175

EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

  • Upload
    doanh

  • View
    234

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar
Page 2: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar
Page 3: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN 2010–2014

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Tahun 2011

Page 4: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

ii Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 5: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar
Page 6: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

iv Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 7: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar
Page 8: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

vi Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 9: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 vii

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,Salam sejahtera untuk semua,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RINomor 5 Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, danProgram Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berpedomanpada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN 2010–2014 adalah RPJMN ke 2 dari 4 RPJMN yangdiamanatkan dalam RPJPN 2005–2025.

Tahun 2011 ini, pelaksanaan RPJMN 2010–2014 telah memasukitahun kedua, yang artinya pembangunan tahun pertama (2010) telahdiselesaikan. Berbagai capaian pelaksanaan pembangunan di tahun2010 merupakan capaian prioritas nasional dan prioritas bidang pembangunan lainnya sesuaiamanat RPJMN 2010–2014.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yanglebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,mengamanatkan bahwa Bappenas mengemban kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadappelaksanaan RPJMN. Disamping itu, untuk menjaga ketercapaian prioritas pembangunan nasionaldi tahun 2014 maka evaluasi setiap tahun pelaksanaan RPJMN 2010–2014 perlu dilakukan,termasuk pelaksanaan tahun 2010. Hal ini selain bermanfaat sebagai laporan hasil kerjaPemerintah selama tahun 2010, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukandalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.

Dari pencermatan yang dilakukan selama satu tahun terhadap pelaksanaan RPJMN 2010–2014,secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya telah berjalan dengan baik danmenunjukkan kemajuan yang cukup berarti bagi pembangunan Indonesia. Pelaksanaan prioritaspembangunan nasional cukup baik, terlihat dari capaian capaian prioritas pembangunan nasionalyang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur fisik yang antara lain ditandai denganterlaksananya pembangunan infrastruktur dan pembangunan pertanian sesuai dengan targetyang direncanakan.

Sementara itu, capaian pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang mendukung perbaikaninfrastruktur lunak tercermin antara lain dari semakin meningkatnya Angka Indeks Korupsi diIndonesia dan semakin tertatanya regulasi yang harus diikuti oleh para investor dan pengusaha.

Page 10: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

viii Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Untuk capaian prioritas pembangunan nasional yang mendukung penguatan infrastruktur sosial terlihat antara lain dari semakin meningkatnya taraf pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat, serta semakin menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Sedangkan capaian prioritas pembangunan nasional yang merupakan upaya pembangunan kre vitas ditandai dengan semakin berkembangnya kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya.

Akhirnya, upaya dan kerja keras yang telah dilakukan pada awal palaksanaan RPJMN 2010–2014 dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan nasional telah memberikan hasil yang sepadan. Namun demikian, kerja keras tetap harus terus dilakukan agar hasil yang telah tercapai sesuai target dapat terus ditingkatkan hingga akhir tahun 2014. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan yang capaiannya masih belum sesuai dengan rencana, memerlukan upaya lebih keras lagi sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan target prioritas pembangunan nasional dapat dicapai pada tahun 2014. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, September 2011 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana

Page 11: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................................................................................................ i Kata Pengantar ........................................................................................................................... vii Da ar Isi .............................................................................................................................. ix Da ar Tabel .............................................................................................................................. xDa ar Gambar ............................................................................................................................ xi

BAGIAN I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1 Bab 1.1 Pengantar ........................................................................................... 3 Bab 1.2 RPJMN 2010–2014 .............................................................................. 4 BAGIAN II CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL ..................................... 11 Bab 2.1 Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ............................. 13 Bab 2.2 Prioritas 2: Pendidikan ................................................................... 23 Bab 2.3 Prioritas 3: Kesehatan .................................................................... 31 Bab 2.4 Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan ....................................... 39 Bab 2.5 Prioritas 5: Ketahanan Pangan ....................................................... 55 Bab 2.6 Prioritas 6: Infrastruktur ................................................................. 65 Bab 2.7 Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha ............................................. 75 Bab 2.8 Prioritas 8: Energi ........................................................................... 85 Bab 2.9 Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana .............. 91 Bab 2.10 Prioritas 10: Daerah Ter nggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonfl ik ................................................................. 99 Bab 2.11 Prioritas 11: Kebudayaan Krea vitas, dan Inovasi Teknologi ........... 109 Bab 2.12 Prioritas Lainnya Bidang Poli k, Hukum, dan Keamanan ................... 115 Bab 2.13 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian ............................................. 133 Bab 2.14 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat .................................. 139

BAGIAN III PENUTUP ........................................................................................................... 153

Page 12: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

x Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 . Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Tahun 2010 ................................................................................ 18

Tabel 2.2.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 2: Pendidikan, Tahun 2010 ..................................................................................................................... 28

Tabel 2.3.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 3: Kesehatan, Tahun 2010 .................................................................................................................... 36

Tabel 2.4.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 4: Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2010 ..................................................................................... 48

Tabel 2.5.1. Capaian Sasaran Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan, Tahun 2010 .............. 56 Tabel 2.5.2. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan,

Tahun 2010 .......................................................................................................... 59Tabel 2.6.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 6: Infrastruktur, Tahun

2010 .................................................................................................................... 70Tabel 2.7.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan

Iklim Usaha, Tahun 2010 ..................................................................................... 79Tabel 2.8.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 8: Energi, Tahun 2010 ................. 89Tabel 2.9.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup .

dan Pengelolaan Bencana, Tahun 2010 ............................................................... 95Tabel 2.10.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 10: Daerah Ter nggal,

Terdepan, Terluar, Dan Pascakonfl ik, Tahun 2010 ............................................... 104Tabel 2.11.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 11: Kebudayaan,

Krea vitas, Inovasi Teknologi, Tahun 2010 .......................................................... 111Tabel 2.12.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya Bidang Poli k, Hukum dan Keamanan, Tahun 2010 ........................................................................................ 125Tabel 2.13.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian,

Tahun 2010 .......................................................................................................... 137Tabel 2.14.1. Perkembangan Pembangunan Kepariwisataan, Tahun 2009–2010 .................... 141Tabel 2.14.2. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya Kesejahteraan Rakyat,

Tahun 2010 .......................................................................................................... 147

Page 13: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4.1 . Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia, Tahun 2004–2010 ..................... 40Gambar 2.8.1 . Perkembangan Produksi Minyak Bumi, Tahun 2005–2010 ............................... 87Gambar 2.8.2. Perkembangan Rasio Elektrifi kasi, Tahun 2005–2010 ....................................... 87

Page 14: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

xii Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 15: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

BAGIAN I

PENDAHULUAN

Bab 1.1 Pengantar Bab 1.2 RPJMN 2010–2014

Page 16: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

2 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 17: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 3

187

Bagian I PENDAHULUAN

Bab 1.1. Pengantar

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 telah ditetapkan melaluiPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Sebagaimana diketahui Visi, Misi, danProgram Presiden Wakil Presiden terpilih periode 2009–2014 kemudian dijabarkan menjadiRPJMN 2010–2014 dan diuraikan dalam format Visi, Misi, Program Aksi, dan PrioritasPembangunan Nasional. Perlu menjadi catatan bahwa semua uraian tersebut tidak terlepas darikoridor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)2005–2025.

Dengan berlalunya tahun 2010 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010–2014,maka evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Buku IRPJMN 2010–2014 perlu dilakukan. Evaluasi ini akan berguna sebagai bahan pertimbangan danmasukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional tahun tahun berikutnya, baikyang merupakan prioritas pembangunan nasional (Buku I RPJMN 2010–2014), pembangunanbidang (Buku II RPJMN 2010–2014), maupun pembangunan kewilayahan (Buku III RPJMN 2010–2014).

Page 18: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

4 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Laporan Evaluasi ini terdiri dari ga bagian, yaitu Pendahuluan, Capaian Prioritas Pembangunan Nasional, dan Penutup; dengan uraian sebagai berikut:

Bagian I Pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan struktur penulisan Buku Laporan Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 dan gambaran singkat RPJMN 2010–2014, yang melipu : (1) Visi, (2) Misi, (3) Agenda Pembangunan, (4) Sasaran Pembangunan, dan (5) Prioritas Pembangunan Nasional.

Bagian II Capaian Prioritas Pembangunan Nasional. Pada bagian ini diuraikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional dan 3

ga) Prioritas Pembangunan Nasional Lainnya, selama satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010–2014. Capaian pembangunuan diuraikan berdasarkan Substansi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2010–2014, berdasarkan indikator yang di dalam proses evaluasi. Uraian hasil pembangunan dikelompokkan dalam pencapaian pembangunan, permasalahan pencapaian, dan rencana ndak lanjut.

Bagian III Penutup. Bagian ini merupakan rangkuman singkat capaian masing-masing prioritas pembangunan nasional.

Bab 1.2. RPJMN 2010–2014

1.2. 1. Visi Pembangunan

Kerangka Visi Indonesia 2014 yang tertuang dalam RPJMN 2010–2014, adalah: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN dengan penjelasan sebagai berikut:

Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan pe ng ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang de berbudaya, bermartabat dan menjunjung nggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara yang hasilnya dapat dinikma oleh seluruh bangsa Indonesia.

1.2.2. Misi Pembangunan Misi pemerintah dalam periode 2010–2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demo s. Untuk mewujudkan visi Indonesia 2014 dilakukan berbagai upaya dengan menjabarkannya dalam misi pemerintah tahun 2010–2014 sebagai berikut.

Page 19: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 5

Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia adalahIndonesia yang sejahtera secara moril dan material. Tujuan tersebut mengarahkan rakyatIndonesia untuk mengejar cita cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secarakreatif, inovatif, dan konstruktif. Secara lebih luas, pengertian membangun Indonesia yangsejahtera mencakup jaminan keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalammengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Salah satu contoh pengalamanpenting adalah ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi pada periode 2005–2008, yang telahmengakibatkan adanya ancaman kesejahteraan bagi rakyat meskipun pemerintah telahmenjalankan kebijakan subsidi pangan dan energi. Hal ini mencerminkan bahwa membangun danmempertahankan ketahanan pangan (food security) dan ketahanan energi (energy security) secaraberkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyatIndonesia.

Selain itu krisis keuangan global yang juga berpengaruh terhadap perekonomian globalmengharuskan Indonesia untuk menetapkan misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia,sekaligus memantapkan langkah dan peran strategis Indonesia di dunia Internasional. Hal inidilakukan untuk menjamin agar Indonesia dapat terus mencapai cita cita kemandirian dalammemakmurkan rakyatnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraanrakyat adalah penciptaan lapangan kerja yang mampu memberikan nilai tambah tinggi, baik secaraekonomis maupun harkat hidup manusia (decent jobs). Hal ini perlu didukung oleh pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi dan sehat, serta pengelolaan ekonomi yang baik, efisien, dan adil.

Lebih lanjut, kemajuan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama ini telah mendorong perubahanstruktural dalam banyak elemen bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pembangunan ekonomiyang terkonsentrasi di perkotaan yang mengakibatkan tingginya urbanisasi dari wilayah perdesaanke wilayah perkotaan sekaligus menyebabkan kesenjangan kesejahteraan antara perdesaanperkotaan. Kondisi tersebut memerlukan perhatian baik terhadap wilayah perkotaan maupunperdesaan, diantaranya dengan menciptakan daya tarik pembangunan di wilayah perdesaan sertamenciptakan keterkaitan pembangunan ekonomi antara desa kota.

Misi 2: Memperkuat Pilar Pilar Demokrasi

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar pilar demokrasi harus benar benarkuat. Sejalan dengan itu, memperkuat pilar pilar demokrasi menjadi salah satu misi pembangunanIndonesia 2010–2014. Penguatan pilar pilar demokrasi dilakukan dengan penyempurnaan strukturpolitik dengan titik berat kepada pelembagaan demokrasi dan peningkatan kinerja lembagalembaga penyelenggara negara. Selain itu, juga dilakukan penataan proses politik dengan titikberat pada representasi kekuasaan dan pengembangan budaya politik dengan titik berat padapenanaman nilai nilai demokratis. Hal ini dilakukan untuk mencapai demokrasi yang lebih matangdan dewasa sekaligus mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan padaaturan hukum.

Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang ditujukan untuk mewujudkan Indonesia yang maju,mandiri dan adil. Kondisi ini akan terwujud bila pembangunan dilaksanakan secara adil dan merata,serta dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Pembangunan yang berkeadilan dan merata ini dilaksanakan melalui percepatan pembangunandan pertumbuhan wilayah wilayah strategis dan cepat tumbuh, pemberdayaan masyarakat,pengembangan wilayah wilayah perbatasan dan pulau pulau kecil terluar dengan mengubah arah

Page 20: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

6 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outwardlooking. Pembangunan berkeadilan, juga diwujudkan dengan pembangunan yang merata di semuabidang, baik pembangunan antara kota kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yangdiseimbangkan pertumbuhannya, serta mendorong pembangunan wilayah perdesaan.

Pembangunan kesejahteraan sosial juga berperan dalam pembangunan yang berkeadilan ini,dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntungmelalui penguatan lembaga jaminan sosial. Sedangkan untuk mewujudkan keadilan dankesetaraan gender dilaksanakan melalui peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalampembangunan, serta peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

1.2.3. Agenda Pembangunan

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010–2014, ditetapkan lima agendautama pembangunan nasional tahun 2010–2014, yaitu:

Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan RakyatAgenda II : Perbaikan Tata Kelola PemerintahanAgenda III : Penegakan Pilar DemokrasiAgenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan KorupsiAgenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Agenda I. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritasdalam program pembangunan periode 2010–2014. Perbaikan kesejahteraan akan tercermin padapeningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat.Perbaikan kesejahteraan rakyat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untukpenanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, serta peningkatan program dibidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Program pembangunan 2010–2014 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai programperbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjutdalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarustamaan anggarandan kebijakan. Pengarusutamaan ini tidak hanya terbatas antarsektor tetapi juga antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengarusutamaan harus juga mencakup berbagaikebijakan agar tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang minimal.

Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring denganupaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga dilakukan denganmendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi, serta terusmenjaga stabilitas ekonomi makro.

Agenda II. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasionaldan internasional. Salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi dan krisis keuangan global adalahburuknya tata kelola pemerintahan, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Oleh karena itu,tatakelola pemerintahan manjadi salah satu agenda pembangunan Indonesia. Perbaikan tatakelola pemerintahan antara lain dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi yang ditunjukkan

Page 21: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 7

dengan semakin mambaiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK), perbaikan pelayanan publik, danpengurangan ekonomi biaya tinggi.

Perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan pula dengan reformasi birokrasi yang akandilaksanakan di seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk selanjutnya diteruskan pada tingkatpemerintah daerah. Selain itu, untuk mendukung reformasi birokrasi dilakukan pula reformasi dibidang hukum. Cakupan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya terbatas padasektor pemerintahan, tetapi juga meliputi sektor swasta termasuk pengelolaan BUMN.

Agenda III. Penegakan Pilar Demokrasi

Indonesia yang demokratis diwujudkan melalui penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM),terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances, jaminan akan keberagamanyang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakanpaham, asal usul, golongan, dan gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, penegakan pilardemokrasi sangat penting dalam pembangunan Indonesia.

Penegakan pilar demokrasi antara lain dilakukan melalui penguatan lembaga lembaga demokrasidengan cara menegakkan nilai nilai demokrasi misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat,kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum. Selanjutnya, arah pembangunandemokrasi adalah untuk mencapai tingkat demokrasi yang substansial dengan terlebih dahulumemperbaiki masalah prosedural yang ada.

Agenda IV. Penegakan Hukum

Untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis, penegakan hukum merupakan agenda yangpenting dalam pembangunan. Wujud dari penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum bagiseluruh rakyat Indonesia yang akan memberikan rasa aman, rasa adil dan kepastian berusaha.Salah satu persoalan yang dianggap kerap mengganggu masuknya investasi ke Indonesia adalahlemahnya kepastian hukum. Penegakan hukum diharapkan akan membawa dampak yang positifbagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagiperekonomian Indonesia

Dalam upaya konsolidasi demokrasi agenda bidang hukum mencakup proses pembuatan undang–undang, proses penjabarannya, proses pengawasan, dan juga penegakan aturan hukum, sertamenjamin proses peradilan yang bebas. Sementara itu, pembenahan pada substansi hukum,struktur hukum, dan budaya hukum dilakukan antara lain dengan memperkecil tumpang tindihdan inkosistensi peraturan perundang undangan, menghilangkan hambatan pada implementasiperaturan perundangan, mengupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara negara yangberpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.Sedangkan terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum merupakan elemen yangsangat penting. Oleh karena itu, proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih.

Agenda V. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan

Peningkatan kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan menjadi agenda prioritas dalampembangunan periode 2010–2014, mengingat pelaksanaan agenda keadilan sampai saat ini belummampu mewujudkan hasil yang diinginkan. Hal ini disebabkan antara lain proses pembangunanyang partisipatif belum banyak diterapkan sehingga keadilan dan keikutsertaan secara luas belumterlaksana.

Keadilan dan keikutsertaan dapat diwujudkan dalam berbagai dimensi. Dalam bidang ekonomi,keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan, atau terjadinya proses afirmasi terhadapkelompok yang tertinggal, orang cacat, dan terpinggirkan. Dalam bidang sosial politik, perwujudan

Page 22: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

8 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

keadilan dan keikutsertaan (inklusif) dapat berupa perbaikan akses semua kelompok terhadapkebebasan berpolitik, kesetaraan gender dalam politik dan penghapusan segala macam bentukdiskriminasi.

Penguatan dimensi keadilan keikutsertaan akan dilakukan untuk setiap kegiatan atau programpembangunan. Misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH), masyarakat sangat miskin akandiberi bantuan tunai bersyarat dalam bentuk dukungan biaya pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, pemerintah akan mempertajam pula kualitas program perlindungan dan bantuansosial dalam gugus/cluster 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga. Program lain dalamagenda pembangunan yang inklusif dan berkeadilan yang akan dilanjutkan adalah program aksiperkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang diharapkan dapat memperbaiki distribusipendapatan masyarakat. Selain itu, dengan perluasan cakupan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) diharapkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dapatmeningkat.

1.2.4. Sasaran PembangunanSasaran Pembangunan selama lima tahun yang tertuang dalam RPJMN 2010–2014 meliputi tigasasaran, yaitu: (1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (2) Sasaran PerkuatanPembangunan Demokrasi; dan (3) Sasaran Penegakan Hukum

(1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan

Dengan pulihnya perekonomian global dalam 1 2 tahun mendatang, capaian tertinggi yang pernahdicapai oleh laju pertumbuhan perekonomian Indonesia sebelum krisis sekitar 7 persen telahdapat dipenuhi sebelum tahun terakhir periode 2010–2014.

Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguranterbuka hingga sekitar 5 6 persen pada akhir tahun 2014, dan kesempatan kerja yang terciptaantara 9,6 juta 10,7 juta pekerja selama periode 2010–2014. Kombinasi antara percepatanpertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkandapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8 10 persen pada akhir 2014.

Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terusmelanjutkan kebijakan makroekonomi yang terukur dan berhati hati, sehingga inflasi dapatdikendalikan pada tingkat rendah yang sebanding dengan negara negara setaraf dengan Indonesiayaitu sekitar 4 6 persen per tahun. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar dan sukubunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan berkembang dengan sehat.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakatterhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan, yang antara lain ditandai olehmenurunnya jumlah penduduk buta huruf, meningkatnya persentase penduduk yang dapatmenyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan, serta berkembangnyapendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Sementara itu, di bidang kesehatan, sasaran pembangunan ditujukan untuk peningkatan aksesmasyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya angkaharapan hidup, menurunnya tingkat kematian bayi, dan menurunnya kematian ibu melahirkan.

Dalam bidang pangan, sasaran pembangunan ditujukan untuk terciptanya kemandirian dalambidang pangan pada akhir tahun 2014 ditandai dengan meningkatnya ketahanan pangan rakyat,berupa perbaikan status gizi ibu dan anak pada golongan masyarakat yang rawan pangan,

Page 23: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 9

membaiknya akses rumah tangga golongan miskin terhadap pangan, terpelihara dan terus meningkatnya kemampuan swasembada beras dan komoditas pangan utama lainnya, menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat kelompok pendapatan menengah bawah, menjaga nilai tukar petani agar dapat meni kemakmuran, dan meningkatkan daya tawar komoditas Indonesia dan keunggulan komp f (com a antag dari sektor pertanian Indonesia di kawasan regional Asia dan Global.

Di bidang energi, sasaran pembangunan ditujukan untuk membangun ketahanan energi dengan mencapai diver kasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah pasokan energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan pendapatan yang berbeda-beda, meningkatkan penggunaan energi terbarukan (r a n gy dan

dan memanfaatkan berkembangnya perdagangan karbon secara global, meningkatkan e ensi konsumsi dan penghematan energi baik di lingkungan rumah tangga maupun industri dan sektor transportasi, dan memproduksi energi yang bersih dan ekonomis.

Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mi gasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon.

Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di P sburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen, Indonesia telah berinisitaif memberikan komitmen mi gasi dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dari kondisi tanpa rencana aksi (busin as usual – BAU) dengan usaha sendiri serta penurunan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan skal.

Bidang infrastruktur meneruskan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuan dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan sepe jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi.

Dalam bidang Usaha Kecil dan Menengah, langkah-langkah yang dilakukan adalah, meningkatkan dan memajukan usaha kecil menengah dengan menambah akses terhadap modal termasuk perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), meningkatkan bantuan teknis dalam aspek pengembangan produk dan pemasaran, melaksanakan kebijakan pemihakan untuk memberikan ruang usaha bagi pengusaha kecil dan menengah, serta menjaga fungsi, keberadaan serta e ensi pasar tradisional.

(2) Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi

Sasaran penegakan pilar demokrasi adalah membangun dan semakin memantapkan sistem demokrasi di Indonesia yang dapat menghasilkan pemerintahan dan lembaga le f yang kredibel, bermutu, efe dan mampu menyelenggarakan amanah dan tugas serta tanggung jawabnya secara baik, seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Dengan demikian, fungsi cks and balanc s dapat dilakukan secara santun, dan sehingga penyelenggaraan negara terhambat oleh mekanisme dan sistem demokrasi, namun sebaliknya akan makin meningkat kualitas hasil dan akuntabilitasnya. Sasaran di bidang ini juga adalah untuk menjamin ap lima tahun terselenggaranya proses pemilu yang memenuhi azas-

Page 24: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

10 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

azas demokrasi yang baik, yaitu jujur, adil, dan menjamin seluruh warga negara pemilih dapat melaksanakan hak memilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

(3) Sasaran Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan elemen yang dapat dipisahkan dan sangat pen dalam menjaga sistem demokrasi yang berkualitas dan juga mendukung iklim berusaha yang baik agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan , aman dan sisen, dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat.

Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepas an keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ban umum. Sasaran tersebut tercermin dari persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum (kepolisian dan kejaksaaan). Dengan demikian, reformasi kepolisian dan kejaksaan, dan lembaga peradilan harus dilakukan untuk tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum karena mereka dipercaya akan selalu melindungi masyarakat berdasarkan azas keadilan dan kepatuhan pada aturan dan hukum tanpa pembedaan dan diskriminasi.

Selain berbagai bidang yang telah disebutkan di atas, pemerintah tetap mengembangkan sektor-sektor pembangunan lainnya secara konsisten, terkoordinasi dan terintegrasi. Dengan demikian, pada akhir RPJMN 2010 2014 Indonesia akan berhasil mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, dem s, dan berkeadilan.

1.2.5. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam mewujudkan visi dan misi Presiden terpilih, dalam RPJMN 2010–2014 telah ditetapkan 11 Prioritas Pembangunan Nasional dan 3 Prioritas Nasional Lainnya. Kebijakan pembangunan dalam periode ini akan diprioritaskan kapada pelaksanaan pembangunan ke 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya tersebut. Prioritas pembangunan nasional tersebut adalah:

1. Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tatakelola 2. Prioritas 2: Pendidikan 3. Prioritas 3: Kesehatan 4. Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan 5. Prioritas 5: Ketahanan Pangan 6. Prioritas 6: Infrastruktur 7. Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Prioritas 8: Energi 9. Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Bencana 10. Prioritas 10: Daerah Ter , Terdepan, Terluar, dan Pascak k 11. Prioritas 11: Kebudayaan, Kr vitas, dan Inovasi Teknologi 12.

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian 13.Prioritas Lainnya Bidang Poli k, Hukum, dan Keamanan

14. Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Page 25: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 11

BAGIAN II

CAPAIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONALBab 2.1 Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaBab 2.2 Prioritas 2 : Pendidikan Bab 2.3 Prioritas 3 : Kesehatan Bab 2.4 Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Bab 2.5 Prioritas 5 : Ketahanan Pangan Bab 2.6 Prioritas 6 : Infrastruktur Bab 2.7 Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha Bab 2.8 Prioritas 8 : EnergiBab 2.9 Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Bab 2.10 Prioritas 10 : Daerah Ter nggal, Terdepan, Terluar, dan Paskakonfl ikBab 2.11 Prioritas 11: Kebudayaan Krea vitas, dan Inovasi Teknologi Bab 2.12 Prioritas Lainnya Bidang Poli k, Hukum, dan KeamananBab 2.13 Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian Bab 2.14 Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Page 26: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

12 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 27: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 13

9

BAB 2.1. PRIORITAS NASIONAL 1: REFORMASI BIROKRASIDAN TATA KELOLA

2.1.1. PengantarSalah satu tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yangsejahtera, adil, dan demokratis di tengah persaingan global yang semakin meningkat adalahperbaikan kualitas birokrasi dan tata kelola. Untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah telahmenetapkan prioritas nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, yang dilakukan melaluiterobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yangberwibawa, dan transparan. Selain itu, juga dilaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publikyang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintahan di pusat dan di daerah, kapasitas pegawaipemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.

Pelaksanaan Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dilakukan melalui tujuhsubstansi inti yaitu: 1) penataan struktur kelembagaan instansi pemerintah; 2) penataan otonomidaerah; 3) penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM aparatur; 4) peningkatan sinkronisasi danharmonisasi peraturan perundang undangan; 5) sinergi antara pusat dan daerah; 6) penegakanhukum; dan 7) pengembangan data kependudukan.

Page 28: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

14 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

2.1.2. Pencapaian Prioritas Nasional 1: Reformasi Birokrasi dan TataKelola

Selama tahun 2010 telah dilaksanakan berbagai kegiatan prioritas dalam rangka reformasibirokrasi dan tata kelola, yang ditunjukkan dengan berbagai capaian penting yang telah dihasilkan.Untuk memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditetapkanPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi2010–2014. Disamping itu, untuk meningkatkan koordinasi, menajamkan dan mengawalpelaksanaan reformasi birokrasi, telah dibentuk kelembagaan untuk mengelola reformasi birokrasinasional yang ditetapkan dalam Keppres 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah

Keppres Nomor 23 Tahun 2010; Keputusan Menpan dan RB Nomor 355 Tahun 2010 tentangPembentukan Tim Independen, dan Keputusan Menpan dan RB Nomor 356 Tahun 2010 tentangPembentukan Tim Penjamin Kualitas (Quality Assurance).

Pada tahun 2010, sebanyak 9 kementerian/lembaga (K/L) telah melaksanakan reformasi birokrasiinstansi (RBI), sehingga saat ini sudah terdapat 14 K/L yang telah melaksanakan RBI. Pelaksanaanreformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan antara lain dengan penataan struktur kelembagaaninstansi pemerintah. Untuk itu, telah dilakukan konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitasK/L yang menangani aparatur negara sebagai pijakan untuk penyempurnaan struktur kementeriandan lembaga dan penyempurnaan tupoksi, serta penataan hubungan kerja yang efektif dan efisiensesuai dengan prinsip structure follows function. Pelaksanaan konsolidasi struktural danpeningkatan kapasitas K/L yang menangani aparatur negara ini masih dilanjutkan pada tahun2011. Demikian juga dengan penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya.

Dalam konteks otonomi daerah, pada tahun 2010 telah difokuskan pada penghentian/pembatasanpemekaran wilayah, peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah,dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam upaya membatasi pemekaranwilayah maka telah tersusun rancangan Desain Besar Penataan Daerah sebagai pedomanpengkajian usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Desain Besar ini mendukungPeraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, danPenggabungan Daerah. Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaandana perimbangan daerah maka hal hal yang telah dicapai antara lain 70 persen daerah telahmemanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai petunjuk pelaksanaan (Juklak), 80 persen daerahtelah optimal (100 persen) menyerap DAK, tersusunnya kebijakan/regulasi dana perimbangan yangdapat diterapkan di daerah berupa 1 Permendagri tentang juknis DAK dan 1 Surat Edaran MenteriDalam Negeri, 31 persen daerah memiliki proporsi belanja langsung yang lebih besar dari belanjatidak langsung, 23 persen rata rata belanja modal yang digunakan terhadap total belanja daerah,91 persen APBD disahkan secara tepat waktu, 15 daerah ber LKPD dengan status wajar tanpapengecualian (WTP), serta 63 persen daerah yang melakukan penetapan serta penyampaianRaperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu. Terkaitdengan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pada tahun 2010 dilakukanpenyusunan naskah akademis dan Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola juga dilakukan melalui penyempurnaan berbagaikebijakan dalam pengelolaan SDM aparatur. Dalam hal ini, telah disusun beberapa RancanganPeraturan Pemerintah (RPP) yaitu RPP tentang Sistem Pengadaan/Rekrutmen dan Seleksi PNS, RPP

Page 29: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 15

tentang Kebutuhan Pegawai, RPP tentang Remunerasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, RPPtentang Penilaian Kinerja Pegawai, dan RPP tentang Sistem Pengelolaan Dana Pensiun PNS. Dalamrangka menyempurnakan kebijakan disiplin PNS sebagaimana amanat pasal 30 Undang UndangNo. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, telah diterbitkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yangmemberikan landasan bagi peningkatan disiplin, integritas, dan kinerja pegawai. Selanjutnya,implementasi PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut diatur melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 21Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010. Disamping itu, juga telahdisusun RUU tentang SDM Aparatur Negara.

Selanjutnya, dalam upaya percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan daerah, pada tahun 2010 telah dilaksanakan inventarisasi danpengkajian peraturan daerah sebanyak 3.000 perda. Selain itu, dilakukan juga upaya peningkatansinergi antara pusat dan daerah antara lain melalui peningkatan jumlah SPM (Standar PelayananMinimum) yang ditetapkan dan diterapkan oleh daerah. Selama tahun 2010, terdapat 8 SPM baruyang telah ditetapkan, sehingga secara keseluruhan sudah terdapat 13 SPM yang sudah ditetapkanmelalui peraturan menteri terkait, dan telah dilakukan fasilitasi penerapan untuk 5 SPM.Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau one stop service (OSS) juga telah semakinmembaik dengan meningkatnya jumlah pemda yang menerapkan PTSP/OSS dari 360 OSS menjadi394 OSS. Untuk memberikan jaminan kepastian penyediaan pelayanan bagi masyarakat, saat initelah disusun 2 (dua) RPP sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.

Dalam penegakan hukum, peningkatan integritas dan sinergi antar lembaga penegak hukummenjadi prioritas yang menentukan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Pemantapan integrasidan integritas penegakan hukum, dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Kejaksaan dalampenerimaan pegawai, pelaksanaan diklat penjenjangan serta pendidikan pasca sarjana, di sampingdengan menerapkan reward and punishment. Kesiapan Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukumdan HAM untuk menerapkan reformasi birokrasi diharapkan dapat terpenuhi tahun 2011. Dalamrangka pengawasan terhadap perilaku hakim, peran Komisi Yudisial semakin meningkat dengan2.915 berkas pengaduan masyarakat yang masuk dan 214 berkas yang telah ditindak lanjuti.Peningkatan penegakan hukum juga dilakukan melalui peningkatan kualitas pembinaan wargabinaan melalui perbaikan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan untuk mencegahterjadinya perilaku korupsi dan praktik mafia hukum.

Pencegahan korupsi juga diintensifkan melalui pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN). Dari 144.557 wajib LHKPN sebanyak 118.340 telah melaporkan dan sebanyak 114.570telah diumumkan. Di bidang penindakan, pada tahun 2010 Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)telah melakukan penyelidikan terhadap 54 perkara tindak pidana korupsi, penyidikan terhadap 62perkara tindak pidana korupsi, penuntutan terhadap 55 perkara dan eksekusi terhadap 38keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan koordinasi dan supervisidilakukan terhadap beberapa perkara, dan telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negaramencapai lebih dari Rp500 miliar.

Terkait dengan dengan pencapaian dalam penyelenggaraan Nomor Induk Kependudukan (NIK)hingga tahun 2010 telah diterbitkan NIK di 329 kabupaten/kota, sedangkan untuk pelaksanaanSistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) masih dalam proses persiapan.

Page 30: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

16 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Terlepas dari berbagai capaian yang telah dihasilkan pada tahun 2010, masih terdapat berbagaipermasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan substansi inti dalam Reformasi Birokrasi danTata Kelola. Dari aspek struktur/kelembagaan, masih terdapat instansi pemerintah yang strukturorganisasi dan tatalaksananya belum sepenuhnya mendukung tupoksi sehingga berdampak padarendahnya kinerja.

Dalam penataan otonomi daerah, permasalahan yang dihadapi adalah masih terdapat usulanpembentukan DOB; belum ditetapkannya Desain Besar Penataan Daerah (Desertada); dan belumoptimalnya penggunaan dana perimbangan dalam mendukung investasi pemerintah daerah danpembangunan daerah. Secara keseluruhan, pelaksanaan bidang bidang yang didanai DAK 2010berjalan sesuai perundangan/petunjuk teknis (juknis) yang berlaku. Khusus DAK bidangpendidikan, tidak dapat terlaksana dengan baik (terjadi keterlambatan) di tiap daerah, dikarenakanadanya perubahan juknis/juklak DAK pendidikan yangg semula dilaksanakan dengan mekanismeswakelola hibah diubah menjadi mekanisme pengadaan barang dan jasa berdasarkan amanatpasal 18 ayat 5 B dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahaan atas UndangUndang Nomor 47 Tahun 2010 tentang APBN. Permasalahan yang dihadapi terkait DAK adalahterjadi keterlambatan penetapan alokasi DAK per bidang untuk daerah, serta arah penggunaanDAK dalam juknis terlalu spesifik, sehingga secara teknis mengurangi fleksibilitas daerah dalampenggunaannya. Selain itu, K/L sulit untuk mengendalikan pencapaian sasaran DAK di daerah.

Terkait dengan sumber daya manusia aparatur, masih memperlihatkan bahwa integritas,kompetensi, netralitas, kesejahteraan dan profesionalisme PNS perlu terus ditingkatkan. Di sisilain, masih terdapat adanya pola rekrutmen, mutasi dan promosi, serta pemberian penghargaanyang tidak berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Dalam hal regulasi, masih banyak ditemukan peraturan daerah yang bertentangan denganperaturan perundang undangan di atasnya, dan banyak yang tidak kondusif bagi investasi. Dariaspek sinergi pusat dan daerah, permasalahan yang dihadapi terkait SPM adalah belumtersusunnya dua SPM oleh instansi pusat yang menangani urusan wajib dan belum diterapkannyaSPM dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena belum terintegrasinya SPM dalamdokumen perencanaan dan anggaran, belum mencukupinya kapasitas keuangan daerah, danterbatasnya ketersediaan dan kapasitas personil daerah.

Pada aspek penegakan hukum, terjadi penurunan penyelesaian tindak pidana pada tahun 2010untuk seluruh wilayah yang hanya mencapai 54,6 persen, sedangkan pada tahun 2009 rata ratamencapai 64,7 persen. Permasalahan yang masih dirasakan adalah upaya penuntasan kejahatanbelum sepenuhnya menyentuh rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat. Transparansi danakuntabilitas penegakan hukum perlu dilaksanakan dalam rangka pemberantasan korupsi,sehingga opini bahwa keadilan hanya memihak kepada yang memiliki akses ekonomi kuat dapatdihindarkan. Masih adanya kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat dengan melibatkanaparatur negara dan belum dapat diselesaikan menjadi salah satu penyebab stagnansi IndeksPersepsi Korupsi (IPK) untuk tahun 2010 sama dengan tahun 2009 yaitu 2,8. Beberapa perbaikantelah dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan public, namun harus diakui masihbelum optimal.

Terkait dengan data kependudukan, permasalahan utama adalah masih banyaknya daerah yangbelum menggunakan SIAK; masih adanya penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda,KTP palsu, NIK ganda, serta NIK yang tidak mencerminkan data yang faktual.

2.1.3. Permasalahan Pencapaian

Page 31: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 17

2.1.4. Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan capaian yang telah dihasilkan dan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi maka akan terus diupayakan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas

pokok dan fungsi instansi pemerintah, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara op mal. Penataan yang dilakukan berpedoman pada Grand Design sistem kelembagaan pemerintah. Selain itu, juga akan dilakukan pengembangan sistem dan analisis e iensi dan

vitas kinerja kelembagaan, pengembangan indikator utama pembangunan aparatur negara khususnya birokrasi pemerintah, serta diperkuat dengan database yang komprehensif;

2. Dari sisi ketatalaksanaan, untuk menciptakan peningkatan siensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses kerja instansi pemerintahan, terus diupayakan penyelesaian RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang ka Penyelenggara Negara, pada tahun 2011. UU tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi sistem ketatalaksanaan yang

transparan dan akuntabel; 3. Dalam hal SDM Aparatur, upaya pembenahan dilakukan melalui penyusunan landasan

kebijakan berupa UU SDM Aparatur yang ditargetkan selesai pada tahun 2012. Di samping itu, upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM Aparatur juga dilakukan melalui penerapan sistem diklat pola baru, pengembangan sistem magang, dan pengembangan sistem informasi dan database kepegawaian untuk mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian secara nasional dan terpadu;

4. Terkait dengan agenda Reformasi Birokrasi, perluasan implementasi Reformasi Birokrasi Instansi di ngkat pusat terus dilanjutkan. Pada at daerah, sedang dilakukan persiapan pelaksanaan pilot project Reformasi Birokrasi Instansi di beberapa provinsi/ kabupaten/kotamadya terpilih;

5. Penataan otonomi daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, penghe n/pembatasan pemekaran wilayah, peningkatan siensi dan e vitas penggunaan dana perimbangan daerah, serta efek vitas dan siensi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2012;

6. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;

7. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di samping penerapan sistem Indikator Kinerja Utama (IKU), juga akan diupayakan langkah-langkah untuk mengembangkan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik, penerapan standar pelayanan, dan pembenahan manajemen pelayanan pada instansi pemerintah melalui perluasan penerapan PTSP, penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), dan pelaksanaan diklat bagi SDM pelayanan;

8. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. Dalam rangka peningkatan IPK perlu dilakukan langkah perbaikan yang mendukung pelayanan publik termasuk penegakan hukum. Fokus perbaikan yang akan dilakukan di K/L adalah pada upaya pencegahan penyuapan (bribery) di lingkup pelayanan pajak, bea cukai, dan perizinan serta penegakan hukum yaitu fokus pada korupsi poli dan pemberantasan m a hukum.

9. Penetapan NIK dan pengembangan SIAK dengan aplikasi pertama pada KTP.

Page 32: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

18 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Tabel 2.1.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 1:Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Tahun 2010

NoRPJMN 2010–2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

20101. STRUKTUR

Konsolidasi struktural danpeningkatan kapasitaskementerian/lembagayang menangani aparaturnegara yaitu KementerianNegara PendayagunaanAparatur Negara (PAN),Badan KepegawaianNegara (BKN), danLembaga AdministrasiNegara (LAN) pada 2010;Restrukturisasi lembagapemerintah lainnya,terutama bidangpenguatan keberdayaanUMKM, pengelolaanenergi, pemanfaatansumber daya kelautan,restrukturisasi BUMN,hingga pemanfaatantanah dan penataanruang bagi kepentinganrakyat banyak selambatlambatnya 2014

Terlaksananyakonsolidasi strukturaldan peningkatankapasitas KemenegPAN dan RB, BKN, danLAN

Persentasepenyelesaiankonsolidasi strukturaldan peningkatankapasitas KemenegPAN dan RB, BKN, danLAN

100% 30%

Terlaksananyapenataan kelembagaaninstansi pemerintahlainnya

PersentaseKementerian Negaradan LPNK yang telahtertatakelembagaannya

20% 20%

Persentase LNS yangtelah tertata organisasidan tata kerjanya.

20% 20%

Pemantapanpelaksanaan reformasibirokrasi

Jumlah kebijakanpelaksanaan reformasibirokrasi yangditerbitkan (granddesign RBN dankebijakanpelaksanaannya)

1 Perpresdan 1

Permen PAN& RB

1 Perpres,1 Keppres,1 PermenPAN & RB,2 KepmenPAN & RB.

Jumlah instansipemerintah yang telahmelaksanakanreformasi birokrasi

11 5 9

2. OTONOMI DAERAHPenataan OtonomiDaerah melalui: 1)Penghentian/pembatasanpemekaran wilayah; 2)Peningkatan efisiensi danefektivitas penggunaandana perimbangandaerah; dan 3)Penyempurnaanpelaksanaan pemilihankepala daerah

Terlaksananya seluruhmekanismepengusulan pemekarandan penggabungandaerah sesuai denganPP No 78 tahun 2007,dalam rangkapenghentian/pembatasanpemekaranwilayah/pembentukandaerah otonom baru

Jumlah Strategi DasarPenataan Daerah

1 paket Desertadasudah disusunnamun belumdisepakati olehDPR RI

Peningkatan efektifitaspemanfaatan DAKsesuai PetunjukPelaksanaan (juklak)

Persentase Provinsi,Kab/Kota yang telahmemanfaatkan DAKsesuai Juklak

70% 70%

Optimalisasipenyerapan DAK olehdaerah

Persentase daerahyang telah Optimal(100%) menyerap DAK

70% 80%

Terwujudnya tertibadministrasi

Jumlah rekomendasikebijakan untukdukungan materisebagai masukanterhadap revisi UU No.32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerahdan UU No. 33 Tahun

1 Paket 1 paket(100%)

Page 33: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 19

NoRPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

20102004 tentangPerimbanganKeuangan antaraPemerintah danPemerintahan Daerah.

Tersusunnyakebijakan/ regulasi dibidang fasilitasi danaperimbangan yangdapat diterapkan didaerah

Jumlah Permendagri 6 1 Permendagritentang Juknis

DAKJumlah Surat EdaranMendagri

2 SE 1 SE

Peningkatan kualitasbelanja daerah dalamAPBD

Persentase daerahyang proporsi belanjalangsungnya lebihbesar dari belanja tidaklangsung

30% 31%

Persentase rata ratabelanja modalterhadap total belanjadaerah

26% 23%

Penetapan APBDsecara tepat waktu

Persentase jumlahAPBD yang disahkansecara tepat waktu.

60% 91%

Provinsi dankabupaten/ kotamemiliki LaporanKeuangan PemerintahDaerah (LKPD)berstatus Wajar TanpaPengecualian (WTP).

Persentase daerahprovinsi, Kab/Kota berLKPD dengan statusWTP.

15% 15 daerah

Penetapan danpenyampaian Raperdapertanggungjawabanpelaksanaan APBDsecara tepat waktu

Persentase penetapandan penyampaianRaperda pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD yang disahkansecara tepat waktu.

