EVALUASI PelaksanaanWork From Home (WFH)

di Pemerintah Kabupaten Malang

DASAR EVALUASISehubungan dengan pelaksanaan penyesuaian kerja selama masa PandemiCOVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, maka dipandang perlumelakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Tujuan dari evaluasi adalah untukmengetahui efektivitas pelaksanaan selama Work From Home (WFH) danDampaknya terhadap Pelayanan Publik dan Capaian Kinerja ASN dengankelompok sasaran adalah seluruh ASN di lingkungan Pemerintah KabupatenMalang

Dasar Hukum :

1. Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 TentangPedoman Tatatan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease2019

2. Surat Edaran Bupati Nomor: 800/3836.1/35.07.201/2020 Tahun 2020 Tanggal 5Juni 2020 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan NormalBaru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang

METODE Pengumpulan data secara

online.

Pengumpulan data mulai

tanggal 23 s/d 30 Juni

2020.

Sasaran Responden

adalah Aparatur Sipil

Negara (ASN) sebanyak

1000 ASN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten

Malang.

Melakukan pengamatan

lingkungan dengan

memanfaatkan responden.

Karakteristik Responden

PERANGKAT DESA

Kecamatan : 159 responden

Dinas : 614 responden

Badan : 110 responden

Bagian : 77 responden

Organisasi Lain : 36 responden

Desa/Kelurahan : 12 responden

USIA

34.4% 50 Tahun Keatas

24.6% 41-50 Tahun

21.5% 31-40 Tahun

19.6% 21-30 Tahun

JENIS KELAMIN

56.8 % Laki-laki

43.2% Perempuan

PENDIDIKAN

50.9% Strata-1

24% SMA/SMK/MA

18.5% Strata-2

3.5% Diploma-3

PANGKAT/GOLONGAN

18.6% Penata Tingkat I/IIId

13.8% Penata Muda/ IIIa

12.3 % Pengatur Tingkat I /Iid

11.5% Pembina / IVa

9.1% Penata / IIIc

6.7% Penata Muda Tingkat I / IIIb

6.6% Pembina Tingkat I / Ivb

5.5% Pengatur / IIc

5.2% Pengatur Muda / Iia

4.8% Juru Muda / I a

Jumlah

N = 1008

responden

WORK FROM HOME (WFH)

WFH

65%

Tidak

WFH

35%

ASN Melaksanakan WFH

88.2% responden ASN berpendapat, WFH untuk mencegah dan

meminimalisir penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi

pemerintah dan masyarakat luas

tujuan WFH?

Kegiatan yang dilakukan saat WFH

86.1%•ASN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya

57.2%

•ASN selalu menyiagakan peralatan komunikasiuntuk dapat dihubungi sewaktu-waktu

53.8%

•ASN wajib untuk hadir di kantor apabiladiperlukan

Apakah WFH efekTif?

39.6 %

Tidak

60.4 %

Ya

Lebih fleksibel dalam menyelesaikanpekerjaan

Terhindar dari distraksi di tempat kerja

Work-life balance (Seimbang antarapekerjaan dan kehidupan pribadi)

