EVALUASI PENARIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR …/Evaluasi... · EVALUASI PENARIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SISTEM DRIVE THRU (CEPAT) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN

i

EVALUASI PENARIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SISTEM

DRIVE THRU (CEPAT) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DI SAMSAT KOTA SURAKARTA

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat

Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Oleh:

HENDIYAN TYASTOMO

NIM F3407104

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

ii

ABSTRACT



PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DI SAMSAT KOTA SURAKARTA

HENDIYAN TYASTOMO

NIM F3407104

Tax is a source of country income that use to development finance. One

kinds of the tax is Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB is tax province that use

to pay province expending and public prosperity. One kinds of a collection PKB is

SAMSAT Drive Thru. The purpose of this research is to evaluate the withdraw

system of PKB used Drive Thru (Cepat) system and that contribute to PKB

income in SAMSAT Surakarta.

This research was taken with observation and documentation method. The

meaning of observation is by doing monitoring directly to the object that

researched. The meaning of Documentation is collect report data from SAMSAT

Surakarta.

According to the research, the PKB Drive Thru (Cepat) system appllied

well and match according to SAMSAT`s Standart Operational Prosedur. People

only need about 10 (ten) minutes to paying PKB yearly. SAMSAT Drive Thru

(Cepat) incomes give a good contribute to SAMSAT Surakarta incomes.

SAMSAT Drive Thru (Cepat) incomes give a good signal of the reaches that

operated in 3 (three) months.

Author gives suggestion to SAMSAT Surakarta to increase the service.

SAMSAT Drive Thru (Cepat) system can be widened because that system will

give positive effect for Central Java especially Surakarta.

Keywords: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Petugas, Wajib Pajak, SAMSAT

Drive Thru (Cepat).

iii

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :



PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA

SURAKARTA

Ditulis oleh,

Nama : Hendiyan Tyastomo

NIM : F3407104

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan guna mencapai derajat

Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi UNS.

Surakarta, 27 Juli 2010

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Ahmad Ridwan, SE, Ak.

NRP. 34 07 00001

iv

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:



PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KOTA

SURAKARTA

Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta


Titik Setyaningsih, SE __________________

NRP. 34 08 00001 Penguji

Ahmad Ridwan, SE, Ak. __________________

NRP. 34 07 00001 Pembimbing

v

MOTTO

Nasib seseorang tidak akan berubah bila orang tersebut tidak ingin

untuk merubah nasibya sendiri.

Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu

kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin

kamu lakukan.

Masa depan itu dibeli oleh masa sekarang.

Sedikit berbicara lebih baik daripada banyak berbicara, akan lebih baik

lagi jika hanya membicarakan hal yang baik-baik saja.

Anggaplah segala permasalahan sebagai pelajaran dan pujian sebagai

peringatan untuk mawas diri.

Gagasan atau ide adalah bibit, mewujudkannya membutuhkan

keringat.

Tiada hidup tanpa kegagalan, kesalahan dan kejatuhan.

Sukses tidak diukur dari hasil yang didapat, tapi dari keberhasilan

mengatasi kesulitan-kesulitan yang diperoleh saat menuju hasil yang

didapat.

Hidup ini sesungguhnya mudah dan sederhana jika tidak banyak

tuntutan. Karena hidup ini penuh dengan kebahagiaan jika tidak

dikuasai oleh ambisi, emosi dan ilusi.

vi

PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini penulis persembahkan untuk:

Allah SWT

Ayah, Ibu, kakak serta adiku tercinta

Ketua Diploma III Perpajakan UNS

Seluruh staf dan dosen pengajar FE UNS

Bapak Ahmad Ridwan,SE, Ak selaku dosen pembimbing

Seluruh karyawan SAMSAT kota Surakarta

Teman-teman ku tersayang

Almamaterku

vii

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulilahirabbilalamin, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan atas

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada

kita semua sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul Evaluasi Penarikan

Pajak Kendaraan Bermotor Sistem Drive Thru (Cepat) dan Kontribusinya

terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota

Surakarta dapat terselesaikan dengan baik.

Pembuatan Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk

mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma Perpajakan Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis tentunya mendapat bantuan dan

dukungan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini baik bahan-bahan penelitian, izin,

moral dan doa. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak dan orang yang penulis cintai, yang penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia-Nya.

2. Ibu tercinta yang telah mendahului, semoga dapat bertemu di kehidupan yang

akan datang.

3. Bapak tercinta yang telah memberikan do’a dan dukungan, serta curahan

kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

4. Kakak, adik dan seluruh keluarga penulis.

5. Prof. DR. Bambang Sutopo, M.Si, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi

6. Drs. Santoso Tri Hananto, M.Si, Ak., selaku Ketua Program DIII.

viii

7. Bapak Sri Suranta SE, MSi, Ak., BKP selaku Ketua Program Diploma III

Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

8. Drs. Djoko Purwanto, MBA, selaku koordinator Kegiatan Magang

Mahasiswa Program DIII FE UNS.

9. Bapak Ahmad Ridwan, Se, Ak., selaku Pembimbing Tugas Akhir yang

banyak memberikan nasehat dan pengarahan sampai Laporan Magang ini

dapat terselesaikan.

10. Ibu Arum Kusumaningdyah Adiati, SE, MM, Ak., selaku Pembimbing

Magang yang banyak memberikan nasehat dan pengarahan sampai Laporan

Magang ini dapat terselesaikan. ”Terima Kasih bu atas segala upaya dan

kesabaran menghadapi tingkah laku saya, maafkan penulis bila ada tingkah

dan perkataan yang menyinggung hati ibu.”

11. Seluruh dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas

Maret Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.

12. Tomo Irianto, SH selaku Pembimbing Mahasiswa dalam melakukan kegiatan

magang di Kantor SAMSAT Kota Surakarta.

13. Seluruh Pegawai di UP3AD beserta SAMSAT Kota Surakarta yang telah

memberikan izin dan bimbingan serta informasi selama Penulis

melaksanakan Magang dan penyusunan Tugas Akhir. Pak Eko, Pak Darmah,

Mas Kancil, Bu Niken, Bu Dewi, Bu Pratiti, Bu Harmini, Mas Riza, serta

pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

14. Bramasta, Iwan, Niko, Hanung, Fatim, Ruli, selaku teman dalam melakukan

kegiatan magang penulis.

15. Teman-teman Pajak 2007 Mas Andi, Doni, Syarifudin, Adya, Sandri, Indyah,

Bramasta, Fajar, Winta, Dito, Een, Erwin, Cahyo, Hanung, Fatim, Ruli.

spesial untuk Dwi, ”terima kasih telah memberi tumpangan gratis kamar dan

komputernya.”

16. Putra, Feri, Agung, Alfian, Tria, Toha, Febriyan, Hadi, Yusuf, dan teman-

teman lainnya. ” terima kasih atas waktu futsal dan nongkrongnya ”

ix

17. SODANERS Family.

18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah

memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan manusia. Untuk itu penulis

mengharap kritik dan saran yang membangun dalam penulisan ini agar hari esok

menjadi lebih baik dan sesuai harapan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Penulis

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

ABSTRAK ..................................................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... iii

HALAMAN PENGESAHAN ...................................................................... iv

MOTTO ......................................................................................................... v

PERSEMBAHAN ......................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................. vii

DAFTAR ISI ................................................................................................ x

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................. 7

C. Tujuan Penelitian .................................................................. 7

D. Manfaat Penelitian ................................................................ 8

E. Metode Penelitian ................................................................. 9

1. Desain Penelitian ............................................................. 9

2. Obyek Penelitian ............................................................. 9

3. Jenis dan Sumber data .................................................... 9

4. Teknik Pengumpulan data .............................................. 10

5. Teknik Pembahasan ........................................................ 10

xi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi .............................................................. 11

B. Pengertian Sistem .................................................................. 12

C. Pengertian Pajak .................................................................... 13

D. Fungsi Pajak .......................................................................... 14

E. Syarat Pemungutan Pajak ...................................................... 15

F. Sistem Pemungutan Pajak ...................................................... 15

G. Pengelompokan Pajak ............................................................ 16

H. Hambatan Pemungutan Pajak ................................................ 17

I. Tarif Pajak ............................................................................. 18

J. Pajak Daerah .......................................................................... 18

K. Pajak Kendaraan Bermotor ................................................... 19

BAB III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian ....................................... 23

B. Laporan Magang .................................................................... 34

C. Pembahasan ........................................................................... 39

1. Mekanisme Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

sistem Drive Thru (Cepat) ............................................... 39

2. Kendala yang ditemukan dalam pemungutan PKB di

SAMSAT Drive Thru (Cepat) ........................................... 49

3. Solusi yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan kendala

yang terjadi pada penarikan PKB sistem Drive Thru

(Cepat).............................................................................. 51

4. Kontribusi penarikan PKB sistem Drive Thru (Cepat) .. 52

xii

BAB IV. PENUTUP

A. Temuan .................................................................................. 54

1. Kelebihan ......................................................................... 54

2. Kelemahan ....................................................................... 55

B. Kesimpulan............................................................................. 56

C. Saran....................................................................................... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Peneriman Dalam Negeri Tahun Anggaran 1999/2000 – 2008 ................... 2

1.2 Data Objek PKB dan Realisasi PKB SAMSAT Kota Surakarta ................. 6

3.1 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) SAMSAT Kota Surakarta

Tahun Berjalan 2010 bulan April – Juni ...................................................... 52

3.2 Penerimaan PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) Kota Surakarta Tahun

Berjalan 2010 bulan April – Juni ................................................................. 52

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Struktur Organisasi UP3AD ......................................................................... 31

3.2 Alur pembayaran PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) ................................. 42

3.3 Flowchart pada Bagian Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen ................. 48

3.4 Flowchart pada Bagian Pembayaran dan Penyerahan Dokumen ................ 49

xv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Magang

2. Surat Perijinan Magang dari Instansi/ Lembaga/ Perusahaan

3. Surat Keterangan Penyelesaian Magang

4. Memo Penerimaan Laporan Kegiatan Magang Mahasiswa

5. Gambar Aktivitas SAMSAT Drive Thru (Cepat)

6. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) SAMSAT Kota Surakarta

7. Penerimaan PKB SAMSAT Drive Thru Kota Surakarta

8. Perda No. 3 Tahun 2002

xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berkembang

di kawasan Asia Tenggara. Indonesia adalah negara yang besar yang memiliki

banyak potensi untuk menjadi negara yang makmur. Potensi-potensi tersebut

antara lain sumber daya alam yang melimpah, wilayah kepulauan yang

strategis, sumber daya manusia yang melimpah, dan masih banyak lagi.