40% 63%

Peningkatan Efektifitasdan EfisiensiPengelolaan DanaTransfer

Persentase ketepatanjumlah penyaluranjumlah dana transferke daerah

100% 100%

Terciptanya Tata Kelolayang Tertib SesuaiPeraturan Perundangundangan, Transparan,adil, proporsional,Kredibel, Akuntabel,dan Profesional dalamPelaksanaan Transferke Daerah

Ketepatan waktupenyelesaian dokumenpelaksanaanpenyaluran danatransfer ke daerah

4 hari 100%(4 hari)

Tersusunnya UUtentang PEMILU KepalaDaerah dan WakilKepala Daerah danterselengga ranyaPilkada yang efisien

Persentase revisiterbatas UU No. 32tahun 2004 terkaitdengan efisiensipelaksanaan Pilkada

100% Dalam prosespenyusunanNaskahAkademik

Jumlah UU tentangPEMILU Kepala Daerahdan Wakil KepalaDaerah

1 UU

Page 34: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

20 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

NoRPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

20103. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyempurnaanpengelolaan PNS yangmeliputi sistemrekrutmen, pendidikan,penempatan, promosi,dan mutasi PNS secaraterpusat selambatlambatnya 2011

Tersusunnya kebijakantentang manajemenke pegawaian (UUtentang SDM AparaturNegara)

Jumlah RUU danperaturanpelaksanaannya

1 RUU 1 RUU

Tersusunnya kebijakan(PP) tentang sistempengadaan/rekruitmen danSeleksi PNS

Jumlah PP 1PP 1 RPP

Tersusunnya kebijakan(PP) tentangKebutuhan Pegawai

Jumlah PP 1 PP 1 RPP

Tersusunnya kebijakan(UU/ PP) tentangremunerasi dantunjangan kinerjaPegawai Negeri

Jumlah PP 1 PP 1 RPP

Tersusunnya kebijakantentang penilaiankinerja pegawai (SKP)

Jumlah PP 1 PP 1 RPP

Tersusunnya kebijakantentang sistempengelolaan danapensiun PNS

Jumlah PP 1 PP 1 RPP

4. REGULASIPercepatan harmonisasidan sinkronisasiperaturan perundangandi tingkat pusat maupundaerah hingga tercapaikeselarasan arah dalamimplementasipembangunan, diantaranya penyelesaiankajian 12.000 peraturandaerah selambatlambatnya 2011

Percepatanharmonisasi dansinkronisasi peraturanperundang undangandi tingkat pusat dandaerah hingga tercapaikeselarasan arah dalamimplementasipembangunan

Jumlah perda yangdikaji

3.000 perda 3.000 perda

5. SINERGI ANTARA PUSATDAN DAERAHPenetapan danpenerapan sistemIndikator Kinerja UtamaPelayanan Publik yangselaras antarapemerintah pusat danpemerintah daerah

MeningkatnyaImplementasi UrusanPemerintahan Daerahdan Standar PelayananMinimal (SPM) diDaerah

Jumlah SPM yangditetapkan

13 SPM 5 SPM 13 SPM

Jumlah StandarPelayanan Minimal(SPM) yang telahditerapkan oleh Daerah

5 SPM 5 SPM(fasilitasi

penerapan)

Terlaksananya asistensiuntuk mendorongpenerapan OSS/PTSP

Persentase Pemdayang menerapkan OSS(pelayanan terpadusatu pintu)

70% 68%(360) OSS

70%(394) OSS

Tersusunnya peraturanpelaksanaan dari UUNo. 25 Tahun 2009tentang PelayananPublik

Jumlah PP tentangperaturan pelaksanaanUU No. 25 Tahun 2009tentang PelayananPublik

5 PP 2 RPP (Setelahdilakukanharmonisasi,peraturanpelaksanaannya cukupdengan 2 PPsaja)

Page 35: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 21

No RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 Tersusunnya kebijakan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik

Jumlah Inpres 1 - 0 (menunggu diselesaikan nya PP pelaksanaan UU no. 25 tahun 2009).

6. PENEGAKAN HUKUM Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum

Penanganan LHKPN LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah Penyelenggara Negara)

21.000 93.570 114.570

Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode

dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionalisme hakim

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditangani hingga tuntas

70 43 112

Jumlah sidang pelanggaran kode dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai gkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

15 3 9

Jumlah pela han kemampuan dan profesionalisme hakim yang dilaksanakan

5 9 6

7. DATA KEPENDUDUKAN Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011

Terlaksananya administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu.

Jumlah kabupaten/kota yang memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penduduk

497 kabupaten/

kota

-

329 kabupaten/

kota

Jumlah penduduk yang menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari

4,2 juta jiwa di 6 kabupaten/kota

- masih dalam proses persiapan

Sumber: 1. Laporan monitoring kegiatan pembangunan bidang aparatur negara tahun 2010 (Direktorat Aparatur Negara, Bappenas) 2. Laporan Pemantauan Rencana Kerja Pemerintah 2010 Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Page 36: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

22 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010 2014 36

Page 37: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 23

BAB 2.2. PRIORITAS NASIONAL 2: PENDIDIKAN 2.2.1. Pengantar Pembangunan bidang pendidikan menemp peran sangat strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat. Seiring dengan makin meningkatnya komitmen dari semua pihak, anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang . Mulai tahun 2009, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD dapat diwujudkan.

Dalam rangka meningkatkan daya jangkau dan daya tampung sekolah, hingga saat ini telah dilakukan berbagai kebijakan sehingga kesenjangan par sipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi bisa dipersempit. Selain kegiatan pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas baru, pemerintah juga menyediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk seluruh sekolah, madrasah, pesantren yah, dan sekolah keagamaan nonIslam yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Program tersebut bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan, termasuk menyediakan jalur pendidikan nonformal (pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B

Page 38: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

24 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

setara SMP, dan Paket C setara SMA) untuk menampung anak anak yang putus sekolah danmereka yang tidak dapat mengikuti jenjang pendidikan formal. Untuk meningkatkan kualitas tatakelola pendidikan, penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan upaya penyelerasanpelembagaan otonomi Perguruan Tinggi (PT) dilakukan sebagai mekanisme perbaikan manajemenpendidikan.

2.2.2. Pencapaian Prioritas Nasional 2: PendidikanSampai tahun 2009/2010, upaya pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan tarafpendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata rata lama sekolahpenduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai 7,7 tahun, menurunnya proporsi buta aksarapenduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,30 persen, serta meningkatnya angka partisipasipendidikan pada semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,perbaikan akses terhadap pendidikan ditunjukkan oleh meningkatnya angka partisipasi murni(APM) SD/SDLB/MI/Paket A dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B pada tahun 2010 masing masingmenjadi 95,41 persen dan 75,64 persen. Pada tahun yang sama, angka partisipasi kasar (APK)jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C) juga meningkat menjadi 70,53persen meskipun tidak mencapai target. Sementara itu, APK PT pada tahun 2010 telah mencapai26,34 persen.

Dalam meningkatkan dan mempertahankan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan,pemerintah telah berupaya menyediakan pendidikan yang semakin terjangkau. Pemerintahmenyediakan dana BOS yang ditujukan untuk meringankan beban orang tua dalam menanggungbiaya operasional pembelajaran. Pada tahun 2009, Pemerintah menyediakan BOS bagi 27.130.968siswa SD, 9.465.836 siswa SMP, dan 5.946.329 siswa di MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha.Target cakupan program BOS meningkat pada tahun 2010 menjadi 27.672.820 siswa SD, 9.660.639siswa SMP, dan 6.794.516 siswa MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Pada akhir Desember2010, BOS dapat disalurkan kepada 26.630.889 siswa SD dan 9.387.670 siswa SMP serta 6.058.192siswa MI/MTs/Salafiyah Ula/Salafiyah Wustha. Perbedaan target dan capaian terjadi karenakoreksi jumlah siswa yang seringkali terjadi pada awal tahun ajaran baru (bulan Juli). Dalam rangkameningkatkan akuntabilitas pemanfaatan dana BOS, setiap satuan pendidikan diwajibkan untukmenyampaikan laporan pemanfaatan dana BOS setiap triwulan (empat kali dalam satu tahun).

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah telah berusaha menyediakan bahan ajaryang bermutu dan murah serta melengkapi sekolah dengan sambungan internet yang memuattentang pendidikan agar siswa dapat mengakses ilmu pengetahuan seluas luasnya. Dalam halpenyediaan bahan ajar, Pemerintah secara bertahap membeli hak cipta buku sehingga harga jualbuku menjadi lebih murah. Upaya tersebut telah dilakukan sejak tahun 2009 dengan membeli hakcipta 1.232 judul buku dari 345 jilid buku jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, dan SLB, dandilanjutkan pada tahun 2010 dengan membeli 305 judul buku dari 57 jilid buku untuk semuajenjang pendidikan. Jumlah sekolah yang dilengkapi dengan internet juga semakin bertambah.Pada tahun 2010, proporsi satuan pendidikan jenjang SMA/SMK yang telah memiliki sambunganinternet yang memuat tentang pendidikan meningkat dari capaian pada tahun 2009.

Dalam rangka meningkatkan metodologi pembelajaran, Pemerintah terus mendorongpengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang memperhatikan kemampuan sosial, watak,budi pekerti, kecintaan terhadap budaya bahasa Indonesia melalui penyempurnaan kurikulum dijenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2010, kurikulum yang telah disempurnakanini diujicobakan di 125 satuan pendidikan untuk kemudian diperluas penerapannya pada tahuntahun berikutnya. Selain itu, Pemerintah juga telah mengembangkan soal soal ujian nasional (UN)serta melakukan evaluasi pelaksanaannya.

Page 39: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 25

Kapasitas pengelolaan juga terus menerus ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas kepalasekolah agar dapat berperan sebagai manajer yang handal, serta pengembangan kemampuanpengawas agar dapat berperan dalam penjaminan kualitas (quality assurance) proses dan hasilpembelajaran. Peningkatan kapasitas dilaksanakan melalui pelatihan kepada kepala sekolahjenjang SD, SMP, SMA, dan SMK serta pengawas sekolah. Pada tahun 2010, 36.662 kepala sekolahdi semua jenjang dan 21.558 pengawas sekolah di seluruh Indonesia telah mengikuti pelatihanpeningkatan kapasitas.

Pengetahuan kewirausahaan lulusan merupakan salah satu hal yang juga dipandang penting olehPemerintah dalam menjamin lulusan agar tidak menganggur dan bahkan menciptakan lapangankerja mandiri. Dengan pengetahuan dan kemampuan kewirausahaan yang cukup, cara pandanglulusan dapat diubah dari job seeker menjadi job creator sehingga lulusan yang tidak melanjutkanke jenjang lebih tinggi atau siswa yang putus sekolah memiliki alternatif lain selain bekerja sebagaipekerja upahan. Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan di semua jenjang pendidikan denganmemasukkan muatan kewirausahaan dalam kurikulum yang ada. Berbagai model kurikulumpendidikan kewirausahaan telah dikembangkan dan telah diujicobakan di 125 satuan pendidikan,dan akan dilanjutkan ke 125 satuan pendidikan lainnya pada tahun 2011 untuk kemudianditerapkan secara nasional.

Seiring dengan peningkatan input (akses pendidikan) dan proses pembelajaran (metodologi),Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukanmelalui peningkatan kapasitas guru dalam mengajar, penerapan sistem evaluasi kinerja profesionaltenaga pengajar, dan perbaikan distribusi guru. Sampai dengan tahun 2010, 20 persen guru telahmengikuti program peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui continuous professionaldevelopment. Pemerintah juga telah mengembangkan standar, sistem, program, bahan dan modeldiklat bagi guru yang digunakan untuk menerapkan sistem evaluasi kinerja guru.

Pada tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan jenjang pendidikantinggi ditandai dengan jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat 500 terbaik versilembaga pemeringkat independen internasional. Sampai tahun 2010, terdapat delapan universitasdi Indonesia yang berhasil menembus peringkat 200 besar di wilayah Asia, yaitu UI, UGM, UNAIR,ITB, IPB, UNDIP, UNS, dan UNIBRAW. Sebagai instrumen penjaminan mutu, Pemerintahmenggunakan pemilikan sertifikasi ISO 9001:2000 oleh PTN, PTS, dan SMK.

Selain pendidikan umum, kualitas pendidikan agama dan keagamaan juga mendapat perhatiandari Pemerintah ditandai dengan tersusunnya rancangan Standar Nasional Pendidikan untukpendidikan agama dan keagamaan pada tahun 2010. Standar Nasional Pendidikan ini rencananyaakan disosialisasikan, diujicobakan, dan diterapkan ke seluruh satuan pendidikan agama dankeagamaan.

2.2.3. Permasalahan PencapaianMerujuk pencapaian sampai dengan tahun 2010, masih terdapat beberapa permasalahan yangmenyebabkan beberapa target dalam substansi inti pembangunan pendidikan belum tercapaiserta tantangan baru bagi target yang telah tercapai. Meskipun APM dan APK di semua jenjangpendidikan terus meningkat, peningkatan APK SMA/SMK/MA/Paket C masih berada di bawahtarget. Kemungkinan target RPJMN untuk APK SMA/SMK/MA/Paket C pada tahun 2014 sebesar 85persen tidak dapat tercapai apabila tidak dilakukan langkah langkah perbaikan. Sementara itu,capaian penyaluran dana BOS yang sudah 100 persen masih menghadapi tantangan dalampenyaluran dana BOS yang tepat waktu, terutama pada daerah terpencil atau dengan kondisigeografis yang sulit dijangkau.

Page 40: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

26 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, target jumlah satuan pendidikan yang representatifuntuk pengembangan uji coba kurikulum tidak dapat dicapai sesuai rencana. Dari target sebanyak250 satuan pendidikan yang menjadi target pengembangan uji coba kurikulum, baru 125 satuanpendidikan yang bisa tercapai. Kekurangan target satuan pendidikan harus dipenuhi pada tahunberikutnya sebelum diterapkan untuk seluruh satuan pendidikan.

Sementara itu, penyediaan TIK yang memuat tentang pendidikan harus terus dilanjutkan karenabelum semua satuan pendidikan dapat melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitastersebut. Begitu juga dengan penyediaan buku bahan ajar yang berkualitas dan murah, baru 50persen dari target jumlah judul buku yang telah dibeli dan dialihkan hak ciptanya oleh Pemerintah.

Terkait dengan penerapan kurikulum yang telah disempurnakan, uji coba penerapan kurikulumbaru dapat dilaksanakan di 125 satuan pendidikan (50 persen dari target). Pada tahun berikutnya,penerapan uji coba ke 125 satuan pendidikan lainnya harus dijamin pelaksanaannya.

Bila merujuk kembali pada pencapaian sampai dengan tahun 2010, sebenarnya masih tersisapermasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang pendidikan, yaitu belumoptimalnya peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan, permasalahan ketenagaan,sarana dan prasarana, serta pembangunan pendidikan secara umum.

Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan yang belum tercapai secara optimal masihmenjadi tantangan dalam beberapa tahun ke depan. Pertama, belum meratanya akses terhadappendidikan di semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikankeagamaan. Kedua, belum optimalnya tingkat kesiapan anak bersekolah. Ketiga, kemampuankognitif, karakter, dan soft skill lulusan yang harus ditingkatkan. Keempat, belum optimalnyakualitas dan relevansi pendidikan menengah. Kelima, perlunya peningkatan kualitas, relevansi dandaya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya. Keenam, kualitas pendidikan agamadan pendidikan keagamaan yang belum optimal.

Tantangan yang dihadapi dalam hal ketenagaan dan sarana dan prasarana diantaranya pertama,belum meratanya distribusi guru. Kedua, kualifikasi akademik dan profesionalisme guru yang perlupeningkatan. Ketiga, belum tuntasnya rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak.Keempat, belum optimalnya penyediaan buku mata pelajaran, laboratorium dan perpustakaanberkualitas. Kelima, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalampendidikan.

2.2.4. Rencana Tindak LanjutUntuk menjawab permasalahan di atas, pembangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar padatahun berikutnya antara lain akan diarahkan pada: pemantapan/rasionalisasi implementasi BOStermasuk dengan mengalokasikan dana BOS melalui transfer daerah; peningkatan mutu prosespembelajaran; dan penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yangmendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerja sama, kepemimpinan, kemandirian,partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills). Pada jenjang pendidikan menengah, diambil langkahlangkah: peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan nonformal untuk dapatmenampung meningkatnya lulusan SMP/MTs/sederajat sebagai dampak penuntasan Wajib BelajarPendidikan Dasar Sembilan Tahun, rehabilitasi gedung gedung SMA/SMK/MA/sederajat, sertapeningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah.

Pada jenjang pendidikan tinggi, kebijakan yang diambil antara lain adalah peningkatan akses danpemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studisejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan; penguatan otonomi dan manajemen

Page 41: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 27

pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (research university) menujuterwujudnya universitas kelas dunia (world class university); peningkatan ketersediaan dan kualitassarana dan prasarana pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium; peningkatankualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; peningkatanpendidikan kewirausahaan, termasuk technopreneur bagi dosen dan mahasiswa; serta pemberianbeasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.

Dalam hal tenaga pendidik dan kependidikan, tindak lanjut antara lain akan difokuskan padapeningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaanberbagai tunjangan guru; penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawassekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial,dan menyenangkan; peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesionalberkelanjutan (continuous professional development); pemberdayaan peran kepala sekolahsebagai manajer sistem pendidikan yang unggul; revitalisasi peran pengawas sekolah sebagaientitas quality assurance; peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataandistribusi guru; serta penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauansesuai dengan standar pelayanan minimal.

Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan juga akan ditindaklanjuti melaluipeningkatan jumlah dan kapasitas guru, kapasitas penyelenggara, pemberian bantuan dan fasilitasipenyelenggaraan pendidikan, serta pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaranpendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP)paling lambat pada tahun 2013.

Upaya di atas akan didukung oleh: penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuksistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitaspenyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional;peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium,perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku buku mata pelajaran yang berkualitas danmurah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru; sertapeningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidangpendidikan termasuk penyediaan internet yang memuat pendidikan mulai jenjang pendidikandasar sampai pendidikan tinggi. Seluruh kebijakan di atas juga akan ditujukan untuk mengurangikesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi.

Page 42: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

28 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Tabel 2.2.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 2: Pendidikan, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

1. AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH: Peningkatan Angka Pa sipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan s ngkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Pa sipasi Kasar (APK) pendidikan s ngkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/ rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di ngkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah ngkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke ngkat sekolah dasar.

Meningkatnya Angka Pa sipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014

APM SD/SDLB/MI/ Paket A

95,2%a

95,23% b

95,41% b

Meningkatnya APM pendidikan s ngkat SMP dari 73% di 2009 menjadi 76% di 2014.

APM SMP/SMPLB/MTs/ Paket B

74,0% a 74,52% b 75,64% b

Meningkatnya APK pendidikan s ngkat SMA dari 69% menjadi 85% di 2014.

APK SMA/SMK/SMLB/ MA/ Paket C

73,0% a 69,6% b 70,53% b

Memantapkan implementasi BOS

Jumlah siswa penerima dana BOS:

SD/SDLB SMP/SMPLB

yah

ah Wustha

27.672.820 a

9.660.639 a

6.794.516 a

27.130.968 b

9.465.836 b

5.946.329 d

26.630.889 c

9.387.670 c

6.058.192 d

Menurunkan harga buku standar di

kat sekolah dasar melalui pembelian dan pengalihan hak cipta buku teks pelajaran

Pengalihan Hak Cipta sejumlah judul buku teks pelajaran :

SD / sederajat SMP/sederajat SMA/sederajat SMK/Sederajat

95 c

47 c

41 c

37 c

507 b

219 b

284 b

222 b

179 c

47 c

49 c

30 c

Menyediakan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah ngkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke

kat sekolah dasar.

Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK

9.352 c - 9.352 c

2. AKSES PENDIDIKAN TINGGI: Peningkatan APK pendidikan nggi menjadi 25% di 2014

Meningkatnya APK pendidikan nggi menjadi 25% di 2014

APK pendidikan

i

24,8% a

21,57 % b

26,34% b

3.

METODOLOGI: Penerapan metodologi pendidikan yang dak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), namun pendidikan menyeluruh yang

Diterapkannya metodologi pendidikan pendidikan menyeluruh yang memperha kan kemampuan sosial,

Kesesuaian Sistem Ujian Akhir Nasional dengan memperha kan kemampuan sosial, watak, budi p , kecintaan

80%

-

80%

Page 43: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 29

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

memperha kan kemampuan sosial, watak, budi peker , kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: Penyesuaian sistem Ujian Akhir Nasional pada 2011; dan Penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014

watak, budi peker , kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia

terhadap budaya-bahasa Indonesia Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum yang telah disempurnakan

10%

- 10%

4. PENGELOLAAN: Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai en tas quality assurance, mendorong ak peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepe ngan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di

kat Kabupaten.

Meningkatnya kapasitas kepala sekolah semua jenjang pendidikan sehingga mampu berperan sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul

Persentase kepala sekolah dan TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengiku pe an kepala sekolah terakreditasi yang berkua kasi menurut kabupaten/kota

15% c

(36.102 orang)

-

15,23% c

(36.662 orang)

Meningkatnya kapasitas pengawas sekolah untuk memperkuat perannya sebagai en tas quality assurance

Persentase kepala sekolah dan pengawas TK/SD, SMP, dan SMA/SMK yang sudah mengiku pe an kepala Sekolah terakreditasi yang berkua kasi menurut kabupaten kota

15% c

(21.913 orang)

- 14,78% c

(21.558 orang)

5.

KURIKULUM: Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum gkat nasional, daerah, dan sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan.

Tersusunnya kurikulum sekolah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan

Jumlah PT yang mengembangkan pendidikan berbasis entrepreneurship

95 c

-

110 c

Jumlah model kurikulum yang disusun: - SD/MI - SMP/MTs - SMA/MA - SMK

1b

1 b

1 b

1 b

- - - -

1 1 1 1

6.

KUALITAS: Peningkatan kualitas

Meningkatnya

Persentase guru

20% e

110.494

20%

Page 44: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

30 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) kasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memas kan perbandingan guru:murid di se ap SD & MI sebesar 1:32 dan di se SMP & MTs 1:40; dan 7) memas kan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah melalui: Program remediasi kemampuan mengajar guru;

yang mengiku peningkatan kompetensi dan profesionalisme

orang

Penerapan sistem evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar;

Jumlah pengembangan standar, sistem, program, bahan dan model diklat bagi guru per tahun

4 e - 4

Se kasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014;

Persentase s kasi ISO 9001:2008 - PTN - PTS - SMK

29% e

18% e

26% e

- - -

29% 18% 26%

Membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional;

Jumlah PT mengembangkan Kerjasama Kelembagaan Dalam dan Luar Negeri

40% e - 40% e

Mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014;

Jumlah PT masuk 500 terbaik versi Lembaga Pemeringkatan Independen Internasional

8 b 7 b 8 b

Mem kan perbandingan guru:murid di se ap SD & MI sebesar 1:32 dan di se ap SMP & MTs 1:40;

Persentase kab/kota yang memiliki perbandingan guru dan murid: - 1:32 untuk SD/MI - 1:40 untuk

SMP/MTs

48,0% e

47,4% e

-

48,0 % 47,4%

Mem kan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013.

Penyusunan dan penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk pendidikan agama dan keagamaan

Tersusunnya SNP

100% c

- Tersusunnya 100%

SNP

d

Keterangan: * Capaian masih kosong karena indikator belum dipantau pada tahun 2009 ** Capaian 2010 yang belum tersedia datanya dies masi 100% dari target

Sumber: (a) : RKP 2010, (b) : Kemdiknas, (c) : Laporan Inpres 1/2010, Kemdiknas, (d) : Kemenag, ( e) : RPJMN 2010 2014

Page 45: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 31

BAB 2.3. PRIORITAS NASIONAL 3: KESEHATAN

2.3.1. PengantarPembangunan kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan mewujudkan derajat kesehatanmasyarakat yang setinggi tingginya, pembangunan kesehatan menjadi bagian dalam mendukungpertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Status kesehatan dan gizi masyarakatIndonesia yang diukur antara lain dengan Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI),Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi kekurangan gizi pada balita terus menunjukkanperbaikan. Perbaikan status kesehatan dan gizi masyarakat terus dilakukan melalui berbagaiupaya, antara lain: peningkatan akses upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau olehmasyarakat; penyediaan sumber daya kesehatan; pemberdayaan peran aktif masyarakat dalamupaya kesehatan; penyediaan jaminan kesehatan; penyediaan, pemerataan, dan keterjangkauanobat dan perbekalan kesehatan; dan pengembangan manajemen dan informasi kesehatan.

Sementara itu, jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan utama pembangunan kualitassumber daya manusia, terutama dalam hal penyediaan pelayanan dasar dan lapangan kerja.Sumber daya manusia tanpa disertai kualitas yang baik tentunya hanya akan menambah beratbeban pembangunan. Untuk itu, dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, program KB

Page 46: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

32 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk/SP, dalamperiode 10 tahun (2000–2010), rata rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia meningkatdari 1,45 persen menjadi sebesar 1,49 persen, dan secara absolut jumlah penduduk meningkatsebanyak 32,5 juta jiwa, yaitu dari sebanyak 205,8 juta jiwa pada tahun 2000 (SP 2000) menjadisebanyak 237,6 juta jiwa pada tahun 2010 (SP 2010). Pertambahan jumlah penduduk yangdemikian besar merupakan warning bahwa program dan kelembagaan KB perlu terus diperkuatbaik di tingkat pusat maupun di daerah. Melalui program keluarga berencana telah dapatdihindarkan pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali sehingga setiapkeluarga dapat merencanakan kehidupannya menjadi lebih berkualitas dan sejahtera, denganmembentuk keluarga kecil yang berkualitas.

2.3.2. Pencapaian Prioritas Nasional 3: KesehatanStatus kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan antara lain ditandai dengan:(1) meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 70,9 tahun (2010), (2) menurunnya angkakematian ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), (3) menurunnyaangka kematian bayi (AKB) menjadi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007), (4) menurunnyaprevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen (2010), dan (5) menurunnya prevalensianak balita yang pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen (2010).

Dalam rangka peningkatan upaya kesehatan preventif terpadu, pertolongan persalinan olehtenaga kesehatan yang menjadi indikator antara (proksi) dalam upaya penurunan kematian ibuterus meningkat menjadi 82,2 persen (Riskesdas, 2010). Kunjungan ibu hamil ke fasilitaspelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal pada trimester pertama kehamilan(K1) mencapai 72,3 persen, lebih tinggi dari kunjungan keempat (K4) yaitu sebesar 61,4 persen(Riskesdas, 2010). Selanjutnya dalam rangka meningkatkan status kesehatan anak, upayaperbaikan akses dan kualitas pelayanan imunisasi terus membaik ditandai dengan cakupanimunisasi lengkap anak balita yang mencapai 53,8 persen (Riskesdas, 2010). Kunjungan kepelayanan kesehatan pada saat bayi berumur 6 48 jam (kunjungan neonatal pertama/KN1)mencapai 71,4 persen (Riskesdas, 2010). Cakupan pelayanan kesehatan bayi mencapai 84,01persen dan cakupan pelayanan kesehatan balita mencapai 78,1 persen (Kemkes, 2010).

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes,serta rumah sakit sebagai salah satu komponen untuk perbaikan upaya kesehatan juga terusditingkatkan. Rasio puskesmas terhadap penduduk meningkat dari 3,6 per 100.000 pendudukpada tahun 2007 menjadi 3,78 per 100.000 penduduk pada tahun 2009 (Profil Kesehatan, 2009).Sementara itu, pada tahun 2009, rasio tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap penduduk sebesar70,74 TT per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan, 2009).

Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap obat, ketersediaan obat danvaksin di sarana pelayanan kesehatan terus ditingkatkan dan mencapai 82 persen (2010). Berbagaiupaya yang telah dilakukan mencakup: penyediaan jumlah dan jenis obat generik; pemberlakuandaftar obat esensial nasional (DOEN) sebagai sebagai dasar pengadaan obat; evaluasi danpenilaian terhadap harga obat, khususnya obat generik; labelisasi obat generik termasukpencantuman harga eceran tertinggi (HET); peningkatan akses kefarmasian; serta penyuluhan danpenyebaran informasi, agar obat digunakan secara tepat dan rasional.

Selanjutnya, dalam rangka perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan,pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminanpembiayaan/asuransi kesehatan. Seluruh penduduk miskin telah tercakup dalam skema

Page 47: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 33

pembiayaan Jamkesmas dan selanjutnya penerapan asuransi kesehatan akan diperluas secarabertahap untuk seluruh penduduk. Sampai dengan akhir Desember tahun 2010, cakupan asuransikesehatan telah mencapai sekitar 59,07 persen. Cakupan tersebut terdiri dari asuransi kesehatanpegawai negeri sipil (PNS dan TNI/POLRI) sebesar 7,32 persen; Jamsostek sebesar 2,08 persen;asuransi perusahan sebesar 2,72 persen; asuransi swasta lainnya sebesar 1,21 persen; jaminankesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar 32,37 persen; dan 13,37 persen tercakup dalamJamkesda bagi penduduk miskin (Kemkes, 2010).

Sementara itu, dalam pelaksanaan program KB, angka pemakaian kontrasepsi/contraceptiveprevalence rate (CPR) terus meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah peserta KB,yaitu: (1) meningkatnya pencapaian jumlah peserta KB baru dari sasaran sebanyak 7,2 jutamenjadi sebanyak 8,6 juta yang terdiri dari jumlah peserta KB baru miskin (keluarga prasejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I/KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 3,8 juta, jumlah pesertaKB baru yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 1,2 juta, sertajumlah peserta KB baru pria sebanyak 713,2 ribu; (2) meningkatnya pencapaian jumlah peserta KBaktif dari sasaran sebanyak 26,7 juta menjadi sebanyak 33,7 juta yang terdiri dari peserta KB aktifmiskin (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya menjadi sebanyak 14,3 juta, jumlah peserta KB aktifMKJP menjadi sebanyak 7,9 juta, serta jumlah peserta KB aktif pria sebanyak 1,1 juta.

Upaya pengendalian penyakit terus ditingkatkan baik dalam aspek yang bersifat preventif danpromotif maupun aspek yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Hingga tahun 2009, pengendalianprevalensi HIV terus diupayakan mencapai kurang dari 0,2 persen (Hasil Estimasi Prevalensi HIVKemkes, 2009). Persentase kasus baru tuberkulosis (TB) paru (BTA positif) yang ditemukan danyang disembuhkan masing masing mencapai 74,7 persen dan 86,4 persen, serta angka penemuankasus malaria (annual parasite index/API) mencapai 1,96 per 1.000 penduduk (Kemkes 2010).Selanjutnya, pada aspek kesehatan lingkungan, akses penduduk terhadap air minum dan sanitasiyang layak masih rendah yaitu sebesar 45,7 persen dan 55,5 persen (Riskesdas, 2010).

2.3.3. Permasalahan PencapaianPermasalahan yang harus dipecahkan dan diatasi dalam meningkatkan status kesehatanmasyarakat antara lain adalah: (1) masih tingginya angka kematian ibu dan anak, yang ditandaidengan masih rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, masih rendahnyacakupan pelayanan antenatal, masih rendahnya cakupan imunisasi lengkap pada bayi, masihrendahnya cakupan kunjungan neonatal, dan belum optimalnya upaya perbaikan status gizimasyarakat; (2) masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan, yang ditandai dengan masihrendahnya akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi layak; (3) masih rendahnya aksesmasyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan (4) masih terbatasnyasumber daya manusia kesehatan, yang ditandai dengan masih rendahnya jumlah, distribusi dankualitas tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Selanjutnya, ketersediaan obat serta pengawasan obat dan makanan masih terbatas, yangditandai dengan belum optimalnya penyediaan dan pemerataan obat esensial generik dan alatkesehatan dasar; belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang berkualitas;dan belum optimalnya cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan. Dalam rangkameningkatkan cakupan asuransi kesehatan nasional, pembiayaan kesehatan untuk memberikanjaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas yang ditandai dengan masihrendahnya cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama bagi pekerja sektor informal.

Page 48: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

34 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka revitalisasi program keluarga berencana, antara lain:(1) rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB bagi keluarga Pasangan Usia Subur (PUS),terutama PUS yang miskin (KPS dan KS I); (2) masih rendahnya pengetahuan PUS mengenai KBdan kesehatan reproduksi; (3) adanya kekhawatiran terhadap efek samping dan komplikasi daripemakaian alat dan obat kontrasepsi; (4) masih tingginya disparitas pemakaian alat dan obatkontrasepsi dan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi, baik antarprovinsi, antarwilayah desakota, dan antarstatus sosial ekonomi; serta (5) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan dansumber daya manusia petugas lini lapangan KB di daerah.

Dalam rangka pengendalian penyakit, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular(terutama tuberkulosis, HIV dan AIDS, malaria, diare, dan DBD) masih cukup tinggi. Hal inidisebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang belummengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upayapenanggulangan penyakit.

2.3.4. Rencana Tindak LanjutDengan memperhatikan permasalahan di atas, maka rencana tindak lanjut diprioritaskan padaupaya:

1. Peningkatan upaya kesehatan preventif terpadu, melalui: (a) penyediaan sarana kesehatanyang mampu melaksanakan PONED dan PONEK; (b) pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatanstrategis untuk meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; (c) peningkatancakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); (d) peningkatan cakupan pasien komplikasikebidanan yang ditangani; (e) peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektorpemerintah; (f) peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama; (g) peningkatan cakupanpelayanan kesehatan bayi; (h) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan anak balita; (i)peningkatan cakupan persalinan di sarana pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakitpemerintah; dan (j) perbaikan status gizi masyarakat dengan meningkatkan pendidikan ibutentang penimbangan balita, ASI eksklusif, garam beryodium, suplementasi gizi mikro (vitaminA dan tablet Fe), tatalaksana gizi buruk, dan fortifikasi; dan (k) peningkatan kesehatanlingkungan dengan menekankan pada peningkatan akses dan kualitas air minum dan sanitasiyang layak serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi.

2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat,terutama obat esensial generik.

3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan program KB, melalui: (a) pembinaan dan peningkatankemandirian KB dengan cara: (i) meningkatkan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber KBmelalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta yaitu dengan memberikan dukungan saranadan prasarana klinik serta menyediakan alat/obat kontrasepsi (alokon) dan pelayanan KBgratis bagi PUS miskin; (ii) mendekatkan pelayanan KB kepada sasaran PUS miskin denganmenggunakan pelayanan mobile secara berkala; (iii) meningkatkan kualitas pelayanan KBmelalui pemberian informed choice; dan (iv) meningkatkan kapasitas sumber dayapenyelenggara program KB di semua tingkatan; (b) peningkatan promosi dan penggerakanmasyarakat dengan cara: (i) meningkatkan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) mengenaikependudukan dan KB serta kesehatan reproduksi, terutama pada remaja dan PUS miskin; (ii)meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait pengendalian jumlahpenduduk, KB dan kesehatan reproduksi; (iii) meningkatkan komitmen dan peran serta rumahsakit, rumah bersalin dan bidan terkait pelaksanaan KB pasca persalinan dan pasca keguguran;

Page 49: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 35

dan (iv) menggalang dan memperkuat kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program kependudukan dan KB.

4. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, antara lain melalui: (a)peningkatan kemampuan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko; (b) penguatanpenemuan penderita dan tata laksana kasus; (c) peningkatan cakupan imunisasi dan saranadistribusi vaksin dalam jumlah cukup di lapangan; dan (d) peningkatan KIE untuk mendoronggaya hidup sehat.

5. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer,sekunder, dan tersier, termasuk peningkatan kualitas layanan fasilitas pelayanan kesehatanrujukan yang memenuhi standar bertaraf internasional.

6. Pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, melalui: (a) peningkatan cakupanjaminan kesehatan secara bertahap; (b) peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagipenduduk miskin; (c) penyediaan pembiayaan jaminan persalinan (Jampersal) yang mencakuppelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan KB; dan (d) perluasan cakupan jaminan kesehatanmelalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit.

Page 50: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

36 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Tabel 2.3.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 3: Kesehatan, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUB STANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

1. KESEHATAN MASYARAKAT Pelaksanaan upaya kesehatan preve f terpadu yang meli : penurunan gkat kem n ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014); penurunan gkat kem n bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014); pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014 penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014

Penurunan gkat kem n ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014)

AKI

226

228a)

228 a)

Penurunan gkat kem n bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014)

AKB

34 34 a) 34 a)

Pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014

Persentase bayi penerima imunisasi dasar

80 46,2 b) 53,8 c)

Penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014

Persentase jangkauan akses sumber air bersih

62

47,7 d)

45,7 c)

Persentase jangkauan sanitasi dasar berkualitas

64 51,19 d) 55,5 c)

2. SARANA KESEHATAN Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014

Meningkatnya kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014

Jumlah kota yang memiliki rumah sakit berakreditasi internasional

1 kota

-

(kegiatan dimulai tahun

2010)

2 kota *)

3. OBAT Pemberlakuan Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010

Diberlakukannya DOEN dan HET dalam pengadaan obat generik

Persentase diberlakukannya DOEN dan HET dalam pengadaan obat di seluruh Indonesia

100%

-

(kegiatan dimulai tahun

2010)

100% e)

4. ASURANSI KESEHATAN

NASIONAL Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014

Diterapkannya Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada tahun 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun

Persentase cakupan keluarga miskin yang memiliki jaminan Kesehatan

100%

100% f)

100% e)

2012-2014

Page 51: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 37

5. KELUARGA BERENCANA Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010 2014

Meningkatnya pembinaan, kesertaan, dan kemandirian ber-KB melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

Peserta KB f

26,7 juta

32,5 juta

33,7 juta g)

Peserta KB baru 7,2 juta 6,7 juta 8,6 juta g)

6. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan: Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5.

Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk

Prevalensi Tuberculosis

235

244 h)

244 h)

Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk

Annual Parasite Index (API)

2 1,85 f) 1,96 e)

Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5

Prevalensi HIV 0,2 0,2 i) 0,2 i)

Keterangan : *) RSCM Jakarta dan RS Sanglah Denpasar dalam proses untuk mendapatkan akreditasi world class Sumber data : a) SDKI, 2007; b) Riskesdas, 2007; c) Riskesdas 2010; d) Susenas, 2009; e) Kemkes, 2010; f) Kemkes 2009; g) Ru n

BKKBNN, 2010; h) Laporan Global TB WHO, 2009; i) Hasil masi Prevalensi HIV Kemkes 2009

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

Page 52: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

38 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010 2014 36

Page 53: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 39

BAB 2.4. PRIORITAS NASIONAL 4: PENANGGULANGANKEMISKINAN

2.4.1. Pengantar

Penanggulangan kemiskinan merupakan program lintas bidang yang dalam pelaksanaannyamelibatkan dukungan dari berbagai pihak, baik kementerian/lembaga (K/L) di tingkat pusat,maupun dinas teknis di tingkat daerah serta didukung oleh para pihak baik perguruan tinggi,lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat sendiri. Program program penanggulangankemiskinan dibagi menjadi 3 klaster sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010tentang Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dimana Menteri PPN/KepalaBappenas sebagai salah satu anggotanya. Program program pada klaster I adalah programperlindungan sosial berbasis keluarga, melalui program ini pemerintah memberikan pemenuhanhak hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup pada rumah tangga sasarandan kelompok rentan lainnya. Program program klaster I antara lain: Program Keluarga Harapan(PKH), Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), dan Program Beasiswa untuk Siswa Miskin. Sementara itu, pada klaster II adalahprogram yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, yaitu Program Nasional Pemberdayaan

Page 54: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

40 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), melalui program ini pemerintah mendorong pemberdayaanmasyarakat terutama masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuatkapasitasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Program pada klaster III adalahprogram berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, yaitu Program Kredit Usaha Rakyat (KUR),yang ditujukan untuk meningkatkan akses pembiayaan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usahamikro, kecil, dan menengah, dan koperasi.

Pencapaian target target penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari upaya koordinasiprogram penanggulangan kemiskinan yang efektif diantaranya dalam hal pengarusutamaankebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, penguatankelembagaan penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya. Secara umum, dari hasil pelaksanaanprogram ketiga klaster tersebut, pemerintah dapat memenuhi target pencapaian penurunan angkakemiskinan, yaitu sebesar 13,33 persen, dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2010 adalahpada kisaran 12,0 13,5 persen.

2.4.2. Pencapaian Prioritas Nasional 4: Penanggulangan KemiskinanPelaksanaan program program penanggulangan kemiskinan di atas juga didukung olehpertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen ataumelebihi dari target yang ditetapkan sebesar 5,8 persen. Hal tersebut telah menyumbangpenurunan tingkat kemiskinan dari 14,15 persen pada tahun 2009 menjadi 13,33 persen padatahun 2010. Meskipun menurun, pada tahun 2010, secara absolut masih terdapat 31,02 jutaorang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan juga terjadi pelambatan penurunan tingkatkemiskinan. Pada tahun 2008 ke 2009 tingkat kemiskinan menurun sebesar 1,27 persen,sedangkan dari tahun 2009 ke 2010 hanya menurun 0,82 persen. Perkembangan angka kemiskinandari tahun 2004 2010 disajikan dalam Gambar 2.4.1.

Gambar 2.4.1. Perkembangan Angka Kemiskinan Indonesia, Tahun 2010–2014

Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah)

Program program bantuan sosial terpadu yang dilaksanakan dengan tujuan memberikanpemenuhan hak hak dasar, pengurangan biaya hidup, dan perbaikan kualitas hidup pada rumahtangga sasaran dan kelompok rentan lainnya telah terlaksana dengan baik selama tahun 2010.Pelaksanaan PKH dimaksudkan untuk menjaga agar anak anak dari rumah tangga sangat miskintetap berada di sekolah untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah serta memeliharakesehatan balita dan ibu yang sedang hamil. PKH terus ditingkatkan pelaksanaannya baik dari segi

Page 55: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 41

cakupan wilayah ataupun jumlah penerima. Pada tahun 2009, pelaksanaan PKH 70 kabupaten/kota di 13 provinsi dan total penerima PKH sebanyak 726.376 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sedangkan pada tahun 2010, cakupan PKH telah diperluas di 88 kabupaten/kota di 20 provinsi, dan jumlah penerima sekitar 772.830 RTSM. Namun pencapaian jumlah penerima tersebut di bawah target RPJMN 2010–2014 yaitu 816.000 RTSM.

Pada tahun 2010, pembayaran bantuan PKH telah dilakukan dengan frekuensi empat kali dalam setahun sesuai rancangan awal. Di sebagian besar daerah yang melaksanakan PKH sejak tahun 2007–2009, pembayaran bantuan sudah dilakukan berdasarkan hasil pemenuhan kewajiban peserta (hasil veri kasi). Sebagian daerah juga telah menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) PKH untuk ver kasi pemenuhan kewajiban para penerima. Di tahun 2010, pelaksanaan PKH juga ditujukan untuk mendukung perluasan kepesertaan dan persiapan pengembangan PKH di tahun 2011 yakni melalui: (1) rekrutmen pendamping, operator, koordinator wilayah, dan tenaga pendukung lainnya; (2) an pendamping, operator, dan petugas penyedia layanan pendidikan dan kesehatan; dan (3) sosialisasi oleh berbagai pihak.

Raskin merupakan program nasional yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Pada tahun 2010, jumlah penerima Raskin sebanyak 17,488,007 RTSM. Penetapan jumlah tersebut berdasarkan atas hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2008 yang dilakukan oleh Badan Pusat (BPS). Alokasi Raskin untuk ap penerima yaitu 15 kg beras selama 12 bulan, dengan harga tebus beras sebesar Rp1.600 per kg ne di k distribusi. Realisasi penyaluran Raskin tahun 2010 (per Februari 2011) yaitu sebesar 98,67 persen. Dari total pagu Raskin sebanyak 2,97 juta ton beras, sebanyak 2,93 juta ton beras yang dapat disalurkan ke penerima. Realisasi penyaluran Raskin tahun 2010 ini lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi Raskin tahun 2009 yang sebesar 97,74 persen.

Selanjutnya, dalam rangka perlindungan terhadap resiko akibat masalah kesehatan, pelaksanaan Jamkesmas juga telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan kesehatan. Sampai dengan akhir Desember tahun 2010, persentase penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan telah mencapai sekitar 59,07 persen, realisasi Jamkesmas hingga Desember 2010 sebesar Rp4,2 triliun yang ditujukan bagi 76,4 juta masyarakat miskin. Jumlah puskesmas dan RS yang memberikan pelayanan dasar bagi penduduk miskin juga mengalami peningkatan dari tahun 2009.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin menyekolahkan anaknya, Pemerintah menyediakan beasiswa bagi siswa miskin untuk semua jenjang pendidikan, termasuk menyediakan jalur pendidikan non formal (pendidikan kesetaraan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA) untuk menampung anak-anak yang putus sekolah dan mereka yang dak dapat mengik jenjang pendidikan formal. Pada pelaksanaan program beasiswa miskin untuk

kat SD sampai perguruan selama tahun 2010 telah membantu sebanyak 4,7 juta siswa. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa miskin untuk dapat mengenyam pendidikan sebagai bekal kehidupan mereka dan diharapkan bisa menjadi pemutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dari program Keluarga Berencana (KB), pada tahun 2010 telah berhasil meningkatkan pencapaian jumlah peserta KB baru dari sasaran sebanyak 7,2 juta menjadi sebanyak 8,6 juta yang terdiri dari jumlah peserta KB baru miskin (keluarga pra-sejahtera/KPS dan keluarga sejahtera I/KS 1) dan rentan lainnya sebanyak 3,8 juta dan meningkatnya jumlah peserta KB a f dari sasaran sebanyak 26,7 juta menjadi sebanyak 33,7 juta yang terdiri dari peserta KB (KPS dan KS 1) dan rentan lainnya menjadi sebanyak 14,3 juta.

Page 56: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

42 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Pelaksanaan program Klaster II, yaitu PNPM Mandiri perkotaan dan perdesaan terus diperluas danditingkatkan kualitasnya, agar semakin efektif dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakatterutama masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitasnya untukikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pada tahun 2010 sudah dilaksanakan sesuai dengantarget yang ditetapkan yaitu pelayanan PNPM Mandiri yang didukung dengan penyaluran bantuanlangsung masyarakat sebesar Rp10,31 triliun yang berasal dari dana APBN dan APBD. Hasilpencapaian PNPM Mandiri Perkotaan telah dilaksanakan di 10.948 desa/kelurahan pada tahun2010 dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan danpengangguran. Sedangkan beberapa hasil pencapaian PNPM Mandiri Perdesaan di tahun 2010antara lain: (1) capaian PNPM Inti sebesar 100 persen sesuai targetnya yaitu pada 4.805kecamatan di 495 kabupaten/kota di 32 provinsi, sedangkan pencapaian PNPM Penguatan yangterdiri dari PNPM Generasi sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan, PNPM Integrasi SPPSPPN telah dilaksanakan pada 40 kabupaten dari 33 kabupaten target yang ditetapkan, dan PNPMPerbatasan sebesar 100 persen dari target yang ditetapkan; (2) cakupan wilayah kegiatanrekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kabupaten Nias dan Nias Selatan meningkatdari capaian tahun sebelumnya yaitu 2 kabupaten/5 kecamatan menjadi 2 kabupaten/9kecamatan sesuai targetnya; (3) PNPM Mandiri KP telah dilaksanakan di 120 kabupaten/kota yangdiarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan menujukemandirian; (4) pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM PISEWtelah dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi, 34 kabupaten yaitu sebesar 100 persen dari targetyang sudah ditentukan; (5) lokasi garapan PAMSIMAS dengan tujuan penyediaan air bersih dansanitasi bagi masyarakat perdesaan mengalami peningkatan capaian dari target yang telahditentukan sebesar 32 kabupaten menjadi 109 kabupaten/kota di 15 provinsi; (6) PNPM LMP yangdiarahkan untuk kegiatan agar aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam menjadibagian integral dari aktivitas pembangunan masyarakat di perdesaan belum mencapai target 2010,yaitu sebesar 78 kecamatan di 26 kabupaten di 8 provinsi; (7) infrastruktur pendukung kegiatanekonomi dan sosial (RISE) telah dilaksanakan di 237 kecamatan; (8i) infrastruktur perdesaan (RIS)sudah terlaksana sesuai target tahun 2010 yaitu sebanyak 215 kecamatan; (9) persentase Pemdayang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten)sebesar 100 persen; (10) SANIMAS yang diarahkan untuk infrastruktur air limbah telahdilaksanakan pada 38 kawasan dari targetnya sebesar 27 kabupaten/kota; (11) jumlah desa yangterfasilitasi air minum (PAMSIMAS) sebesar 1569 desa meningkat dari target yang ditentukansebesar 1472 desa; (12) PNPM P2DTK telah dilaksanakan pada 32 kabupaten yang diarahkan untukpengembangan kawasan perdesaan, percepatan pembangunan daerah tertinggal, danpeningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan; (13) PNPM Pariwisata yang diarahkan untukmenggerakkan perekonomian masyarakat dan membangkitkan kesadaran wisata pada tahun 2010telah dapat mengembangkan 200 desa wisata, yang mencakup pengembangan daya tarik wisata didesa, pengembangan usaha masyarakat berbasis kreatif pariwisata, dan pengembangan desapendukung usaha pariwisata; dan (14) beberapa program PUAP belum berjalan sesuai target 2010,yaitu model pembiayaan bersubsidi baru menghasilkan 1 dari 4 model yang ditargetkan sertapenguatan modal Gapoktan PUAP yang baru tercapai 8.587 kelompok dari target sebesar 10.000kelompok.

Program program Klaster III secara umum menunjukkan pencapaian target yang tinggi. PenyaluranKredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM dan koperasi sejak tahun 2007 sampai dengan akhir tahun2010 mencapai hampir Rp34,42 triliun, dan mencakup sekitar 3,81 juta nasabah. Jumlah danapenjaminan kredit yang disediakan untuk mendukung penyaluran KUR pada tahun 2010 dapatdipenuhi 100 persen, sehingga pada tahun 2010 KUR dapat disalurkan sebesar Rp17,23 triliundengan jumlah nasabah lebih dari 1,44 juta nasabah, dan rata rata kredit/pembiayaan sebesar

Page 57: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 43

Rp11,98 juta. Pelaksanaan Klaster III juga diperluas melalui penyediaan dana melalui koperasiuntuk 2.600 koperasi/kelompok UMKM, dengan pencapaian sebesar 99,46 persen. Sekitar 5.737koperasi dan UMKM juga menerima dukungan pemasaran pada tahun 2010, yang berartipencapaian sebesar 80,55 persen dari target yang ditetapkan. Target peningkatan kualitaskelembagaan koperasi dan pemahaman aparat pembina pada tahun 2010 juga dapat dicapai 100persen, yang ditunjukkan oleh penerbitan 5 kebijakan dan penguatan 1.000 pembina.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, sejumlah upaya koordinasi dan sinkronisasikebijakan program penanggulangan kemiskinan juga telah dilakukan yaitu antara lain dalam halpengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan, pemberdayaanmasyarakat dan kawasan, penguatan kebijakan kelembagaan dan kemitraan, kebijakan penguatankelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui Tim Nasional PercepatanPenanggulangan Kemiskinan (TNP2K) , dahulu disebut Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK) serta pengembangan kebijakan keuangan mikro dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna(TTG). Pada tahun 2010, untuk mendukung koordinasi kebijakan dalam pengarusutamaankebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan delapan kegiatankoordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundangan penanggulangan kemiskinan dibidang pengarusutamaan kebijakan serta empat kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakanpenanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan anggaran. Adapun hasilnya beruparekomendasi kebijakan tentang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran. Kegiatan koordinasikebijakan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengadakandelapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan TNP2K. Hasil dari kegiatan tersebutyaitu rekomendasi mengenai pengembangan dukungan kelembagaan koordinasi penanggulangankemiskinan (TNP2K).

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan masyarakat dan kawasan dilakukandengan menggelar 9 kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaanmasyarakat dalam penguatan masyarakat dan kawasan perkotaan serta 10 koordinasi dansinkronisasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam penguatan masyarakat dankawasan perdesaan. Hasil dari upaya tersebut yaitu rekomendasi tentang kebijakan koordinasiberbagai komponen yang ada di dalam PNPM Mandiri, pemetaan program programpemberdayaan masyarakat lainnya yang ada di K/L, koordinasi pengembangan PNPM Pariwisata,PNPM Perumahan, PNPM Peduli, dan PNPM Kehutanan. Kegiatan koordinasi kelembagaan dankemitraan dijalankan dengan mengadakan 8 koordinasi dan sinkronisasi penguatan kelembagaanpenanggulangan kemiskinan serta 6 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kemitraanpenanggulangan kemsikinan. Upaya tersebut telah memberikan rekomendasi tentangpengembangan kerjasama kemitraan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR),Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta kerjasama regional ASEAN dan kerjasamainternasional lainnya (dengan China, Jepang, dan sebagainya). Selanjutnya koordinasi kebijakankeuangan mikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna 7 koordinasi dan sinkronisasi persiapanLKM dengan K/L maupun masyarakat serta 5 koordinasi dan sinkronisasi pengembangan danpemanfaatan teknologi tepat guna. Hasil dari kegiatan tersebut berupa rekomendasi kebijakanuntuk mengembangkan Lembaga Pengemban Dana Amanah (LPDA), sosialisasi MoU tentangStrategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di daerah daerah, koordinasi perluasan realisasiKredit Usaha Rakyat (KUR) di daerah, serta penguatan koordinasi pemanfaatan teknologi tepatguna di daerah.

Page 58: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

44 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

2.4.3. Permasalahan Pencapaian Pencapaian atas sasaran yang telah ditetapkan masih belum op mal mengingat kompleksnya masalah yang dihadapi sehingga penanganannya dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Beberapa faktor yang secara umum mempengaruhi melambatnya laju penurunan kemiskinan di tahun 2010 secara umum antara lain adalah gginya si pada tahun 2010, yaitu sebesar 6,96 persen jika dibandingkan tahun 2009 yang hanya 2,78 persen. asi tersebut sebagian besar disumbang dari komponen bahan makanan yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat miskin dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat terutama jumlah penduduk yang rentan untuk jatuh miskin baik karena guncangan ekonomi maupun kurangnya akses terhadap pelayanan dasar dan sosial.

Pelaksanaan PKH secara keseluruhan masih belum op mal, meskipun telah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan pencapaian pelaksanaan kegiatan PKH tahun 2010 diantaranya: (1) dak tercapainya target RPJMN 2010–20 14 untuk menjangkau 816.000 RTSM. Hal ini disebabkan oleh: (a) pergerakan RTSM menjadi eligible terhadap kriteria PKH (pindah rumah, anak lulus dari SMP, dll); (b) data PPLS 2008 yang digunakan sudah mengalami perubahan, sehingga data RTSM penerima PKH hanya ± 88,6 persen yang eligible; (2) pembayaran masih belum tepat waktu; (3) aspek pendataan masih mengalami masalah di lapangan, pelaksanaan validasi dan pemutakhiran juga masih belum op mal; (4) masih ada sebagian petugas pada layanan kesehatan dan pendidikan (guru) yang keberatan dalam melakukan ver kasi secara

nu; (5) distribusi formulir ver kasi masih menemui kendala di beberapa kabupaten/kota terutama karena letak geogra ; (6) sosialisasi PKH belum berjalan dengan baik sehingga banyak pemangku ke ngan dak memahami PKH sebagai bantuan bersyarat; (7) koordinasi antar Departemen-Dinas Teknis dan koordinasi di kat provinsi belum op mal; (8) dukungan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Daerah belum memadai; dan (9) prosedur dan ndak lanjut pengaduan belum berjalan sepenuhnya. Meskipun demikian, pelaksanaan PKH mengalami peningkatan kualitas dengan terjalinnya koordinasi antara beberapa program lain Jamkesmas dan beasiswa miskin.

Penyaluran Raskin di beberapa daerah telah berjalan dengan baik atau sesuai dengan rencana. Namun di beberapa daerah lainnya, pelaksanaan Raskin belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut akibat adanya sejumlah kendala, antara lain: (1) beberapa daerah menolak menyalurkan Raskin karena jumlah RTS dari data hasil PPLS 2008 lebih kecil dibandingkan dengan data riil jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan setempat; (2) kondisi geogr tempat

penerima manfaat yang rel f jauh dari k distribusi; (3) kondisi infrastruktur dan cuaca yang kurang baik menghambat penyaluran Raskin; (4) masih ditemukan kualitas beras yang kurang baik; (5) masih ditemukan penyusutan jumlah beras (dalam satu karung); (6) beberapa provinsi masih memiliki tunggakan (utang) pembayaran Raskin; (7) belum tersedianya dana pendampingan untuk program Raskin di beberapa kabupaten/kota; dan (8) sosialisasi Raskin dirasakan masih kurang op mal.

Dari sektor pendidikan, tantangan yang masih dihadapi yaitu masih belum peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan, permasalahan ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembangunan pendidikan secara umum.

Sedangkan dalam pelaksanaan program KB, permasalahan yang masih ditemui di lapangan yaitu: (1) rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB bagi keluarga Pasangan Usaha Subur (PUS) miskin; (2) masih rendahnya pengetahuan keluarga PUS miskin mengenai KB dan kesehatan reproduksi; (3) adanya kekhaw terhadap efek samping dan komplikasi dari pemakaian alat dan obat kontrasepsi; (4) masih ngginya disparitas pemakaian alat kontrasepsi dan kebutuhan

Page 59: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 45

ber KB yang tidak terpenuhi, baik antarprovinsi, antarwilayah desa kota, dan antarstatus sosialekonomi.

Permasalahan yang terjadi pada program program di klaster II secara umum antara lain: (1)adanya pemekaran kecamatan/desa sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan danalokasi sebelumnya; (2) dana bergulir hanya berasal dari BLM pada tahun anggaran berjalan,bukan berasal dari tabungan dana bergulir yang ada di masyarakat; (3) partisipasi perempuanmeningkat, terutama dari kalangan menengah/atas, tetapi dominasi laki laki masih ada; dan (4)terkait dengan perencanaan partisipatif, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan padaprogram open menu dan dana bergulir masih sebatas formalitas. Sedangkan permasalahan khususyang terjadi di PNPM Perdesaan antara lain : (1) masih terdapat kasus korupsi di level kelompokmasyarakat dan fasilitator; (2) pada PNPM KP, kemiskinan masyarakat kelautan dan perikananberakar pada kurangnya akses masyarakat terhadap sumber sumber peningkatan kesejahteraan,seperti permodalan, teknologi, informasi, pemasaran serta kultur kewirausahaan dan sosial yangkurang kondusif; (3) terdapat beberapa lokasi PNPM RIS khususnya di perdesaan dimana prosesperencanaan tidak dapat menghasilkan dokumen perencanaan desa, sehingga hal tersebutmenghambat pelaksanaan program; (4) untuk PNPM P2DTK meskipun anggaran sudah terserap direkening masyarakat, namun terdapat pekerjaan fisik yang masih terhambat karena belum adanyaFinancial Management Specialist (FMS) dan belum adanya SK Satker di masing masing Kabupaten;(5) mekanisme usulan untuk dukungan desa wisata belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria danketentuan yang berlaku, belum optimalnya proses rembug desa, belum memadainya jumlahtenaga pendamping PNPM Mandiri Pariwisata, belum memadainya sarana dan prasaranapendukung pariwisata, dan belum optimalnya dukungan media massa dalam promosi pariwisata;(6) pada program PUAP masih terdapat biaya administrasi untuk menjadi peserta program PUAPsebesar 1 juta, masih kurang jelasnya penentuan peserta penerima bantuan PUAP sehinggabanyak terjadi salah sasaran, dan petunjuk teknis PUAP dipandang masih terlalu umum sehinggamenimbulkan interpretasi yang beragam.

Selanjutnya beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatanpemberdayaan koperasi dan UMKM yaitu kurangnya efektivitas pelaksanaan kegiatan yangdisebabkan keterbatasan kapasitas aparat pembina, dan kurangnya sinergi antar pemangkukepentingan terutama mengingat keragaman sektor dan lokasi usaha koperasi dan UMKM.Koperasi dan UMKM juga menghadapi masalah kurangnya kesempatan usaha, keterbatasan akseskepada sumber daya produktif, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal inimenyebabkan perkembangan kegiatan ekonomi produktif di daerah belum mampu mendorongpeningkatan pendapatan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pelaksanaan koordinasi kebijakan mengenai pengarusutamaan kebijakan dan anggaranpenanggulangan kemiskinan masih menghadapi sejumlah kendala yaitu berbagai daerah belumdapat mengembangkan perencanaan dan penganggaran yang pro poor serta masih banyakkegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang belum terkoordinasikan di dalam forum TimKoordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Kendala juga ditemui pada koordinasikebijakan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan yakni TNP2K di tingkat nasionalyang masih dalam perintisan sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup kuat di dalampenguatan TKPKD. Sedangkan masalah yang ditemui dalam koordinasi penguatan masyarakat dankawasan yakni masih tingginya egosektor dan egodaerah dalam melaksanakan program programpemberdayaan masyarakat, termasuk pada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga swadayamasyarakat, sehingga perlu diupayakan integrasi dan sinkronisasi. Kendala dari implementasikoordinasi kebijakan kelembagaan dan kemitraan yaitu belum terjalinnya kerjasama yang cukupmemadai antara pemerintah dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya

Page 60: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

46 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

masyarakat, khususnya pada daerah daerah yang potensial, sehingga perlu dikembangkankebijakan sinergitas antar pelaku. Sementara itu, kendala dalam koordinasi kebijakan keuanganmikro dan pemanfaatan teknologi tepat guna yaitu meskipun program keuangan mikro danteknologi tepat guna telah dikembangkan di beberapa daerah namun kemanfaatan dari programtersebut belum dioptimalkan.

2.4.4. Rencana Tindak LanjutPemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utamapembangunan, maka dalam rangka mendukung pembangunan, upaya upaya penurunan tingkatkemiskinan untuk mencapai target pada tahun 2014, yaitu tingkat kemiskinan sebesar 8 10 persenperlu diperluas baik sasaran maupun cakupan kegiatannya yang ditujukan untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan langkah langkah pengamanan di tingkatmakro, berupa langkah pengamanan bidang keuangan dan fiskal, maupun mikro berupapengendalian dampak krisis global terhadap kemiskinan. Beberapa langkah langkah tersebutantara lain :

1. Menjaga stabilitas harga barang barang kebutuhan pokok dan menjaga tingkat inflasi ditahun tahun mendatang;

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro rakyat miskin dengan memberiperhatian khusus pada usaha usaha yang melibatkan orang orang miskin serta usaha usahayang dapat menciptakan lapangan pekerjaan;

3. Meningkatkan kualitas dan intensitas serta memperluas kebijakan afirmatif/keberpihakanuntuk penanggulangan kemiskinan melalui perluasan 3 (tiga) klaster program pro rakyat yangdituangkan dalam pelaksanaan klaster 4 yang akan dimulai pada tahun 2012;

4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan peningkatan pendudukkategori miskin untuk mempercepat pencapaian target melalui peningkatan dan efektifitaspelaksanaan Program KB, misalnya dengan meningkatkan advokasi dan KIE (komunikasi,informasi, dan edukasi) mengenai KB dan kesehatan reproduksi, terutama pada keluarga PUSmiskin;

5. Rencana tindak lanjut pelaksanaan PKH diantaranya: (a) peningkatan cakupan sasaran PKHyaitu 1.116.000 RTSM, serta perluasan jangkauan lokasi PKH di 118 kabupaten/kota di 25provinsi; (b) pelaksanaan PPLS 2011 untuk memperbaharui data PPLS tahun 2008; (c)memperkuat sinergi PKH dengan program/kegiatan di sektor lain yaitu beasiswa miskin,Jamkesmas, dan penerbitan KTP bagi penduduk peserta PKH; (d) penguatan koordinasi lintassektor dan Pemda; (e) bimbingan teknis bagi pendamping dan operator; (f) bimbingan teknisbagi petugas layanan kesehatan dan pendidikan; dan (g) penerapan SOP mengenaipencetakan dan distribusi dokumen verifikasi;

6. Beberapa penyempurnaan untuk pelaksanaan program Raskin antara lain: (a) verifikasi dataRTS akibat perubahan karena meninggal, pindah, atau sudah tidak miskin lagi sesuai hasilmusyawarah desa yang diikuti oleh perwakilan RTS dari setiap Satuan Lingkungan Setempat(SLS); (b) Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan dalam mendistribusikan beras darititik distribusi (TD) ke titik bagi (TB); (c) peningkatan mutu beras melalui pemeriksaan berassebelum penyaluran oleh Tim Raskin Provinsi/Kabupaten/Kota; (d) Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaranHarga Pembelian Beras (HPB) Raskin atau dapat memberikan dana talangan bagi penerima

Page 61: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 47

yang mampu; (e) meni a oor bai antar ja a) maupun antar n aerah; (f) mengga n i in an an berjenjang

at hingga penerima manfaat; (g) monitoring eva ua penya uran in penga uan a (h) Pemerintah Daerah unt

ana pe ampingan untu an R in; (i) mengim emen i a pembayaran tunai (cash & carry);

7. U rencana t program-program i er II antara in: (a) mening eva a i penghitungan untu me at erapa na yang berg i

a rang mening at an w aya a terh ap program-program PNPM yang e ang ng ung; (b) op ma forum pra ng, mana forum

a t i i antara u ma yara at an rencana SKPD, pening an perencanaan i (c) a an perubahan i e p pa ang in ecamatan

mengi n peran an par i perempuan, ibaha pa a ang ecamatan, ingga a

a ter anai pa a tahun beri utnya; ( ) menin an an an me a i penye aan m a pa

ayan, pemb i ya, peng ah, an pema ar h i erta pet garam me a i ayaan mina per n ayaan garam Upaya n a engan memberi guna m perm me a i perb an; (e) op m i penyiapan perencanaan egiatan PNPM Man iri ng Pariw , terutama am me peng an an peny an tenaga pen amping erta i untu pening atan u ungan arana pra arana

pening atan promo a w ta; (f) t it program PNPM RIS pat u eva ua i ap - yang ter apat antara a ba an p an

untu perencanaannya; (g) untu giatan program PNPM-P2DTK per u percepatan penga aan n i Financial Management Specialist (FMS) untu abupaten- abupaten yang te penumpu an anggaran i

ma n memperpanjang jang a u pember uan SK Sat Kabupaten ebe ya; (h) unt program PUAP, nya me va i g eh

Kementerian Pertanian ehingga an terja i h a aran am peny an PUAP, per nya perbai terh ap petunju te ni PUAP, an unya r antara program PNPM Penguatan program PUAP agar tercipta nambungan program;

8. an p bangan an program an egiatan pember aan ope i UMKM pa a tahun 2010, pemerintah me an beberapa h untu menangani

yang a a me : (a) meni a ca upan egiatan- an yang ngan penguatan umber ya ia UMKM, hu ya

n irau haan; (b) men ung a KUR me a i enggaraan i program KUR an peny an pen ampingan bagi UMKM yang

tur KUR; (c) meni a ua aan, SDM penge o a p i pembiayaan KSP/KJKS n LKM bagi UMKM; an ( ) mening at an jan auan em pen u ung euangan unt mening an pembiayaan UMKM; an

9. Rencana jut am pening atan i vi o penangg ngan i inan erta harmoni antar antara ain: (a) egiatan

bi e an anggaran penanggu gan i inan p pat mengembang an ebija an tentang perencanaan penganggaran yang

pro-poor an terintegra i i ng ah, ngan penguatan an TKPKD;

Page 62: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

48 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

(b) penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di daerah dapat dilaksanakandengan mengembangkan kelembagaan yang sesuai dengan struktur organisasi yang barusesuai Perpres 15/2010; (c) koordinasi penguatan masyarakat dan kawasan perlu dipayungidengan kebijakan yang mengurangi tingginya ego sektor dan ego daerah serta meningkatkanintegrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya agar memberikan sinergitas yang lebihtinggi di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat; (d) koordinasi kebijakan kelembagaandan kemitraan masih perlu mengembangkan kebijakan yang meningkatkan sinergitas antarpelaku di dalam penanggulangan kemiskinan, yakni memperkuat kemitraan antarapemerintah dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat(masyarakat madani); (e) koordinasi kebijakan keuangan mikro dan pemanfaatan TTGditujukan untuk lebih menyosialisasikan program/kegiatan keuangan mikro dan pemanfaatanTTG serta meningkatkan efektivitas program di daerah.

Tabel 2.4.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 4:Penanggulangan Kemiskinan, Tahun 2010

NORPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009*

CAPAIAN2010*SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010*

1 BANTUAN SOSIALTERPADU:Integrasi programperlindungan sosialberbasis keluarga yangmencakup program baikyang bersifat insidensialatau kepada kelompokmarginal, programkeluarga harapan,bantuan pangan,jaminan sosial bidangkesehatan, beasiswabagi anak keluargaberpendapatan rendah,Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD), danParenting Educationmulai 2010 dandiperluas menjadiprogram nasional mulai2011 2012

Terumuskannyakebijakan pembiayaandan jaminan kesehatan

Persentasependuduk (termasukseluruh pendudukmiskin) yangmemiliki jaminankesehatan

59 48a 59,07b

Meningkatnyapelayanan kesehatandasar bagi pendudukmiskin di puskesmas

Jumlah puskesmasyang memberikanpelayanankesehatan dasar bagipenduduk miskin

8.481 8.541c 8.967b

Meningkatnyapelayanan kesehatanrujukan bagi pendudukmiskin di RS

Persentase RS yangmelayani pasienpenduduk miskinpeserta programJamkesmas

75 62d 75b

Tersalurkannya subsidipendidikan bagi siswaSD/SDLB, SMP/SMPLB,SMA, SMK, danmahasiswa

Jumlah siswa :SD/SDLBSMP/SMPLBSMASMKPTN/PTS

2.767.282966.064378.783305.53565.000

2.246.800871.193248.800305.95065.000

Meningkatnyapembinaan, kesertaan,dan kemandirian berKB melalui 23.500klinik pemerintah danswasta

Jumlah peserta KBbaru miskin (KPS danKS 1) dan rentanlainnya yangmendapatkanpembinaan danalokon gratis melalui23.500 klinik KBpemerintah danswasta

3,75 juta 2,95 juta 3,76 juta

Jumlah peserta KBaktif miskin (KPS danKS 1) dan rentanlainnya yang

11,9 juta 13,10 juta 14,26 juta

Page 63: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 49

NO RPJMN 2010 014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010* SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010*

mendapatkan pembinaan dan alokon s melalui 23.500 klinik KB pemerintah dan swasta

Meningkatnya pembinaan dan kemandirian ber-KB keluarga Pra-S dan KS-1

Jumlah PUS anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produk f yang menjadi peserta KB mandirie

22.000 kelompok

1.224.059 keluarga

1.026.929 keluarga

Jumlah mitra kerja yang memberikan bantuan modal dan pembinaan kewirausahaan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produk f

34 34 34

Jumlah mitra kerja yang menjadi pendamping kelompok Usaha Ekonomi Produk f

3 3 3

Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH)

Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM)

816.000 726.376 772.830

Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun

Jumlah RTS penerima Raskin (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan)

17.488.007 18.497.302 17.488.007

2. PNPM MANDIRI : Penambahan anggaran PNPM Mandiri dari Rp. 10,3 trilyun pada 2009 menjadi Rp. 12,1 trilyun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp.3 Milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara PNPM Pendukung

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan)

Keswadayaan Masyarakat (kelurahan)

10.948 Desa/Kel

11.039 Desa/Kel

10.948 Desa/Kel

Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kecamatan dan desa/ (PNPM Perdesaan)

Cakupan penerapan PNPM-MP dan Penguatan PNPM

a. PNPM In 4.805 kec di 495

kabupaten/kota di 32 provinsi

4.371 kec di 465

kabupaten/kota di 32 provinsi

4.805 kec di 495 kabupaten/kota

di 32 provinsi

b. PNPM Penguatan (termasuk di dalam lokasi PNPM In )

Page 64: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

50 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

NO RPJMN 2010014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010* SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010*

- PNPM Generasi

189 kec 164 kec di 21 kab di 5

prov

189 kec di 25 kab di 6 prov

- PNPM Integrasi SPP- SPPN

33 kab 10 kab di 8 prov

40 kab

- PNPM Perbatasan

80 kec 80 kec 80 kec di 15 kab di 4 prov

Cakupan wilayah kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana krisis di Kab. Nias dan Nias Selatan

2 kab/9 kec 2 kab/5 kec 2 kab/9 kec

PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan

120 kab/kota 120 kab/kota

120 kab/kota

Jumlah fasilitasi Pemda dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat

nggal termasuk PNPM PISEW

9 prov, 32 kab 9 prov, 32 kab

9 prov, 34 kab

Jumlah cakupan lokasi garapan PAMSIMAS

32 kab 109 kab/kota di

15 prov

109 kab/kota di 15 prov

Cakupan PNPM-LMP 72 kec 78 kec di 26 kab

78 kec di 26 kab di 4 8

prov Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE)

237 kecamatan 237 kecamatan

Infrastruktur Perdesaan (RIS)

215 kecamatan 479 kecamatan

215 kecamatan

Persentase Pemda yang mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW (9 provinsi, 34 kabupaten)

100% 100% 100%

Infrastruktur air limbah (SANIMAS)

27 kab/kota 97 kawasan 38 kawasan

Jumlah desa yang terfasilitasi air minum (PAMSIMAS)

1472 desa 1571 desa 1569 desa

Page 65: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 51

NORPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009*

CAPAIAN2010*SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010*

Jumlah kabupatentertinggal yangmengembangkanmekanismepengarusutamaankegiatan dalampengembangankawasan perdesaan,mendapatkanbantuan stimulandalampembangunaninfrastruktur untukpercepatanpembangunandaerah tertinggal,dan mendapatkanbantuan stimulantuntuk meningkatkankapasitaskelembagaanperencanaan(PNPM P2DTK)

32 Kab 32 Kab 32 Kab

Meningkatnya jumlahdesa wisata melaluiPNPM bidangpariwisata

Jumlah desa wisata(PNPM Pariwisata)

200 desa 104 desa 200 desa

Meningkatnya aksespetani/peternak padaskim kredit bersubsidi,sistem bagi hasil,komersial, bantuanlangsung danpenumbuhankelembagaankeuangan mikro untukmendukungpeningkatan produksipertanian.

Tersusunnya modelpembiayaanbersubsidi

4 1

Penguatan modalGapoktan PUAP(Gapoktan)

10.000 8.587

Tersusunnyakebijakanpembiayaanpertanian

1 1

3 KREDIT USAHA RAKYAT(KUR) :Pelaksanaanpenyempurnaanmekanisme penyaluranKUR mulai 2010 danperluasan cakupan KURmulai 2011

Meningkatnyapenyaluran KUR

Penyediaanpenjaminan,sosialisasi danpendampingan KUR

100% 100%

Meningkatnyakapasitas danjangkauan penyediaanmodal/pembiayaanbagi koperasi danUMKM

Jumlah koperasi danUMKM yangmenerima bantuanmodal/pembiayaan

2.600 koperasi/kelompok

99,46%

Meningkatnya kualitaskelembagaan koperasidan pemahamanmasyarakat dan aparatpembina mengenaipraktek berkoperasisesuai prinsip dan jati

Jumlah pelaksanaanpengembangankoperasi skala besar,pengelola koperasi,pemasyarakatanperkoperasian danperbaikan diklatluh

5 kebijakan/1.000 orang

pembina

100%

Page 66: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

52 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

NORPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009*

CAPAIAN2010*SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010*

diri koperasi perkoperasian

Berkembangnya saranausaha pemasaranKUMKM

Jumlah dukungandan fasilitasi saranapemasaran melaluikoperasi

5.737 KUMKM 53,60% 80,55%

4 TIMPENANGGULANGANKEMISKINAN :Revitalisasi KomiteNasionalPenanggulanganKemiskinan (KNPK) dibawah koordinasi WakilPresiden, penggunaanunified database untukpenetapan sasaranprogram mulai 20092010, dan penerapansistem monitoring danevaluasi yang akuratsebagai dasar keputusandan alokasi anggaran

Meningkatnya jumlahkoordinasi,sinkronisasi, kajianserta pemantauan danevaluasi kebijakanpenanggulangankemiskinan di bidangpengarusutamaankebijakan dananggaran

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasikebijakan danperaturanperundanganpenanggulangankemiskinan di bidangpengarusutamaankebijakan

8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasikebijakanpenanggulangankemiskinan di bidangpengarusutamaananggaran

4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan

Tingkat (indeks)koordinasi kebijakandan anggaranpenanggulangankemiskinan danperaturanperundangannya

100% 100% 100%

Meningkatnya jumlahkoordinasi,sinkronisasi, kajianserta pemantauan danevaluasi kebijakanpenanggulangankemiskinan di bidangpenguatankelembagaan TKPK

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasikebijakankelembagaan TKPK

8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan

Jumlah usulanrekomendasikebijakan penguatankelembagaan TKPK

6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan

Tingkat (indeks)usulan rekomendasikebijakan yangmenjadi kebijakanformal

100% 100% 100%

Meningkatnya jumlahkoordinasi,sinkronisasi, kajianserta pemantauan danevaluasi kebijakanpenanggulangankemiskinan di bidangpenguatan masyarakatdan kawasan

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasipelaksanaankebijakanpemberdayaanmasyarakat dalampenguatanmasyarakat dankawasan perkotaan

9 kegiatan 9 kegiatan 9 kegiatan

Page 67: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 53

NORPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009*

CAPAIAN2010*SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010*

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasipelaksanaankebijakanpemberdayaanmasyarakat dalampenguatanmasyarakat dankawasan perdesaan

10 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan

Tingkat (indeks)koordinasi dansinkronisasikebijakanpemberdayaanmasyarakat dalampenguatanmasyarakat dankawasan perkotaandan perdesaan

100% 100% 100%

Meningkatnya jumlahkoordinasi,sinkronisasi, kajianserta pemantauan danevaluasi kebijakanpenanggulangankemiskinan di bidangkelembagaan dankemitraan

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasipenguatankelembagaanpenanggulangankemiskinan

8 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasipelaksanaankemitraanpenanggulangankemsikinan

6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan

Tingkat (indeks)koordinasi dan hasilsinkronisasipelaksanaanpenguatankelembagaan dankemitraan

100% 100% 100%

Meningkatnya jumlahkoordinasi,sinkronisasi, kajianserta pemantauan danevaluasi kebijakanpenanggulangankemiskinan di bidangKeuangan Mikro danPemanfaatan TTG

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasipersiapan LKMdengan K/L maupunmasyarakat

7 kegiatan 8 kegiatan 7 kegiatan

Jumlah penyiapankegiatan koordinasidan sinkronisasipengembangan danpemanfaatanTeknologi TepatGuna

5 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan

Page 68: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

54 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

NO RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010* SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010*

Tingkat (indeks) koordinasi kebijakan pelaksanaan LKM dan pengembangan Teknologi Tepat Guna

100% 100% 100,00%

Catatan: *) Data masukan dari sektor-sektor terkait di Bappenas Sumber:

a. Kementerian Kesehatan, 2009 b. Kementerian Kesehatan, 2010 c. l Kesehatan, 2009 d. Dihitung dari l Kesehatan, 2009 e. Angka ini merupakan jumlah keluarga Pra KS dan KS 1 yang ak f berusaha pada kelompok UPPKS. Data UPPKS

yang menjadi KB Mandiri tahun 2009-2010 sulit diperoleh mengingat kegiatan ini membutuhkan sinergi antara program kemiskinan lainnya untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga.

Page 69: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 55

BAB 2.5.PRIORITAS NASIONAL 5: KETAHANAN PANGAN

2.5.1. PengantarKetahanan Pangan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010–2014. KetahananPangan memainkan peran dalam pembangunan terutama dalam: (1) memenuhi kebutuhankonsumsi pangan dalam negeri dan industri, (2) mendukung peningkatan kualitas SDM, (3)menyerap tenaga kerja, (4) memberikan kontribusi besar terhadap PDB dan ekspor nasional, (5)mendukung keberhasilan pembangunan sektor lainnya, dan (6) menjaga stabilitas nasional secaraumum. Sesuai dengan RPJMN 2010–2014, prioritas nasional ini diarahkan untuk meningkatkanketahanan dan kemandirian pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas. Selain itu,pembangunan ketahanan pangan diarahkan pula untuk melanjutkan dan meningkatkan revitalisasipertanian dalam rangka meningkatkan daya saing produk pertanian, peningkatan kesejahteraanpetani serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan sasaran utama pembangunan ketahanan pangan pada RPJMN 2010–2014, sasarandan target untuk tahun 2010 ialah meningkatnya produksi komoditas pangan utama, yaitu padisebesar 65 66 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung 19,8 juta ton, kedelai 1,5 juta ton, gulasebesar 2,9 juta ton, serta daging sapi sebesar 414 ribu ton; meningkatnya PDB sektor pertanian

Page 70: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

56 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

sebesar 3,6 persen; terjaganya stabilitas harga pangan serta meningkatnya kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani menjadi 105-110.

2.5.2. Pencapaian Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan

Keberhasilan pencapaian pemantapan ketahanan pangan pada tahun 2010 ditunjukkan oleh peningkatan produksi bahan pangan. Produksi padi berhasil mencapai 66,5 juta ton GKG, jagung mencapai 18,3 juta ton pipilan kering, kedelai mencapai 907,0 ribu ton biji kering, gula mencapai 2,7 juta ton Gula Kristal h (GKP), daging sapi mencapai 440 ribu ton karkas, serta ikan 10,83 juta ton. Berdasarkan data tersebut, produksi padi dan daging sapi telah mampu mencapai target yang ditetapkan, sedangkan untuk produksi jagung, kedelai, dan gula, pemerintah dan masyarakat masih perlu berupaya bersama untuk dapat lebih meningkatkan jumlah produksinya.

Pada tahun 2010 pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai 2,9 persen. Angka tersebut lebih rendah dari angka sasaran yaitu sebesar 3,6 persen. Dibandingkan dengan tahun 2009, PDB sektor pertanian tahun 2010 juga mengalami penurunan dari 4,0 persen.

Dari sisi ketenagakerjaan, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mampu memberikan lapangan kerja bagi sekitar 41,5 juta orang. Sedangkan dari sisi Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2010 masing-masing mampu mencapai 102,75 dan 105,5. Capaian indeks NTP dan NTN masih lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Tabel 2.5.1 Capaian Sasaran Prioritas Nasional 5: Ketahanan Pangan Tahun 2010

Indikator Satuan Target Capaian Produksi Padi juta ton GKG 66,9 66,5 Produksi Jagung juta ton 19,8 18,3 Produksi Kedelai ribu ton 1.300 907,0 Produksi Tebu/Gula juta ton 3,0 2,7 Produksi Daging Sapi ribu ton 412 440 Produksi Perikanan juta ton - 10,83 Pertumbuhan PDB % 3,6 – 3,7 2,9 Penyerapan Tenaga Kerja juta orang 43,7 41,5 Indeks NTP/NTN >105/105 102,75/105,5 Konsumsi Kalori Kkal/kapita/hari - 1.957,0 Skor PPH 86,4 80,6

Sumber: BPS (ATAP, 2011), Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan Perikanan (2011).

Kondisi harga bahan pangan cukup uktu f dengan kecenderungan yang semakin meningkat yang dipengaruhi oleh kemunduran musim panen serta permasalahan distribusi dan logi k bahan pangan antarwaktu dan antarwilayah. Untuk menjamin aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pangan, khususnya beras, pada tahun 2010 Pemerintah telah menyalurkan beras melalui Program Raskin bagi seluruh rumah tangga sasaran sebanyak 2,93 juta ton beras. Berdasarkan hasil Susenas, konsumsi kalori penduduk Indonesia pada tahun 2010 meningkat dari rata-rata 1.927,6 kkal/kapita/hari pada tahun 2009 menjadi 1.957,0 kkal/kapita/hari. Konsumsi ikan mencapai 30,47 kg/kapita/tahun, meningkat sebesar 4,78 persen dibandingkan dengan konsumsi pada tahun 2009 yang mencapai 29,08 kg/kapita/tahun. Sedangkan untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada tahun 2010 mencapai 80,6, lebih rendah dari target yaitu sebesar 86,4.

Page 71: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 57

2.5.3. Permasalahan PencapaianPembangunan ketahanan pangan tahun 2010 mampu mencapai beberapa sasaran utama,terutama produksi padi, daging, ikan, dan konsumsi pangan masyarakat. Di lain pihak, pencapaiansasaran pembangunan ketahanan pangan juga menghadapi beberapa kendala. Permasalahanpermasalahan tersebut terutama terkait dengan lahan, infrastruktur, penelitian danpengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim.

Tingginya tekanan terhadap lahan pertanian pangan menjadi salah satu permasalahan utamadalam pembangunan ketahanan pangan. Target pengembangan areal pertanian baru pada tahun2010 seluas 32,5 ribu hektar masih belum terpenuhi. Luasan areal sawah dan lahan kering yangdikembangkan masih sekitar 9,8 ribu hektar. Alih fungsi dan kompetisi penggunaan lahanpertanian pangan sangat membatasi pencapaian produksi bahan pangan. Pemanfaatan lahankering dan lahan terlantar juga masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya yaituketersediaan air irigasi. Deforestasi dan degradasi lahan juga mengakibatkan penurunan kualitaslahan dan dukungan ketersediaan air. Luasan lahan yang berhasil dioptimasi pada tahun 2010seluas 9,4 ribu hektar juga masih belum mencapai target seluas 25 ribu hektar. Sebagai dampakdari kendala tersebut, capaian beberapa target sasaran produksi (jagung, kedelai, gula) masih lebihrendah dari target yang diharapkan. Selain itu, produksi perikanan tangkap di laut sudah mulaiterbatas pertumbuhannya karena beberapa kawasan perairan sudah mengalami fullyexploited/over fishing.

Sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan belum sepenuhnya mampu melayani seluruhwilayah produsen pangan. Jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimalsehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi terutama di daerah sentra produksipangan dan daerah daerah irigasi besar. Pelaksanaan pembangunan waduk/embung/situ masihterkendala oleh pembebasan tanah dan permasalahan sosial, sedangkan untuk pengembanganrawa dihadapkan pada isu lingkungan dan moratorium ijin pemanfaatan lahan gambut. Sarana danprasarana perhubungan dan logistik pendukung distribusi pangan belum mampu menjangkauseluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, produksi perikanan budidaya mengalami kendalaberupa adanya keterbatasan akses ke input produksi (benih, bibit, dan modal) dan belummemadainya sarana dan prasarana budidaya (tambak dan irigasi) sehingga produksi perikananbudidaya belum meningkat secara optimal. Kondisi infrastruktur jalan yang masih terbatasmeningkatkan biaya transaksi dan menurunkan mutu produk hasil pertanian dan perikanan. Selainitu cakupan infrastruktur dan kualitas penyuluhan pertanian dan perikanan masih rendah.

Penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanian dan perikanan masih perlu dikembangkan.Selain itu, masih lemahnya diseminasi teknologi dan pemanfaatan teknologi tersebut kepadamasyarakat secara luas menjadi kendala bagi adopsi penerapan teknologi untuk meningkatkanproduksi. Mekanisme investasi dan pembiayaan pertanian dan perikanan yang ada masih belumdapat dijangkau oleh masyarakat.

Perubahan iklim mempengaruhi musim, cuaca, curah hujan, dan bencana. Perubahan tersebutberdampak terhadap produksi bahan pangan. Dampak perubahan iklim tersebut tidak hanyadirasakan pada kegiatan on farm namun juga dihadapi dalam kegiatan off farm, sepertipengolahan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.

Kendala kendala di atas tidak berdiri sendiri, namun saling terkait dalam mempengaruhi upayapencapaian sasaran ketahanan pangan. Capaian produksi jagung, kedelai, dan gula terutamaterkendala oleh kombinasi masalah alih fungsi lahan dan kompetisi lahan dengan komoditas padi,dukungan infrastruktur pertanian, dan perubahan iklim. Tingginya curah hujan menyebabkan

Page 72: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

58 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

petani lebih memilih untuk menanam padi. Kondisi iklim basah ini juga menyebabkan peningkatanserangan organisme pengganggu tanaman (OPT) bagi jagung dan kedelai serta menurunnyatingkat rendemen gula.

PDB sektor pertanian tahun 2010 mampu tumbuh positif dengan tingkat pertumbuhan 2,9 persen.Namun demikian pembangunan ketahanan pangan diharapkan mampu lebih mendongkrak sektorpertanian untuk tumbuh sekitar 3,6 persen. Capaian sasaran ini terkendala oleh tingginya tekananterhadap lahan dan air sehingga pertumbuhan produksi dan produktivitas pertanian, perikanandan kehutanan belum optimal. Selain itu, nilai tambah ekonomi dan mutu hasil pertanian,perikanan dan kehutanan juga masih perlu ditingkatkan. Penerapan teknologi dan aksesibilitaspembiayaan pertanian akan menjadi faktor penting dalam peningkatan aktivitas ekonomi sektorpertanian.

Walaupun telah meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat pertanian masih perlu terusdiperhatikan. Rendahnya tingkat penguasaan lahan merupakan kendala utama. Selain itupeningkatan produktivitas dan kualitas hasil juga akan menentukan pendapatan petani dannelayan. Lebih lanjut, peran penyuluhan untuk mendiseminasikan teknologi dalam mengangkatnilai tambah produk juga masih belum berjalan optimal. Berbagai kendala tersebut selama inimenjadi permasalahan dalam pencapaian target kesejahteraan masyarakat pertanian, perikanandan kehutanan.

2.5.4. Rencana Tindak LanjutSecara umum, pada tahun 2010, produksi bahan pangan mampu tumbuh secara positif danbeberapa target sasaran produksi telah tercapai. Selain itu, PDB sektor pertanian dan tingkatkesejahteraan petani meningkat namun masih belum tumbuh seperti yang diharapkan. Masihterdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala pencapaian target pembangunan. Olehkarena itu diperlukan beberapa tindak lanjut dalam upaya mencapai sasaran pembangunanketahanan pangan ke depan.

Ketersediaan input produksi terbukti mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkanproduksi dan produktivitas selama ini. Oleh karena itu, penyaluran input produksi (terutamapupuk, benih/bibit) akan tetap dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Selain itu, kondisi curah hujansepanjang tahun selama ini juga sangat berperan dalam proses budidaya bahan pangan. Dengandemikian pengelolaan lahan dan irigasi yang didukung dengan informasi iklim akan lebihditingkatkan ke depan.

Di lain pihak, permasalahan lahan akan ditindaklanjuti dengan implementasi perlindungan lahanpertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah tetap akan meminimalisir alih fungsi lahanguna meningkatkan ketersediaan pangan nasional, serta diiringi dengan perluasan areal pertanianbaru. Upaya upaya tersebut diharapkan akan mampu mengatasi masalah: (1) laju produktivitasyang mengalami kemandegan, (2) alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain yang belumberhasil ditekan ke tingkat minimal, (3) penyusutan lahan pangan karena naiknya paras muka lautakibat pemanasan global, dan (4) skala penguasaan garapan usahatani sehingga pendapatanpetani meningkat.

Upaya pengelolaan sumber daya perikanan dilakukan melalui pengendalian dan penataanperikanan tangkap dan peningkatan pertumbuhan produksi perikanan budidaya. Upayapengelolaan penangkapan di laut lebih diarahkan pada pengendalian dan penataan faktor produksiuntuk menghasilkan pemanfaatan yang berkesinambungan. Untuk meningkatkan produksiperikanan budidaya, dapat dilakukan peningkatan kegiatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi

Page 73: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 59

usaha perikanan melalui peningkatan produktivitas dengan penyediaan sarana perikanan sepertibantuan benih, penerapan teknologi dan penyuluhan; serta peningkatan pemanfataan lahan tiduruntuk usaha perikanan serta pengembangan kawasan minapolitan.

Mengingat sebagian besar kegiatan usaha tani berlokasi di perdesaan, maka ketersediaan dankualitas sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan akan terus diperhatikan. Pembangunansarana dan prasarana pertanian dan perdesaan akan dilanjutkan untuk mendukung pemanfaatanlahan kering dan lahan terlantar. Pemerintah juga akan mengidentifikasi potensi daerah irigasibaru, terutama di luar Pulau Jawa dan meningkatkan kualitas infrastruktur pada daerah daerahirigasi terbangun. Pembenahan sarana dan prasarana distribusi transportasi akan puladikembangkan guna mendukung distribusi bahan pangan antarwaktu dan antarwilayah(connectivity). Selain itu, peningkatan cakupan penyuluhan dan kualitas penyuluhan pertanian danperikanan akan lebih difokuskan guna mendukung pencapaian ketahanan pangan.

Pembangunan ketahanan pangan juga akan diperkokoh dengan percepatan penganekaragamankonsumsi masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan dan kualitas permintaanmasyarakat terhadap bahan pangan. Selain itu, perbaikan mutu, keamanan pangan, kandunganresidu dan bahan berbahaya dalam proses pengolahan, perbaikan lingkungan dan penyakitzoonosis akan tetap diperkuat. Yang tidak kalah penting, langkah langkah stabilisasi harga danpenguatan cadangan bahan pangan dalam negeri akan terus menjadi fokus kebijakan ke depan.

Mekanisme diseminasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, penyediaan danpeningkatan akses permodalan serta pendampingan bagi masyarakat petani akan terus diperbaiki.Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan petani, sehinggapetani lebih mandiri.

Terkait dengan perubahan iklim, upaya adaptasi dan mitigasi akan lebih diperkuat. Dalamhubungan ini telah dirumuskan langkah langkah nyata pengamanan produksi pangan dalammengahadapi iklim ekstrim terutama melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentangPengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. Upaya antisipasiini menuntut koordinasi, kerjasama dan monitoring evaluasi antar instansi yang sangat intensif.

Tabel 2.5.2. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 5:Ketahanan Pangan, Tahun 2010

NoRPJMN 2010–2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

1 LAHAN,PENGEMBANGANKAWASAN DANTATA RUANGPERTANIAN:Penataan regulasiuntuk menjaminkepastian hukumatas lahanpertanian,pengembanganareal pertanianbaru seluas 2 juta

Penataan regulasiuntuk menjaminkepastian hukumatas lahanpertanian

Jumlah paket rancanganperaturan perundangundangan dan kebijakan dibidang pertanahan dalamrangka mendukungpelaksanaan Undang undangPerlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan

1 paket 1 paket

Pengembanganareal pertanianbaru seluas 2 jutahektar

Luasan (Ha) perluasan arealtanaman pangan (sawah danlahan kering), hortikultura,perkebunan dan kawasanpeternakan

32.505 14.517(sawah)1.125(lahankering)

8.856(sawah)

1.077,5 (lahankering)

Page 74: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

60 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

NoRPJMN 2010–2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

hektar,penertiban sertaoptimalisasipenggunaan lahanterlantar

Penertiban, sertaoptimasipenggunaan lahanterlantar

Luasan (Ha) lahan yangdioptimasi, dikonservasi dandirehabilitasi, direklamasi(Pengembangan rumahkompos)

25.709 12.370(optimasi)

9.434(optimasi)235 rumah

kompos

2. INFRASTRUKTUR:Pembangunandan pemeliharaansaranatransportasi danangkutan,pengairan,jaringan listrik,serta teknologikomunikasi dansistem informasinasional yangmelayani daerahdaerah sentraproduksipertanian demipeningkatankuantitas dankualitas produksiserta kemampuanpemasarannya

Pembangunandan pemeliharaansaranatransportasi danangkutan yangmelayani daerahdaerah sentraproduksipertanian demipeningkatankuantitas dankualitas produksiserta kemampuanpemasarannya

Tersedianya jalan sepanjang12.500 km untuk Jalan UsahaTani (JUT) dan jalan produksi,serta tersedianya data bidangtanah petani yang layakdisertifikasi

952 483 (JUT)469 (jalanproduksi)

72.600 persil(tanah yg

disertifikasi)Jumlah pelabuhan perikanandengan fokus pembangunan dilingkar luar dan daerahperbatasan yang potensial

968 816 816

Pembangunandan pemeliharaanpengairan yangmelayani daerahdaerah sentraproduksipertanian demipeningkatankuantitas dankualitas produksi

Tersedianya optimasipemanfaatan air irigasi melaluiperbaikan jaringan irigasi tingkatusaha tani (JITUT)/Jaringanirigasi desa (JIDES) danpengembangan Tata Air Mikro(TAM yang berfungsi (ha)

108.486 57.527 (jitut)44.227 (jides)6.030 (TAM)

Jumlah pengadaan kapalperikanan > 30 GT (kapal)

60 N/A 46

Jumlah unit perbenihan yangbersertifikat

51 N/A 57

Luas layanan jaringan irigasiyang meningkat (ha)

115 ribu 88,81 ribu* 115 ribu

Luas layanan jaringan irigasiyang direhabilitasi (ha)

200 ribu 623,91 ribu* 293 ribu

Luas layanan jaringan irigasiyang dioperasikan dandipelihara (ha)

2,32 juta 83,37 ribu 2,32 juta

Luas layanan jaringan rawa yangmeningkat (Ha)

10 ribu 102,97 ribu* 8,08 ribu

Luas layanan jaringan rawa yangdirehabilitasi (Ha)

85 ribu 159,42 ribu 79,37 ribu

Luas layanan jaringan rawa yangdioperasikan dan dipelihara (ha)

800 ribu 376,32 ribu 1,108 juta

Jumlah sumur air tanah yangdibangun / ditingkatkan (unit)

70 94 84

Jumlah sumur air tanah yangdirehabilitasi (unit)

230 sumur airtanah

3,03 ribuhektar

97 sumur airtanah

Jumlah sumur air tanah yangdioperasikan dan dipelihara(unit)

425 sumur airtanah

3 ribu hektar 188 sumur airtanah

Luas layanan jaringan tata airtambak yang dibangun /ditingkatkan (ha)

1.000 1.021

Luas layanan jaringan tata airtambak yang direhabilitasi (ha)

4.000 2.800

Page 75: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 61

No RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

Jumlah waduk yang dibangun: - waduk selesai dibangun 1 2 - - embung/ situ selesai

dibangun 20 12 45

- waduk dalam pelaksanaan 5 - 8 Jumlah waduk yang direhabilitasi

- waduk selesai direhabilitasi 2 2 12 - waduk dalam pelaksanaan

rehabilitasi 9 - -

- Embung/ situ selesai direhabilitasi

37 11 21

Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara

182 171 14

3

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: Peningkatan upaya pene dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil pene lainnya menuju kualitas dan produ hasil pertanian nasional yang nggi

Peningkatan in i teknologi pertanian untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan untuk tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan

Ino asi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan

66 - 100

Ino asi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian

68 - 82

Rekomendasi kebijakan pertanian

60 - 63

Diseminasi ino si teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan

32 - 24

Jumlah unggul baru tanaman pangan

5 – 6 - 25

Jumlah benih sumber yang diperbanyak oleh UPBS

6 - 6

Jumlah teknologi penanganan segar produk hor kultura

5 - 6

Benih unggul berbasis biologi molekuler

Jumlah benih unggul 1 - 100 % 1 padi tahan penggerek batang telah di Uji Lokasi di 10 daerah untuk persiapan pelepasan

benih unggul tahun 2011.

Pupuk organik dari mikroba hay Indonesia

Percontohan produksi pupuk organik di pedesaan

1 100 % Pengembangan proses produksi pupuk organik

100 % Aplikasi di Desa Cicurug, Sukabumi

Keanekaragaman pangan

Jumlah 2 Tahap pengembangan

75 % 1 ubi kayu

Page 76: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

62 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

NoRPJMN 2010–2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

beramilosatinggi danpengembangan varietaskentang hitam

Terbangunnyafasilitas litbangbioteknologipeternakanmodern

Fasilitas Laboratorium danperalatannya

2 100 %1 fasilitasFeed

100 %2 Unit fasilitasriset yaituDairy Plantdan KandangOtomatis

Peningkatanupaya penelitiandanpengembanganbidang pertanianyang mampumenciptakanbenih unggul danhasil peneilitianlainnya menujukualitas danproduktivitas hasilpertanian nasionalyang tinggi.

Varietas padi (padi sawah,padi gogo, padi dataran tinggidan padi hibrida)

1

Varietas kedelai (jenis bijibesar, genjah, produksi tinggidan jenis biji hitam)

1 1

Varietas gandum tropis dansorghum

1 1

4 INVESTASI,PEMBIAYAAN,DAN SUBSIDI:Dorongan untukinvestasi pangan,pertanian, danindustriperdesaanberbasis produklokal oleh pelakuusaha danpemerintah,penyediaanpembiayaan yangterjangkau, sertasistem subsidiyang menjaminketersediaanbenih varietasunggul yang teruji,pupuk, teknologidan sarana pascapanen yang sesuaisecara tepatwaktu, tepatjumlah, danterjangkau

Dorongan untukinvestasi pangan,pertanian, danindustriperdesaanberbasis produksistem olehpelaku usaha danpemerintah

SLPTT padi (ribu ha) 2.500 2.394SLPTT Jagung hibrida (ribu ha) 150 149SLPTT kedelai (ribu ha) 250 186Laju pertumbuhan produksitanaman buah

0,05 3,8

Laju pertumbuhan produksitanaman sayuran danbiofarmaka

3,5% 3,77%

Capaian luas areal (ribuhektar) pembinaan danpengembangan tanamantebu untuk mendukungSwasembada Gula Nasional

465 434

Capaian luas areal (ribuhektar) pembinaan danpengembangan untukpengembangan komoditasekspor tembakau

205 194

Peningkatan luas areal (ribuhektar) pembinaan danpengembangan untukkomoditas ekspor

Kopi 1.291 1.268

Teh 129 125Kakao 1.655 1.652Lada 192 186

Pengembangan komoditaspemenuhan konsumsi dalamnegeri

Cengkeh 465 470Pengembangan ternak potong 21.000 820 sapi

Page 77: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 63

No RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

(ekor) 150 kerbau Pengembangan sapi perah (ekor)

1.250 - 123

Pengembangan kelompok unggas lokal

230 - 200

Pengembangan kelompok non unggas

28 - 25

Meningkatnya jumlah ekspor hasil pertanian

15% - 15%

Meningkatnya jumlah surplus neraca perdagangan hasil pertanian

30% - 52%

Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk

333 - 333

Jumlah kelembagaan petani (gapoktan)

30.000 - 30.636

Jumlah BPP model 4.200 4.245 Penyediaan pembiayaan yang terjangkau

Laporan Keuangan Belanja Subsidi Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu

100% - 100%

Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan e en

100% - 100%

Penyediaan anggaran secara tepat waktu dan tepat jumlah untuk menunjang program di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan sesuai dengan persetujuan

100% - 100%

Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.

Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)

178,18 - 74,84 (padi-BLBU)

13,35 (jagung-BLBU)

19,78 (kedelai-BLBU)

Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)

11,06 - 7,36

Jumlah unit perbenihan ikan yang

51 unit N/A 57

5

PANGAN DAN GIZI: Peningkatan Kualitas Gizi dan Keanekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan

Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.

Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan.

1.750 desa - 1.994 desa

Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

750 - 716

Meningkatnya pemantapan

Desa P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi

2.000 desa - 1.950 desa

Page 78: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

64 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

NoRPJMN 2010–2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

penganekaragamak spangan dankeamanan pangan

Pangan).

Meningkatnyakualitaspenangananmasalah gizimasyarakat

Persentase balita ditimbangberat badannya (D/S)

65% 45,4%(Riskesdas,

2007)

49,4%(Riskesdas,

2010)

6 ADAPTASIPERUBAHANIKLIM:Pengambilanlangkah langkahkongkrit terkaitadaptasi danantisipasi sistempangan danpertanianterhadapperubahan iklim

Meningkatnyapopulasi danproduksi hasilolahan ternakruminansia terkaitdengan DampakPerubahan Iklim

Pengembangan danpembinaan Biogas Asal TernakBersama Masyarakat(BATAMAS) terutama di sentraterpencil dan padat ternak(unit) (Dampak PerubahanIklim)

100 100

Pengembangan integrasiternak dan tanaman melaluipengelolaan kotoran ternak(padat dan cair) menjadipupuk organik dan pengolahanlimbah tanaman untuk ternakterutama di sentraperkebunan, tanaman pangandan hortikultura (klp) (DampakPerubahan Iklim)

75 55

Catatan : *) termasuk capaian stimulus fiskal 2009Sumber : LAKIP Tahun 2010 K/L terkait

Page 79: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 65

BAB 2.6. PRIORITAS NASIONAL 6: INFRASTRUKTUR

2.6.1. PengantarPembangunan infrastruktur nasional memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukungaktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modaldasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat, serta mengikatdan menghubungkan antarwilayah. Pengembangan infrastruktur sumber daya air ditujukan untukmendukung ketahanan pangan nasional dan penyediaan air untuk keperluan masyarakat,pembangkit tenaga listrik dan pengendalian banjir. Infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan,prasarana dan sarana dasar permukiman menjadi modal esensial masyarakat dalam memenuhikebutuhan sosial ekonominya. Sementara pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatikaditujukan untuk menjamin kelancaran komunikasi dan arus informasi baik untuk mendukungkegiatan pemerintahan, perekonomian maupun sosial.

Program percepatan pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2010–2014 difokuskan pada: (1)perbaikan pelayanan dan penyediaan infrastruktur di bidang sumber daya air, transportasi,komunikasi dan informatika, serta perumahan, air minum, limbah, persampahan, dan drainaseguna mendorong pertumbuhan ekonomi; dan (2) percepatan pembangunan infrastruktur yang

Page 80: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

66 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan.

2.6.2. Pencapaian Prioritas Nasional 6: Infrastruktur Pencapaian pembangunan infrastruktur selama tahun 2010 mencakup pengelolaan tata ruang, pembangunan jalan, perhubungan, perumahan rakyat, pengendalian banjir, telekomunikasi dan transportasi perkotaan.

Pada tahun 2010, kegiatan pengelolaan pertanahan provinsi dengan sasaran penyusunan neraca penatagunaan tanah pada 100 kab/kota sesuai dengan target atau sebanyak 20 persen dari total target RPJMN 2010–2014. Selanjutnya, inventarisasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah juga telah dilaksanakan sesuai dengan target, yakni 335.665 bidang atau sebesar 20 persen dari total target RPJMN 2010–2014. Selain itu, telah tersusun satu paket peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk pembangunan kepen ngan umum. Melalui Amanat Presiden tanggal 15 Desember 2010, Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut telah diajukan kepada DPR RI untuk dilakukan pembahasan sebelum disyahkan menjadi undang-undang.

Pembangunan infrastruktur transportasi mencakup prasarana jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan (ASDP), perkeretaapian, angkutan laut, dan angkutan udara. Untuk prasarana jalan, pada tahun 2010 telah dicapai kondisi mantap jalan nasional sebesar 87 persen dan bertambahnya jumlah lajur-Km jalan menjadi sepanjang 93.094 lajur-Km pada jalan nasional. Untuk ASDP telah dilaksanakan pembangunan baru dan lanjutan dermaga penyeberangan sebanyak enam unit dan pembangunan baru dan lanjutan dermaga danau 36 unit, serta pembangunan baru dan lanjutan kapal penyeberangan perin s 30 unit. Untuk perkeretaapian telah berhasil dilakukan antara lain: peningkatan jalan rel 1.849,62 km dan pembangunan jalur kereta api (KA) baru 68,67 km; dimulainya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta; melanjutkan pembangunan double track Manggarai-Cikarang; serta pengadaan kereta kelas ekonomi (K3). Sementara itu, capaian pembangunan transportasi laut selama tahun 2010 diantaranya: pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran sebanyak 6,3 juta m3 di 19 lokasi; pembangunan baru dan lanjutan pelabuhan di lebih dari 55 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan; serta pemasangan sistem Na onal Single Window di pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan dari sisi transportasi udara yang telah dilaksanakan diantaranya adalah: pengembangan empat bandar udara (bandara) pada daerah rawan bencana dan daerah perbatasan; rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas landasan, fasilitas terminal, dan fasilitas bangunan pada 205 bandara; lanjutan pembangunan bandara Medan Baru; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana navigasi penerbangan sebanyak 124 paket; serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perin s pada 118 rute.

Penyediaan rumah layak huni, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah, mencakup pembangunan rumah baru, antara lain Rumah Sederhana Sehat (RSH), rumah susun sederhana milik (rusunami), rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan perumahan swadaya; serta peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dan

litas (PSU). Cakupan penyediaan rumah layak huni yang menjadi substansi in perumahan rakyat terdiri dari pembangunan RSH bersubsidi, rusunawa dan rusunami. Selama tahun 2010 telah terbangun 87.001 RSH bersubsidi, 500 unit rusunami, 89 twin block rusunawa yang diperkirakan menyediakan rumah layak huni untuk 96.045 keluarga yang kurang mampu, baik yang dilakukan oleh Pemerintah untuk penyediaan PSU RSH dan pembangunan rusunawa, maupun melalui peran

Page 81: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 67

serta sektor swasta untuk pembangunan RSH dan rusunami. Pembangunan rusunawa masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 89 twin block dari 140 twin block. Sementara untuk substansi in perumahan rakyat lainnya k dapat diukur pencapaiannya karena ak ditetapkan target per tahunnya.

Pencapaian pembangunan infrastruktur sumber daya air adalah sebagai berikut: 1) dalam rangka mengendalikan dan mengurangi dampak bencana akibat banjir, lahar dingin gunung berapi, dan pengamanan pantai telah dibangun prasarana pengendali banjir sepanjang 321 km, 13 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 25,11 km, serta rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 171,2 km, 5 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 10 km untuk mengamankan kawasan seluas 27.576 hektar; 2) untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir telah diselesaikan pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 sampai dengan 29; serta 3) sebagai bagian dari penanganan terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, telah mulai dilaksanakan pembangunan 4 buah waduk dan 2 unit pompa sebagai prasarana pengendali banjir, dan 8 buah waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi.

Pembangunan infrastruktur komunikasi dan informa ka yang terkait dengan substansi in adalah pembentukan Infor on Communica on and Technology (ICT) Fund dan pembangunan Desa Dering dan Pusat Layanan Internet Kecamatan PLIK. ICT Fund merupakan salah satu sumber pembiayaan Palapa Ring yaitu pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat op k yang bertujuan untuk menjamin kelancaran arus komunikasi dan informasi dalam rangka memperkuat konek tas nasional (virtual domes conne y), serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional. Saat ini, jaringan tulang punggung serat op k sudah tersedia di sebagian besar ibukota kota/kabupaten di wilayah barat Indonesia, yaitu 66 persen ibukota kab/kota di Sumatera, 98 persen di Jawa, dan 100 persen di Bali. Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah Indonesia bagian mur. Jaringan tulang punggung serat op k baru menjangkau 98 dari total 219 ibukota kab/kota (44,7 persen) di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Hal ini mengakibatkan pertukaran informasi di wilayah mur secepat dan sehandal di wilayah barat. Rendahnya demand di wilayah tersebut dan kondisi geogra s yang lebih sulit menyebabkan penyelenggara jaringan serat op k dak memprioritaskan pembangunan di wilayah mur. Salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan tulang punggung serat op k di wilayah mur adalah melalui pemanfaatan ICT Fund sebagai salah satu sumber pembiayaan. ICT Fund pada prinsipnya merupakan i pemanfaatan dana Universal Service Obliga on (USO) yang merupakan kontribusi dari penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor tahunan dan dikumpulkan ap tahunnya. Saat ini Dana USO baru dimanfaatkan untuk menutup wilayah blank spot melalui pemerataan penyediaan infrastruktur akses dan layanan komunikasi dan informa ka. Kementerian Komunikasi dan Informa ka pada tahun 2010 telah menyelesaikan penyusunan konsep ICT Fund yang dituangkan dalam dokumen Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Teknologi Infromasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disetujui. Karena hingga akhir tahun 2010 pembahasan dengan Kementerian Keuangan belum mencapai kesepakatan, pembahasan ICT Fund dilanjutkan dan dijadwalkan untuk ditetapkan pada semester kedua tahun 2011. Terkait penyediaan akses telekomunikasi dan akses internet, pembangunan Desa Dering telah dilakukan di 27.670 desa (83,4 persen dari target) dan PLIK dilakukan di 4.269 desa (74,3 persen dari target).

2.6.3. Permasalahan Pencapaian Permasalahan yang dihadapi terkait dengan in entarisasi penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah antara lain: kurangnya sosialisasi pada masyarakat,

Page 82: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

68 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Terkait dengan penyusunan peraturanperundang undangan, permasalahan yang dihadapi antara lain berlarut larutnya pembahasan diDPR.Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian pembangunan sektor transportasi,antara lain: (1) masih rendahnya tingkat keselamatan pelayanan jasa transportasi; (2) menurunnyakualitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi; (3) belum optimalnya dukunganinfrastruktur dalam peningkatan daya saing sektor riil; (4) masih terbatasnya aksesibilitaspelayanan transportasi di wilayah terpencil dan perbatasan; (5) masih belum optimalnya peranserta masyarakat dan swasta dalam investasi pembangunan infrastruktur transportasi; serta (6)terdapat permasalahan sosial dalam proses pembebasan lahan, sehingga pekerjaan fisik menjaditertunda.Secara umum permasalahan penyediaan rumah layak huni pada tahun 2010 antara lain adalahterbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan,terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, belum mantapnya kelembagaanpenyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, belum mantapnya pasar primer danpembiayaan sekunder perumahan, efisiensi dalam pembangunan perumahan masih rendah, sertabelum optimalnya pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman. Khusus terkait denganpembangunan RSH, rusunawa dan rusunami, permasalahan pencapaian target didominasi dengankesiapan lahan, perijinan dan infrastruktur pendukung seperti listrik, air minum, sanitasi dan modatransportasi. Selain itu adanya transisi perubahan mekanisme subsidi selisih bunga/uang mukamenjadi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menyebabkan penyaluran subsidi baruoptimal di semester ke 2 tahun 2010.Secara umum, pencapaian pelaksanaan pembangunan sumber daya air sepanjang tahun 2010hampir memenuhi target yang ditetapkan, meskipun demikian masih terdapat beberapa kegiatanyang belum dapat diselesaikan, antara lain: 1) belum selesainya proses pembebasan lahan sertapenanganan masalah sosial pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sepertipembangunan waduk waduk pengendali banjir di DAS Bengawan Solo dan Kanal Banjir TimurJakarta; 2) anomali cuaca/curah hujan sehingga cukup mengganggu pelaksanaan pembangunaninfrastruktur sumber daya air, terutama bangunan bangunan yang terletak pada badan sungai,seperti pembangunan Waduk Gonggang di DAS Bengawan Solo.

Permasalahan dalam pembentukan ICT Fund adalah lamanya pembahasan tentang model bisnis.Melalui surat Menkominfo kepada Menteri Keuangan No. 368/M.KOMINFO/7/2010 tanggal 30 Juli2010 dan No. 481/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010, Kementerian Kominfomenyampaikan dokumen kebijakan ICT Fund termasuk model bisnis untuk mendapatkanpersetujuan. Namun pembahasan dengan Kementerian Keuangan baru dilakukan pada November2010 dan belum mencapai kesepakatan. Dengan demikian, Kementerian Kominfo perlumenyempurnakan konsep tersebut dan pembahasan pembentukan ICT Fund diteruskan hinggatahun 2011. Sementara itu, keterlambatan pembangunan Desa Dering terdapat untukpembangunan wilayah Indonesia Timur yang terutama disebabkan oleh kondisi geografis danketersediaan mitra lokal PLIK.

2.6.4. Rencana Tindak LanjutSebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan tahun 2010, upaya percepatan pembangunaninfrastruktur perlu dilakukan pada tahun 2011 untuk seluruh sektor infrastruktur. Tindak lanjutterkait tanah dan tata ruang adalah dengan terus melakukan upaya pendekatan dan sosialisasipada masyarakat. Sedangkan yang berkaitan dengan jalan, perhubungan dan transportasi

Page 83: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 69

perkotaan, tindak lanjut secara umum adalah percepatan pembangunan sarana dan prasaranatransportasi sehingga dapat mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran, mendorongpertumbuhan ekonomi dan sektor rill, serta mengurangi disparitas antarkawasan. Disamping itu,juga terus dilakukan upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi yangterbatas, termasuk mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi.Selain itu, dalam rangka keterjangkauan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan jasa transportasiperlu dikaji ulang untuk optimalisasi kebijakan subsidi dan Public Service Obligation (PSO),terutama untuk angkutan kelas ekonomi, baik angkutan jalan, angkutan KA, angkutan laut, maupunangkutan udara. Sementara upaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran bidang kelembagaandan regulasi untuk melanjutkan reformasi, restrukturisasi, dan pemantapan desentralisasi sektortransportasi, antara lain: (1) pengembangan jaringan pelayanan transportasi secara antarmoda danintermoda; (2) penyelesaian dan sosialisasi revisi undang undang sektor transportasi dan peraturanpelaksanaannya; (3) peningkatan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensidan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakanPemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau oleh masyarakat; (4)penyusunan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan desentralisasi sektor transportasi; (5)peningkatan kelembagaan, SDM dan teknologi untuk peningkatan daya saing produk lokal/dalamnegeri di sektor transportasi.Tindak lanjut penyediaan rumah layak huni adalah optimasi pelaksanaan FLPP, peningkatanpembangunan rumah, peningkatan penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman,deregulasi/regulasi peraturan terkait pembangunan perumahan, peningkatan koordinasi dansinkronisasi pembangunan perumahan.Tindak lanjut pelaksanaan pembangunan sumber daya air adalah percepatan pelaksanaan sisatarget kegiatan multiyears waduk dan embung, selain itu dilakukan pula penyusunan MoUpenyelesaian permasalahan sosial dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air antaraPemerintah Pusat (Kementerian PU, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan KementerianPerumahan Rakyat) dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota).Berkaitan dengan sektor telekomunikasi yaitu dalam hal penyelesaian konsep ICT Fund,penyempurnaan konsep dilakukan pada semester pertama 2011, sedangkan penetapan ICT Funddijadwalkan pada semester kedua 2011. Dengan demikian, ICT Fund sudah dapat terbentuk dandapat dioperasionalkan pada akhir tahun 2011. Sedangkan tindak lanjut penyelesaianpermasalahan Desa Dering dan PLIK sudah dilaksanakan, antara lain penyedia jasa Desa Deringwilayah timur sudah melakukan pelelangan ulang untuk mendapatkan mitra baru, sertaKementerian Komunikasi dan Informatika sudah memfasilitasi penyedia jasa PLIK untukmendapatkan bantuan pembiayaan. Dengan adanya langkah penyelesaian permasalahan tersebut,pembangunan Desa Dering dan PLIK diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada September2011. Selain penyelesaian pembangunan, pemanfaatan fasilitas Desa Dering dan PLIK juga menjadiperhatian. Hal ini dilakukan agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas secaraoptimal. Pemanfaatan ini akan dilakukan lintas kementerian /lembagaserta melibatkan pemerintahdaerah pada lokasi pembangunan.

Page 84: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

70 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Tabel 2.6.1 Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 6:Infrastruktur, Tahun 2010

No.RPJMN 2010–2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

1. TANAH DAN TATARUANG:Konsolidasi kebijakanpenanganan danpemanfaatan tanahuntuk kepentinganumum secaramenyeluruh di bawahsatu atap danpengelolaan tata ruangsecara terpadu

Terlaksananya pengaturandan penataanpenguasaan danpemilikan tanah, sertapemanfaatan danpenggunaan tanah secaraoptimal.

NeracaPenatagunaan Tanahdi daerah

100 kab/kota 298 kab/kota 98 kab/kota

Terlaksananya pengaturandan penataanpenguasaandan pemilikan tanah,serta pemanfaatan danpenggunaan tanah secaraoptimal.

Inventarisasi P4T 335.665 bidang 1.165.451 bidang 335.665bidang

Terlaksananyapengembangan peraturanperundang undanganbidang pertanahan danHubungan Masyarakat

Tersusunnyaperaturanperundangundanganpengadaan tanahuntuk kepentinganumum

1 paket 1 paket

Serasinya rencana tataruang dengan rencanapembangunan

Jumlah rencana tataruang yang telahdisinkronkan programpembangunannya

33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi

2. JALAN:Penyelesaianpembangunan LintasSumatera, Jawa, Bali,Kalimantan, Sulawesi,NTB, NTT, dan Papuasepanjang 19.370 km

Selesainya pembangunanjalan Lintas Sumatera,Jawa, Bali, Kalimantan,Sulawesi, NTB, NTT, danPapua sepanjang 19.370km

Jumlah km jalanyang ditingkatkankapasitasnya(pelebaran)sepanjang 19.370Km

3.660,30 1.715 2.530

3. PERHUBUNGAN:Pembangunan jaringanprasarana danpenyediaan saranatransportasi antarmoda dan antar pulauyang terintegrasi sesuaidengan SistemTransportasi Nasionaldan Cetak BiruTransportasi Multimodadan penurunan tingkatkecelakaan transportasisehingga pada 2014lebih kecil dari 50%keadaan saat ini

Terbangunnya terminalantarnegara danantarprovinsi di15 lokasi per tahun

Lokasi 15 PM 15

Terbangunnya 954,43 kmjalur KA baru/jalur ganda

Panjang km 68,67 PM 68,67

Meningkatnya jalan rel1.849,62 km

Panjang km 1.849,62 1.849,62

Terlaksananya 71 paketpeningkatan pelistrikan(diantaranya elektrifikasisepanjang 289 km)

Jumlah paket 13 7 13

Tersedianya alurpelayaran yang amanuntuk kapal melaluipengerukan 61,7 juta m3sedimen

volume lumpur/sedimen yang dikeruk(juta m3)

6 3 6,3

Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas275 lokasi prasarana danfasilitas pelabuhan

Jumlah lokasi 55 45 55

Page 85: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 71

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

utama, pengumpul, pengumpan ( non strategis) Tersedianya 186 unit Sarana KA (Lokomo f, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)

Jumlah unit 22 20 22

Terbangunnya Bandara Kualanamu

Jumlah Paket 1 1 1

Dikembangkannya/ direhabilitasinya 205 paket bandara yang

Jumlah bandar udara

205 183 205

Dikembangkannya 28 paket bandara di daerah perbatasan dan rawan bencana

Jumlah Bandar udara 4 14 4

Menurunnya gkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini

Tingkat kecelakaan (orang)

PM 17.732 PM

Terlaksananya rehabilitasi fasilitas keselamatan sebanyak 5 Paket

Paket 1 1 1

Tersedianya peralatan/ fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian sebanyak 72 paket

Paket 11 PM 11

Terbangunnya fasilitas telekomunikasi dan sarana bantu navigasi pelayaran di Alur Laut Kepulauan Indonesia

Unit 15 PM 15

Tersedianya 1.423 Paket/unit/set peralatan navigasi penerbangan

Paket/Unit/set 124 6 124

4. PERUMAHAN RAKYAT: Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012

Terbangunnya 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012

Jumlah unit Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi yang terbangun

-

119.638 unit

87.001 unit

Jumlah unit Rusunami yang terbangun

-

4.083 unit

500 unit

Jumlah twin block yang terbangun

140 twin block 99 twin block

89 twin block

Jumlah keluarga yang tertampung oleh Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, Rusunami, dan twin block yang terbangun

-

133.225 keluarga

96.045 keluarga

Page 86: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

72 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

PENGENDALIAN5.BANJIR:

Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian

banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganan secara

terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013

seluas 48,66 ribu hektar dari

Terlindunginya kawasan

bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung berapi/sedimen

Panjang sarana/ prasarana pengendali r banjir yang dibangun(216 km)

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)

139 km

168 km

147,98 km

69,93 km

171,19 km

321,00 km

Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar

700 km 104,28 km 611,00 km

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m3

28 buah 10,00 km 13 buah

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m3

4 buah 10 buah 5 buah

Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m3

10 buah 8 buah 11 buah

Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km)

30 km 31,20 km 25,11 km

Panjang sarana/prasarana

3 km 0,65 km 10 km

Page 87: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 73

No.RPJMN 2010–2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

pengaman pantaiyang direhabilitasi(50 km)Panjangsarana/prasaranapengaman pantaiyang dipelihara (50km )

30 km 1,59 km 10,00 km

Diselesaikannya danberfungsinya Banjir KanalTimur untuk mengurangidaerah genangan akibatbanjir di Wilayah JakartaTerkendalinya bahayabanjir di Daerah AliranSungai Bengawan Solo

Diselesaikannyapembangunan kanaltimur paket 22 s/d29

Paket 22 s/d 29 100%

Terbangunnyaprasaranapengendali banjir

pompa banjir di5 lokasi

2 unit pompa di 1lokasi (Kab.

Madiun)Terbangunnyaprasaranapengendali banjirDAS Bengawan Solo

7 waduk 4 waduk dalampelaksanaan

Terehabilitasinyaprasaranapengendali banjir diDAS Bengawan Solo(8 Lokasi)

8 waduk 8 waduk dalampelaksanaan

Terpeliharanyawaduk di DASBengawan Solo

1 Paket 100% (kegiatanrutin)

6. TELEKOMUNIKASI:Penuntasanpembangunan jaringanserat optik di Indonesiabagian timur sebelum2013 dan maksimalisasitersedianya akseskomunikasi data dansuara bagi seluruhrakyat

Meningkatnya layananakses informasi dankomunikasi di wilayahnon komersial

Persentase (%)Ibukota Provinsiyang terhubungdengan jaringanbackbone nasionalserat optik

Berlanjutnyapembangunanring timur PalapaRing yangmenghubungkanSulawesi,Maluku, Papua,dan NusaTenggara

Mulaidibangun linkMataramKupangsepanjang1.237,8 kmoleh PT Telkomsebagai bagiandari PalapaRing

Penyusunan konsepICT Fund sebagaisalah satupembiayaan PalapaRing. Status: masihmenunggupenetapan tentangpemanfaat ansebagian dana USOsebagai ICT Fund

Persentase (%) desayang dilayani aksestelekomunikasi atausejumlah 33.186desa (dari total72.800 desa diIndonesia)

100% 24.051 desa(72,3%)

27.670 desa(83,4%)

Persentase (%) desayang dilayani aksesinternet (5.748 desa)

5% Mulai dilakukanproses pelelangan

4.269 desa (74,3%)

7. TRANSPORTASIPERKOTAAAN:Perbaikan sistem danjaringan transportasi di4 kota besar (Jakarta,Bandung, Surabaya,Medan) sesuai dengan

Tersusunnya 100%rencana dan programsistem transportasi danevaluasi pelaksanaanprogram

Jumlah rencanaInduk AngkutanPerkotaan, RencanaInduk SistemInformasi Lalu LintasPerkotaan, Laporanevaluasi,

1 Paket PM 1 Paket

Page 88: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

74 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014

Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan.

Terselenggaranya Transportasi Perkotaan

Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan.

1 Paket 1 Paket (pengadaan bus ukuran sedang dan besar untuk BRT mencapai 40 unit; 60 unit bus sedang non AC, 45 unit bus sedang AC)

1 Paket

Terselenggaranya Transportasi Ramah lingkungan

Jumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan

1 Paket PM 1 Paket

Terselesaikannya pembangunan angkutan listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) *) Sasaran k tercapai dikarenakan besar pagu Ditjen KA Kemenhub hanya 30,79 T maka besar pagu untuk MRT dan Monorail baru ditampung sebagian

Paket Monorail dan Paket MRT

2 paket 1 Paket (Persiapan)

1 paket

Sumber: E-monitoring Ditjen Binamarga-PU, Renstra Kementerian Perhubungan 2010 2014, RKP 2011, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum

Page 89: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 75

BAB 2.7. PRIORITAS NASIONAL 7: IKLIM INVESTASI DANIKLIM USAHA

2.7.1. PengantarDalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan investasi melaluipenciptaan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan pengembangan Kawasan EkonomiKhusus (KEK). Khusus terkait dengan penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modaltelah diterapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota. Sementara itu dalam upayauntuk meningkatkan daya saing investasi dan pengembangan suatu wilayah agar menjadi motorpertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut, perlu dilakukan pengembangan Kawasan EkonomiKhusus (KEK) di wilayah yang bersangkutan. Pada akhirnya, dengan peningkatan pertumbuhanekonomi diharapkan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Page 90: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

76 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

2.7.2. Pencapaian Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim UsahaUntuk mendorong terciptanya kepastian hukum, telah dilakukan kegiatan perancangan peraturanperundang undangan. Pada tahun 2010 telah dilakukan pembahasan terhadap tiga RancanganUndang Undang (RUU), yaitu: RUU tentang Perubahan Desain Industri, RUU tentang PerubahanUU Paten, dan RUU tentang Perubahan UU Pengadilan Anak. Sementara itu, di tingkat peraturanpemerintah, telah disusun Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) tentang pelaksanaan UU Merek, RPP tentang Pelaksanaan Hak Cipta, dan RPP tentang Visa Ijin masuk dan Ijin Keimigrasian.Adanya peraturan perundang undangan baru yang terkait dengan perlindungan hak kekayaanintelektual serta keimigrasian akan sangat besar pengaruhnya dengan penciptaan iklim investasidan iklim usaha di Indonesia. Sementara itu, dalam rangka untuk mencegah agar tidak terjaditumpang tindih dan permasalahan yang terkait dengan suatu rancangan perundang undanganbaru, telah dilakukan tahapan harmonisasi. Pada tahun 2010, dari 219 permohonan harmonisasiPeraturan Perundang undangan, telah dapat diselesaikan harmonisasi 140 (atau 66 persen)peraturan perundang undangan.

Terkait dengan penyederhanaan prosedur melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi danPerizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), padatahun 2010 telah dicapai target sebanyak 33 Provinsi dan 40 Kabupaten/Kota yang telahmenggunakan SPIPISE pada PTSP. Kabupaten/Kota dimaksud adalah Kabupaten Purwakarta,Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan,Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu,Kabupaten Bintan, Kabupaten Ciamis, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Serang, KabupatenPandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Semarang, Kota Semarang,Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Sragen, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas,Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, KabupatenMojokerto, Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan,Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan danKabupaten Sidoarjo.

Sementara itu, dalam rangka mendukung pengembangan sistem logistik nasional, pemerintahtelah melakukan beberapa upaya yang antara lain adalah peningkatan kelancaran distribusi bahanpokok dan pembangunan sarana distribusi perdagangan. Hasil yang telah dicapai dari upaya iniantara lain adalah barang kebutuhan pokok bagi masyarakat tersedia sebanyak 90 persen darikebutuhan, 10 perijinan di bidang pembinaan pasar dan distribusi yang dapat dilayani secaraonline (dari target sebanyak 6 perijinan) sehingga memudahkan dan mempercepat prosesperijinan, serta proses perijinan dan nonperijinan dibidang pembinaan pasar dan distribusi yangdapat diselesaikan dalam waktu 6 hari. Selain itu, dalam rangka pembangunan sarana distribusiperdagangan, 12 pasar telah dibangun melalui dana tugas perbantuan (dari target sebanyak 13pasar) dan telah dibangunnya 2 pusat distribusi di wilayah Indonesia Timur.

Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi, Implementasi National Single Window(NSW) telah memasuki tahap Implementasi Nasional (tahap 5). NSW impor telah diberlakukansecara wajib tanggal 29 Januari 2010 bagi semua importir di 5 pelabuhan utama, yaitu: TanjungPriok, Tanjung Emas, Tanjung Perak,Belawan, dan Bandara Soekarno Hatta. Sejalan denganpelaksanaan NSW, pada tanggal 10 Agustus 2010, pelayanan perijinan perdagangan secara online(INATRADE) yang diiringi dengan penyederhanaan perijinan impor dari semula sebanyak 78 ijinmenjadi 53 ijin. Selama tahun 2010, jumlah pengguna INATRADE adalah sebanyak 1536perusahaan.

Sedangkan untuk pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) telah dilakukankegiatan sosialisasi dan promosi di 6 daerah (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan

Page 91: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 77

Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Papua) dan 4 negara (Australia, Uzbekistan, Ukraina dan Lebanon).

Terkait kebijakan ketenagakerjaan, Pemerintah melaksanakan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha, antara lain dengan menyelesaikan naskah akademis dan konsep perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsep penyempurnaan ini selanjutnya disampaikan kepada lembaga f untuk masuk ke dalam program legislasi nasional.

Terkait dengan penyelesaian masalah hubungan industrial, Pemerintah terus mendorong terlaksananya proses negosiasi di perusahaan. Tahun 2010, jumlah lembaga kerja sama (LKS) yang terbentuk di perusahaan mencapai 13.246 LKS atau naik 11,95 persen, lebih

nggi dari target RPJMN yang naik 5 persen. Dalam hal peningkatan kapasitas organisasi pelaku negosiasi, pada tahun 2010, sesuai target, Pemerintah telah me h 500 orang perwakilan pekerja, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha. Selain itu, perusahaan yang menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) naik 13,36 persen, yaitu dari 440 perusahaan tahun 2009 menjadi 508 perusahaan pada tahun 2010. Jumlah tenaga pengawas K3 yang

kat kompetensi pun meningkat 21,74 persen menjadi 84 tenaga pengawas.

2.7.3. Permasalahan Pencapaian Dalam rangka perancangan peraturan perundang-undangan khususnya pembahasan suatu RUU sangat terkait dengan kesepakatan dari lembaga legisl f sehingga penetapan suatu RUU menjadi suatu UU prosesnya ak seluruhnya berada di bawah kontrol pemerintah. Disamping itu adanya pandangan bahwa ap permasalahan akan dapat diselesaikan dengan dibuat suatu undang-undang menyebabkan permintaan untuk melakukan harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan menjadi sangat besar, sementara itu dra peraturan perundang-undangan yang akan dibuat tersebut belum dilengkapi dengan kajian yang mendalam sehingga potensi adanya tumpang

dan tabrakan dengan peraturan perundang-undangan lain masih sangat besar. Disamping itu, masih ngginya ego sektoral dan ego Kementerian/Lembaga juga menjadi salah satu penyebab proses harmonisasi membutuhkan waktu yang rel f lama.

Kondisi perekonomian dunia pada tahun 2010 yang kurang baik, berakibat kepada peningkatan persaingan antar negara untuk menarik investor asing. Banyak negara terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan daya saing iklim investasi antara lain melalui upaya pemberian berbagai inse f dan meningkatkan penyediaan infrastruktur. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi dan perlu segera untuk dibenahi agar dapat meningkatkan daya tarik investasi yaitu (1) harmonisasi dan sim kasi berbagai peraturan yang berkaitan investasi baik di pusat maupun di daerah; (2) terpenuhinya kebutuhan infrastruktur secara merata; (3) terpenuhinya kebutuhan energi termasuk pengembangan energi alte guna memenuhi kebutuhan investasi di berbagai industri; dan (4) terpenuhinya ketersediaan tenaga kerja baik jumlah maupun kualitas untuk memenuhi kebutuhan investasi di berbagai sektor.

Meskipun secara umum hasil yang dicapai masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang muncul s persentase rata-rata perbedaan

kat harga Bahan Pokok antarprovinsi yang awalnya ditargetkan 1,7 persen; sedangkan realisasinya adalah sebesar 1,8 persen. Salah satu penyebabnya adalah naiknya harga komoditas di pasar global, khususnya biji-bijian (gandum, kedelai, jagung, dan beras), sebagai akibat dari keterbatasan suplai yang menyebabkan semua negara membatasi ekspor hasil/produk pangan untuk mengamankan pasokan kebutuhan dalam negerinya. Permasalahan lain adalah adanya satu unit sarana distribusi perdagangan (pasar tradisional) yang dak dapat terlaksana di bangun di

Page 92: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

78 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Kota Pariaman sampai dengan akhir tahun karena adanya permasalahan tanah adat, sehinggaPemda tidak dapat menggunakannya untuk pembangunan pasar.

Upaya penciptaan lapangan kerja, terutama lapangan kerja di sektor industri manufaktur, masihmenghadapi banyak kendala, yang salah satunya adalah hambatan peraturan ketenagakerjaan. Disisi lain, jumlah penganggur berpendidikan menengah ke atas pada Agustus 2010 masih tinggi,yaitu mencapai enam juta orang. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah menghilangkanberbagai hambatan agar peluang lapangan kerja di industri manufaktur dapat terisi oleh tenagakerja yang kompeten untuk mendorong produktivitas.

Peraturan mengenai kontrak berjangka waktu tertentu dan sub kontrak masih menjadi kendalabagi berkembangnya industri. Selain itu, peraturan mengenai upah pesangon telah mengakibatkanlambatnya penyesuaian dalam permintaan tenaga kerja. Tantangan ke depan adalah meninjaukedua peraturan tersebut sebagai bagian dari upaya penciptaan kesempatan kerja.

2.7.4. Rencana Tindak LanjutSalah satu upaya untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang undangan adalah denganmeningkatkan kualitas dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sehingga diharapkan prioritassuatu RUU yang masuk dalam Prolegnas sudah harus melalui tahapan yang ada dan sudahdilengkapi dengan hasil kajian serta naskah akademis yang berkualitas.

Sementara itu, untuk meningkatkan Iklim Investasi pada tahun mandatang perlu dilakukan antaralain: (1) Penyederhanaan prosedur melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan PerizinanInvestasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan ditargetkanuntuk 40 kabupaten/kota, (2) Sosialisasi dan promosi dalam rangka pengembangan investasi diKawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan dilaksanakan di 3 daerah dan 3 negara.

Sedangkan untuk untuk memperlancar implementasi kegiatan perdagangan, adalah: (i) terusmeningkatkan kelancaran arus barang untuk dapat mengurangi disparitas harga, dengan tetapberkomitmen mengembangkan sistem logistik nasional, dengan menggabungkan sistemtransportasi dan pembangunan daerah yang terintegrasi menjadi sebuah konektivitas nasional;serta (ii) meningkatkan komitmen daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan saranadistribusi perdagangan, termasuk jaringan distribusinya.

Dalam rangka mendorong penciptaan kesempatan kerja baru dan menurunkan tingkatpengangguran, Pemerintah akan: (1) mempercepat proses penyempurnaan UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan; (2) mendorong pencapaian proses negosiasi bipartit; (3) memperkuatkapasitas organisasi serikat pekerja dan asosiasi pengusaha; dan (4) memberikan pemahaman danmenyamakan persepsi tentang peraturan/kebijakan ketenagakerjaan dengan cara melakukandialog tentang tata cara penanganan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Page 93: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 79

Tabel 2.7.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Tahun 2010

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 1. KEPASTIAN HUKUM

Reformasi regulasi secara bertahap di

gkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang k menimbulkan

dakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya

Terwujudnya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang k menimbulkan

dakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya, yang diwujudkan melalui:

- Perancangan Peraturan Perundang-undangan

20% N/A

Tercapai 25% yaitu 3 RUU dan 3 RPP, RUU terdiri dari 1. Perubahan UU Desain Industri, 2. RUU perubahan UU Paten, 3. RUU perubahan UU Pengadilan Anak. 1. RPP pelaks UU Merek, 2. RPP Visa Ijin masuk dan Ijin Keimigrasian, 3. RPP Pelaks Hak Cipta

- Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

- Penyusunan 12 RUU

- Pembahasan 18RUU

- Penyusunan 10 RPP

- Harmonisasi dan sosialisasi 90 PP

- Penyusunan 12 Naskah RUU

- Pengkajian 15 kegiatan

- Pene 7 kegiatan.

N/A Dari 219 permohonan harmonisasi PeratPerUUan yang dapat diselesaikan harmonisasinya adalah 140 peraturan perundang-undangan atau (66%).

2. PENYEDERHANAAN PROSEDUR

Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu

Diterapkannya SPIPISE pada PTSP di 33 provinsi dan 40 kabupaten/kota

Jumlah provinsi dan kabupaten/ kota yg telah menerapkan SPIPISE

33 provinsi dan 40 kabupaten/ kota

-- 100%

Page 94: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

80 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No.RPJMN 2010–014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010Pintu (PTSP) dibeberapa kota yangdimulai di Batam,pembatalan Perdabermasalah danpengurangan biayauntuk memulai usahaseperti Tanda DaftarPerusahaan (TDP) danSurat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP)

3. LOGISTIK NASIONAL:Pengembangan danpenetapan SistemLogistik Nasional yangmenjamin kelancaranarus barang danmengurangi biayatransaksi/ekonomi biayatinggi

Terlaksananyakebijakan danbimbingan teknisdalam rangkapeningkatankelancaran distribusidan stabilisasi hargabahan pokok

Jumlah rumusankebijakan danstandar, norma,kriteria danprosedur dibidang pembinaanpasar dandistribusi (jenis)

6 6

Jumlah pelakuusaha yangmengikutipembinaan,pelatihan danbimbingan teknis

1.920 1.800

Persentase ratarata perbedaantingkat hargaBahan Pokokantar provinsi

1,7 1,8

Persentaseketersediaanbarang kebutuhanpokok bagimasyarakat

90% 90%

Jumlah perijinandi bidangpembinaan pasardan distribusiyang dijalanisecara online

6 10

Waktupenyelesaianperijinan dannonperijinandibidangpembinaan pasardan distribusi(hari)

6 6

Terbangunnyasarana distribusidalam rangkakelancaran distribusibarang pokok

Jumlah pasarpercontohan(unit)

13 12

Jumlahpembangunanpusat distribusi

2

Jumlahrekomendasipenataan sistemdistribusi)

2 2

4. SISTEM INFORMASI:Beroperasinya secarapenuh National SingleWindow (NSW) untukimpor (sebelum Januari2010) dan ekspor.Percepatan realisasi

Tersedianyakebijakan,Koordinasi,Bimbingan Teknis,Monitoring danEvaluasi di bidangfasilitasi ekspor dan

Jumlahpenerbitankebijakan fasilitasiekspor dan impor;(peraturan)

4 4

Jumlahpengembangan

2 2

Page 95: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 81

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang

impor sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik; (Kegiatan)

Jumlah pengguna perijinan ekspor/ impor online melalui INATRADE (perusahaan)

1.500 1536

Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)

5 5

Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; (kegiatan)

60 60

Jumlah pa sipasi sidang-sidang fasilitasi perdagangan didalam dan luar negeri; (kegiatan)

17 -

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan

5 -

5. KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK): Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012

Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus

Jumlah PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus (peraturan)

1 - 1

0 Jumlah kebijakan perdagangan yang dilimpahkan ke KEK (peraturan)

1

Terlaksananya pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012

Terlaksananya sosialisasi dan promosi dalam rangka pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Terlaksananya sosialisasi dan promosi di 6 daerah dan 4 negara dalam rangka pengembangan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

-- 100%

*)

Page 96: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

82 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 6.

KEBIJAKAN KETENAGA-KERJAAN: Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan

Peraturan yang dapat mendorong penciptaan kesempatan kerja dan memperkuat lembaga HI

Tersusunnya peraturan kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (PKWT & Outsourcing), pengupahan, perlindungan pekerja, mogok kerja

Naskah akademis

Penyerahan Dr Perubahan UU 13/2003 ke Presiden

Peraturan tentang organisasi pekerja/ buruh

- 1.Tersusun rencana pelaksanaan kegiatan kajian (TOR) tentang organisasi pekerja/ buruh

2.Proses pengadaan jasa pengkajian peraturan organisasi pekerja/ buruh

Peraturan tentang penyelesaian perselisihan HI

-

1.Tersusun rencanapelaksanaan kegiatan kajian (TOR) tentang penyelesai-an perselisihan hubungan industrial

2. Proses pengadaan jasa pengkajian penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan (Pusat) dengan kebijakan/ peraturan daerah

Tersusunnya peraturan ketenagakerjaan pusat dan daerah yang sinergis

Harmonisasi kebijakan jaminan sosial

- Penyampaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial tenaga kerja kepada Kemkumham untuk diharmonisasi

Selarasnya peraturan bidang HI

Inventarisasi Perda HI

Rekomendasi penyelarasan perda ketenagakerjaan

gnadib hubungan industrial dan jaminan sosial

Page 97: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 83

No. RPJMN 2010 014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 Pengelolaan

Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja

Mekanisme perundingan secara bipar t, pencatatan, keterwakilan dan ver kasi SP/SB Jumlah lembaga kerjasama (LKS) bipar t di perusahaan Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB & pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi

2 Naskah

Naik 5 %

500

Terbentuk 13.246 LKS (naik 11,95%)

500

Diterapkannya manajemen dan standar K3.

Jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen K3

naik 10% 440 perusahaan

508 perusahaan (naik 15,45%)

persentase kenaikan tenaga pengawas K3 berser kat kompetensi

20% 69 pengawas K3

84 pengawas K3 (naik 21,74%)

Sumber : 1. RPJMN 2010 2014; 2. Roren Kementerian Perdagangan; 3. Biro Perencanaan, Program, dan Anggaran, BKPM; 4. Biro Perencanaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Catatan : *)

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

Page 98: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

84 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 99: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 85

BAB 2.8. PRIORITAS NASIONAL 8: ENERGI 2.8.1. Pengantar Minyak bumi, gas bumi, dan batubara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain sebagai pendukung pembangunan ekonomi, ke komoditas energi tersebut juga berperan sebagai sumber penerimaan devisa negara yang sangat pen ng. Pada tahun 2009, penerimaan dari minyak, gas bumi, dan batubara termasuk mineral mencapai Rp235,3 trilliun.

Dalam rangka menjaga ketahanan dan kemandirian energi, upaya-upaya peningkatan produksi minyak, gas bumi, dan batubara, upaya-upaya penganekaragaman (diver kasi) berupa peningkatan pemanfaatan terus dilakukan. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah peningkatan pemanfaatan gas dan batubara untuk industri dan pembangkit listrik, serta energi baru terbarukan (EBT) untuk pembangkit listrik, pembangkit listrik tenaga panas bumi, tenaga surya dan angin, mikrohidro, serta bahan bakar alter f non BBM, bahan bakar na (BBN) dan batubara cair dan gas ( dan coal).

Prioritas pembangunan nasional di bidang energi pada tahun 2010 diarahkan untuk mencapai target: (1) produksi minyak bumi sebesar 965 MBOPD; (2) pemanfaatan panas bumi untuk

Page 100: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

86 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

pembangkit listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 1.261 MW; (3) pembangunan jaringan gaskota untuk 16.000 SR di 3 kota; (4) penetapan kebijakan sub bidang ketenagalistrikan; dan (5)peningkatan kapasitas pembangkit listrik dan rasio elektrifikasi serta peningkatan pemanfaatanenergi terbarukan (geothermal) untuk pembangkit listrik. Di samping itu, juga dilakukanpenyusunan dan penetapan berbagai kebijakan dalam rangka memberikan kepastian hukum danmendukung pembangunan nasional di bidang energi.

2.8.2. Pencapaian Prioritas Nasional 8: EnergiUntuk mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi, telah disusun berbagaikebijakan melalui regulasi maupun deregulasi. Selama tahun 2010, hasil yang dicapai dalampenetapan kebijakan di bidang energi antara lain sebagai berikut: (1) penyusunan rencana indukjaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional dan neraca gas bumi Indonesia 2010—2025; (2)kebijakan energi nasional (masih dalam proses penyusunan), dan telah ditetapkan pokok pokokkebijakan, antara lain: (a) perubahan paradigma dalam memandang sumber daya energi sebagaikomoditas menjadi sumber daya energi sebagai modal pembangunan, (b) peningkatan peransumber daya EBT dalam bauran energi nasional, (iii) pengamanan pasokan energi, khususnya listrikdan migas nasional, baik itu untuk jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang;(3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; (4) PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan BatuBara; (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; (6) PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang; (7) Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untukMelakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan EnergiTerbarukan, Batu Bara dan Gas; dan (8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2010 tentangDaftar Proyek Proyek Percepatan Pembanguan Pembangkit Tenaga Listrik yang MenggunakanEnergi Baru Terbarukan, Batu Bara, dan Gas serta Transmisi Terkait; dan (9) telah disusunrancangan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Usaha PenyediaanTenaga Listrik, RPP tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dan RPP tentang Jual Beli TenagaListrik Lintas Negara.

Hasil hasil kegiatan pembangunan selama tahun 2010 di bidang energi adalah sebagai berikut:

1. Produksi minyak bumi pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai 1,01 juta barrel per hari.Pada tahun 2010, produksi minyak bumi mencapai 954 ribu barrel per hari. Pencapaian inirelatif tidak berbeda jauh dengan pencapaian pada tahun 2009 yaitu sebesar 944 ribu barrelper hari. Perkembangan produksi minyak bumi dari tahun 2005–2010 sebagaimana Gambar2.8.1 berikut ini:

Page 101: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 87

Gambar 2.8.1. Perkembangan Produksi Minyak Bumi, Tahun 2005 2010

2. Pencapaian pembangunan ketenagalistrikan pada tahun 2010 adalah peningkatan rasio

elektri kasi nasional mencapai 67,15 persen dan rasio desa terlistriki 92,5 persen. Hal tersebut didukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 787 MW beserta pembangunan jaringan transmisi dan distribusinya. Di sisi lain, pemanfaatan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik terus dikembangkan, antara lain: (a) pembangkit listrik dari sumber energi mikrohidro dengan kapasitas terpasang sebesar 217,89 MW; (b) pembangkit listrik dari sumber energi surya dengan kapasitas terpasang sebesar 13,58 MW; (c) pembangkit listrik dari sumber energi angin dengan kapasitas terpasang sebesar 1,8 MW; (d) pemanfaatan panas bumi dengan kapasitas terpasang 1.189 MW. Perkembangan rasio elektri kasi dari tahun 2005–2010 sebagaimana Gambar 2.8.2 berikut ini:

Gambar 2.8.2. Perkembangan Rasio Elektri Tahun 2005 2010

3. Pembangunan jaringan gas kota yang dilaksanakan di beberapa wilayah, yaitu: (a) Tarakan,

3.400 sambungan rumah tangga; (b) Depok, 3.366 sambungan rumah tangga; (c) Sidoarjo, 1.750 sambungan rumah tangga, dan (d) Bekasi, 1.800 sambungan rumah tangga.

Sumber Data: Kementerian ESDM.

Sumber Data: Kementerian ESDM.

Page 102: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

88 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

2.8.3. Permasalahan Pencapaian Permasalahan dan tantangan pokok di bidang energi antara lain adalah: (1) rendahnya minat dalam investasi untuk pengusahaan migas, mineral, dan batu bara; (2) kurangnya kemampuan teknis dan manajerial aparat pemerintah daerah; (3) kurangnya penggunaan teknologi (4) masih dampak nega f yang diakibatkan oleh proses pertambangan; (5) belum terpadunya konsep penataan ruang sehingga sering menimbulkan k k lahan dan ke an iklim investasi; dan (6) terkait pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi yaitu: biaya investasi awal yang nggi sehingga harga per unit energi menjadi nggi dan mengakibatkan

dapat bersaing dengan energi konvensional; infrastruktur yang kurang mendukung; dan kurangnya kebijakan yang bersifat operasional untuk energi terbarukan.

Permasalahan yang dihadapi khususnya dalam upaya penambahan kapasitas pembangkit listrik pada tahun 2010 diantaranya adalah: (1) terbatasnya pendanaan dari pemerintah sedangkan pendanaan oleh pihak swasta (melalui skema KPS) juga belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan; (2) ketergantungan teknologi yang dipakai, baik untuk pembangkit maupun transmisi dan distribusi, pada teknologi asing; (3) masih belum tersedianya energi primer (terutama batubara dan gas) yang cukup untuk pembangkit dalam negeri; (4) proses pembebasan tanah yang masih belum jelas; (5) tumpang lahan terutama menyangkut kawasan hutan; (6) pengembangan energi nuklir menghadapi kendala kekhaw ran masyarakat terhadap keamanan PLTN, investasi yang mahal dan persiapan pembangunan yang kompleks; dan (7) energi surya belum dapat berkembang untuk skala besar karena biaya komponen dan pemasangannya masih

Demikian pula halnya dengan penambahan kapasitas pembangkit listrik masih sangat jauh dari target yang diharapkan 3.000 MW, hanya mencapai sebesar 787 MW. Hal ini disebabkan juga oleh keterlambatan program 10.000 MW tahap I dan proyek-proyek Independent Power Plant (IPP).

Pencapaian produksi minyak bumi yang masih di bawah target sebesar 965 ribu barrel per hari, yaitu sebesar 954 ribu barrel per hari. Rendahnya pencapaian target ini disebabkan beberapa hal antara lain: (1) unplanned shutdown; (2) produksi hasil pemboran k mencapai target akibat kendala subsurface; (3) permasalahan terkait aker, dan (4) perpanjangan planned shutdown.

Sementara itu, capaian pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik rel f target yaitu kapasitas terpasang PLTP sebesar 1.189 MW dari 1.261 MW yang direncanakan. Kendala yang dihadapi adalah: (1) adanya bencana alam tanah longsor; (2) masalah negosiasi harga dan kesepakatan kerjasama; (3) masalah persiapan pelaksanaan; dan (4) masalah revisi alokasi anggaran.

2.8.4. Rencana Tindak Lanjut Tindak lanjut yang masih diperlukan di bidang energi, antara lain: (1) peningkatan infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi gas bumi khususnya untuk memperluas jaringan gas kota di berbagai daerah; (2) meningkatkan keamanan pasokan bahan bakar minyak dan gas bumi, dengan sasaran op malisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri dan terpenuhinya kebutuhan BBM dan minyak mentah dalam negeri; (3) penyediaan konsep alih teknologi dan peningkatan kehandalan peralatan produksi; (4) peningkatan dukungan masyarakat sekitar atas kegiatan usaha migas; (5) penyelesaian regulasi terkait RPP mengenai pemanfaatan energi baru terbarukan dan RPP mengenai penyediaan dan pemanfaatan energi; (6) peningkatan upaya op masi lapangan produksi dan pengembangan lapangan; (7) menyelesaikan rancangan dan rumusan Kebijakan Energi Nasional dan menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN); (8) meningkatkan koordinasi baik antar sektor maupun antar region dalam rangka sinkronisasi kebijakan dan implementasinya;

Page 103: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 89

(9) meningkatkan ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik yang bertumpu pada sebanyak-banyaknya kemampuan sumber daya dari dalam negeri diantaranya melalui pembangunan infrastruktur gas bumi (sep LNG Receiving Terminal) dan mendorong pembangunan sarana dan prasarana pengangkutan batubara untuk keperluan pasar dalam negeri; (10) meningkatkan e siensi pemanfaatan energi dan menyediakan subsidi energi tepat sasaran; dan (11) meningkatkan peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur energi.

Tabel 2.8.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 8:Energi, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

1. KEBIJAKAN: Penetapan kebijakan energi yang memas kan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional

Ditetapkannya kebijakan energi yang memas kan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional

Jumlah aturan perundang-undangan

PP: 3

RPP: 3 Dokumen

Rencana: 7

UU: 2 PP: 2

PP: 4

RPP: 5 Dokumen

Rencana: 7

2. RESTRUKTURISASI BUMN: Transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diiku oleh BUMN lainnya

Terlaksananya transformasi dan konsolidasi BUMN bidang energi dimulai dari PLN dan Pertamina yang selesai selambat-lambatnya 2010 dan diiku oleh BUMN lainnya

Pelaksanaan penetapan target, monitoring dan evaluasi kinerja BUMN

2 BUMN Besar dan Strategis

-

2 BUMN

Besar dan Strategis

3. KAPASITAS ENERGI: Peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio

asi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014

Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3.000 MW per tahun mulai 2010 dengan rasio si yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,01 juta barrel per hari mulai 2014

Penambahan kapasitas pembangkit listrik per tahun

3.000 MW

473 MW

787 MW

Rasio asi

67,20% 65,79% 67,15%

Produksi minyak bumi per hari

965 ribu barrel per hari

944 ribu barrel per

hari

954 ribu barrel per

hari

4. ENERGI ALTERNATIF: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai

Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014

Kapasitas energi

geothermal yang termanfaatkan

1.261 MW

1.189 MW

1.189 MW

Terlaksananya kegiatan produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai

Total produksi coal bed methane yang digunakan

NA NA NA

Page 104: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

90 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No.RPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

pemanfaatan potensitenaga surya,microhydro, bio energy,dan nuklir secarabertahap

pemanfaatan potensitenaga surya, microhydro,bio energy, dan nuklirsecara bertahap

untukpembangkitlistrik

5. HASIL IKUTAN DANTURUNAN MINYAK BUMI/GAS:Revitalisasi industripengolah hasilikutan/turunan minyakbumi dan gas sebagaibahan baku industritekstil, pupuk dan industrihilir lainnya

Berkembangnya klasterindustri berbasis migas

Lokasi 2 2

6. KONVERSI MENUJUPENGGUNAAN GAS:Perluasan programkonversi minyak tanah kegas sehingga mencakup42 juta Kepala Keluargapada 2010; penggunaangas alam sebagai bahanbakar angkutan umumperkotaan di Palembang,Surabaya, dan Denpasar

Terlaksananya perluasanprogram konversi minyaktanah ke gas

Cakupan jumlahkepala keluargapenerimaprogramkonversiminyak tanahke gas

42 juta KK NA 47,6 juta KK

Terlaksananyapembangunan jaringan gasperkotaan

Lokasi/SR 3 lokasi/16.000SR

NA 4 lokasi/ 10.316SR

Terlaksananya perluasanpenggunaan gas alamsebagai bahan bakarangkutan umum diPalembang, Surabaya, danDenpasar

PembangunanSPBG (gasuntuktransportasi)

FEED dan DEDCdi 1 kota

FEED danDEDC untukpengembangan SPBG diPalembang

Sumber Data: Lampiran Pidato Presiden 2010, RKP 2011, dan bahan paparan KESDM

Page 105: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 91

BAB 2.9. PRIORITAS NASIONAL 9: LINGKUNGAN HIDUPDAN PENGELOLAAN BENCANA

2.9.1. PengantarAktivitas pembangunan yang pesat, di satu sisi memberikan pertumbuhan ekonomi yangsignifikan, namun di sisi lain juga berimplikasi pada terjadinya pencemaran dan kerusakanlingkungan. Kondisi ini diiringi pula oleh laju pertumbuhan penduduk dan industrialisasi, pesatnyapembangunan infrastruktur, pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, terjadinyaperubahan iklim, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya kapasitas sumber dayamanusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan berakibat pada timbulnyabencana seperti banjir, longsor, dan juga kekeringan yang akhir akhir ini semakin sering terjadi danberdampak luas. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materi, namun jugamengakibatkan hilangnya jiwa penduduk yang terkena bencana, terutama mereka yang berada didaerah yang rawan bencana.

Menyikapi situasi tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan yang komprehensif dimanapembangunan ekonomi terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan aspek sosial danlingkungan, sehingga dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan lestari.

Page 106: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

92 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

2.9.2. Pencapaian Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup anPengelolaan Bencana

Sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim telah dilakukan berbagai upayauntuk memperbaiki kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasiperubahan iklim global. Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumahkaca sebesar 26 persen pada tahun 2020, pada tahun 2010 telah disusun Rancangan PeraturanPresiden mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), yangselanjutnya akan dilaksanakan oleh masing masing sektor terkait. Disamping itu, di tingkat daerahjuga akan disusun Rencana Aksi Daerah (RAD GRK) dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN GRKditandatangani. Selanjutnya, dalam mendukung target penurunan emisi sebesar 26 persen, makadisusun pula Rancangan Peraturan Presiden tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca. Kebijakan inidiperlukan mengingat inventarisasi merupakan dasar utama untuk menentukan berapa besarpenurunan emisi GRK yang diperlukan dari masing masing sektor dan wilayah, serta memenuhiprinsip terukur, terlaporkan, dan terverifikasi (measureable, reportable, and verifiable).

Upaya lain yang telah dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim adalah upaya rehabilitasi hutandan lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yaitu seluas 204.211 ha sertapengembangan hutan kota seluas 1.175 ha. Selain itu, dilakukan pula pengelolaan hutan melaluipemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm)seluas 415.153 ha, pengembangan hutan kemitraan untuk bahan baku kayu pertukangan seluas50.506 ha, dan pengembangan hutan desa seluas 113.354 ha. Upaya lain adalah denganmelakukan rehabilitasi pesisir dan konservasi laut melalui pengelolaan kawasan konservasiperairan yang mencapai 13,95 juta ha pada tahun 2010 serta kerjasama internasional dalamrangka konservasi laut melalui Coral Triangle Initiative (CTI) dan Sulu Sulawesi Marine Ecoregion(SSME).

Upaya pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan untuk mempertahankan pelestarianlingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan. Pada tahun 2010, pelaksanaanProgram Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) memperoleh hasil yang memuaskan,dimana jumlah perusahaan peserta Proper mencapai 705 perusahaan, melebihi target di tahun2010, yaitu sebanyak 680 perusahaan. Untuk pelaksanaan Program Adipura, jumlah kota dengankualitas lingkungan baik mengalami peningkatan, dari sebanyak 140 kota di tahun 2009 menjadi162 kota di tahun 2010.

Di sektor kehutanan, telah dilakukan pengendalian kebakaran hutan melalui upaya menurunkanjumlah hotspot menjadi 9.841 titik dari target penurunan kumulatif menjadi 58.890 titik. Capaianini menjadi melebihi target penurunan hotspot sebesar 20 persen per tahun, karena sepanjangtahun 2010 hujan turun sehingga jumlah hotspot jauh berkurang dan sedikit sekali terjadikebakaran hutan dan lahan. Sejalan dengan hal itu, luas kawasan hutan yang terbakar hanyasebesar 1.535,28 ha, jauh lebih rendah dibandingkan perkiraan sebesar 6.113,77 ha. Upaya lainnyayaitu melalui komunikasi para pihak di lingkungan DAS dan membangun rencana pengelolaan DASpada 22 DAS Prioritas.

Dalam pengembangan sistem peringatan dini, pencapaian yang dapat dihasilkan adalahterkelolanya Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS)serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS). Untuk kegiatan pengelolaan gempa bumi dan tsunami,tahun 2010 telah dilakukan pemeliharaan TEWS dua paket, pemeliharaan sistem diseminasi sirine1 paket, pemasangan sistem diseminasi TEWS di 3 lokasi, pembangunan CCTV untuk monitoringgelombang tsunami 5 unit, peningkatan kemampuan Ina TEWS 1 paket, penyempurnaan fasilitasoperasional gempa bumi dan tsunami 1 paket dan penyediaan handling Inklaring 1 paket. Untuk

Page 107: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 93

pengelolaan meteorologi publik, di tahun 2010 telah dilakukan pengadaan tanah untuk radarcuaca di satu lokasi, pembangunan radar cuaca di 1 lokasi, pemeliharaan radar di 12 lokasi danintegrasi Radar Cuaca 4 lokasi. Selanjutnya, untuk pengelolaan iklim agroklimat dan iklim maritim,di tahun 2010 telah dilakukan pemasangan Automatic Weather Station (AWS) 10 lokasi, AutomaticRain Gauge (ARG) 10 lokasi, pembangunan Pos Agroklimat 1 lokasi dan pemasangan penakar hujanobservasi (PH. Obs) di 1.000 lokasi.

Upaya untuk mengurangi bencana dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintahdan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di enam DAOPS selama tahun2010. Upaya upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana sebagai salah satuprioritas pembangunan nasional telah banyak dilakukan oleh pemerintah, antara lain melaluikegiatan: (1) dukungan penyediaan peralatan dan pemenuhan logistik di 16 provinsi; (2)pembentukan tim Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC PB) dengan basis di 2 (dua)lokasi (Jakarta dan Malang); dan (3) koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat di wilayahpascabencana banjir bandang di Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat,pascabencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai, serta bencana erupsi GunungMerapi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan.

2.9.3. Permasalahan PencapaianBeberapa permasalahan dalam upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim, antara lain adalah:(1) banyaknya pemangku kepentingan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim sehinggadiperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antar K/L; (2) rendahnya kesiapan institusi dankapasitas sumber daya manusia; (3) masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak padapelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim; (4) masih terbatasnya sumber sumber pendanaanbagi kegiatan penanganan dampak perubahan iklim; serta (5) belum terciptanya sistem danmekanisme insentif/disinsentif. Selain itu permasalahan yang dihadapi di sektor kehutanan adalahmasih tingginya laju deforestasi dan degradasi yang disebabkan oleh aktivitas ilegal logging, sertapermasalahan di bidang kelautan dan perikanan antara lain adanya pemanfaatan sumber dayakelautan yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem alam yangberakibat pada rusaknya ekosistem pesisir dan laut (mangrove dan terumbu karang) yang dapatmenyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah, serta erosi pantai.

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, masalah yang dihadapi adalah: (1) kecenderunganmeningkatnya pencemaran lingkungan; (2) meningkatnya luas wilayah yang tercemar dan rusakberat; (3) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; dan (4) masihrendahnya kesadaran masyarakat. Selain itu di bidang kehutanan masih dihadapi permasalahanadanya pembukaan kawasan secara tidak sah serta kebakaran hutan, serta masih luasnya lahankritis akibat aktivitas pemulihan kawasan yang masih rendah.

Permasalahan dalam sistem peringatan dini adalah masih kurangnya kemampuan dan jangkauanSistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS), Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), dan Sistem PeringatanDini Tsunami (TEWS), dalam memberikan data dan informasi kepada masyarakat secepatnya.Selain itu, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola sistem peringatan dini.

Permasalahan terkait penanggulangan bencana adalah masih belum memadainya kinerjapenanggulangan bencana, terutama terkait dengan kapasitas dalam penanggulangan bencana baikdi tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat yang masih terbatas. Permasalahan yangdihadapi antara lain: (1) belum seluruhnya terbentuk kelembagaan penanggulangan bencana didaerah; dan (2) masih tingginya ketergantungan pendanaan pada pemerintah pusat dalampelaksanaan tanggap darurat. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan

Page 108: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

94 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana adalah: (1) belum tersedianya basis datawilayah pascabencana yang termutahirkan; (2) keterbatasan peta wilayah pascabencana yangmenghambat analisa kerusakan dan kerugian; (3) koordinasi penilaian kerusakan dan kerugianserta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; dan (4) keterbatasan alokasipendanaan pemerintah pusat dan daerah serta ketergantungan pendanaan pemulihan kepadapemerintah pusat.

Kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapibencana juga masih rendah. Terkait dengan pengurangan risiko bencana, permasalahan yangdihadapi antara lain: (1) belum optimalnya penjabaran kebijakan pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan di daerah; (2) kurangnya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada seluruhpemangku kepentingan; dan (3) kurangnya informasi dan keterbatasan media komunikasi yangefektif dalam penyebarluasan informasi pengurangan risiko bencana. Sementara itu dalam halkesiapsiagaan, permasalahan yang muncul utamanya terkait dengan: (1) masih terbatasnyakebijakan penanggulangan bencana di daerah; (2) keterbatasan kapasitas kelembagaanpenanggulangan bencana di daerah; dan (3) keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulanganbencana yang bersumber dari pendanaan daerah.

2.9.4. Rencana Tindak LanjutTindak lanjut penanganan perubahan iklim terkait dengan penyusunan RAN GRK adalahmempersiapkan rencana sosialisasi RAN GRK di pusat dan daerah, serta persiapan penyusunanRAD GRK setelah Perpres RAN GRK disahkan. Perpres RAN GRK mengamanatkan kepadadaerah/provinsi untuk menyusun RAD GRK dalam jangka waktu satu tahun setelah Perpresditerbitkan. Untuk itu disiapkan rencana sosialisasi, bimbingan, dan pelatihan yang efektif untukdaerah.

Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka penanganan perubahan iklim, terusdilakukan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai,gambut, dan rawa pada DAS prioritas secara intensif dengan target kumulatif sebesar 2,5 juta hapada akhir tahun 2014. Upaya rehabilitasi ini diharapkan dapat menurunkan laju deforestasi dandegradasi hutan. Selain itu, pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat terusdikembangkan melalui hutan kemasyarakatan seluas 2 juta ha, hutan rakyat kemitraan seluas250.000 ha serta hutan desa seluas 500.000 ha sampai dengan akhir tahun 2014. Upaya inidiharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui akses terhadap pengelolaan hutandan pemanfaatan hasil hutan.

Dalam upaya peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan, diperlukan peningkatan upayarehabilitasi, konservasi, dan pengendalian sumber daya kelautan antara lain melalui pengelolaankawasan konservasi dan kerjasama konservasi nasional, regional, dan global.

Dari aspek pengendalian kerusakan lingkungan, di samping penguatan kapasitas SDM pengelolaterus dilakukan, peran aktif masyarakat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup jugaditingkatkan. Selain itu, revitalisasi Program Adipura guna meningkatkan efektifitas dalampelaksanaannya perlu dilakukan. Pengendalian terhadap kebakaran hutan juga perlu terusditingkatkan untuk menekan kawasan hutan yang terbakar hingga 50 persen dalam lima tahundibanding kondisi rata rata 2005 20 09. Sejalan dengan hal itu, hotspot akan terus ditekan hinggasebesar 20 persen setiap tahun dari rata rata 2005 2009. Sementara itu, pengendalian kerusakanlingkungan pada DAS akan terus ditingkatkan melalui penyusunan rencana pengelolaan DASterpadu di 108 DAS prioritas dan baseline data pengelolaan DAS di 108 DAS pada akhir tahun 2014.

Page 109: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 95

Untuk memas kan tetap terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) serta Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), diperlukan peningkatan kualitas SDM pengelola melalui pendidikan dan han. Dari segi peralatan, pemeliharan peralatan yang telah terpasang terus dilakukan, serta op malisasi dalam pemanfaatan peralatan yang tersedia.

Di bidang penanggulangan bencana, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS. Selain itu, upaya

lanjut yang diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana antara lain: (1) pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah melalui: (a) penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan daerah, (b) pengintegrasian kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di daerah, (c) dukungan penyediaan peralatan dan logis k kebencanaan di daerah dengan at kerawanan dan (d) penguatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana serta mendorong keterlibatan dan par i masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; (2) peningkatan kapasitas penanganan kedaruratan dan korban di wilayah pascabencana, yang terkoordinasi, dan terpadu melalui: (a) peningkatan kemampuan dan kapasitas satuan reaksi cepat penanggulangan bencana, dan (b) peningkatan kinerja pelaksanaan penanganan darurat di wilayah yang terkena bencana; dan (3) percepatan penyelesaian pemulihan wilayah pascabencana, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Barat, serta pelaksanaan pemulihan awal di wilayah pascabencana Wasior, Mentawai dan Merapi yang akan dilanjutkan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana tersebut.

Tabel 2.9.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana, Tahun 2010

No RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI

INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

1. PERUBAHAN IKLIM:

Penurunan Emisi GRK sebesar 26% dari baseline

Laporan inventarisasi emisi GRK pada tahun 2020 menurun sebesar 26% dari baseline

Tersusunnya dra Perpres RAN-GRK, serta dra Perpres Inventarisasi GRK

Penyusunan dokumen RAN untuk Menghadapi Perubahan Iklim, dokumen Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap.

Tersusunnya dra Perpres RAN-GRK, dan dra Perpres Inventarisasi GRK

Berkurangnya lahan melalui

rehabilitasi dan reklamasi hutan

Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas*

100.000 ha*

NA

204.211 ha

Terjaminnya hutan kota

1000 ha NA

1.175 ha

Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat

Terjaminnya hutan kemasyarakatan

400.000 ha

NA 415.153 ha

Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm

100 kelompok

NA 107 kelompok

Terjaminnya kemitraan usaha HKm

10 unit NA 22 unit

Terjaminnya hutan kemitraan untuk bahan kayu pertukangan

50.000 ha

NA 50.506 ha

Terjaminnya sentra HHBK unggulan

6 lokasi

NA 6 lokasi

Page 110: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

96 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI

INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

terbentuk dan beroperasi Terjaminnya hutan desa

100.000 ha

NA 113.354 ha

Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500.000 ha per tahun

Kawasan konservasi laut dan kawasan konservasi perairan tawar dan payau yang dikelola secara berkelanjutan

Pengelolaan 900 ribu ha

Luas kawasan konservasi perairan 13,5 juta

Pengelolaan 900 ribu ha, dan total luas kawasan konservasi perairan 13,95 juta ha

2.

Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah hotspot

kebakaran hutan sebesar 20% per tahun

Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut;

Menurunnya pencemaran air dan udara limbah dari sumber industri : agroindustri, Usaha Skala Kecil (USK), Manufaktur, Prasarana, dan Jasa, serta Industri Pertambangan Energi dan Migas (melalui Proper), serta peningkatan penyelenggaraan peningkatan pengelolaan sampah (melalui ADIPURA)

Jumlah perusahaan mengiku Proper: 680

Jumlah perusahaan mengiku Proper: 627

Jumlah perusahaan mengiku Proper: 705

Jumlah kota peserta ADIPURA dengan kualitas baik: 250

Jumlah kota peserta ADIPURA dengan kualitas baik: 140

Jumlah kota peserta ADIPURA dengan kualitas baik: 162

Meningkatnya sistem pencegahan pemadaman, penanggulanan dampak kebakaran hutan dan lahan

Terjaminnya hotspot di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi berkurang 20%

tahun dari rerata 2005-2009

20%

39.463

400% (9.841 k)

Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009

10%(6.113,77 ha)

6.783,08 ha 1.535,28 ha

Terselengganya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas

Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu di DAS prioritas

(22 DAS)

NA

22 DAS

Terjaminnya baseline data pengelolaan DAS

(7 DAS)

NA 7 DAS

Tersedianya data dan peta lahan

di BPDAS

(7 BPDAS)

NA 7 BPDAS

3. SISTEM PERINGATAN DINI: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca

Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013

Terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) dan Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) serta Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS)

1. Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG: - Pemelihara-

an TEWS 2 paket

- Pemeliharaan system diseminasi sirine 1 paket

Terpeliharanya Sistem peringatan dini tsunami (TEWS) yang meli 148 stasiun pengamatan gempa bumi (seismograf) yang terdiri atas 102 stasiun BMKG dan stasiun lainnya

1. Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG: - Pemeliharan

TEWS 2 paket - Pemeliharaan

system diseminasi sirine 1 paket

- pemasangan sistem diseminasi TEWS di 3 lokasi

PENGENDALI-AN KERUSAK-AN LINGKUNG-AN:

Page 111: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 97

No RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI

INTI SASARAN INDIKATOR TARGET 2010

(MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013

- pemasangan sistem diseminasi TEWS di 3 lokasi

- Pembangunan CCTV untuk monitoring Tsunami 5 unit

- Peningkatan kemampuan Ina TEWS 1 paket.

- Penyempurnaan fasilitas operasional gempabumi dan tsunami 1 paket

- Tersedianya Handling Inklaring di 1 paket

2. Pengelolaan Metorologi Publik BMKG - Pengadaan

Tanah untuk Radar Cuaca di 1 lokasi

- Pemeliharaan Radar Cuaca di 12 lokasi

- Pembangunan Radar Cuaca di 1 lokasi (Pekanbaru)

3. Pengelolaan Iklim Agroklimat

dan Iklim BMKG

- Pemasangan Automa c Weather

(AWS) 10 lokasi

- Pemasangan Automa c Rain Gauge (ARG) 10 lokasi

- Pemasangan Penakar Hujan Observasi (PH. Obs) di 1.000 lokasi.

dan dikembangkannya system peringatan dini iklim (CEWS) yang meli antara lain Automa c Digital Rain Gauge 42 lokasi dan Auto ma c Weather System 26 lokasi dan untuk pembangunan peringatan dini cuaca (MEWS) meli Radar Cuaca 8 lokasi, pemeliharaan Radar Cuaca 12 lokasi.

- Pembangunan CCTV untuk monitoring Tsunami 5 unit

- Peningkatan kemampuan Ina TEWS 1 paket.

- Penyempurnaan fasilitas operasional gempabumi dan tsunami 1 paket

- Tersedianya Handling Inklaring di 1 paket

2. Pengelolaan Metorologi Publik BMKG - Pengadaan Tanah

untuk Radar Cuaca di 1 lokasi

- Pemeliharaan Radar Cuaca di 12 lokasi

- Pembangunan Cuaca di 1 lokasi (Pekanbaru)

3. Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim BMKG - Pemasangan

Automa c Weather (AWS) 10 lokasi

- Pemasangan Automa c Rain Gauge (ARG) 10 lokasi

- Pemasangan Penakar Hujan Observasi (PH. Obs) di 1.000 lokasi.

4. PENANG-GULANGANBENCANA: Peningkatan kemampuan

Pemenuhan dan pendistribusian logis k dan peralatan kebencanaan.

Terlaksananya Pemenuhan dan pendistribusian logis k dan peralatan

16 Provinsi

33 Provinsi

16 Provinsi

Page 112: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

98 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

NoRPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI

INTI SASARAN INDIKATOR TARGET2010

penanggulangan bencanamelalui: 1)penguatankapasitasaparaturpemerintahdanmasyarakatdalam usahamitigasi risikosertapenangananbencana danbahayakebakaranhutan di 33provinsi, dan 2)pembentukantim gerakcepat (unitkhususpenangananbencana)dengandukunganperalatan danalattransportasiyang memadaidengan basis didua lokasistrategis(Jakarta danMalang) yangdapatmenjangkauseluruhwilayahIndonesia.

kebencanaan

Terlaksananyakesiapsiagaan dengansatuan reaksi cepatpenanggulanganbencana

TerbentuknyaSatuan ReaksiCepatPenanggulanganBencana (SRC PB).

5 lokasi SRC PB sudahdibentuk di 2(dua) lokasistrategis (Jakartadan Malang)

5 provinsi

Koordinasi danpelaksanaanpenanganan tanggapdarurat di pusat dandaerah.

Terlaksananyakoordinasi danpenanganantanggap darurat dipusat dan daerah.

55 lokasi 2 lokasi (SumateraBarat dan JawaBarat)

4 lokasi (Wasior,Mentawai dan BaratDI Yogyakarta danJawa Tengah)

Meningkatnya sistempencegahanpemadaman,penanggulangandampak kebakaranhutan dan lahan.

Peningkatankapasitas aparaturpemerintah danmasyarakat dalampenanggulanganbahaya kebakaranhutan di 30 DAOPS(10 provinsi)

6 DAOPS NA 6 DAOPS

Keterangan:* Target berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010 201 4Sumber:

a. Laporan 1 Tahun Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2010b. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2010c. Kementerian Kehutanan, 2010d. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010

Page 113: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 99

15

BAB 2.10. PRIORITAS NASIONAL 10: DAERAH TERTINGGAL

TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCAKONFLIK 2.10.1. Pengantar Pemihakan terhadap upaya pembangunan di daerah nggal, terdepan, terluar, dan pascak k merupakan salah satu perh an utama RPJM Nasional 2010–2014 yang dituangkan dalam Prioritas Nasional 10 mengenai Daerah Te , Terdepan, Terluar, dan Prioritas ini merupakan program aksi yang disusun dengan pendekatan kewilayahan, sehingga penanganannya memerlukan dukungan lintas bidang Penyelenggaraan koordinasi yang efek f dan sinergitas kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga merupakan kunci untuk mempercepat upaya-upaya penanganan daerah t nggal, terdepan, dan terl Program aksi untuk daerah l, terdepan, terluar, dan pascakon ik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah ter terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah

yang dijabarkan ke dalam empat substansi :

1 Kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah t nggal, terdepan, terluar, dan pascakon ik selambat-lambatnya dimulai pada tahun 2011;

2 Kerjasama internasional, yaitu pembentukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan;

Page 114: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

100 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

3. Keutuhan wilayah, yaitu penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia,Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada tahun 2010; dan

4. Daerah tertinggal, yaitu pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten palinglambat tahun 2014.

Sasaran dan target pembangunan Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, danPascakonflik pada tahun 2010 dirumuskan sebagai berikut:

1. Terlaksananya kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraanlainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, danpascakonflik selambat lambatnya dimulai pada tahun 2011. Target sasaran ini adalahterumuskannya delapan kebijakan atau program khusus dalam penanganan permasalahandaerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik di lokasi lokasi yang telah ditetapkandalam RPJMN 2010 2014 dengan alokasi anggaran yang memadai pada setiap K/L yang terkaitdengan pelaksanaan program aksi.

2. Meningkatnya kerjasama dengan negara negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayahdan sumber daya kelautan, yang didukung oleh ketersediaan sarana prasarana pengamanandan pengawasan yang handal. Target sasaran ini adalah: (a) terselenggaranya kerjasamapengamanan wilayah dan sumber daya kelautan dengan sepuluh negara tetangga yangberbatasan darat dan laut; (b) terwujudnya pertumbuhan sarana dan prasarana pertahanan ditujuh Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas); (c) terwujudnya perkembangan kualitas dankuantitas pembinaan wilayah pertahanan hingga mencapai 45 persen; dan (d) menurunnyaaktivitas Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) fishing di 3 WPP Barat dan 6 WPP Timur.

3. Tersusunnya pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste,dan Filipina pada 2010–2014 yang disertai dengan upaya percepatan penyelesaian delimitasibatas pada segmen segmen batas yang belum disepakati. Target dari sasaran ini adalah: (a)tersusunnya 72 Nomor Lembar Peta (NLP) peta perbatasan dan 25 pulau, (b) terselenggaranya12 perundingan perbatasan.

4. Meningkatnya rata rata pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan kualitassumber daya manusia (IPM) di daerah tertinggal dengan target masing masing sebesar 6.6persen, 18.8 persen, dan 67,7.

2.10.2. Pencapaian Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan,Terluar, dan Pascakonflik

Pencapaian sasaran substansi inti pertama dari Prioritas Nasional 10 terkait dengan pelaksanaanberbagai kegiatan prioritas nasional oleh K/L terkait untuk mendukung pembangunan infrastrukturdan pendukung kesejahteraan lainnya di daerah tertinggal, terdepan, dan pascakonflik. Hasil hasilyang dicapai pada tahun 2010 adalah terlaksananya delapan kebijakan khusus yang dapatmendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, antara lain: (1)terbangunnya permukiman transmigrasi untuk 4925 KK; (2) terlaksananya pengadaan 37 unit busperintis, pemberian subsidi operasi 143 rute bus perintis, pembangunan baru dan lanjutan 5 unitkapal penumpang dan perintis, subsidi 58 trayek angkutan laut perintis, pembangunan baru danlanjutan 30 unit kapal penyeberangan perintis, pembangunan 28 unit bus air, pengoperasian 76lintaskapal penyeberangan perintis dalam provinsi dan 8 lintas antarprovinsi, serta pemberiansubsidi operasi angkutan udara perintis untuk 96 rute di 15 provinsi untuk memberikan pelayananjasa transportasi di wilayah tertinggal dan terpencil; (3) terlaksananya penyediaan jasa aksestelekomunikasi melalui Desa Dering dengan realisasi 27.670 desa (83.4 persen), serta penyediaan

Page 115: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 101

jasa akses layanan internet melalui Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dengan realisasi4.269 desa ibukota kecamatan (74.3 persen); (4) terfasilitasinya penyediaan infrastruktur di 30pulau pulau kecil terluar; (5) teridentifikasinya potensi dan pemetaan di 20 pulau pulau kecil,termasuk 5 pulau kecil terluar/terdepan, serta penyediaan infrastruktur antara lain berupa saranaair bersih dan listrik tenaga surya; (6) terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)melalui Perpres 12/2010; (7) tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB (2.246.800),SMP/SMPLB (871.193), SMA (248.800), SMK (305.950), dan mahasiswa (65.000); dan (8)terbangunnya 76 puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau pulau kecil terluar berpenduduk;terselenggaranya pelayanan kesehatan di 101 Puskesmas prioritas di perbatasan dan pulau terluar;terlaksananya pelayanan pelayanan kesehatan rujukan di 14 RS bergerak di Daerah Terpencil,Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK); tersedianya tenaga kesehatan sebanyak 1.323 orang yangdidayagunakan di DTPK; tersedianya insentif bagi 1.421 residen senior dan tenaga kesehatanmelalui pendayagunaan di DTPK; tersedianya 370 residen senior yang didayagunakan di DTPK.

Substansi inti kedua mengenai pembentukan kerja sama dengan negara negara tetangga dalamrangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan pada tahun 2010 diwujudkan melaluikerjasama pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan dengan tujuh negara tetangga meliputi:(1) operasi dan patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui Malaca StraitSea Patrol (MSSP) yang mampu menekan tindak perompakan di Selat Malaka secara drastis; (2)kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan Australia dan Malaysia; dan(3) pengendalian illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing dan pengawasan dalampemanfaatan sumber daya di wilayah setiga terumbu karang di n Indonesia dengan Filipina,Malaysia, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Selain melalui kerjasama dengan negaratetangga, upaya pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan perlu didukung oleh ketersediaansarana dan prasarana pengamanan serta pengawasan yang handal. Beberapa upaya yang dicapaipada tahun 2010 antara lain: (1) terlaksananya pemberian tunjangan khusus kepada prajurit TNIyang bertugas di wilayah perbatasan dan pulau pulau kecil terluar melalui Perpres Nomor 49tahun 2010; (2) terbangunnya 2 pos pertahanan di wilayah Kodam VI/TPR Tanjung Pura dan 5 pospertahanan di wilayah Kodam XVII/Cen Cendrawasih; dan (3) terselenggaranya pengawasansumberdaya kelautan secara intensif di WPP melalui pemeriksaan terhadap 2.253 kapalperikanan, dimana sebanyak 183 kapal diindikasikan melakukan pelanggaran.

Dalam hal penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, TimorLeste, dan Filipina, pada tahun 2010 telah tersusun: (1) peta perbatasan RI PNG Skala 1:50.000sebanyak 37 Nomor Lembar Peta (NLP), dan (2) peta foto dan peta garis pulau pulau kecil terluarsebanyak 48 NLP. Dalam upaya penegasan batas (termasuk pemetaan) di segmen segmen bataslainnya, perlu didahului dengan penyelesaian delimitasi batas maritim melalui kesepakatan dengannegara tetangga. Selama tahun 2010, telah dilakukan 17 kali perundingan untuk membahassegmen segmen batas RI Malaysia, 2 kali perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)Indonesia Vietnam, 2 kali perundingan batas ZEE dan LK Indonesia Palau, dan 1 penjajakanperundingan delimitasi batas maritim RI–Thailand. Selain itu, telah dilakukan ratifikasi terhadapPerjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura melaluiUndang Undang Nomor 4 Tahun 2010.

Sedangkan dalam hal pencapaian sasaran substansi inti keempat mengenai pengentasan daerahtertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat tahun 2014, pada tahun 2010 terkendala olehbelum tersedianya data perekonomian daerah, IPM dan kemiskinan tahun 2010 yang resmidipublikasikan oleh BPS, akan tetapi dari sisi pencapaian output kegiatan yang mendukungpengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten adalah: (1) terlaksananya koordinasilintas sektor dan fasilitasi bantuan stimulan dalam pembangunan daerah tertinggal melaluiinsrumen P2KPDT di 120 kabupaten, P4DT di 5 pusat pertumbuhan, P2WP di 24 kabupaten

Page 116: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

102 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

perbatasan, P2IPDT di 185 Kabupaten, dan P2SEDT di 151 Kabupaten; (2) DAK SPP di 233kabupaten, dan PNPM DTK di 51 Kab. Adapun dana total block grant yang sudah dicairkan untukP2DTK NAD Nias (tahun 2006–2 ) sebesar Rp236.3 miliar (72 persen) dari total alokasi Rp327.9miliar, sedangkan untuk P2DTK Nasional pencairan tahun 2007 10 sebesar Rp757.4 miliar (99persen) dari total alokasi Rp761.4 miliar; (3) tersusunnya konsep Pembangunan PerdesaanTerpadu (Bedah Desa) dan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (PRUKAB) sebagaiinstrumen utama dalam koordinasi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh KPDT; (4) tersusunnyaKesepakatan Bersama (MoU) yang diinisiasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal(KPDT) dengan melibatkan K/L dan swasta dalam rangka percepatan pembangunan ekonomimasyarakat daerah tertinggal; dan (5) tersedianya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanansosial dasar bagi warga Komunitas Adat Terpencil meliputi permukiman dan infrastrukturpendukungnya serta pemberian jaminan hidup untuk 2.300 Kepala Keluarga.

2.10.3. Permasalahan PencapaianIsu strategis yang terkait dengan pencapaian sasaran dan target Prioritas Nasional 10 pada tahun2010 antara lain:

1. Belum optimalnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program khusus beserta danalokasi pendanaan yang belum sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tertinggal, terdepan,terluar, dan pascakonflik di lokasi lokasi yang sudah ditetapkan;

2. Belum idealnya jumlah dan kualitas sarana prasarana pengamanan dan pengawasan yangtersedia untuk menyelenggarakan upaya pengamanan wilayah dan sumber daya kelautansecara intensif termasuk untuk mendukung pengamanan melalui kerjasama dengan negaratetangga;

3. Belum optimalnya koordinasi antar instansi dalam penyediaan dan pemanfaatan peta bataswilayah dan kawasan perbatasan; dan

4. Belum optimalnya pencapaian pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, danpeningkatan kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal karena dihadapkan padabeberapa kendala antara lain belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal,belum optimalnya tindakan afirmatif kepada daerah tertinggal, masih lemahnya koordinasiantarpelaku pembangunan, dan terbatasnya sarana dan prasarana dasar wilayah.

2.10.4. Rencana Tindak LanjutRencana tindak lanjut pelaksanaan program aksi Prioritas Nasional 10 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan program khusus untuk menuntaskanpermasalahan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik yang memerlukanintervensi spesifik dalam penanganannya.

2. Meningkatkan sinergitas pelaksanaan kebijakan dan program antarsektor, antardaerah,maupun antara pusat daerah beserta keberpihakan pendanaan dalam pelaksanaan kebijakankhusus untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, danpascakonflik di lokasi lokasi yang telah ditetapkan.

3. Mempererat kerjasama antar negara dalam upaya pengamanan wilayah dan pengawasansumber daya kelautan yang didukung oleh upaya peningkatan ketersediaan sarana prasanapengamanan dan pengawasan.

Page 117: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 103

4. Meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemetaan bataswilayah dan kecamatan perbatasan serta mendorong pemanfaatan hasil pemetaan olehinstansi terkait di pusat dan daerah.

5. Meningkatkan upaya diplomasi batas untuk mempercepat penyelesaian delimitasi batasnegara.

6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan termasuk fasilitasikegiatan stimulan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik melalui optimalisasiperan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Badan Nasional PengelolaPerbatasan.

Page 118: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

104 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Tabel 2.10.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 10: Daerah Ter Terdepan, Terluar, dan Pascakon ik, Tahun 2010

No RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010* SUBSTANSI

INTI SASARAN** INDIKATOR** TARGET 2010*

1. KEBIJAKAN : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah

nggal, terdepan, terluar, dan pascakon ik selambat-lambatnya dimulai pada 2011

Terlaksananya kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraanlainnya yang dapat mendorong pertumbuhan

di daerah nggal,

terdepan, terluar, dan pascselambat-lambatnya dimulai pada 2011

Jumlah kebijakan khusus yang dirumuskan

8 kebijakan khusus

Terlaksananya 5 kebijakan khusus yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah nggal, terdepan, terluar, dan pasc antara lain:

1. Terbangunnya permukiman transmigrasi di 82 lokasi untuk 10.025 KK

2. Tersedianya kapal penumpang dan perin s 4 unit, subsidi perin s angkutan laut 58 trayek, pelayanan keperin san angkutan jalan (78 bus perin s dan 138 lintas peri s), 3 Sarana Keperin san SDP, 81 pelayanan Keperin san SDP, 94 rute perin s udara

3. Terbangunnya sarpras kominfo (24.051 Desa berdering, 70 Desa pintar)

4. Terfasilitasinyapeningkatan sarana dan prasarana di 4 pulau-pulau kecil terluar

5. Jumlah residen senior yang didayagunakan di DTPK (83)

Terlaksananya 8 kebijakan khusus yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah

nggal, terdepan, terluar, dan pasc antara lain:

1. Terbangunnya permukiman transmigrasi untuk

2. 4925 KK 3. Tersedianya 37 unit bus

perin s, pemberian subsidi operasi 143 rute bus perin s, pembangunan baru dan lanjutan 5 unit kapal penumpang dan perin s, subsidi 58 trayek angkutan laut perin s, pembangunan baru dan lanjutan 30 unit kapal penyeberangan perin s, pembangunan 28 unit bus air, pengoperasian 76 lintaskapal penyeberangan perin s dalam provinsi dan 8 lintas antarprovinsi, serta pemberian subsidi operasi angkutan udara perin s untuk 96 rute di 15 provinsi

4. Terbangunnya sarpras kominfo (27.670 desa berdering, 4.269 desa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

5. Terfasilitasinya penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil terluar (30 pulau)

6. Teriden kasi dan terpetakannya potensi 20 pulau-pulau kecil, termasuk 5 pulau kecil terluar

7. Terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan melalui Perpres 12/2010

8. Tersalurkannya subsidi pendidikan bagi siswa SD/SDLB (2.246.800), SMP/SMPLB (871.193), SMA (248.800), SMK (305.950), dan mahasiswa (65.000)

9. Terbangunnya 76 puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk; Terselenggaranya pelayanan kesehatan di 101 Puskesmas prioritas di perbatasan dan pulau terluar, Terlaksananya pelayanan pelayanan kesehatan rujukan di 14 RS bergerak di Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Tersedianya tenaga kesehatan sebanyak 1.323 orang yang didayagunakan di

Page 119: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 105

NoRPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009*

CAPAIAN2010*SUBSTANSI

INTI SASARAN** INDIKATOR** TARGET2010*

DTPK, Tersedianya insentifbagi 1.421 residen senior dantenaga kesehatan melaluipendayagunaan di DTPK,Tersedianya 370 residensenior yang didayagunakan diDTPK.

2. KERJASAMAINTERNASIONAL :Pembentukankerjasamadengannegara negaratetanggadalam rangkapengamananwilayah dansumber dayakelautan

Meningkatnyakerjasamadengannegara negaratetanggadalam rangkapengamananwilayah dansumberdayakelautan yangdidukung olehketersediaansaranaprasaranapengamanandanpengawasanyang handal

Jumlah negaratetangga yangmelakukankerjasama dalamrangkapengamananwilayah dansumber dayakelautan

10 negaratetangga yangberbatasan(Malaysia,PNG, TimorLeste,Singapura,Australia,Filipina, India,Thailand,Vietnam,Palau)

Terwujudnya kerjasama dengannegara tetanggadalampengelolaanekosistem pesisirdan laut sepertiSulu SulawesiMarine Ecoregion(SSME) danBismarck SouthSolomon MarineEcoregion(BSSME), Arafuraand Timor SeasAction (ATSEA),serta peluncuranCoral TriangleInitiative (CTI)

Terwujudnya kerjasamapengamanan wilayah dansumberdaya kelautan dengan 7negara tetangga melalui : (a)Operasi dan patroli bersamaantara Indonesia, Malaysia, danSingapura melalui Malaca StraitSea Patrol (MSSP); (b)Terwujudnya kerjasamapengawasan sumber dayakelautan dan perikanan denganAustralia dan Malaysia; (c)Terwujudnya peningkatanpengendalian illegal, unreported,and unregulated (IUU) fishingdan pengawasan dalampemanfaatan sumber daya diwilayah setiga terumbu karang diwilayah segitiga terumbu karang(coral triangle)melalui kerjasamaCTI (coral triangle initiative)antara Indonesia dengan Filipina,Malaysia, Solomon, Papua NewGuinea, dan Timor Leste

Jumlah pospengamananperbatasan(pamtas) yangdibangun diwilayahperbatasan

7 Pos Pamtas Terbangun 2 pos pamtas diwilayah Kodam VI/TPR TanjungPura dan 5 pos pamtas diwilayah Kodam XVII/CenCendrawasih

Persentasekualitas dankuantitaspembinaanwilayahpertahanan

45 % Telah terlaksana Pemberiantunjangan khusus kepada prajuritTNI yang bertugas di wilayahperbatasan dan pulau pulau kecilterluar melalui Perpres Nomor49 tahun 2010.

Jumlah WilayahPengelolaanPerikanan BagianBarat dan Timuryang bebas IUUFishing

3 WPP Baratdan 6 WPPTimur

Telah dilakukan pemeriksaanterhadap 2.253 kapal perikanan,sebanyak 183 kapal diindikasikanmelakukan pelanggaran.

3. KEUTUHANWILAYAH:PenyelesaianpemetaanwilayahperbatasanRI denganMalaysia,PapuaNugini, TimorLeste, danFilipina pada2010 2014

TersusunnyapemetaanwilayahperbatasanRI denganMalaysia,PapuaNugini, TimorLeste, danFilipina pada2010 2014disertaidenganupayapercepatanpenyelesaian

Juumlah NLP(pemetaankecamatankawasanperbatasandarat) danjumlah pulau(pemetaan pulauterluar)

72 NLP dan 25pulau

Secara akumulatif,hingga akhir tahun2009 telah tersusun: (1) Peta bataswilayah negara RIPNG skala 1:50.000dan 1:25.000 18NLP, (2) Peta bataswilayah negara RIMalaysia skala1:50.000 dan1:25.000 18 NLP, (3)Peta batas wilayahnegara RI RDTLskala 1:50.000 dan1:25.000 34; (4)

1. Tersusunnya: (a) Petaperbatasan RI PNG Skala1:50.000 sebanyak 37 NLP, dan(b) peta foto dan peta garispulau pulau kecil terluarsebanyak 48 Nomor LembarPeta (NLP)

2. Terlaksananya penyusunankebijakan InventarisasiWilayah Pesisir, Pulau PulauKecil,Perbatasan dan WilayahTertentu di tingkat pusat danpelaksanaannya di daerahsebanyak 186 SP (satuanpekerjaan)

Page 120: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

106 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010* SUBSTANSI

INTI SASARAN** INDIKATOR** TARGET 2010*

delimitasi batas pada segmen-segmen batas yang belum disepak .

Peta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) skala 1:1.000.000 16 NLP, (5) Peta Garis Pangkal skala 1:200.000 41 NLP, (6) Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) skala 1:5.000.000 1 NLP, dan (7) Peta pulau-pulau kecil terluar 56 pulau. (sumber data : RKP 2011)

Jumlah pelaksanaan perundingan batas darat dan laut

12 perundingan Telah terlaksana : (a) 15 kali perundingan masalah penetapan batas mari m Indonesia-Malaysia melalui forum Joint Technical Working Group ; (b) Pendantanganan perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura di Bagian Barat Selat Singapura pada tanggal 10 Maret 2009.

Terlaksannaya: 17 (tujuh belas) kali perundingan untuk membahas segmen-segmen batas RI-Malaysia, 2 (dua) kali perundingan batas ZEE Indonesia-Vietnam, 2 (dua) kali perundingan batas ZEE dan LK Indonesia-Palau, 1 (satu) kali penjajagan perundingan delimitasi batas mari m RI–Thailand, serta r kasi terhadap Perjanjian tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Barat Selat Singapura melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2010.

4. DAERAH TERTINGGAL: Pengentasan daerah

nggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014

Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah

nggal

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah nggal

6.6%

Mengingat belum tersedianya data penunjang tahun 2009, maka capaian kegiatan dalam rangka mendukung substansi in adalah: 1. Koordinasi

lintas sektor dan fasilitasi bantuan s mulan dalam pembangunan daerah

nggal melalui:

P2KPDT di 105 kab P4DT di 20 kab ng P2WP di 18

Mengingat belum tersedianya data penunjang tahun 2010, maka capaian kegiatan dalam rangka mendukung substansi in adalah: 1. Koordinasi lintas sektor dan

fasilitasi bantuan s mulant dalam pembangunan daerah

nggal melalui: P2KPDT di 120 kab P4DT di 5 pusat pertumbuhan

P2WP di 24 kab nggal, perbatasan

P2IPDT di 185 Kab P2SEDT di 151 Kab Pelaksanaan DAK SPP di 233 kab

PNPM-DTK di 51 Kab. Dana total block grant yang sudah dicairkan untuk P2DTK NAD-Nias (tahun 2006–2010) sebesar Rp

Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah

nggal

Persentase penduduk miskin di daerah

nggal

18.8%

Page 121: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 107

NoRPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009*

CAPAIAN2010*SUBSTANSI

INTI SASARAN** INDIKATOR** TARGET2010*

Meningkatnya kualitassumberdayamanusia didaerahtertinggalyangditunjukkanolehpeningkatan indekspembangunanmanusia(IPM)

Indekspembangunanmanusia (IPM) didaerah tertinggal

67.7 kabtertinggal,perbatasanP2IPDT di118 KabP2SEDT di148 KabPelaksanaanDAK SPP di110 kabPNPM DTK di51 Kab. Danatotal blockgrant yangsudahdicairkanuntuk P2DTKNAD Nias(tahun 2006–2009)sebesarRp.156.59M(72%) daritotal alokasiRp244.74M,sedangkanuntuk P2DTKNasionalpencairantahun 20072009 sebesarRp. 86.97M(99%) daritotal alokasiRp.590.9M

2. Tersedianyapermukimandan pemberianjaminan hidupbagi 10.301 KKKomunitas AdatTerpencil (KAT)

236.3M (72%) dari totalalokasi Rp 327.9M,sedangkan untuk P2DTKNasional pencairan tahun2007 2010 sebesarRp.757.4M (99%) dari totalalokasi Rp. 761.4M.

2. Tersusunnya konsepPembangunan PerdesaanTerpadu (Bedah Desa) danPengembangan ProdukUnggulan Kabupaten(PRUKAB) sebagai instrumenutama dalam koordinasi lintassektor yang dikoordinasikanoleh KPDT

3. Tersusunnya KesepakatanBersama (MoU) yang diinisiasioleh KPDT dengan melibatkanK/L dan swasta dalam rangkapercepatan pembangunanekonomi masyarakat daerahtertinggal.

4. Tersedianya permukiman daninfrastruktur pendukungnyaserta pemberian jaminanhidup untuk 2.300 KKKomunitas Adat Terpencil.

Sumber:* : RKP 2011, RKP 2012, BPS 2008 Data diolah, Direktorat Bappenas** : RPJMN, hasil penyesuaian

Page 122: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

108 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 123: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 109

BAB 2.11. PRIORITAS NASIONAL 11: KEBUDAYAAN,KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI

2.11.1. PengantarKebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi mempunyai peran yang strategis dalam upayapengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya,untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mapannya jati diri dankemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan,dan teknologi. Berbagai upaya pengembangan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi padatahun 2010 telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti yang ditandai antara lain oleh: (1)meningkatnya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) akan pentingnya pembangunan karakterdan jati diri bangsa; (2) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya;(3) meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisanbudaya; (4) meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan serta meningkatnyalayanan perpustakaan.

Page 124: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

110 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

2.11.2. Pencapaian Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, dan Teknologi

Pencapaian sasaran Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, vitas, dan Inovasi Teknologi pada tahun 2010, antara lain: (1) Kesepakatan Bentuk Lembaga Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur dan Kajian Bentuk Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran dan Candi Prambanan; (2) revitalisasi 6 museum, yaitu: Museum Negeri Jawa Timur (Surabaya), Museum Negeri Kalimantan Barat (Pon anak), Museum Negeri Jambi (Jambi), Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (Mataram), Museum Negeri Sumatera Utara, dan Museum Negeri Batak TB Silalahi di Balige Sumatera Utara; (3) peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi dengan capaian 33 perpustakaan provinsi memiliki e-library dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca, dengan capaian 88 mobil perpustakaan keliling, 3 unit perpustakaan terapung, 33 perpustakaan provinsi, 250 perpustakaan kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa; (4) fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20 kabupaten/kota; (5) 13 peneli an di bidang kebudayaan dan 144 di bidang arkeologi; (6) fasilitasi 20 pergelaran, pameran, fes val, lomba, dan pawai; (7) fasilitasi 18 event l m dalam dan luar negeri; (8) pelaksanaan sensor terhadap 40.000 judul lan; (9) fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq bagi 3.180 orang pemuda kader dan fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri bagi 3.180 orang pemuda kader; (10) terselenggaranya 44 paket riset dasar, 78 paket riset terapan, dan 130 paket riset

2.11.3. Permasalahan Pencapaian Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kebudayaan antara lain adalah: (1) belum

upaya pelestarian nilai-nilai tradisi luhur seper , cinta tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahtamahan yang menjadi tas budaya; (2) terbatasnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI); (3) belum malnya upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan; dan (4) terbatasnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan.

2.11.4. Rencana Tindak Lanjut Tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan kebudayaan untuk mencapai sasaran prioritas nasional adalah: (1) meningkatkan kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs dan kawasan kepurbakalaan secara terpadu melalui pengembangan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah melalui pengembangan pengelolaan permuseuman (3) meningkatkan kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan meningkatkan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca; (4) memberikan fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya terutama di kota-kota besar; (5) melakukan peneli an dan pengembangan di bidang kebudayaan dan arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan; (6) memberikan fasilitasi val m baik di dalam maupun di luar negeri; (7) melakukan sensor m dan fasilitasi pergelaran, pameran, fes val, lomba dan pawai; (8) memberikan fasilitasi bagi kader pemuda di bidang iptek dan imtaq serta di bidang seni, budaya, dan industri kr

Page 125: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 111

Tabel 2.11.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Nasional 11: Kebudayaan, Kre vitas dan Inovasi Teknologi, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 1. PERAWATAN:

Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011

Terlaksananya penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011.

Jumlah penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya

3 Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya, yang meli :

Kesepakatan Bentuk Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya Kawasan Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur.

Kajian Awal Bentuk Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran

Kajian Awal Bentuk Pengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Candi Prambanan.

Hasil Kesepakatan Bentuk Lembaga Pengelolaan Terpadu Warisan BudayaDunia Candi Borobudur

Hasil Kajian Bentuk Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran

Hasil Kajian Bentuk Pengelolaan Terpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Candi Prambanan

Jumlah museum yang direvitalisasi

Dilaksanakannya revitalisasi 4 museum untuk: Museum Negeri

m (Surabaya), Museum Negeri Kalbar (Pon anak), Museum Negeri Jambi (Jambi), Museum Negeri NTB (Mataram).

Terselesaikannya Revitalisasi 6 museum: Museum Negeri m (Surabaya), Museum Negeri Kalbar anak) Museum Negeri Jambi (Jambi) Museum Negeri NTB (Mataram), Museum Negeri Sumatera Utara, dan Museum Negeri Batak TB Silalahi di Balige Sumatera Utara.

Jumlah perpustaka-an provinsi yang memiliki perangkat perpustaka-an digital

(

e-library) dan jumlah perpustakaan umum yang di-kembangkan

.

Peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi dengan target 33 perpustakaan provinsi memiliki e-library dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca, dengan target 88 mobil perpustakaan keliling, 3 unit perpustakaan terapung, 33 perpustakaan provinsi, 250 perpustakaan

Terlaksananya peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi dengan capaian 33 perpustakaan provinsi memiliki e-library dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca, dengan capaian 88 mobil perpustakaan keliling, 3 unit perpustakaan terapung, 33 perpustakaan provinsi, 250 perpustkaan kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa.

Page 126: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

112 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa.

2. SARANA: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012

Meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibukota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012

Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. - Propinsi - Kab/Kota

Terlaksananya fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20 Kabupaten/kota

Terselesaikannya fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20 Kabupaten/kota

3. PENCIPTAAN: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Pene n, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas

Meningkatnya litbang bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan

Jumlah pene dan pengembangan bidang kebudayaan serta bidang arkeologi.

13 pene di bidang kebudayaan dan 144 pene di bidang arkeologi.

Terlaksananya 13 pene di bidang kebudayaan dan 144 pene di bidang arkeologi.

4. KEBIJAKAN : Peningkatan perh an dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh mayarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya

Meningkatnya apresiasi,

dan produ para pelaku seni

Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, fe val, lomba, dan pawai

20 pergelaran, pameran, fe val, lomba, dan pawai yang difasilitasi

Terlaksananya fasilitasi 20 pergelaran, pameran, fe val, lomba, dan pawai.

Meningkatnya kualitas dan

s produksi m nasional

Jumlah fasilitasi fe val m dalam dan luar negeri

18 even m dalam dan luar negeri

Terlaksananya fasilitasi 18 even lm dalam dan luar negeri.

Meningkatnya kualitas dan

s layanan lembaga sensor

m

Jumlah m/video/ikl

an lulus sensor

40.000 judul m/video/iklan

yang lulus sensor

Terlaksananya 40.000 judul m/video/iklan yang lulus

sensor yang di sensor.

5. INOVASI TEKNOLOGI : Peningkatan keunggulan komp f menjadi keunggulan komp f yang mencakup pengelolaan sumber daya mari m menuju ketahanan energi, pangan, dan

perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan

Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq

3.180 orang pemuda Terlaksananya 3.180 orang pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq.

Meningkatnya

pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industr

3.180 orang pemuda Terlaksananya 3.180 orang pemuda kader yang difasilitasi dalam dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri

Page 127: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 113

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010

pemuda ya pake -pake r e da ar,

ra , da pake r e

e f

Jum ah pake r e da ar, Jum ah pake r e ra , jum ah pake r e e f

44 pake r e da ar, 78 pake r e

ra , 130 pake r e e f

Semua pake r e

Page 128: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

114 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 129: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 115

BAB 2.12. PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM,DAN KEAMANAN

2.12.1. PengantarUpaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai tujuan utama pelaksanaan pembangunansangat dipengaruhi oleh kondisi politik, penegakan hukum dan tingkat keamanan.

Pelaksanaan pembangunan dibidang politik diprioritaskan untuk peningkatan peran Indonesiadalam mewujudkan perdamaian dunia dan meningkatkan pelayanan tenaga kerja Indonesia di luarnegeri. Prioritas pelaksanaan pembangunan di bidang hukum ditekankan pada (1) penguatan danpemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (2) pelaksanaanperlindungan saksi dan pelapor; (3) pengembalian aset (asset recovery); (4) peningkatan kepastianhukum; (5) penguatan perlindungan HAM. Sedangkan dibidang keamanan, prioritas pembangunandifokuskan pada: (1) pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penangananterorisme; (2) pelaksanan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme; dan (3)pemberdayaan industri strategis pertahanan.

Page 130: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

116 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

2.12.2. Pencapaian Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, danKeamanan

Terkait peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, pada tahun 2010Pemerintah Indonesia telah mengajukan tiga prakarsa, yaitu:

1. Indonesia telah menyampaikan posisi dasar mengenai lima isu kunci Reformasi DK PBBkepada fasilitator negosiasi Reformasi DK PBB sebagai masukan bagi negosiasi lanjutan,masing masing berkaitan dengan isu: a) Categories of membership; b) Question of veto; c)Regional representation; d) Size of the enlarged Security Council and its working methods; dane) The relationship between the Security Council and the General Assembly;

2. Telah menyelesaikan draft Keppres mengenai pembentukan Tim Koordinasi MisiPemeliharaan Perdamaian. Draft dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum dalammeningkatkan partisipasi Indonesia pada berbagai United Nations (UN) PeacekeepingOperations yang dibentuk melalui resolusi DK PBB;

3. Menyelenggarakan Focused Group Discussion (FGD) mengenai Peningkatan Peran PeaceKeeping Operations (PKOs) Indonesia, pada 10 12 November 2010 di Bandung (Indonesia)yang membahas potensi dan peluang Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesiakhususnya dalam kerangka ASEAN.

Sedangkan terkait capaian pelaksanaan kerjasama multilateral, sebagian besar rencana programkegiatan telah dapat dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari ikut sertanya Indonesia secara aktifdalam berbagai pertemuan yang antara lain membahas isu dan agenda: operasi perdamaian duniadalam pertemuan kelompok kerja di New York; nuklir dan perlucutan senjata nuklir dalamKonferensi PBB ke 22 di Jepang, International Atomic Energy Agency (IAEA), dan pada pertemuanStates Parties of Cluster Munitions Coalition (CCM) di Vientiane Laos; interfaith dialogue danpenguatan peran kawasan Asia dan Timur Tengah; serta counter terrorism di PBB, ASEAN danexpert group meeting di Wina. Capaian lainnya dapat dilihat dari pelaksanaan inisiatif Indonesiauntuk melaksanakan delapan pertemuan internasional, dimana Indonesia menjadi tuan rumah,untuk membahas isu dan agenda perdamaian dunia melalui peace keeping dan post conflictbuilding; penguatan pelaksanaan program aksi tentang Small Arms and Light Weapon (SALW);transparansi dalam perlucutan senjata; perlindungan, permukiman kembali, dan repatriasi yangterkait dengan penyelundupan orang, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional, counterterorrism melalui workshop yang diikuti oleh perwakilan dari Kepolisian RI dan Kejaksaan, danlokakarya untuk membahas pelaksanaan strategi global counter terrorism; serta membahas isupengurangan ancaman nuklir yang diperuntukkan bagi para pengambil keputusan. Hasilpertemuan tersebut menjadi bahan masukan untuk reformasi PBB, dan dalam rangka menjagakeamanan nasional dan internasional.

Indonesia juga telah berhasil menampilkan sikap/posisinya dan diterima dalam sidanginternasional. Pencapaian tersebut dapat dilihat melalui hal hal berikut:

1. Terkait pengiriman Pasukan Penjaga Perdamaian/Peacekeeping Operations, atas upayaPemerintah Indonesia sepanjang tahun 2010 Indonesia berpartisisipasi dalam 7 misipemeliharaan perdamaian PBB dengan total personil sejumlah 1.795 orang yangmenempatkan Indonesia pada posisi ke 16 negara penyumbang pasukan pada misi misi PBB.Selain Personil Polri dan TNI, Indonesia juga mengirimkan Kapal KRI Kaisiepo untuk bergabungpada Maritime Task Force (MTF) di UNIFIL.

2. Pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam Konferensi London mengenai Afghanistanpada 30 Januari 2010 yang bertujuan menggalang berbagai sumber dan dukungan

Page 131: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 117

masyarakat internasional terhadap program program bagi kemajuan masa depanAfghanistan.

3. Indonesia selaku negara penggagas dan Ketua/Koordinator Gerakan Non Blok (GNB) dalamisu perlucutan senjata berhasil mengajukan resolusi kepada Majelis Umum PBB terkait upayameningkatkan keamanan internasional dan perdamaian dunia melalui perlucutan senjata.Inisiatif Indonesia tersebut telah berhasil mendorong disahkannya 7 resolusi di sidang MajelisUmum PBB pada Desember 2010.

4. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan posisinya dalam KTT Keamanan Nuklir (NuclearSecurity Summit) pada 12 13 April 2010 di Washington, DC yang mensahkan dokumen JointCommuniqué dan Work Plan. Dokumen Joint Communiqué memuat komitmen dan keinginanpolitik negara peserta untuk meningkatkan keamanan material nuklir dan mengatasiancaman terorisme nuklir sedangkan dokumen Work Plan memuat langkah langkah kongkritdan bersifat teknis untuk mendukung upaya bersama dalam meningkatkan keamananmaterial nuklir di masing masing negara peserta.

5. Indonesia memainkan peranan penting dalam menjembatani (bridge building) perbedaanantar negara dan kelompok negara sebagai koordinator dan negosiator Non AlignedMovement Working Group on Disarmament terutama dalam sidang Non Proliferation Tearty(NPT) Review Conference pada 3 28 Mei 2010 di New York, sehingga berhasil menyepakatisebuah Final Document. Final Document tersebut telah memberikan harapan baru mengenaiprospek perlucutan senjata nuklir di dalam kerangka multilateral di masa mendatang.

6. Menteri Luar Negeri RI telah menyampaikan draft Rancangan Undang Undang (RUU)Ratifikasi Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) kepada DPR RI pada 1 Desember 2010.Pemerintah Indonesia memutuskan untuk meneruskan proses Ratifikasi CTBT, karenabergulirnya perkembangan positif terciptanya momentum ”Dunia tanpa nuklir” yangdidukung mayoritas negara di dunia dan tercapainya konsensus pada sidang NPT ReviewConference pada 3 8 Mei 2010.

7. Mengenai implementasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi/UN Convention AgainstCorruption (UNCAC), Pemerintah Indonesia menyampaikan posisi untuk turut serta dalamPutaran Pertama Review atas implementasi Konvensi PBB tentang Anti Korupsi. Melaluikeikutsertaan Indonesia dalam Putaran Pertama Review atas implementasi Konvensi PBBtentang Anti Korupsi tersebut, Indonesia akan di review Inggris dan Uzbekistan terutamapada bagian kriminalisasi dan penegakan hukum. Selain itu, pada 11 13 Oktober di Jakartatelah dilaksanakan pelatihan bagi para pakar yang tergabung dalam Implementation ReviewGroup (IRG) dari kawasan Asia Pasifik.

8. Dalam kerangka Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and RelatedTransnational Crime, Indonesia telah menjadi tuan rumah beberapa rangkaian kegiatan,yaitu: Bali Process Workshop on Protection, Resettlement and Repatriation dan The Third AdHoc Group Senior Officials’ Meeting of the Bali Process (AHG III SOM) pada 7 11 Juni 2010.Sebagai Co chair Bali Process, inisiatif Pemerintah Indonesia yang telah berhasil disepakatidalam dua kegiatan tersebut berupa sejumlah action items antara lain adalah pembentukanRegional Immigration Liaison Officers Network (RILON), yaitu jejaring pejabat imigrasi dibandara bandara utama di wilayah Asia Pasifik; menyusun consistent standards forprotection, resettlement and repatriation serta kriminalisasi kejahatan; menyusun programinformation campaign untuk mencegah irregular migration; dan peningkatan kerjasamadalam menangani permasalahan penyelundupan manusia lewat laut. Melalui inisiatifPemerintah Indonesia, telah disepakati pula mengenai prinsip shared responsibility danconsistent approach dalam penanganan irregular migration di tingkat nasional dan regional.

Page 132: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

118 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

9. Dalam kerangka UN Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), PemerintahIndonesia telah sepakat untuk berpartisipasi dalam Voluntary Pilot Review of ImplementationProgramme (PRIP) dari UNTOC. Hal ini berdasarkan hasil review terhadap Undang Undang(UU) Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC (Konvensi PBB Menentang TindakPidana Transnasional yang Terorganisasi); UU Nomor 14 Tahun 2009 tentang PengesahanProtocol To Prevent, Surpress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women andChildren, Supplementing UNTOC (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan MenghukumPerdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak Anak, melengkapi Konvensi PBBMenentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); serta UU Nomor 15 tahun 2009tentang Pengesahan Protocol Against the Smuggling of the Migrants by Land, Sea and Air,Supplementing UNTOC (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut danUdara Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yangTerorganisasi).

10. Pemerintah Indonesia terus mendorong ratifikasi konvensi dan intrumen internasional terkaitpenanggulangan terorisme. Sebagai implementasi Resolusi DK PBB Nomor 1373 dan 1267,hingga saat ini Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 7 dari 16 Konvensi dan InstrumenHukum internasional terkait penanggulangan terorisme.

11. Dalam rangka kerjasama dengan Terrorism Prevention Branch – United Nations Office ofDrugs and Crimes (TPB UNODC), Pemerintah Indonesia menerima tawaran TPB UNODC untukkerja sama jangka panjang dalam kurun waktu 2011 2013.

12. Sebagai kepatuhan terhadap implementasi Resolusi DK PBB Nomor 1267 tentangConsolidated List PBB, hingga Juni 2010 masih terdapat 16 nama WNI dan 2 entitas Indonesiayang tercantum dalam Consolidated List PBB. Pemerintah Indonesia terus berupaya agarKomite 1267 PBB meninjau kembali Consolidated List PBB tersebut. Atas upaya PemerintahIndonesia tersebut, hingga akhir Desember 2010 Komite 1267 PBB telah menghapus 3 namaWNI dari daftar Consolidated List PBB, sehingga tersisa 13 nama WNI dan 2 entitas Indonesiayang masih tercantum.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, Pemerintah Indonesiapada tahun 2010 telah melakukan penguatan bagi 24 citizen service, yaitu pada KBRI Amman, KBRIBandar Sri Begawan, KBRI Damaskus, KBRI Doha, KBRI Seoul, KBRI Singapura, KBRI Abu Dhabi, KBRIKuwait City, KBRI Kuala Lumpur, KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, KJRI Dubai, KJRI Kota Kinabalu, KJRIJohor Baru, KJRI Hong Kong, KJRI Penang, KJRI Kuching, KRI Darwin, KJRI Sydney, KJRI Perth, KBRITokyo, KJRI Osaka, KJRI Los Angeles dan KJRI New York. Disamping itu, sebagai bentuk nyatapelayanan terhadap TKI/WNI, Pemerintah telah memulangkan 6.287 repatrian dan 28.721deportan WNI/TKI bermasalah dari negara negara tujuan penempatan TKI di Timur Tengah danAsia Tenggara sampai akhir tahun 2010.

Capaian lainnya adalah telah ditandatanganinya enam perjanjian yang menyangkut perlindunganTKI di luar negeri dengan Republik Korea, Malaysia, Lebanon, Timor Leste dan Turki. PemerintahIndonesia juga telah menyelenggarakan 65 pertemuan dalam rangka meningkatkan pelayanan danperlindungan WNI/BHI, seperti pemantauan dan evaluasi pelayanan warga di 15 perwakilan,pembahasan dan penyelesaian amandemen MoU tentang rekrutmen dan penempatan tenagakerja domestik, pembahasan employment permit system untuk memayungi pengiriman TKI keKorea Selatan, pembahasan MoU dengan Kuwait tentang Penempatan TKI di Sektor Formal danMoU tentang Penempatan TKI di Sektor Domestik (Pekerja Rumah Tangga) serta pertemuanpenandatanganan MoU Ketenagakerjaan antara Pemerintah Indonesia masing masing denganPemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA), Yordania dan Australia.

Page 133: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 119

Untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai perlindungan WNI di luar negeri, khususnya sejakproses pra hingga pasca penempatan secara menyeluruh dan terpadu, pada tahun 2010 telahdiselenggarakan 6 kali sosialisasi dan diseminasi informasi melalui media elektronik (radio) di 15kota yang merupakan kantong kantong sumber TKI atau merupakan daerah di mana aruspergerakan WNI ke luar negeri sangat tinggi, diantaranya Ciamis, Lampung, Banjarmasin,Ponorogo, Purwokerto, Medan, Dumai, Madura, Singkawang, Mataram, Sukabumi, Bali, Bitung,Tegal, Aceh dan Mamuju.

Pencapaian pembangunan di Bidang Hukum dan HAM, rata rata pencapaian target pelaksanaankegiatan di bidang hukum di tahun 2010 mencapai target yang ditentukan. Untuk penangananpenyidikan tipikor telah diselesaikan 148 perkara dari target 145 perkara. Namun untukpenuntutan perkara dari 145 perkara yang ditargetkan di tahun 2010, hanya dapat diselesaikansebanyak 48 perkara. Sedangkan penanganan perkara tipikor dan tindak pidana khusus lainnya diKejati, Kejari dan Cabjari mencapai 2.315 penyidikan perkara dan 1.715 perkara yang telahdilakukan penuntutan.

Dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, telah dilaksanakan pendidikan danpelatihan teknis bagi hakim dan sertifikasi hakim tipikor. Selain itu juga telah dilaksanakankerjasama hukum dalam rangka proses penelusuran dan pengembalian aset negara hasil tipikor dibeberapa negara seperti Singapura, Belanda dan Rumania.

Upaya percepatan penanganan perkara sebagai bentuk pelayanan hukum, telah dilaksanakandengan penyelesaian perkara perkara yang masih tertunggak. Di tahun 2010, penyelesaian perkarayang dicapai adalah sebanyak 13.891 perkara melebihi dari target sebanyak 10.000 perkara.Demikian pula dengan rata rata penyelesaian perkara di peradilan tingkat pertama sampai denganbanding baik dilingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer dan TUNmendekati 80 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2010.

Di bidang penguatan perlindungan HAM, melalui lembaga peradilan telah dilaksanakanpenyelenggaraan bantuan hukum baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama danperadilan militer dan TUN. Pelaksanaan kegiatan ini semakin diperkuat dengan adanya SEMA No.10 Tahun 2010 mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan yang mengaturpenyelenggaraan bantuan hukum di dalam tiga bentuk pelayanan seperti penyelenggaraanprodeo, pelayanan Pos Bantuan Hukum dan operasionalisasi sidang keliling atau pelaksanaanzitting plaatz.

Dalam bidang Keamanan, upaya pemerintah menangani tindakan terorisme menunjukkan hasilyang semakin membaik. Pada awal Maret 2010, Polri berhasil menewaskan tokoh pentingterorisme internasional. Hasil ini memberikan harapan semakin kondusifnya keamanan dalamnegeri dari ancaman terorisme. Hasil lain adalah: penangkapan kelompok jaringan teroris di Acehyang pemimpinnya diperkirakan berasal dari luar Aceh; penangkapan 12 orang diduga teroris diPejaten, Menteng dan Bekasi yang diperkirakan terkait dengan kelompok teroris di Aceh; danpenangkapan tokoh teroris di Klaten, Jawa Tengah yang diduga sebagai pemasok dana bagikelompok kelompok teror di Indonesia. Untuk melembagakan penanganan penanggulanganterorisme telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Peraturan PresidenNomor 46 Tahun 2010.

Dari sisi pertahanan, dalam rangka membentuk postur minimum essential force serta terwujudnyakemandirian pertahanan, peningkatan peran industri pertahanan nasional sangat dibutuhkan,terutama untuk produk produk militer yang secara teknis mampu diproduksi di dalam negeri.Guna mewujudkan hal tersebut, melalui Perpres Nomor 42 Tahun 2010, pemerintah membentukKomite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai institusi yang merumuskan kebijakanpembelian Alutsista TNI dan Alut Polri, diselesaikannya Master Plan Industri Pertahanan dan Road

Page 134: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

120 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Map menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri. Upaya tersebut, didukung dengan mengop malkan hasil peneli an dan pengembangan alutsista TNI yang dapat dimanfaatkan untuk kepen ngan pertahanan.

2.12.3. Permasalahan Pencapaian Permasalahan dalam melaksanakan peran Indonesia dalam reformasi PBB dan DK PBB adalah adanya perbedaan mendasar di antara negara anggota DK PBB dimana beberapa anggota DK PBB masih mempertahankan posisi tradisionalnya terhadap pencalonan beberapa Anggota Tetap DK PBB. Negara anggota PBB telah berulangkali menyampaikan posisi mereka, namun sampai saat ini belum terdapat kesepakatan mengenai proses reformasi tersebut. Pemerintah Indonesia bisa memaksakan prakarsa untuk mereformasi DK PBB kepada seluruh negara anggota PBB, sehingga dari target 4 kali prakarsa hanya dapat dilaksanakan 3 kali prakarsa.

Terkait pengiriman pasukan penjaga perdamaian, meningkatnya ketegangan di berbagai wilayah akan menuntut peran PBB untuk mencegah k k terbuka diantaranya melalui penggelaran UN PKOs. Dalam kaitan ini, PBB mengharapkan agar Indonesia dapat menambah jumlah personil dalam pasukan penjaga perdamaian. Indonesia akan terus mendorong penggelaran personil Indonesia antara lain melalui pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian. Selain itu diperlukan juga analisis yang mendalam serta komprehensif dengan instansi terkait untuk memutuskan penggelaran personil Indonesia dalam pasukan penjaga perdamaian, ngan keselamatan dan aspek poli s yang di mbulkan dari penggelaran tersebut.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam kerjasama mul lateral khususnya yang terkait dengan kejahatan lintas negara adalah Indonesia menjadi negara transit sebelum meneruskan perjalanan ke negara tujuan, Australia, Selandia Baru dan negara-negara maju lainnya. Keberadaan imigran gelap tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan baik di bidang keamanan, sosial dan ekonomi sehingga Indonesia perlu meningkatkan peran a fnya dalam kerja sama regional dan mul lateral termasuk kerja sama melalui Bali Process, UNHCR dan IOM. Perlu

kan juga mengenai aspek prioritas dalam kerangka kerjasama dengan kedua organisasi tersebut, yaitu repatriasi imigran yang dak memenuhi syarat sebagai pengungsi (non-refugee) dan rese lement bagi imigran yang ditetapkan sebagai pengungsi (refugee).

Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi ancaman terorisme dan munculnya beragam bentuk dan semakin luasnya jaringan kejahatan lintas negara. Indonesia akan terus berperan dalam berbagai upaya bilateral, regional dan eral untuk mengatasi ancaman terorisme. Kebijakan luar negeri difokuskan untuk melakukan pembangunan kapasitas kelembagaan, pertukaran informasi dan intelijen, serta kerjasama teknis. Dalam konteks mul lateral khususnya, Indonesia akan terus mendorong terbentuknya Comprehensive Conve on Inte nal Terrorism (CCIT). Penanggulangan terorisme dengan mengedepankan strategi ‘ power’ serta perlindungan terhadap HAM akan tetap menjadi an utama kebijakan Pemerintah Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri bersumber dari ga faktor, yaitu faktor individu, faktor Pemerintah Indonesia maupun faktor negara penempatan. Permasalahan yang muncul dari faktor individu adalah kepen ngan keuntungan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, proses rekrutmen dan pel serta penempatan TKI di luar negeri yang k sesuai dengan regulasi, rendahnya kemampuan adaptasi TKI, rendahnya pendidikan dan keterampilan dan rendahnya kesadaran TKI, sehingga mudah dieksploitasi.

Page 135: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 121

Akar permasalahan TKI di luar negeri didominasi permasalahan di sisi hulu daripada hilir. Masihterdapat banyak kekurangan dalam tahap pra penempatan, penempatan dan purna penempatanTKI, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam tahap pra penempatan, proses perekrutan tidak menetapkan standar pendidikanminimum bagi TKI yang akan ditempatkan, sehingga banyak TKI yang tidak memiliki latarbelakang pendidikan dan kompetensi yang memadai dapat berangkat ke luar negeri.Minimnya pendidikan dasar yang dimiliki TKI juga berpengaruh terhadap sulitnya TKI untukmenyerap materi pelatihan yang dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, minimnyapendidikan membuat sebagian besar TKI tidak dapat melakukan pekerjaan sesuai harapanmajikannya.

b. Untuk memenuhi pangsa pasar sektor informal di luar negeri yang terbuka lebar (businessoriented), penekanan aspek kuantitas TKI yang dikirim juga memicu terjadinya penempatanTKI di bawah umur. Upaya pemenuhan kuota dan mencari keuntungan membuka peluanglebar bagi praktek praktek penempatan non prosedural, tindak pidana pemalsuan dokumendan perdagangan orang.

c. Minimnya pendidikan TKI ditambah dengan rendahnya pemahaman terhadap kultur negaratujuan penempatan memicu culture shock yang dihadapi para TKI di negara penempatan.Meski kurikulum dan alokasi waktu untuk pelatihan (200 jam) telah diatur melalui PeraturanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 23/MEN/IX/2009 tentangPendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dalamprakteknya pelaksanaan pelatihan tersebut dinilai tidak optimal. Hal ini disebabkanpenghematan biaya untuk memperbesar marjin dan keuntungan PPTKIS melaluimempersingkat waktu dan tidak melaksanakan pelatihan sama sekali bagi TKI yang akanditempatkan.

Proses pemulangan TKI bermasalah yang berada di penampungan Perwakilan RI tidak secara sertamerta dapat langsung dilakukan. Kendala pertama adalah pengurusan exit permit bagi para TKIbermasalah untuk dapat meninggalkan negara penempatan dan kembali ke Indonesia.Pengeluaran exit permit tersebut merupakan syarat utama bagi TKI untuk meninggalkan negaratujuan penempatan yang pemberiannya merupakan kewenangan mutlak otoritas imigrasi daninstansi terkait lainnya di negara tersebut. Pemerintah setempat biasanya tidak akanmengeluarkan exit permit bagi TKI yang masih memiliki masalah, baik yang sifatnya hukum (pidanaatau perdata) maupun ketenagakerjaan.

Dalam praktek pada beberapa negara di Timur Tengah, exit permit yang telah diberikan dapatdibatalkan seketika dengan adanya laporan majikan kepada pihak kepolisian terhadap perbuatanpidana yang disangkakan kepada TKI. Di samping itu, beberapa negara membebankan biaya untukpengurusan exit permit dengan jangka waktu berlaku yang singkat. Apabila jangka waktu tersebutterlampaui dan TKI belum meninggalkan negara tersebut, maka yang bersangkutan diharuskanuntuk membayar denda. Selain masalah birokrasi, pemulangan TKI juga dipengaruhi denganmasalah teknis seperti ketersediaan dana pemulangan dan penerbangan.

Permasalahan juga muncul dari faktor pemerintah Indonesia, antara lain masih tumpang tindihnyaregulasi, belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait, tidak optimalnya penegakan hukumdan perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan peraturan. Semua hal ini turut melemahkan posisitawar Indonesia dengan negara penempatan.

Di lain pihak, faktor negara penempatan juga dapat menjadi sumber permasalahan. Beberapanegara penempatan belum mempunyai peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan yangmemadai serta beberapa negara lainnya beranggapan bahwa pekerja rumah tangga merupakan

Page 136: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

122 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

bagian dari keluarga atau merupakan masalah perseorangan, bukan masalah pemerintah atau negara.

Sebagai contoh adalah permasalahan mendasar yang kerap terjadi pada masa penempatan TKI di luar negeri adalah diaturnya masalah pekerja migran, khususnya yang bekerja pada sektor informal dalam peraturan perburuhan nasional di negara-negara tujuan penempatan. Kekosongan hukum tersebut menyulitkan perlindungan TKI yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), sehingga TKI hanya dapat mengandalkan klausul yang ada pada Perjanjian Kerja yang ditandatangani TKI dan majikannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong dibentuknya Memorandum of Understanding (MoU) serta perjanjian mengenai Mandatory Consular on (MCN) antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara tujuan penempatan.

Namun demikian perlu an bahwa pada umumnya MoU bilateral dapat mengg an kedudukan hukum perburuhan nasional negara setempat. Misalkan sekalipun MoU mengatur upah minimum, namun jika hukum perburuhan negara setempat mengatur hal tersebut, maka yang dipakai adalah hukum perburuhan negara setempat. MoU lebih bersifat membuka dan memperkuat koordinasi antara negara untuk memaksimalkan perlindungan. Kondisi demikian membuat perlindungan TKI, khususnya di daerah Timur Tengah dan Malaysia, menjadi dilem .

Selain permasalahan yang berasal dari faktor individu, Pemerintah Indonesia, maupun negara penempatan, terdapat pula permasalahan lain dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI antara lain belum adanya Mandatory Consular (MCN) antara Indonesia dengan negara-negara yang memiliki konsentrasi WNI/TKI misalnya dengan Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia baru memiliki MCN dengan Australia. Di samping itu, Pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan penampungan, memadainya bantuan dan advokasi hukum serta keterbatasan fasilitasi pemulangan. Khusus diseminasi informasi melalui iklan, sampai akhir tahun 2010, belum dapat dilaksanakan, karena anggaran yang disediakan k mencukupi untuk biaya pemasangan iklan yang ideal.

Permasalahan pencapaian yang ak memenuhi target untuk at penuntutan perkara Tipikor antara lain disebabkan karena k semua perkara dari hasil penyidikan Tipikor diteruskan ke bidang penuntutan dengan alasan:

1. Tidak cukup bu dari berkas awal yang ada yang dapat memenuhi unsur ndak pidana sehingga perkara dihen n, namun apabila terdapat bu baru perkara tersebut dapat dibuka kembali.

2. Proses penyidikan kan karena setelah diproses bukan merupakan pidana. 3. Penanganan penyidikan k pidana korupsi (Tipikor) untuk diproses dalam penuntutan di

tahun 2010, masuk pada tahun 2011 sehingga sudah lewat dari proses laporan di tahun 2010.

Proses beracara penanganan pelanggaran HAM Berat yang dilakukan sepenuhnya dapat dijalankan dan diterima oleh masing-masing instansi yang menangani proses pemeriksaan dalam rangka penegakan HAM untuk menangani perkara HAM Berat sep contohnya: (i) Kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2; (ii) Kasus Wasior; (iii) Kasus penghilangan orang secara paksa; (iv) Kasus G-30S PKI dan (v) Kasus Talangsari, sehingga memperlambat upaya penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut.

Jumlah pencapaian dalam bidang penanganan perkara pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan dalam tahap penuntutan oleh Kejaksaan belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Upaya yang telah dilaksanakan adalah pada tahapan pemeriksaan tahap awal kasus yang diterima dari

Page 137: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 123

Komnas HAM dan telah dikembalikan disertai petunjuk dari Jaksa Ahli Peneliti ke Komnas HAMuntuk diperbaiki berdasarkan prosedur pemeriksaan yang berlaku di Kejaksaan.

Penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan peradilan belum dapat menunjukkan hasil yangoptimal. Kendala utama adalah belum adanya petunjuk teknis dari SEMA No. 10/2010 yangmenyebabkan adanya keengganan pengadilan untuk menyalurkan alokasi anggaran BH tersebutkepada masyarakat yang menjadi target utama.

Akar masalah yang ditengarai menjadi media tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesiadiantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga sangat mudahdiarahkan dan direkrut menjadi anggota jaringan. Salah satu tantangan utama yang dihadapidalam penuntasan masalah terorisme adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agarmemahami bahwa terorisme adalah musuh bersama dan dalam mengatasinya sangat dibutuhkanperan aktif masyarakat. Tantangan lainnya adalah meyakinkan dan mengoptimalkan peran seluruhkomponen masyarakat dan negara bahwa terorisme adalah musuh yang harus dihadapi bersamasama, serta perlu ditangani secara terkoordinasi, terintegrasi dan komprehensif. Tantangan lainadalah mewaspadai ancaman nyata dari persoalan imigran gelap, penyelundupan manusia,kejahatan lintas negara dan terorisme.

Dari sisi industri pertahanan, secara umum peran industri pertahanan nasional dalam upayamenciptakan keamanan nasional relatif belum maksimal. Potensi industri pertahanan belumsepenuhnya dapat direalisasikan dan termanfaatkan dalam sistem keamanan nasional. Di sisi lain,industri pertahanan nasional saat ini masih kurang efisien, kurang kompetitif, dan kurang memilikikeunggulan komparatif, sehingga tidak mampu memenuhi spesifikasi teknis yang diperlukan olehpengguna. Di samping itu, industri pertahanan nasional perlu mentransformasi perilaku bisnisnyaagar mampu mengemban kepercayaan yang telah diberikan, untuk memenuhi kesesuaian hargadan kualitas produk serta ketepatan waktu penyerahan. Berbagai permasalahan dalampengembangan industri pertahanan ini sangat terkait dengan ketersediaan dan belum kuatnyapayung hukum, kelembagaan, dukungan penelitian dan pengembangan, serta dukungan finansial.Untuk itu penuntasan berbagai permasalahan dalam lima tahun mendatang agar peran industripertahanan nasional semakin signifikan dalam mewujudkan keamanan nasional.

2.12.4. Rencana Tindak LanjutTerkait dengan reformasi Dewan Keamanan PBB (DK PBB), Indonesia akan melanjutkan perannyauntuk menjembatani perbedaan tersebut antara lain dengan mengedepankan intermediateapproach yang saat ini semakin mendapat dukungan luas dari negara negara anggota PBB.Indonesia juga terus menyerukan agar negara negara anggota PBB dapat menunjukkan fleksibilitasagar proses reformasi tersebut dapat dilanjutkan.

Terkait pengiriman pasukan penjaga perdamaian, Indonesia akan terus mendorong efektifitaspenggelaran personil Indonesia. Terkait dengan kejahatan lintas negara terorganisir, PemerintahIndonesia akan terus berperan aktif dalam kerja sama regional dan multilateral termasuk kerjasama melalui Bali Process, UNHCR dan IOM. Selain itu, Pemerintah Indonesia akan terusmendorong terbentuknya Comprehensive Convention on International Terrorism (CCIT). KebijakanLuar Negeri Indonesia terkait penanggulangan terorisme terus mengedepankan strategi soft powerdan perlindungan terhadap HAM.

Dalam hal perlindungan bagi TKI, Indonesia sebagai negara asal tenaga kerja, terus berperan aktifdalam upaya perlindungan TKI di luar negeri. Tindak lanjut yang diperlukan dalam perlindungan TKIadalah meningkatkan pelaksanaan sosialisasi di daerah asal TKI, meningkatkan diplomasi terkait

Page 138: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

124 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

perjanjian ketenagakerjaan, pemberian fasilitasi penampungan, pemulangan, bantuan hukum bagiWNI/BHI di luar negeri serta penguatan citizen service.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia senantiasa mendorong terwujudnya instrumen perlindungan danpemajuan hak hak tenaga kerja migran di ASEAN (Instrument on the Protection and Promotion onthe Rights of Migrant Workers) sesuai dengan standar internasional.

Dalam mendukung perlindungan hak para pekerja migran di kawasan, sebagaimana yangdiamanatkan para pemimpin ASEAN dalam Declaration on the Protection and Promotion of theRights of Migrant Workers yang disahkan pada KTT ASEAN ke 12 di Cebu, Filipina tahun 2007,ASEAN saat ini masih menyusun pembentukan Instrumen ASEAN tentang Perlindungan danPromosi Hak hak Pekerja Migran.

Dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri,pembuatan perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu cara yang dapatdiambil Pemerintah Indonesia. Kerjasama bilateral di bidang ketenagakerjaan yang dilakukanPemerintah RI memiliki karakter yang sangat spesifik, yaitu mengedepankan semangatperlindungan dan promosi tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara tujuan penempatan.

Sampai saat ini mayoritas pengiriman TKI masih didominasi profesi PLRT, pekerja sektorperkebunan dan konstruksi, khususnya ke negara negara Timur Tengah, Malaysia, Brunei danSingapura. Namun demikian pengiriman TKI yang terlatih/memiliki keahlian khusus juga meningkatsecara signifikan, dengan tujuan Timur Tengah (sektor pertambangan/minyak), Republik Korea(manufacture) serta Jepang, Amerika Serikat dan Belanda (tenaga medis/perawat dan pengasuhorang jompo). Di samping itu sektor perhubungan laut dan pariwisata (kapal pesiar) di luar negerijuga banyak memanfaatkan keahlian tenaga kerja asal Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, dalam melakukan perundingan perjanjian bilateral dengan negarapenempatan TKI, Pemerintah RI mengambil dua macam pendekatan, yaitu:

a. Dengan negara negara yang belum memiliki peraturan nasional mengenai ketenagakerjaanatau masih lemah perlindungan terhadap tenaga kerja asing, substansi perjanjian bilateralakan menonjolkan aspek perlindungan TKI. Dengan negara yang memiliki karakteristikdemikian, Indonesia telah berhasil membuat perjanjian dengan Malaysia, Yordania danLebanon.

b. Dengan negara negara yang telah memiliki mekanisme perlindungan tenaga kerja asing yangmemadai, perjanjian bilateral akan lebih memfokuskan pada prosedur administratifpenempatan TKI. Dengan negara yang memiliki karakteristik demikian, Indonesia telahberhasil membuat perjanjian dengan Jepang.

Untuk meningkatkan penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan danpemberantasan korupsi, tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melaksanakan kegiatan yanglebih efektif dan efisien antar Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan danberupaya mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, akan ditindaklanjuti melaluiupaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan lembagalainnya yang terkait dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.

Untuk meningkatkan kepastian hukum, sebagaimana rencana pembaruan MA RI, di masa yangakan datang akan dibuat sistem pembatasan perkara yang menyeleksi perkara perkara yang layakuntuk ditangani sampai dengan tingkat Mahkamah Agung (PK) dan pemanfaatan teknologiinformasi untuk memantau alur penanganan perkara. Dari 1.143 perkara tunggakan diselesaikan801 perkara oleh tim Kikis dan telah dibuat template putusan berbasis database (percepatan

Page 139: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 125

minutasi perkara) serta pengembangan sistem database utk mengontrol perkara yg berusia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan lokasi perkara.

Sedangkan dalam rangka penguatan dan perlindungan HAM, ndak lanjut yang diperlukan pembahasan dan pertemuan antara pimpinan kedua lembaga terkait tentang teknis penanganan pelanggaran HAM Berat sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum melalui peradilan, akan disusun Juknis pelaksanaan SEMA 10/2010 dan akan diujicobakan di beberapa pengadilan percontohan baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer dan TUN.

Dalam upaya meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman ak kejahatan terorisme dan meningkatkan efek vitas proses deradikalisasi, maka perlu dilakukan penyempurnaan tata kelola koordinasi pencegahan dan penanggulangan ak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan ndak terorisme.

Pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan secara op mal dipacu dengan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi tas, kualitas, maupun variasinya, serta menyusun cetak biru beserta penguatan road map revitalisasi industry pertahanan nasional, meningkatkan peneli an dan pengembangan, dan mendukung pendanaannya.

Tabel 2.12.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya Bidang Po Hukum, dan Keamanan, Tahun 2010

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 1. Pelaksanaan

koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme

Terlaksananya penanganan perkara terorisme yang didukung oleh

operasi militer selain perang, operasi intelijen, forum kemitraan polisi dan masyarakat

Penyelesaian kasus ndak pidana terorisme

100% Terduga teroris sebanyak 465 orang telah ditangkap oleh aparat kepolisian, sekitar 334 orang sudah diadili dan dihukum dan 24 orang dipulangkan

Terduga teroris sebanyak 583 orang telah ditangkap oleh aparat kepolisian, sekitar 388 orang sudah diadili dan dihukum dan 37 orang dipulangkan

Jumlah dan cakupan wilayah OMSP

30 % Jumlah dan cakupan

Terlaksananya OMSP di wilayah perbatasan dan rawan ik

Terlaksananya OMSP di wilayah perbatasan dan rawan kon ik

Jumlah forum kemitraan

Terbentuk forum kemitraan yang melibatkan sebanyak 41.000 orang

Terselenggaranya forum kemitraan di

gkat desa dan kecamatan

Jumlah petugas Polmas yang berperan dalam pemeliharaan Ka bnas sebanyak 32.611 orang

2. Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme

Terciptanya rasa aman bagi masyarakat

Pelaksanaan pembinaan masyarakat dalam menangkal ATHG

45% dari kualitas dan

s ideal

Terlaksananya pembinaan masyarakat oleh babinsa

Terlaksananya pembinaan masyarakat oleh babinsa

Terlaksananya dukungan operasi penegakan intelijen

30% dari rasio ideal

Tercukupinya sarana dan prasarana kebutuhan operasi penegakan

ban Terungkapnya

Terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Pengungkapan jaringan pela han kelompok teroris di NAD

Page 140: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

126 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 jaringan terorisme M. Jibril

3. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia

Meningkatnya pa sipasi Indonesia dalam

forum PBB dan DK PBB

Jumlah prakarsa Indonesia untuk mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB

4 kali prakarsa

N/A

3 kali prakarsa a)

Meningkatnya kerjasama mul lateral untuk menjaga perdamaian dunia dalam isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvesional, kejahatan lintas negara dan terorisme

Jumlah koordinasi teknis

19 kali 3 kali b) 8 kali c)

Jumlah posisi pemri yang disampaikan dalam sidang internasional

10 Posisi 14 b)

12 c)

Jumlah pa sipasi Indonesia pada sidang internasional yang dihadiri

7 kali 51 sidang b) 8 kali c)

Jumlah penyelenggaraan pertemuan/kerja sama

0

19 kali b) 8 kali c)

4.

Peningkatanpelayanan danperlindunganTenaga Kerja Indonesia (TKI) di lur negeri

Terlaksananya penguatan sistem pelayanan warga ( service)

Jumlah

service yang diperkuat

24 18 (9 telah ada, 9 penambahan baru) d)

24 e)

Terlaksananya pertemuan dan perundingan dengan negara sahabat terkait dengan perlindungan WNI/BHI

Jumlah pertemuan dengan negara sahabat terkait perlindungan WNI/BHI dengan negara lain

d)

5 Kali 4 Kali 4 Kali e)

Tertanganinya kasus TKI di luar negeri

Tersedianya database mengenai penyebaran WNI terd di seluruh perwakilan di luar negeri

Database WNI/BHI di seluruh perwakilan

Terselesaikannya Sistem Informasi TKId)

75% a)

Jumlah WNI/TKI yang memperoleh fasilitas di penampungan

- N/A 15.766 orang e)

Jumlah WNI/TKI yang direpatriasi

- Repatriasi 320 WNI asal Papua dan Papua Barat dari PNG d)

6.287 orang e)

Jumlah WNI/TKI yang dideportasi

- 764 orang dari Kuwait dan Arab Saudi 427 orang dari Yordania dan 304 dari Malaysiad)

28.721 orang e)

Prosentase pemberian bantuan hukum

- N/A 90,92% dari 16.064 kasus e)

Page 141: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 127

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita

Sosialisasi dan Koordinasi Teknis

Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi teknis pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan dan perlindungan WNI/TKI

- 9 d) 15 e)

Jumlah sosialisasi untuk PJTKI tentang pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

3

N/A 3 e)

Jumlah koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri

65

N/A 65 e)

Jumlah kota yang menjadi program diseminasi perlindungan WNI melalui media elektronik

15 19 f) 15 a)

Jumlah tayangan iklan tentang pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri

6 N/A N/A

5.

6.

Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi

Penanganan penyidikan dan penuntutan perkara ndak pidana korupsi dan ndak pidana khusus lainnya

Jumlah penyidikan perkara ndak pidana korupsi yang diselesaikan di Kejagung

145 perkara N/A 148 perkara

Jumlah perkara ndak pidana

korupsi yang diselesaikan dalam tahap penuntutan di Kejagung

145 perkara N/A 48 perkara

Meningkatnya penyelesaian perkara Tipikor yang cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan di seluruh daerah jajaran Kejaksaan di daerah

1.700 perkara

1.528 penyidikan penanganan perkara Tindak Pidana Khusus termasuk perkara Korupsi di Kejagung, Kejari dan Cabjari 1.369 penanganan penuntutan perkara korupsi di Kejagung, Kejari dan Cabjari

Penyidikan : 2.315 perkara Penuntutan : 1.706 perkara

Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor

Peningkatan kualitas RUU dan peraturan perundang-

Peraturan Perundang-undangan di bidang

1 RUU N/A UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dianggap belum bisa

Page 142: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

128 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan

mekanisme perlindungan saksi dan pelapor

memberikan perlindungan yang op mal terhadap pelapor utama menyangkut kejahatan yang terorganisir, sehingga baru pada tahun 2011 akan dilakukan harmonisasi dan diharapkan dapat prioritas dalam Prolegnas 2012

Pengembalian asset (asset recovery)

Peningkatan pengembalian aset hasil

Meningkatnya kegiatan kerjasama hukum dalam kesepakatan MLA dalam rangka penelusuran dan pengembalian aset negara hasi

ndak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri.

7 kegiatan N/A Kejaksaan telah melaksanakan kerjasama hukum dalam rangka proses penelusuran dan pengembalian asset negara hasil ndak pidana korupsi di beberapa negara yaitu di Singapura, Belanda , Swiss, Inggris, Hongkong, Cina, Amerika Serikat, Australia dan Kanada

Jmlh pela han bagi Hakim/Hakim Adhoc dan tenaga teknis lainnya mengenai Tipikor, asset recovery dll

N/A Pela han ser kasi Hakim Tipikor 290 org dan 1.599 org untuk diklat teknis hukum dan peradilan.

238 orang untuk hakim di gkat kasasi,

gkat banding dan gkat pertama.

Peraturan Perundang-undangan di bidang yg mendorong pemberantasan korupsi

1 RUU - Telah dilakukan sosialisasi RUU tentang Perampasan Asset Tindak Pidana. Pada Tahun 2011 RUU Perampasan Asset menjadi prioritas yang akan dibahas di DPR bersama dengan RUU KUHAP, KUHP dan RUU Pemberantasan Tipikor.

Peningkatan kep an hukum

Peningkatan pelayanan hukum yang sederhana, cepat, dan murah bagi pencari keadilan

Jumlah percepatan penyelesaian perkara di

gkat MA

10.000 perkara

Penanganan Perkara 20.820 pkr dan putus 11.985 perkara (jumlah Hakim Agung berkurang karena masa purna bak .

13.891 perkara

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di

gkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan

Peradilan Umum = 145.000 perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama:

Perkara yang ditangani = 3.196.298 perkara Putus=3.179.052 perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum:

Tingkat Pertama :

Perkara yang ditangani = 2.742.169 pkr Putus = 2.703.265 perkara

7.

8.

Page 143: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 129

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 Tingkat Banding:

Perkara yg ditangani = 11.013 perkara Putus=10.423 perkara

Perkara yg ditangani =13.488 perkara Putus = 10.795 perkara

Peradilan Agama = 80.000 perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama:

Tingkat Pertama: Perkara yang ditangani = 330.984 perkara Putus=274.545 perkara

Tingkat Banding: Perkara yg ditangani = 2.015 perkara Putus=1.837 perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tingkat Pertama :

Perkara yang ditangani: 377.382 perkara Putus: 314.407 perkara

Tingkat Banding : Perkara yg ditangani: 935 perkara Putus : 751 perkara

Peradilan Militer = 3.000 perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer: Tingkat Pertama:

Perkara yang ditangani = 16.241 perkara Putus=2.700 perkara

Tingkat Banding: Perkara yg ditangani = 590 perkara Putus=428 perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer: Tingkat Pertama :

Perkara yang ditangani: 3.641 perkara Putus: 3.149 perkara

Tingkat Banding :

Perkara yg ditangani: 460 perkara Putus : 374 perkara

Peradilan TUN = 2.000 perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan TUN: Tingkat Pertama:

Perkara yang ditangani = 3.331 perkara Putus=2.700 perkara

Tingkat Banding: Perkara yg ditangani = 823 perkara Putus=707 perkara

Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum: Tingkat Pertama :

Perkara yang ditangani: 1.768 perkara Putus: 1.107 perkara

Tingkat Banding :

Perkara yg ditangani: 460 perkara Putus : 374 perkara

Tingkat Banding :

Page 144: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

130 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010– 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010 9. Penguatan

perlindungan HAM

Peningkatan perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM di Indonesia

Peningkatan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang

k mampu

Penyediaan Bantuan hukum di lingkungan peradilan: - Umum =

26.320 pkr

- Agama = 26.320 pkr

- Militer dan TUN = 26.320 pkr

N/A Penyelesaian perkara prodeo di pengadilan agama sebanyak 4.823 dengan rincian perkara cerai gugat 3.175, perkara cerai talak 510, dan perkara lain-lain 1.138

Peningkatan penanganan penyidikan dan penuntutan pelanggaran HAM Berat

5 perkara Nihil Nihil

Peningkatan kerjasama dalam/luar negeri dalam rangka pemajuan HAM

6 instrumen. HAM Internasional dan 2 Naskah Akademis

N/A 8 instrumen HAM dan 6 Naskah Akademis

Jumlah program pembelajaran HAM

10 N/A 8 program pela han HAM dengan peserta 320 orang orang. Diinformasikan juga terdapat pela han HAM yang diselenggarakan bekerjasama dengan lembaga lain sebanyak 7 angkatan dengan peserta sebanyak 280 orang

10. Pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan

Meningkatnya kemampuan produksi industri pertahanan dalam negeri yang didukung oleh tersedianya kajian pengembangan peralatan pertahanan dan keamanan

Penyusunan payung hukum Revitalisasi industri pertahanan dalam negeri

Tersusunnya payung hukum untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan dalam negeri

Tersusunnya payung hukum pelaksanaan Pinjaman Dalam Negeri, berupa PP dan Permen PPN/Ka. Bappenas

Tersusunnya Dr RUU tentang Revitalisasi industri pertahanan nasional; Ditetapkannya Perpres No. 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

Jumlah produksi dan jenis Alutsista yang dipenuhi oleh Industri dalam negeri

Meningkatnya pemenuhan Alutsista TNI melalui industri dalam negeri sebanyak 12,65% dari jumlah akuisisi Alutsista TNI dan 7,1% untuk Alsus Polri

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan kendaraan tempur TNI melalui Panser Anoa, MKK, dan Senjata produksi dalam negeri

Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dan Alsus Polri dari industri dalam negeri (Kapal Cepat Rudal, pesawat patrol/angkut, sistem radar, munisi, peralatan personnel, dll.)

Jumlah model dan/atau prototype alat

Terlaksananya pengembang-an 5 prototype

Terlaksananya kerjasama litbanghan untuk

Modernisasi Alutsista TNI yang sudah tua oleh Industri dalam

Page 145: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 131

No.RPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010peralatanpertahanan dankeamanan

peralatanpertahanandan keamananoleh litbangdalam negeri

UAV, Roket, danperalatanpendukung C4SIR.

negeri (overhaul KRI)Dimulainyamekanisme PinjamanDalam Negeri untukpendanaankebutuhan AlutsistaTNI dan Alut Polrioleh industripertahanan dalamnegeriInisiasi rencana kerjasama pengembanganprototype pesawattempur RI KorselPengembanganprototype UAV,platform KCR tipe 40

Keterangan:a) LAKIP KEMLU 2010 b) LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 2009c) LAKIP Direktorat Jenderal Multilateral 2010 d) LAKIP KEMLU 2009e) LAKIP Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 2010 f) LAKIP Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

2009

Page 146: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

132 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 147: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 133

BAB 2.13. PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN

2.13.1. PengantarPengembangan sektor perindustrian yang mendukung prioritas nasional lainnya bidangperekonomian antara lain dilaksanakan melalui pengembangan klaster industri pertanianoleochemical dan pengembangan klaster industri berbasis migas kondensat. Industri oleochemicalmerupakan industri penghasil bahan baku utama untuk berbagai produk industri bernilai tambahtinggi dan potensi pengembangannya sangat besar mengingat luasnya lahan perkebunan diIndonesia. Demikian pula industri berbasis migas kondensat juga sangat perlu dikembangkanmengingat saat ini bahan kondensat migas sangat sedikit yang diolah di dalam negeri, padahal nilaitambahnya sangat tinggi dan memiliki banyak produk turunan.

Kemudian untuk sektor perdagangan, peran Indonesia di berbagai fora internasional terlihatsemakin penting. Di forum multilateral, Indonesia aktif dalam perundingan World TradeOrganization (WTO) dan berperan penting dalam berbagai kelompok inti, seperti: G33, G20, danASEAN, sehingga posisi Indonesia semakin diperhitungkan di forum internasional dan regional.

Pada sektor ketenagakerjaan, kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung prioritasnasional lainnya bidang perekonomian adalah peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga

Page 148: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

134 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan, sertapeningkatan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Dalam RPJMN 2010–2014, pemerintahberupaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada TKI secara lebih komprehensifdengan melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait sesuai tugas dan fungsinya masing masing.

2.13.2. Pencapaian Prioritas Lainnya Bidang PerekonomianPada sektor perindustrian, hasil yang dicapai antara lain pengembangan klaster industri pertanianoleochemical melalui fasilitasi kawasan industri berbasis CPO di tiga provinsi (Sumatera Utara,Kalimantan Timur, dan Riau). Fasilitasi yang dilakukan berupa penyusunan business plan nasional,Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Feasibility Study (FS) untuk industri hilirkelapa sawit oleh Pemda Sumut, Kaltim, dan Riau (Kuala Enok dan Dumai), yang sinkron denganRencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian.

Hasil lainnya adalah persiapan awal pembangunan klaster industri berbasis migas kondensat dalambentuk penyusunan kajian pembangunan refinery di Jatim, koordinasi pengalokasian bahan bakumigas dan kondensat di Jawa Timur dan Kaltim, penyusunan kajian bahan baku alternatif sertapenyusunan business plan industri petrokimia nasional.

Untuk sektor perdagangan, perjuangan Indonesia dalam meningkatkan akses pasar di forummultilateral dilakukan melalui kerjasama dan perundingan internasional di forum WTO. Indonesiaadalah anggota G20 yang saat ini menjadi salah satu negara dengan kondisi ekonomi yang semakindiperhitungkan dunia pascakrisis finansial. Posisi Indonesia juga semakin mantap di dalamkelompok CIVITS (China, India, Vietnam, Indonesia, Turkey, South Africa), sebagai sebuah hotspotinvestasi baru yang menjadi alternatif BRIC (Brazil, Russia, India, China).

Berbagai perundingan internasional telah dilakukan sebagai upaya dari partisipasi aktif di berbagaiforum internasional. Jumlah partisipasi dalam perundingan perdagangan internasional telahdilakukan sebanyak 41 kali dengan 41 buah posisi runding. Sedangkan jumlah sidang internasionaldi dalam negeri yang telah dilakukan adalah sebanyak 17 sidang (dengan target 8 sidang). Dengandemikian, jumlah hasil perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, AgreedMinutes, Declaration, Chair Report) telah diperoleh sebanyak 34 buah. Sementara itu, kegiatanforum konsultasi publik (sosialisasi) kesepakatan perundingan internasional telah jugadilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Provinsi dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dibeberapa Provinsi.

Terkait dengan pelayanan kepada TKI, pada tahun 2010 infrastruktur dan aplikasi sistem informasilayanan TKI (SIM TKI) telah terbangun. SIM TKI ini nantinya akan mengintegrasikan sisteminformasi terkait layanan TKI di 13 K/L. Aplikasi SIM TKI ini dibangun dan dikelola oleh KementerianKomunikasi dan Informasi. Selanjutnya, pada tahun 2010 Badan Nasional Penempatan danPerlindungan TKI (BNP2TKI) telah merintis pembentukan pusat layanan 24 jam (hotlineservice/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian masalah TKI.

Kemudian Pemerintah juga telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat bagi TKI (KUR TKI).Tujuan penyaluran KUR TKI adalah membantu TKI untuk membiayai proses penempatan bekerja diluar negeri, sehingga TKI akan terhindar dari jerat utang rentenir. Pada akhir tahun 2010, tiga banksiap menyalurkan KUR TKI yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank NegaraIndonesia (BNI).

Sementara itu, dari target 500.000 TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah, 100 persennya telahmendapat layanan dokumen sesuai standar dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi danKabupaten/Kota. Dari target tersebut, 100 persen TKI telah ditempatkan sesuai job order. Namun,target 500.000 TKI untuk beberapa indikator tidak dapat tercapai. Jumlah TKI yang memperoleh

Page 149: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 135

layanan pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sesuai Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan jumlah TKI yang mendapat pelatihan mengenai prinsip prinsip HAM hanya mencapai200.000 TKI (40 persen). Rendahnya pencapaian ini karena belum selesainya pengadministrasianNIK di tingkat nasional.

2.13.3. Permasalahan PencapaianPada sektor perindustrian, pencapaian target telah berjalan sesuai harapan, permasalahanpermasalahan yang dihadapi sejauh ini hanya sebatas permasalahan administratif dan koordinasidengan pihak pihak luar yang terkait. Untuk selanjutnya proses dan kelengkapan administrasi akanterus dibenahi dan koordinasi dengan pihak pihak terkait akan terus dilakukan agar target yangditetapkan dapat terus dicapai dengan baik.

Sedangkan untuk sektor perdagangan, jumlah sosialisasi kesepakatan perundingan internasionalyang ditargetkan pada tahun 2010 adalah sebanyak 6 kegiatan, dimana realisasinya hanya bisadilakukan sebanyak 4 kegiatan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu para pihak yangterkait yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu,banyaknya kebutuhan anggaran untuk menghadiri sidang di luar negeri yang meningkat sehinggadilakukan pemindahan anggaran dari anggaran sosialisasi tersebut ke anggaran partisipasi aktif diberbagai fora internasional.

Di lain pihak, penyelenggaraan sidang internasional di dalam negeri pada tahun 2010 yangditargetkan sebanyak 8 sidang, dalam realisasinya melebihi jumlah targetnya, yaitu 17 sidang yangsudah dilakukan. Hal ini disebabkan banyaknya permintaan sidang internasional di dalam negeriyang harus diselenggarakan, sehingga jumlahnya melebihi target yang telah ditetapkansebelumnya.

Pada sektor ketenagakerjaan, permasalahan yang dihadapi terkait peningkatan pelayanan danperlindungan TKI selama penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan adalah kualitas pelayanandan perlindungan bagi TKI masih rendah, yang ditunjukkan oleh keterbatasan akses informasimengenai prosedur bekerja di luar negeri, mahalnya biaya persiapan keberangkatan, masihmaraknya praktek percaloan, pemalsuan dokumen, dan penempatan ilegal di luar negeri, masihrendahnya pengetahuan dan kompetensi calon TKI, dan lain lain. Hal ini menyebabkan jumlah TKIyang menghadapi masalah saat bekerja di luar negeri masih tinggi. Penanganan TKI bermasalah inimenimbulkan biaya tinggi bagi Pemerintah. Oleh karena itu, tantangan pokok ke depan adalahmeningkatkan pelayanan bagi TKI di dalam negeri serta meningkatkan pengetahuan dankompetensi TKI. Terkait dengan SIM TKI, tantangan yang dihadapi adalah memperluas jangkauanSIM TKI ke seluruh Indonesia, sejalan dengan selesainya pengadministrasian NIK secara nasional.

Permasalahan lainnya adalah yang terkait dengan peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI diluar negeri. Untuk membantu TKI bermasalah di luar negeri, Pemerintah telah membangunpenampungan (shelter) bagi TKI bermasalah di beberapa perwakilan RI di luar negeri. Diharapkandengan adanya penampungan ini maka penyelesaian kasus kasus yang menimpa TKI di luar negeridapat lebih mudah. Tantangan lainnya adalah menyelesaikan masalah masalah TKI yang masihbelum selesai (pending) dengan pemberian bantuan hukum atau lawyer.

2.13.4 Rencana Tindak LanjutPada sektor perindustrian, rencana tindak lanjut akan diimplementasikan melalui kegiatanrevitalisasi dan penumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan. Sasaran dari kegiatan ini adalahterbentuknya kawasan industri berbasis Minyak Sawit Mentah (MSM) di tiga provinsi (Sumatera

Page 150: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

136 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Utara, Kalimantan Timur, dan Riau). Indikator output dari kegiatan ini berupa jumlah kawasan yangterbentuk, jumlah instansi dan perusahaan terkait dengan kawasan industri yang terbentuk, sertajumlah dokumen studi pengembangan untuk kawasan industri tersebut. Kemudian KementerianPerindustrian akan terus melanjutkan koordinasi dengan Kementerian ESDM, BP Migas,Pemerintah Daerah dan Industri terkait pengadaan bahan baku kondensat untuk klaster industriaromatik dan bahan baku gas blok Cepu di Jawa Timur; bahan baku gas untuk Industri Petrokimiadi Kalimantan Timur antara lain Kaltim Pasifik Amoniak, Kaltim Parna Industri, Kaltim MetanolIndustri, dan Pupuk Kaltim; serta akan dilakukan perbaruan/perpanjangan kontrak untukpengadaan bahan baku gas tersebut.

Sedangkan untuk sektor perdagangan, pada tahun 2011, anggaran partisipasi aktif telahditingkatkan sehingga diharapkan dapat mengakomodasi partisipasi aktif di berbagai forainternasional sesuai kebutuhan. Untuk menghindari keterbatasan waktu, penjadwalan untukkegiatan sosialisasi saat ini telah dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak pihakterkait sedini mungkin sehingga target indikator jumlah sosialisasi hasil hasil kerja samaperdagangan internasional dapat dipenuhi.

Pada sektor ketenagakerjaan, untuk tahun 2011 ditargetkan tiga K/L telah terhubung dengan SIMTKI dan juga akan diintegrasikan dengan layanan kependudukan, yaitu NIK di tiga kabupaten/kotasebagai uji coba dan pada tahun 2012 SIM TKI telah mengintegrasikan sistem informasi yangdimiliki oleh K/L terkait yang mendukung pelayanan dan perlindungan TKI. Terkait pengembanganhotline service/crisis center, mekanisme penanganan pengaduan akan disusun dan ditetapkanpada tahun 2011, sehingga diharapkan pada tahun 2012 seluruh pengaduan yang diterima olehhotline service tersebut dapat ditangani dalam waktu 2x24 jam. Sementara itu, terkait denganpemulangan TKI bermasalah, tahun 2011 Pemerintah berencana untuk memulangkan WNI/TKIoverstayer yang jumlahnya diperkirakan mencapai 20.000 orang. Upaya lainnya yang akandilakukan adalah mewujudkan pos pelayanan TKI di kecamatan di daerah daerah kantong TKI,merevisi UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri, dan meningkatkan layanan bantuan hukum di perwakilan RI di luar negeri.

Pemerintah juga berupaya untuk memformalkan lembaga penyelenggara pengiriman uangnonbank agar proses transfer uang oleh TKI ke Indonesia (remitansi) menjadi lebih murah, efisiendan handal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberlakukan Undang Undang (UU) Nomor3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. UU ini mengatur bahwa pengiriman uang hanya bisadilakukan oleh perbankan atau lembaga nonbank yang berbadan hukum, sedangkan perorangantidak lagi diperbolehkan. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan penyelenggara remitansi dapatmeningkatkan layanannya dan memiliki kepastian tanggung jawab.

Page 151: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 137

Tabel 2.13.1. Pencapaian Pembangunan Prioritas Lainnya

Bidang Perekonomian, Tahun 2010

No. RPJMN 2010–2014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010* 1. Pelaksanaan

pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional

Terbentuknya Kawasan Industri Berbasis CPO di 3 Provinsi

Provinsi Sumut, K m, dan Riau

20% - 100% dari target

Jumlah Perusahaan 40 - 100% dari target Pilot project industri turunan kelapa sawit

1 - 100% dari target

Terbangunnya klaster industri berbasis migas kondensat

Kajian pembangunan r nery di m

1 - 100% dari target

Laporan Koordinasi pengalokasian bahan baku migas dan kondensat di Jawa Timur dan K

1 - 100% dari target

Kajian bahan baku Kajian

bahan baku

1 - 100% dari target

Business Plan Industri Petrokimia Nasional

1 - 100% dari target

2. Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional

Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar

Jumlah pa sipasi dalam perundingan perdagangan internasional

40 - 41

Jumlah posisi runding yang disusun

40 - 41

Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri

8 - 17

Jumlah hasilperundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Decl on, Chair Report)

34 - 34

Jumlah forum konsultasi teknis kesepakatan perundingan internasional

6 - 4

3. Regulasi dan ser kasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan Konten

Tersedianya sistem informasi layanan TKI antarinstansi/ lembaga

Adanya sistem informasi layanan TKI

Electronic form; Document mgmt; Job Order mgmt; Recruitment mgmt; Selec on mgmt; Security; Inter-operability; Placement mgmt; Campaign mgmt; Operasional

-- Infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan TKI (SIM-TKI) telah terbangun.

4. Pelayanan Advokasi Terlaksananya Kemudahan - 7.709 orang 1.921 orang

Page 152: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

138 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009*

CAPAIAN 2010** SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR TARGET

2010* dan Perlindungan Hukum

Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI

penyampaian pengaduan 24 jam (bebas pulsa)

menyampaikan pengaduan

menyampaikan pengaduan

Jumlah pengaduan yang ditangani

100% pengaduan tertangani

7.709 kasus yang sudah diselesaikan 6.374 kasus (83,68%)

1.858 kasus yang sudah diselesaikan 398 kasus (21,42%)

Jumlah orang yang berminat bekerja ke luar negeri yang mendapat advokasi

50.000 1.245 57.735

Persentase TKI purna bermasalah yang direhabilitasi

60% TKI bermasalah ditangani

100% 99,79%

5. Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri

Tersedianya regulasi yang melindungi TKI

R konvensi buruh migran dan keluarganya

Penyiapan kasi

konvensi buruh migran

- Hasil Kajian kasi konvensi

buruh migran telah selesai disiapkan

Amandemen UU 39/2004

Persiapan amandemen UU 39/2004

- Kajian akademis revisi UU39/2004

Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI

13 atase - Telah dilaksanakan penempatan atase/staf teknis tenaga kerja di 15 negara

Terintegrasinya pelayanan penempatan calon TKI di daerah

% calon TKI yang terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kab/Kota

100% calon TKI terlayani

- 100% calon TKI terlayani dan tercatat pada Dinas Tenaga Kerja provinsi dan Kab/Kota

Catatan: *) Sumber : RPJMN 2010 2014 **) Sumber : Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan

Page 153: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 139

BAB 2.14. PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAANRAKYAT

2.14.1. PengantarPelaksanaan pembangunan Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat didukung olehpelaksanaan Pembangunan Agama, Pariwisata, Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak,serta Pemuda dan Olahraga.

Pembangunan Agama

Pembangunan agama dilaksanakan melalui lima fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan KualitasPemahaman dan Pengamalan Agama, (2) Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama, (3)Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama, (4) Peningkatan Kualitas PenyelenggaraanIbadah Haji, dan (5) Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama. Adapun fokus prioritaspembangunan bidang agama yang menjadi isu strategis nasional adalah Peningkatan KualitasPenyelenggaraan Ibadah Haji, dan Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama.

Page 154: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

140 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan salah satu bentuk pelayanan keagamaan yang cukuppenting, karena bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak, sehingga menjadi salahsatu indikator kunci tolok ukur kinerja pembangunan bidang agama. Selain itu, kerukunan umatberagama sebagai pilar kerukunan nasional juga memiliki peran yang sangat penting terutamadalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu demi terciptanya masyarakat yangaman, damai, dan sejahtera.

Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang mempunyai peran strategis dalampembangunan nasional melalui penerimaan devisa yang dihasilkan dari kunjungan wisatawanmancanegara dan mendorong perluasan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkankesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2010, kinerja pembangunan kepariwisataan nasional telahmenunjukkan perkembangan yang meningkat, yang antara lain ditunjukkan oleh jumlah kunjunganwisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus).

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upayauntuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel olehseluruh penduduk Indonesia, baik laki laki maupun perempuan. Upaya tersebut dilakukan denganmengarusutamakan gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapanpengarusutamaan gender (PUG) akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untukmewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik lakilaki maupun perempuan.

Selain itu, perlindungan anak ditujukan untuk memenuhi hak hak anak Indonesia. Sesuai denganUndang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak meliputi hak untukhidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, serta mendapatperlindungan dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi.Dengan demikian, pemenuhan hak hak anak mencakup setiap bidang pembangunan.Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan komprehensif akan menghasilkankebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi seluruh anakIndonesia, baik laki laki maupun perempuan.

Pemuda dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatansumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat regional daninternasional. Dari sisi Pemuda dan Olahraga, pembangunan kepemudaan dan keolahragaanselama tahun 2010 telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Gerakan pramuka telahdisahkan melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sementara ituprestasi olahraga semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya peringkat Indonesia padakejuaraan Asian Games.

2.14.2. Pencapaian Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan Agama

Pada tahun 2010, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji kepada 221.000orang jemaah telah dilakukan penerapan sistem manajamen mutu dengan didapatkannya ISO

Page 155: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 141

9001:2008. Sejalan dengan hal tersebut, kehidupan umat beragama semakin harmonis dan kondusif, yang ditandai dengan menurunnya k k sosial bernuansa keagamaan, berdirinya forum-forum kerukunan, dan berkembangnya kerjasama lintas agama. Berbagai upaya untuk membangun kerukunan intern maupun antarumat beragama telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pembangunan forum kerukunan umat beragama di 15 kabupaten/kota, pemberian bantuan operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada Provinsi dan Kabupaten/Kota di 33 provinsi dan 150 kabupaten/ kota, dan upaya pemulihan pascakon ik melalui pelayanan dan bimbingan konseling bagi masyarakat korban k k sosial, dan pascakerusuhan.

Pariwisata

Keberhasilan pembangunan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 yang mencapai 7 juta orang, atau meningkat sebesar 7,88 persen dibandingkan kunjungan wisman tahun 2009 yang mencapai 6,32 juta orang. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) juga mengalami peningkatan dari 229,73 juta pergerakan pada tahun 2009 menjadi 234,38 juta pergerakan pada tahun 2010. Hal ini berdampak pada meningkatnya total pengeluaran wisnus dari Rp137,91 trilliun menjadi Rp150,49 trilliun.

Tabel 2.14.1 Perkembangan Pembangunan Kepariwisataan, Tahun 2009 2010

URAIAN 2009 2010

Wisatawan Mancanegara (wisman) - Jumlah (juta orang) - Rata-rata pengeluran per kunjungan (US $) - Rata-rata lama nggal (hari) - Rata-rata pengeluaran per hari (US $) - Perkiraan penerimaan devisa (miliar US $)

6,32

995,93 7,69

129,57 6,3

7,00

1.085,75 8,04

135,01 7,6

Wisatawan Nusantara (wisnus) - Jumlah pergerakan (juta pergerakan) - Total pengeluaran (triliun rp)

229,73 137,91

234,38 150,49

Sumber: BPS

Keberhasilan pembangunan pariwisata terlepas dari dukungan pengelolaan pariwisata antara lain: (1) pengembangan de na on management organi on (DMO) dan dukungan pada amenitas pariwisata; (2) pengembangan usaha, industri dan investasi pariwisata melalui penyusunan 8 pola perjalanan (travel pa ern); (3) pengembangan 115 daya tarik wisata di desa; (4) pengembangan 50 desa pendukung usaha pariwisata melalui PNPM Mandiri bidang Pariwisata; (5) pengembangan 50 usaha masyarakat desa berbasis pariwisata; (6) pengembangan standardisasi pariwisata melalui an kepada 140 orang master assessor; (7) penyelenggaraan fasilitasi s kasi kompetensi di daerah 3.700 orang; dan (8) pelaksanaan kegiatan sadar wisata untuk 950 orang dan 217 kelompok masyarakat

Dalam pelaksanaan promosi dan pemasaran, telah dilaksanakan: (1) promosi pariwisata di luar negeri melalui (a) si pada 36 bursa pariwisata internasional; (b) pelaksanaan 9 misi penjualan (sales mission) di fokus pasar wisatawan, 8 event val Indonesia di luar negeri, dan (c) penyelenggaraan Indonesia tourism pr repres ers di 12 negara; (2) promosi pariwisata dalam negeri melalui penyelenggaraan 10 promosi langsung (dire t ) dan 27 event pariwisata berskala nasional dan internasional; (3) penyediaan sarana dan prasarana promosi pariwisata mencakup pencetakan 743 ribu eksemplar bahan promosi, publikasi pada 51 media, diseminasi 436 ribu eksemplar bahan promosi cetak, diseminasi 56 ribu bahan promosi

Page 156: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

142 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

elektronik, dan pengembangan kelengkapan data dan informasi di 60 destinasi; (4) penyediaaninformasi pasar pariwisata dengan menyusun 14 naskah hasil analisis pasar dalam dan luar negeri,427 eksemplar informasi produk pariwisata Indonesia, famillirization trip/fam trip yang melibatkan254 orang peserta; dan 42 event internasional dan promosi 8 (delapan) event terkait denganMeeting, Incentive, Convention, and Exhibiton (MICE).

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Berbagai kemajuan dalam pembangunan tahun 2010 yang responsif gender telah dicapai. Hal iniantara lain ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 0,639 padatahun 2004 menjadi 0,668 pada tahun 2009 (KNPP BPS, 2010). Selain itu, indeks pemberdayaangender (IDG) yang mengukur partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilankeputusan juga mengalami peningkatan dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,635 pada tahun2009 (KNPP BPS, 2010).

Di bidang pendidikan, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaanperempuan dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pendidikan agama. Dibidang kesehatan, kemajuan yang telah dicapai adalah terlaksananya pemetaan isu gender dibidang kesehatan, khususnya untuk penanganan HIV/AIDS. Di bidang politik dan pengambilankeputusan telah disusun Peraturan Menteri Negara PP dan PA Nomor 27 Tahun 2010 tentangPanduan Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum; dan PedomanPerencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Bidang Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi. Di bidang ketenagakerjaan, telah tercapai peningkatan akseslapangan kerja bagi perempuan yang ditunjukkan dengan penurunan angka pengangguran terbukaperempuan dari 13,7 persen pada tahun 2006, menjadi 8,23 persen pada tahun 2010 (Sakernas,2006 2010).

Dalam upaya melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan telah diterbitkan PeraturanMenteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar PelayananMinimal Pelayanan Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.Ditetapkannya peraturan tersebut sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah, duniausaha, dan masyarakat untuk meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindakkekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tersebut juga didukungoleh penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk didalamnya PPRG. Kemajuan yang dicapai adalah dengan ditetapkannya Peraturan MenteriKeuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerjadan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2011. Sementara itu terkait dengan data gender, telahdilakukan penandatanganan MoU dengan BPS tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender danAnak; serta tersusunnya Pedoman Pengelolaan Data Gender di Kementerian NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, telah dilaksanakan pula advokasi,sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 39 K/L, 33 provinsi.

Pencapaian dalam perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasiditunjukkan antara lain oleh pencapaian di bidang ketenagakerjaan. Data Sakernas menunjukkanpenurunan jumlah pekerja anak usia 10 17 tahun dari 1.713,2 ribu pada tahun 2008 menjadi1.679,1 ribu pada tahun 2009. Dalam upaya menurunkan jumlah pekerja anak, telah dilaksanakanpenarikan pekerja anak dari bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dalam rangkaProgram Keluarga Harapan. Pekerja anak yang telah ditarik tersebut diusahakan masuk dalamsatuan pendidikan, baik pendidikan formal, kesetaraan, maupun non formal. Sementara itu, dalammemenuhi hak anak untuk mendapatkan identitas dan legalitas kependudukan, cakupan anak

Page 157: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 143

balita (0-4 tahun) yang telah memiliki akte kelahiran sekitar 42,82 persen menurut Supas 2005 menjadi 52,5 persen menurut Susenas 2009.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), pada tahun 2010 telah tersusun RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan ditetapkan kebijakan terpadu tentang penanganan ABH berbasis e Selain itu telah pula ditetapkan Permen PP dan PA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak.

Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2010, upaya peningkatan par i dan peran a f pemuda, serta budaya dan prestasi olahraga dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) an kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda; (2) pemberian penghargaan kepada atlet internasional, regional, nasional, serta pela h dan mantan atlet yang berprestasi; (3) pelaksanaan berbagai ent olahraga untuk menggairahkan semangat dan budaya olahraga di masyarakat; dan (4) keikutsertaan dalam berbagai event olahraga internasional dan regional.

Melalui upaya tersebut, pembangunan pemuda dan olahraga selama tahun 2010 telah menunjukkan hasil yang semakin meningkat, yang ditunjukkan antara lain dengan: (1) meningkatnya building melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasi kepemudaan melalui: (a) penyelenggaraan fasilitasi kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi 6.000 pengelola organisasi kepemudaan; (b) penyelenggaraan fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup bagi 5.500 orang; (c) pemuda kader kepemimpinan bagi 4.500 orang; (d) penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kewirausahaan bagi 3.175 orang; (e) penyelenggaraan fasilitasi pendidikan kepramukaaan bagi 1.000 orang; (2) meningkatnya upaya perolehan medali di Asian Games Tahun 2010 melalui: (a) penyelenggaraan fasilitasi penyediaan prasarana olahraga sebanyak 4 fasilitasi, (b) penyediaan sarana olahraga sebanyak 44 sarana; (c) peningkatan peringkat Indonesia pada kejuaraan Asian Games dari peringkat ke-22 pada Asian Games XVI di Doha tahun 2006 menjadi peringkat ke-15 pada Asian Games XVII tahun 2010 di Guangzhou China dengan perolehan 4 medali emas, 9 medali perak dan 13 medali perunggu.

2.14.3. Permasalahan Pencapaian Pembangunan Agama

Pencapaian pembangunan bidang agama masih dihadapkan pada berbagai permasalahan di antaranya: (1) keberagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial belum op mal; (2) harmoni sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud; (3) masih belum

manajemen penyelenggaraan haji; (4) kualitas penyuluhan agama di tengah masyarakat saat ini masih belum memadai; (5) belum pendidikan agama dan keagamaan bagi peserta didik; (6) sarana dan prasarana peribadatan belum merata; (7) belum

pengelolaan dana sosial keagamaan; dan (8) peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mal.

Terkait fokus prioritas pembangunan bidang agama maka permasalahan yang dihadapi adalah manajemen penyelenggaraan haji yang belum op mal, dan harmoni sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud. Walaupun penyelenggaraan haji telah sistem operasi dan prosedur (SOP) dan mendapatkan kat manajemen mutu ISO 9001:2008, namun masih saja terjadi kekurangan dan kesalahan teknis di lapangan. Pelayanan ibadah haji, terutama selama di

Page 158: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

144 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Arab Saudi, masih belum memuaskan sebagian jemaah haji, seperti masalah konsumsi, kondisipemondokan, jarak pemondokan yang masih jauh dari Masjidil Haram, serta pelayanantransportasi. Selain itu masih beragamnya tingkat pemahaman para jemaah haji mengenaikesehatan, seperti pencegahan penyakit, ketidakmengertian mengenai lokasi balai kesehatan,hingga bagaimana memanfaatkan para petugas kesehatan selama masa haji, menjadipermasalahan tersendiri. Tantangan ke depan adalah penerapan standar pelayanan minimal (SPM)dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Harmoni sosial dalam kehidupan umat beragama belum sepenuhnya terwujud, yang dapat dilihatdari masih munculnya permasalahan, baik di intern maupun antarumat beragama. Tantangan kedepan adalah bagaimana menjadikan agama berperan dalam upaya perdamaian dan mendorongtumbuhnya kerja sama yang positif di kalangan intern dan antarumat beragama.

Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi terkait pembangunan kepariwisataan, antara lain sebagaiberikut:1. Belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata yang disebabkan antara lain oleh belum

meratanya pembangunan kepariwisataan antardaerah dan kawasan, serta kurangmemadainya sarana dan prasarana menuju destinasi pariwisata;

2. Belum optimalnya pemasaran pariwisata yang disebabkan antara lain oleh kurangnyapemanfaatan media baik elektronik, cetak maupun yang berbasis teknologi informasi sebagaisarana promosi, belum optimalnya pemerintah daerah dalam mendukung promosi daerahnyasebagai destinasi wisata, dan masih terdapat berbagai peraturan daerah yang menghambatpengembangan pariwisata

3. Belum optimalnya kemitraan antar pelaku pariwisata yang disebabkan terutama olehkurangnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra dan antarlembaga, pusat dan daerahdalam peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) pariwisata.

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang masih dihadapi terkait pengarusutamaan gender dan perlindungan anak,antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Walaupun berbagaikebijakan telah dikeluarkan dan berbagai kemajuan telah dicapai dalam peningkatankesetaraan gender, namun kualitas hidup dan peran perempuan masih belum optimal. Haltersebut ditunjukkan dengan lambatnya peningkatan nilai IDG setiap tahunnya, yang antaralain disebabkan oleh: (1) masih terdapat kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, danpartisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama dibidang politik, jabatan jabatan publik, dan ekonomi, baik pada tataran antarprovinsi danantarkabupaten/kota; dan (2) rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampakperubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, sertaterjadinya penyakit. Sementara itu, perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindakkekerasan juga masih belum mencukupi, yang terlihat dari masih belum memadainya jumlahdan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan karena banyaknya jumlahkorban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Permasalahantersebut muncul antara lain disebabkan belum efektifnya kelembagaan PUG danpemberdayaan perempuan.

Page 159: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 145

2. Masih a ak kekeras terh ap a ak. Data Suse as 2006 me jukka bahwa prevale si kek terha ap a ak ah sebesar 3,02 atau sekitar 4 juta ak

ke ap ta Sem itu, ata Bareskrim POLRI me u jukka bahwa 2004 sampai e a Oktober 2009 538 ak 1.722

per a a Per a a a ak u u tuk pe tu rumah ta pekerja seks komersial, pe emis i pe e arkoba, eksploitasi i tempat-tempat kerja berbah jermal, pertam a perkeb a tersebut, a lai oleh masih ba ak a rumah a up i bawah

kemisk , masih ter apat ilai- ilai bu a a permisif terh ap kek eksploitasi ak, masih re a a kat pe etahua a seba ia besar tua, masih le a pe e aka hukum, belum terb tu meka sme a struktur

u a a ak k if sampai pa a kat akat.

3. Masih re ah a kapasitas a u a Hal a tara lai u kk e : (1) masih a peratu per a - kebi a

Ko Hak A ak (KHA) a U -U u a A ak berpote si meru ika a hambat peme uha hak-hak a ak, (2) belum

tu a u a ko a u semua serta (3) masih lema a isme pe a a pe ata

Pemuda dan Olahraga

Permasalah masih h lam ap terkait pemba u pe olahra lai seb berikut:

1. Belum ak f pe lam bi a pemb a k a tara lai oleh terbat serta pe seb i moral, sosial, a perubah masih ter i a masalah-masalah sosial sepe

krim alitas, pre e, p alah a arko ka, psikotropika, a zat ik f (NAPZA), serta pe ulara HIV a AIDS, sekolah pe u uk usia 16-18

a 19-24 tahu serta a pe a terbuka (TPT) usia 15 ta ke atas;

2. Belum op mal a pe k prestasi olahra a abka a tara lai oleh h a par i a olahra a,

terbuka olah terb jumlah a kualitas SDM a , belum op ma upa a pembibi atlet u ula , serta masih terbatas apresiasi pe har aa i

a te keol a berprestasi.

2.14.4. Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Agama

Upa a pelaksa iba ah haji b la a aku melalui: (1) p k kualitas l iba ah haji sesuai pela l ka a

kat ISO 9001:2008; (2) pema p a pema t sistem formasi haji terpa u (Siskohat); (3) pe jar a Siskohat i seluruh kabupa (4) p k e e , sp ak tabilitas pe iba ah haji; (5) tapa la peratu per a -u a a te profe alisme a iba ah haji; (6) pe u a -u a te l a haji; (7) kata pela a kes jemaah haji.

Page 160: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

146 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Di samping itu, upaya peningkatan kualitas kerukunan umat beragama akan dilakukan melalui: (1)pembentukan dan peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama; (2) pengembangansikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran; (3) penguatan kapasitas masyarakatdalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi aspirasi keagamaan melalui cara cara damai;(4) peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah dalampembinaan kerukunan umat beragama; (5) peningkatan koordinasi antarinstansi/lembagapemerintah dalam upaya penanganan konflik terkait isu isu keagamaan; (6) pengembanganwawasan multikultur bagi guru guru agama, penyuluh agama, siswa, mahasiswa dan para pemudacalon pemimpin agama; (7) peningkatan peran Indonesia dalam dialog lintas agama di duniainternasional; dan (8) penguatan peraturan perundang undangan terkait kehidupan keagamaan,seperti perlunya penyusunan undang undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama.

Pariwisata

Tindak lanjut yang diperlukan terkait pembangunan kepariwisataan, antara lain sebagai berikut:1. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya, alam, bahari, dan olahraga; penyebaran

pengembangan destinasi pariwisata di luar Jawa dan Bali termasuk pengembangan destinasipariwisata di pulau pulau perbatasan dan terpencil; fasilitasi kemitraan dengan sektor terkaitdalam upaya peningkatan kenyamanan dan kemudahan akses di destinasi wisata;pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi di pusat dan daerah;

2. Peningkatan pemanfaatan berbagai media dan teknologi informasi sebagai sarana promosipariwisata; pengembangan kerja sama pemasaran dan promosi pariwisata dengan lembagaterkait di dalam dan di luar, terutama kerja sama antar agen perjalanan dan antar touroperator di dalam maupun di luar negeri; dan

3. Pengembangan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pariwisata.

Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan pengarusutamaan gender, maka rencana tindaklanjut dalam pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2011adalah dengan meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsifgender di tingkat nasional dan daerah melalui: penyusunan kebijakan pelaksanaan PUG bidangpendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, ketenagakerjaan; penyusunankebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, masalah sosial perempuan, dan korbanperdagangan orang; serta penyusunan kebijakan terkait penyusunan data gender.

Sedangkan tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depan dalam upaya peningkatan perlindungananak antara lain: (1) meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan penegakan hukum yang terkaitdengan perlindungan bagi anak terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi; dan (2)meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, ketersediaan data dan informasi,koordinasi pelaksanaan, dan harmonisasi peraturan perundang undangan yang terkait denganperlindungan anak.

Pemuda dan Olahraga

Tindak lanjut yang diperlukan terkait pembangunan pemuda dan olahraga, antara lain sebagaiberikut:

1. Dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidangpembangunan dilakukan upaya: (1) peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasidan konsolidasi gerakan kepemudaan yang meliputi: (a) peningkatan jumlah pemuda yang

Page 161: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 147

difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup; (b)peningkatan jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihankepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program; (c) peningkatan jumlah organisasikepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasikepemudaan; (d) peningkatan jumlah pemuda kader kepemimpinan; dan (e) peningkatanjumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan; (2) revitalisasi Gerakan Pramukadilakukan dengan peningkatan jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikankepramukaan; dan

2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga didorong melalui penetapan target pencapaianposisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011 dan Olimpiade tahun2012 dengan peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga sertapeningkatan pembinaan olahraga prestasi.

Tabel 2.14.2. Pencapaian Pembangunan Prioritas LainnyaBidang Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2010

No.RPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

1. Pelaksanaan ibadahhaji yang tertib danlancar paling lambatpada 2010

MeningkatnyaPelayananKesehatan Haji1

Meningkatnyapenyelenggaraan ibadah hajidan umrah

Jumlah jamaah hajipenerima layanankesehatan haji

221.000 221.000 221.000

Jumlah jamaah hajiyang melaksanakanibadah haji dan umrah

221.000 221.000 221.000

2. Peningkatankerukunan umatberagama melaluipembentukan danpeningkatanefektivitas ForumKerukunan UmatBeragama (FKUB)

Meningkatnyadanterpeliharanyakondisi dansuasana yangaman dandamai dikalangan umatberagama

PembangunanSekretariat BersamaFKUB Kab/Kota (unit)

15 3922 15

Operasional FKUB (unit)a. Tk Provinsib. Kab/Kota

33150

33150

Pemulihan PaskaKonflik (Kegiatan)

1 1

3. Peningkatan jumlahwisatawanmancanegara danwisatawannusantara sebesar20% secarabertahap dalam 5tahun

Meningkatnyajumlahwisatawanmancanegaradan wisatawannusantarasebesar 20%secarabertahap dalam5 tahun

Jumlah wisatawanmancanegara

6.750.000 6.323.730 7.002.944

Jumlah wisatawannusantara

230.000.000 229.731.000 234.377.000

4. Promosi 10 tujuanpariwisata Indonesiamelalui saluranpemasaran danpengiklanan yangkreatif dan efektif

Terlaksananyapromosi 10tujuanpariwisataIndonesiamelalui saluranpemasaran danpengiklananyang kreatif

Partisipasi pada bursapariwisatainternasional,pelaksanaan misipenjualan (salesmission), danpendukunganpenyelenggaraanfestival (event)

72 78

Page 162: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

148 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No.RPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

dan efektif Penyelenggaraanperwakilan promosipariwisata Indonesia(Indonesia TourismPromotionRepresentativeOfficers) di luar negeri(VITO)

12 12

Penyelenggaraanpromosi langsung(direct promotion), danpenyelenggaraan eventpariwisata berskalanasional daninternasional (event)

43 47

5. Perbaikan danpeningkatan kualitasjaringan prasaranadan saranapendukungpariwisata

Meningkatnyakualitasjaringanprasarana dansaranapendukungpariwisata

Jumlah dukunganfasilitas pariwisata(daya tarik)

7 7

6. Peningkatankapasitaspemerintah danpemangkukepentinganpariwisata lokaluntuk mencapaitingkat mutupelayanan danhospitalitymanagement yangkompetitif dikawasan Asia

Meningkatnyakapasitaspemerintah danpemangkukepentinganpariwisata lokaluntuk mencapaitingkat mutupelayanan danhospitalitymanagementyang kompetitifdi kawasan Asia

Jumlah tenaga kerjayang memilikisertifikasi tenaga kerjabidang pariwisata (ribuorang)

10 10

Jumlah sumber dayayang dilatih di bidangkebudayaan dankepariwisataan (orang)

1.150 820 1.150

Jumlah lulusanpendidikan pariwisatadi 4 UPT pendidikantinggi pariwisata(orang)

1.241 1.067 1.249

7 Perumusankebijakan danpedoman bagipenerapanpengarusutamaan(mainstreaming)Gender (PUG) olehKementerian danLembagaPemerintahNonkementerianlainnya, termasukperlindungan bagiperempuan dananak terhadapberbagai tindakkekerasan

MeningkatnyajumlahkebijakanpelaksanaanPUG bidangpendidikan

Jumlah kebijakanpelaksanaan PUGdalam rangkapeningkatan kualitaspendidikan

2 3 2

Jumlah K/L dan pemdayang difasilitasi dalampenerapan ARG dibidang pendidikan (K/Ldan prov)

1 K/L5 Prov

1 K/L10 Prov

MeningkatnyajumlahkebijakanpelaksanaanPUG bidangkesehatan

Jumlah kebijakanpelaksanaan PUG dibidang kesehatan

3 3

Jumlah K/L dan pemdayang difasilitasi dalampenerapan ARG dibidang kesehatan (K/Ldan prov)

1K/L5 Prov

1 K/L5 Prov

Meningkatnyajumlah kebijakan

Jumlah kebijakanpelaksanaan PUG di

2 2

Page 163: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 149

No.RPJMN 2010 2014

CAPAIAN2009

CAPAIAN2010SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET2010

partisipasiperempuan dibidang politik danpengambilankeputusan

bidang politik danpengambilankeputusanJumlah K/L dan pemdayang difasilitasi dalampenerapan ARG di bidangpolitik dan pengambilankeputusan (K/L dan prov)

3 K/L7 Prov

3 K/L7 Prov

Meningkatnyajumlah kebijakanpelaksanaan PUGbidangketenagakerjaan

Jumlah kebijakanpelaksanaan PUG dibidangketenagakerjaan

1 1

Jumlah K/L dan pemdayang difasilitasi dalampenerapan ARG dibidangketenagakerjaan (K/Ldan prov)

1 K/L5 Prov

1 K/L5 Prov

Meningkatnyajumlahkebijakanperlindunganperempuan daritindakkekerasan

Jumlah kebijakanperlindunganperempuan dari tindakkekerasan

5 5

Jumlah K/L dan pemdayang difasilitasi dalampenerapan kebijakanperlindunganperempuan dari tindakkekerasan (K/L danprov)

3 K/L6 Prov

3 K/L14 Prov

Meningkatnyajumlah kebijakanpenerapan sistemdata gender

Jumlah kebijakanpenerapan sistem datagender

2 1

Jumlah K/L dan pemdayang difasilitasi dalampenerapan kebijakanpenerapan sistem dataterpilah gender (K/Ldan prov)

1 K/L 1 K/L

Meningkatnyajumlah kebijakanperlindungantenaga kerjaperempuan

Jumlah kebijakanperlindungan tenagakerja perempuan

1 1

Jumlah K/L dan pemdayang difasilitasi dalampenerapan kebijakanperlindungan tenagakerja perempuan (K/Ldan prov)

1 K/L5 Prov

1 K/L5 Prov

Meningkatnyajumlah kebijakanperlindungankorban tindakpidanaperdaganganorang

Jumlah kebijakanperlindungan korbantindak pidanaperdagangan orang

2 1

Jumlah K/L dan pemdayang difasilitasi dalampenerapan kebijakanperlindungan korbantindak pidana

1 K/L5 Prov

1 K/L15 Prov

Page 164: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

150 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

perdagangan orang (K/L dan prov)

Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

1

- 1

Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak (K/L dan prov)

1 K/L 5 Prov

- 15 K/L 6 Prov

8. Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012

Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan

Jumlah fasilitasi penyediaan prasarana olahraga.

4 - 4

Jumlah penyediaan sarana olahraga

44 - 44

Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi

Jumlah olahragawan andalan nasional

520 - 520

Jumlah fasilitasi keikutsertaan pada Asian Games, SEA Games, Olympic Games, Asian Para Games, Para Games, dan Paralympic Games

2 - 2

9. Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan

Meningkatnya jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup

5500 - 5500

Meningkatnya keberdayaan organisasi pemuda

Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pela han kepemimpinan, manajemen, dan pencanaan program

6000 - 6000

Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi ku berdasarkan standar organisasi

38 - 38

Berkembangnyakepemimpinanpemuda

Jumlah pemuda kader kepemimpinan

4500 - 4500

Page 165: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 151

No. RPJMN 2010 2014

CAPAIAN 2009

CAPAIAN 2010 SUBSTANSI INTI SASARAN INDIKATOR

TARGET 2010

Berkembangnyakewirausahaan pemuda

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

3175 - 3175

10. Revitalisasi Gerakan Pramuka

Pengembangan gerakan kepramukaan

Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan

1000 - 1000

Catatan: 1. Dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan 2. Merupakan pembentukan FKUB di kat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia 3. Capaian tahun 2009 k dapat diisi karena struktur program dan kegiatan RPJMN 2004 – 2009 dan RPJMN 2010 –

2014 sangat berbeda sebagai dampak dari reformasi birokrasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Page 166: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

152 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 167: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 153

BAGIAN III

PENUTUP

Page 168: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

154 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Page 169: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 155

Bagian III

PENUTUP

Berbagai capaian pembangunan telah berhasil diraih selama satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010–2014. Berdasarkan capaian pelaksanaan pembangunan prioritas nasional dalam tahun 2010, secara umum dapat disimpulkan bahwa pembangunan masih dalam alur yang diharapkan, meskipun masih terdapat beberapa substansi yang perlu diupayakan lebih keras untuk mencapai sasaran pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010–2014.

Prioritas 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Selama tahun 2010 Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola telah menunjukkan berbagai capaian pen g. Untuk memberikan landasan kuat bagi pelaksanaan reformasi birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014. Dalam konteks otonomi daerah, tahun 2010 difokuskan pada penghen an/pembatasan pemekaran wilayah, peningkatan e ensi

Page 170: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

156 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

dan vitas penggunaan dana perimbangan daerah, dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan dalam pengelolaan SDM aparatur telah dilakukan penyusunan beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) antara lain RPP tentang Sistem Pengadaan/Rekrutmen dan Seleksi PNS, RPP tentang Remunerasi dan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, dan RPP tentang Penilaian Kinerja Pegawai. Terkait dengan upaya percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di ngkat pusat dan daerah, pada tahun 2010 telah dilaksanakan inventarisasi dan pengkajian peraturan daerah sebanyak 3.000 Perda. Sementara itu, dalam upaya penegakan hukum, pemantapan integrasi dan integritas penegakan hukum telah dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Kejaksaan dalam penerimaan pegawai, pelaksanaan diklat penjenjangan, serta pendidikan lanjutan (pascasarjana), di samping menerapkan reward and punishment. Sedangkan dalam konteks pencegahan korupsi, antara lain dilakukan melalui pelaporan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Dari 144.557 wajib LHKPN, sebanyak 118.340 telah melaporkan dan telah diumumkan 114.570 laporan.

Prioritas 2. Pendidikan. Upaya pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mencapai 7,7 tahun, menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 5,30 persen, serta meningkatnya angka pendidikan pada semua jenjang. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perbaikan akses terhadap pendidikan ditunjukkan oleh meningkatnya angka par i murni (APM) SD/SDLB/MI/Paket A dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B pada tahun 2010 menjadi 95,41 persen dan 75,64 persen. Pada tahun yang sama, angka kasar jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C) meningkat pula menjadi 70,53 persen. Sementara itu, APK PT pada tahun 2010 telah mencapai angka 23,9 persen.

Prioritas 3. Kesehatan. Upaya pembangunan kesehatan hanya dilakukan melalui pendekatan tetapi juga serta melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Secara keseluruhan keberhasilan pendekatan ini pada 2010 antara lain dapat ditunjukkan oleh meningkatnya angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 70,9 tahun, menurunnya angka an ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, dan menurunnya angka bayi (AKB) menjadi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Selain itu pendekatan tersebut telah pula berkontribusi dalam menurunkan prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen, menurunkan prevalensi anak balita yang pendek (stu ng) menjadi sebesar 35,6 persen serta mendukung pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDGs).

Prioritas 4. Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, program-program dibagi menjadi ga klaster yaitu program perlindungan sosial berbasis keluarga, program berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Secara umum, hasil pelaksanaan klaster tersebut dapat memacu penurunan angka kemiskinan dari 14,15 persen pada tahun 2009 menjadi 13,33 persen pada tahun 2010 (Target 2010 12,0-13,5 persen).

Prioritas 5. Ketahanan Pangan. Pencapaian Prioritas Ketahanan Pangan pada tahun 2010 antara lain ditunjukkan dengan: 1) meningkatnya produksi bahan pangan, yaitu padi mencapai 66,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung mencapai 18,4 juta ton pipilan kering, kedelai mencapai 908 ribu ton biji kering, gula mencapai 2,4 juta ton Gula Kristal (GKP), daging sapi mencapai 440 ribu ton karkas, serta ikan 10,83 juta ton; 2) pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai 2,9 persen; dan 3) meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing mampu mencapai 100,79 dan 105,5.

Page 171: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 157

Prioritas 6. Infrastruktur. Pencapaian pembangunan infrastruktur selama tahun 2010 mencakuppengelolaan tata ruang, pembangunan infrastruktur transportasi, perumahan rakyat, pengendalianbanjir, dan telekomunikasi. Pencapaian tersebut antara lain adalah terpenuhinya kondisi mantapjalan nasional sebesar 87 persen, terbangunnya 87.001 Rumah Sederhana Sehat (RSH) bersubsidi,500 unit rusunami, 89 twin block rusunawa yang diperkirakan menyediakan rumah layak huniuntuk 96.045 keluarga yang kurang mampu. Pencapaian pembangunan infrastruktur sumber dayaair yang terkait dengan pengendalian banjir antara lain adalah dibangunnya prasarana pengendalibanjir sepanjang 321 km, 13 buah pengendali lahar, pengaman pantai sepanjang 25,11 km, sertarehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 171,2 km. Untuk pembangunan telekomunikasi,pembangunan Desa Dering telah dilakukan di 27.670 desa (83,4 persen dari target) dan PusatLayanan Internet Kecamatan (PLIK) dilakukan di 4.269 desa (74,3 persen dari target).

Prioritas 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha. Pencapaian prioritas ini telah meningkatkan investasimelalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, danpengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Terkait dengan perbaikan kepastian hukum, telahdilakukan perancangan peraturan perundang undangan dengan pembahasan RUU tentangPerubahan Desaign Industri, RUU tentang Perubahan UU Paten, dan RUU tentang Perubahan UUPengadilan Anak, serta penyelesaian harmonisasi 140 peraturan perundang undangan. Capaianpenyederhanaan prosedur melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan InvestasiSecara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pada tahun 2010 sebanyak33 provinsi dan 40 kabupaten/kota yang telah menggunakan SPIPISE pada PTSP. Sementara itu,untuk mendukung pengembangan sistem logistik nasional telah dilakukan beberapa upaya yangantara lain merupakan peningkatan kelancaran distribusi bahan pokok dan pembangunan saranadistribusi perdagangan. Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem informasi, implementasiNSW telah diberlakukan secara wajib bagi semua importir di 5 pelabuhan utama dan pelayananperijinan perdagangan secara online (INATRADE) dengan jumlah pengguna sebanyak 1.536perusahaan.

Prioritas 8. Energi. Untuk mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi, selamatahun 2010 telah disusun berbagai kebijakan melalui regulasi maupun deregulasi. Hasil hasilkegiatan pembangunan selama tahun 2010 di bidang energi antara lain meliputi produksi minyakbumi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik, rasio elektrifikasi serta pembangunan jaringan gasdi perkotaan. Produksi minyak bumi pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai 1,01 juta barrelper hari. Sementara pada tahun 2010, produksi minyak bumi mencapai 954 ribu barrel per hari.Pembangunan jaringan gas kota telah dilaksanakan di beberapa wilayah, antara lain: (i) Tarakan,3.400 sambungan rumah tangga; (ii) Depok, 3.366 sambungan rumah tangga; (iii) Sidoarjo, 1.750sambungan rumah tangga, dan (iv) Bekasi, 1.800 sambungan rumah tangga. Pencapaianpembangunan ketenagalistrikan pada tahun 2010 adalah meningkatnya rasio elektrifikasi nasionalyang mencapai 67,15 persen dan rasio desa terlistriki 92,5 persen. Hal tersebut didukung olehpeningkatan kapasitas pembangkit sebesar 787 MW beserta pembangunan jaringan transmisi dandistribusinya.

Prioritas 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana. Prioritas ini telah menunjukkan capaianyang cukup baik terkait dengan konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup yang mendukungkeberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, disertai penguasaan dan pengelolaanrisiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Capaian tersebut antara lain: (1) Upayaperbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasi perubahaniklim global; (2) Mendukung target penurunan emisi sebesar 26 persen, melalui penyusunanRancangan Peraturan Presiden tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca; (3) Pengendalian kerusakan

Page 172: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

158 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

lingkungan untuk mempertahankan pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas dayadukung lingkungan melalui pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)di 705 perusahaan (Melebihi target tahun 2010 yang sebesar 680 perusahaan); (4) Pengendaliankebakaran hutan melalui upaya menurunkan jumlah hotspot melebihi target penurunan sebesar20 persen per tahun; (5) Pengembangan sistem peringatan dini, dengan terkelolanya SistemPeringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) serta SistemPeringatan Dini Iklim (CEWS); dan (6) Upaya mengurangi bencana melalui peningkatan kapasitasaparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 6 DAOPS.

Prioritas 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik. Pencapaian sasaransubstansi inti untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnyadi daerah tertinggal, terdepan, dan pasca konflik, antara lain dapat dilihat dari: (1) Terbangunnyapermukiman transmigrasi untuk 4925 KK; (2) Terlaksananya pembangunan, pengoperasian, danpengadaan berbagai sarana dan prasarana angkutan perintis; (3) Terlaksananya penyediaan jasaakses telekomunikasi dan layanan internet Desa Dering (83.4 persen) dan Pusat Layanan InternetKecamatan (PLIK) di desa ibukota kecamatan (74.3 persen); (4) Terfasilitasinya penyediaaninfrastruktur di 30 pulau pulau kecil terluar; dan (5) Terbentuknya Badan Nasional PengelolaPerbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2010. Dalam halpembentukan kerja sama dengan negara negara tetangga guna pengamanan wilayah dan sumberdaya kelautan, telah diselenggarakan kerjasama pengamanan wilayah dan sumber daya kelautandengan 7 negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, Solomon, Papua NewGuinea, dan Timor Leste. Sementara itu, capaian Substansi Inti untuk keutuhan wilayah antara lainadalah pembuatan peta batas RI PNG dan peta foto garis pulau pulau kecil terluar, sertaperundingan dengan negara negara tetangga, yaitu Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Singapura.

Prioritas 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi. Dalam prioritas pembangunannasional ini, pada tahun 2010 telah berhasil dicapai antara lain: (1) Kesepakatan Bentuk LembagaPengelolaan Terpadu Warisan Budaya Dunia Candi Borobudur dan Kajian Bentuk PengelolaanTerpadu Kawasan Warisan Budaya Dunia Situs Manusia Purba Sangiran dan Candi Prambanan; (2)Revitalisasi Museum Negeri Jawa Timur (Surabaya), Museum Negeri Kalimantan Barat (Pontianak),Museum Negeri Jambi (Jambi), Museum Negeri Nusa Tenggara Barat (Mataram), Museum NegeriSumatera Utara, dan Museum Negeri Batak TB Silalahi di Balige Sumatera Utara; (3) Peningkatanlayanan jasa perpustakaan dan informasi dengan capaian 33 perpustakaan provinsi memiliki elibrary dan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca, dengan capaian 88mobil perpustakaan keliling, 3 unit perpustakaan terapung, 33 perpustakaan provinsi, 250perpustakaan kabupaten/kota, dan 2.143 perpustakaan desa; (4) Fasilitasi sarana bagipengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di 5 provinsi dan 20 kabupaten/kota; (5)13 penelitian di bidang kebudayaan dan 144 penelitian di bidang arkeologi; (6) Fasilitasi 20pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai; (7) Fasilitasi 18 event festival film dalam dan luarnegeri; (8) Pelaksanaan sensor terhadap 40.000 judul film/video/iklan; (9) Fasilitasi peningkatankapasitas di bidang iptek dan imtaq (iman dan taqwa) bagi 3.180 orang pemuda kader dan dibidang seni, budaya, dan industri kreatif bagi 3.180 orang pemuda kader.

Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Capaian Prioritas ini tercermin dari: (1)Keamanan, upaya pemerintah menangani tindak terorisme menunjukkan hasil yang semakinmembaik. Pada 9 Maret 2010, Polri berhasil menewaskan tokoh penting terorisme internasional.Hasil ini memberikan harapan semakin kondusifnya keamanan dalam negeri dari ancamanterorisme; (2) Pertahanan, melalui Perpres No. 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan IndustriPertahanan (KKIP), pemerintah membentuk KKIP sebagai institusi yang merumuskan kebijakan

Page 173: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014 159

pembelian Alutsista TNI dan Alut Polri. Selain itu, juga telah diselesaikan Master Plan IndustriPertahanan dan Road Map menuju revitalisasi industri pertahanan dalam negeri; (3) Perdamaian,pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia telah mengajukan tiga prakarsa, yaitu (a) Menyampaikanposisi dasar mengenai lima isu kunci Reformasi DK PBB kepada fasilitator negosiasi Reformasi DKPBB sebagai masukan bagi negosiasi lanjutan, masing masing berkaitan dengan isu: i) Categories ofmembership; ii) Question of veto; iii) Regional representation; iv) Size of the enlarged SecurityCouncil and its working methods; dan v) The relationship between the Security Council and theGeneral Assembly; (b) Telah menyelesaikan rancangan keputusan presiden mengenaipembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian; (c) Menyelenggarakan FocusedGroup Discussion (FGD) mengenai Peningkatan Peran Peace Keeping Operations (PKOs) Indonesia;(4) Ketenagakerjaan, dalam upaya meningkatkan pelayanan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,Pemerintah Indonesia pada tahun 2010 telah melakukan penguatan bagi 24 citizen service.Selanjutnya, sampai tahun 2010 Pemerintah telah memulangkan 6.287 repatrian dan 28.721deportan WNI/TKI bermasalah dari negara negara tujuan penempatan TKI di Timur Tengah danAsia Tenggara.

Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian. Capaian prioritas ini terlihat dari: (1) pelaksanaanpengembangan klaster industri pertanian oleochemical melalui fasilitasi kawasan industri berbasisCPO di tiga provinsi (Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau) serta pembangunan klasterindustri berbasis migas kondensat; (2) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesiadalam diplomasi perdagangan internasional yang diwujudkan dalam pelaksanaan berbagaiperundingan internasional sebagai upaya partisipasi aktif di forum internasional. Partisipasiperundingan perdagangan internasional telah dilakukan sebanyak 41 kali dengan 41 buah posisirunding. Sidang internasional dalam negeri sebanyak 17 sidang dan perundingan PerdaganganInternasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) sebanyak 34buah; (3) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) selama prosespenyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan melalui pembangunan infrastruktur dan aplikasisistem informasi layanan TKI (SIM TKI) yang nantinya akan mengintegrasikan sistem informasiterkait layanan TKI di 13 K/L; serta (4) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan TKI di luarnegeri melalui pembentukan pusat layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusatpenerimaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian masalah TKI.

Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat. Capaian Prioritas Lainnya Bidang KesejahteraanRakyat tahun 2010 tercermin antara lain dari meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji kepada221.000 jemaah dengan penerapan sistem manajamen mutu yang mendapatkan ISO 9001:2008.Selain itu, kehidupan umat beragama semakin harmonis dan kondusif ditandai denganmenurunnya konflik sosial bernuansa keagamaan, berdirinya forum forum kerukunan, danberkembangnya kerjasama lintas agama. Dalam hal pembangunan kepariwisataan ditandai denganmeningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 yang mencapai 7,00juta orang, atau meningkat sebesar 7,88 persen dibandingkan kunjungan wisman tahun 2009.Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) juga mengalami peningkatan dari 229,73juta pergerakan pada tahun 2009 menjadi 234,38 juta pergerakan pada tahun 2010. Terkaitdengan penerapan pengarusutamaan gender termasuk perlindungan perempuan dan anak, antaralain telah dilakukan upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilankeputusan, serta ketenagakerjaan. Sedangkan upaya dalam perlindungan anak dari berbagaitindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi ditunjukkan antara lain olehtelah disusunnya RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditetapkannya kebijakan terpadutentang penanganan ABH berbasis restorative justice, dan ditetapkannya Peraturan Menteri

Page 174: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar

160 Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010–2014

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2010 tentang RAN Pencegahandan Penanganan Kekerasan terhadap Anak. Selanjutnya, pembangunan pemuda dan olahragaselama tahun 2010 telah menunjukkan capaian yang semakin meningkat, yang ditunjukkan antaralain dengan: (1) Meningkatnya character building melalui gerakan revitalisasi dan konsolidasikepemudaan, dan (2) Meningkatnya perolehan medali di Asian Games Tahun 2010.

Page 175: EVALUASI SATU TAHUN PELAKSANAAN RPJMN … ·  · 2013-10-23Da L ar Gambar ... DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN ... Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, pilar rpilar