keterangan: I – IV : Tahapan Pengembangan (Waktu Pelaksanaan) I : Tahun 2008 - 2014 II : Tahun 2015 - 2019 III : Tahun 2020 - 2024 IV : Tahun 2025 – 2027

49

Tabel 10Pemetaan Kesesuaian Pola Ruang Nasional



A Kawasan Lindung

1 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional 9 lokasi Cagar Alam 50 lokasi Taman Nasional/Taman Nasional Laut 2 lokasi Taman Hutan Raya 12 lokasi Taman Wisata Alam/Taman Wisata Alam Laut

Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Nasional Laut, dan Taman Wisata Alam

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kegiatan: Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial Indikator: - Konflik dan tekanan terhadap kawasan

taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%

- Pengelolaan ekosistem esensial sebagai penyangga kehidupan meningkat 10%

- Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, kalbar, Sultra, dan Sulteng)

- Restorasi ekosistem kawasan konservasi

2 Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional 6 lokasi Suaka Alam Laut 64 lokasi Suaka Margasatwa/Suaka Margasatwa Laut 116 lokasi Cagar Alam/Cagar Alam Laut 3 lokasi Taman Nasional Laut 18 lokasi Taman Hutan Raya 59 lokasi Taman Wisata Alam/Taman Wisata Alam Laut

Pengembangan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya

3 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Nasional ---Tidak disebutkan lokasinya---

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya - Pengembangan, pengelolaan, meningkatkan fungsi dan

mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap.

- Pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan.

- Pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan bergambut yang bernilai konservasi tinggi.

- Rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air.

Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat


hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha

- Fasilitasi rehabilitasi lahan kritits pada DAS prioritas seluas 500.000 ha

- Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha

- Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluas 295.000 ha

4 Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Nasional ---Tidak disebutkan lokasinya---

5 Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Taman Buru Nasional ---Tidak disebutkan lokasinya---

6 Pengembangan Pengelolaan Kawasan Taman Buru Nasional 14 lokasi Taman Buru

Kawasan Lindung Lainnya - Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan

taman buru

7 Kawasan Perlindungan Setempat - Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai,

sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau atau waduk

50



8 Kawasan Rawan Bencana Alam - Penetapan zona rawan bencana alam

9 Kawasan Lindung Geologi - Pengembangan pengelolaan guna melestarikan Kawasan Cagar

Alam Geologi - Penetapan zona rawan bencana alam geologi - Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya terbangun dan

rehabilitasi kawasan imbuhan air tanah

Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi

Kegiatan: Mitigasi dan pelayanan kebencanaan geologi Indikator: - Jumlah peta geologi gunung api aktif - Jumlah peta kawasan rawan bencana

gunung api aktif skala 1:50.000 - Jumlah peta zona kerentanan gerakan

tanah yang diterbitkan - Jumlah peta kawasan rawan bencana

gempa bumi dan tsunami - Jumlah gunung api yang dipantau untuk

kegiatan gunung api aktif tipe A dari pos pengamatan gunung api

10 Kawasan Lindung Lainnya - Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan

taman buru. - Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut

yang memiliki ekosistem terumbu karang.

Program pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

Kegiatan: Pengelolaan dan pengembangan konservasi kawasan dan jenis Indikator: - Kawasan konservasi laut dan kawasan

konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan seluas 4,5 juta ha

- Jumlah kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang diidentifikasi dan dipetakan secara akurat

B Kawasan Budidaya

1 Pengembangan dan pengendalian kawasan andalan untuk sektor pertanian - Pengendalian kawasan andalan untuk pertanian

pangan abadi - Pengembangan kawasan andalan untuk pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian - Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan - Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan

pertanian pangan berkelanjutan - Pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk

tanaman pangan - Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang

didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional

- Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura

Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan

Kegiatan: Pengelolaan produksi tanaman serealia Indikator: - Luas areal penerapan budidaya serealia

(padi dan jagung) yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha)

Kegiatan: Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian - Luas areal penerapan budidaya tanaman

kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan (ribu ha)

