EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB … · 2017-12-16 · EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ... DAFTAR ISI Halaman HALAMAN ... Rincian Pendapatan dan Biaya …………………

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

WAJIB PAJAK BADAN

Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

Nusa Tenggara Timur

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:

Paula Viviani Tuku Rani

NIM: 132114130

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2017

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

i


WAJIB PAJAK BADAN

Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

Nusa Tenggara Timur

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi

Oleh:


NIM: 132114130

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2017


Skripsi

EVALUASI PENGHITT]NGAN PAJAK PENGHASILA}IWAJIB PAJAK BAI}AIY

Studi kasus di Perusatraan Daerah Air Minum Kota KupangNusa Tenggara Timur

Pembimbing I

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., CA Tanggal: 25 Agustus 2017


Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

EYALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILANWAJIB PAJAK BADAN

Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota KupangNusa Tenggara Timur

Dipersiapkan dan Ditrllis oleh:

Pauia Viviani Tuku Rani

NIM: 132114130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 7 September 2017

dan diny atakan memenuhi sy ar at

Susunan flewan Penguji

Nama lengkap

Dr. Fr. Reni Retno Anggraini, M.Si., Ak., CA

LisiaApriani, SE., M.Si., Ak., QIA., CA

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M", Ak., CA

Drs. YP. Supardiyono,M.Si., Ak., QIA., CA

M. Trisnawati Rahayu, SE., M.Si., Ak., QIA., CA

31 Oktober 2017

Dharma

ilt

Yu$ Yuniarto, S.E., M.B.A.


iv

HALAMAN PERSEMBAHAN

SELALU ADA HARAPAN BAGI MEREKA YANG SERING BERDOA

DAN SELALU ADA JALAN BAGI MEREKA YANG

SERING BERUSAHA

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

ORANG TUAKU TERCINTA

KAKAK NIA RANI DAN ADIKKU EVEN RANI

SAHABAT TERSAYANG NANSI, NANDA, ENJEL, ASTRID DAN FELSI


LTNIVERSITAS SANATA DHARMAFAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI _ PROGRAM STUDI AKLINTNASI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan

judul:

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAIIWAJIB PAJAK BADAN


Dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 7 September 2017 adalahhasil karyasaya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsiini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambildengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbolyang menunjukan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang

saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagianatau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisanorang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak,dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasiltulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukantindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiransaya sendiri , berarti gelar dan ijaaah yang telah diberikan oleh universtias batalsaya terima.

Yogyakarta,3 1 Oktober 20 1 7

Yang melg[rat p erny ataan,tl

'Paula Viviani Tuku Rani


LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYAILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Paula Viviani Tuku Rani

Nomor Mahasiswa : 132114130

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan

Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

EVALUASI PENGHITT]NGAN PAJAK PENGHASILANWAJIB PAJAK BADAN


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan dsmikian saya

memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untukmenyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalambentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan

mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademistarrpa perlu memifia izin dari saya untuk memberikan royalti kepada saya

selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pemyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2017

Yang menyatakan,

VI



vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melipahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat

untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas

Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan

dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima

kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas

Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan

mengembangkan kepribadian kepada penulis.

2. A. Yudi Yuniarto, S.E., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma.

3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak., QIA., CA. selaku Ketua Program

Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Ak., CA selaku Dosen

Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan serta

sarandalam penulisan skripsi ini.

5. Dr. FA. Joko Siswanto, M.M., Ak., QIA., CA selaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan selama

belajar di Universitas Sanata Dharma

6. Semua dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma yang telah

membagikan ilmu dan pengalamannya dalam proses perkuliahan.

7. Segenap karyawan Sekretariat Fakultas Ekonomi yang telah membantu

untuk kelancaran penelitian ini.

8. Dinas KESBANGPOL dan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

yang telah membantu untk kelancaran dalam mengumpulkan data-data

yang dibutuhkan untuk dalam penyelesaian penelitian ini


9. Papa saya Anton Rani dan Mama saya Yosefina Barek Tokan, serta

Kakak Nia Rani dan Adik Even Rani yang selalu sabar menguatkan saya,

memberikan doa, nasihat dan selalu memotivasi saya untuk

menyelesaikan skripsi ini.

10. Om Dan Kota yang membantu penulis mendapatkan tempat penelitian

dan Om Don Ara Kian membantu penulis selama proses penelitian dan

bapak Noldy D.P. Mumu selaku direktur PDAM Kota Kupang yang

bersedia memberikan kesempatan kepada penulisan untuk penelitian di

PDAM Kota Kupang

ll.Sahabat saya Nansi yang selalu memberikan motivasi, semangat,

dukungan dan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini

12. Febri Jaman yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa

kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan Astrid, Nanda, Enjel dan Felsy semoga

semangat kita tak pernah padam selalu sama seperti dulu hingga

sekarang dan saling menyemangati safu sama lain

14. Teman-teman kelas C Akuntansi 2013 dan Teman-teman seperjuangan

Akuntansi angkatan 2013 yarirg selalu berbagi ilmu yang bermanfaat,

berbagt lawa, carda, dan kenangan indah kebersamaan kita.

15. Teman-teman Kelas MPAT F yang memberikan masukan, dinamika, dan

kebersamaalmya selama ini.

16. Serta semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian Tugas

Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Penulis

vill



ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL …………………………………………………. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING….…………………. ii

HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………….. iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .........…………….... iv

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI….………. v

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS……….

vi

KATA PENGANTAR………………………………………………… vii

DAFTAR ISI………………………………………………………….. ix

DAFTAR TABEL……………………………………………………. xi

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………. xii

ABSTRAK……………………………………………………………. xiii

BAB 1 PENDAHULUAN………………………………………….. 1

A. Latar Belakang Masalah ……………………………… 1

B. Rumusan Masalah ……………………………………. 3

C. Batasan Masalah ….…………………………………... 3

D. Tujuan Penelitian …..…………………………………. 4

E. Manfaat Penelitian ……………………………………. 4

F. Sistematika penulisan ………………………………… 5

BAB II KAJIAN PUSTAKA ……………………………………... 7

A. Pajak ………………………………………………….. 7

1. Pengertian Pajak …………………………………. 7

2. Fungsi Pajak ……………………………….......... 8

3. Jenis Pajak ……………………………………….. 8

4. Sistem pemungutan pajak ……………………….. 10

5. Tarif Pajak ……………………………………..... 11

B. Pajak Penghasilan …………………………………….. 12

1. Pengertian Pajak Penghasilan ……………………. 12

2. Subjek Pajak Penghasilan ………………………... 12

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan……… 15

4. Objek Pajak Penghasilan ………………………… 17

5. Biaya untuk mendapatkan, menagih

dan memelihara penghasilan………………..........

24

6. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto ……………………………

27

7. Metode penyusutan asset tetap

dan amortisasi……………………………………..

38

8. Tarif pajak ……………………………………….. 44

9. Penghitungan Pajak Penghasilan ………………… 45

C. Penyesuaian Laporan Keuangan Dan

Laporan Keuangan Fiskal ………………………..........

47

D. Langkah-langkah Sistematis Penghitungan

PPh wajib Pajak Badan ………………………………..

51


x

BAB III METODE PENELITIAN …………………………………. 55

A. Jenis penelitian ……………………………………….. 55

B. Tempat dan waktu penelitian ………………………… 55

C. Subjek dan objek penelitian ………………………….. 56

D. Data penelitian ………………………………………... 56

E. Cara pengumpulan data ………………………………. 57

F. Operasional variabel …………………………………. 58

G. Model penelitian ……………………………………… 59

H. Teknik analisis data ………………………………….. 59

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN …………...……… 62

A. Sejarah Perusahaan …………………………………… 62

B. Tujuan Pendirian Perusahaan…………………………. 64

C. Visi, Misi Dan Moto Perusahaan …………………….. 64

D. Struktur Organisasi Perusahaan ……………………… 66

E. Kebijakan Akuntansi Perusahaan ……………………. 67

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..………………... 71

A. Deskripsi data ………………………………………… 71

1. Laporan Laba/Rugi………………………………. 72

2. Penghitungan biaya penyusutan………………….. 73

3. Neraca…………………………………………….. 76

4. Rincian Pendapatan dan Biaya …………………... 78

5. Penyesuaian Fiskal ………………………………. 82

B. Analisis Data ……………………………………......... 83

1. Membuat penghitungan sesuai

Undang-Undang pajak yang berlaku……………..

83

2. Membandingkan Penghitungan Pajak Penghasilan

Terutang ………………………............................

104

3. Membuat Kesimpulan Dari Perbandingan Data…. 112

C. Pembahasan………………………………………… 116

BAB VI PENUTUP ………………………………………………… 134

A. Kesimpulan ………………………………………………... 134

B. Keterbatasan Penelitian …………………………………… 135

C. Saran ………………………………………………………. 135

Daftar Pustaka……………………………………………………….. 137

Lampiran ……………………………………………………………. 140


xi

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Laporan laba/ rugi perusahaan……………………………....... 72

Tabel 2 Penghitungan penyusutan perusahaan………………………… 73

Tabel 3 Neraca…………………………………………………………. 76

Tabel 4 Rincian pendapatan dan biaya perusahaan……………………. 78

Tabel 5 Penyesuaian fiskal ……………………………………………. 82

Tabel 6 Penghitungan menentukan penghasilan bruto

Berdasarkan UU PPh………………………………………….

84

Tabel 7 Penghitungan menentukan biaya untuk mendapatkan,

menagih dan memelihara penghasilan

berdasarkan UU PPh…………………………………………..

86

Tabel 8 Penghitungan biaya penyusutan berdasarkan UU PPh……….. 91

Tabel 9 Penghitungan PKP berdasarkan UU PPh…………………….. 94

Tabel 10 Penghitungan PPh terutang wajib pajak badan

Berdasarkan UU PPh………………………………………….

98

Tabel 11 Penghitungan PPh Wajib Pajak Badan berdasarkan UU PPh

secara menyeluruh…………………………………………….

99

Tabel 12 Perbandingan cara menentukan penghitungan pajak

penghasilan wajib pajak badan secara menyeluruh …………...

108

Tabel 13 Perbandingan komponen-komponen menentukan cara pajak

penghasilan wajib pajak badan………………………………..

113


xii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Data wawancara………………………………………… 141

Lampiran 2 Laporan laba/rugi perusahaan 2015…………………….. 147

Lampiran 3 Neraca perusahaan 2015………………………………... 148

Lampiran 4 Rincian biaya dan pendapatan …………………………. 149

Lampiran 5 Rincian biaya umum rupa-rupa…………………………. 154

Lampiran 6 Penghitungan PPh Wajib Pajak………………………… 155

Lampiran 7 Penghitungan biaya penyusutan perusahaan 2015……… 156

Lampiran 8 Surat pelaksanaan penelitian……………………………. 158


xiii

ABSTRAK


WAJIB PAJAK BADAN

Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum KotaKupang Nusa Tenggara Timur


NIM : 132114130

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penghitungan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015 di Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Kupang telah sesuai dengan Peraturan

Perundang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Cara pengumpulan data

penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif

komparatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan

membandingkan penghitungan pajak penghasilan terutang wajib

pajak badan menurut perusahaan dengan pajak penghasilan

menurut Peraturan Perundang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukan cara penghitungan

penghasilan bruto dan biaya yang dilakukan perusahaan belum

sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku,

sedangkan cara penghitungan penghasilan kena pajak dan pajak

penghasilan wajib pajak badan telah sesuai peraturan undang-

undang perpajakan yang berlaku. Penulis dapat menyimpulkan

bahwa cara penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan

yang dihitung Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun

2015 belum sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.


xiv

ABSTRACT

AN EVALUATION OF THE CALCULATION

OF THE CORPORATE INCOME TAX

Case study at Perusahaan Derah Air Minum Kota Kupang, NTT


NIM : 132114130

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2017

This research aimed to evaluate the calculation of corporate

income tax of 2015 in Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

has been in accordance with the applicable tax laws.

This type of research was a case study. The research data

collected by using the methods of interviews and documentation.

The data analysis technique was descriptive comparative, that is

comparing the calculation of corporate income tax by company

with the income tax by the applicable tax laws.

The result of this research showed that how the calculation of

gross profit and expenses by the company was not in accordance

with the applicable tax laws, while the manner in which the

calculation of taxable income and income tax has complied with

the applicable tax laws. The author concluded that the method of

calculating corporate income tax by the company of 2015 had not

fully based on the rules of applicable tax laws.

Keywords: Corporate Income Tax


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak

merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai sebagian

besar pengeluaran negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit

untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja

pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan.

Pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit,

puskesmas, kantor polisi, dan semua biaya dengan menggunakan uang yang

berasal dari pajak.

Menurut Waluyo (2008: 17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga

system yaitu Official Assessment Systemmerupakansistem pemungutan pajak

yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang,Self Assessment System adalah suatusistem

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, With Holding

Systemmerupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang

oleh wajib pajak.Dalam Self assessment system wajib pajak menentukan sendiri

jumlah pajak yang terutang hal ini dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi


2

dan wajib pajak badan agar tetap dalam koridor yang bermanfaat bagi

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara maka pungutan pajak harus taat asas

dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku. Setiap perusahaan sebagai

wajib pajak badan diwajibkan membayar pajak penghasilan badan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Purba, Marisi P. (2009: 1), laba yang dilaporkan dalam surat

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan atau laba fiskal, biasanya

berbeda jumlahnya denganlaba yang dilaporkan perusahan pada laporan

keuangan atau laba komersial. Perbedaan tersebut muncul karena normayang

digunakan dalam menyusun surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan

badan dan norma yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan untuk

tujuan komersial tidak sama. Surat Pemberitahuan Tahunan disusun

berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan berbagai Peraturan Undang-Undang

Tentang Pajak Penghasilan menurut Surat Edaran, Peraturan Direktur Jenderal

Pajak, Peraturan Menteri Keuangan dan lainnya, sedangkan laporan keuangan

disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Perbedaan standar pembuatan laporan keuangan secara fiskal dan komersial ini

yang menyebabkan dibutuhkan adanya pembuatan penyesuaian fiskal untuk

mengetahui jumlah pajak penghasilan terutang perusahaan sesuai dengan

ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan dari penjelasan diatas mengenai perbedaan pedoman

penyusunan baik secara komersial dan fiskal, penghitungan yang dilakukan


3

perusahaanterkadang terjadi selisih penghitungan yang belum sesuai dengan

penghitungan menurut peraturan undang-undangperpajakan yang berlaku.

Apabila hal ini terjadi, maka dapat merugikan pihak perusahaanjika terjadi

kelebihan pembayaran dan dapat merugikan pihak pemerintah jika terjadi

kekurangan pembayaran yang tidak semestinya, selain itu juga perusahaan

dapat dikenai sanksi sesuai denganperaturan undang-undang perpajakan yang

berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah

yang akan dibahas adalah apakah penghitungan Pajak Penghasilan Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 sudah berdasarkan Peraturan

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penghitungan Pajak

Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015. Peneliti

menggunakan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badantahun 2015 karena pada

saat penelitian dilakukan data laporan keuangan perusahaan tahun 2016 sedang

di audit oleh auditor.


4

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasipenghitungan

Pajak Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015

sudah berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan bagi

perusahaan dalam membuat penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Manfaat Bagi Universitas

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan

referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa/i Sanata

Dharma Yogyakarta mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang

berlaku.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi, pengetahuan

dan belajar bagi peneliti mengenai penghitungan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan sesuai Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang

berlaku.


5

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan peneliti untuk mendukung

pengolahan data yaitu teori mengenai Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan. Bab ini berisi pengertian pajak, pengertian pajak

penghasilan, penyesuaian fiskal, dan penghitungan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan menurut Peraturan Perundang-

undangan Perpajakan yang berlaku.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, subjek dan objek penelitian, data penelitian, cara

pengumpulan data, operasional variabel, model penelitian dan

teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi

perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, tujuan perusahaan,

dan visi dan misi perusahaan.


6

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai deskripsi data, analisis data, dan

pembahasan mengenai penghitungan dan perbandingan

penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan tahun 2015

yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan penulis

berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Perpajakan yang

berlaku.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.


7

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 menyatakan bahwa

pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani yang dikutip

oleh waluyo, (2008: 2) sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas

negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. juga

dikutip oleh waluyo (2008: 3) yaitu:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


8

2. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016: 4) yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Jenis Pajak

Menurut Resmi Siti (2016: 7) terdapat berbagai jenis pajak yang

dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut

golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan

Pajak dikelompokan menjadi dua:

1) Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau

ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan

atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus

menjadi beban yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan

(PPh).

2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan,

peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak,


9

misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: pajak

pertambahan nilai (PPN).

b. Menurut sifat

Pajak dikelompokan menjadi dua:

1) Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya

memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan

pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak

penghasilan (PPh). PPh terhadap wajib pajak orang pribadi.

2) Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya

memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan,

maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban

membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek

pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: pajak

pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah

(PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

c. Menurut lembaga pemungut

Pajak dikelompokan menjadi dua yaitu:

1) Pajak Negara (pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

2) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah

tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk


10

membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh:

pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,

pajak bahan bakar, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak

parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi

dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2008: 17), sistem pemungutan pajak dapat

dibagi menjadi beberapa sistem, yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah, wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus, Wajib Pajak

bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat

ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi

wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk


11

menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri

besarnya pajak yang harus dibayar.

c. With Holding System

Sistem ini merupakan sistem pemunggutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

5. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016: 10) yaitu:

a. Tarif sebanding/ proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap

c. Tarif progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang

dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang

dikenai pajak semakin besar.


12

B. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan pajak

yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek

pajak dalam tahun pajak

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pajak

Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan,

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi Siti (2016: 71), Subjek Pajak Penghasilan adalah

segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan

dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2

mengatur tentang Subjek Pajak Penghasilan, Subjek Pajak dikelompokan

sebagai berikut:


13

a. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau

berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan objek

pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli

waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak

pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilana

yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

c. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan

bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintahan,

misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh


14

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan

subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termaksuk pula

asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang

mempunyai kepentingan yang sama.

d. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha

atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

1) Tempat kedudukan manajemen

2) Cabang perusahaan

3) Kantor perwakilan

4) Gedung kantor

5) Pabrik

6) Bengkel

7) Gudang

8) Ruang untuk promosi dan penjualan

9) Pertambangan dan penggalian sumber alam

10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi

11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan


15

12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh

orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang

kedudukannya tidak bebas

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia yang

menerima premi asuransi atau menanggung risiko di indonesia

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang

dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi

elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

3. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 juga

mengatur mengenai tidak termasuk dalam Subjek Pajak adalah sebagai

berikut:

a. Kantor perwakilan negara asing.