Tentunya, dalam membangun Negara guna mencapai kemakmuran

memerlukan sistem pengelolaan sumber dana yang baik. Pengelolaan tersebut

berkaitan dengan penghasilan Negara. Salah satu penghasilan Negara berasal

melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam

Negara itu (natural resources).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-

Undang No. 16 Tahun 2009). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara

yang paling besar. Hal tersebut terjadi karena salah satu fungsi pajak, yaitu

fungsi budgetair yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. Sehingga pemerintah mengharapkan proporsi yang

besar dari pemasukan berupa pajak. Berikut adalah contoh tabel penerimaan

dalam negeri tahun anggaran 1999/2000 - 2008:

xvii

Tabel 1.1

Penerimaan Dalam Negeri Tahun Anggaran 1999/2000 – 2008 *)

(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran Perpajakan Bukan Pajak Jumlah

Nilai % Nilai % Nilai %

1999/2000 ¹)

2000 ²)

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (LKPP)

2007

(UU 18/2006)

2007 (RAPBN-P)

2008

(RAPBN)

125.951,0

115.912,5

185.540,9

210.087,5

242.048,1

280.558,8

347.031,1

409.203,0

509.462,0

489.891,8

583.675,6

56,5

56,3

61,7

70,4

71,0

69,6

70,3

64,3

70,7

71,9

76,9

78.481,6

89.422,6

115.058,6

88.440,0

98.880,2

122.545,8

146.888,3

226.950,1

210.927,0

191.868,2

175.649,1

38,4

43,5

38,3

29,6

29.0

30,4

29,7

35,7

29,3

28,1

23,1

204.432,6

205.343,5

300.599,5

298.527,5

340.928,3

403.104,6

493.919,4

636.153,1

720.389,0

681.760,1

759.324,7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

*)Perbedaan angka dibelakang koma terhadap penjumlahan adalah karena

pembulatan

¹) Disesuaikan dengan klasifikasi yang baru

²) Periode 1 April s/d 31 Desember 2000 ( 9 bulan)

Sumber: Data Pokok APBN 2008 www.anggaran.depkeu.go.id.

http://www.anggaran.depkeu.go.id/

xviii

Perpajakan di Indonesia sendiri menurut pemungut dan pengelolanya

dibagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat memiliki 8

(delapan) jenis pajak. Sedangkan Pajak Daerah memiliki 10 (sepuluh) jenis

pajak yang dibagi menjadi 4 (empat) pajak Propinsi dan 6 (enam) pajak

Kabupaten/ Kota.

Salah satu jenis Pajak Propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau

penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua

kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di

semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor

dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber

daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk

dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Pemerintah Propinsi (Daerah) memerlukan sarana dan prasarana dalam

melakukan pelayanan penarikan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Dalam rangka

pemberian pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak kendaraan bermotor

secara cepat dan responsif. Maka, pada tanggal 28 Desember 1976 diterbitkan

Surat Keputusan Bersama Menhankam/ Pangab, Menkeu dan Mendagri No.

Kep. 13/ XII/ 1976, Kep. 1693/ MK/ IV/ 76, No. 311 Tahun 1976 yang

bermaksud mengatur adanya penyederhanaan pembayaran PKB/ BBNKB

xix

(Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor),

SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang

dikaitkan dengan pengurusan STNK dan dilakukan dalam suatu Kantor

Bersama SAMSAT serta menciptakan adanya keseragaman yang bertujuan

untuk:

1. Peningkatan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor.

2. Peningkatan pendapatan Negara dan Daerah.

3. Menertibkan data kendaraan/ data kamtibmas.

Tanggal 2 Desember 1977 adalah awal berdirinya Kantor Samsat di

Jawa Tengah, dan pada saat itu operasional Kantor Samsat hanya ada 1 (satu)

Kantor Samsat di tiap Karesidenan (Jawa Tengah ada 6 eks Karesidenan)

sehingga pada waktu itu banyak masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

yang melakukan pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan),

pembayaran PKB/ BBNKB dan SWDKLLJ sempat menginap guna

mendapatkan pelayanan atas pengurusan surat-surat kendaraannya karena

sistem yang digunakan masih manual atau pengisian dan pengecekan data

kendaraan bermotor dilakukan satu persatu tanpa bantuan ilmu teknologi.

Kini di Propinsi Jawa Tengah keberadaan SAMSAT semakin

meningkat. Terdapat 50 Kantor SAMSAT di Propinsi Jawa Tengah. Hampir di

seluruh kota di Propinsi Jawa Tengah terdapat Kantor Bersama SAMSAT,

termasuk di Kota Surakarta yang terletak di Jalan Profesor Doktor Suharso

Nomor 17 Jajar Laweyan Surakarta.

Perkembangan sistem penarikan dan pembayaran PKB di SAMSAT

mulai menggunakan teknologi komunikasi, dalam hal ini adalah penggunaan

xx

komputer dan online internet. Penggunaan komputer membantu

mempersingkat waktu dalam penarikan dan pembayaran PKB karena dalam

melakukan pengisian dan pengecekan data kendaraan bermotor tidak lagi

memerlukan sistem manual. Sementara sistem online internet, pembayaran

PKB dapat dilakukan di seluruh Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah.

Sehingga pembayaran PKB dapat dilakukan tanpa harus berada di kota asal

kepemilikan kendaraan bermotor terdaftar. Misal, Wajib Pajak yang memiliki

kendaraan bermotor di wilayah Semarang dapat melakukan pembayaran PKB

di wilayah Solo.

Seiring berjalannya waktu, pengguna kendaraan bermotor terus

mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam rangka pemberian pelayanan

kepada masyarakat Wajib Pajak kendaraan bermotor secara cepat dan

responsif, pada tanggal 7 April 2010 UP3AD dan Kantor Bersama SAMSAT

Kota Surakarta mengembangkan sistem penarikan dan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) yang baru yaitu SAMSAT sistem Drive Thru atau

sistem Cepat yang menggunakan teknologi online internet. Sistem penarikan

dan pembayaran PKB sistem Drive Thru (Cepat) ditujukan kepada Wajib

Pajak yang hendak melakukan pembayaran Pajak Ulang atau Pajak Tahunan.

SAMSAT Drive Thru (Cepat) terletak di Jalan Kapten Mulyadi Nomor 278.

Dalam SAMSAT Drive Thru (Cepat) pembayaran PKB hanya membutuhkan

waktu kurang lebih 10 menit. Sistem ini bertujuan mendekatkan tempat

pemungutan PKB kepada Wajib Pajak dan mengurangi pemborosan waktu

dalam pembayaran PKB oleh Wajib Pajak. Selain tujuan tersebut sistem

SAMSAT Drive Thru (CEPAT) bertujuan meningkatkan pendapatan Pajak

xxi

Sumber: Penerimaan PKB SAMSAT Kota Surakarta

Kendaraan Bermotor (PKB) yang penerimaannya dari tahun ketahun terus

mengalami peningkatan. Berikut bukti penerimaan bahwa pendapatan Pajak

Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Surakarta mengalami peningkatan:

Tabel 1.2

Data Objek PKB dan Realisasi PKB

SAMSAT KOTA SURAKARTA

Sistem penarikan PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) masih tergolong

baru di Kota Surakarta, Wajib Pajak masih merasa asing terhadap upaya yang

dilakukan SAMSAT Kota Surakarta dalam mengembangkan pelayanan

penarikan dan pembayaran PKB sistem Drive Thru (Cepat). Berdasarkan

uraian diatas, maka penulis dalam menyusun tugas akhir mengambil judul :

“EVALUASI PENARIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

SISTEM DRIVE THRU (CEPAT) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT

KOTA SURAKARTA”

TAHUN JUMLAH KENDARAAN

BERMOTOR REALISASI PKB

2005

2006

2007

2008

2009

203.745

210.264

220.541

240.041

257.753

47.452.726.545

54.263.946.655

59.942.375.320

68.061.249.330

74.392.929.275

xxii

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem

Drive Thru (Cepat)?

2. Apa saja kendala penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem Drive Thru

(Cepat)?

3. Solusi apa yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan kendala yang terjadi

pada penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem Drive Thru (Cepat)?

4. Bagaimana Kontribusi penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem Drive

Thru (Cepat) terhadap penerimaan SAMSAT Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem

Drive Thru (Cepat).

2. Mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penarikan Pajak

Kendaraan Bermotor sistem Drive Thru (Cepat).

3. Mengetahui gambaran solusi agar pelaksanaan penarikan Pajak Kendaraan

Bermotor sistem Drive Thru (Cepat) dapat berjalan lancar.

4. Mengetahui apakah pelaksanaan penarikan Pajak Kendaraan Bermotor

sistem Drive Thru (Cepat) memberi kontribusi yang berarti bagi

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kota Surakarta.

xxiii

D. Manfaat

1. Bagi SAMSAT Kota Surakarta

Bagi SAMSAT Kota Surakarta, tugas akhir ini dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam usahanya untuk meningkatkan pelayanan

dalam melakukan penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem Drive Thru

(Cepat), serta usahanya dalam mengurangi dan mungkin menghilangkan

kendala yang ada dalam proses penarikan Pajak Kendaraan Bermotor

sistem Drive Thru (Cepat).

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang

penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem Drive Thru (Cepat). Baik

dalam hal penataan, proses penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem

Drive Thru (Cepat), dan pengawasannya.

3. Bagi Pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan

ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan

referensi tentang penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sistem

Drive Thru (Cepat), Serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dan

menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya.

xxiv

E. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Dalam tugas akhir ini menggunakan desain penelitian berupa observasi.

Observasi dilakukan dengan cara mengamati penarikan Pajak Kendaraan

Bermotor sistem Drive Thru (Cepat) Kota Surakarta dan melakukan

wawancara dengan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran maupun

Petugas penarikan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Objek Penellitian

Objek penelitian adalah mekanisme penarikan Pajak Kendaraan

Bermotor sistem Drive Thru (Cepat) di SAMSAT Kota Surakarta.

Beberapa alat bantu yang digunakan dalam teknik ini adalah penggunaan

gambar/foto untuk memperjelas deskripsi. Objek penelitian yang berupa

masalah akan diteliti dan dibahas untuk mencari solusi penyelesaian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari

wawancara, data sekunder yang didapat dari pemeriksaan dokumen

SAMSAT atau buku-buku referensi lain. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam tugas akhir ini adalah observasi, wawancara,

pemeriksaan dokumen perusahaan.

xxv

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung dalam mengamati dan

mengumpulkan data dari responden dengan melakukan wawancara

dengan Petugas penarik dan pembayaran SAMSAT Drive Thru

(Cepat) serta wawancara dengan Wajib Pajak yang melakukan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

b. Dokumentasi

Sumber data Dokumentasi untuk memperoleh data langsung di

Kantor Bersama Samsat Surakarta yang meliputi laporan kegiatan

berupa laporan keuangan dan non keuangan, buku serta peraturan

yang relevan.

5. Teknik Pembahasan

Teknik pembahasan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu

metode yang bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca dan

mengungkapkan suatu masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana adanya

atau mengungkapkan fakta secara lebih dalam mengenai persepsi Wajib

Pajak terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor SAMSAT

Surakarta.

xxvi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi

1. Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 1) evaluasi adalah kegiatan untuk

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya

informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat

dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision

maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan

evaluasi yang telah dilakukan.

(www.evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03)

2. Menurut Worthen dan Sanders (1979 : 1) evaluasi adalah mencari

sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat

berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif

prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam

kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan

seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan

menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan

keinginannya semula. (www.evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03)

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan

beberapa orang diatas, kita dapat menarik benang merah tentang evaluasi

yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang

xxvii

untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.

(www.evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03)

B. Pengertian Sistem

Pengertian sistem menurut beberapa pendapat:

1. Pengertian sistem menurut Mulyadi (2002: 3). Sistem adalah kumpulan

atau jaringan dari beberapa unsur yang saling berkaitan untuk suatu

maksud tertentu yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan.

2. Pengertian sistem menurut Baridwan (1991: 2) adalah suatu entity

(kesatuan) yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan

(subsistem) yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Sedangkan menurut Marshall B (1996: 9) mendefinisikan sistem sebagai

rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling

berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.

Unsur-unsur sistem menurut Mulyadi (2001: 9) terdiri dari 4 komponen

yaitu:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara

tegas.

2. Wewenang dan prosedur catatan.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit

organisasi.

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

xxviii

C. Pengertian Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,

SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann (Waluyo dan Ilyas,

2002: 4). Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum),

tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup

pengeluaran-pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (Erly Suandy,

2003) Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut

oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan

umum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Prof.Dr. Mardiasmo, MBA., Ak.

adalah:

xxix

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang

(bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta

aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

D. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak (Perpajakan edisi kedua, A Tjahjono dan M Fakhri

Husein, 1999) yaitu:

1. Fungsi Budgetair, yaitu:

Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk

memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (regularend)

a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang

ekonomi dan sosial.

b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di

luar bidang keuangan.

xxx

E. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan,

maka Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).

3. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis).

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

F. Sistem Pemungutan Pajak, menurut Mardiasmo (2009)

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh

Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus.

2. Self Assessment System


Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

xxxi

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

Wajib Pajak sendiri.

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. With Holding System


pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

G. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2009)

1. Menurut golongannya

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut sifatnya

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.


b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

xxxii

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

3. Menurut lembaga pemungut

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.


b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerahdan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran.

H. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak terdiri dari dua perlawanan (Waluyo), yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan

pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan

secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan

untuk menghindari pajak.

xxxiii

I. Tarif Pajak

Terdapat empat macam tarif pajak yang dikemukakan Mardiasmo (2009),

yaitu:

1. Tarif Sebanding atau Proporsional yaitu tarif berupa presentase yang

tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai

pajak.

2. Tarif Tetap yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang

terutang tetap.

3. Tarif Progresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin besar bila

jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila

jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

J. Pajak Daerah

Pajak Daerah (Undang-Undang No 28 Tahun 2009) adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah (Mardiasmo, 2009) terdiri dari 4

komponen, yaitu:

xxxiv

1. Pajak Daerah berasal dari negara yang diserahkan kepada daerah sebagai

pajak daerah.

2. Penyerahan berdasarkan Undang-Undang.

3. Hasil pungutan pajak daerah dipegunakan untuk membiayai

penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai

pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

4. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pad kekuatan Undang-Undang

atau peraturan hukum lainnya.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari:

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain.

K. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Obyek dan Subjek Pajak Kendaraan Bemotor

a. Obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan

Bermotor yang terdaftar di Daerah termasuk kepemilikan dan atau

penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan

orang dan atau barang.

b. Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau

menguasai kendaraan bermotor.

c. Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki

Kendaraan Bermotor.

d. Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:

xxxv

1) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya

dan atau ahli warisnya.

2) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

2. Pengecualian Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Dikecualikan sebagai obyek PKB adalah kepemilikan dan atau

penguasaan kendaraan bermotor oleh:

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota

dan Pemerintah Desa.

b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Lembaga-

lembaga Internasional dengan atas timbal balik.

c. Pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia dipamerkan

dan dijual.

d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan semata-mata untuk

pemadam kebakaran.

e. Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 ( dua ) unsur

pokok:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran

umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang besarnya ditetapkan oleh

Gubernur.

xxxvi

Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak

diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor:

a. Isi silinder dan satuan daya.

b. Penggunaan Kendaraan Bermotor.

c. Jenis Kendaraan Bermotor.

d. Merk Kendaraan Bermotor.

e. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor.

f. Berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang

diiizinkan.

g. Negara pembuat Kendaraan Bermotor.

h. Dokumen import untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor:

a. Tekanan gandar.

b. Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor.

c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari

Kendaraan Bermotor.

Penghitungan dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam satu tabel yang

ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tarif PKB ditetapkan sebesar:

a. 1,5% (satu setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan

umum.

b. 1% (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum.

xxxvii

c. 0,5% (setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat

dan alat-alat besar.

5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

a. Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat

pendaftaran Kendaraan Bermotor.

b. Kewajiban Pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan,

besarnya Pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.

c. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu

bulan penuh.

6. Sanksi keterlambatan pembayaran

a. Apabila pembayaran PKB terlambat dikenakan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan

keterlambatan.

b. Apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan

sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah

bunga 2% (dua persen) dihitung dari pajak terutang untuk jangka

waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

xxxviii

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Surakarta adalah

Cabang dari Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) yang sejak 20 Mei 2000

berubah menjadi UPPD dan tindak lanjut atas adanya reformasi birokrasi

yang telah diputuskan dalam UU Nomor 41 tanggal 23 Juli 2007, DIPENDA

berubah menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008

UPPD berubah lagi menjadi Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan

Aset Daerah (UP3AD) yang merupakan cabang dari DPPAD Provinsi Jawa

Tengah sejak tanggal 01 Juli 2009.

Dimulai sejak tahun 1957, dengan nama Seksi Penghasilan Daerah. Seksi

ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPD Peralihan Propinsi Jateng No.

U/7/I/12 tanggal 11 Oktober 1957. Pembentukan Seksi Penghasilan Daerah

ini berdasarkan pula pada UU No. 32 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-

pajak Pusat kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II; UU No.12 Tahun 1957

tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta UU No. 11 Tahun 1957

tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

1. Status dan Kedudukan

Status dan Kedudukan Seksi Penghasilan pada waktu itu berada di bawah

Bagian Keuangan Otonom dengan susunan organisasi waktu itu:

a. Urusan Umum.

xxxix

b. Urusan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

c. Urusan Teknis.

d. Urusan Operasional.

e. Urusan Pengawasan.