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan

Kegiatan: Perluasan areal pertanian Indikator: - Luasan (ha) perluasan areal tanaman

51



sarana pertanian

pangan (sawah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan

Kegiatan: Pengembangan pengelolaan lahan pertanian Indikator: - Terlaksananya lahan yang dioptimasi,

dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi - Konservasi DAS hulu 160.000 ha - Tersedianya data bidang tanah petani

yang disertifikasi 200.000 persil - Tersedianya jalan sepanjang 12.500 km

untuk JUT dan jalan produksi

Program penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya saing

Kegiatan: Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian Indikator: - Tersedianya peta potensi sumberdaya

lahan pertanian

2 Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perkebunan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk perkebunan - Pengembangan kawasan andalan untuk perkebunan

Kawasan Peruntukan Pertanian - Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang

didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

- Rehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi

Program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian

Kegiatan: Perluasan areal pertanian Indikator: - Luasan (ha) perluasan areal tanaman

pangan (sawah dan lahan kering), hortikultura, perkebunan dan kawasan peternakan

Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan

Kegiatan: Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan Indikator: - Peningkatan/capaian luas areal

pembinaan dan pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan

3 Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pertambangan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk pertambangan - Pengembangan kawasan andalan untuk

pertambangan

Kawasan Peruntukan Pertambangan - Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral,

minyak dan gas bumi - Peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan

ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana - Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan

Program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi

Kegiatan: Pembinaan dan penyelenggaraan usaha hulu minyak dan gas bumi Indikator: - Jumlah kontrak kerja sama minyak dan gas

bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani

52



pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam

- Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman

- Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru

- Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka

- Prosentase perkembangan penanganan tumpang tindih lahan

Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi

Kegiatan: penyelidikan dan pelayanan sumber daya geologi Indikator: - Jumlah lokasi penyelidikan status

keprospekan sumber daya panas bumi - Jumlah lokasi penyelidikan status

keprospekan sumber daya batubara dan CBM

- Jumlah lokasi penyelidikan status keprospekan sumber daya gambut dan bitumen

Program pembinaan dan pengusahaan mineral, batubara, panas bumi dan air tanah

Kegiatan: Pembinaan dan pengusahaan panas bumi dan air tanah Indikator: - Jumlah kapasitas PLTP terpasang sebesar

5.795 MW di tahun 2014 Kegiatan: Penyusunan kebijakan dan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang mineral, batubara dan panas bumi - Jumlah penetapan wilayah usaha

pertambangan (WUP), wilayah pencadangan negara (WPN), dan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) mineral dan batu bara

- Evaluasi penggunaan lahan pertambangan Kegiatan: Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Indikator: - Jumlah terselesaikannya konflik tumpang

53



tindih dalam wilayah PKP2B Pembinaan keteknikan lindungan lingkungan dan usaha penunjang bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tanah Indikator: - Prosentase penjaminan reklamasi dan

pasca tambang pada kegiatan usaha pertambangan

- Prosentase kualitas baku mutu air limbah pada kegiatan usaha pertambangan

- Jumlah kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang taat melakukan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang

- Luas lahan kegiatan usaha pertambangan yang reklamasi oleh pemegang usaha pertambangan

- Jumlah perusahaan tambang yang melakukan perencanaan pasca tambang sesuai dengan tata guna lahan

Program pengelolaan SDA dan LH

Kegiatan: Pengendalian pencemaran air Indikator: - Jumlah industri pertambangan, energi dan

migas yang dipantau dan diawasi Kegiatan: Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas Indikator: - Jumlah kegiatan pemantauan dan/atau

analisis dan/atau evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 & limbah B3 kegiatan pertambangan, energi, minyak dan gas

4 Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor industri pengolahan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk industri

pengolahan

Kawasan Peruntukan Industri - Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan

industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri

Program revitalisasi dan penumbuhan basis industri manufaktur

Kegiatan: Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur Indikator:

54



- Pengembangan kawasan andalan untuk industri pengolahan

- Peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri

- Peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri

- Peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan

- Berkembangnya klaster industri berbasis migas dan petrokimia di 2 lokasi (Jatim dan Kaltim)

Kegiatan: Pengembangan klaster industri material dasar permesinan Indikator: - Jumlah entitas kolaborasi klaster baja,

listrik, TPT, mesin dan peralatan umum

Program revitalisasi dan penumbuhan industri agro

Kegiatan: Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau Indikator: - Jumlah perusahaan di 3 kawasan Kegiatan: Pengembangan klaster industri pengolahan ikan Indikator: - Jumlah instansi dan perusahaan terkait - Peralatan pengolahan ikan

Program penumbuhan industri unggulan berbasis IPTEK

Kegiatan: Pengembangan klaster industri alat angkut (kendaraan bermotor, perkapalan, kedirgantaraan, perkeretaapian) Indikator: - Jumlah perusahaan di setiap klaster

industri alat angkut Kegiatan: Pengembangan klaster industri elektronika, telekomunikasi, komputer dan peralatannya, perangkat lunak dan konten multimedia Industri: - Jumlah perusahaan di setiap klaster

Program revitalisasi dan penumbuhan industri kecil dan menengah

Kegiatan: Pengembangan IKM melalui pendekatan klaster Indikator: - Terlaksananya implementasi kolaborasi

dan kelembagaan klaster industri garam, fashion dan batik, batu mulia dan

55



perhiasan, gerabah dan keramik hias, minyak atsiri dan makanan ringan yang semakin kuat.

- Terbentuknya jaringan kerjasama bisnis dan pengembangan Industri Kreatif

Program perwilayahan industri

Kegiatan: Fasilitasi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Indikator: - Jumlah dokumen fasilitasi (AMDAL, DED,

dan kelembagaan) di 5 KEK

Program kebijakan, iklim usaha, mutu dan industri hijau

Kegiatan: Pengembangan lingkungan industri Indikator: - Tingkat pengurangan emisis CO2

Program pengelolaan SDA dan LH

Kegiatan: Pengendalian pencemaran air Indikator: - Jumlah agroindustri dan industri

manufaktur yang dipantau dan diawasi - Jumlah industri yang taat terhadap

peraturan LH

5 Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor pariwisata - Rehabilitasi kawasan andalan untuk pariwisata - Pengembangan kawasan andalan untuk pariwisata

Kawasan Peruntukan Pariwisata - Rehabilitasi dan pengembangan kawasan cagar budaya dan

ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata

- Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerjasama antar daerah

- Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata

Program kesejarahan, kepurbakalaan, dan permuseuman

Kegiatan: Pengembangan pengelolaan peninggalan bawah air Indikator: - Jumlah situs bawah air yang diidentifikasi,

diinventarisasi, dipetakan, ditetapkan, dan dieksplorasi

- Jumlah BCB bawah air yang diselamatkan, diamankan, dirawat, diawetkan, dan dimanfaatkan

Kegiatan: Pengembangan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan Indikator: - Jumlah warisan budaya dunia dan cagar

budaya nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu

- Jumlah BCB/situs/ kawasan yang diinventarisasi dan ditetapkan secara

56



nasional - Jumlah cagar budaya nasional yang

dinominasikan dan didaftarkan sebagai warisan dunia

Kegiatan: Pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala Indikator: - Jumlah Cagar Budaya/ Situs/kawasan yang

dilestarikan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan: Pengembangan daya tarik pariwisata Indikator: - Jumlah daya tarik wisata alam, bahari dan

budaya

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Keegiatan: Peningkatan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive Travel, Conference, and Exhibition/ MICE) Indikator: - Jumlah daerah yang dikembangkan

menjadi tujuan wisata MICE (daerah) - Jumlah promosi penyelenggaraan MICE - Jumlah pendukungan penawaran (bidding)

dan penyelenggaraan MICE

6

Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor perikanan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk perikanan - Pengembangan kawasan andalan untuk perikanan

Kawasan Peruntukan Perikanan - Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan

budidaya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan

- Rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budidaya untuk menjaga ekosistem sekitarnya

- Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat - Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan

budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung

- Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih

Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

Kegiatan: Pengelolaan sumber daya ikan (SDI) Indikator - Jumlah lokasi pemantauan dan evaluasi

perlindungan dan pengkayaan SDI - Jumlah ekosistem PUD yang teridentifikasi

(8 prov per tahun) - Jumlah peraian teritorial dan kepulauan

yang teridentifikasi sumber dayanya - Jumlah ZEEI yang teridentifikasi sumber

dayanya Kegiatan:

7 Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kelautan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk kelautan - Pengembangan kawasan andalan untuk kelautan

57



Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Indikator: - Jumlah pelabuhan perikanan dengan fokus

pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial

- Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk

- Jumlah pelabuhan perikanan yang mempunyai Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP)

Kegiatan: Pelayanan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan Indikator: - Jumlah keabsahan dan kelengkapan

dokumen usahaperikanan tangkap - Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap

yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Jumlah kapal dan jenis alat penangkap ikan yang diperbolehkan sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP

Kegiatan: Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil Indikator: - Jumlah kawasan minapolitan potensi

perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri.

Program peningkatan produksi perikanan budidaya

Kegiatan: Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Indikator: - Luas lahan budidaya sesuai target produksi

disertai data potensi yang akurat.

58



Program peningkatan daya saing produk perikanan

Kegiatan: Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan Indikator: - Jumlah sarana prasarana pengolahan

sesuai target produksi pengolahan - Jumlah sentra pengolahan

Program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

Kegiatan: Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil Indikator: - Jumlah kawasan laut dan pesisir yang

memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

- Jumlah kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki peta potensi dan arahan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini

Kegiatan: Pendayagunaan pesisir dan lautan Indikator: - Jumlah luasan kawasan pesisir rusak yang

pulih kembali Kegiatan: Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat Indikator: - Jumlah kelompok usaha mikro di kawasan

pesisir dan pulau-pulau kecil yang bankable.

Program peningkatan produksi perikanan budidaya

Kegiatan: Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan Indikator: - Luas lahan budidaya sesuai target produksi

disertai data potensi yang akurat

8 Rehabilitasi dan pengembangan kawasan andalan untuk sektor kehutanan - Rehabilitasi kawasan andalan untuk kehutanan - Pengembangan kawasan andalan untuk kehutanan

Kawasan Peruntukan Kehutanan - Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan

dengan menggunakan teknologi lingkungan - Pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan

hutan

Program peningkatan pemanfaatan hutan produksi

Kegiatan: Peningkatan pengelolaan hutan tanaman Indikator: - Penambahan areal ijin usaha pemanfaatan

hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

59



- Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi

- Peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan

- Penambahan areal tanaman pada hutan tanaman (HTI/HTR) seluas 2,65 juta ha.

- Sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari pada 50 unit manajemen hutan tanaman

Kegiatan: Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi Indikator: - Terbentuknya KPHP pada seluruh kawasan

hutan produksi - Tersedianya areal calon/usulan

pemanfaatan hutan produksi dalam bentuk unit-unit usaha pada 26 provinsi.

Program peningkatan fungsi dan daya dukung DAS berbasis pemberdayaan masyarakat


hutan pada DAS prioritas seluas 800.000 ha

- Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas seluas 500.000 ha

- Fasilitasi pengembangan hutan kota seluas 5.000 ha

- Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove, gambut dan rawa seluar 295.000 ha

Program perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan

Kegiatan: pengukuhan kawasan hutan Indikator: - Tata batas kawasan hutan sepanjang

25.000 km - Keputusan penunjukkan kawasan hutan

provinsi selesai 100% - Penetapan kelompok hutan yang telah

selesai tata batas temu gelang sebanyak 75%

- Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikannya sebanyak

60



75% - Penanganan berupa penerbitan Surat

keputusan tentang pelepasan kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75%

Kegiatan: Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Indikator: - Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan

hutan produksi (KPHP) di 28 provinsi - Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan

hutan konservasi (KPHK) di seluruh Indonesia

- Penetapan wilayah kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) di 28 provinsi