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-

pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan

kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-

sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di

Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar


16

jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan

memberikan perlakuan timbal balik

c. Organisasi-organisasi internasional dengan syaratIndonesia menjadi

anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau

kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain

memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari

iuran para anggota;

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana

dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia

dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia.

e. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

4. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 pada Ayat (1) menyatakan bahwa yang

menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:


17

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang

ini

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

c. Laba usaha

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

termasuk:

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau

penyertaan modal

2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,

sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan

badan lainnya

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan,

badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang


18

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri

keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak

yang bersangkutan

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan

pengembalian utang

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian

sisa hasil usaha koperasi

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

n. Premi asuransi


19

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya

yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

s. Surplus bank indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2)

terdapat peraturan mengenai Penghasilan Yang Dikenai Pajak Bersifat

Final, yaitu:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan

oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

b. Penghasilan berupa hadiah undian

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham

atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang

diterima oleh perusahaan modal ventura


20

d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan

tanah dan/atau bangunan

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan

peraturan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, selain mengatur

mengenai objek pajak penghasilan dan penghasilan yang dikenai pajak

bersifat final, terdapat juga aturan dalam Pasal 4 Ayat (3) mengatur

mengenai berbagai Penghasilan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek

Pajak, yaitu:

a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang

berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah

2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan,

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang


21

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan

b. Warisan

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham

atau sebagai pengganti penyertaan modal. Pengertian badan menurut

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1) huruf b

menyatakan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan

usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentuk usaha tetap.

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan

oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara


22

final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan

khusus (deemed profit).

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa

f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha

milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di

Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang

ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan

badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh

lima persen) dari jumlah modal yang disetor

g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya

telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi

kerja maupun pegawai

h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun

sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,


23

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang

unit penyertaan kontrak investasi kolektif

j. Dihapus

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan

pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil,

menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan

sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia

l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan

m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian

dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang

membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan

prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan,

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya

sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan


24

n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 juga

mengatur mengenai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa besarnya

penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha

tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan

kegiatan usaha, antara lain:

1) Biaya pembelian bahan

2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji,

honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan

dalam bentuk uang

3) Bunga, sewa, dan royalti

4) Biaya perjalanan

5) Biaya pengolahan limbah

6) Premi asuransi

7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau

berdasarkan peraturan menteri keuangan

8) Biaya administrasi


25

9) Pajak kecuali pajak penghasilan

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain

yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan

e. Kerugian selisih kurs mata uang asing

f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia

g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi

komersial

2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat

ditagih kepada direktorat jenderal pajak

3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri

atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau

adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan

piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang


26

bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum

atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya

telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk

penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k;

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang

ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang

dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Pemerintah

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

Menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak

badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap juga terdapat biaya-biaya

yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto, telah diatur dalam

Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat

1, yaitu :


27

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti

dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

pemegang saham, sekutu, atau anggota

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan

usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan

hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan

anjak piutang

2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan

sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial

3) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan

4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan

5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan

6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat

pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah

industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa,

asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib

Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan


28

premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang

bersangkutan

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa

yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali

penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta

penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di

daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan

yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada

pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan

istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang

dilakukan

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,

kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1)

huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh

badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang

sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di indonesia, yang

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan

oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan peraturan pemerintah

h. Pajak penghasilan


29

i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi

wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya

j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan

perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sesuai Undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 35 yang berbunyi “Hal-

hal yang belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.Kemudian dari Peraturan Pemerintah

diturunkan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan

Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan aturan

pelaksanaan lainnya. Oleh karena itu terdapat beberapa aturan perlakuan pajak

terhadap biaya-biaya tertentu, sebagai berikut:

a. Biaya Entertainment

Menurut SE-27/PJ.22/1986 biaya entertainment atau jamuan dan

sejenisnya dapat dikurangkan sebagai biaya dengan syarat berikut:

1) Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan

usaha wajib pajak,

2) Dibuatkan daftar nominatif dan lampirkan dalam SPT Tahunan

PPh, yang memuat nomor urut, tanggal dan jenis entertainment,

nama tempat, alamat, jumlah, nama relasi, posisi, nama

perusahaan dan jenis usaha.


30

b. Biaya Promosi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/

PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto;

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan

Biaya Promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang

dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memperkenalkan

dan/atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik langsung

maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/atau

meningkatkan penjualan

2) Pasal 2

Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto merupakan akumulasi dari jumlah biaya periklanan di

media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; biaya

pameran produk; biaya pengenalan produk baru; dan/atau biaya

sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

3) Pasal 3

Tidak termasuk biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 adalah pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas,

dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang

tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan

promosi dan biaya promosi untuk mendapatkan, menagih, dan


31

menelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan

yang telah dikenai pajak bersifat final.

4) Pasal 4

Dalam hal promosi dilakukan dalam bentuk pemberian sampel

produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto adalah sebesar harga pokok sampel produk yang diberikan,

sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok

penjualan.

5) Pasal 5

Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan

merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan wajib dilakukan

pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6) Pasal 6

(1) Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas

pengeluaran biaya promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain, menurut ayat

(2) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit harus memuat data penerima berupa nama, nomor

pokok wajib pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya,

besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya

pajak penghasilan yang dipotong.

(3) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai

format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan


32

Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini,

(4) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan sebagai lampiran saat Wajib Pajak

menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) tidak dipenuhi, Biaya Promosi tidak

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

7) Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2009 tentang

Biaya Promosi dan Penjualan yang Dapat Dikurangkan dari

Penghasilan Bruto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

8) Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1

Januari 2009.

c. Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai

Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor

83/PMK.03/2009tentangpenyediaan makanan dan minuman bagi

seluruh pegawai sertapenggantian atau imbalan dalam bentuk natura

dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan

pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

pemberi kerja. Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36


http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13833

33

Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf e, maka diterbitkan PMK-

83/PMK.03/2009 yaitu:

1) Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008.

2. Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan

komisaris.

2) Pasal 2

Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan

penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah:

a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi

seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan

pekerjaan.

b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau

kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan

pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang

kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di

daerah tersebut.


http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2008/10/download-undang-undang.html

http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2008/10/download-undang-undang.html

34

c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan

keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana

keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut

mengharuskannya.

3) Pasal 3

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

a. Pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh

pemberi kerja ditempat kerja, atau

b. Pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai

yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan

pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi

Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas

luar lainnya.

4) Pasal 4

(1) Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk:

a. Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan

keluarganya

b. Pelayanan kesehatan

c. Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya

d. Peribadatan

e. Pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya;


35

f. Olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk

golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang,

sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia,

sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

(2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi

yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana

ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit

dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut

maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi

yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata,

penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan

masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah

perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50

(lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan

mineral.

(3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun disusutkan sesuai

dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak

Penghasilan.

5) Pasal 5


36

Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan

kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar

jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang

sejenisnya.

6) Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara

pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan/atau

minuman bagi Pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah

tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

7) Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang

Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan

Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau

Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di

Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan

Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8) Pasal 8


37

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal

1 Januari 2009.

7. Metode penyusutan aset tetap dan amortisasi

a. Peraturan mengenai penyusutan dan amortisasi aktiva tetap juga diatur

dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11, yaitu :

1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian,

penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali

tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna

usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan

dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang

telah ditentukan bagi harta tersebut.

2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan

dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang

dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa

buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan

sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,

kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan,


38

penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta

tersebut.

4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak

diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta

tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai

menghasilkan.

5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,

maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan

penilaian kembali aktiva tersebut.

6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif

penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:


39

Tabel 2.1

Tarif penyusutan dan masa manfaat harta berwujud

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

7) Ketentuanlebih lanjut mengenai penyusutan atas harta

berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha

tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta

karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta

tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual

atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh

dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya

penarikan harta tersebut.

9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima

jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa

kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak

Kelompok harta berwujud

Masa

Manfaat

Tarif penyusutan sebagaimana

dimaksud dalam

Ayat (1) Ayat (2)

I. Bukan Bangunan :

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50%

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25%

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5%

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10%

II Bangunan :

Permanen 20 Tahun 5%

Tidak Permanen 10 Tahun 10%


40

jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan

huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa

buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian

bagi pihak yang mengalihkan.

11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud

sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Peraturan pajak mengenai amortisasi diatur dalam Undang-undang

Nomor 36 tahun 2008 Pasal 11A, yaitu :

1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak

berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya

perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai,

dan muhibah (goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam

bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang

menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara

menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas

nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi

sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.


41

1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran,

kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif

amortisasi ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tarif dan masa manfaat amortisasi

Kelompok

Harta Tak

Berwujud

Masa

Manfaat

Tarif Amortisasi

berdasarkan metode

Garis Lurus Saldo

Menurun

Kelompok 1

Kelompok 2

Kelompok 3

Kelompok 4

4 Tahun

8 Tahun

16 Tahun

20 Tahun

25%

12,5%

6,25%

5%

50%

25%

12,5%

10%

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal

suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya

pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan

pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1

(satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi

dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.

5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak

penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak

pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta


42

hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1

(satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan

produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.

6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,

dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5),

maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan

sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai

penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya

pengalihan tersebut.

8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan

huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai

sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai

kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

8. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk

menghitung besarnya pajak penghasilan terutang. Tarif umum diatur

dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun

2008. Tarif pajak yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun


43

2008 Pasal 17 Ayat (1b) bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk

usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif

sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Ayat (1b) menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak

tahun pajak 2010. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal

17 Ayat (2b) wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan

terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah

keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di

Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh

tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau

berdasarkan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E

menyatakan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto

sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh

persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b

dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar

delapan ratus juta rupiah).

9. Penghitungan Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2016: 179) menyatakan bahwa cara menghitung pajak

penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap


44

setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan

tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan

Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Untuk menghitung Pajak Penghasilan

badan digunakan rumus secara sistematik sebagai berikut:

Pajak penghasilan (wajib pajak badan) = Penghasilan kena pajak X

Tarif pajak Pasal 17 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun

2008

Resmi Siti (2016: 128) penghitungan wajib pajak badan dalam

negeri menyelenggarakan pembukuan dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

a. Tarif pajak yang dikenakan adalah tarif pasal 31E Undang-Undang

PPh Nomor 36 Tahun 2008

b. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak = ( Peredaran bruto – pengeluaran/ biaya

yang boleh dikurangkan )

c. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak :

PPh Terutang = Tarif X PKP

= Tarif X (Peredaran bruto- pengeluaran/ biaya

yang boleh dikurangkan)

Tarif pajak yang diberlakukan adalah sesuai dengan pasal 31E UU

PPh. Pada peredaran bruto usaha dalam jumlah tertentu, wajib pajak

badan menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal wajib pajak badan


45

mengalami kerugian pada tahun sebelumnya, kerugian tersebut dapat

dikompensasikan atau dikurangkan dari penghasilan neto dalam jangka

waktu lima tahun dimulai dari tahun pajak berikutnya setelah terjadinya

kerugian usaha. Penghitungan PKP dan PPh terutang diformulasikan

sebagai berikut:

PKP = Penghasilan neto - Sisa rugi dikompensasikan, atau

(Peredaran bruto – Pengeluaran/biaya yang boleh

dikurangkan) - Sisa rugi dikompensasikan

PPh Terutang = Tarif X PKP

= Tarif X ( (Peredaran bruto - Pengeluaran/biaya

yang boleh dikurangkan) – Sisa rugi

dikompensasikan )

C. Penyesuaian Laporan Keuangan Akuntansi Dan Laporan Keuangan

Fiskal

Resmi Siti (2016: 385) Penyesuaian fiskal dilakukan oleh Wajib

Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut

akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan

keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi

dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan

fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan

komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang

berlaku secara umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK)


46

sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun

berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan).

Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut

mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib

pajak).

Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan

Keuangan Fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi,

perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan

penghasilan dan biaya serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

a. Prinsip konservatisme. Penilaian persediaan akhir

berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai

realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran

realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi

tidak diakui dalam fiskal.

b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial,

penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi

sendiri boleh memasukan unsur biaya tenaga kerja berupa

natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak

diakui sebagai pengurang/biaya.

c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi

komersial mengakui biaya penyusutan pada saat asset


47

tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat

dimulai sebelum menghasilkan, seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial

membolehkan memilih beberapa metode perhitungan atau

penentuan harga perolehan persediaan, seperti average, first

in-first out, last in-first ou), pendekatan laba bruto,

pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal

hanya membolehkan memilihdua metode, yaitu average

atau first in-first out.

b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial

membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode

garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo

menurun atau saldo menurun ganda, dan lain-lain untuk

semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal

pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain

metode garis lurus dan saldo menurun untuk kelompok

harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk harta

berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja.

Disamping metodenya, termasuk yang membedakan

besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal

adalah dalam akuntansi komersial manajemen dapat

menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu


48

aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa

manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan

Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial

memperhitungkan mengakui nilai residu sedangkan fiskal

tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam

menghitung penyusutan.

c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial

penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode

cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang

dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih

dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan

perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya

diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank,

sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan

usaha pertambangan dengan jumlah yang dibahasi dengan

peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi

bukan merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam

penyesuaian fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan

dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan

dari laba menurut akuntansi komersial.


49

b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi

pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam penyesuaian fiskal,

penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan

Kena Pajak atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi

komersial.

c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan

adalah:

1) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi

komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih,

sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh

dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak,

2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.

Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak

berpengaruh dalam perhitungan laba bersih tahun

sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun

sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba)

kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5

(lima) tahun.

3) Imbalan dengan jumlah melebihi kewajaran. Imbalan

yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh

pemegang saham atau pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi

kewajaran.


50

d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial

sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam

fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau

biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto

menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh, merupakan

koreksi fiskal positif.

D. Langkah-langkah Sistematis Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang

Wajib Pajak Badan

Laporan keuangan komersial disusun wajib pajak berdasarkan

ketentuan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia.

Laporan keuangan selain diperlukan dalam keperluan perusahaan secara

internal juga diperlukan dalam penyusunan untuk menentukan besarnya pajak

penghasilan atas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut, akan

tetapi biasanya laba yang di laporkan pada laporan keuangan komersial

berbeda jumlahnya dengan laba fiskal yang dihitung menurut ketentuan

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, oleh sebab itu perlu

dilakukan penyesuaian fiskal untuk mengetahui besarnya penghasilan neto

fiskal perusahaan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak serta

pajak penghasilan wajib pajak badan pada suatu tahun pajak.

Hal tersebut sejalan dengan yang dinyatakan Suandy Erly (2016: 96)

bahwa adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi


51

komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya

penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan

kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep

dasar akuntansi, yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya

terkait,sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara.

Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu

kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang

dibuat beradasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) harus disesuaikan

atau dibuat koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya

penghasilan kena pajak.

Pengertian surat pemberitahuan tahunan (SPT) menurut Undang-

undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau

bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan (SPT) bagi

wajib pajak badan adalah formulir SPT tahunan pajak penghasilan wajib

pajak badan (1771), jadi formulir surat pemberitahuan 1771 merupakan surat

yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan

dan/atau pembayaran pajak terutang bagi wajib pajak badan, objek pajak

dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan


52

tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau formulir 1771 terdiri atas

Induk Surat Pembertahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan

lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Langkah-langkah penghitungan pajak penghasilan terutang wajib pajak

badan dapat dilihat pada SPT Induk 1771 sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya penghasilan neto fiskal

Penghasilan neto fiskal dihitung dengan cara penghasilan bruto

dikurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan,

menagih dan memelihara penghasilan yang berdasarkan peraturan

undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara penghasilan neto

fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal jika ada kompensasi

kerugian fiskal selama 5 tahun sebelumnya.

3. Menentukan besarnya Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak

Badan

Pajak Penghasilan Terutang Wajib pajak badan dihitung dengan

cara mengalikan jumlah PKP dengan tarif pajak yang berlaku

sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1),

Tarif PPh Pasal 17 Ayat (2b) dan tarif PPh Pasal 31E Ayat (1).


53

Formulasi penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan menurut

surat pemberitahuan tahunan wajib pajak badan 1771 sebagai berikut:

Penghasilan Neto Fiskal Rp xxxx

Kompensasi Kerugian Fiskal ( Rp xxx )

Penghasilan Kena Pajak Rp xxxx

PPh Terutang Rp xxxx


54

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus di Perusahaan Daerah Air minum

Kota Kupang diKupang, NTT. Penelitian ini dilakukan terhadap objek

tertentu disertai dengan pengumpulan data selama periode tertentu, kemudian

data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup

jelas atas objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini tidak dapat

digeneralisasikan untuk mewakili seluruh perusahaan di Indonesia karena

penelitian ini hanya menggunakan sampel salah satu perusahaan di Kupang,

NTT.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

beralamat di Jalan S.K Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT.

2. Waktu Penelitian

Waktu dilakukannya penelitian ini tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 15

Juni 2017.


55

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan dan

karyawan yang mengurusi penyusunan laporan keuangan dan pajak

penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perhitungan pajak penghasilan wajib

pajak badan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupangtahun 2015.

D. Data Penelitian

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

Sumber data primer Menurut Sugiyono (2010:137) adalah “sumber data

yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

a. Sejarah perusahaan

b. Struktur organisasi

c. Kebijakan akuntansi perusahaan

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2010:137) adalah ”Sumber data yang

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat

orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah :

a. Laporan keuangan komersial perusahaantahun 2015


56

b. Penyesuaian fiskal perusahaantahun 2015

c. Rincian biaya dan pendapatan perusahaantahun 2015

E. Cara Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan dua

cara yaitu sebagai berikut.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara

mengambil data-data dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang

diperlukan untuk penelitian ini yaitu data Laporan keuangan komersial

perusahaan tahun 2015, penyesuaian fiskal perusahaan tahun 2015 dan

rincian biaya dan pendapatan perusahaan tahun 2015.

2. Wawancara

Jogiyanto (2013: 114) menyatakan wawancara (interview)adalah

komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. wawancara

bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lebih terperinci yang

berhubungan dengan penelitian ini.