2. Keadaan organisasi

Keadaan organisasi sudah mulai berkembang dengan adanya Perwakilan di

Daerah Tingkat II yaitu Semarang, Surakarta, Magelang, Kudus, Tegal dan

Purwokerto. Perkembangan ini diikuti pula dengan bertambahnya personil

serta target pendapatan yang terus meningkat.

Pada waktu terjadi G 30 S Tahun 1966 banyak personil Dipenda yang

terlibat dan dikenakan tindakan oleh Pemerintah. Dalam tahapan

perjuangan menegakkan kembali arah personil menjadi satu asas

(monoloyalitas), adanya KOKAR MENDAGRI serta untuk merintis

kepentingan organisasi dinas, maka pada tahun 1967, dengan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Juli

1967 No. KU. G/ A. 36/ 1/ 15 status Seksi Penghasilan Daerah

ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah (Iuran Daerah).

Dengan dasar hukum ini mulailah sedikit demi sedikit Direktorat

Pendapatan Daerah berdiri sendiri (otonom) dan lepas dari Bagian

Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.

3. Lahirnya nama DPPAD

Dengan adanya keputusan DPRGR Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli

1968 No. 25/ 11/ DPRGR tentang Penetapan Pola oleh Pemikiran

xl

Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah untuk mencetuskan

Modernisasi Desa, sebagai pola proses Pembangunan Jawa Tengah, maka

untuk meningkatkan pendapatan daerah, status Direktorat Pendapatan

Daerah ditingkatkan menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Daerah Propinsi Jawa Tengah. Secara formal Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 01 Juli 2009.

4. Timbulnya SAMSAT

Tahun 1976 – 1978 terus dirintis usaha intensifikasi dan ekstensifikasi

sampai timbulnya Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap

(SAMSAT). Seperti diketahui, sejak pungutan PKB (Pajak Kendaraan

Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I/ Propinsi, maka untuk

pelaksanaannya berdasar pada PP Daerah Tingkat I.

Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh masing-masing Propinsi tidak

seragam, sehingga mengakibatkan besarnya penetapan PKB maupun BBN

KB serta sistem pungutannya tidak seragam. Disamping itu pengurusan

terhadap kendaraan bermotor mengalami hambatan karena pemilik harus

datang ke Kantor Dipenda, untuk membayar Jasa Raharja harus datang ke

Kantor Perwakilan Jasa Raharja, untuk mengurus STNK dan BPKB harus

datang ke Kantor Polisi. Hal ini mengakibatkan banyak waktu, tenaga dan

biaya yang terbuang.

Dengan adanya hal-hal tersebut, maka pada tanggal 28 Desember 1976

diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/ Pangab, Menkeu dan

xli

Mendagri No. Kep. 13/ XII/ 1976, Kep. 1693/ MK/ IV/ 76, No. 311 Tahun

1976 yang bermaksud mengatur adanya: penyederhanaan pembayaran

PKB/ BBNKB, SWDKLLJ yang dikaitkan dengan pengurusan STNK dan

dilakukan dalam suatu Kantor Bersama SAMSAT serta menciptakan

adanya keseragaman yang bertujuan untuk:

a. Peningkatan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor.

b. Peningkatan pendapatan Negara dan Daerah.

c. Menertibkan data kendaraan / data kamtibmas.

Tanggal 2 Desember 1977 adalah awal berdirinya Kantor Samsat di Jawa

Tengah, dan di saaat itu operasional Kantor Samsat hanya ada 1 (satu)

Kantor Samsat di tiap Karesidenan (Jawa Tengah ada 6 eks Karesidenan)

sehingga pada waktu itu banyak masyarakat Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor yang melakukan pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor

Kendaraan), pembayaran PKB/BBN KB (Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sempat menginap guna mendapatkan

pelayanan atas pengurusan surat-surat kendaraannya.

5. Keuntungan dengan adanya SAMSAT:

Dengan terbentuknya SAMSAT terdapat beberapa keuntungan:

a. Organisasi kerjasama instansi-instansi yang tergabung dalam

pelaksanaan SAMSAT (Polri, Dipenda dan Jasa Raharja) terdapat

keseragaman.

b. Adanya sistem pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan),

PKB/ BBN KB (Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama

xlii

Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas) seragam.

c. Pengenaan pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya

STNK dan setiap tahun wajib melaksanakan pengesahan STNK.

d. Pembayaran PKB, BBN KB dan SWDKLLJ dibayar sekaligus.

e. STNK diteliti setiap tahun sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.

f. Pelayanan dilakukan secara open service.

g. Wajib Pajak yang datang pertama diselesaikan lebih dahulu sesuai

dengan asas FIFO (First In First Out).

6. Keadaan sekarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun

2003 tanggal 7 Pebruari 2003, tentang pembentukan, kedudukan, tugas

pokok, fungsi dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendapatan Daerah Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset

Daerah (UP3AD) adalah Cabang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset

Daerah. UP3AD merupakan unsur pelaksana operasional dinas yang

dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelayanan Pendapatan dan

Pemberdayaan Aset Daerah yang secara resmi digunakan sejak 1 Juli 2009

terdiri atas 50 Kantor Samsat.

Letak Kantor UP3AD/ Samsat Kota Surakarta di Jalan Profesor Doktor

Suharso Nomor 17 Jajar Laweyan Surakarta 57144 Nomor telepon

(0271) 718007 Fax (0271) 714919, email:

[email protected].

http://[email protected]/

xliii

Kini, 31 (tiga puluh satu) tahun kemudian sejak awal berdirinya Kantor

Samsat di Jawa Tengah, tanggal 2 Desember 1977, berbagai program

inovasi peningkatan pelayanan secara nyata telah dilakukan di seluruh

Samsat di Jawa Tengah. Mulai 14 Pebruari 2008, telah dibuka Samsat

Pembantu di Pulau Karimunjawa bersamaan dengan Samsat Duta Pertiwi

Mall juga Mobil Samsat Keliling khusus di daerah Semarang, menyusul

Mobil Samsat Keliling yang telah beroperasi di Boyolali, Sragen dan

Surakarta mulai. Serta pada tanggal 7 April 2010 SAMSAT Kota

Surakarta mengembangkan SAMSAT Drive Thru (Cepat).

Berbagai program unggulan layanan ini adalah Kartu Antrian Elektronik,

SMS 7070, SMS 1717, Pembayaran lewat Perbankan (Bank Jateng dan

Bank BRI), yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan

masyarakat Wajib Pajak dengan tempat pelayanan, jadi apabila dihitung

secara bisnis bahwa perbandingan antara penerimaan dengan beaya yang

dikeluarkan jelas tidak seimbang, oleh karena itu perlu diketahui bahwa

hal tersebut adalah perwujudan pemerintah daerah untuk memberikan

pelayanan terbaik kepada masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh

masyarakat Wajib Pajak adalah:

a. Mendekatkan tempat pembayaran.

b. Memberikan kepastian terhadap masyarakat Wajib Pajak melalui

pelayanan yang transparan, mudah dan murah.

c. Memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat Wajib Pajak.

d. Memberikan gambaran obyektif pada Wajib Pajak bahwa membayar

pajak itu mudah dan tidak sulit.

xliv

e. Memberikan jaminan mutu pelayanan.

Di sisi lain masyarakat Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajibannya

dipersyaratkan untuk melengkapi dengan dokumen KTP/ SIM/ Passport,

STNK dan BPKB yang sah.

7. Landasan Hukum

Landasan hukum DPPAD adalah UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan berupa dana

perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara. Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8. Visi dan Misi

a. DPPAD

1) Visi

Menjadi Dinas yang mampu mewujudkan Pendapatan Daerah yang

optimal, guna mendukung kemandirian pelaksanaan Otonomi

Daerah dengan dilandasi pelayanan yang memuaskan bagi

masyarakat.

2) Misi

a) mengupayakan pencapaian target dan peningkatan pendapatan

Daerah secara berkelanjutan,

xlv

b) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Wajib

Pajak, Wajib Retribusi dan Pihak Ketiga,

c) meningkatkan kelancaran pelaksanaan sistem,

d) melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan

serta

e) mengutamakan peningkatan kemampuan Sumber Daya

Aparatur secara terus menerus.

b. SAMSAT

1) Visi

Menjadi Dinas penopang kemandirian otonomi Daerah dengan

optimalisasi pendapatan didukung pelayanan prima kepada

masyarakat dan pengelolaan Aset yang profesional berbasis

teknologi.