Kegiatan: Penyusunan rencana makro kehutanan Indikator: - Rencana makro kehutanan tentang

perlindungan dan konservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penataan ruang

- Persetujuan substansi teknis kehutanan dalam revisi RTRWP di seluruh Indonesia

61

Tabel 11Realisasi Pelaksanaan RTRWN dan RPJMN 2010-2014 Untuk Perwujudan Struktur Ruang

Rencana Tata Ruang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Indikasi Program RTRWN Indikasi Program RTR Pulau Program RPJMN

2010-2014 RPJMN 2010-2014 (Kegiatan

Prioritas/ Indikator)

Realisasi 2010-2014* Rencana 2015-2019

Kegiatan/Indikator/Lokasi Realisasi Fisik (%)

Kegiatan/Indikator/ Lokasi

D. SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Penetapan 69 Wilayah Sungai (WS) nasional

Pulau Sumatera Wilayah Sungai (WS) • Pendayagunaan sumber air dengan berbasis

pada WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan (WS Strategis Nasional)

• Rehabilitasi DAS kritis Cekungan Air Tanah (CAT) • Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan

imbuhan air tanah dan pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT

Prasarana Sumber Daya Air • Pengembangan dan pemeliharaan bendungan

beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan

• Peningkatan fungsi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan

• Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni

Pulau Jawa Bali Wilayah Sungai (WS) • Pengelolaan WS Strategis NasionalDaerah

Aliran Sungai (DAS) • Rehabilitasi DAS

1. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air

PN 5

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 129.380 ha

Peningkatan layanan jaringan irigasi seluas 205.976 ha

159

Rehabilitasi layanan jaringan irigasi seluas 1.340.000 ha

Rehabilitasi layanan jaringan irigasi seluas 675.177 ha

50

Operasi dan pemeliharaan layanan jaringan irigasi seluas 2.315.000 ha

Peningkatan layanan jaringan rawa seluas 10.000 ha

Peningkatan layanan jaringan rawa seluas 93.196 ha

932

Rehabilitasi layanan jaringan rawa seluas 450.000 ha

Rehabilitasi layanan jaringan rawa seluas 235.980 ha

52

Operasi dan pemeliharaan layanan jaringan rawa seluas 1.200.000 ha

-

Pembangunan sumur air tanah sejumlah 70 sumur

Pembangunan sumur air tanah sejumlah 293 sumur

419

Rehabilitasi sumur air tanah sejumlah 1.875 sumur

Rehabilitasi sumur air tanah sejumlah 625 sumur

33

Operasi dan pemeliharaan sumur air tanah sejumlah 2.192 sumur

-

Pembangunan dan peningkatan layanan jaringan tata air tambak seluas 1.000 ha

Pembangunan dan peningkatan layanan jaringan tata air tambak seluas 14.444 ha

1.444

62



2010-2014 RPJMN 2010-2014 (Kegiatan





Prasarana Sumber Daya Air • Pengembangan dan pemeliharaan bendungan

beserta waduknya • Peningkatan fungsi daerah irigasi

Pulau Kalimantan Wilayah Sungai (WS) • Pengembangan WS strategis nasional • Pengembangan WS lintas provinsi • Pengembangan WS lintas negara Cekungan Air Tanah (CAT) • Pemanfaatan CAT lintas provinsi • Pemanfaatan CAT lintas Negara

Pulau Sulawesi Wilayah Sungai (WS) • Penglolaan WS strategis nasional • Pengelolaan WS lintas provinsi Cekungan Air Tanah (CAT) • Pengendalian pemanfaatan CAT