Mengurangi biaya transportasi

Tidak semua pekerjaan bisa dilakukandengan konsep ini, salah satunya

Pelayanan publik menjadi terhambat

Komunikasi yang kurang lancardengan rekan

Kehilangan motivasi kerja

62.2%

52.4%

38.6%

29.5%

87.9%

40.1%

19.1%

STANDART KERJA Pelayanan Publik

• Melakukanpenyederhanaan

StandarOperasional

Prosedur (SOP) pelayanan dengan

memanfaatkanteknologi informasi

dan komunikasi

• Membuka media komunikasi online sebagai wadah

konsultasi maupunpengaduan

• Menggunakan media informasi

untuk penyampaian

standart pelayanan baru melalui media

publikasi

63.5 % 26.2 % 10.3 %

Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjaditerhambat karena faktor

beberapa bidangpelayanan tidak dapatmelayani masyarakat

secara langsung

Agar pelayanan publik tidakterhambat, diperlukan

inovasi seperti memberikanpelayanan melalui sistem

online, telepon gratis tanpapulsa dan inovasi lainnya

Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang

dilakukan secara online maupun offline tetap sesuaidengan standar yang telah

ditetapkan

43.7% 35.2 % 21.2 %

Saran perbaikan terhadap PELAYANAN PUBLIK

• Instansi harus melakukanpengawasan terkait

pelaksanaan WFH dan tetapmemiliki sasaran kerja.

Menerima, memeriksa, danmemantau pelaksanaan

tugas ASN secara berkala, termasuk perihal presensi

pegawai

60.6%

•Pastikan bahwa WFH bukanberarti kantor ditutup total danpelayanan ditiadakan, maka

penyelenggara pelayanan publikwajib memberikan informasi yang

mudah diakses masyarakatseperti informasi jam pelayanan,

prioritas produk layanan yang dilakukan secara online dan/ataudatang langsung, kelengkapan

persyaratan, sarana danprasarana, kontak petugas

pelayanan, dll

57.8%

• Instansi harus memastikanbahwa ketika WFH, ASN

memiliki sarana pendukungkerja seperti komputer,

laptop, memiliki pulsa yang terhubung dengan alatkomunikasi dan jaringan

internet

41.9%

Jika Work From Home (WFH) dilanjut?

61.2 %

Setuju

38.8 %

Tidak Setuju

ASN yang melakukan Work From Home (WFH) dapat melaporkan capaian sasaran kerjaserta pemenuhan target kinerja tanpamengurangi sasaran dan target kinerjadengan memanfaatkan teknologi informasi

ASN yang melakukan Work From Home (WFH) dapat memastikan kehadiran sesuai jam kerjamelalui aplikasi presensi online dan/atauaplikasi GPS Map Camera atau Time Stamp Camera

ASN dapat bekerja seperti biasa dengan protokolkesehatan tanpa perlu adanya WFH

WFH menyebabkan kesulitan mengukur kinerjaASN, karena yang seharusnya dikerjakan 1 harimenjadi 2 hari atau lebih

WFH menyebabkan hubungan sosial kerja jaditerhambat, kepedulian kepekaan dan tegur sapaberkurang

64.6%

35.4%

69.7%

40.4%

34%

Kesimpulan

Menurut responden, WFH bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir

penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah dan masyarakat

luas

Selama menjalankan WFH, ASN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya,

selalu menyiagakan peralatan komunikasi untuk dapat dihubungi, dan

wajib hadir di kantor apabila diperlukan sewaktu-waktu

Sebagian besar responden berpendapat bahwa pelaksanaan WFH efektif,

dengan alasan lebih fleksibel dalam menyelesaikan pekerjaan dan

terhindar dari distraksi di tempat kerja

Mayoritas responden setuju apabila WFH tetap dilanjutkan. ASN yang

melakukan WFH dapat melaporkan capaian sasaran kerja serta

pemenuhan target kinerja tanpa mengurangi sasaran dan target kinerja

dengan memanfaatkan teknologi informasi

Saran Melakukan penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi

Instansi yang melakukan pelayanan publik dengan memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi

Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secaraonline maupun offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Instansi harus melakukan pengawasan terkait pelaksanaan WFH. Menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas ASN secaraberkala, termasuk perihal presensi pegawai

Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan informasi yang mudah diakses masyarakat seperti informasi jam pelayanan, prioritasproduk layanan yang dilakukan secara online dan/atau datang langsung, kelengkapan persyaratan, sarana dan prasarana, kontak petugaspelayanan, dll

Instansi harus memastikan bahwa ketika WFH, ASN memiliki saranapendukung kerja seperti komputer, laptop, memiliki pulsa yang terhubungdengan alat komunikasi dan jaringan internet