2) Misi

a) mengupayakan pencapaian targetpendapatan Daerah,

b) mewujudkan pengelolaan Aset yang berdaya guna dan berhasil

guna,

c) mengkoordinasikan peran organisasi di bidang pengelolaan

pendapatan aset daerah,

d) mengembangkan sistem manajemen mutu untuk mewujudkan

pelayanan prima serta

e) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

9. Struktur Organisasi UP3AD dan Tugas Masing-masing Bagian.

xlvi

UP3AD

FUNGSIONAL SUB. BAG

TATA USAHA

SEKSI PAJAK

KENDARAAN

BERMOTOR

SEKSI PAJAK BUKAN

KENDARAAN

BERMOTOR

SEKSI

PENAGIHAN &

PELAPORAN

SEKSI RETRIBUSI

& PENERIMAAN

LAIN-LAIN

Untuk mengetahui dan menggambarkan dengan jelas dan baik hubungan-

hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawab, suatu

organisasi perlu mempunyai struktur organisasi yang dapat menunjukkan

saluran hubungan tersebut.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah

Sumber : Kantor UP3AD Kota Surakarta

Tugas Masing-masing Bagian

Berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2003 struktur organisasi terdiri atas:

a. Kepala UP3AD

Tugas Pokok Kepala UP3AD sebagai berikut:

1) melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan

Daerah yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah,

2) melaksanakan kewenangan di bidang Pendapatan Daerah yang

bersifat lintas Kabupaten/ Kota,

3) melaksanakan kewenangan Kabupaten/ Kota di bidang Pendapatan

Daerah yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada

Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta

xlvii

4) melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada

Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

1) menyelenggarakan administrasi kepegawaian,

2) perencanaan kebutuhan belanja rutin,

3) menyelenggarakan urusan kehumasan,

4) menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan,

5) menyelesaikan tugas lain dari Kepala Dinas,

6) membuat laporan pelaksanaan tugas atas pekerjaan yang

dibebankan,

7) membuat konsep rencana perjalanan dinas,

8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan

bidang tugasnya,

9) perlengkapan dan perbekalan serta

10) mengkoordinir LP2P.

c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor

Seksi Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas sebagai berikut:

1) menyediakan bahan rencana dan program kerja,

2) pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis, fasilitas,

pemantauan dan evaluasi,

3) pelaporan bidang Pajak Kendaraan Bermotor,

xlviii

4) perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi serta

5) perencanaan pendapatan dan pengolahan data teknis untuk

keperluan administrasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

d. Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor

Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas:

1) menyediakan bahan rencana dan program kerja,

2) pelaksanaan pelayanan, fasilitas, pemantauan dan evaluasi,

3) pelaporan pelaksanaan Pajak Bukan Kendaraan Bermotor,

4) perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi serta

5) perencanaan pendapatan dan pengolahan data teknis untuk

keperluan administrasi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor.

e. Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain

Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas sebagai

berikut:

1) menyediakan bahan rencana dan program retribusi dan penerimaan

lain-lain,

2) menyediakan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di

bidang retribusi dan penerimaan lain-lain,

3) menyediakan bahan pelaksanaan fasilitas dan kerjasama,

4) menyediakan laporan di bidang retribusi dan penerimaan lain-lain

serta

5) menyediakan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang retribusi

dan penerimaan lain-lain.

xlix

f. Seksi Penagihan dan Pelaporan

Seksi Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) menyediakan bahan rencana kegiatan teknis operasional,

2) pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional,

3) pelaksanaan penagihan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain

serta

4) monitoring dan pelaporan kegiatan penagihan dan pelaporan.

B. Laporan Magang Kerja

Dalam hal ini kegiatan magang sangat penting bagi para mahasiswa.

Disamping juga menjadikan pengalaman bagi mahasiswa, juga menjadikan

manfaat dalam menghadapi dunia kerja untuk yang akan datang. Kegiatan

magang diwajibkan bagi para mahasiswa karena kegiatan magang merupakan

kelanjutan atau syarat untuk membuat Tugas Akhir. Dari kegiatan magang

pastinya kita mempunyai pandangan dalam pembuatan Tugas Akhir.

1. Alasan Pemilihan Tempat Magang

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Besarnya

penerimaan dari sektor perpajakan tersebut membuat pemerintah

melakukan berbagai inovasi untuk memaksimalkan penerimaan tersebut.

Pajak dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu, Pajak Negara dan Pajak

Daerah.

Salah satu pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kendaraan

Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan

l

oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang

berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi

tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan umum adalah setiap

kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum

dengan dipungut bayaran. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya

disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan

kendaraan bermotor.

Kesesuaian antara bidang ilmu yang dikaji di dalam bangku perkuliahan

dan penerapan pembayaran PKB dimasyarakat dengan tempat tujuan

magang menjadi salah satu alasan mengapa penulis memilih Kantor

Bersama SAMSAT Kota Surakarta untuk tempat melakukan kegiatan

magang. Kantor Bersama SAMSAT Kota Surakarta merupakan tempat

penarikan Pajak Kendaraan Bermotor. Kota Surakarta memiliki potensi

PKB yang cukup tinggi. Sehingga, pelayanan Kantor Bersama SAMSAT

Kota Surakarta mempengaruhi penerimaan Pajak dari sektor PKB.

Birokrasi dari Kantor Bersama SAMSAT Kota Surakarta yang

berorientasi terhadap kepuasan Wajib Pajak juga menjadi alasan

pemilihan tempat magang tersebut. Mengingat semakin meningkatnya

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari tahun ke tahun yang

tidak lepas dari meningkatnya kepemilikan sepeda motor oleh masyarakat

maka penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Unit

Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) beserta

Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dalam Satu Atap

li

(SAMSAT) Kota Surakarta untuk mempelajari proses pembayaran PKB

tersebut secara langsung serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat

bahwa membayar Pajak Kendaraan Bermotor tidaklah sesulit yang

dibayangkan.

Divisi atau seksi yang penulis kerjakan adalah di seksi pelayanan

penarikan Pajak Kendaraan Bermotor karena merupakan birokrasi dari

pihak kantor, melihat peran seksi pelayanan cukuplah penting dalam

kegiatan perpajakan di Kota Surakarta. Seluruh pekerjaan yang ada di

seksi pelayanan harus selesai tepat waktu. Sehingga penerimaan PKB

Kota Surakarta dapat terealisasi sesuai target yang diharapkan.

2. Aktivitas Magang

Selama menjalani Magang di kantor bersama SAMSAT Kota Surakarta,

penulis bertugas membantu kegiatan rutin SAMSAT Kota Surakarta.

Kegiatan-kegiatan tersebur antara lain:

a. Kegiatan pertama magang penulis adalah pengenalan tempat magang.

Pengenalan tersebut merupakan penjelasan bagian-bagian kerja

SAMSAT Kota Surakarta. Penulis juga mempelajari Perda yang

diterapkan di SAMSAT Kota Surakarta.

b. Penulis membantu kegiatan di bagian Pelayanan Bagian Pengambilan

formulir SPPKB. Penulis memeriksa kelengkapan berkas yang

diserahkan oleh Wajib Pajak mengenai STNK, Tanda Pengenal (SIM

atau KTP), dan BPKB asli beserta fotocopynya. Penulis juga membantu

menyiapkan print-out formulir SPPKB dan menempelkan leges (stiker

hologram) pada formulir SPPKB Rp 5.000 untuk roda 2 dan Rp 10.000

lii

untuk roda 4. Formulir tersebut kemudian diserahkan kepada Wajib

Pajak yang akan dikumpulkan ke bagian Pelayanan Pendaftaran dan

Penetapan.

c. Penulis membantu kegiatan di bagian Pelayanan Pendaftaran dan

Penetapan. Penulis meneliti kelengkapan berkas-berkas yang

dikumpulkan oleh Wajib Pajak dan mengembalikan BPKB asli beserta

nomor urut antrian kepada Wajib Pajak. Pada bagian ini, petugas

mendaftarkan data-data Kendaraan Bermotor pada komputer yang

diteruskan ke komputer server sebelum ditetapkan Pajak Kendaraan

Bermotornya.

d. Penulis membantu pencatatan manual NOPOL Kendaraan Bermotor

setelah dihitung penetapan pajaknya. Pencatatan tersebut bertujuan

sebagai bukti kerja petugas penetapan. Penulis juga membantu

pemisahan berkas-berkas Wajib Pajak yang melakukan pembayaran

secara lokal atau on-line. Hasil perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

(melalui komputer) dicetak (print-out) ke bagian Pelayanan

Pembayaran berupa Notice Pajak.

e. Penulis melakukan kegiatan di bagian Pelayanan Pembayaran (kasir).

Penulis membantu mempersiapkan Notice Pajak (memisahkan print-out

dari printer). Notice Pajak tersebut terdiri atas 4 lembar berwarna

coklat, biru, hijau, dan merah. Notice berwarna coklat diberikan kepada

Wajib Pajak yang diberikan sesuai nomor antrian. Notice berwarna

hijau disimpan oleh bagian Pelayanan Pembayaran. Notice berwarna

liii

biru disimpan oleh bagian Arsip. Notice berwarna merah diberikan ke

bagian Pengecekan.

f. Penulis melakukan kegiatan di bagian Penyerahan STNK. Di bagian ini

penulis membantu penyerahan STNK dan Tanda Pengenal (khusus on-

line) dengan cara memanggil Wajib Pajak sesuai nomor urut.

g. Penulis melakukan kegiatan di Samsat Keliling (SAMKEL). Di

kegiatan SAMKEL penulis membantu pemisahan Notice Pajak dari

printer. Penulis juga membantu menempelkan leges ke formulir

SPPKB. Jadwal kegiatan SAMKEL : Senin ke kelurahan Gemolong,

Selasa ke kelurahan Baki, Rabu ke Kartasura, Kamis ke kelurahan

Mojolaban, Jum’at ke Balaikota Surakarta, dan Sabtu ke Makro

Surakarta.

h. Selain melakukan kegiatan magang sebagai pemungut Pajak Kendaraan

Bermotor, penulis juga melakukan kegiatan pembayaran (sebagai Wajib

Pajak) Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Surakarta.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur-prosedur

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

i. Selain mengikuti kegiatan mengenai pembayaran Pajak/ BBNKB

penulis juga mengikuti kegiatan lelang hasil hutan. Dalam kegiatan

lelang Penulis membantu penulisan Pajak dari lelang tersebut.