F. Operasional variabel

1. Penghasilan menurut perpajakan

Penghasilan adalah segala tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia


57

maupun dari luar Indonesia yang bisa dikonsumsi atau menambah

kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Biaya menurut perpajakan

Beban adalah pengeluaran biaya yang dapat dikurangkan dari

penghasilan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak atau

laba kena pajak.

3. Penyesuaian Fiskal

Penyesuaian fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan

secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut

ketentuan perpajakan

4. Beda Tetap Dan Beda Waktu

a. Beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan

perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba

menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.

b. Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya

ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan biaya antara

peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan.

G. Model penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

penelitian deskriptif komparatif, yaitu menjelaskan berdasarkan kondisi yang

ada mengenai perbandingan perhitungan pajak penghasilan terutang wajib


58

pajak badan diPerusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 yang

dibandingkan bedasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku saat ini. Hasil perhitungan yang dilakukan penulis kemudian

dibandingkan dan akan diambil kesimpulan dari hasil yang sudah diperoleh

tersebut.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu suatu penelitian

yang bersifat membandingkan. Perbandingan yang dilakukan peneliti adalah

membandingkan cara penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan

tahun 2015 yang dilakukan perusahaan daerah air minum kota kupang dengan

cara penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2015

berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu :

1. Membuat penghitungan PPh wajib pajak badan yang berdasarkan

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Komponen yang

dihitung penulis meliputi:

a. Cara menentukan penghasilan bruto

b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,


c. Cara menentukan besarnya PKP

d. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang


59

2. Membandingkan antara cara penghitungan PPh wajib pajak badan yang

dilakukan oleh perusahaan dengan cara penghitungan PPh wajib pajak

badan yang berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang

berlaku. Komponen yang dibandingkan meliputi :


b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,


c. Cara menentukan besarnya PKP

d. Cara menentukan besarnya PPh yang terutang

3. Membuat kesimpulan terhadap komponen penghitungan pajak

penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan oleh perusahaan dapat

dikatakan sudah berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang

berlaku, apabila semua komponen berikut ini dapat terpenuhi :

a. Evaluasi cara menentukan penghasilan bruto yang dilakukan oleh

perusahaan sudah berdasarkan peraturan undang-undang

perpajakan yang berlaku.

b. Evaluasi cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

dilakukan oleh perusahaan sudah beradasarkan peraturan undang-

undang perpajakan yang berlaku.

c. Evaluasi cara menentukan besarnya PKP yang dilakukan oleh

perusahaan sudah berdasarkan peraturan undang-undang



60

d. Evaluasi cara menentukan besarnya PPh terutang yang dilakukan

oleh perusahaan sudah berdasarkan peraturan undang-undang


Apabila salah satu komponen tidak terpenuhi, maka cara

penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan di perusahaan daerah

air minum kota kupang pada tahun 2015 yang dilakukan perusahaan

belum sepenuhnya berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan

yang berlaku

.


61

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang

A. Sejarah Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang merupakan

Badan Usaha milik Pemerintah Kota Kupang yang didirikan berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2005 tanggal tanggal 19

September 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Kupang. Sebelum PDAM Kota Kupang berdiri, pemenuhan kebutuhan air

bersih di wilayah Kota Kupang dilayani oleh PDAM Kabupaten Kupang

dan UPTD Air Bersih Kota Kupang dibawah Dinas Permukiman dan

Prasarana Wilayah Kota Kupang.Manajemen PDAM Kota Kupang mulai

resmi beroperasi pada tanggal 3 April 2009 dengan pengangkatan Dewan

Direksi PDAM Kota Kupang oleh Walikota Kupang berdasarkan Surat

Keputusan Walikota Kupang Nomor 69/KEP/HK/2009 tentang

Pengangkatan Direktur Utama, Direktur Administrasi Keuangan dan

Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang. Aset PDAM

Kota Kupang seluruhnya berasal dari aset UPTD Air Bersih Kota Kupang

yang terbentuk pada tahun 2003. Sesuai dengan Peraturan Pendirian

Perusahan diatas, kegiatan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

ditetapkan adalah untuk mengusahakan penyediaan air minum yang sehat

dan memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.


62

Susunan Dewan Pengawas sesuai Surat keputusan Wali Kota Kupang No.

148/KEP/HK/2015 tanggal 17 September 2015 mempunyai susunan sebagai

berikut :

1. Susunan Dewan Pengawas

a. Ketua : Bernadus Benu, SH, M.Hum

b. Sekretris : Ir. Elvianus Wairata, M.Si

c. Anggota : Dr. I Wayan Ari Wijana S. Putra, M. Si

2. Susunan Direksi

Susunan direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang sesuai

Surat Keputusan Wali Kota Kupang No. 127/KEP/HK/2013 tanggal 9

September 2013 adalah :

Direktur : Noldy D.P Mumu, SE, MM

Sesuai surat keputusan tersebut, jabatan direktur teknik, dan direktur

keuangan dan administrasi ditiadakan.

3. Personalia

Sumber daya manusia Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang per

31 Desember 2015 berjumlah 57 orang jauh lebih banyak dari jumlah

sumber daya manusia pada tahun 2014 sebanyak 44 orang. Per 31

Desember 20015 jumlah pegawai terdiri dari 57 yaitu 1 orang direktur,

28 orang bagian administrasi dan keuangan, dan bagian teknik 28 orang.


63

B. Tujuan Pendirian Perusahaan

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang

adalah menyediakan jasa pelayanan kebutuhan air bersih kepada warga Kota

Kupang dan turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan

pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat untuk menuju masyarakat

adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

C. Visi, Misi Dan Moto Perusahaan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang memiliki visi, misi

dan moto :

1. Visi Perusahaan

Visi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang adalah

mewujudkan PDAM Kota Kupang sebagai sebuah BUMD yang

professional, mandiri dan terbaik di Kota Kupang serta mampu

memberikan kontribusi PAD yang signifikan.

2. Misi Perusahaan

Misi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Kupang adalah

pemenuhan kualitas, kuntitas dan kontinuitas pengaliran air

berlandaskan kinerja optimal dalam semua aspek operasi dengan

sistem manajemen berbasis IT.


64

3. Moto perusahaan

Moto Perusahaan Derah Air Minum Kota Kupang adalah kerja dan

karyaku adalah doa dan syukur-ku


65

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Gambar 1: Struktur Organisasi PDAM

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

Walikota

Dewan Pengawas

Direktur

Noldy D. P. Mumu, SE, MM

Bagian Administrasi dan Keuangan

Marius r. Seran, SE

Kepala Bagian

Bagian teknik

Elsy evelin bengu, ST Kepala Bagian

Sub bagian

Perencanaan teknik dan pengawasan

Ronald Ballo, S.Pd

Plt. Kepala Sub Bagian

Sub bagian

Umum dan personalia

Ferdi Jermias, SH

Kepala Sub Bagian

Sub bagian Perawatan teknik

Yafet kaleleo

Plt. Kepala sub bagian

Sub bagian

Hubungan langganan

Jacob c. Dethan

Plt. Kepala sub bagian

Sub bagian

Produksi dan transmisi

Aryantho m. Tallo, A.Md

Kepala Sub Bagian

Sub bagian

Kas dan pembukuan

Desy setiawati, SE

Kepala Sub Bagian

Sub bagian Rekening dan penagihan

Juanty r. Kase, SE Kepala Sub Bagian

Sub bagian Distribusi

Paul w. H supit Plt. Kepala sub bagian

Sub bagian

Gudang dan rumah tangga

Sanci y. Keldon, SE

Kepala Sub Bagian

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


66

E. Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Kebijakan akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang memiliki

kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai berikut :

1. Dasar Penyusunan Laporan keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan di perusahaan adalah

konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali persediaan yang

dinyatakan sebesar nilai mana yang lebih rendah antara biaya

perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan atau

menjual. Laporan keuangan perusahaan disusun menggunakan metode

akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan

menggunakan metode tidak langsung (Indirect Method) dengan

mengelompokan arus kas dalam aktifitas operasi, investasi. Mata uang

pelaporan yng digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah

rupiah.

2. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas meliputi kas, bank, dan deposito yang jatuh

tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan.

3. Piutang usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah bersihnya yaitu jumlah

keseluruhan piutang perusahaan setelah dikurangi penyisihan piutang

tak tertagih yang ditentukan berdasarkan masing-masing saldo piutang

pada akhir periode. Piutang usaha yang berumur diatas tiga tahun


67

dapat diusulkan kepada dewan pengawas untuk dihapuskan, yang

selanjutnya dicatat secara ekstrakomptabel.

4. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara

biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan

atau menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan

menggunakan metode First In First Out (FIFO). Pencatatan

persediaan dilakukan dengan phsycal inventory method.

5. Aset Tetap

Aset tetap selain hak atas tanah/ tanah dinyatakan berdasarkan

harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung

menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebagai berikut :

Masa Manfaat Prosentase

a. Bangunan Permanen 20 Tahun 5%

b. Instalasi sumber air 20 Tahun 5%

c. Bangunan Tidak Permanen 10 Tahun 10%

d. Pompa,Trasmisi 8 Tahun 12,5%

dan distribusi

e. Inventaris kantor, kendaraan, dan 4 Tahun 25%

Peralatan produksi

f. Kendaraan Bermotor 5 Tahun 20%

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual

dikeluarkan dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan


68

keuntungannya/ kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan.

Apabila manfaat ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah

tercatatnya maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang

sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai

manfaat aset tetap tersebut dilaporkan sebagai kerugian.

6. Pendapatan dan Biaya

Pendapatan diakui pada saat produk (air dan non air) telah

diterima/ digunakan oleh pelanggan. Biaya diakui pada saat terjadinya

transaksi dan sesuai dengan masa manfaatnya (basis akrual).

Pendapatan di golongkan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan air,

pendapatan non air dan pendapatan lain-lain.

a. Pendapatan air menurut perusahaan yaitu pendapatan

banyaknya air yang dijual kepada pelanggan dari DRP

(Daftar rekening yang ditagihkan), yang terdiri dari harga air,

administrasi air,dan lain-lain.

b. Pendapatan Non Air dikelompokan perusahaan seperti,

pendapatan sambungan air baru, bea balik nama, denda,

pendapatan pendaftaran baru pelanggan, balik nama dan

penjualan air dengan tanki air.

c. Pendapatan Lain-lain dikelompokan perusahaan seperti,

pendapatan sewa aula, pendapatan denda pemasangan air

secara illegal, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga

deposito, dan lain-lain.


69

Sama halnya dengan pendapatan, biaya-biaya juga

dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu biaya usaha, biaya usaha

lainnya dan biaya lain-lain.

a. Biaya Usaha terdiri dari biaya sumber air, biaya pegawai,

biaya listrik, biaya BBM, biaya pemakaian bahan, biaya

pemeliharaan, dan biaya penyusutan piutang.

b. Biaya Usaha Lainnya terdiri dari biaya kantor, biaya

hubungan langganan, biaya penelitian dan pengembangan

dan biaya umum rupa-rupa.

Biaya umum rupa-rupa dikelompokan menjadi biaya

sumbangan, biaya telepon, biaya iklan, biaya sewa system,

biaya rapat tamu, biaya alat tulis kantor, biaya keperluan

kantor, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi

kantor,biaya representasi, biaya pajak, dan lain-lain.

c. Biaya lain-lain yaitu biaya bunga bank.


70

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

Provinsi NTT, perusahaan ini merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah

Kota Kupang yang memberikan layanan jasa penyediaan air bersih kepada

masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang beralamat di Jalan S.K

Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT. Tujuan penelitian adalah untuk

mengevaluasipenghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dilakukan

di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015sudah berdasarkan

Peraturan Perundang-Undang Perpajakan yang berlaku.Data-data yang diperlukan

dalam penelitian ini adalah:


71

1. Laporan Laba/Rugi menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Kupang Tahun 2015.

Tabel 1. Laporan Laba/Rugi Komersial Perusahaan tahun 2015

Sumber: Data Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang 2015

Keterangan JUMLAH (Rp)

Pendapatan Usaha

Pendapatan Air 7.276.498.943

Pendapatan Non Air 1.602.038.211

Jumlah Pendapatan Usaha 8.878.537.154

Beban Usaha

Beban Sumber Air 771.456.375

Beban Pegawai 2.422.835.196

Beban Listrik 1.088.209.707

Beban BBM 119.911.700

Beban Pemakaian Bahan 28.514.120

Beban Pemeliharaan 474.865.756

Beban Penyusutan 1.176.232.943

Beban Penyisihan Piutang 136.477.691

Beban Usaha Lainnya 1.590.318.721

Jumlah Beban Usaha 7.808.822.209

Laba (Rugi) Usaha 1.069.714.945

Pendapatan (Beban) Lain-lain 28,030,078

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1.097.745.023


72

2. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015.

Tabel 2. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Perusahaan Tahun 2015

Kelompok / Jenis Harta Bulan dan Tahun

Perolehan

Harga

Perolehan

(Rp)

Masa

Manfaat Prosentase

Penyusutan

tahunan

(Rp)

Alat-alat kerja/ bengkel Januari 2013

14.481.000 4 tahun 25% 3.620.250

Alat-alat perhubungan Januari 2013

3.450.000 4 tahun 25% 862.500

Inventaris kantor rupa-rupa Januari 2013

550.000 4 tahun 25% 137.500

Mebel September 2015

180.169.750 4 tahun 25% 15.014.146

Mesin kantor Januari 2014

133.292.158 4 tahun 25% 33.323.040

Peralatan dan perlengkapan rupa-rupa Januari 2015

28.831.500 4 tahun 25% 7.207.875

Kendaraan roda 2 Januari 2011

65.784.465 5 tahun 20% 13.156.893

Sumber: DataPDAM Kota KupangTahun 2015


73

Tabel 2. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Perusahaan Tahun 2015 (lanjutan)


Perolehan

Harga

Perolehan

(Rp)

Masa

Manfaat Prosentase

Penyusutan

tahunan

(Rp)

Kendaraaan roda 4 November 2015

540.312.504 4 tahun 25% 11.256.511

Instalasi pompa lainnya Februari 2015

2.309.989.800 8 tahun 12.5% 264.686.331

Instalasi pompa-peralatan pompa Januari 2014

467.037.841 8 tahun 12.5% 58.379.730

Instalasi transdit Oktober 2015

15.319.798.967 8 tahun 12.5% 478.743.718

Aula Januari 2012

494.150.000 20 tahun 5% 24.707.500

Bangunan kantor Januari 2009

615.448.250 20 tahun 5% 30.772.413

Instalasi pompa bangunan dan

perbaikannya Januari 2014

1.268.750 20 tahun 5% 63.438

Instalasi sumber lainnya Januari 2011

712.214.050 20 tahun 5% 35.610.703

Instalasi sumber reservoir Januari 2013

1.245.086.914 20 tahun 5% 62.254.346

Sumber: DataPDAM Kota KupangTahun 2015


74

Sumber: Data PDAM Kota KupangTahun 2015

Tabel 2. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap menurut Perusahaan Tahun 2015 (lanjutan)


Perolehan

Harga

Perolehan

(Rp)

Masa

Manfaat Prosentase

Penyusutan

tahunan

(Rp)

Instalasi sumber sumur produksi Januari 2010

874.358.850 20 tahun 5% 43.717.943

Instalasi pengolahan air Januari 2010

17.000.000 20 tahun 5% 850.000

Instalasi pompa pembangkit listrik Januari 2013

286.778.813 20 tahun 5% 14.338.941

Instalasi sumber air bangunan dan


1.550.583.290 20 tahun 5% 77.529.165

Total Biaya Penyusutan 1.176.232.939


75

3. Neraca menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015

Tabel 3. Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015

ASET JUMLAH (Rp) KEWAJIBAN DAN EKUITAS JUMLAH (Rp)

Aset lancar : Kewajiban Jangka Pendek :

kas dan bank 4.477.316.593

Hutang Usaha 8,417,884

Piutang Usaha- bersih 1.996.384.278 Hutang Pajak 81,800,881

Piutang Non Usaha- bersih 79.944.198 Hutang Bank 140,214,850

Persediaan 518.013.477 Hutang Lain-lain 9,270,684

Biaya dibayar dimuka -

Jumlah Aset Lancar 7.071.658.546

Jumlah Kewajiban Jangka

Pendek 239,704,299

Aset Tidak lancar :

Aset Tetap kewajiban Jangka Panjang :

Nilai perolehan Aset Tetap 23.766.757.036

Hutang Bank -

Akumulasi Penyusutan (6.352.483.313) Kewajiban Imbalan Kerja 73,416,441

Nilai Buku 17.414.273.723 Jumlah Kewajiban Jangka

Panjang 73,416,441

Aset Lain-lain 1.786.446.379 Jumlah Kewajiban 313,120,740

Jumlah Aset Tidak

Lancar 19.200.720.102



76

Tabel 3. Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 (lanjutan)

ASET JUMLAH (Rp) KEWAJIBAN DAN EKUITAS JUMLAH (Rp)

Ekuitas :

Modal 24,861,512,885

Saldo Laba (Rugi) 1,097,745,023

Jumlah Ekuitas 25,959,257,908

Jumlah Aset 26,272,378,648 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 26,272,378,648



77

4. Rincian Pendapatan dan Biaya menurut perusahaan tahun 2015

Tabel 4. Rincian Pendapatan dan Biaya menurut PDAM Kota Kupang

Tahun 2015

b. Pendapatan Non Air

Keterangan Jumlah (Rp)

Sambungan Baru 1.135.842.143

Bea Balik Nama 43.651.482

Denda -

Pendapatan Pendaftaran 242.977.500

Lain-lain 179.567.086

Jumlah Pendapatan Non Air 1.602.038.211

c. Pendapatan Lain-lain


Pendapatan Sewa Aula 47.500.000

Pendapatan Denda Pemasangan Ilegal 2.467.080

Pendapatan Jasa Giro 9.613.126

Pendapatan Bunga Deposito 28.030.078

Jumlah Pendapatan Lain-lain 87.610.284

Sumber: Data Catatan Atas Laporan Keuangan PDAM Kota Kupang Tahun 2015

a. Pendapatan Air


Harga Air 5.865.013.943

Jasa Administrasi 1.389.185.000

Penjualan Air Lainnya 22.300.000

Jumlah Pendapatan Air 7.276.498.943


78


Tahun 2015 (lanjutan)

Biaya Sumber Air Keterangan Jumlah (Rp)