Rehabilitasi layanan jaringan tata air tambak seluas 175.000 ha

Rehabilitasi layanan jaringan tata air tambak seluas 12.531 ha

7

Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya

Waduk yang selesai dibangun sejumlah 11 waduk

Belum ada waduk yang selesai dibangun

0

Waduk yang dalam tahap pelaksanaan sejumlah 1 waduk

Embung/situ yang selesai dibangun sejumlah 158 embung

Embung/situ yang selesai dibangun sejumlah 158 embung

124

Waduk yang direhabilitasi sejumlah 29 waduk

Waduk yang direhabilitasi sejumlah 29 waduk

110

Embung/situ yang direhabilitasi sejumlah 298 embung

Embung/situ yang direhabilitasi sejumlah 298 embung

29

waduk/embung/situ yang di-OP sejumlah 182 waduk dan embung

waduk/embung/situ yang di-OP sejumlah 182 waduk dan embung

-

PN 6

Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai

Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 216 km

Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 849 km

393

Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 386 km

Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 399 km

103

63



2010-2014 RPJMN 2010-2014 (Kegiatan





OP sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 2.000 km

-

Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 28 buah

Pembangunan sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 66 buah

236

Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 85 buah

Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 33 buah

39

OP sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 150 buah

OP sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen sejumlah 150 buah

-

Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 30 km

Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 97 km

324

Rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 50 km

Rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 8 km

17

Pemeliharaan pengaman pantai sepanjang 50 km

Pemeliharaan pengaman pantai sepanjang 49 km

98

Diselesaikannyapembangunan KanalBanjir Timur paket 22 s/d 29

Diselesaikannyapembangunan KanalBanjir Timur paket 22 s/d 29 dan paket 30-31

100

Pembangunan waduk di DASBengawan Solo sejumlah 7 waduk

Pembangunan waduk di DASBengawan Solo sejumlah 1 waduk

14

Terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, yaitu: Bendung Gerak Bojonegoro, Jabung Ring Dike,Remaining Works LSRIP-phase I, Bendung Gerak Sembayat ,Tanggul Kiri Bengawan Solo Rengel-Centini

Terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, yaitu: Bendung Gerak Bojonegoro selesai dibangun, Jabung Ring Dike sedang dalam proses konstruksi,Remaining Works LSRIP-phase I telah diselesaikan, Bendung Gerak Sembayat sedang dalam proses konstruksi

-

64



2010-2014 RPJMN 2010-2014 (Kegiatan





Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, yaitu: Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (Kwadungan-Ngawi), Normalisasi Kali Lamong, Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug- Sragen)

Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo, yaitu: Normalisasi Kali Lamong, Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug- Sragen)

-

65

Tabel 12Realisasi Pelaksanaan RTRWN dan RPJMN 2010-2014 untuk Perwujudan Pola Ruang

Rencana Tata Ruang Rencana Pembangunan JangkaMenengahNasional

Indikasi Program RTRWN

(Lampiran VIII dan XI PP No. 26/2008 RTRWN)

Indikasi Program RTR Pulau

Program RPJMN 2010-2014

RPJMN 2010-2014 (KegiatanPrioritas/ Indikator)

Realisasi 2010-2014 Rencana 2015-2019

Kegiatan/Indikator/Lokasi RealisasiFisik

(%) Kegiatan/Indik

ator/ Lokasi

B. KAWASAN LINDUNG NASIONAL

1 RehabilitasidanPemantapanFungsiKawasanLindungNasional 9 lokasiCagarAlam 50 lokasi Taman Nasional/Taman NasionalLaut 2 lokasi Taman Hutan Raya 12 lokasi Taman WisataAlam/Taman WisataAlamLaut

RehabilitasidanPemantapanFungsiCagarAlam, Taman Nasional, Taman NasionalLaut, dan Taman WisataAlam

Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan

Kegiatan: Pengembangan kawasan konservasi,ekosistem esensial. Indikator: - Konflik dan tekanan terhadap

kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%


- Penanganan perambahan kawasan hutan pada 12 provinsi prioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, dan Sulteng)

- Restorasi ekosistem kawasan konservasi

- Konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) menurun sebanyak 5%

4,66%

2 PengembanganPengelolaanKawasanLindungNasional 6 lokasiSuakaAlamLaut 64 lokasiSuakaMargasatwa/SuakaMargasatwaLaut 116 lokasiCagarAlam/CagarAlamLaut 3 lokasi Taman NasionalLaut 18 lokasi Taman Hutan Raya 59 lokasi Taman WisataAlam/Taman WisataAlamLaut

PengembanganPengelolaanKawasanSuakaAlam, KawasanPelestarianAlam, danKawasanCagarBudaya


6%

- Penangananperambahankawasanhutanpada 12 provinsiprioritas (Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Sultra, danSulteng)

4 Provinsi

- Restorasiekosistemkawasankonservasi,

5 KK

66









(%) Kegiatan/Indik

ator/ Lokasi

3 RehabilitasidanPemantapanFungsiKawasanHutanLindungNasional ---Tidakdisebutkanlokasinya---

Kawasan yang memberikanperlindunganterhadapkawasanbawahannya - Pengembangan,

pengelolaan, meningkatkanfungsidanmengendalikanperubahanperuntukandan/ataufungsikawasanhutanlindung yang bervegetasihutantetap.

- Pelestariankawasanbergambutuntukmenjagasistemtata air alamidanekosistemkawasan.

- Pelestariankawasanhutanlindungdankawasanbergambut yang bernilaikonservasitinggi.

- Rehabilitasikawasanresapan air yang terdegradasi, sertapemertahananfungsilahandanpengendalianalihfungsilahankawasanresapan air.

Program Peningkatan Fungsi dan Dayadukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan: Penyelenggaraanrehabilitasihutandanlahan, danreklamasihutan di DAS prioritas Indikator: - Fasilitasidanpelaksanaanrehabilita

sihutanpada DAS prioritasseluas 800.000 ha

- Fasilitasirehabilitasilahankrititspada DAS prioritasseluas 500.000 ha

- Fasilitasipengembanganhutankotaseluas 5.000 ha

- Fasilitasirehabilitasihutan mangrove, gambutdanrawaseluas 295.000 ha

- Fasilitasidanpelaksanaanrehabilitasihutanpada DAS prioritasseluas500.000 ha

402.466 ha

4 PengembanganPengelolaanKawasanHutanLindungNasional ---Tidakdisebutkanlokasinya---

- Fasilitasirehabilitasilahankrititspada DAS prioritasseluas1.954.000 ha

1.434.228 ha

- Fasilitasipengembanganhutankotaseluas6.000 ha

4.638 ha

- Fasilitasirehabilitasihutan mangrove, gambutdanrawaseluas40.000 ha

31.530 ha

B. KAWASAN BUDIDAYA

67









(%) Kegiatan/Indik

ator/ Lokasi

8 Rehabilitasidanpengembangankawasanandalanuntuksektorkehutanan - Rehabilitasikawasanandalanuntu

kkehutanan - Pengembangankawasanandalan

untukkehutanan

KawasanPeruntukanKehutanan - Pengembanganpengelol

aankawasanperuntukanhutandenganmenggunakanteknologilingkungan

- Pengendalianperubahanperuntukandan/ataufungsikawasanhutan

- Rehabilitasikawasanperuntukanhutan yang mengalamideforestasidandegradasi

- Peningkatanfungsiekologiskawasanperuntukanhutan

Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi

Kegiatan: Peningkatanpengelolaanhutantanaman Indikator: - Penambahan areal

ijinusahapemanfaatanhutantanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

- Penambahan areal tanamanpadahutantanaman (HTI/HTR) seluas 2,65juta ha.

- Sertifikasipengelolaanhutanproduksilestaripada 50 unit manajemenhutantanaman

- Penambahan areal ijinusahapemanfaatanhutantanaman (HTI/HTR) seluas 3 juta ha

1.967.012 ha

- Penambahan areal tanamanpadahutantanaman (HTI/HTR) seluas 2,65juta ha.

832.020 ha

- Sertifikasipengelolaanhutanproduksilestaripada 50 unit manajemenhutantanaman

35 UM

Kegiatan: Peningkatanperencanaanpengelolaanhutanproduksi Indikator: - Terbentuknya KPHP

padaseluruhkawasanhutanproduksi

- Tersedianya areal calon/usulanpemanfaatanhutanproduksidalambentuk unit-unit usahapada 26 provinsi.

- Terbentuknya KPHP padaseluruhkawasanhutanproduksi

311 Unit

- Tersedianya areal calon/usulanpemanfaatanhutanproduksidalambentuk unit-unit usahapada 26 provinsi.

26 Provinsi

Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan: Penyelenggaraanrehabilitasihutandanlahan, danreklamasihutan di DAS prioritas Indikator: - Fasilitasidanpelaksanaanrehabilita

sihutanpada DAS prioritasseluas 800.000 ha

- Fasilitasidanpelaksanaanrehabilita

- Fasilitasidanpelaksanaanrehabilitasihutanpada DAS prioritasseluas500.000 ha

402.466 ha

- Fasilitasirehabilitasilahankrititspada DAS prioritasseluas1.954.000 ha

1.434.228 ha

68









(%) Kegiatan/Indik

ator/ Lokasi

silahankritispada DAS prioritasseluas 500.000 ha

- Fasilitasipengembanganhutankotaseluas 5.000 ha

- Fasilitasirehabilitasihutan mangrove, gambutdanrawaseluas 295.000 ha

- Fasilitasipengembanganhutankotaseluas6.000 ha

4.638 ha

- Fasilitasirehabilitasihutan mangrove, gambutdanrawaseluas40.000 ha

31.530 ha

Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasanhutan

Kegiatan: pengukuhankawasanhutan Indikator: - Tata

bataskawasanhutansepanjang 25.000 km

- Keputusanpenunjukkankawasanhutanprovinsiselesai 100%

- Penetapankelompokhutan yang telahselesaitatabatastemugelangsebanyak 75%

- Rekomendasitentangperubahanfungsikawasanhutanterselesaikansebanyak 75%

- PenangananberupapenerbitanSurat Keputusantentangpelepasankawasanhutanterselesaikansebanyak 75%

- Tata bataskawasanhutansepanjang63.000 km

25.147,9 Km

- Keputusanpenunjukkankawasanhutanprovinsiselesai 100%

100%

- Penetapankawasan hutan yang telahselesaitatabatastemugelangsebanyak 75%

75%

- Rekomendasitentangperubahanfungsikawasanhutanterselesaikansebanyak 75%per tahun

75%

- SuratKeputusanpelepasankawasanhutansecara parsial selesai 75% per tahun

75%

69









(%) Kegiatan/Indik

ator/ Lokasi

Kegiatan: Pembangunan kesatuanpengelolaanhutan (KPH) Indikator: - Penetapanwilayahkesatuanpengel

olaanhutanproduksi (KPHP) di 28 provinsi

- Penetapanwilayahkesatuanpengelolaanhutankonservasi (KPHK) di seluruh Indonesia

- Penetapanwilayahkesatuanpengelolaanhutanlindung (KPHL) di 28 provinsi

- Keputusan Menhut Tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaanHutanLindung (KPHL) dan Wilayah KesatuanPengelolaanHutanProduksi (KPHP) Provinsi Seluruh Indonesia

500 Unit 25 Provinsi

- Keputusan Menhut Tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaanHutanKonservasi (KPHK) di seluruh Indonesia

28 Unit

Kegiatan: Penyusunanrencanamakrokehutanan Indikator: - Rencanamakrokehutanantentang

perlindungandankonservasi SDA, pemanfaatan, rehabilitasihutandanlahan, danpenataanruang

- Persetujuansubstansitekniskehutanandalamrevisi RTRWP di seluruh Indonesia

- Rencanamakropenyelenggaraan kehutanan sebanyak 4 Judul

3 Judul

- Persetujuansubstansitekniskehutananterhadap usulan revisi tata ruang di 26 provinsi

30 Provinsi

70

0

Documents

Evaluasi - trp.or.id · dikumpulkan melalui FGD dan kuesioner, dan data sekunder yaitu indikasi program dalam RKP 2010-2014 dan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan adalah membandingkan