3. Jadwal Magang

Penulis melakukan kegiatan magang selama 2 bulan dimulai tanggal 1

Februari hingga tanggal 31 Maret 2010 hari Senin hingga Jumat pukul

07.00 sampai 14.00. Khusus hari Jumat hanya sampai pukul 11.30. Setiap

liv

pagi penulis mengikuti kegiatan apel selama 15 menit kemudian kegiatan

kerja dimulai dari pukul 08.00. Jadwal dan aktivitas selanjutnya terlampir.

Setiap hari jum`at sebelum melaksanakan kegiatan kerja, pihak UP3AD

melakukan olahraga jalan pagi mengitari kompleks perkampungan sekitar

kantor UP3AD yang dilanjutkan makan bersama seluruh pegawai kantor.

C. Pembahasan

1. Mekanisme penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem Drive

Thru (Cepat).

Demi terciptanya tujuan pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak

kendaraan bermotor secara cepat dan responsif. SAMSAT Kota

Surakarta mengembangkan suatu sistem tentang penarikan dan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu SAMSAT Drive

Thru (Cepat) yang melayani pembayaran Pajak Ulang (PU) atau Pajak

Tahunan kendaraan bermotor. SAMSAT Drive Thru (Cepat)

menggunakan sistem online dan resmi beroperasi pada tanggal 7 april

2010. SAMSAT Drive Thru (Cepat) terletak di Jalan Kapten Mulyadi No

278. SAMSAT Drive Thru (Cepat) beroperasi pada hari senin hingga

sabtu. Jam kerja pelayanan yang digunakan dalam penarikan dan

pembayaran PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) adalah sebagai berikut:

a. Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00

b. Jum`at dan Sabtu : 08.00 s/d 11.00

c. Setiap akhir bulan : 08.00 s/d 10.00

lv

SAMSAT Drive Thru (Cepat) memberi kepastian atas pelayanan berupa

tarif yang harus dibayar oleh Wajib Pajak serta waktu penyelesaian

proses pendaftaran dan pembayaran pajak, sebagaimana sistem " FI-FO "

dengan cara Wajib Pajak yang datang pertama akan diberi pelayanan

terlebih dahulu. Berikut adalah mekanisme pembayaran dan penarikan

Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Drive Thru (Cepat) sesuai

dengan data diolah oleh Penulis:

a. Dokumen atau formulir yang digunakan (menurut Standar

Operasional Prosedur SAMSAT)

1) STNK asli adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan. STNK berisi

informasi data-data kepemilikan kendaraan bermotor dan bukti

pembayaran (Notice Pajak) tahun lalu. Dokumen ini terdiri dari

2 (dua) lembar. Lembar pertama adalah lembar dari pihak

Kepolisian. Lembar kedua adalah lembar notice pajak atau

SKTBP (Surat Ketetapan Tanda Bayar Pajak) tahun sebelumnya

(tahun lalu).

2) BPKB asli adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. BPKB

berisi informasi data-data kepemilikan kendaraan bermotor.

3) Tanda Pengenal Wajib Pajak adalah tanda pengenal berisi

informasi data-data pribadi Wajib Pajak yang sesuai dengan

informasi data pada dokumen-dokumen kendaraan bermotor.

Tanda pengenal antara lain KTP, SIM.

lvi

MULAI

MELENGKAPI PERSYARATAN LAYANAN

MENYERAHKAN KE LOKET PENDAFTARAN

SESUAI?

MELAKUKAN ENTRY DATA KE SISTEM

PENETAPAN PAJAK DENGAN INPUT DATA

PENETAPAN DAN PENCETAKAN NOTICE PAJAK

MENGKOREKSI HASIL PENETAPAN

SESUAI?

BSA LGSG

DIPERBAIKI

PENGESAHAN STNK

MELAYANI PEMBAYARAN DARI WAJIB

PAJAK

PENYERAHAN STNK, SKTBP,

BKPB, KTP/ SIM

WAJIB PAJAK

WAJIB PAJAK

PETUGAS PENDAFTARAN DAN

PENYERAHAN STNK

PETUGAS PEMBAYARAN,

PENYERAHAN STNK DAN SKTBP

PETUGAS PEMBAYARAN,


PETUGAS PENDAFTARAN DAN

PENYERAHAN STNK

PETUGAS PEMBAYARAN,


PETUGAS PEMBAYARAN,


Gambar 3.2

Alur Pembayaran PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) Sumber: UP3AD Kota Surakarta

b. Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di

SAMSAT Drive Thru (Cepat) menurut Standar Operasional

Prosedur SAMSAT.

lvii

c. Pihak yang terkait dalam prosedur pemungutan (menurut

Standar Operasional Prosedur SAMSAT)

1) Bagian Pendaftaran dan Penyerahan dokumen (syarat-syarat yang

diperlukan)

Petugas Bagian Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen

memeriksa kelengkapan dokumen yang telah dikumpulkan Wajib

Pajak. Jika terjadi ketidaksesuaian antara KTP/ SIM, STNK atau

BPKB Wajib Pajak akan dipanggil, kemungkinan akan dibalik

nama atau KTP kadaluarsa sehingga harus diganti dengan syarat

KTP/ SIM yang masih berlaku. Setelah melakukan pengecekan

dokumen, Petugas menginput data kendaraan bermotor dari

dokumen ke komputer SAMSAT Drive Thru (Cepat) yang

terhubung ke server SAMSAT induk. Selain melakukan input

data, Petugas juga melakukan foto scan dokumen tersebut yang

langsung dikirim keserver SAMSAT induk sebagai bukti

dokumen telah diteliti kelengkapannya. Kemudian dokumen

tersebut diserahkan kepada Bagian Pembayaran dan Penyerahan

Dokumen.

2) Bagian Pembayaran dan Penyerahan Dokumen

Pada bagian ini Petugas menetapkan besarnya Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) sesuai masa pajak yang berlaku. Hasil dari

penetapan PKB tersebut dicetak (print-out). Hasil print-out

disebut juga notice pajak atau SKTBP (Surat Ketetapan Tanda

Bayar Pajak). Notice pajak terdiri dari 4 rangkap (coklat, merah

lviii

muda, biru dan hijau). Notice coklat diberikan kepada Wajib

Pajak, notice merah muda, biru dan hijau disimpan untuk

diarsipkan. Kemudian Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB). Petugas memberikan notice coklat

kepada Wajib Pajak yang sebelumnya disahkan dan ditempel

leges oleh Bagian Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen. Wajib

Pajak membayar biaya administrasi leges Rp5.000,00 (Roda 2)

dan Rp10.000,00 (Roda 4).

d. Dokumen atau formulir yang digunakan (menurut data diolah

Penulis)

1) STNK asli adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan. STNK berisi

informasi data-data kepemilikan kendaraan bermotor (dari pihak

Kepolisian) dan bukti pembayaran (Notice Pajak) atau SKTBP

(Surat Ketetapan Tanda Bayar Pajak) tahun lalu.

2) BPKB asli adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. BPKB

berisi informasi data-data kepemilikan kendaraan bermotor.

3) Tanda Pengenal Wajib Pajak adalah tanda pengenal berisi

informasi data-data yang sesuai dengan informasi data pada

dokumen-dokumen kendaraan bermotor. Tanda pengenal antara

lain KTP, SIM.

lix

e. Pihak yang terkait dalam prosedur pemungutan (menurut data

diolah Penulis)

1) Bagian Pendaftaran dan Penyerahan dokumen

Pada bagian ini Wajib Pajak mengumpulkan dokumen (syarat-

syarat) yang diperlukan (BPKB, STNK dan Tanda Pengenal)

kepada Petugas. Petugas Bagian Pendaftaran dan Penyerahan

Dokumen memeriksa kelengkapan dokumen yang telah

dikumpulkan Wajib Pajak. Informasi data pada dokumen yang

dikumpulkan harus saling berhubungan, yang artinya nama,

alamat yang tercantum pada tanda pengenal Wajib Pajak (KTP,

SIM dan lain-lain) harus sesuai atau sama persis dengan yang

tercantum dalam STNK dan BPKB. Jika terjadi ketidaksesuaian

antara KTP/ SIM, STNK atau BPKB Wajib Pajak akan dipanggil,

kemungkinan akan dibalik nama atau KTP kadaluarsa sehingga

harus diganti dengan syarat KTP/ SIM yang masih berlaku.

Setelah melakukan pengecekan dokumen, Petugas menginput

informasi data kendaraan bermotor dari dokumen ke komputer

yang terhubung keserver SAMSAT induk. Informasi data yang

diinput kedalam komputer berupa Nomor Polisi Kendaraan

Bermotor, jumlah pengesahan yang tercantum dalam STNK.

Selain melakukan input data, Petugas juga melakukan foto scan

dokumen tersebut yang langsung dikirim keserver SAMSAT

induk sebagai bukti dokumen telah diteliti kelengkapannya.

lx

Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Bagian

Pembayaran dan Penyerahan Dokumen.

2) Bagian Pembayaran dan Penyerahan Dokumen

Pada bagian ini Petugas menetapkan besarnya Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) sesuai masa pajak yang berlaku. Hasil dari

penetapan PKB tersebut dicetak (print-out) kedalam printer yang

telah tersedia. Hasil penetapan tersebut sering disebut juga notice

pajak atau SKTBP (Surat Ketetapan Tanda Bayar Pajak). Notice

pajak terdiri dari 4 rangkap (coklat, merah muda, biru dan hijau).