Biaya Pembelian Air Baku 771.456.375

Jumlah Biaya Sumber Air 771.456.375

d. Biaya Pegawai


Biaya pegawai sumber dan pengelolaan 14.969.110

Biaya pegawai transmisi dan distribusi 5.038.500

Biaya pegawai administrasi dan umun 2.402.827.586

Biaya imbalan kerja -

Jumlah Biaya Pegawai 2.422.835.196

e. Biaya Listrik


Biaya Listrik 1.088.209.707

Jumlah Biaya Listrik 1.088.209.707

g. Biaya BBM


Biaya BBM Operasi Sumber Air 119.911.700

Jumlah Biaya BBM 119.911.700

h. Biaya Pemakaian Bahan


Pemakaian Bahan Pembantu 28.514.120

Jumlah Biaya Pemakaian Bahan 28.514.120


f. Biaya Pemeliaharaan


Biaya Pemeliharaan Instalasi Sumber

Pengelolahan Air 100.052.126

Biaya Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 220.057.891

Biaya Pemeliharaan Kantor 154.755.739

Jumlah Biaya Pemeliharaan 474.865.756


79



i. Biaya Penyusutan


Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air 219.112.157

Biaya Penyusutan instalasi Pompa 337.468.440

Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air 850.000

Biaya Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi 478.743.718

Biaya Penyusutan Bangunan Gedung 55.479.913

Biaya Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 60.027.811

Biaya Penyusutan Kendaraan Kantor 24.413.404

Biaya Penyusutan Inventaris/Perabot Kantor 137.500

Jumlah Biaya Penyusutan 1.176.232.943

j. Biaya Penyisihan Piutang

Keterangan Jumlah

Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691

Jumlah Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691



80



k. Biaya Usaha Lainnya


Biaya Kantor 141.433.285

Biaya Hubungan Langganan 62.948.000

Biaya Penelitian dan Pengembangan 36.940.000

Biaya Umum Rupa :

Biaya Sumbangan 500.000

Biaya Telepon 103.868.366

Biaya Iklan / Promosi 100.950.344

Biaya Rapat Tamu 86.340.560

Biaya Representasi 56.250.000

Biaya Sewa Sistem 97.291.920

Biaya Alat Tulis Kantor 104.200.716

Biaya Fotocopy 72.534.500

Biaya cleaning service 91.798.390

Biaya Perjalanan Dinas 89.730.835

Biaya Administrasi Kantor 118.750.360

Biaya konsumsi pegawai 88.250.750

Biaya karangan bunga HUT Bank NTT

ke-52 2.750.500

Biaya Pajak Penghasilan 80.744.440

Biaya sewa gudang 137.350.000

Biaya transport mahasiswa magang 6.550.000

Biaya Sumbangan Pendidikan 90.616.011

Biaya Materai 20.519.745

1.348.997.436

Jumlah Biaya Usaha Lainnya 1.590.318.721

l. Biaya Lain-lain

Keterangan Jumlah

Biaya Bunga Bank 59.580.206

Jumlah Biaya Lain-lain 59.580.206



81

5. Penyesuaian Fiskal menurut Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

Tahun 2015

Tabel 5. Data penyesuaian fiskal Penyesuaian Fiskal PDAM Tahun 2015


Laba (Rugi) Sebelum Pajak Tahun 2014 1.097.745.023

Ditambah Penyesuaian Fiskal Positif :

Biaya Bantuan dan Sumbangan 500.000

Biaya Representasi 56.250.000

Jumlah Penyesuaian Fiskal Positif 56.750.000

Dikurangi Koreksi Fiskal Negatif :

Bunga Deposito 9.613.126

Jasa Giro 28.030.078

Jumlah Penyesuaian Fiskal Negatif (37.643.204)

Laba Fiskal Setelah penyesuaian fiskal

positif / negatif 1.116.851.819

Sumber: Data Perhitungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang 2015


82

B. Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan penulis untuk menjawab rumusan masalah

pada bab I dan melanjutkan teknik analisis pada Bab III adalah:

1. Membuat penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan di

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku. Berikut

merupakan tiap komponen yang dihitung oleh penulis dalam penghitungan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan yang berlaku:

a. Melakukan penghitungan cara menentukan besarnya penghasilan bruto

berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Penulis melakukan penghitungan kembali besarnya penghasilan

bruto Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 sesuai

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 mengatur mengenai

penghasilan yang diperkenankan dalam aturan pajak, penghasilan yang

dikenai pajak bersifat final dan penghasilan yang dikecualikan dari

objek pajak.


83

Tabel 6. Hasil penghitungan menentukan penghasilan bruto

Keterangan Menurut Undang-

Undang Pajak (Rp)

Dasar Peraturan Pajak

a. Pendapatan Air

Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 Pasal 4

Harga Air 5.865.013.943







Denda -


Lain-lain 179.567.086




Denda Pemasangan Ilegal 2.467.080

Pendapatan Jasa Giro - Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2a Pendapatan Bunga Deposito -


Total Penghasilan Bruto 8.928.504.234

Sumber: Data diolah

Berdasarkan analisis penghitungan yang dilakukan oleh penulis

sesuai Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku Nomor 36

Tahun 2008 pasal 4 yang mengatur mengenai penghasilan bruto,

terdapat dua pendapatan yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan

bruto yaitu pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga deposito sebab

merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, maka


84

diketahui jumlah penghasilan bruto yang dihitung oleh penulis

berdasarkan undang-undang yang berlaku sejumlah Rp. 8.928.504.234.

b. Melakukan penghitungan cara menentukan besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib

Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan

penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 pasal 9 juga mengatur biaya-biaya yang tidak dapat

dikurangi dari penghasilan bruto, serta aturan pajak lainnya yang

mengatur mengenai biaya-biaya menurut Peraturan Menteri Keuangan,

Surat Edaran Pajak dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Menurut

analisis dan penghitungan kembali yang dilakukan penulis, terdapat

biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun

2015 sesuai Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

sejumlah Rp. 7.608.421.983. Penghitungan yang dilakukan peneliti

dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut:


85

Tabel 7. Hasil penghitungan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,menagih dan

memelihara penghasilan


Undang Pajak (Rp) Dasar peraturan pajak

a. Biaya Usaha

Biaya pembelian air baku 771.456.375

Jumlah biaya sumber air 771.456.375 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)





Jumlah biaya pegawai 2.422.835.196 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya listrik 1.088.209.707

Jumlah biaya listrik 1.088.209.707 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya bbm operasi sumber air 119.911.700

Jumlah biaya bbm 119.911.700 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Pemakaian bahan pembantu 28.514.120

Jumlah biaya pemakaian bahan 28.514.120 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya pemeliharaan sumber pengelolahan air 100.052.126

Biaya pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 220.057.891

Biaya pemeliharaan kantor 154.755.739

Jumlah biaya pemeliharaan 474.865.756 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya penyusutan instalasi sumber air 219.112.157

Sumber: Data diolah


86

Tabel 7. Hasil penghitungan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara

penghasilan (lanjutan)


Undang Pajak (Rp) Dasar peraturan pajak

Biaya penyusutan instalasi pompa 337.468.440

Biaya penyusutan instalasi pengolahan air 850.000

Biaya penyusutan instalasi transmisi dan

distribusi 478.743.718

Biaya penyusutan bangunan gedung 55.479.913

Biaya penyusutan peralatan dan perlengkapan 60.027.811

Biaya penyusutan kendaraan kantor 5.628.255

Biaya penyusutan inventaris/perabot kantor 137.500

Jumlah biaya penyusutan 1.157.447.794 UU no 36 tahun 2008 pasal 11

Biaya penyisihan piutang usaha 136.477.691

Jumlah biaya penyisihan piutang usaha 136.477.691 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

b. Biaya usaha lainnya

Biaya kantor 141.433.285 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya hubungan langganan 62.948.000 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya Penelitian dan Pengembangan 36.940.000 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1f)

Biaya umum rupa :

Biaya sumbangan - UU no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1g)

Biaya telepon 103.868.366 UU no 36 tahun 2008 pasal 6

Biaya iklan / promosi - PMK NO.02 Tahun 2010 (Non daftar nominatif)

Biaya rapat tamu 86.340.560 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya representasi - surat edaran yaitu SE-27/PJ.22/1986

Biaya sewa system 97.291.920 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Sumber: Data diolah


87

Tabel 7. Hasil penghitungan menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara

penghasilan (lanjutan)

Keterangan

Menurut Undang-

Undang Pajak

(Rp)

Dasar peraturan pajak

Biaya alat tulis kantor 104.200.716 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya fotocopy 72.534.500 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya cleaning service 91.798.390 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya perjalanan dinas 89.730.835 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya administrasi kantor 118.750.360 UU no 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya konsumsi pegawai 88.250.750 PMK NO.83/PMK.03/2009

B. Karangan bunga hut bank ntt ke-52 - UU no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1)

Biaya pajak penghasilan - UU no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1h)

Biaya sewa gudang 37.350.000 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya transport mahasiswa magang 6.550.000 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya sumbangan pendidikan 90.616.011 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Biaya materai 20.519.745 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)

Jumlah biaya umum rupa 1.107.802.153

Jumlah biaya usaha lainnya 1.349.123.438

Total biaya usaha & biaya usaha lainnya 7.548.841.777

Biaya bunga bank 59.580.206 UU no. 36 tahun 2008 pasal 6 ayat (1)


Total Biaya 7.608.421.983

Sumber: Data diolah


88

Menurut analisis dan penghitungan yang dilakukan oleh penulis yang terlihat pada

tabel 7, terdapat biaya-biaya yang perlu disesuaikan penghitungannya berdasarkan

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu:

1) Biaya bantuan dan sumbangan:

Biaya bantuan dan sumbangan sejumlah Rp.500.000 tidak dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto karenamenurut undang-undang nomor 36

tahun 2008 pasal 9 ayat (1g) merupakan biaya yang dihibahkan, bantuan atau

sumbangan

2) Biaya Iklan/ Promosi:

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang boleh dikurangkan dari

penghasilan bruto. Berdasarkan hasil penghitungan terdapat biaya

iklan/promosi yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto sejumlah

Rp.100.950.344 karena biaya yang dicatat perusahaan tidak disertai daftar

nominatif yang dilampirkan pada SPT oleh perusahaan

3) Biaya Representasi:

Menurut Surat Edaran SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang

biaya entertainment dan sejenisnya sebesar Rp.56.250.000 tidak dapat

dikurangi dari penghasilan bruto karena biaya yang dicatat perusahaan tidak

disertai daftar nominatif yang dilampirkan pada SPT oleh perusahaan


89

4) Biaya krans bunga:

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 huruf e

pengeluaran seperti pengiriman krans bunga untuk HUT Bank NTT ke-52

tersebut merupakan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang

tidak dapat mengurangi penghasilan bruto sejumlah Rp. 2.750.500

5) Biaya Pajak Penghasilan:

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf

h biaya pajak penghasilan sebesar Rp. 80.744.440 merupakan biaya yang

tidak boleh dikurangkan penghasilan bruto

6) Biaya Penyusutan:

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2006

pasal 11 yang mengatur mengenai biaya penyusutan dan dihitung kembali

oleh penulis jumlah biaya penyusutan perusahaan sejumlah Rp.1.157.447.791,

jumlah biaya tersebut berbeda dari biaya penyusutan yang dihitung oleh

perusahaan yaitu sebesar Rp.1.176..232.939 dan terdapat selisih lebih

penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut penghitungan biaya

penyusutan aset perusahaan yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan

undang-undang pajak yang berlaku dapat dilihat pada tabel 8.


90

Tabel 8. Hasil penghitungan Biaya Penyusutan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun

2015

Kelompok / Jenis Harta Bulan / Tahun

Perolehan

Harga

Perolehan

(Rp)

Masa Tarif

Biaya Penyusutan

Menurut Undang-

Undang (Rp)

HARTA BERWUJUD :

Kelompok 1 :

Alat-alat kerja/ bengkel Januari / 2013 14.481.000 4 tahun 25% 3.620.250

Alat-alat perhubungan Januari/ 2013 3.450.000 4 tahun 25% 862.500

Inventaris kantor rupa-rupa Januari/ 2013 550.000 4 tahun 25% 137.500

Mebel September/ 2015 180.169.750 4 tahun 25% 15.014.146

Mesin kantor Januari? 2014 133.292.158 4 tahun 25% 33.323.040

Peralatan dan perlengkapan rupa-rupa Januari/ 2015 28.831.500 4 tahun 25% 7.207.875

Kendaraan roda 2 Januari/ 2011 65.784.465 4 tahun 25% -

Kelompok 2 :

Instalasi pompa lainnya Februari/ 2015 2.309.989.800 8 tahun 12.5% 264.686.331

Instalasi pompa-peralatan pompa Januari/ 2014 467.037.841 8 tahun 12.5% 58.379.730

Instalasi transdit Oktober/ 2015 15.319.798.967 8 tahun 12.5% 478.743.718

Kendaraaan roda 4 November/ 2015 540.312.504 8 tahun 12.5% 5.628.255

Kelompok 3 : - -

Kelompok 4 : - -

Sumber: Data diolah


91

Tabel 8. Hasil penghitungan Biaya Penyusutan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015 (lanjutan)

Kelompok / Jenis Harta

Bulan /

Tahun

Perolehan

Harga

Perolehan

(Rp)

Masa Tarif

Biaya Penyusutan

Menurut Undang-

Undang (Rp)

Kelompok Bangunan

Permanen :

Aula Januari/ 2012 494.150.000 20 tahun 5% 24.707.500

Bangunan Kantor Januari/2009 615.448.250 20 tahun 5% 30.772.413

Instalasi pompa bangunan dan perbaikannya Januari/ 2014 1.268.750 20 tahun 5% 63.438

Instalasi sumber lainnya Januari/ 2011 712.214.050 20 tahun 5% 35.610.703

Instalasi sumber reservoir Januari/ 2013 1.245.086.914 20 tahun 5% 62.254.346

Instalasi sumber sumur produksi Januari/ 2010 874.358.850 20 tahun 5% 43.717.943

Instalasi pengolahan air Januari/2010 17.000.000 20 tahun 5% 850.000

Instalasi pompa pembangkit listrik Januari/2013 286.778.813 20 tahun 5% 14.338.941


perbaikannya Januari/ 2013 1.550.583.290 20 tahun 5% 77.529.165

Tidak Permanen : - -

Total Biaya Penyusutan menurut penulis 1.157.447.791

Sumber: Data diolah

Menurut penghitungan yang dilakukan perusahaan biaya penyusutan senilai Rp. 1.176.232.943, terlihat bahwa

terdapat selisih kelebihan penghitungan biaya penyusutan yang dilakukan perusahaan sejumlah Rp.18.785.152, oleh

karena itu perlu dilakukan pengurangan jumlah biaya penyusutan oleh perusahaan. Perbedaan jumlah biaya penyusutan

disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan masa manfaat dan tarif terhadap aset kendaraan dan kendaraan

bermotor yang dilakukan perusahaan belum berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku


92

c. Melakukan penghitungan cara menentukan Penghasilan Kena Pajak

berdasarkan Ketentuan Peraturan Undang-Undang Pe ajakan yang berlaku

Penghasilan Kena Pajak (PKP) merupakan dasar penghitungan untuk

menentukan besarnya pajak penghasilan terutang wajib pajak badan dalam

satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat

(1) menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan

bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan penulis maka

besarnya Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Tahun 2015 sejumlah

Rp.1.320.082.251 dengan penghitungan sebagai berikut:


93

Tabel 9. Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015

Keterangan Menurut Undang-Undang Pajak

(Rp)

a. Pendapatan Air

Harga Air 5.865.013.943







Denda -


Lain-lain 179.567.086





Pendapatan Jasa Giro -

Pendapatan Bunga Deposito -


Total penghasilan bruto 8.928.504.234

Biaya Usaha :

d. Biaya pembelian air baku

Biaya pembelian air baku 771.456.375


e. Biaya Pegawai





Jumlah Biaya Pegawai 422.835.196

Sumber: Data diolah

Tabel 9. Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Daerah Air


94

Minum Kota Kupang Tahun 2015 (lanjutan)

Keterangan

Menurut Undang-Undang Pajak

(Rp)

f. Biaya Listrik



g. Biaya BBM



h. Biaya Pemakaian Bahan Pembantu



i. Biaya Pemeliharaan

Biaya Pemeliharaan Sumber Pengelolahan Air 100.052.126

Biaya Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 220.057.891

Biaya Pemeliharaan Kantor 154.755.739

Jumlah Biaya Pemeliharaan 474.865.756

j. Biaya Penyusutan




Biaya Penyusutan Instalasi Transmisi dan

Distribusi 478.743.718






k. Biaya Penyisihan Piutang Usaha



Sumber: Data diolah


95

Tabel 9. Hasil penghitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Kupang Tahun 2015 (lanjutan)

Keterangan Menurut Undang-Undang Pajak

(Rp)

l. Biaya Usaha Lainnya

Biaya Kantor 141,433,285

Biaya Hubungan Langganan 62,948,000

Biaya Penelitian dan Pengembangan 36,940,000

Biaya Umum Rupa :

Biaya Sumbangan -

Biaya Telepon 103,868,366

Biaya Iklan / Promosi -

Biaya Rapat Tamu 86,340,560

Biaya Representasi -

Biaya Sewa Sistem 97,291,920

Biaya Alat Tulis Kantor 104,200,716

Biaya Fotocopy 72,534,500

Biaya cleaning service 91,798,390

Biaya Perjalanan Dinas 89,730,835

Biaya Administrasi Kantor 118,750,360

Biaya konsumsi pegawai 88,250,750

B. karangan bunga HUT Bank NTT ke-52 -

Biaya Pajak -

Biaya sewa gudang 137,350,000

Biaya transport mahasiswa magang 6,550,000

Biaya Sumbangan Pendidikan 90,616,011

Biaya Materai 20,519,745

Jumlah biaya umum rupa 1,107,802,153

Jumlah Biaya Usaha Lainnya 1,349,123,438

m. Biaya lain-lain

Biaya Bunga Bank 59,580,206

Jumlah Biaya Lain-lain 59,580,206

Total Biaya (7,608,421,980)

Laba/Rugi Sebelum Pajak (Penghasilan Neto

Fiskal) 1,320,082,254

Kompensasi Kerugian Fiskal -

Penghasilan Kena Pajak 1,320,082,254

Sumber: Data diolah


96

d. Melakukan penghitungan cara menentukan besarnya Pajak Penghasilan

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015

Pajak penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha

tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak

dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17. Tarif pajak bagi wajib pajak

dalam negeri dan bentuk usaha tetap, diturunkan menjadi 25% mulai berlaku

sejak tahun 2010 dan wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto

sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan

tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.

Peredaran bruto Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang pada

tahun 2015 sebesar Rp. 8.928.504.234 dengan Penghasilan Kena Pajak

sebesar Rp. 1.320.082.254 maka besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 sejumlah

Rp.241.310.368. Berikut merupakan penghitungan jumlah pajak penghasilan

terutang perusahaan yang dilakukan penulis berdasarkan peraturan undang-

undang pajak yang berlaku dapat dilihat pada tabel 10.


97

Tabel 10. Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Perusahaan (dalam Rupiah)

Sumber: Data diolah

Keterangan Menurut Undang-Undang

PKP Dari Bagian

Peredaran Bruto Yang

Memperoleh Fasilitas

( 4.800.000.000/Peredaran

Bruto) x PKP

4.800.000.000

x

1.320.082.251 =

709.681.559 8.928.504.234

PKP Dari Penghasilan

Bruto Yang Tidak


PKP - PKP dari bagian

peredaran bruto yang

memperoleh fasilitas

1.320.082.251 - 709.681.559 =

610.400.692

Pajak Penghasilan

(50% x 25 %) x PKP Dari

Bagian Peredaran Bruto Yang


(50% x 25%) x 709.681.559 =

88.710.195

(25% x PKP Dari Bagian

Peredaran Bruto Yang Tidak

Memperoleh Fasilitas)

25% x 610.400.692 =

152.600.173

Jumlah PPh

241.310.368


98

Berdasarkan pada tabel 10 pada penghitungan jumlah pajak penghasilan

terutang sesuai undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf

b, pasal 17 ayat (2a) dan pasal 31E. Peredaran bruto Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Kupang pada tahun 2015 sebesar Rp.8.928.504.234 dengan

Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.1.320.082.254 sesuai pasal 31E

menyatakan wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai

dengan Rp.50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif

sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00 (empat

miliar delapan ratus juta rupiah), oleh karena itu penghitungan yang dilakukan

penulis dengan cara terlebih dahulu mencari jumlah besarnya penghasilan

kena pajak dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas dan penghasilan kena

pajak dari penghasilan bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Penghasilan

kena pajak dari bagian peredaraan bruto yang memperoleh fasilitas sejumlah

Rp.709.681.559 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari

tarif yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat 2a yaitu sebesar

25%, maka diketahui besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015 sejumlah

Rp.241.310.368.


99

Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh penulis terhadap tiap

komponen diatas, maka dapat disimpulkan menjadi satu tabel penghitungan

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan Peraturan Undang-Undang

Perpajakan yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil penghitungan PPh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Kupang

Tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Pajak yang berlaku


Pajak (Rp)

a. Pendapatan Air

Harga Air 5.865.013.943







Denda -


Lain-lain 179.567.086





Pendapatan Jasa Giro -

Pendapatan Bunga Deposito -


Total penghasilan bruto 8.928.504.234

Sumber: Data diolah


100

Tabel 11. Hasil perhitungan PPh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Kupang Tahun

2015 berdasarkan Undang-Undang Pajak yang berlaku (lanjutan)


Pajak (Rp)

Biaya Usaha

d. Biaya Pembelian Air Baku

Biaya Pembelian Air Baku 771.456.375


e. Biaya Pegawai





Jumlah Biaya Pegawai 2.422.835.196

f. Biaya Listrik



g. Biaya BBM







Biaya pemeliharaan sumber pengelolahan air 100.052.126

Biaya pemeliharaan transmisi dan distribusi 220.057.891

Biaya pemeliharaan kantor 154.755.739

Jumlah biaya pemeliharaan 474.865.756

j. Biaya Penyusutan




Sumber: Data diolah


101

Tabel 11. Hasil perhitungan PPh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Kupang Tahun



Pajak (Rp)


Distribusi

478.743.718










Biaya Kantor 141.433.285

Biaya Hubungan Langganan 62.948.000

Biaya Penelitian dan Pengembangan 36.940.000

Biaya Umum Rupa :

Biaya Sumbangan -

Biaya Telepon 103.868.366

Biaya Iklan / Promosi -

Biaya Rapat Tamu 86.340.560

Biaya Representasi -

Biaya Sewa Sistem 97.291.920

Biaya Alat Tulis Kantor 104.200.716

Biaya Fotocopy 72.534.500

Biaya cleaning service 91.798.390

Biaya Perjalanan Dinas 89.730.835

Biaya Administrasi Kantor 118.750.360

Biaya konsumsi pegawai 88.250.750

B. karangan bunga HUT Bank NTT ke-52 -

Biaya Pajak Penghasilan -

Biaya sewa gudang 137.350.000

Biaya transport mahasiswa magang 6.550.000

Biaya Sumbangan Pendidikan 90.616.011

Sumber: Data diolah


102

Tabel 11. Hasil penghitungan PPh Wajib Pajak Badan PDAM Kota Kupang Tahun



Pajak (Rp)

Biaya Materai 20.519.745

Jumlah biaya umum rupa 1.107.802.153

Jumlah Biaya Usaha lainnya 1.349.123.438

m. Biaya lain-lain

Biaya Bunga Bank 59.580.206


Total Biaya 7.608.421.980

Laba/Rugi Sebelum Pajak (Penghasilan Neto

Fiskal) 1.320.082.254

Kompensasi Kerugian Fiskal -

Penghasilan Kena Pajak 1.320.082.254

Pajak Penghasilan Terutang 241.310.368

Sumber: Data diolah

Hasil penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Perusahaan Daerah

Air Minum Kota Kupang Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Undang-Undang

Perpajakan yang berlaku, jumlah penghasilan bruto sejumlah

Rp.8.928.504.234, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan sejumlah Rp.7.608.421.983, jumlah penghasilan neto

fiskal sebesar (Rp.8.928.504234 – Rp.7.608.421.980)= Rp.1.320.082.254

karena tidak terdapat kompensasi kerugian fiskal pada perusahaan oleh karena

itu jumlah penghasilan kena pajak perusahaan juga senilai Rp. 1.320.082.254.


103

Maka jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan perusahaan tahun 2015

sejumlah Rp. 241.310.368.Tarif sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 Pasal 31E yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan

penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas

berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Pasal 17 Ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan

kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.


104

2) Membandingkan antara cara penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2015 dengan

penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan berdasarkan ketentuan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dilakukan penulis.

Komponen-komponen yang dibandingkan adalah:


Hasil penghitungan penghasilan bruto berdasarkan undang-

undang perpajakan yang berlaku Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4

berjumlah sebesar Rp.8.928.504.234, sedangkan penghitungan

penghasilan bruto yang dilakukan perusahaan mendapat hasil

perhitungan penghasilan bruto yang lebih besar yaitu sejumlah

Rp.8.966.147.438. Perbedaan jumlah penghasilan bruto antara

keduanya disebabkan karena perusahaan menentukan cara

penghitungan penghasilan bruto dengan menjumlahkan seluruh

penghasilan yang terdapat dalam perusahaan yaitu pendapatan air,

pendapatan non air dan pendapatan lainnya. Menurut peraturan

undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat

(2) menyatakan bahwa pendapatan bunga deposito dan pendapatan jasa

giro merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final sehingga

tidak dapat dijumlahkan dalam penghasilan bruto.


105

b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan


Berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku

untuk menentukan besarnya penghitungan biaya yang dapat dikurangi

dari penghasilan bruto mendapatkan hasil penghitungan sebesar

Rp.7.608.421.983. Penghitungan yang dilakukan perusahaan untuk

menentukan besarnnya biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan

bruto sejumlah Rp.7.868.402.415. Selisih perbedaan biaya yang

dihitung penulis berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan

yang berlaku dengan penghitungan yang dilakukanperusahaan dalam

menentukan besarnya biaya, karena perusahaan menentukandengan

cara menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan

selama periode tersebut yaitu biaya usaha, biaya usaha lainnya dan

biaya lainnya. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku

terdapat biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan

bruto yaitu biaya sumbangan dan bantuan, biaya iklan/promosi,biaya

representasi, biaya krans bunga, biaya pajak penghasilan dan biaya

penyusutan.

c. Cara menentukan penghasilan kena pajak

Besarnya penghasilan kena pajak yang dihitung penulis

sejumlah Rp. 1.320.082.254 penghitungan dilakukan dengan cara

penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan


106

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6.

Penghitungan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak

yang dilakukan oleh perusahaan juga dengan cara mengurangi

penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang dapat dikurangi menurut

peraturan pajak penghasilan yang berlaku sebesar Rp. 1.116.851.819.

Perbedaan jumlah penghasilan kena pajak antara keduanya

karena terdapat perbedaan pengakuan biaya, perusahaan mengakui

ada dua biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

yaitu biaya sumbangan/ bantuan dan biaya representasi, sedangkan

berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan penulis berdasarkan

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku terdapat enam biaya yang

perlu disesuaikan untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

yaitu biaya sumbangan/bantuan, biaya iklan/promosi, biaya

representasi, biaya krans bunga, biaya pajak penghasilan, dan biaya

penyusutan yang perlu disesuaikan jumlahnya untuk dapat

dikurangkan penghasilan bruto berdasarkan peraturan undang-undang

perpajakan.

d. Cara menentukan besarnya pajak penghasilan terutang

Penghitungan cara menentukan besarnya pajak penghasilan

terutang yang dilakukan penulis yaitu dengan mengalikan penghasilan

kena pajak dengan tarif yang sesuai dengan Peraturan Undang-


107

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Pasal 17

Ayat (2a) dan Pasal 31E senilai Rp. 241.310.368. Cara yang sama

juga dihitung oleh perusahaan yaitu mengalikan penghasilan kena

pajak dengan tarif yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak

Penghasilan tersebut jumlah pajak penghasilan terutang menurut

perusahaan sebesar Rp. 203.737.561. Berdasarkan perbandingan

penghitungan keduanya terlihat bahwa cara yang digunakan dalam

menentukan besarnya pajak penghasilan terutang telah sama akan

tetapi jumlah besarnya pajak penghasilan terutang yang dilakukan

perusahaan dan penulis berbeda, hal ini karena jumlah penghasilan

kena pajak yang dihitung untuk menentukan besarnya pajak

penghasilan terutang oleh keduanya juga berbeda.

Berdasarkan perbandingan hasil penghitungan PPh wajib pajak

badan yang dilakukan penulis terlihat bahwa cara penghitungan pajak

penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan perusahaan dengan

yang dilakukan penulis (sesuai undang-undang perpajakan yang

berlaku) terdapat beberapa perbedaan yaitu jumlah penghasilan bruto

dan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih

dan memelihara penghasilan . Berikut ini disajikan tabel perbandingan

hasil penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan yang

dilakukan perusahaan dengan penulis.


108

Tabel 12. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan

Wajib Pajak Badan

Keterangan

Menurut Undang-

Undang Pajak

(Rp)

Menurut

Perusahaan

(Rp)

a. Pendapatan Air

Harga Air 5.865.013.943 5.865.013.943

Jasa Administrasi 1.389.185.000 1.389.185.000

Penjualan Air Lainnya 22.300.000 22.300.000

Jumlah Pendapatan Air 7.276.498.943 7.276.498.943


Sambungan Baru 1.135.842.143 1.135.842.143

Bea Balik Nama 43.651.482 43.651.482

Denda - -

Pendapatan Pendaftaran 242.977.500 242.977.500

Lain-lain 179.567.086 179.567.086

Jumlah Pendapatan Non Air 1.602.038.211 1.602.038.211


Pendapatan Sewa Aula 47.500.000 47.500.000

Denda Pemasangan Ilegal 2.467.080 2.467.080

Pendapatan Jasa Giro - -

Pendapatan Bunga Deposito - -

Jumlah Pendapatan Lain-lain 49.967.080 49.967.080

Total penghasilan bruto 8.928.504.234 8.928.504.234

Biaya Usaha

d. Biaya Pembelian Air Baku

Biaya Pembelian Air Baku 771.456.375 771.456.375

Jumlah Biaya Sumber Air 771.456.375 771.456.375

e. Biaya Pegawai

Biaya pegawai sumber dan

pengelolaan

14.969.110

14.969.110

Biaya pegawai transmisi dan

distribusi

5.038.500

5.038.500

Sumber: Data diolah


109

Tabel 12. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan

Keterangan

Menurut Undang-

Undang Pajak

(Rp)

Menurut

Perusahaan

(Rp)

Biaya pegawai administrasi dan umun

2.402.827.586

2.402.827.586

Biaya imbalan kerja - -

Jumlah Biaya Pegawai 2.422.835.196 2.422.835.196

f. Biaya Listrik

Biaya Listrik 1.088.209.707 1.088.209.707

Jumlah Biaya Listrik 1.088.209.707 1.088.209.707

g. Biaya BBM

Biaya BBM Operasi Sumber Air 119.911.700 119.911.700

Jumlah Biaya BBM 119.911.700 119.911.700


Pemakaian Bahan Pembantu 28.514.120 28.514.120


28.514.120


Biaya pemeliharaan sumber pengelolahan

air

100.052.126

100.052.126

Biaya pemeliharaan transmisi dan

distribusi

220.057.891

220.057.891

Biaya pemeliharaan kantor 154.755.739 154.755.739

Jumlah biaya pemeliharaan 474.865.756 474.865.756

j. Biaya Penyusutan

Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air 219.112.157 219.112.157

Biaya Penyusutan instalasi Pompa 337.468.440 337.468.440

Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan

Air 850.000

850.000

Sumber: Data diolah


110

Tabel 12. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan

Keterangan

Menurut Undang-

Undang Pajak

(Rp)

Menurut Perusahaan

(Rp)

Biaya Penyusutan Instalasi

Transmisi dan Distribusi 478.743.718 478.743.718

Biaya Penyusutan Bangunan

Gedung

55.479.913

55.479.913

Biaya Penyusutan Peralatan dan

Perlengkapan

60.027.811

60.027.811

Biaya Penyusutan Kendaraan

Kantor

5.628.255

24.413.404

Biaya Penyusutan

Inventaris/Perabot Kantor

137.500

137.500

Jumlah Biaya Penyusutan 1.157.447.794 1.176.232.943


Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136.477.691 136.477.691

Jumlah Biaya Penyisihan

Piutang Usaha

136.477.691

136.477.691


Biaya Kantor 141.433.285 141.433.285

Biaya Hubungan Langganan 62.948.000 62.948.000

Biaya Penelitian dan

Pengembangan 36.940.000

36.940.000

Biaya Umum Rupa :

Biaya Sumbangan - -

Biaya Telepon 103.868.366 103.868.366

Biaya Iklan / Promosi - 100.950.344

Biaya Rapat Tamu 86.340.560 86.340.560

Biaya Representasi - -

Biaya Sewa Sistem 97.291.920 97.291.920

Biaya Alat Tulis Kantor 104.200.716 104.200.716

Biaya Fotocopy 72.534.500 72.534.500

Biaya cleaning service 91.798.390 91.798.390

Sumber: Data diolah


111

Tabel 12. Perbandingan Hasil Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan

Keterangan

Menurut Undang-

Undang Pajak

(Rp)

Menurut Perusahaan

(Rp)

Biaya Perjalanan Dinas 89.730.835 89.730.835

Biaya Administrasi Kantor 118.750.360 118.750.360

Biaya konsumsi pegawai 88.250.750 88.250.750

B. karangan bunga HUT Bank

NTT ke-52

-

2.750.500

Biaya Pajak - 80.744.439

Biaya sewa gudang 137.350.000 137.350.000

Biaya transport mahasiswa

magang 6.550.000 6.550.000

Biaya Sumbangan Pendidikan 90.616.011 90.616.011

Biaya Materai 20.519.745 20.519.745

Jumlah biaya umum rupa 1.107.802.153 1.292.247.436

Jumlah Biaya Usaha lainnya 1.349.123.438 1.533.568.721

m. Biaya lain-lain

Biaya Bunga Bank 59.580.206 59.580.206

Jumlah Biaya Lain-lain 59.580.206 59.580.206

Total Biaya 7.608.421.980 7.811.652.415

Laba/Rugi Sebelum Pajak

(Penghasilan Neto Fiskal)

1.320.082.254 1.116.851.819

Kompensasi Kerugian Fiskal - -

Penghasilan Kena Pajak 1.320.082.254 1.116.851.819

Pajak Penghasilan Terutang 241.310.368 203.737.561

Sumber: Data diolah

Tabel diatas menunjukan perbedaan penghitungan yang dilakukan

perusahaan dengan yang dilakukan penulis sesuai undang-undang pajak

yang berlaku dan terlihat bahwa jumlah pajak penghasilan terutang yang


112

dihitung penulis memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan

penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan perusahaan.

3) Membuat kesimpulan berdasarkan penghitungan dan perbandingan data

penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan

perusahaan dan yang dilakukan penulis berdasarkan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan yang berlaku. Kesimpulan analisis tiap komponen

dalam penentuan pajak penghasilan wajib pajak badan sebagai berikut:


b. Cara menentukan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan menagih

dan memelihara penghasilan

c. Cara menentukan besarnya penghasilan kena pajak

d. Cara menentukan besarnya pajak penghasilan wajib pajak badan

Berikut ini disajikan tabel perbandingan komponen penghitungan pajak

penghasilan wajib pajak badan yang dilakukan perusahaan dengan penulis:


113

Tabel 13. Perbandingan komponen pajak penghasilan wajib pajak badan

Komponen

Penghitungan

Menurut Undang-Undang Menurut Perusahaan Keterangan

Cara menentukan

penghasilan bruto

Menurut undang-undang pasal 4 nomor

36 tahun 2008 mengatur mengenai

penghasilan yang dijadikan sebagai objek

pajak yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau diperoleh

wajib pajak, baik yang berasal dari

indonesia maupun dari luar indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan wajib pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan

dalam bentuk apa pun. Sedangkan

mengenai penghasilan yang dikenai pajak

bersifat final dan penghasilan yang

dikecualikan dari objek pajak merupakan

jenis penghasilan yang tidak dapat di

golongkan sebagai penghasilan bruto

suatu perusahaan. Jumlah penghasilan

bruto yang dihitung berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4

adalah Rp. 8.928.504.234

Perusahaan menjumlahkan semua

pendapatan yang diterima oleh

perusahaan baik yang berkaitan

dengan usaha jasanya dan yang

tidak berkaitan langsung dengan

usaha untuk diakui sebagai

penghasilan bruto. Jumlah

penghasilan bruto yang dihitung

menurut perusahaan yaitu sebesar

Rp. 8.966.147.438

Cara menentukan penghasilan

bruto yang dilakukan oleh

perusahaan belum sesuai

dengan ketentuan Undang-

Undang Perpajakan yang

berlaku. Terdapat selisih lebih

penghitungan penghasilan

bruto sejumlah Rp.37.643.204

yang dilakukan perusahaan

dibandingkan menurut

Undang-Undang yang berlaku

oleh sebab itu perlu dilakukan

penyesuaian fiskal negatif oleh

perusahaan.

Sumber: Data diolah


114


Komponen

Penghitungan


cara menentukan

biaya yang

dikeluarkan untuk

mendapatkan,

menagih dan

memelihara

penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36

tahun 2008 Pasal 6 mengatur mengenai

rincian biaya yang dapat dikurangi dari

penghasilan bruto merupakan biaya untuk

mendapatkan, menagih, dan memelihara

penghasilan baik biaya yang secara

langsung atau tidak langsung berkaitan

dengan kegiatan usaha. Selain itu juga

berbagai biaya yang tidak diperkenankan

sebagai pengurang penghasilan bruto

juga telah diatur dalam pasal 9 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan

selebihnya terdapat dalam berbagai

aturan pajak lainnya berdasarkan

peraturan menteri keuangan, surat edaran

pajak, peraturan dirjen pajak, dan lain-

lain. Oleh sebab itu tidak semua biaya

dapat dijadikan sebagai pengurang

penghasilan bruto untuk mendapatkan

jumlah Penghasilan Kena Pajak

perusahaan, oleh karena itu berdasarkan

penghitungan menurut Undang-Undang

perpajakan yang berlaku jumlah biaya

yang diakui sejumlah Rp.7.608.421.983

Perusahaan menjumlahkan semua

biaya yang dikeluarkan oleh

perusahaan baik biaya langsung

maupun biaya yang tidak langsung

berhubungan dengan kegiatan

usaha dengan penghitungan biaya

yang diakui perusahaan sejumlah

Rp.7.868.402.415

Cara menentukan biaya yang

dikeluarkan untuk

mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan oleh

perusahaan belum sesuai

dengan peraturan undang-

undang perpajakan yang

berlaku karena perusahaan

menjumlahkan semua biaya

yang dikeluarkan perusahaan

maka terdapat selisih biaya

lebih besar sejumlah

Rp.259.980.432 yang diakui

oleh perusahaan setelah

dibandingkan dengan biaya

yang dihitung menurut

peraturan Undang-Undang

pajak yang berlaku dan

perusahaan perlu melakukan

penyesuaian fiskal atas biaya-

biaya tersebut

Sumber: Data diolah


115


Komponen

Penghitungan


cara menentukan

Penghasilan Kena

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) menyatakan

bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak

bagi Wajib Pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap, ditentukan

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi

biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan yang

menghasilkan penghasilan neto fiskal.

Selanjutnya penghasilan neto fiskal

dikurangi kompensasi kerugian fiskal

jika ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Penghasilan kena pajak yang dihitung

menurut Undang-undang sejumlah

Rp.1.302.082.254

Perusahaan mencari besarnya

laba/rugi fiskal atau penghasilan

neto fiskal yang didapatkan dari

penghasilan bruto dikurangi

biaya-biaya yang dapat

dikurangi penghasilan bruto

berdasarkan peraturan undang-

undang perpjakan yang berlaku

dengan jumlah PKP yang

dihitung oleh perusahaan

sebesar Rp.1.116.851.819

Cara menentukan PKP yang

dilakukan oleh perusahaan

telah sesuai pada peraturan

undang-undang perpajakan

yang berlaku. Akan tetapi

terdapat perbedaan jumlah

PKP yang dihitung antara

keduanya terdapat selisih

kurang atas penghitungan PKP

sebesar Rp.185.230.435 yang

dilakukan oleh perusahaan

sehingga perusahaan perlu

melakukan penghitungan

kembali yang sesuai dengan

Undang-Undang pajak yang

berlaku.

Sumber: Data diolah


116


Komponen

Penghitungan


cara menentukan

pajak penghasilan

terutang

Menurut Undang-Undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal

17 Ayat (1) huruf b dan Ayat (2a) serta

Pasal 31E yang mengatur mengenai tarif

pajak penghasilan badan. Cara

perhitungannya dilakukan dengan cara

mengalikan Penghasilan Kena Pajak

dengan tarif pajak penghasilan menurut

Undang-Undang Perpajakan yang

berlaku. Pajak penghasilan terutang yang

dihitung berdasarkan peraturan undang-

undang pajak yang berlaku sejumlah

Rp.241.310.368

Perusahaan menghitung

besarnya pajak penghasilan

terutang dengan cara

mengalikan penghasilan kena

pajak dengan tarif pajak sesuai

Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal

31E dengan jumlah sebesar

Rp.203.737.561

Cara menentukan besarnya

Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan yang dilakukan oleh

perusahaan telah sesuai

Peraturan Undang-Undang

Perpajakan yang berlaku. Akan

tetapi terdapat perbedaan

jumlah PPh terutang yang

dihitung antara keduanya

terdapat selisih kurang

penghitungan sebesar

Rp.37.572.807 yang dilakukan

oleh perusahaan sehingga

perusahaan perlu melakukan

penghitungan dan pembayaran

yang sesuai dengan Undang-

Undang pajak yang berlaku.

Sumber: Data diolah


117

C. Pembahasan

1. Penghitungan pajak penghasilan yang dilakukan penulis berdasarkan

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan

tahun 2015 di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang yang

dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan

Peraturan Menteri Keuangan, maka dapat dilihat pembahasannya

sebagai berikut:

Penentuan penghitungan untuk menentukan besarnya

penghasilan bruto yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 tentang objek pajak, dalam

ayat (1) menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia

maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) juga mengatur mengenai penghasilan

dikenai pajak bersifat final, sesuai dengan peraturan tersebut maka

penghitungan yang dilakukan penulis terdapat dua pendapatan dalam

perusahaan yang tidak dapat diakui sebagai objek pajak atau

penghasilan bruto yaitu pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga


118

deposito karena merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat

final dan tidak dapat diakui sebagai objek pajak atau penghasilan

bruto, maka jumlah penghasilan bruto yang dihitung oleh penulis

berdasarkan peraturan undang-undang pajak yang berlaku sejumlah

Rp. 8.928.504.234.

Penghitungan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yang dihitung

oleh penulis terdapat enam biaya yang tidak dapat dikurangkan

penghasilan bruto dan perlu dilakukan penyesuaian fiskal yaitu biaya:

a. Biaya bantuan dan sumbangan


Ayat (1g) biaya bantuan dan sumbangan yang diakui

perusahaan merupakan biaya yang dihibahkan dan

disumbangkan sejumlah Rp. 500.000, oleh karena itu biaya

tersebut tidak dapat mengurangi penghasilan bruto

b. Biaya iklan/ Promosi

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 02/PMK.03/2010 tentang biaya promosi yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan

penghitungan penulis terdapat biaya iklan/promosi yang

dicatat oleh perusahaan tetapi biaya yang diakui perusahaan

tersebut tidak disertakan daftar nominatif yang dilampirkan


119

pada SPT sebagaimana diatur undang-undang, oleh karena

itu biaya iklan/promosi tidak dapat dikurangi dari

penghasilan bruto sejumlah Rp. 100.950.344

c. Biaya representasi

Biaya representasi yang dihitung penulis menurut Surat

Edaran SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang

biaya entertainment dan sejenisnya yang dicatat oleh

perusahaan sebesar Rp. 56.250.000 tidak dapat dikurangi

dari penghasilan bruto karena tidak disertai daftar nominatif

yang dilampirkan pada SPT wajib pajak sesuai ketentuan

undang-undang yang berlaku

d. Biaya krans bunga


Ayat (1) huruf e pengeluaran seperti pengiriman krans

bunga untuk HUT Bank NTT ke-52 tersebut merupakan

pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak

dapat mengurangi penghasilan bruto sejumlah Rp.

2.750.500

e. Biaya pajak penghasilan

Biaya pajak penghasilan yang diakui oleh perusahaan

sebesar Rp. 80.744.440 merupakan biaya yang tidak dapat

mengurangi penghasilan bruto, hal ini sesuaiperaturan


120

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1)

huruf h

f. Biaya penyusutan

Penghitungan biaya penyusutan yang dilakukan penulis

menurut Undang-UndangPajak PenghasilanNomor 36

Tahun 2008 Pasal 11 dengan jumlah biaya penyusutan

sebesar Rp.1.157.447.791, menurut penghitungan

perusahaan biaya penyusutan sebesar Rp.1.176.232.943.

Pada penghitungan biaya penyusutan ini terdapat selisih

lebih sebesar Rp.18.785.152 yang dilakukan oleh

perusahaan dan harus dikurangkan oleh perusahaan sebesar

jumlah selisih tersebut.

Berdasarkan analisis dan penghitungan yang dilakukan penulis

dalam menentukan besarnya biaya yang tidak dapat dikurangkan

penghasilan bruto dan perlu dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan

peraturan undang-undang pajak yang berlaku mendapakan hasil

sejumlah Rp.259.980.436. Perusahaan mengakui besarnya biaya yang

dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara

penghasilan sebesar Rp.7.868.402.415 karena menurut analisis dan

penghitungan yang dilakukan penulis terdapat biaya yang tidak dapat

dikurangkan penghasilan bruto sebesar Rp.259.980.436, maka jumlah

biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan


121

memelihara penghasilan berjumlah sebesar (Rp. 7.868.402.415 - Rp.

259.980.436) = Rp. 7.608.421.980.

Penghitungan cara menentukan penghasilan kena pajak yang

dilakukan penulis sesuai Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal

6 Ayat (1) menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan

berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan. Maka jumlah Penghasilan

Kena Pajak Perusahaan yang dilakukan penulis mendapat hasil

sebesar (Rp. 8.928.504.234 - Rp. 7.608.421.983) sebesar

Rp. 1.320.082.254.

Pajak penghasilan terutang perusahaan tahun 2015 yang

dihitung penulis yaitu penghasilan kena pajak dikalikan tarif yang

sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal

17 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam

negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, pada Pasal 17 Ayat

(2a) menyatakan traif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010 dan Pasal 31E

yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri dengan

penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat

fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Pasal 17 Ayat (2a) yang

dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto


122

sampai dengan Rp. 4.800.000.000. Peredaran bruto Perusahaan

Daerah Air Minum Kota Kupang pada tahun 2015 sebesar Rp.

8.928.504.234 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.

1.320.082.254 sesuai pasal 31E dan pasal 17 ayat (1) huruf b dan

pasal 17 ayat (2a), maka penghitungan yang dilakukan penulis terlebih

dahulu dengan cara mencari jumlah besarnya penghasilan kena pajak

dari bagian bruto yang memperoleh fasilitas dan penghasilan kena

pajak dari penghasilan bruto yang tidak memperoleh fasilitas.

Penghasilan kena pajak dari bagian peredaraan bruto yang

memperoleh fasilitas sejumlah Rp.709.681.559 mendapat fasilitas

berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dimaksud dalam

pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat 2a yaitu sebesar 25% dapat dihitung

sebagai berikut ((50% x 25%) x Rp. 709.681.559)= Rp. 88.710.195.

selanjutnya besarnya penghasilan kena pajak dari bagian peredaran

bruto yang tidak memperoleh fasilitas dikenakan tarif sebesar 25%

atas penghasilan kena pajak sesuai pasal 17 ayat (2a) dengan hitungan

sebagai berikut (25% x Rp. 610.400.692)= Rp.152.600.173, hasilnya

dapat diketahui besarnya jumlah Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015

sejumlah (Rp. 88.710.195 + Rp. 152.600.173)= Rp.241.310.368.

Jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan terutang perusahaan

tahun 2015 yang dihitung penulis berdasarkan peraturan undang-

undang perpajakan sebesar Rp. 241.310.368.


123

2. Membandingan antara cara penghitungan pajak penghasilan wajib

pajak badan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota

Kupang dengan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan

yang dilakukan penulis.

Berdasarkan perbandingan cara penghitungan pajak penghasilan

wajib pajak badan yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum

Kota Kupang dengan penghitungan yang dilakukan penulis, maka

dapat dilihat pembahasannya sebagai berikut:

Cara penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tidak berdasarkan

undang-undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 yang mengatur mengenai

penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dalam suatu tahun

pajak karena perusahaan menjumlahkan semua pendapatan yang

terdapat dalam perusahaan selama periode tersebut yaitu pendapatan

air, pendapatan non air dan pendapatan lainnya ( Rp.7.276.498.943 +

Rp.1.602.038.211 + Rp.87.610.284) berjumlah sebesar

Rp.8.966.147.438. Sedangkan jumlah penghasilan bruto yang

dilakukan penulis sesuai undang-undang pajak penghasilan yang

berlaku terdapat dua pendapatan yang tidak dapat diakui sebagai

penghasilan bruto yaitu pendapatan bunga deposito dan pendapatan

jasa giro karena merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat

final yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal

4 Ayat (2) maka penghasilan bruto yang dihitung penulis


124

(Rp.7.276.498.943 + Rp. 1.602.038.211 + Rp. 49.967.080) sebesar

Rp.8.928.504.234. terlihat bahwa total penghasilan bruto yang dihitung

perusahaan lebih besar dari yang dilakukan penulis dengan selisih

penghitungan sebesar Rp.37.643.204.

Cara penghitungan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dilakukan

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang belum berdasarkan

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada

perbandingan hasil penghitungan terlihat bahwa cara perusahaan

menghitung biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto

dilakukan dengan cara menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan

perusahaan yaitu menjumlahkan biaya usaha, biaya usaha lainnya dan

biaya lain-lain; ( Rp.7.808.822.209 + Rp.59.580.206) sebesar

Rp.7.868.402.415, sedangkan menurut cara penghitungan yang

dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang

berlaku tidak semua biaya tersebut dapat diakui sebagai pengurang

penghasilan bruto sehingga jumlah biaya yang dapat diakui menurut

undang-undang yang berlaku sebesar ( Rp.7.548.841.774 +

Rp.59.580.206) dengan jumlah sebesar Rp.7.608.421.980. Perbedaan

tersebut ada karena menurut penghitungan yang dilakukan penulis

terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto

yaitu:


125

a. Biaya bantuan dan sumbangan

Perusahaan mengakui adanya biaya bantuan dan

sumbangan sejumlah Rp.500.00, menurut Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1g)

menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau

sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 Ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf i

sampai dengan huruf m tidak dapat dikurangkan dalam

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Oleh

karena itu biaya bantuan dan sumbangan sebesar

Rp.500.000 tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto.

b. Biaya Iklan/ Promosi

Biaya iklan/promosi yang di catat perusahaan

sebesar Rp.100.950.344 biaya ini merupakan biaya yang

dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempromosikan jasa

dan keunggulan perusahaan dalam melayani masyarakat

melalui media elektronik, media cetak dan media lainnya

selama periode tersebut.Menurut Peraturan Menteri

Keuangan Republik IndonesiaNomor 02/PMK.03/2010

tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto, dalam Peraturan Menteri Keuangan ini

yang dimaksud dengan Biaya Promosi adalah bagian dari


126

biaya penjualan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam

rangka memperkenalkan dan/atau menganjurkan

pemakaian suatu produk baik langsung maupun tidak

langsung untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan

penjualan. Menurut aturan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 02/PMK.03/2010 Pasal 6 juga menyatakan bahwa

Wajib Pajak wajib membuat daftar nominatif atas

pengeluaran Biaya Promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 yang dikeluarkan kepada pihak lain,paling sedikit

harus memuat data penerima berupa nama, Nomor Pokok

Wajib Pajak, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya,

besarnya biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya

Pajak Penghasilan yang dipotong.Daftar nominatif

tersebut juga wajib dilaporkan sebagai lampiran saat

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan.

Akan tetapi dalam pengeluaran biaya oleh perusahaan

tersebut tidak didukung oleh daftar nominatif yang

dilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan. Oleh

karena itu biaya iklan atau promosi sejumlah

Rp.100.950.344 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto.


127

c. Biaya Representasi

Biaya reprensetasi diakui perusahaan sebagai biaya

untuk memberikan jamuan makanan dan penginapan

kepada tamu sebesar Rp.56.250.000. Biaya representasi

dalam hal ini terkait dengan biaya entertainment, melalui

surat edaran SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 juni 1986

tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Biaya

entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat

dikurangkan sebagai biaya dengan syarat; benar-benar

dikeluarkan dan ada hubungan dengan kegiatan usaha

wajib pajak dan dibuatkan daftar nominatif yang

dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Akan tetapi biaya

representasi yang diakui perusahaan tersebut tidak

didukung oleh daftar nominatif, sehingga biaya

representasi sebesar Rp.56.250.000 tidak dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto

d. Biaya krans bunga

Perusahaan memberikan krans bunga kepada Bank

NTT dalam rangka HUT Bank NTT ke-52, biaya yang

dikeluarkan perusahaan sebesar Rp. 2.750.500. Menurut

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1

huruf e pengeluaran seperti pengiriman krans bunga untuk


128

HUT Bank NTT ke-52 tersebut merupakan pemberian

dalam bentuk natura dan kenikmatan yang tidak dapat

mengurangi penghasilan bruto. Oleh karena itu, biaya

krans bunga dalam rangka HUT Bank NTT ke-52 oleh

perusahaan ini tidak dapat dimasukan sebagai pengurang

penghasilan bruto.

e. Biaya Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui adanya utang pajak

penghasilan setiap tahunnya sehingga terdapat biaya pajak

penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan atas utang

pajak penghasilan pada tahun sebelumnya, biaya pajak

penghasilan yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar

Rp.80.744.440. Menurut Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 Pasal pasal 9 ayat (1) huruf h menyatakan

bahwa biaya pajak penghasilan yang terutang oleh wajib

pajak yang bersangkutan merupakan biaya yang tidak

dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Oleh karena itu

biaya pajak sebesar Rp.80.744.440 tidak dapat dikurangi

dari penghasilan bruto.

f. Biaya Penyusutan

Cara perusahaan menentukan biaya penyusutan secara

fiskal sama dengan penyusutan yang dilakukan

berdasarkan laporan keuangan perusahaan senilai


129

Rp.1.176.232.943, metode penyusutan yang diterapkan

oleh perusahaan yaitu metode garis lurus baik secara fiskal

dan komersial. Akan tetapi jumlah biaya ini tidak dapat

diakui sepenuhnya menurut Undang-Undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 yang

mengatur mengenai metode penyusutan aset tetap dengan

mengelompokan aset-aset sesuai masa manfaat aset dan

tarif peyusutan berdasarkan metode penyusutan wajib

pajak.Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh

penulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 Pasal 11 mendapat hasil biaya penyusutan sejumlah

Rp.1.157.447.791. Sedangkan biaya penyusutan yang

dihitung oleh perusahaan berbeda dengan penghitungan

biaya penyusutan yang dilakukan penulis. Hal ini terlihat

pada tabel 8, perbedaan tersebut karena biaya penyusutan

kendaraan bermotor bagi perusahaan diakui dengan masa

manfaat 5 tahun dan tarif yang diberikan 20%, akan tetapi

menurut undang-undang pajak yang berlaku masa manfaat

yang seharusnya 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%, hal

ini menyebabkan biaya penyusutan kendaraan bermotor

yang dihitung oleh perusahaan senilai Rp.13.156.893 tidak

dapat diakui menurut undang-undang karena masa

manfaat kendaraan bermotor tersebut telah habis. Selain


130

itu biaya penyusutan mobil ditetapkan perusahaan dengan

masa manfaat 4 tahun dan tarif 25% berjumlah Rp.

11.256.511 padahal yang seharusnya menurut Undang-

Undang yang berlaku penyusutan mobil dengan masa

manfaat 8 tahun dan tarif sebesar 25% maka jumlah biaya

penyusutan sebesar Rp.5.628.255, oleh karena itu terlihat

selisih biaya penyusutan mobil sebesar Rp.5.628.256.

Berdasarkan perbandingan hasil penghitungan biaya

penyusutan antara keduanya maka terlihat adanya selisih

biaya penyusutan sebesar Rp.18.785.152 yang harus

dikurangi dari jumlah biaya penyusutan menurut

perusahaan.

Melalui pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa total biaya

yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan yang dilakukan Perusahaan sebesar

Rp.7.868.402.415 lebih besar jumlahnya dari penghitungan yang

dilakukan penulis sebesar Rp.7.608.421.980. oleh karena itu terdapat

selisih biaya yang diakui antara perusahaan dengan penulis sebesar

Rp. 259.980.435 dan selisis biaya tersebut harus dikurangi dari biaya

yang diakui menurut perusahaan, agar pengakuan biaya untuk

mengurangi penghasilan bruto sama.

Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang dilakukan dengan cara


131

penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang

diakui berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu

(Rp.8.928.504.234 – Rp.7.811.652415) dengan jumlah sebesar

Rp.1.116.851.819, cara penghitungan menentukan penghasilan kena

pajak tersebut sama dengan penghitungan yang dilakukan penulis

telah berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36

Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa besarnya

Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka

hitungan penulis sebagai berikut (Rp.8.928.504.234–

Rp.7.608.421.980) sebesar Rp.1.320.082.254. berdasarkan dari

penghitungan tersebut terlihat bahwa total penghasilan kena pajak

yang dihitung perusahaan sebesar Rp.1.116.851.819 lebih kecil

dibandingkan penghasilan kena pajak yang dihitung penulis sebesar

Rp.1.320.082.251 maka selisih antara keduanya senilai

Rp.203.230432. Adanya perbedaan tersebut karena jumlah total biaya

yang diakui untuk dikurangi penghasilan bruto berdasarkan ketentuan

undang-undang perpajakan yang diakui keduanya berbeda.

Perusahaan mengakui biaya yang dapat dikurangi penghasilan bruto

untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak dengan hanya

membuat penyesuaian fiskal positif atas dua biaya yang tidak dapat


132

dikurangi dari penghasilan bruto yaitu biaya sumbangan dan biaya

representasi sedangkan menurut penghitungan berdasarkan analisis

penulis terdapat enam biaya yang tidak dapat dikurangi penghasilan

bruto yaitu biaya sumbangan, biaya promosi, biaya representasi, biaya

karangan bunga HUT Bank NTT ke-52, biaya pajak penghasilan dan

biaya penyusutan.

Penghitungan menentukan besarnya pajak penghasilan terutang

wajib pajak badan yang dilakukan perusahaan yaitu Penghasilan Kena

Pajak dikalikan tarif sesuai peraturan Undang-Undang Pajak

Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) huruf b yang

menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha

tetap adalah sebesar 28%, pada Pasal 17 Ayat (2a) menyatakan tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai

berlaku sejak tahun 2010 dan Pasal 31E yang menyatakan bahwa

wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan bruto sampai dengan

Rp.50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif

sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1)

huruf b, Pasal 17 Ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena

pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,.

Jumlah pajak penghasilan terutang wajib pajak badan yang dihitung

perusahaan sebesar Rp.203.737.561. sama halnya dengan yang

dilakukan oleh perusahaan, penulis juga menghitung besarnya pajak

penghasilan terutang wajib pajak badan dengan cara mengalikan


133

Penghasilan Kena Pajak dengan tarif berdasarkan undang-undang

pajak penghasilan yang berlaku tersebut maka jumlah pajak

penghasilan terutang wajib pajak badan yang dilakukan penulis

sebesar Rp.241.310.368, tetapi berdasarkan hasil penghitungan pajak

penghasilan terutang yang dihitung keduanya terdapat perbedaan

jumlah yang dilakukan perusahaan dengan yang dilakukan penulis.

Total pajak penghasilan terutang wajib pajak badan terutang yang

dilakukan perusahaan sejumlah Rp.203.737.561 lebih kecil

dibandingkan jumlah penghitungan yang dilakukan penulis sebesar

Rp.241.310.368. Berdasarkan proses perbandingan hasil penghitungan

cara menentukan pajak penghasilan terutang wajib pajak badan

tersebut diketahui bahwa pada perusahaan daerah air minum kota

kupang terdapat kurang bayar pajak penghasilan terutang wajib pajak

badan tahun 2015 sebesar Rp.37.572.807, oleh karena itu perusahaan

daerah air minum kota kupang wajib menghitung kembali pajak

penghasilan wajib pajak badan sesuai peraturan undang-undang

perpajakan yang berlaku dan melakukan pembayaran atas kurang

bayar pajak penghasilan terutang wajib pajak badan tahun 2015

tersebut.

3. Membuat kesimpulan terhadap komponen perhitungan Pajak

Penghasilan Wajib Pajak Badan yang dilakukan perusahaan dengan

penghitungan yang dilakukan penulis sesuai undang-undang pajak

penghasilan yang berlaku.


134

Berdasarkan perbandingan penghitungan pajak penghasilan

terutang wajin pajak badan tahun 2015 yang dilakukan perusahaan

dengan penghitungan yang dilakukan penulis, maka dapat dilihat

kesimpulan terhadap tiap komponen dalam penentuan pajak

penghasilan terutang wajib pajak badan, dengan pembahasan sebagai

berikut:

Penghitungan cara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

menentukan besarnya penghasilan bruto belum sesuai dengan

Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

pasal 4 yang mengatur mengenai penghasilan karena menjumlahkan

semua pendapatan yang ada, sedangkan seharusnya terdapat dua

pendapatan yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto yaitu

pendapatan bunga deposito dan pendapatan jasa giro karena

berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 Ayat (2)

pendapatan tersebut merupakan penghasilan yang dikenai pajak

bersifat final.

Penghitungan cara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan belum sesuai

dengan peraturan undang-undang pe ajakan yang berlaku karena

menjumlahkan semua biaya yang dicatat perusahaan selama periode

tersebut. Cara penghitungan seharusnya yang dilakukan penulis

berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal


135

6 Ayat (1) yang mengatur mengenai rincian biaya-biaya yang boleh

dikurangi penghasilan bruto. Akan tetapi dalam peraturan undang-

undang perpajakan yang berlaku Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 juga

mengatur mengenai berbagai biaya yang tidak dapat dikurangi dari

penghasilan bruto, serta berbagai biaya yang dapat dikurangi

penghasilan bruto dengan mendapat perlakuan khusus yang diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Pajak dan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak yang berlaku. Berdasarkan biaya yang

dihitung penulis sesuai dasar peraturan tersebut terdapat enam biaya

yang tidak dapat dikurangi penghasilan bruto yaitu biaya sumbangan,

biaya promosi, biaya representasi, biaya karangan bunga, biaya pajak

penghasilan dan biaya penyusutan.

Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang dengan cara penghasilan

bruto dikurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan berdasarkan

undang-undang perpajakan yang berlaku dinyatakan dalam Undang-

Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 Ayat (1).

Cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak yang dilakukan

perusahaan sudah sesuai dan berdasarkan peraturan undang-undang

perpajakan yang berlaku, akan tetapi terdapat perbedaan jumlah

penghasilan kena pajak yang dihitung perusahaan dengan


136

penghitungan yang dilakukan penulis, karena dalam pengakuan biaya

yang dikurangi penghasilan bruto juga berbeda.

Penghitungan Pajak penghasilan wajib pajak badan yang

dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang yaitu

penghasilan kena pajak dikalikan tarif berdasarkan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 208 pasal 17 Ayat (1) huruf b menyatakan bahwa

wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar

28%, pada pasal 17 ayat (2a) menyatakan traif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun

2010 danPasal 31E yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri

dengan penghasilan bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000

mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b, Pasal 17

Ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian

peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,00, cara

perhitungan dan tarif yang digunakan perusahaan telah sesuai dan

berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku tetapi

terdapat perbedaan jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan yang

dilakukan perusahaan dengan penghitungan yang dilakukan penulis

karena perbedaan jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung

keduanya. Pada perbandingan penghitungan pajak penghasilan wajib

pajak badan sebelumnya terlihat bahwa jumlah pajak penghasilan

wajib pajak badan yang dihitung perusahaan lebih kecil dibandingkan


137

penghitungan yang dilakukan penulis, hal ini menunjukan terjadinya

kekurangan pembayaran pajak penghasilan terutang wajib pajak badan

yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015.


138

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan di

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Tahun 2015, berdasarkan data

yang diperoleh dan hasil analisis serta pembahasan yang telah dilakukan

menunjukan bahwa:

1. Cara penghitungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

dalam menentukan besarnya penghasilan bruto belum berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku karena

menjumlahkan semua pendapatan termasuk pendapatan bunga

deposito dan pendapatan jasa giro yang merupakan penghasilan

yang dikenai pajak bersifat final dan tidak dapat dijumlahkan

sebagai penghasilan bruto, sehingga penghasilan bruto yang diakui

perusahaan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan

penghitungan penghasilan bruto yang seharusnya berdasarkan

Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.


dalam menentukan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan belum

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang

berlaku karena menjumlahkan semua biaya yang dikeluarkan

perusahaan sedangkan menurut Undang-Undang tentang Pajak


139

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 mengatur bahwa tidak

semua biaya dapat dikurangkan penghasilan bruto untuk

menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Biaya yang tidak

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan harus dilakukan

penyesuaian fiskal yaitu biaya sumbangan, biaya representasi, biaya

entertainment, biaya krans bunga, biaya pajak penghasilan dan

biaya penyusutan. Biaya penyusutan perlu dilakukan penyesuaian

fiskal karena terdapat selisih lebih hitung yang dilakukan

perusahaan dan harus dikurangkan. Hal tersebut menyebabkan

pengakuan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan lebih besar

jumlahnya dibandingkan jumlah biaya yang diakui seharusnya

menurut Peraturan Undang-Undang Pajak yang berlaku.


dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak telah

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang

berlaku karena perusahaan menentukan dengan cara penghasilan

bruto dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan

memelihara penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undang

pajakan yang berlaku.


dalam menentukan besarnya pajak penghasilan wajib pajak badan

telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang


140

berlaku karena perusahaan menentukannya dengan cara mengalikan

penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sesuai dengan peraturan

undang-undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan evaluasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan

Pajak Penghasilan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang tahun 2015

belum sepenuhnya berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pe ajakan yang

berlaku.

B. Keterbatasan Peneltian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah data yang diberikan

perusahaan daerah air minum kota kupang belum sepenuhnya

menggambarkan situasi yang ada di lapangan.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi:

1. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

Perusahaan diharapkan dapat lebih memahami dan teliti dalam

menentukan jumlah besarnya penghasilan bruto karena tidak semua

penghasilan dapat diakui sebagai penghasilan bruto sesuai dengan

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku dan perusahaan lebih

teliti dalam menentukan besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan

perusahaan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan

yang diperkenankan untuk dikurangkan penghasilan bruto.


141

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya meneliti mengenai

penghitungan pajak penghasilan wajib pajak badan saja tetapi juga dapat

meneliti mengenai penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan wajib

pajak badan, agar dapat diketahui apakah penghitungan pajak penghasilan

wajib pajak yang dilakukan wajib pajak benar-benar sesuai dengan pajak

yang dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak pada suatu tahun pajak.


141

DAFTAR PUSTAKA

Dwijayanti. Ayu. 2013.”Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil

Pada PT Citra Sulawesi Sejahtera Di Makasar”. Skripsi dipublikasikan

Universitas Hasanudin, Makasar.

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS%2

0KOREKSI%20FISKAL.pdf?sequence=1.Diakses pada tanggal 19 November

2016

Gunadi. 2013.Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Edisi 2013. PT Bee Media

Indonesia. Jakarta

Hartono,Jogiyanto.2013. Metodologi Penelitian Bisnis. EdisiKelima BPFE,

Yogyakarta

http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/index.php?dok=1&tag=2016&catid=71

00. Diakses pada tanggal 12 Maret 2017.

Lubis, Irwansyah. 2009. Akuntansi Dan Pelaporan Pajak. PT Elex Media

Komputindo. Jakarta.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. PT Andi,Yogyakarta,

Martini, Dwi. dan Farahmita, Aria. 2015. Akuntansi Keuangan Menengah berbasis

PSAK. Buku 2. Salemba Empat, Jakarta.

Nurridwan, Muhamad. 2013. “rekonsiliasi fiskal pajak penghasilan badan PT. energi

management Indonesia (Perseroan)”. Skripsi dipublikasikan Universitas

Indonesia.

https://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=skripsi+perhitungan+pph+bad

an+&hl=id&as_sdt=0,5. Diakses pada tanggal 15 februari 2017

Peraturan..Menteri..Keuangan..Nomor..76/PMK.03/2011..Tentang..tata..Cara..Pencata

tan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional,

Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan,

Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur

Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Peraturan..Menteri..Keuangan..Nomor..96/PMK.03/2009Jenis-Jenis Harta Yang

Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk

Keperluan Penyusutan

Peraturan..Menteri..Keuangan,..Nomor..83/PMK.03/2009..Penyediaan Makanan Dan

Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam

Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan


http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS%20KOREKSI%20FISKAL.pdf?sequence=1

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/7098/ANALISIS%20KOREKSI%20FISKAL.pdf?sequence=1



https://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=skripsi+perhitungan+pph+badan+&hl=id&as_sdt=0,5

https://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=skripsi+perhitungan+pph+badan+&hl=id&as_sdt=0,5

142

Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan

Bruto Pemberi Kerja

Peraturan..Menteri..Keuangan..Nomor..104/PMK.03/2009..Biaya..Promosi..Dan

Penjualan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Purba, Marisi P. 2009. Akuntansi Pajak Penghasilan. Edisi Pertama. Graham ilmu.

Yogyakarta.

Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 9.Salemba Empat, Jakarta.

Rori,Handri. 2013. “Analisis penerapan Tax Planning atas pajak penghasilan badan

pada PT Pelandouw Manado”. Artikel dipublikasikan Universitas Sam

Ratulangi..Manado.http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/18

40. diakses pada tanggal 10 Maret 2017

Sari, Elma Della.2012. “ analisis koreksi fiskal dalam rangka perhitungan PPh Badan

Pada PT. Asuransi Bumi Putera cabang sekip Palembang”. Artikel

dipublikasikan STIE MDP. http://eprints.mdp.ac.id/727//. Diakses pada

tanggal 15 Februari 2017

Suandy. Erly. 2016. Perencanaan Pajak. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung.

Supramono., Damayanti Theresia Woro. 2009. Peajakan Indonesia mekanisme dan

perhitungan. Revisi 2009. PT Andi,Yogyakarta,

Syukur Theresia Ari Saktiani.2016. ”Evaluasi Penghitungan, Penyetoran dan

Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Bagi Pegawai Tetap (Studi Kasus di Dinas

Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang)”. Skripsi

dipublikasikan.Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

https://repository.usd.ac.id/6494/. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.

Suzana, suzi. “analisis perhitungan PPh badan pada PT dwi guna laksana kabupaten,

banjar”.…Artikel..dipublikasikan..oleh..Suzi..Susana.

http://zetzu.blogspot.co.id/2012/06/rekonsiliasi-fiskal.html...Diakses..pada

tanggal 15 februari 2017

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.42/2002 Tentang biaya

“Entertainment” dan sejenisnya

Books,TM. 2013. Perpajakan Esensi dan Aplikasi.PT Andi.Yogyakarta.


http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1840

http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1840

http://eprints.mdp.ac.id/727/

https://repository.usd.ac.id/6494/

http://zetzu.blogspot.co.id/2012/06/rekonsiliasi-fiskal.html

143

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007Tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum

Dan Tata Cara Perpjakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak

Penghasilan

Waluyo.2008. Perpajakan Indonesia. Edisi 8. Salemba Empat. Jakarta.

Wahyuningrum. Christina Prima. 2012. Evaluasi penghitungan pajak penghasilan

wajib pajak badan (studi kasus PT.XXX). Skripsi dipublikasikan. Universitas

Sanata Dharma. Yogyakarta.

htttp://www.library.usd.ac.id?Data%20PDF/F.%20Ekonomi/Akuntansi/05211

4116_full.pdf. diakses pada tanggal 12 Maret 2017


141

LAMPIRAN


141

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

1. Apakah dalam penyusunan laporan keuangan komersial tahun 2015 di perusahaan

daerah air minum telah berdasarkan SAK yang berlaku di Indonesia?

Jawab : Iya, penyusunan laporan keuangan komersial di Perusahaan Daerah

Air Minum pada tahun 2015 sudah berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bagaimana kebijakan akuntansi perusahaan dalam pemilihan metode penyusutan

aktiva tetap perusahaan tahun 2015?

Jawab : Kebijakan akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang

dalam penyusutan aktiva tetap perusahaan pada tahun 2015.Aset tetap

selain hak atas tanah/ tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung menggunakan metode

garis lurus dengan tarif sebagai berikut :

Masa Manfaat Prosentase

g. Bangunan Permanen 20 Tahun 5%

h. Instalasi sumber air 20 Tahun 5%

i. Bangunan Tidak Permanen 10 Tahun 10%

j. Pompa, Trasmisi 8 Tahun 12,5%

dan distribusi

k. Inventaris kantor, kendaraan, dan 4 Tahun 25%

Peralatan produksi

l. Kendaraan Bermotor 5 Tahun 20%


142

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan

dari kelompok aset tetap sebesar nilai bukunya, dan keuntungannya/

kerugian yang terjadi diakui dalam tahun berjalan. Apabila manfaat

ekonomi suatu aset tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatatnya maka aset

tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai

manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai manfaat aset tetap

tersebut dilaporkan sebagai kerugian.

3. Bagaimana kebijakan akuntansi perusahaan dalam Penilaian Persediaan

perusahaan perusahaantahun 2015?

Jawab: Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara

biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menyelesaikan

atau menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan

menggunakan metode First In First Out (FIFO). Pencatatan

persediaan dilakukan dengan phsycal inventory method.

4. Bagaimana kebijakan akuntansi perusahaan dalam penentuan komponen

pendapatan dan biaya perusahaan pada tahun 2015?

Jawaban : Kebijaan akuntansi perusahaan dalam penentuan komponen

pendapatan dan biaya pada perusahaan pada tahun 2015 yaitu

pendapatan diakui pada saat produk (air dan non air) telah

diterima/ digunakan oleh pelanggan. Biaya diakui pada saat

terjadinya transaksi dan sesuai dengan masa manfaatnya (basis

akrual).


143

Pendapatan di golongkan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan

air, pendapatan non air dan pendapatan lain-lain.

d. Pendapatan air menurut perusahaan yaitu pendapatan

banyaknya air yang dijual kepada pelanggan dari DRP

(Daftar rekening yang ditagihkan), yang terdiri dari harga

air, administrasi air,dan lain-lain.

a. Pendapatan Non Air dikelompokan perusahaan seperti,

pendapatan sambungan air baru, bea balik nama, denda,

pendapatan pendaftaran baru pelanggan, balik nama dan

penjualan air dengan tanki air.

b. Pendapatan Lain-lain dikelompokan perusahaan seperti,

pendapatan sewa aula, pendapatan denda pemasangan air

secara illegal, pendapatan jasa giro, pendapatan bunga

deposito, dan punishment dari karyawan.

Sama halnya dengan pendapatan, biaya-biaya juga dikelompokan

menjadi tiga kelompok yaitu biaya usaha, biaya usaha lainnya dan

biaya lain-lain.

d. Biaya Usaha terdiri dari biaya sumber air, biaya pegawai,

biaya listrik, biaya BBM, biaya pemakaian bahan, biaya

pemeliharaan, dan biaya penyusutan piutang.

e. Biaya Usaha Lainnya terdiri dari biaya kantor, biaya

hubungan langganan, biaya penelitian dan pengembangan

dan biaya umum rupa-rupa.


144

Biaya umum rupa-rupa dikelompokan menjadi biaya

sumbangan, biaya telepon, biaya iklan, biaya sewa system,

biaya rapat tamu, biaya alat tulis kantor, biaya keperluan

kantor, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi kantor dan

biaya umum rupa lainnya.

f. Biaya lain-lain yaitu biaya bunga bank.

5. Apakah dalam pelaporan PPh badan yang terutang pada tahun 2015,

perusahaansudah melakukan penyesuaian fiskal dengan membuat koreksi fiskal

sesuai aturan UU Pajak Penghasilan no.36 Tahun 2008?

Jawab : Iya perusahaan telah membuat penyesuaian fiskal dan melakukan

koreksi fiskal positif atas biaya sumbangan dan representasi

sedangkan melakukan koreksi fiskal negatif atas pendapatan bunga

deposito dan pendapatan jasa giro pada pelaporan PPh badan yang

terutang tahun 2015 sebelum pengisian SPT 1771.

6. Bagaimana perhitungan PPh terutang wajib pajak badan perusahaan dan

pengisiannya pada formulir 1771 tahun 2015?

Jawab : a. Perusahaan menentukan penghasilan bruto yaitu dengan

dijumlahkan semua pendapatan yang ada dalam perusahaan

selama tahun 2015.

e. Perusahaan tidak membuat hitungan harga pokok penjualan

karena menurut perusahaan daerah air minum, ia merupakan

perusahaan jasa.

f. Perusahaan menentukan biaya-biaya yang dikurangi dari

penghasilan bruto yaitu dengan menjumlahkan seluruh biaya

usaha dan biaya usaha lainnya berjumlah sebesar perusahaan

menjumlahkannya karena bagi perusahaan biaya usaha maupun

biaya usaha lainnya merupakan biaya yang dikeluarkan


145

perusahaan berhubungan langsung dengan pihak ketiga serta

untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan.

g. Kompensasi kerugian fiskal pada perusahaan tidak pernah dibuat

setiap tahunnya karena perusahaan mengakui adanya hutang

pajak untuk setiap tahunnya oleh sebab itu perusahaan membuat

kebijakan bahwa jika ada kelebihan pembayaran pajak oleh

perusahaan maka akan dikembalikan dalam bentuk pegurangan

hutang pajak (kalau ada hutang pajak), tetapi bila tidak ada

hutang maka akan dibayarkan ke cicilan tahun berjalan dengan

syarat harus diaudit oleh tim dari dirjen pajak (laporan

keuangannya). Oleh sebab itu kompensasi kerugian fiskal

perusahaan tahun 2015 tidak ada.

h. Penghasilan Kena Pajak yang ditentukan perusahaan pada tahun

2015 langsung senilai dengan penghasilan neto fiskal karena

perusahaan tidak membuat adanya kompensasi kerugian fiskal

setiap tahunnya.

i. Pajak Penghasilan terutang badan tahun 2015 ditentukan

berdasarkan tarif pajak yang berlaku sesuai dengan undang-

undang pajak penghasilan no 36 tahun 2008 pasal 31E mengenai

tarif pajak penghasilan badan, perusahaan memiliki peredaran

bruto tahun 2015 sebesar Rp. 8.878.537.154,- karena peredaran

bruto perusahaan masuk dalam kelopmpok lebih dari Rp.

4.800.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- maka

perhitungannya untuk menentukan Pajak Penghasilan terutang

yaitu :

(50% X 25%) X 25% X

PPh = PKP dari peredaran + PKP dari peredaran

Terutang bruto yang memperoleh bruto yang tidak

fasilitas memperoleh fasilitas


146

j. Pendapatan lain-lain yang ditentukan perusahaan yaitu

pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan lainnya yang

merupakan pendapatan diluar dari kegiatan utama perusahaan

pendapatan air dan pendapatan non air.

k. Biaya lain-lain yang ditentukan perusahaan juga merupakan biaya

diluar biaya usaha dan biaya usaha lainnya seperti biaya bunga

bank.

l. Penghitungan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal perusahaan

tahun 2015 meenggunakan metode garis lurus.

7. Apa saja kendala atau kesulitan yang dialami perusahaan dalam proses perhitungan

pajak penghasilan badan?

Jawab : Kendala yang biasa sering terjadi yaitu dalam menentukan biaya-biaya

pada saat penyesuaian fiskal dan penentuan tarif pajak untuk

perhitungan pajak terutang.


141

Lampiran 2

PEMERINTAH KOTA KUPANG


Jln. S. K.Lerik No.2 Telp.(0380) 828869 – Kupang,E-mail:[email protected]


LaporanLabaRugi

UntukTahunBerakhir 2015

Keterangan Catatan JUMLAH

Pendapatan Usaha

Pendapatan Air 2f,17 Rp 7,276,498,943

Pendapatan Non Air 2f,18 Rp 1,602,038,211

Jumlah Pendapatan Usaha Rp 8,878,537,154

Beban Usaha

Beban Sumber Air 2f,19 Rp 771,456,375

Beban Pegawai 2f,20 Rp 2,422,835,196

Beban Listrik 2f,21 Rp 1,088,209,707

Beban BBM 2f,22 Rp 119,911,700

Beban Pemakaian Bahan 2f,23 Rp 28,514,120

Beban Pemeliharaan 2f,24 Rp 474,865,756

Beban Penyusutan 2f,25 Rp 1,176,232,943

Beban Penyisihan Piutang 2f,26 Rp 136,477,691

Beban Usaha Lainnya 2f,27 Rp 1,590,318,721

Jumlah Beban Usaha Rp 7,808,822,209

Laba (Rugi) Usaha Rp 1,069,714,945

Pendapatan (Beban) Lain-lain 2f,28 Rp 28,030,078

Laba (Rugi) SebelumPajak Rp 1,097,745,023


142

Lampiran 3

PEMERINTAH KOTA KUPANG


Jln. S. K. Lerik No.2Telp.(0380) 828869 – KupangE-mail:[email protected]


Neraca

UntukTahunBerakhir 2015

ASET catatan JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Catatan JUMLAH

Aset lancar : Kewajiban Jangka Pendek :

kas dan bank 2b,3 Rp 4,477,316,593

Hutang Usaha 10 Rp 8,417,884

Piutang Usaha- bersih 2c,4 Rp 1,996,384,278 Hutang Pajak 11 Rp 81,800,881

Piutang Non Usaha- bersih 5 Rp 79,944,198 Hutang Bank 12 Rp 140,214,850

Persediaan 2d,c Rp 518,013,477 Hutang Lain-lain 13 Rp 9,270,684

Biaya dibayar dimuka 7 Rp -

Jumlah Aset Lancar Rp 7,071,658,546 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Rp 239,704,299

Aset Tidak lancar :

Aset Tetap 2e,8 Kewajiban Jangka Panjang :

Nilai perolehan Aset Tetap Rp 23,766,757,036

Hutang Bank 12 Rp -

AkumulasiPenyusutan (Rp 6,352,483,313) Kewajiban Imbalan Kerja 14 Rp 73,416,441

NilaiBuku Rp 17,414,273,723

Jumlah Kewajiban Jangka

Panjang

Rp 73,416,441


143

Aset Lain-lain 9 Rp 1,786,446,379 Jumlah Kewajiban Rp 313,120,740

Jumlah Aset Tidak

Lancar Rp 19,200,720,102

Ekuitas :

Modal 15 Rp 24,861,512,885

Saldo Laba (Rugi) 16 Rp 1,097,745,023

Jumlah Ekuitas Rp 25,959,257,908

JUMLAH ASET Rp 26,272,378,648

JUMLAH KEWAJIBAN DAN

EKUITAS Rp 26,272,378,648


144

Lampiran 4

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

KOTA KUPANG

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2015

(disajikan dalam rupiah)

Kewajiban Imbalan Kerja 73,416,441

Jumlah Kewajiban Imbalan Kerja 73,416,441

14. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

15. MODAL PEMERINTAH DAERAH

Saldo awal 22,351,512,885

Penambahan 2,500,000,000

Jumlah Modal 2,044,759,957

16. SALDO LABA (RUGI)

Saldo awal 1,231,782,954

Laba (rugi) tahun berjalan 894,007,463

Jumlah Saldo Laba (Rugi) 2,044,759,957

17. Pendapatan Air

Harga Air Rp 5,865,013,943

Jasa Administrasi Rp 1,389,185,000

Penjualan Air Lainnya Rp 22,300,000

Jumlah Pendapatan Air Rp 7,276,498,943


145

18. Pendapatan Non Air

Sambungan Baru 1,135,842,143

Bea Balik Nama 43,651,482

Denda -

Pendapatan Pendaftaran 242,977,500

Lain-lain 179,567,086

Jumlah Pendapatan Non Air 1,602,038,211

19. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Sewa Aula 47,500,000

Pendapatan Denda Pemasangan Ilegal 2,467,080

Pendapatan Jasa Giro 9,613,126

Pendapatan Bunga Deposito 28,030,078

Jumlah Pendapatan Lain-lain 87,610,284

20. Biaya Sumber Air

Biaya Pembelian Air Baku 771,456,375

Jumlah Biaya Sumber Air 771,456,375

21. Biaya Pegawai

Biaya pegawai sumber dan pengelolaan 14,969,110

Biaya pegawai transmisi dan distribusi 5,038,500

Biaya pegawai administrasi dan umun 2,402,827,586


Jumlah Biaya Pegawai 2,422,835,196


146

22. Biaya Listrik

Biaya Listrik 1,088,209,707

Jumlah Biaya Listrik 1,088,209,707

24. Biaya BBM

Biaya BBM Operasi Sumber Air 119,911,700

Jumlah Biaya BBM 119,911,700

25. Biaya Pemakaian Bahan

Pemakaian Bahan Pembantu 28,514,120

Jumlah Biaya Pemakaian Bahan 28,514,120

26. Biaya Pemeliaharaan

Biaya Pemeliharaan Sumber Pengelolahan

Air 100,052,126

Biaya Pemeliharaan Transmisi dan

Distribusi 220,057,891

Biaya Pemeliharaan Kantor 154,755,739

Jumlah Biaya Pemeliharaan 474,865,756

23. Biaya Pemeliaharaan

Biaya Pemeliharaan Sumber Pengelolahan

Air 100,052,126

Biaya Pemeliharaan Transmisi dan Distribusi 220,057,891

Biaya Pemeliharaan Kantor 154,755,739

Jumlah Biaya Pemeliharaan 474,865,756


147

27. Biaya Penyusutan

Biaya Penyusutan Instalasi Sumber Air 219,112,157

Biaya Penyusutan instalasi Pompa 337,468,440

Biaya Penyusutan Instalasi Pengolahan Air 850,000


Distribusi 478,743,718

Biaya Penyusutan Bangunan Gedung 55,479,913

Biaya Penyusutan Peralatan dan Perlengkapan 60,027,811

Biaya Penyusutan Kendaraan Kantor 24,413,404

Biaya Penyusutan Inventaris/Perabot Kantor 137,500

Jumlah Biaya Penyusutan 1,176,232,943

28. Biaya Penyisihan Piutang

Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136,477,691

Jumlah Biaya Penyisihan Piutang Usaha 136,477,691

29. Biaya Usaha Lainnya

Biaya Kantor 141,433,285

Biaya Hubungan Langganan 62,948,000

Biaya Penelitian dan Pengembangan 36,940,000

Biaya umum rupa 1,348,997,436

Jumlah Biaya Usaha Lainnya 1,590,318,721

30. Biaya Lain-lain

Biaya Bunga Bank 59,580,206

Jumlah Biaya Lain-lain 59,580,206


148

Lampiran 5

Rincian beban umum rupa-rupa perusahaan tahun 2015

Keterangan Jumlah

Biaya Sumbangan Rp 500,000

Biaya Telepon Rp 103,868,366

Biaya Iklan / Promosi Rp 100,950,344

Biaya Rapat Tamu Rp 86,340,560

Biaya Representasi Rp 56,250,000

Biaya Sewa Sistem Rp 97,291,920

Biaya Alat Tulis Kantor Rp 104,200,716

Biaya Fotocopy Rp 72,534,500

Biaya cleaning service Rp 91,798,390

Biaya Perjalanan Dinas Rp 89,730,835

Biaya Administrasi Kantor Rp 118,750,360

Biaya konsumsi pegawai Rp 88,250,750

Biaya karanganbunga HUT Bank NTT

ke-52 Rp 2,750,500

Biaya Pajak Rp 80,744,439

Biaya sewa gudang Rp 137,350,000

Biaya transport mahasiswa magang Rp 6,550,000

Biaya Sumbangan Pendidikan Rp 90,616,011

Biaya Materai Rp 20,519,745

Jumlah Rp 1,348,997,436


149

Lampiran 6


Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Per 31 Desember 2015

Keterangan Jumlah

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Tahun 2014 Rp 1,097,745,023

Ditambah Koreksi Fiskal Positif :

Biaya Bantuan dan Sumbangan Rp 500,000

Biaya Representasi Rp 56,250,000

Jumlah Koreksi Fiskal Positif Rp 56,750,000

Dikurangi Koreksi Fiskal Negatif :

Bunga Deposito Rp 9,613,126

Jasa Giro Rp 28,030,078

Jumlah Koreksi Fiskal Negatif Rp (37,643,204)

Laba Fiskal Setelah koreksi

positif / negative Rp 1,116,851,819

Bagian yang mendapat fasilitas pengurangan :

4.800.000.000 x 1.116.851.819 = 603.803.154

8.878.537.154

1.116.851.819 - 603.803.154 =513.048.666

Pajak yang harus dibayar :

50% x 25% x 603.803.153,56 = 75.475,394

25% x 513.048.665,73 = 128.262.166

Jumlah PPhTerutang 203.737.561

PPh Pasal 25 128.413.000

Jumlah pajak yang masih harus dibayar 75.324.561


150

Lampiran 7 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA KUPANG

Penyusutan Aset Tetap

Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2015

(disajikan dalam rupiah)

KELOMPOK / JENIS HARTA Bulan dan Tahun

Perolehan

Harga

Perolehan

Masa

Manfaat Prosentase

Penyusutan

tahunan

Alat-alat kerja/ bengkel Januari 2013

14,481,000 4 tahun 25% 3,620,250

Alat-alat perhubungan Januari 2013

3,450,000 4 tahun 25% 862,500

Inventaris kantor rupa-rupa Januari 2013

550,000 4 tahun 25% 137,500

Mebel September 2015

180,169,750 4 tahun 25% 15,014,146

Mesin kantor Januari 2014

133,292,158 4 tahun 25% 33,323,040

Peralatan dan perlengkapan rupa-rupa Januari 2015

28,831,500 4 tahun 25% 7,207,875

Kendaraan roda 2 Januari 2011

65,784,465 5 tahun 20% 13,156,893

Kendaraaan roda 4 November 2015

540,312,504 4 tahun 25% 11,256,511

Instalasi pompa lainnya Februari 2015

2,309,989,800 8 tahun 12.5% 264,686,331


151

Instalasi pompa-peralatan pompa Januari 2014

467,037,841 8 tahun 12.5% 58,379,730

Instalasi transdit Oktober 2015

15,319,798,967 8 tahun 12.5% 478,743,718

Aula Januari 2012

494,150,000 20 tahun 5% 24,707,500

Bangunan kantor Januari 2009

615,448,250 20 tahun 5% 30,772,413

Instalasi pompa bangunan dan


1,268,750 20 tahun 5% 63,438

Instalasi sumber lainnya Januari 2011

712,214,050 20 tahun 5% 35,610,703

Instalasi sumber reservoir Januari 2013

1,245,086,914 20 tahun 5% 62,254,346

Instalasi sumber sumur produksi Januari 2010

874,358,850 20 tahun 5% 43,717,943

Instalasi pengolahan air Januari 2010

17,000,000 20 tahun 5% 850,000

Instalasi pompa pembangkit listrik Januari 2013

286,778,813 20 tahun 5% 14,338,941



1,550,583,290 20 tahun 5% 77,529,165

Total Biaya Penyusutan 1,176,232,939


152

Lampiran 8


Documents

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB … · 2017-12-16 · EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ... DAFTAR ISI Halaman HALAMAN ... Rincian Pendapatan dan Biaya …………………