Notice coklat diberikan kepada Wajib Pajak, notice merah muda,

biru dan hijau disimpan untuk diarsipkan.

Setelah dilakukan penetapan besarnya PKB, petugas memanggil

Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran. Notice pajak yang

berwarna coklat ditempel leges. Kemudian Wajib Pajak

melakukan pembayaran, Petugas menyerahkan STNK dan notice

pajak warna coklat. Wajib Pajak dikenakan biaya administrasi

sebesar Rp5.000,00 untuk pembayaran PKB roda 2 dan

Rp10.000, 00 untuk pembayaran PKB roda 4 sebagai pengganti

biaya leges. Sebelum STNK diserahkan kepada Wajib Pajak,

Petugas Bagian Pembayaran dan Penyerahan Dokumen

memberikan STNK tersebut kepada Petugas Bagian Pendaftaran

dan Penyerahan Dokumen guna melakukan pengesahan STNK.

Setelah dilakukan pengesahan Petugas Bagian Pendaftaran dan

lxi

Gambar 3.2

Alur Prosedur pembayaran PKB Drive Thru (Cepat)

Penyerahan Dokumen menyerahkan STNK kembali kepada

Petugas Bagian Pembayaran dan Penyerahan Dokumen.

Penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) SAMSAT dalam sistem

pelayanan penarikan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

SAMSAT Drive Thru (Cepat) sudah berjalan dengan baik. Tidak terjadi

penyimpangan pada prosedur penarikan dan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) SAMSAT Drive Thru (Cepat).

Petugas Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen memeriksa dokumen

(syarat pelayanan) sebelum melakukan entry data kendaraan bermotor

Wajib Pajak. Sebelum melakukan penyerahan dokumen kepada Wajib

Pajak Petugas Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen melakukan

pengesahan STNK.

Petugas Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen melakukan foto scan

bukti-bukti persyaratan pelayanan kemudian mengirim data tersebut

keserver SAMSAT induk. Sebelum STNK diserahkan kepada Wajib

Pajak, Petugas Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen melakukan

pengesahan STNK. Kemudian Petugas Pembayaran dan Penyerahan

Dokumen menempelkan leges dibalik notice pajak warna coklat.

lxii

f. Flowchart pada Bagian Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen

Input data

kekomputer

dan

diteruskan

keserver

SAMSAT

KTP/ SIM asli

BPKB asli

STNK asli

WAJIB PAJAK

KTP/ SIM asli

BPKB asli

STNK asli

A

B

STNK asli

Pengesahan

STNK

STNK asli

yang disahkan

D

Langkah ke-1 Langkah ke-3

lxiii

A

KTP/ SIM asli

BPKB asli

STNK asli

Penetapa

C D

STNK asli

yang disahkan

KTP/ SIM asli

BPKB asli

Notice hijau

Notice biru

Notice merah

Notice coklat

Langkah ke-2 Langkah ke-4

Gambar 3.3

Flowchart pada Bagian Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen

g. Flowchart pada Bagian Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen

lxiv

Gambar 3.4

Flowchart pada Bagian Pembayaran dan Penyerahan Dokumen

2. Kendala yang ditemukan dalam pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor di SAMSAT Drive Thru (Cepat).

SAMSAT Drive Thru (Cepat) yang terletak di Jalan Kapten Mulyadi

Nomor 278 merupakan tempat pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

menggunakan sistem yang baru pertama kali di Kota Surakarta. Sistem

yang baru tersebut adalah hasil pengembangan sistem yang telah

diterapkan di SAMSAT induk dan SAMSAT Keliling. Penerapan sistem

yang baru ini lebih menguntungkan Wajib Pajak yang melakukan

pembayaran PKB ulang (tahunan). Pelaksanaan penarikan PKB dengan

sistem yang baru ini masih memiliki beberapa kendala. Kendala-kendala

tersebut antara lain:

a. Petugas di Bagian Pembayaran dan Penyerahan Dokumen dalam

memanggil Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan

penyerahan dokumen masih kurang jelas terdengar oleh Wajib Pajak.

Wajib Pajak sering membantu memanggil Wajib Pajak yang lain

karena suara Petugas kurang terdengar. Kendala ini terjadi pada Wajib

lxv

Pajak yang saat melakukan pembayaran PKB tidak membawa

kendaraan bermotor (objek pajak) Wajib Pajak hanya membawa

persyaratan saja.

b. Tempat pelaksanaan SAMSAT Drive Thru (Cepat) belum

menyediakan kursi untuk Wajib Pajak yang menunggu panggilan.

Sehingga Wajib Pajak harus berdiri di depan loket. Hal tersebut dapat

mengurangi kenyamanan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran

karena dapat menyebabkan antrian yang panjang di depan loket.

Kendala ini terjadi pada Wajib Pajak yang saat melakukan

pembayaran PKB tidak membawa kendaraan bermotor (objek pajak)

Wajib Pajak hanya membawa persyaratan saja.

c. Tidak tersedia plastik STNK yang baru di tempat pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor SAMSAT Drive Thru (Cepat). Wajib Pajak

sering meminta kembali plastik STNK yang lama yang kondisinya

kurang layak untuk dipakai.

d. Karena sistem yang digunakan masih baru, migrasi data objek PKB

dari seluruh SAMSAT di Jawa Tengah belum sepenuhnya tercapai.

Sehingga terdapat Wajib Pajak yang hendak melakukan pembayaran

PKB belum dapat dilayani karena data kendaraan bermotornya belum

terdaftar.

3. Solusi yang perlu ditempuh untuk menyelesaikan kendala yang

terjadi pada penarikan Pajak Kendaraan Bermotor sistem Drive

Thru (Cepat):

lxvi

a. Pihak SAMSAT seharusnya menyediakan alat pengeras suara guna

membantu proses pemanggilan Wajib Pajak yang hendak melakukan

pembayaran. Sehingga Petugas tidak perlu mengeraskan suaranya

dalam melakukan pemanggilan Wajib Pajak yang melakukan

pembayaran PKB tidak membawa kendaraan bermotornya (objek

pajak).

b. Pihak SAMSAT dapat menyediakan kursi yang digunakan sebagai

sarana tempat duduk bagi Wajib Pajak yang menunggu panggilan

untuk melakukan pembayaran.

c. Untuk penyediaan plastik STNK, pihak SAMSAT dapat bekerja sama

dengan masyarakat sekitar tempat pemungutan SAMSAT Drive Thru

(Cepat). Masyarakat sekitar diberi ijin untuk menjual plastik STNK

kepada Wajib Pajak yang telah menyelesaikan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB).

d. Untuk mengatasi kendala tentang migrasi data objek PKB

penanggulangannya hanya perlu menunggu waktu saja. Karena proses

migrasi data sedang dilakukan oleh pihak SAMSAT Kota Surakarta.

4. Kontribusi Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Drive

Thru (Cepat).

Berikut adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kota

Surakarta dan SAMSAT Drive Thru (Cepat):

Tabel 3.1

Penerimaan PKB SAMSAT KOTA SURAKARTA

Tahun Berjalan 2010 bulan April - Juni

lxvii



No Bulan Objek PKB Jumlah Penerimaan

(dalam Rupiah)

1

2

3

April

Mei

Juni

24.773

24.931

25.819

7.421.451.475

7.590.444.700

7.888.355.400

Tabel 3.2

Penerimaan PKB SAMSAT DRIVE THRU (CEPAT) KOTA

SURAKARTA

Tahun Berjalan 2010 bulan (mulai7 April) - Juni

No Bulan Objek

PKB

Jumlah Penerimaan

(dalam Rupiah)

Kontribusi

(%)

1

2

3

April

Mei

Juni

540

1.692

2.621

126.472.225

459.657.225

705.906.725

1,704

6,055

8,948

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) SAMSAT Drive Thru (Cepat) mengalami kenaikan yang

cukup tinggi meskipun pelaksanaan SAMSAT Drive Thru (Cepat) baru

berjalan 3 (tiga) bulan. Pada bulan pertama (dimulai 7 April 2010)

penerimaan PKB pada SAMSAT Drive Thru (Cepat). sebesar

Rp126.472.225,00. Pada bulan kedua (Mei) penerimaan PKB mengalami

peningkatan sebesar Rp459.657.225,00. Sedangkan penerimaan bulan

Kontribusi = Penerimaan PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) x 100%

Total Penerimaan PKB SAMSAT induk

lxviii

ketiga (Juni) mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar

Rp705.906.725,00.

Kontribusi penerimaan PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) terhadap

penerimaan PKB SAMSAT Kota Surakarta juga mengalami kenaikan

yang cukup tinggi. Pada bulan pertama (dimulai 7 April 2010) kontribusi

penerimaan PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) terhadap penerimaan PKB

SAMSAT Kota Surakarta hanya sebesar 1, 704%. Namun, pada

pelaksanaan bulan kedua (Mei) dan bulan ketiga (Juni) mengalami

peningkatan yang cukup tinggi yaitu 6, 055% dan 8, 948%.

Peningkatan yang terjadi dalam penerimaan PKB SAMSAT Drive Thru

(Cepat) disebabkan karena Wajib Pajak lebih memilih menghemat waktu

dan ringkas dengan membayar PKB di SAMSAT Drive Thru (Cepat).

Proses penarikan dan pembayaran PKB hanya memerlukan waktu kurang

lebih 10 menit.

BAB IV

PENUTUP

A. Temuan

Setelah Penulis melakukan penelitian di Kantor SAMSAT Drive Thru

(Cepat) Kota Surakarta mengenai penarikan dan pembayaran PKB

menggunakan sistem Drive Thru (Cepat). Penulis dapat menyimpulkan

lxix

kelebihan dan kelemahan yang ditemukan terkait dengan penarikan dan

pembayaran PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat). Berikut kelebihan dan

kelemahan yang ditemukan Penulis:

1. Kelebihan

a. Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang

dilaksanakan cukup efektif karena waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak

dalam melakukan pembayaran PKB sangat singkat karena hanya

membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit.

b. Dalam penarikan dan pembayaran PKB sistem Drive Thru (Cepat)

syarat-syarat yang diperlukan untuk pembayaran PKB cukup ringkas.

Syarat-syarat tersebut berupa BPKB asli, STNK asli dan tanda

pengenal asli (KTP/ SIM).

c. Tempat pemungutan PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) lebih

sederhana karena hanya menggunakan 2 (dua) loket pemungutan.

Loket pertama adalah Loket Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen

(persyaratan). Loket kedua adalah Loket Pembayaran dan Penyerahan

Dokumen.

2. Kelemahan

a. Wajib Pajak yang hendak membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam

hal ini Pajak Ulang (Pajak Tahunan) masih ada yang belum dapat

membayar di SAMSAT Drive Thru (Cepat) karena proses migrasi data

belum selesai 100%.

b. Tempat pelaksanaan SAMSAT Drive Thru (Cepat) belum menyediakan

kursi untuk Wajib Pajak yang menunggu panggilan. Sehingga Wajib

lxx

Pajak harus berdiri di depan loket. Kelemahan ini terjadi pada Wajib

Pajak yang saat melakukan pembayaran PKB tidak membawa

kendaraan bermotor (objek pajak) hanya membawa persyaratan

pembayaran saja.

c. Tidak tersedia plastik STNK yang baru di tempat pemungutan Pajak

Kendaraan Bermotor SAMSAT Drive Thru (Cepat). Wajib Pajak sering

meminta kembali plastik STNK yang lama yang kondisinya kurang

layak untuk dipakai.

d. Masyarakat (Wajib Pajak) kurang mengetahui tentang keberadaan

SAMSAT Drive Thru (Cepat).

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya

yang berhubungan dengan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) sistem Drive Thru (Cepat) di Kota Surakarta, Penulis dapat menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem yang digunakan dalam SAMSAT Drive Thru (Cepat) lebih

sederhana dan ringkas. Karena pada SAMSAT Drive Thru (Cepat) hanya

lxxi

menggunakan 2 (dua) loket. Loket tersebut adalah loket Pendaftaran dan

Penyerahan Dokumen (syarat-syarat PKB) dan loket Pembayaran dan

Penyerahan Dokumen. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

dalam hal ini Pajak Ulang (Pajak Tahunan) hanya membutuhkan waktu

kurang lebih 10 menit. Wajib Pajak hanya mengumpulkan syarat-syarat

pembayaran berupa BPKB asli, STNK asli dan Tanda Pengenal (KTP/

SIM).

2. Hambatan atau kendala yang ditemukan dalam pemungutan PKB sistem

Drive Thru (Cepat) hanya pada hal penunjang sistem yaitu penyediaan

alat pengeras suara guna membantu proses pemanggilan Wajib Pajak

yang hendak melakukan pembayaran PKB, penyediaan kursi yang

digunakan sebagai sarana tempat duduk bagi Wajib Pajak yang

menunggu panggilan untuk melakukan pembayaran kendala ini

diperuntukan bagi Wajib Pajak yang datang tanpa membawa objek PKB

(kendaraan bermotor milik WP). Kemudian pihak SAMSAT Drive Thru

(Cepat) belum menyediakan plastik STNK yang baru untuk diberikan

Wajib Pajak. Karena sistem yang digunakan masih baru, migrasi data

objek PKB dari seluruh SAMSAT di Jawa Tengah belum sepenuhnya

terlaksana 100%. Sehingga ada Wajib Pajak yang hendak melakukan

pembayaran PKB belum dapat dilayani karena data kendaraan

bermotornya belum terdaftar.

3. Solusi yang yang diperlukan guna memperlancar proses penarikan dan

pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kota

Surakarta adalah:

lxxii

a. Seharusnya pihak SAMSAT menyediakan alat pengeras suara guna

membantu proses pemanggilan Wajib Pajak yang hendak melakukan

pembayaran. Sehingga Petugas tidak perlu mengeraskan suaranya

dalam melakukan pemanggilan Wajib Pajak yang melakukan

pembayaran PKB tidak membawa kendaraan bermotornya (objek

pajak).

b. Pihak SAMSAT dapat menyediakan kursi yang digunakan sebagai

sarana tempat duduk bagi Wajib Pajak yang menunggu panggilan

untuk melakukan pembayaran.

c. Untuk penyediaan plastik STNK, pihak SAMSAT dapat bekerja sama

dengan masyarakat sekitar tempat pemungutan SAMSAT Drive Thru

(Cepat). Masyarakat sekitar diberi ijin untuk menjual plastik STNK

kepada Wajib Pajak yang telah menyelesaikan pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor.

d. Untuk mengatasi kendala tentang migrasi data objek PKB

penanggulangannya hanya perlu menunggu waktu saja. Karena proses

migrasi data sedang dilakukan oleh pihak SAMSAT Kota Surakarta.

e. Pihak SAMSAT dapat melakukan sosialisasi dengan cara pemasangan

iklan di SAMSAT induk maupun SAMKEL (SAMSAT KELILING).

Sehingga Wajib Pajak mengetahui keberadaan SAMSAT Drive Thru

(Cepat).

4. Penerimaan PKB SAMSAT Drive Thru (Cepat) Kota Surakarta

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kontribusi SAMSAT

Drive Thru (Cepat) terhadap penerimaan PKB SAMSAT Kota Surakarta

lxxiii

dalam pelaksanaan yang baru berjalan 3 (tiga) bulan cukup memberikan

dampak positif. Hal ini terbukti pada saat pelaksanaan bulan pertama

penerimaan SAMSAT Drive Thru (Cepat) memberikan kontribusi

sebesar 1, 704%. Kemudian kontribusi penerimaan SAMSAT Drive Thru

(Cepat) mengalami peningkatan sebesar 6, 055% pada pelaksanaan bulan

kedua. Pada pelaksanaan bulan ketiga kontribusi penerimaan SAMSAT

Drive Thru (Cepat) terhadap penerimaan PKB di SAMSAT Kota

Surakarta mengalami peningkatan menjadi 8, 948%

C. Saran

Keberadaan SAMSAT Drive Thru (Cepat) memberikan dampak positif

bagi Wajib Pajak dan Petugas pemungut PKB khususnya untuk pembayaran

Pajak Ulang (PU) atau Pajak Tahunan. Sistem yang digunakan lebih

sederhana dan ringkas. Pembayaran PKB hanya membutuhkan waktu kurang

lebih 10 menit. Setelah Penulis melakukan observasi penelitian pada

SAMSAT Drive Thru (Cepat), maka Penulis memberikan saran kepada pihak

lxxiv

SAMSAT Kota Surakarta guna mengembangkan pelayanan prima kepada

Wajib Pajak. Saran tersebut adalah pihak SAMSAT Drive Thru (Cepat)

menyediakan alat pengeras suara guna membantu proses pemanggilan Wajib

Pajak yang hendak melakukan pembayaran PKB, pihak SAMSAT dapat

menyediakan kursi yang digunakan sebagai sarana tempat duduk bagi Wajib

Pajak yang menunggu panggilan untuk melakukan pembayaran saran ini

diperuntukan bagi Wajib Pajak yang datang tanpa membawa objek PKB

(kendaraan bermotor milik WP). Kemudian pihak SAMSAT Drive Thru

(Cepat) bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk penyediaan plastik

STNK untuk dipergunakan Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran

PKB.

Program SAMSAT Drive Thru (Cepat) diharapkan lebih diperluas

keberadaannya di Propinsi Jawa Tengah pada umumnya dan Kota Surakarta

pada khususnya. Program ini sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak yang

tidak memiliki banyak waktu untuk membayar PKB khususnya Pajak Ulang

(PU).

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 1991. Sistem Akuntansi Edisi ke 2. Yogyakarta: BPFE UGM.

Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Marshall B. 1996. Accounting Information Systems. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2001. Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyadi. 2002. Sistem Akuntansi Edisi ke 3. Yoyakarta: Bagian Penerbitan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Suandy, Erly. 2003. Perencanaan Pajak Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

lxxv

Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. Perpajakan. 1999: UPP AMP

YKPN.

UP3AD. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2005-2009.

SAMSAT Kota Surakarta.

UP3AD. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2010.

SAMSAT Kota Surakarta.

UP3AD. Persyaratan Pendaftaran dan Pembayaran PKB : SAMSAT Drive

Thru Surakarta.

Undang- Undang No 3 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor:

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan.

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Pengertian Pajak Daerah.

Waluyo dan Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia Edisi ke 4. Jakarta: Salemba

Empat.

Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.

www.anggaran.depkeu.go.id. Data Pokok APBN. 2008. 16/04/2010, 14.30

www.evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/ evaluasi-program-sebuah-

pengantar. 22/07/2010, 14.30

http://www.anggaran.depkeu.go.id/

http://www.evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/

Documents

EVALUASI PENARIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR …/Evaluasi... · EVALUASI PENARIKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SISTEM DRIVE THRU (CEPAT) DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN