Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan … Evaluasi... · ... dan sarana dan prasarana ... Untuk melakukan perencanaan pelayanan dan evaluasi kinerja ... Peraturan Menteri

Laporan Analisis:

Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP

2014

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan – 2014

LAPORAN AKHIR

EVALUASI KINERJA UPT/UPTD DALAM PELAYANAN TERA DANTERA ULANG UTTP

Heny Sukesi

Ranni Resnia

Erizal Mahatama

Bagus Wicaksena

Dwi Ariestyani

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN - 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Latar belakang

1. Pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dilakukan agar konsumen

dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai

tukar yang dibayarkan. Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan

terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam

rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas

barang beredar dan jasa

2. Akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang diperdagangkan

diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan yang setara.

Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang melebihi

volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena

menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang

diminta/dibayarkannya.

3. Walaupun demikian, UPT dan UPTD masih menghadapi kendala dalam

pelaksanaan pelayanannya. Hasil penelitian Puska Dagri (2013) menunjukkan

bahwa jangkauan untuk pelayanan tera dan tera ulang di daerah penelitian

hanya mencapai 30,6% dari keseluruhan populasi UTTP yang digunakan. Hal

ini disebabkan antara lain karena terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan

tera dan tera ulang, jumlah sumber daya penera mengalami penurunan

sebanyak 5% selama periode 2 tahun terakhir, dan sarana dan prasarana yang

kurang memadai.

Metodologi 4. Untuk mendapatkan pandangan awal yang menyeluruh terhadap kinerja dan

pemetaan kebutuhan UPTD secara nasional, maka nformasi kinerja dan

pemetaan kebutuhan UPTD direncanakan diperoleh dari seluruh UPTD yang

ada di Indonesia. Karena sifatnya yang menyeluruh/nasional, maka pemetaan

direncanakan hanya untuk menggambarkan kondisi umum yang ada.

Sedangkan pengetahuan yang lebih mendalam akan dikumpulkan melalui

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP ii

wawancara mendalam (in-depth interview) dan pengamatan langsung ke

daerah.

5. Kinerja UPTD merupakan fungsi dari pelayanan tera, pemeliharaan

ketertelusuran standar ukuran yang dimilikinya, pembinaan SDM internal

UPT/UPTD, pemeliharaan dokumen sistem manajemen mutu, dan partisipasi

dalam kegiatan interkomparasi seperti berikut :

𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑈𝑃𝑇𝐷𝑡= 𝑓(𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 , 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 , 𝑆𝐷𝑀𝑡 ,𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑡 , 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡)

6. Memetakan kebutuhan UPT/UPTD dalam pelaksanaan tera dan tera ulang

yaitu kebutuhan SDM, anggaran dan sarana dengan melakukan perhitungan

gap pelayanan maksimal dengan kebutuhan potensi alat UTTP dan

pengelompokan ususlan kebutuhan dari pertanyaan terbuka kepada

responden.

Pembahasan dan Kesimpulan

7. Berdasarkan PP 32 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

seharusnya pemerintah daerah melaksanakan pelayanan tera/tera ulang.

Namun belum seluruh daerah memiliki unit kerja pelayanan metrologi legal. Hal

ini menunjukkan kurangnya komitmen Pemerintah dalam melaksanakan

undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal untuk menjamin

kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam pemakaian alat UTTP.

8. Dalam satu tahun, UPTD Provinsi hanya dapat melakukan pelayanan antara 32-

48 hari untuk seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah kerjanya. Jangkauan

pelayanan tera/tera ulang hanya 46,28% dari estimasi populasi jumlah UTTP.

Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, adalah perencanaan yang kurang

baik, anggaran yang terbatas, kurang optimalnya prosedur pelayanan tera ulang

di luar kantor (khususnya di pasar tradisional yang belum pasar tertib ukur),

kurangnya tenaga penera, kebijakan daerah kurang mendukung pelaksanaan

pelayanan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Dengan

jangkauan yang hanya sekitar 46,28%, maka sebuah pasar hanya dapat

dilayani 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) tahun.

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP iii

9. Sarana untuk pelayanan tera/tera ulang di daerah relatif telah usang dan tidak

mencukupi untuk melayani seluruh UTTP yang ada. Kondisi tersebut

menggambarkan kondisi sarana UPTD secara nasional. Sarana meliputi

gedung, peralatan, kendaraan operasional, dan standar ukuran. Setiap UPTD

provinsi minimal memerlukan 3 (tiga) set standar ukuran untuk pelayanan tera

ulang minimal yang tertelusur secara baik.

10. Berdasarkan analisis kapasitas Penera dibutuhkan jumlah penera sebanyak

3.444 orang secara nasional. Kondisi saat ini jumlah penera hanya sebesar 787

orang (22,9% dari kebutuhan tenaga penera). Jika tidak ada upaya

penambahan jumlah SDM metrologi legal, maka rasio ini akan semakin

menurun. Hambatan lain dalam menambah SDM penera adalah karena

kesulitan memperoleh SDM yang sesuai dengan kualifikasi metrologi legal (S1

Teknik).

11. Salah satu fungsi metrologi legal adalah pengawasan, namun belum semua

daerah memiliki tenaga pengawas, umumnya pelaksana pengawasan dirangkap

oleh penera. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum di bidang metrologi legal

menjadi lemah. Selama ini pengawasan lebih fokus pada barang beredar, bukan

khusus untuk metrologi legal.

12. Berdasarkan data survey, biaya operasional tidak mencukupi biaya pelayanan

maksimal karena rendahnya prioritas pemerintah daerah. Pemerintah daerah

seharusnya memprioritaskan kegiatan pelayanan tera/tera ulang karena

kegiatan tersebut wajib dilaksanakan dalam rangka perlindungan konsumen,

bukan sebagai sumber PAD.

13. Estimasi kebutuhan biaya pelayanan luar kantor berkisar antara Rp 19.500.000

– Rp 42.900.000 per kabupaten per tahun. Sehingga, perkiraan kebutuhan

biaya pelayanan nasional per tahun adalah antara Rp 9.964.500.000 hingga Rp

21.921.900.000. Kondisi ini belum memperhitungkan tambahan biaya transpor

untuk menjangkau pulau terluar atau daerah remote.

14. Untuk melakukan perencanaan pelayanan dan evaluasi kinerja diperlukan data

UTTP yang lengkap dan valid, namun UPTD pelaksana dan satuan kerja yang

menangani metrologi legal di daerah belum memiliki data tersebut.

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP iv

15. Penyuluhan tentang pentingnya tera/tera ulang kepada pelaku usaha/pedagang

jarang dilakukan, hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya program penyuluhan

yang rutin. Penyuluhan dilakukan hanya pada saat pelaksanaan tera ulang di

pasar tradisional yang menjadi tempat pelaksanaan tera ulang.

Rekomendasi Kebijakan

16. Mendorong daerah untuk membangun unit kerja yang membidangi Metrologi

Legal di daerah, sesuai amanat UU No. 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal

dan PP No. 32 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

17. Meningkatkan sarana operasional UPTD seperti kendaraan, kelengkapan

peralatan, dan standar ukuran untuk pelayanan tera/tera ulang minimal melalui

Dana Alokasi Khusus (DAK).

18. Meningkatkan jumlah SDM penera melalui rekrutmen SDM kemetrologian yang

intensif oleh Direktorat Metrologi untuk ditempatkan di daerah. Program intensif

dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat pendidikan berbasis

keterampilan (jenjang pendidikan D-1, D-2 maupun D-3). Menambah kelas

pendidikan dan pelatihan pada Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia

Kemetrologian (PPSDMK), dan membangun PPSDMK di tingkat regional.

19. Memotivasi tenaga fungsional penera agar tidak pindah ke unit kerja lain

dengan meningkatkan tunjangan profesi. Menyusun peraturan bersama antara

Menteri Perdagangan dengan Menteri Dalam Negeri untuk mencegah

pemindahan/mutasi Penera dan PPNS-ML oleh kepala daerah ke unit lain tanpa

ada pengganti.

20. Membangun unit kerja pengawas kemetrologian khusus ditingkat provinsi untuk

mengawasi kegiatan kemetrologian di daerah. Untuk itu diusulkan perlunya

Peraturan Menteri Perdagangan tentang pedoman pengawasan metrologi legal.

21. Mendorong koordinasi penggunaan (sharing) anggaran antara Pemerintah

Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan jangkauan

pelayanan.

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP v

22. Mendorong UPTD dan BSML untuk melakukan pendataan UTTP yang beredar

di wilayah kerjanya. Data riil mengenai jumlah UTTP yang beredar di suatu

wilayah merupakan dasar bagi UPTD dalam rangka peningkatan Pelayanan

tera dan tera ulang di wilayahnya.

23. Melanjutkan program Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur, serta

pembinaan dan penyuluhan oleh UPTD kepada pelaku usaha/pedagang dan

konsumen baik dalam bentuk sosialisasi, temu usaha, tayangan di media

massa dan elektronik secara berkelanjutan sebagai bentuk kampanye Gema

Tertib Ukur seperti “PASTI PAS”, Mulai dari “NOL”, dan pro-aktif dalam layanan

pengaduan.

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya, sehingga

laporan analisis “Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP”

dapat diselesaikan. Kajian ini dilatarbelakangi bahwa peran pelayanan tera dan tera

ulang UTTP sangat epnting untuk menjamin bahwa produk yang diterima konsumen

saat jual beli sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai uang yang

dibayarkan. Namun, pihak yang berwenang unutk melakukan pelayanan tersebut

yaitu UPTD di daerah masih menemui berbagai kendala sehingga pelayanannya

belum maksimal.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan tera dan tera

ulang tersebut antara lain perencanaan yang kurang baik, anggaran yang terbatas,

belum adanya standar kerja, kurangnya tenaga penera, peraturan daerah dirasa

kurang mendukung, serta sarana dan prasarana yang masih belum memadai.

Kajian ini diselenggarakan secara swakelola oleh Pusat Kebijakan

Perdagangan Dalam Negeri dengan tim penelitian yaitu Heny Sukesi, Ranni Resnia,

Erizal Mahatama, dan Bagus Wicaksena.

Disadari bahwa laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan baik ditinjau

dari aspek substansi, analisa, maupun data-data yang sifatnya pendukung. Oleh

karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Dalam

kesempatan ini tim peneliti mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang

membantu terselesaikannya laporan ini. Sebagai akhir kata semoga penelitian ini

dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan kebijakan di

bidang standarisasi dan perlindungan konsumen.

Jakarta, Mei 2014 Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP vii

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. i KATA PENGANTAR .................................................................................................... vi

DAFTAR ISI..................................................................................................................vii DAFTAR TABEL………………………………………………………………………….ix

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………………… x

BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

1.1. Latar belakang .................................................................................................... 1

1.2. Tujuan ................................................................................................................. 3

1.3. Keluaran .............................................................................................................. 3

1.4. Dampak analisis ................................................................................................. 3

1.5. Ruang lingkup ..................................................................................................... 3

1.6. Sistematika penulisan laporan ........................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR............................................. 5

2.1. Tinjauan pustaka .................................................................................................... 5

2.1.1. UPTD Sebagai Otoritas Peneraan ........................................................... 5 2.1.2. Peranan Badan Standardisasi Metrologi Legal (BSML)…………………7

2.1.3. Pengukuran Kinerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang………………… 10

2.1.4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tera/Tera

Ulang UTTP…………………………………………………………………..11

2.1.5. Hasil Penelitian Sebelumnya ................................................................. 13

2.2. Kerangka Pikir ...................................................................................................... 17

BAB III. METODOLOGI ............................................................................................ 20

3.1. Pendekatan pelaksanaan analisis ...................................................................... 20

3.2. Metode analisis ................................................................................................... 21

3.3. Daerah analisis ................................................................................................... 24

3.4. Sampel ................................................................................................................ 25

3.5. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data ................................................... 25

BAB IV. GAMBARAN KINERJA PELAYANAN TERA/TERA ULANG ..................... 26

4.1. Banjarmasin-Kalimantan Selatan ....................................................................... 26 4.1.1. UPTD Pelayanan Metrologi Legal Provinsi Kalimantan Selatan………...27

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP viii

4.1.2. Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III Kalimantan . 36

4.2. Daerah Istimewa Yogyakarta.............................................................................. 38

4.2.1. UPTD Yogyakarta .................................................................................. 38 4.2.2. BSML Regional II D.I.Yogyakarta…………………………………………44

4.3. Jangkauan Pelayanan Tera/Tera Ulang Per Daerah 41

4.4. Permasalahan Pelayanan Tera/Tera Ulang ....................................................... 43

BAB V. PEMETAAN KEBUTUHAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP PADA UPT/UPTD ............................................................................................. 47

5.1. Kalimantan Selatan ............................................................................................. 47

5.1.1. Kebutuhan SDM .................................................................................... 47

5.1.2. Kebutuhan Anggaran ............................................................................ 49

5.1.3. Kebutuhan Sarana................................................................................. 50

5.2. DI Yogyakarta ..................................................................................................... 52

5.2.1. Kebutuhan SDM…………………………………………………………… 52 5.2.2. Kebutuhan Anggaran…………………………………………………….

5.3. Estimasi Kebutuhan UPTD ................................................................................. 54

5.3.1. Estimasi Kebutuhan Penera dan SDM ................................................. 54

5.3.2. Estimasi Kebutuhan Anggaran .............................................................. 57

5.4. Evaluasi Terhadap Pelayanan Tera/Tera Ulang ................................................. 59

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .......................................................... 62

6.1. Kesimpulan ......................................................................................................... 62

6.2. Rekomendasi ...................................................................................................... 64

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP ix

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Metode Analisis 23 Tabel 4.1 Perhitungan Potensi UTTP dan Estimasi Kebutuhan Hari

Pelayanan dan Jumlah Penera 28 Tabel 4.2 Jumlah Penera UPTD Kalimantan Selatan Tahun 2013 30 Tabel 4.3 Penilaian Standar Kerja yang Dimiliki Untuk Pelayanan

Tera/Tera Ulang UTTP Tahun 2013 31 Tabel 4.4 Anggaran BPK Kalimantan Selatan Tahun 2013 32 Tabel 4.5 Potensi, Kinerja, dan Jangakauan Tera/tera Ulang UPTD

Regional III Kalimantan 2013 35 Tabel 4.6 Perhitungan Potensi UTTP dan Estimasi Kebutuhan Hari

Pelayanan dan Jumlah Penera 40 Tabel 4.7 Sumber Daya Manusia UPTD D.I.Yogyakarta Tahun

2013 41 Tabel 4.8 Anggaran UPTD Yogyakarta Tahun 2013 40 Tabel 4.9 Penilaian Standar Kerja yang Dimiliki Untuk Pelayanan

Tera/tera Ulang UTTP Tahun 2013 42 Tabel 4.10 Jumlah UTTP yang ditera dan Ditera Ulang Oleh Balai

Metrologi (UPTD) D.I.Yogyakarta Tahun 2013 44 Tabel 4.11 Jangkauan Pelayanan Tera/tera Ulang Nasional Tahun

2011 46 Table 5.1 PerhitunganPotensi UTTP dan Estimasi Kebutuhan Hari

Pelayanan dan Jumlah Penera 52 Tabel 5.2 Kebutuhan SDM UPTD Kalimantan Selatan Tahun 2013 54 Tabel 5.3 Perhitungan Biaya Pelayanan Luar Kantor 55 Tabel 5.4 Identifikasi Kebutuhan Sarana 56 Tabel 5.5 Jumlah Penera UPTD D.I. Yogyakarta 58 Tabel 5.6 Anggaran UPTD Metrologi Legal Yogyakarta 59 Tabel 5.7 Perhitungan kebutuhan Anggaran Pelayanan tera/tera

Ulang Luar Kantor di UPTD D.I. Yogyakarta 59 Tabel 5.8 Estimasi Kebutuhan Penera dan SDM per Daerah 61 Tabel 5.9 Estimasi Kebutuhan Anggaran Pelayanan Tera/Tera

Ulang 63

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peran BSML Dalam Tera/Tera Ulang 8 Gambar 2.2 Pembentukan UPTD di Daerah 9 Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Evaluasi Kinerja UPT/UPTD

Dalam Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP 18 Gambar 3.1 Pendekatan Analisis 20 Gambar 3.2 Unsur pembentuk Kinerja UPTD 21 Gambar 3.3 Daerah Analisis 25 Gambar 4.1 Jalur Pelayanan Tera/Tera Ulang Banjarmasin 27 Gambar 4.2 Faktor Pengaruh Kinerja Tera/Tera Ulang BPK

Kalimantan Selatan 32 Gambar 4.3 Jalur Pelayanan Tera/Tera Ulang Yogyakarta 37 Gambar 4.4 Pohon Permasalahan 49

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan

usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan,

keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya

sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan

mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai

barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang

sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin

timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat

dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang

terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan

demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang

seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian

Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada

konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa (Laporan Kinerja Menteri

Perdagangan Tahun 2011).

Lebih lanjut, dalam peraturan berikut yang merupakan regulasi turunan dari

Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yaitu Peraturan

Pemerintah No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera

dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya, kemudian Peraturan Menteri Perdagangan No. 08/M-

DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

(UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dan Surat Edaran Direktur Jenderal

Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 01/SPK/SE/5/2011 tentang Tera

Evaluasi Kinerja UPTD Dalam Pelayanan Tera dan tera Ulang UTTP 2

UTTP mengamanatkan agar UTTP yang secara langsung atau tidak langsung

digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan

hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang.

Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang, yang

selanjutnya disebut UTTP, digunakan oleh pedagang sepanjang waktu dengan

frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan pada

bagian tertentu (Puska Dagri, 2013). Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya

kesalahan timbangan atau ukuran yang akan merugikan konsumen dan juga pelaku

usaha. Untuk itu, tera dan tera ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha

perlindungan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, mereka yang dalam melakukan

transaksi dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk memeriksakan atau

melakukan tera ulang UTTP tersebut melalui sidang tera. Jika ada pelaku usaha

yang tidak tertib dalam memeriksakan UTTP yang digunakan dan terbukti rusak

atau tidak sesuai takaran namun tidak diperbaiki, pelaku usaha tersebut maka bisa

dikenakan sangsi. Akurasi dan reliabilitas UTTP sebagai alat ukur barang yang

diperdagangkan diperlukan agar masing-masing pihak memperoleh perlindungan

yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian karena memberikan barang yang

melebihi volume yang disepakati, sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian

karena menerima jumlah barang yang lebih rendah dari volume yang

diminta/dibayarkannya (Puska Dagri, 2013).

Kemudian, sebagaimana yang diatur dalam Permendag No.50 Tahun 2009

tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, maka pihak yang

berwenang dalam melakukan pengujian UTTP serta pelaksanaan tera dan tera

ulangnya adalah UPT dan UPTD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun

demikian, UPT dan UPTD masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan

pelayanannya. Berdasarkan hasil penelitian Puska Dagri (2013), jangkauan untuk

pelayanan tera dan tera ulang di daerah penelitian hanya mencapai 24,7% dari

keseluruhan populasi UTTP yang digunakan. Penyebabnya antara lain terbatasnya

anggaran untuk pelaksanaan tera dan tera ulang, jumlah sumber daya penera

mengalami penurunan sebanyak 5% selama periode 2 tahun terakhir, dan sarana

dan prasarana yang kurang memadai.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terkait

dengan kinerja pelayanan dan kebutuhan UPT/UPTD di daerah dalam rangka


pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang, mencakup antara lain kebutuhan SDM

penera, sarana pelayanan, anggaran, dan prosedur pelayanan yang baik.

1.2. Tujuan 1. Menganalisis kinerja UPT/UPTD dalam pelaksanaan tera dan tera ulang (jumlah

populasi timbangan yang harus dilayani, jumlah pelayanan tera yang dilakukan,

2. Memetakan kebutuhan UPT/UPTD dalam pelaksanaan tera dan tera ulang

3. Merumuskan usulan kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan tera dan tera

ulang

1.3. Keluaran 1. Kinerja UPT/UPTD dalam pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah

2. Peta kebutuhan UPT/UPTD dalam pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah

3. Rumusan usulan kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan tera dan tera

ulang di daerah

1.4. Dampak analisis Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pengambil

kebijakan dan lembaga terkait dalam membantu tercapainya perdagangan yang adil

bagi pedagang dan perlindungan konsumen melalui penerapan tera dan tera ulang

alat UTTP.

1.5. Ruang lingkup 1. Jenis UTTP yang dianalisis adalah semua jenis UTTP yang menjadi lingkup

pelayanan UPTD setempat

2. Aspek yang dianalisis: peraturan pusat maupun daerah mengenai pelayanan

tera dan tera ulang, ruang lingkup pelayanan (jenis UTTP yang dapat dilayani

tera/tera ulangnya), sarana pelayanan, sumber daya manusia, anggaran,

mekanisme pelayanan, sanksi terhadap pelanggaran

3. Daerah penelitian dipilih berdasarkan representasi daerah tertib ukur dan

keterbatasan pelayanan sebagai kasus perbandingan


- Kota Yogyakarta, merupakan salah satu daerah yang memiliki BSML,

dan UPTD Metrologi Legal yang berprestasi baik pada tahun 2013.

- Kota Banjarmasin, merupakan daerah yang diduga memiliki tingkat

pelayanan tera/tera ulang terbatas

1.6. Sistematika penulisan laporan Laporan analisis ini terdiri dari enam bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan latar belakang, tujuan,

keluaran, dampak dan ruang lingkup analisis yang dilakukan.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pikir. Bab ini menjelaskan

tinjauan literatur yang digunakan sebagai referensi serta kerangka

pikir analisis ini.

BAB III : Metodologi Penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam

analisis ini meliputi kerangka pemikiran, kebutuhan informasi,

responden dan sampling, metode pengumpulan data, metode

analisis data, sumber data, dan tahapan pelaksanaan analisis.

BAB IV Gambaran Kinerja Pelayanan Tera/Tera Ulang. Bab ini

menguraikan hasil analisis pengolahan data primer dan sekunder

BAB V : Pemetaan Kebutuhan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP. Pada

bab ini memuat hasil temuan lapangan, analisis deskriptif dan

kuantitatif dari pelayanan tera/tera ulang UTTP di daerah analisis.

BAB VI : Kesimpulan dan Rekomendasi. Memberikan kesimpulan dan

saran untuk usulan kebijakan terkait upaya peningkatan pelayanan

tera/tera ulang UTTP.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

United Nation Conference on Trade and Development/UNCTAD (2004)

menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk

didalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrumen pengukuran dan

penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan

pengukuran. Pengukuran sangat penting dan menjadi bagian dari berbagai aktivitas

manusia, mulai dari pengawasan produksi, pengukuran kualitas lingkungan,

persyaratan kesehatan dan keselamatan, persyaratan kesesuaian produk dalam

melindungi konsumen dan jaminan terselenggaranya perdagangan yang terbuka.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981

tentang Metrologi Legal, definisi dari metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang

ukur mengukur secara luas. Metrologi meliputi semua aspek pengukuran praktis dan

teoritis, termasuk juga ketidakpastian pengukuran di bidang aplikasinya.

Puslitbang Dagri (2007) juga menyebutkan bahwa manfaat metrologi dalam

kehidupan sehari-hari dapat dijumpai dalam berbagai bidang antara lain

perdagangan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L). Pada sektor

perdagangan, metrologi merupakan aspek yang sangat penting karena terkait

dengan kegiatan jual beli. Beberapa aspek yang terkait dengan Metrologi Legal

antara lain kalibrasi dan peneraan, otoritas metrologi, dan sumberdaya metrologi.

2.1. Tinjauan pustaka

2.1.1. UPTD Sebagai Otoritas Peneraan Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar, pemerintah telah

menetetapkan Otoritas Metrologi yang diakui sebagai rujukan. Otoritas metrologi

terbagi dalam tiga bidang: bidang metrologi ilmiah dalam hal kebenaran ilmiah

menjadi tanggung jawab Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslit KIM-LIPI); bidang metrologi legal

dalam hal pengukuran yang berkaitan dengan regulasi menjadi tanggung jawab

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, dan bidang akreditasi laboratorium


dalam hal menentukan kompetensi suatu laboratorium untuk melakukan pengukuran

(baik pengujian maupun kalibrasi) menjadi wewenang Komite Akreditas Nasional

(KAN).

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memiliki

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan

bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang Kemetrologian. Adapun

fungsinya meliputi: a) penyiapan perumusan kebijakan; b) penyiapan perumusan

standar, norma, kriteria, dan prosedur; c) bimbingan dan pelaksanaan teknis; d)

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang sarana dan tenaga, standar

ukuran dan laboratorium, teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama

kemetrologian; e) pelaksanaan urusan tata persuratan dan rumah tangga Direktorat.

Dengan demikian secara garis besar, tugas pokok dan fungsi Direktorat Metrologi

adalah mengelola standar ukuran dan satuan ukuran, melaksanakan tera dan tera

ulang UTTP, melakukan pengawasan UTTP dan BDKT serta penyuluhan

kemetrologian (Ditjen PDN, 2013).

Pada era otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan dalam pelaksanaan dan

pengawasan metrologi legal berada di daerah (Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota). Untuk memfasilitasi pelayanan kemetrologian legal di

daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal sebagai

unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah.

Kualitas SDM Metrologi dipengaruhi oleh kompetensi yang memadai.

Suparno (2001) menyebutkan bahwa kompetensi merupakan kecakapan yang

memadai untuk melakukan suatu tugas atau kepemilikan atas suatu kecakapan dan

keterampilan yang disyaratkan. Terkait dengan metrologi, kompetensi penera

merupakan kemampuan untuk memenuhi kuantitas dan kualitas pelayanan

kemetrologian. Sementara dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-

DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrologian, jenis SDM

Metrologi meliputi penera, pengamat tera, pranata laboratorium kemetrologian, dan

penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) metrologi legal. Secara detil mengenai fungsi

SDM metrologi dijelaskan sebagai berikut:

a. Penera adalah pegawai berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah

atau tanda tera batal yang berlaku ataumemberikan keterangan tertulis yang


bertanda tera sah atau tanda terabatal yang berlaku berdasarkan pengujian

yang dijalankan atas UTTP.

b. Pengamat tera bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP, Barang

Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Sistem Internasional (SI).

c. Pranata laboratorium kemetrologian bertugas melakukan pengelolaan standar

ukuran dan laboratorium kemetrologian untuk menjamin kesesuaian dengan

peraturan dan persyaratan yang berlaku serta ketertelusuran standar di tingkat

nasional atau internasional.

d. PPNS Metrologi Legal berwenang dalam melakukan penyidikan tindak

pidanaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

2.1.2. Peranan Badan Standardisasi Metrologi Legal (BSML)

BSML adalah wakil pemerintah Pusat dalam mengawal pelaksanaan urusan

Kemetrologian di daerah, meliputi BSML Regional I (Medan) dengan wilayah kerja

pulau Sumatera, BSML Regional II (D.I.Yogyakarta) dengan wilayah kerja pulau

Jawa, Nusa Tenggara dan Bali, BSML Regional III (Banjarmasin) dengan wilayah

kerja pulau Kalimantan, dan BSM Regional IV (Makassar) yang wilayah kerjanya

meliputi pulau Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur. Sebelum tahun 2000, UPTD

dikelola secara terpusat oleh Direktorat Metrologi. Dalam era sentralisasi, seluruh

urusan yang berhubungan dengan ketertelusuran standar, monitoring, SDM,

anggaran, dan peralatan dikelola secara langsung oleh Pemerintah Pusat melalui

Direktorat Metrologi di Bandung. Pada tahun 2001, ketika Otonomi Daerah

dilaksanakan, maka urusan perdagangan menjadi salah satu urusan yang dapat

diserahkan kepada daerah (dalam hal ini Pemerintah Provinsi). Dengan demikian

pengelolaan SDM, anggaran, dan peralatan kemudian beralih ke pemerintah daerah.

BSML kemudian dibentuk tahun 2007 untuk menjamin terlaksananya peran

ketertelusuran standar dan monitoring pelaksanaan urusan metrologi legal ini oleh

daerah.


Gambar 2.1. Peran BSML Dalam Tera/Tera Ulang

Selanjutnya, berdasarkan Direktorat Metrologi, tugas dan wewenang BSML

adalah sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan pembinaan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah

(UPTD) Metrologi Legal dan Pegawai Berhak. Bimbingan dan pembinaan

tersebut dapat dilakukan melalui melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan

laboratorium uji dan melayani konsultasi teknis di bjdang metrologi legal.

2. Melaksanakan interkomparasi standar acuan Tingkat IV pada UPTD Metrologi

Legal Provinsi untuk memastikan kesamaan kemampuan dan keakurasian

standar antar UPTD Metrologi Legal Provinsi. Interkomparasi atau uji banding

merupakan program tahunan bekerjasama dengan UPTD, frekuensinya

tergantung pada anggaran masing-masing. Interkomparasi dilakukan antar

UPTD dalam satu region/wilayah, idealnya interkomparasi juga dilakukan antar

region/wilayah

UTTP

Asal Dalam Negeri

Asal Luar Negeri

Izin Tanda Pabrik Izin Tipe Tera awal oleh UPTD

di wilayah pabrik

Pengguna UTTP di Daerah

Konsumen di Daerah

Tera Ulang oleh UPTD di wilayah pengguna

Verifikasi standar,

bantuan teknis,

fasilitasi tera ulang

oleh BSML

Sebelum Beredar

Sesudah Beredar


3. Verifikasi standar acuan Tingkat IV, dan verifikasi standar uji/kerja UPTD

Metrologi Legal Kabupaten/Kota apabila UPTD Metrologi Legal Provinsi belum

siap/mampu menangani.

4. Monitoring standar uji/kerja pada UPTD Metrologi Legal Kabupaten/Kota dan

standar acuan Tingkat IV pada UPTD Metrologi Legal Provinsi untuk menjamin

standar tersebut telah tertelusur secara berkala sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

5. Melaksanakan tera/tera ulang UTTP di wilayah kerja provinsi apabila

pemerintah daerah provinsi tersebut belum membentuk UPTD Metrologi Legal.

6. Memberikan bantuan Pegawai Berhak untuk pelayanan tera/tera ulang UTTP

sesuai dengan permintaan dari UPTD Metrologi Legal Provinsi atau UPTD

Metrologi Legal Kabupaten/Kota. Jika UPTD provinsi atau kabupaten/kota

kekurangan personel dalam melakukan tera dan tera ulang di wilayahnya,

makan BSML dapat mengirimkan peneranya untuk membantu UPTD tersebut.

7. Melakukan pemantauan dan penyuluhan di bidang metrologi legal.

Gambar 2.2. Pembentukan UPTD di daerah

Pemerintah Daerah

Usulan Pembentukan

Layak

BSML

Koordinasi

Penilaian persyaratan Kajian data

populasi Pemenuhan persyaratan

Penilaian Direktorat Metrologi

UPTD


Lebih lanjut, terkait dengan peran BSML dalam pembentukan UPTD di

daerah, dalam Permendag No.50/M-DAG/PER/10/2009 dipersyaratkan bahwa

pembentukan UPTD meliputi ketersediaan gedung, peralatan, SDM (minimal 1

penera ahli dan 3 penera trampil), memiliki sarana mobilitas, dan memiliki sistem

mutu. Setelah persyaratan pembentukan dipenuhi, kemudian dilakukan penilaian

oleh Direktorat Metrologi. Jika lulus penilaian, maka akan memperoleh surat izin

dari Menteri Perdagangan untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang.

2.1.3. Pengukuran Kinerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang Mahsun (2009) menjelaskan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam

perencanaan strategi organisasi. Sedangkan menurut Time (2000), kinerja adalah

prestasi kerja yang ditentukan oleh beberapa faktor eksternal karyawan diantaranya

adalah lingkungan dan perilaku manajemen. Secara umum kinerja merupakan

tingkat pencapaian hasil atau sejauh mana tujuan organisasi dapat dicapai atau

dijalankan.

Moeheriono (2009) mengemukakan bahwa dalam organisasi dikenal tiga

jenis kinerja yaitu operasional, administratif, dan stratejik. Kinerja operasional adalah

hal yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan setiap sumberdaya yang

digunakan oleh organisasi seperti modal, bahan baku, teknologi, dan sebagainya

yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja administratif berkaitan

dengan struktur admisnistrasi yang mengatur hubungan otoritas, wewenang, dan

tanggung jawab dari orang yang menduduki jabatan. Kinerja administratif juga

mengatur tentang aliran komunikasi dalam organisasi. Sedangkan kinerja stratejik

merupakan kinerja perusahaan yang dievaluasi dengan ketepatan perusahaan

dalam memilih lingkungannya dan kemampuan adaptasi organisasi dalam mencapai

misinya.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkatan pencapaian pelaksanaan

suatu kegiatan atau program. Kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,

visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (stretegic

Planning) suatu organisasi (Indra Bastian, 2001 dalam I Dewa Komang Ary


Gunartha dan Nyoman Djinar Setiawina, 2012). Secara umum dapat juga dikatakan

bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode

tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi seluruh

aktivits organisasi tersebut harus dapat diukur. Pengukuran kinerja pelayanan

tera atau tera ulang kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi

yang tersebar diseluruh Kabupaten atau kota se-Bali dengan 14 variabel yang di

pakai, variabel tersebut meliputi prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan,

kejelasan dan kepastian petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan,

tanggungjawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan

pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas

dan kewajaran biaya pelayanan, yang cukup memuaskan pelanggan atau

masyarakat. Hasil perhitungan secara keseluruhan dikategorikan cukup efektif, Ini

berarti bahwa pengukuran kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen

dalam hal ini masyarakat yang memiliki alat UTTP dengan melihat ke 14

variabel diatas sudah cukup efektif namun perlu ditingkatkan lagi (I Dewa Komang

Ary Gunartha dan Nyoman Djinar Setiawina, 2012).

2.1.4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tera/Tera Ulang UTTP

Peran pengawasan pelayanan metrologi legal merupakan aspek penting

dalam perlindungan konsumen. Sejauh ini, lembaga pengawasan pelayanan

metrologi legal seperti pelayanan tera dan tera ulang dilakukan oleh Balai Metrologi

dan Unit Pelayanan Teknis Daerah yang membidangi metrologi. Peran lembaga

pengawas tidak lepas dari produk kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Dengan

demikian, tingkat efektifitas lembaga pengawas pelayanan kemetrologian sangat

bergantung dari eksistensi kebijakan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan Permendag No.50/M-DAG/PER/10/2009 tentang unit kerja dan

unit pelaksana teknis metrology legal, maka kegiatan pengawasan terhadap

pelaksanaan tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

Dalm peraturan tersebut, kepala daerah harus membentuk unit kerja yang berfungsi

untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pengamatan, pengawasan, dan penyidikan

tindak pidana di bidang metrology legal di lingkungan kantor dinas propinsi. Unit


kerja tersebut harus memiliki pengamat tera dan atau penyidik pegawai negeri sipil

di bidang metrologi legal.

Hidayat, Warella, dan Sulandari (2007) menelaah tentang implementasi

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal khususnya

pelayanan tera ulang kWh meter di Surakarta. Dalam uraiannya, Undang – Undang

tersebut secara jelas mengatur lembaga yang berwenang dalam melakukan

pengawasan pelayanan kemetrologian. Undang –Undang tersebut juga merupakan

suatu produk kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan di bidang kebenaran

alat UTTP dalam transaksi jual beli di bidang industri, perdagangan, pertanian,

perikanan, dan perkebunan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada

kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

Berdasarkan hasil studi, Hidayat et al (2007) menjelaskan bahwa minimnya

sumberdaya pelayanan dan pengawasan serta komunikasi dalam implementasi

kebijakan merupakan faktor utama rendahnya pelaksanaan pelayanan dan pengawasan kemetrologian, khususnya kWh meter di Surakarta. Hidayat et al

(2007) mengusulkan salah satu cara untuk meningkatkan peran lembaga pengawas

adalah dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang

perlindungan konsumen. Keterlibatan LSM diharapkan dapat meningkatkan peran

pengawasan baik secara preventif maupun represif.

Ardimento dan Clemente (2002) juga menilai peran lembaga pengawas

dalam pelayanan kemetrologian sangat penting karena menjamin keadilan dalam usaha dan perlindungan konsumen. Pada kawasan Uni Eropa, Local Metrology

Authority (LMA) merupakan badan yang bertanggung jawab atas kebenaran alat

ukur di negara anggota. Namun dalam pelaksanaanya, dengan semakin banyaknya

jumlah alat ukur yang secara hukum harus diawasi menyebabkan tugas dari LMA

menjadi tidak efisien.

Perkembangan kebijakan kemetrologian juga mengarah pada izin bagi

produsen (manufacturers) melakukan “self-certify” untuk menjamin sistem mutu dan

keandalan ukuran. Oleh karena itu, peran lembaga pengawasan yang selama ini

berada di bawah LMA dapat diserahkan kepada pihak swasta atau laboratorium

dengan mengedepankan semangat kemandirian dan kompetensi (independence

and competence). Selanjutnya, LMA dapat terus melanjutkan tugasnya sebagai

lembaga pengawas dengan melakukan pengambilan contoh (sample) produk yang


telah diverifikasi oleh lembaga swasta untuk menjamin kompetensi pengawasan

lembaga tersebut.

2.1.5. Hasil Penelitian Sebelumnya a. Penelitian PT SUCOFINDO

Hasil survey Sucofindo (2011) menunjukkan bahwa secara nasional jumlah

total UTTP yang ada di pasar tradisonal diperkirakan berjumlah 7.737.904 UTTP.

Penggunaan UTTP terbanyak terdapat pada pasar tradisional di wilayah Jawa Barat

yakni sebanyak 2.007.397 unit atau sekitar 26% dari total jumlah UTTP nasional.

Sementara jenis UTTP yang paling banyak digunakan di pasar tradisional sebanyak

11 jenis dari total 40 jenis UTTP yang tercatat di Direktorat Metrologi. Jenis UTTP

yang paling banyak beredar adalah anak timbangan dengan dugaan berjumlah

5.411.338 unit atau sekitar 69,93% dan jenis kedua yang banyak beredar yakni

timbangan meja beranger dengan dugaan sebanyak 1.172.042 unit atau sekitar

15.15%. Jenis kedua tersebut merupakan yang paling banyak beredar di pasar

tradisional di pulau Jawa.

Lebih lanjut, tanda tera yang ditemukan pada 7.737.904 UTTP yang beredar

di pasar tradisional, hanya sekitar 53% yang ditemukan dalam kondisi baik.

Sementara dengan kondisi tanpa tanda tera (38.67%), rusak (3.74%), bahkan ada

beberapa yang sudah putus (1.67%) dan sekitar 3% tidak ada keterangan.

Sementara untuk tanda tera sah atau bertanda setahun terakhir hanya sekitar 40%

UTTP dan sisanya bertanda tera lebih dari setahun (Sucofindo; 2013).

Pelaksanaan sistem metrologi legal di Indonesia belum efektif yang

diakibatkan belum optimalnya kondisi faktor pembentuk sistem metrologi legal di

Indonesia serta interaksi antar komponennya. Komponen utama pembentuk sistem

metrologi legal di Indonesia yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang menjadi

landasan bekerjanya sistem metrologi legal; (2) Kelembagaan unit metrologi di

tingkat nasional dan unit metrologi legal di daerah, beserta tupoksi dan

kewenangannya; (3) sumberdaya metrologi, seperti SDM, laboratorium uji, sarana,

peralatan dan standar kerja, dukungan anggaran, dan sumberdaya lainnya yang

berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem metrology; (4) manajemen dan


pelaksanaan kemetrologian seperti layanan kemetrologian; dan (5) lingkungan

kemetrologian yaitu perkembangan jumlah dan jenis UTTP (Puska Dagri, 2007).

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun

2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang mendukung pelaksanaan

otonomi daerah kurang diantisipasi secara memadai atau terlambatnya pedoman

pengaturan mengenai pengelolaan laboratorium metrologi legal telah mengakibatkan

bentuk kelembagaan unit metrologi daerah dan tupoksinya bervariasi satu daerah

dengan daerah lainnya. Bentuk kelembagaan unit metrologi daerah umumnya

berupa UPTD Metrologi, Subdin Metrologi atau Kantor Metrologi (Kajian Sistem

Metrologi Legal, 2007).

b. Kajian Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Konsumen

Nasional (BPKN) menunjukkan saat ini baru 10% dari sekitar 66 juta unit UTTP wajib

ditera dan ditera ulang yang telah dilakukan tera/tera ulang. Salah satu penyebab

hal ini adalah jumlah pegawai (penera) yang melaksanakan tera/tera ulang UTTP

yang minim hanya 857 orang di seluruh UPTD. Jumlah ini terus mengalami

penurunan akibat bermacam-macam hal, antara lain karena pensiun, mutasi ke luar

UPTD dan sulitnya memperoleh tambahan formasi baru.

Menyadari pentingnya peran metrologi legal dalam upaya memberikan

perlindungan konsumen khususnya di era otonomi daerah, BPKN melakukan kajian

tentang pelaksanaan perlindungan konsumen dalam bidang Metrologi dengan

mengambil timbangan sebagai objek di 18 (delapan belas) daerah (16 UPTD). Hasil

Kajian BPKN sebagai berikut:

1. Lebih dari 60% Konsumen dan 57% Pedagang ternyata tidak mengenal dengan

baik tentang Metrologi;

2. Seluruh UPTD sebagai unit pelayanan kemetrologian di daerah menyatakan

bahwa hambatan utama pelayanan tera/tera ulang UTTP adalah keterbatasan

anggaran, peralatan standar/sarana/prasarana, dan SDM Kemetrologian.

3. Adanya penetapan biaya tera yang berbeda setiap daerah dengan penetapan

pemerintah menyebabkan pelaksanaan tera dan tera ulang menemui kendala.


4. Lemahnya pengawasan terhadap penyelenggaraan Kemetrologian di lapangan

terutama dalam penggunaan UTTP.

Dari hasil kajian yang dilanjutkan dengan workshop tersebut, BPKN

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1) Mengingat pelaksanaan Kemetrologian menyangkut berbagai sektor dan

kewenangan, pelaksanaannya dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Propinsi, dan Kabupaten/Kota, maka BPKN merekomendasikan perlunya

peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan juga

upaya sosialisasi Kemetrologian kepada masyarakat luas.

2) Perbedaan penetapan biaya tera dan tera ulang disetiap daerah dengan

penetapan biaya yang diatur UUML menjadi permasalahan bagi setiap UPTD dan

pemilik UTTP, menyebabkan disharmonisasi penyelenggaraan Kemetrologian

antara satu daerah dengan daerah lain. Sesuai tugas pokok dan fungsi

Kementerian Perdagangan, maka BPKN merekomendasikan untuk dapat segera

menyusun pedoman penetapan biaya tera dan tera ulang yang berlaku sama di

seluruh Indonesia sebagai konsekuensi mandat yang diamanatkan dalam UUML.

3) Karena jumlah tenaga teknis penera maupun PPNS Metrologi Legal yang

terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan dan luasnya cakupan wilayah kerja,

maka diperlukan langkah terobosan bagi pemenuhan kebutuhan penera. Sistem

pendidikan sebagai sarana pengadaan tenaga teknis yang menjadi

tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dirasakan

belum optimal. Oleh karena itu BPKN merekomendasikan kepada Kementerian

Perdagangan untuk melakukan evaluasi mengenai sistem pendidikan guna

mengejar kebutuhan tenaga teknis penera maupun PPNS di lapangan.

4) Sejak diundangkannya UUML, sampai era globalisasi saat ini telah terjadi

perubahan-perubahan dibidang IT dan Informatika termasuk bidang ukur

mengukur. Disamping itu, UUML lahir pada era pemerintahan sentralistik yang

dapat dilihat dari tidak terdapatnya akses masyarakat dalam penyelenggaraan

Kemetrologian. BPKN menyarankan untuk segera merevisi UUML dan

mengikutsertakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan UUML.


c. Analisis Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri Hasil pengawasan UTTP pada 2010 yang dilakukan di 66 pasar tradisional

terdapat 21.814 UTTP, ditemukan UTTP yang tidak bertanda tera sah sebanyak

9.843 (45,1%). Sebagai alat untuk mengukur volume yang diperdagangkan,

maka akurasi dan reliabilitas alat-alat UTTP diperlukan agar masing-masing pihak

memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari kerugian

karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, sedangkan

konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang yang lebih

rendah dari volume yang diminta/dibayarkannya.

Kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP masih mengandalkan

Pemerintah Pusat yang saat ini masih menghadapi permasalahan seperti

keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, anggaran, serta sarana dan

prasarana tera/tera ulang. Sedangkan pemerintah daerah belum memprioritaskan

kegiatan tersebut, karena semata-mata hanya sebagai sumber PAD melalui

retribusi bukan tugas yang sifatnya mandatory dalam rangka perlindungan

konsumen. Selain pelayanan tera/tera ulang UTTP, kegiatan pengawasan dan

penyuluhan relatif tidak dilaksanakan karena belum semua kabupaten/kota yang

sudah memiliki unit/seksi pelayanan dan pengawasan memperoleh alokasi SDM

yang sesuai dengan persyaratan (requirement) dan kompetensi di bidang

pelayanan dan pengawasan tera/tera ulang UTTP.

Pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP di daerah, secara umum kapasitas

pelayanan tera/tera ulang hanya dapat menjangkau sekitar 24,7% dari estimasi

populasi timbangan yang ada di pasar tradisional. Penyebabnya yaitu pertama,

jumlah hari pelayanan dalam 5 tahun terakhir rata-rata turun hampir sebesar

82%/tahun. Saat ini pelayanan metrologi legal di kabupaten hanya dapat dilayani

1 kali setiap 3 tahun per pasar, seharusnya wajib tera ulang dilakukan setiap

tahun. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Kedua, jumlah

petugas penera turun sebesar 5% dalam 2 tahun terakhir. Ketiga, kondisi

sarana/prasara pelayanan relatif sudah tua (telah terdepresiasi) seperti peralatan

standar, gedung laboratorium, alat transportasi,dll yang dinilai tidak memadai.

Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas

pelayanan tera/tera ulang UTTP agar dapat menjangkau seluruh populasi

timbangan yang ada di pasar tradisional dengan cara membentuk standar operasi


dan prosedur (SOP) pelayanan tera ulang yang lebih baik dan teratur sehingga

jangkauan pelayanan dapat lebih banyak dan dilakukan secara periodik serta

tidak ada komplain timbangan rusak sesudah di tera ulang. Berdasarkan SOP ini

akan diketahui kebutuhan jumlah hari pelayanan tera ulang di setiap pasar.

Kemudian, perlu juga untuk memetakan kebutuhan tenaga penera/PPNS

Metrologi Legal di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penambahan dan

perbaikan kondisi sarana/prasara pelayanan relatif sudah tua (telah terdepresiasi)

seperti peralatan standar, gedung laboratorium, alat transportasi juga dirasakan

penting.

2.2. KERANGKA PIKIR Tujuan analisis ini secara umum berada dalam kerangka kegiatan Monitoring

dan Evaluasi terhadap sebuah program pembangunan, yaitu pembangunan

perlindungan konsumen melalui pelaksanaan bidang metrologi legal di Indonesia.

Monitoring adalah pengumpulan data terus menerus pada indikator tertentu untuk

menilai implementasi suatu intervensi dalam pembangunan (proyek, program atau

kebijakan) dalam kaitannya dengan jadwal kegiatan dan pengeluaran dana yang

dialokasikan, serta kemajuan (progress) dan pencapaian (achievements)

dibandingkan dengan tujuannya. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan

menganalisis data dari indikator-indikator yang dibentuk untuk tujuan monitoring

tersebut. Informasi kinerja yang dihasilkan kegiatan monitoring akan menjadi

wahana umpan balik pembelajaran dari pengalaman sehingga dapat memperbaiki

program yang sedang dilaksanakan.

Dalam analisis ini langkah monitoring dilakukan melalui pengukuran kinerja

UPTD dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang UTTP di masing-masing

wilayah kerjanya. Kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan standar

pelayanan minimal dan/atau besarnya potensi UTTP di wilayah tersebut.

Mengacu pada Permendag No.51/Tahun 2009 dalam pelaksanaan fungsi

UPT/UPTD, disampaikan bahwa selain kemampuan melaksanakan pelayanan tera

dan tera ulang UTTP, kinerja sebuah UPTD juga diukur dari kemampuannya untuk

melakukan (1) Pemeliharaan ketertelusuran standar ukuran yang dimilikinya, (2)

Pembinaan SDM internal UPT/UPTD, (3) Pemeliharaan dokumen sistem


manajemen mutu, dan (4) Partisipasi dalam kegiatan interkomparasi. Keempat

indikator kinerja ini akan turut digambarkan dalam analisis ini, mendampingi ukuran

tingkat pelayanan tera/tera ulang UTTP yang dianggap sebagai ukuran kinerja

utama dari UPTD metrologi legal.

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP

Tingkat pelayanan tera/tera ulang UTTP saat ini

Pelaksanaan Tera/tera ulang, pengawasan, penyuluhan UTTP

Kebutuhan pelayanan tera/tera ulang UTTP

Monitoring

Perlindungan konsumen dan produsen di wilayah kerja UPTD

Wilayah kerja UPT/UPTD Metrologi Legal

• Pemeliharaan ketertelusuran standar ukuran

• Pembinaan SDM internal

• Partisipasi dalam kegiatan interkomparasi

• Jumlah UTTP; • Pengetahuan,

kesadaran, kepedulian produsen & konsumen;

• Pengawasan dan penegakan aturan;

Perkuatan urusan perdagangan daerah oleh Pemerintah Pusat

Hambatan-hambatan

• Kinerja UPT/UPTD saat ini • Informasi kebutuhan UPTD agar dapat melaksanakan pelayanan tera/tera

ulang yang penuh dan optimal di wilayah kerjanya,

Umpan balik

• Sumberdaya UPTD (SDM, anggaran, sarana, timbangan pengganti; strategi, prosedur)

• Koordinasi dan sharing sumberdaya antar Pemprov dan Pemkab/Pemkot diwilayahnya

• Pelaksanaan amanat urusan perdagangan (Tuntutan pemenuhan SPM)


Hasil perbandingan ini (gap) dan masukan pihak UPTD, kemudian digunakan

untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan UPTD agar dapat melaksanakan

pelayanan tera/tera ulang yang penuh dan optimal di wilayah kerjanya. Informasi ini

kemudian digunakan untuk menyusun serangkaian rekomendasi perkuatan yang

dapat diberikan kepada UPTD sebagai pelaksana urusan metrologi legal di daerah,

dalam rangka mencapai pembangunan perlindungan konsumen Indonesia. Gambar

kerangka pemikiran dapat diikuti dalam gambar 2.7.

Pelayanan tera/tera ulang yang dilakukan oleh sebuah unit pelayanan

metrologi legal di daerah (UPTD Metrologi legal) pada dasarnya merupakan fungsi

dari sumberdaya yang dimilikinya. Pada analisis terdahulu, ditemukan bahwa

kapasitas sumberdaya ini dapat diperluas jika UPTD di tingkat Provinsi mampu

melakukan koordinasi dan sharing pembiayaan operasional pelayanan tera/tera

ulang dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya; dan jika

memperoleh perkuatan urusan perdagangan dari pemerintah pusat.

Sebagai bagian dari program perlindungan konsumen Indonesia,

pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang ini seharusnya disediakan dalam

jumlah/tingkat yang sesuai dengan potensi permintaan/kebutuhan akan pelayanan

tera/tera ulang yang ada di dalam wilayah kerja UPTD. Idealnya adalah, setiap

UTTP yang digunakan untuk transaksi dengan masyarakat, yang ada di daerah

tersebut, dapat ter-tera ulang paling tidak satu kali setiap tahunnya. Kemampuan

UPTD untuk memenuhi permintaan/potensi kebutuhan pelayanan ini di wilayah

kerjanya, merupakan sebuah ukuran kinerja pelayanan UPTD yang ingin dimonitor

(diukur) dalam analisis ini.


BAB III. METODOLOGI

3.1. Pendekatan pelaksanaan analisis

Informasi kinerja dan pemetaan kebutuhan UPTD direncanakan diperoleh

dari seluruh UPTD yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar diperoleh

pandangan awal yang menyeluruh terhadap kinerja dan kebutuhan UPTD secara

nasional. Karena sifatnya yang menyeluruh/nasional, maka pemetaan

direncanakan hanya untuk menggambarkan kondisi umum yang ada. Pemetaan

dilakukan menggunakan kuesioner yang direncanakan untuk diisi sendiri oleh

responden (self-administered questioner). Sedangkan pengetahuan yang lebih

mendalam akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview)

dan pengamatan langsung ke daerah. Untuk pengamatan langsung ini hanya

akan dipilih 2 (dua) daerah yang merupakan perwakilan dari daerah yang relatif

baik (1 daerah) dan relatif rendah (1 daerah) kualitas pelaksanaan tingkat

pelayanan tera/tera ulangnya.

Gambar 3. 1. Pendekatan Analisis


3.2. Metode analisis Secara umum, data dan informasi yang diperoleh dikelola menggunakan

alat-alat yang ada dalam lingkup statistika deskriptif. Melalui alat-alat statistika

deskriptif seperti perhitungan nilai sentral dan dispersi, pembuatan grafik, dan

penyusunan tabel kontijensi, maka perilaku dari setiap daerah dapat dengan

segera diamati dan diperbandingkan, sehingga karakteristik yang

berbeda/menarik dapat dengan segera teridenitifkasi.

Gambar 3. 2. Unsur Pembentuk Kinerja UPTD

Kinerja UPTD merupakan fungsi dari pelayanan tera, pemeliharaan

ketertelusuran standar ukuran yang dimilikinya, pembinaan SDM internal

UPT/UPTD, pemeliharaan dokumen sistem manajemen mutu, dan partisipasi

dalam kegiatan interkomparasi, yang dapat dituliskan sebagai:

𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑈𝑃𝑇𝐷𝑡= 𝑓(𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 , 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 , 𝑆𝐷𝑀𝑡 ,𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑡 , 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡)

• Kinerja pelayanan tera/tera ulang diukur dengan menghitung tingkat

jangkauan pelayanan tera/tera ulang UPTD di wilayah kerjanya. Ukuran

ini diperoleh dengan menghitung proporsi jumlah UTTP yang dapat

ditera/tera ulang, terhadap jumlah UTTP total yang ada di wilayah kerja.

UPTD Pelayanan Tera/Tera

Ulang

Legalitas

SDM Kemetrologian

Sarana, gedung

Dokumentasi mutu

Standar

Ketertelusuran


𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑇𝑇𝑃 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑇𝑇𝑃 𝑑𝑖 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑡

× 100%

• Kinerja pemeliharaan standar ukuran yang dimiliki, diukur dari nilai

akreditasi Lab yang dimiliki, frekwensi kegiatan pemeliharaan standar,

dan proporsi standar jenis UTTP yang telah dipelihara terhadap total jenis

standar yang dimiliki.

• Kinerja pembinaan SDM internal diukur dari rasio jumlah penera yang

dihasilkan secara mandiri oleh daerah terhadap jumlah penera total, rasio

jumlah penera terhadap jumlah UTTP total, rasio jumlah PPNS-ML

terhadap jumlah UTTP total, dan jumlah pelatihan/seminar sesuai

kompetensi yang diikuti pada tahun yang bersangkutan.

• Kinerja pemeliharaan dokumen sistem manajemen mutu diukur dari

keberadaan dokumen sistem manajemen mutu tahun terakhir.

• Upaya interkomparasi diukur dari keberadaan atau keikutsertaan UPTD

dalam kegiatan yang bersifat interkomparatif.

Data pelayanan akan diukur langsung dari survey yang dilakukan,

sedangkan 4 (empat) variabel lainnya (kinerja pemeliharaan standar, pembinaan

SDM, pemeliharaan dokumen mutu, dan upaya menjaga ketertelusuran) akan

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Metrologi. Kelima

rasio ini kemudian digunakan untuk menggambarkan profil kinerja masing-

masing UPTD menggunakan diagram jaring atau diagram batang yang

disamakan skalanya. Penggunaan diagram ini dinilai akan memudahkan proses

perbandingan profil antar UPTD yang diamati.

Kebutuhan sumberdaya dilihat dari besarnya potensi UTTP yang harus

dilayani oleh UPTD di dalam wilayah kerjanya, dibandingkan dengan kinerja

jangkauan pelayanan yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan,

dihubungkan dengan masukan UPTD mengenai kebutuhan SDM, anggaran,

sarana, dan masukan lain yang diperoleh dari proses pengumpulan data.

Masukan terhadap kebutuhan ini dilakukan melalui metode pengumpulan data

yang relatif terbuka untuk mengeksplorasi jenis kebutuhan yang lebih beragam.

Diharapkan analisis dapat memperoleh informasi kebutuhan yang diluar

kebutuhan “tradisional” sebuah pelayanan tera/tera ulang.


Profil kinerja dan besar gap kebutuhan yang dimiliki kemudian

diperbandingkan untuk melihat pengaruh faktor lain terhadap kinerja UPTD

seperti:

• Faktor sumberdaya UPTD (SDM, anggaran, sarana)

• Faktor geografis (jawa-luar jawa, atau menurut pulau)

• Faktor anggaran (anggaran rata-rata per jumlah UTTP, relatif terhadap

rata-rata nasional)

• Faktor kepedulian daerah terhadap urusan metrologi legal (keberadaan

peraturan daerah, keberadaan standar operasi dan prosedur baku yang

dikembangkan secara mandiri oleh daerah, persepsi pengelola UPTD)

• Koordinasi (keberadaan kegiatan koordinasi dalam sharing pembiayaan

dan sumberdaya)

• Dan faktor lain yang muncul dalam wawancara dan pengamatan ke

daerah analisis.

Perbandingan tersebut dianalisis menggunakan alat uji chi-square. Uji

chi square digunakan jika data bersifat nominal atau ordinal, atau data yang

bersifat interval namun di downgrade skala pengukurannya. Perbandingan

diharapkan memberi pengetahuan yang lebih mendalam.

Tabel 3.1. Metode Analisis

Tujuan Analisis

Sumber Informasi

Sumber Keluaran Alat Bantu/ Analisis

Menganalisis kinerja UPT/UPTD dalam pelaksanaan tera dan tera ulang (jumlah populasi timbangan yang harus dilayani, jumlah pelayanan tera yang dilakukan

UPTD Direktorat Metrologi

• Data primer (dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dikirimkan kepada Kepala UPTD; dan hasil in-depth interview)

• Data sekunder

Profil identitas umum UPTD

• Lokasi dan kondisi wilayah pelayanan

• Sumberdaya dimiliki UPTD (Jumlah dan komposisi SDM, anggaran, sarana dimiliki saat ini)

• Bentuk lembaga, tingkat eselon, dasar legalitas

• Pencatatan dan pengelolaan data menggunakan statistika deskriptif (tabulasi dan grafik).


Tujuan Analisis

Sumber Informasi


(yang diperoleh dari Direktorat Metrologi)

dimiliki.

• • Kinerja masing-masing UPTD

• Perhitungan rasio kinerja UPTD (parsial)

• Perhitungan skor kinerja gabungan per UPTD

• Penggambaran profil kinerja UPTD dan skor gabungan menggunakan diagram jaring atau diagram batang

Memetakan kebutuhan UPT/UPTD dalam pelaksanaan tera dan tera ulang

UPTD Direktorat Metrologi

• • Kebutuhan SDM UPTD

• Kebutuhan anggaran UPTD

• Kebutuhan Sarana UPTD

• Perhitungan gap pelayanan maksimal dengan kebutuhan potensi

• Pengelompokkan usulan kebutuhan dari pertanyaan terbuka

Merumuskan usulan kebijakan untuk meningkatkan pelaksanaan tera dan tera ulang

Hasil keluaran dari tujuan 1 dan 2

Hasil keluaran dari tujuan 1 dan 2

• Identifikasi variabel profil umum yang memiliki pengaruh terhadap kinerja UPTD

• Analisis chi-square masing-masing faktor profil umum terhadap skor kinerja

• • Daftar usulan kebijakan/ program yang perlu

• Pengolahan Pohon masalah dan


Tujuan Analisis

Sumber Informasi


dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan tera/tera ulang

Kerangka logis

3.3. Daerah analisis Daerah analisis pada dasarnya bersifat nasional, meliputi 53 UPTD yang

ada di seluruh Indonesia. Sedangkan 2 (dua) daerah analisis untuk in-depth

interview, untuk sementara ditetapkan: (1) Provinsi DI Yogyakarta (sebagai wakil

daerah pelayanan baik), dan (2) Provinsi Kalimantan Selatan (sebagai wakil

daerah pelayanan relatif rendah).

Gambar 3. 3. Daerah Analisis

3.4. Sampel Secara umum, analisis menggunakan data sekunder mencakup UPTD yang ada

di seluruh Indonesia. Sedangkan secara khusus, pemilihan daerah analisis

untuk in-depth interview dilakukan menggunakan metode purposive sampling,


yaitu satu daerah yang menurut catatan Direktorat Metrologi memiliki kinerja

pelayanan yang relatif baik (DI Yogyakarta) dan satu daerah yang kinerja

pelayanannya relatif kurang baik (Kalimantan Selatan).

3.5. Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan Data a. Data primer : Hasil survey dan wawancara dengan narasumber pada

UPT/UPTD dan lembaga terkait lainnya.

b. Data sekunder : Data SDM, anggaran, pelaksanaan tera dan tera ulang,

lingkup pelayanan tera dan tera ulang, sarana dan prasarana


BAB IV. GAMBARAN KINERJA PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Dua daerah yang dianalisis secara in-depth adalah Banjarmasin dan kota

Yogyakarta. Berikut ini gambaran pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang di kedua

daerah tersebut.

4.1. Banjarmasin-Kalimantan Selatan

4.1.1. UPTD Pelayanan Metrologi Legal Provinsi Kalimantan Selatan Unit Pelaksana Teknis Daerah pelayanan metrologi legal yang ada di

Banjarmasin disebut dengan nama Balai Pelayanan Kemetrologian Kalimantan

Selatan (BPK Kalsel). UPTD ini berada dibawah pengelolaan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan. UPTD ini melayani seluruh wilayah Kalimantan Selatan, yang

meliputi 2 (dua) kota dan 11 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kab.

Kotabaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala, Kab. Tapin, Kab. Hulu Sungai Selatan,

Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, Kab. Tanah

Bumbu, Kab. Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. BPK Kalsel

berada dalam binaan Balai Standarisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III

Kalimantan.

a) Metode Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang BPK Kalimantan Selatan melaksanakan pelayanan tera/tera ulang di kantor

dan diluar kantor. Pelayanan luar kantor dilakukan untuk melakukan tera ulang

UTTP yang tidak dapat dibawa ke kantor UPTD (seperti timbangan konveyor dan

jembatan timbang yang terpasang tetap), atau mendekati pemilik UTTP yang

berkumpul dalam jumlah besar di satu tempat (misalnya pedagang pasar). Pemilik

UTTP yang menjadi pelanggan UPTD relatif beragam, mulai dari perusahaan swasta

yang memang membutuhkan ketelitian UTTP bagi kegiatan usahanya, hingga

pedagang pasar yang relatif tidak terlalu peduli dengan akurasi UTTP yang

digunakannya. Dari seluruh jenis UTTP tersebut, pelayanan luar kantor untuk UTTP


yang digunakan pedagang pasar tradisional, masih menjadi kekurangan pada UPTD

karena jumlahnya yang besar dan menyentuh masyarakat banyak secara langsung.

Hingga saat ini, BPK Kalimantan Selatan masih menggunakan jalur

pelayanan tera/tera ulang timbangan dengan cara konvensional biasa seperti tersaji

dalam gambar 4.1. berikut

Gambar 4. 1. Jalur Pelayanan Tera/Tera Ulang Banjarmasin

Mulai Pendaftaran administrasi

Tera-1

Lulus?

Tera-2

Bisa reparasi?

Stempel tanda Sah

Stempel tanda Batal

Pembayaran biaya tera dan reparasi

Selesai

Reparasi (Oleh Perusahaan Reparatir ditunjuk)

ya

tidak

ya

tidak

Lulus?

ya

tidak


Kelemahan jalur pelayanan seperti ini adalah UPTD butuh waktu yang

banyak untuk menyelesaikan pelayanan tera ulang, karena jumlah timbangan dan

jumlah pasar yang relatif banyak.

b) Jenis UTTP Beredar dan Jangkauan Pelayanan Tabel 4.1 (kolom nomor 2/warna biru) menunjukkan jenis UTTP yang beredar

di Kalimantan Selatan. Secara keseluruhan ada 24 jenis UTTP yang diduga

beredar/dilayani tera/tera ulangnya di Kalimantan Selatan. Kolom berwarna orange

menunjukkan estimasi jumlah UTTP tersebut menurut keterangan BPK Kalsel,

sedangkan kolom warna kuning menunjukkan jumlah estimasi yang dikoreksi

sebesar 20% dari data awal. Koreksi dilakukan untuk “mendorong” estimasi

mendekati data dari BSML Regional III Kalimantan.

Tabel 4. 1. Perhitungan Potensi UTTP dan Estimasi Kebutuhan Hari Pelayanan dan Jumlah Penera

No Jenis UTTP

Jumlah UTTP

Tera ulang Tera Total Dugaan

Jangkauan Koreksi

jangkauan

Estimasi UTTP-awal

estimasi UTTP-koreksi

1 Meter kayu 37 6 43 50% 30% 86 144 2 Takaran Kering 572 572 50% 30% 1.144 1.907 3 Takaran Basah 313 313 50% 30% 626 1.044 4 Bejana Ukur 57 57 90% 70% 64 82 5 TUT Bentuk Silinder Datar 59 28 87 90% 70% 97 125 6 Tangki Ukur Gerak/Mobil 637 214 851 90% 70% 946 1.216 7 Timbangan ban berjalan 14 14 70% 50% 20 28 8 Timbangan Elektronik 1.197 5 1.202 90% 70% 1.336 1.718 9 Timbangan Pegas 551 5 556 50% 30% 1.112 1.854 10 Timbangan Cepat 8 8 90% 70% 9 12 11 Neraca emas 89 89 90% 70% 99 128 12 Neraca obat 3 3 50% 30% 6 10 13 Dacin 409 409 60% 40% 682 1.023 14 Timbangan sentisimal 402 402 60% 40% 670 1.005 15 Timbangan bobot ingsut 52 52 60% 40% 87 130 16 Timbangan meja Beranger 2.665 2.665 75% 55% 3.554 4.846


No Jenis UTTP

Jumlah UTTP

Tera ulang Tera Total Dugaan

Jangkauan Koreksi

jangkauan

Estimasi UTTP-awal

estimasi UTTP-koreksi

17 Timbangan kuadran 1 1 90% 70% 2 2 18 Timbangan jembatan 119 32 151 90% 70% 168 216

19 Anak Timbangan Ketelitian Biasa 15.436 15.436 75% 55% 20.582 28.066

20 Anak Timbangan Ketelitian Halus 1.311 1.311 90% 70% 1.457 1.873

21 Anak timbangan obat 40 40 50% 30% 80 134 22 Meter arus kerja 237 5 242 75% 55% 323 440 23 Pompa BBM 610 18 628 100% 80% 628 785 24 Meter Air Dingin 7 3.490 3.497 50% 30% 6.994 11.657 TOTAL 24.826 3.803 28.629 72% 52% 40.772 58.445

Sumber: BPK Kalsel, BSML Regional III Kalimantan, Diolah.

Memperhatikan jenis UTTP yang dilayani, tampak bahwa UPTD Banjarmasin

baru dapat melakukan pelayanan tera/tera ulang pada lingkup yang minimal (sesuai

Permendag 51/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Penilaian terhadap unit pelaksana

teknis dan Unit pelaksana teknis daerah metrologi legal. Data pada tabel 4.1

menunjukkan jumlah pelayanan tahun 2013 adalah sebesar 28.629 unit, sedangkan

jumlah UTTP yang ada di wilayah Kalimantan Selatan diestimasi berjumlah antara

40.772 unit hingga 58.445 unit (dugaan BSML 58.004 unit). Angka estimasi minimal

berasal dari dugaan BPK Kalsel, sedangkan angka estimasi maksimal berasal dari

BSML Regional III Kalimantan. Berdasarkan data tersebut, jangkauan pelayanan

BPK Kalimantan Selatan berkisar antara 48,9% hingga 70,2% pada tahun 2013.

c) Sumberdaya Manusia BPK Kalimantan Selatan memiliki 6 (enam) orang penera aktif, yang terdiri

dari 1 orang Penera Trampil, dan 5 (lima) orang Penera Ahli (menyusul akan ada

satu lagi Penera Terampil, namun saat survey masih dalam pendidikan). Dari 5

(lima) orang penera ahli yang ada, 3 (tiga) diantaranya menjabat pada posisi

Struktural. Disamping Penera, BPK memiliki 3 (tiga) orang tenaga Penyidik Pegawai


Negeri Sipil (PPNS), 4 (empat) orang Pembantu Teknik, dan 5 (lima) orang tenaga

Administrasi. Total sumberdaya manusia (SDM) BPK Kalimantan Selatan pada saat

analisis berjumlah 19 orang. Di SDM BPK tidak terdapat petugas Laboratorium,

Pengamat Tera, dan Penyuluh Metrologi Legal. Tugas-tugas dari SDM tersebut,

pada dasarnya dapat dilaksanakan juga oleh petugas Penera, atau oleh satuan kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) yang lain. Untuk saat ini, jumlah SDM yang ada dinilai

sudah mencukupi kebutuhan pelayanan tera/tera ulang, namun pada tingkatan yang

minimal.

Kompetensi dan ketrampilan SDM dinilai sudah mencukupi untuk saat ini,

yang diperlukan adalah upgrading secara rutin setiap tahun untuk mengembangkan

pengetahuan mengikuti perkembangan UTTP yang ada. Butuh waktu untuk

mengembangkan kompetensi dan ketrampilan SDM, menurut Ka Balai, kompetensi

SDM baru berkembang dalam praktek/pekerjaan. SDM yang baru lulus pendidikan

relatif hanya menguasai sisi teorinya saja, namun belum sepenuhnya mampu

melaksanakan pelayanan tera/tera ulang UTTP secara baik.

Tabel 4. 2. Jumlah Penera UPTD Kalimantan Selatan Tahun 2013

SDM Jumlah Kompetensi Keterangan Penera terampil 2 orang Mencukupi 1 (satu) orang masih pendidikan di

Bandung Penera Ahli 5 orang Mencukupi 3 (tiga) orang diantaranya menjadi

struktural Pembantu Teknik 4 orang Mencukupi Dari lulusan SLTA/STM Mesin PPNS Metrologi Legal

3 orang Mencukupi

Administrasi 5 orang Kurang Mencukupi

Kompetensi administrasi kantor UPTD kurang (harus mampu mengoperasikan komputer, mengisi formulir/sertifikat/nota, dan menyusun laporan)

Pranata Laboratorium

- Belum ada

Pengamat Tera - Belum ada TOTAL 19

Sumber: BPK Kalsel


d) Fasilitas/Peralatan UPTD baru saja menempati kantor barunya di Jalan A. Yani Km 7

Banjarmasin selama 1 tahun ini, karena itu beberapa fasilitas tampak belum

terpasang secara baik, seperti instalasi listrik yang masih bermasalah sehingga

aliran listrik di dalam kantor menjadi sering terganggu. Hal ini bisa mengganggu

pelayanan tera ulang yang akan dilakukan.

Tabel 4. 3. Penilaian Standar Kerja yang Dimiliki Untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Tahun 2013

No Jenis UTTP Penilaian 1 Meter kayu Cukup 2 Takaran Kering Cukup 3 Takaran Basah Cukup 4 Bejana Ukur Cukup 5 TUT Bentuk Silinder Datar Tidak cukup 6 Tangki Ukur Gerak/ Mobil Cukup 7 Timbangan ban berjalan Tidak cukup 8 Timbangan Elektronik Tidak cukup 9 Timbangan Pegas Cukup 10 Timbangan Cepat Cukup 11 Neraca emas Cukup 12 Neraca obat Cukup 13 Dacin Tidak cukup 14 Timbangan sentisimal Cukup 15 Timbangan bobot ingsut Cukup 16 Timbangan meja Beranger Cukup 17 Timbangan kuadran Cukup 18 Timbangan jembatan Cukup 19 Anak Timbangan Ketelitian Biasa Cukup 20 Anak Timbangan Ketelitian Halus Cukup 21 Anak timbangan obat Cukup 22 Meter arus kerja Tidak cukup 23 Pompa BBM Cukup 24 Meter Air Dingin Tidak cukup

Sumber: BPK Kalsel


Secara umum, fasilitas yang dimiliki UPTD dinilai kurang memadai untuk

melaksanakan pelayanan tera/tera ulang jenis-jenis UTTP yang dilayaninya.

Terutama dari sisi jumlah standar/standar kerja. Akibat kurangnya jumlah standar,

penera tidak dapat melakukan pelayanan secara bersamaan untuk 2 jenis UTTP

yang membutuhkan standar yang sama. Hal ini menyebabkan: (1) Penera terpaksa

bergantian menggunakan standar. Dan (2) Penera terpaksa melakukan tera ulang

menggunakan standar yang bukan khusus ditujukan bagi UTTP yang bersangkutan.

e) Anggaran Data anggaran BPK – KalSel Tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan.

Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran pengadaan gedung baru yang

ditempati saat ini. Jumlah anggaran ini oleh Kepala UPTD dinilai sudah mencukupi

untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel 4. 4. Anggaran BPK Kalimantan Selatan Tahun 2013

Anggaran 2012 2013 Total anggaran 2,5 M 2,8 M Anggaran pelayanan tera/tera ulang NA 1,6 M

Sumber: Kepala BPK Kalsel

f) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan Tera/Tera Ulang Gambaran yang ada menunjukkan bahwa dari sisi SDM dan Anggaran,

UPTD Banjarmasin relatif memiliki jumlah yang cukup untuk melaksanakan

pelayanan bagi populasi UTTP yang ada di wilayah kerjanya. Kendati demikian,

jangkauan pelayanan UPTD ternyata baru pada tingkat 49-70%-an. Hal ini

kemungkinan disebabkan oleh kekurangan fasilitas (sarana, gedung, standar

ukuran, peralatan), kekurangan penyuluhan/pengawasan untuk membangun

kesadaran pemilik UTTP, hambatan dari peraturan daerah yang tidak mendukung,

dan kemampuan manajerial pengelola UPTD yang rendah.


Gambar 4. 2. Faktor Pengaruh Kinerja Tera/Tera Ulang BPK Kalimantan Selatan

Kekurangan standar kerja peralatan yang digunakan bergantian

menyebabkan penera tidak dapat melakukan pelayanan bersamaan terhadap UTTP

yang membutuhkan standar yang sama, dan ada UTTP yang ditera tidak

menggunakan standar yang seharusnya. Kekurangan standar membuat layanan

tera/tera ulang tidak dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) tim secara bersamaan.

Selain itu, jumlah outlet pelayanan terbatas, maka mekanisme Pelayanan

tera/tera ulang paling mudah dilakukan dengan jalan mendekati pengguna

UTTP/memberikan pelayanan di tempat UTTP berada. Misalnya dengan

mendatangi pasar untuk memberikan pelayanan tera ulang kepada pedagang

pemilik timbangan dan UTTP lainnya yang ada di pasar. Pelayanan diluar kantor

seperti ini hanya efektif bagi UTTP-UTTP yang memiliki/memerlukan standar uji

yang relatif kecil dan mudah dibawa, seperti timbangan meja, TBI, takaran kering,

takaran basah, ukuran panjang, dan lain-lain yang sejenis. Memperhatikan hal

tersebut, maka sebuah UPTD Metrologi Legal pada tingkatan Provinsi, sebaiknya

memiliki paling tidak 3 (tiga) set standar kerja bagi pelayanan minimal tersebut,

dimana 2 (dua) standar kerja akan dibawa oleh 2 (dua) tim pelayanan berkeliling

menuju kabupaten/kota di wilayah kerja, dan 1 (satu) standar kerja ada di ruang tera

di kantor UPTD, sehingga UPTD tetap dapat melakukan pelayanan di dalam kantor.

Kinerja Tera/Tera ulang BPK

Kalsel

Penera: Cukup

Anggaran: Cukup

Fasilitas: Kurang

Penyuluhan/ Pengawasan:

Kurang

Peraturan Daerah: Kurang

mendukung

Kemampuan Manajerial:

kurang


Pengalaman UPTD Banjarmasin pada tahun 2011 hingga tahun 2013

menunjukkan pentingnya proses pengawasan oleh Seksi Pengawasan Dinas

Perdagangan masing-masing kabupaten/kota, untuk dilaksanakan beriringan

dengan pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang oleh UPTD Provinsi. Pelaksanaan

yang beriringan (Pengawasan dulu, baru pelayanan tera ulang) membuat pemilik

UTTP aware dengan pentingnya melakukan tera ulang, dan mengetahui kapan

jadwal pelaksanaan tera ulang bagi daerahnya akan dilangsungkan. Hal ini

dipercaya telah meningkatkan partisipasi pemilik UTTP dalam melakukan tera ulang

di tahun 2013.

Kendala pelayanan lain yang dihadapi adalah adanya pembatasan lama

perjalanan dinas yang diperkenankan. Sebuah pelayanan tera ulang ke

Kabupaten/Kota, paling tidak membutuhkan waktu selama 6 (enam) hari. Namun,

peraturan daerah di Kalimantan Selatan, membatasi perjalanan ke daerah hanya

dapat dilakukan paling lama selama 3 hari per orang per perjalanan. Pembatasan

waktu perjalanan dinilai membuat membatasi waktu pelayanan ke kabupaten/kota.

Jika ingin tetap memberikan pelayanan yang cukup, UPTD harus mengirim lebih dari

1 (satu) tim pelayanan ke daerah yang sama. Hal ini dinilai akan meningkatkan

biaya operasional, mengingat jarak tempuh antar daerah di Kalimantan relatif jauh

dan membutuhkan ongkos perjalanan yang relatif tinggi.

Hambatan terhadap pencapaian kinerja lainnya adalah rendahnya

kemampuan manajerial dari pengelola UPTD. Kalimantan Selatan menjadi daerah

survey karena record data kinerja pelayanan tera/tera ulangnya relatif rendah pada

tahun 2011-2012. Saat hal ini dikonfirmasikan, maka hal pertama yang muncul

adalah masalah sarana, yaitu kurangnya sarana gedung yang mendukung

operasional pelayanan tera/tera ulang. Namun dari wawancara yang dilakukan,

tampak bahwa pada periode tersebut, UPTD tampak dipimpin oleh orang yang

bukan berasal dari latar belakang Kemetrologian. Tim menduga, latar belakang

manajerial ini yang membuat UPTD tidak optimal melakukan pelayanan tera/tera

ulang.


4.1.2. Balai Standardisasi Metrologi Legal (BSML) Regional III Kalimantan BSML regional III Kalimantan dibentuk pada tahun 2007. BSML bertugas

memverifikasi ketertelusuran standar-standar satuan ukuran laboratorium Metrologi

Legal yang dimiliki oleh UPTD, fasilitasi tera atau tera ulang UTTP, peningkatan

kompetensi SDM Metrologi serta penyuluhan kemetrologian di wilayah kerjanya.

a) Jangkauan Pelayanan UPTD di Kalimantan Menurut BSML III Secara umum, data yang ada menunjukkan jangkauan pelayanan UPTD

Metrologi Legal di wilayah Regional III baru berkisar sebesar 52,2%. Dari 5 (lima)

UPTD yang ada di wilayah kerja BSML, UPTD yang paling tinggi jangkauan

pelayanannya adalah UPK Singkawang, dengan jangkauan sebesar 94,1%.

Singkawang adalah Daerah Tertib Ukur di tahun 2011.

Informasi potensi UTTP yang dimiliki oleh BSML bersumber pada hasil kajian

Direktorat Metrologi bersama Sucofindo tahun 2011, yang sifatnya estimasi.

Menurut BSML, potensi UTTP di seluruh Kalimantan adalah sebesar 176.942 unit,

dari beragam jenis, diluar meter Kwh dan meter air. Kedua UTTP ini dikeluarkan

dari perhitungan karena memiliki umur operasi yang relatif panjang (10 tahun),

sehingga tidak memerlukan tera ulang setiap tahunnya. Hasil rekapitulasi laporan

bulanan UPTD Metrologi Legal menunjukkan pada tahun 2013 berhasil ditera dan

tera ulang sebanyak 92.358 unit UTTP.

Tabel 4. 5. Potensi, Kinerja, dan Jangkauan Tera/Tera Ulang UPTD Regional III Kalimantan 2013

UPTD Potensi UTTP1)

Kinerja tera/ tera ulang2)

Jangkauan Pelayanan

UPK Pontianak 32.310 16.009 49,5% UPK Singkawang 8.607 8.097 94,1% BPK Banjarmasin 58.004 28.713 49,5% UPTD Palangkaraya 43.190 20.246 46,9% UPTD Samarinda 34.831 19.293 55,4% Total 176.942 92.358 52,2%

Keterangan: 1) Diluar meter Kwh dan meter air, sumber Sucofindo; 2) Sumber Laporan Bulanan UPTD Metrologi Legal Sumber: BSML Reg. III Kalimantan


Tata cara/prosedur untuk tera dan tera ulang telah disusun oleh Direktorat

Metrologi untuk seluruh jenis UTTP yang ada, yaitu melalui Syarat-Teknis Alat Ukur

dan SOP tera/tera ulang.

b) Kendala Pengembangan Kemetrologian Kalimantan Potensi Kendala pengembangan Kemetrologian yang dihadapi Kalimantan

adalah:

• Kurangnya pembinaan SDM metrologi, khususnya Penera. Pada era

desentralisasi otonomi daerah, monitoring dan penindakan SDM metrologi

yang melanggar kode etik dan SOP tidak dapat dilakukan secara langsung.

Penindakan (teguran, pemindahan, atau penghentian) dikembalikan kepada

UPTD masing-masing.

• Tingkatan struktur BSML secara vertikal. Kepala BSML harus berkoordinasi

dan mengkoordinasikan kepala dinas terkait perlindungan konsumen melalui

metrologi legal di wilayah kerjanya. Kepala dinas yang dikoordinasikan

berada dalam tingkatan eselon 2, sedangkan kepala BSML hanya eselon 3.

Idealnya posisi ini setara agar dinas tidak berkeberatan dengan permintaan

koordinasi dan arahan yang dilakukan. Pada saat ini di wilayah regional III,

kepala dinas belum terlalu memahami posisi BSML sehingga tidak menjadi

masalah. Namun ke depan, seiring dengan makin tingginya pemahaman

daerah terhadap BSML, dapat terjadi masalah.

• Pertentangan antara PP38/2007 dan UU 2/1981 dalam hal prioritas urusan.

UU 2/1981 mengamanatkan urusan metrologi legal bersifat wajib

dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan dalam PP38/2007, urusan ini

menjadi bersifat pilihan bagi pemerintah. Perlu ada batas yang jelas, apakah

urusan perdagangan secara langsung berarti urusan metrologi legal.

• Pertentangan antara PP 16 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor

26 Tahun 1983 Tentang Tarif Biaya Tera dengan Perda dalam hal tarif.

• Tidak adanya fungsi pengawasan terhadap UTTP. Menurut Keputusan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M/Per/3/2005 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan(?), tugas dan fungsi

BSML adalah (1) memverifikasi ketertelusuran standar-standar satuan


ukuran laboratorium Metrologi Legal yang dimiliki oleh UPTD, (2) fasilitasi

tera atau tera ulang UTTP, (3) peningkatan kompetensi SDM Metrologi serta

(4) penyuluhan kemetrologian di wilayah kerjanya. Peran 1 dan 2 relatif

sudah dilaksanakan. Sedangkan tugas 3 dan 4 belum dilaksanakan secara

optimal. Yang utama adalah, peran pengawasan belum dilaksanakan baik

oleh pusat maupun daerah.

• Keterbatasan jumlah Penera. Persyaratan menjadi penera adalah S1 teknik.

Pada saat ini minat S1 teknik untuk menjadi penera amat rendah.

• Kurangnya jumlah tenaga administrasi yang kompeten, memahami

penganggaran dan pelaporan dan mampu mengoperasikan komputer untuk

membantu pelaksanaan tugas.

4.2. Daerah Istimewa Yogyakarta 4.2.1. UPTD Yogyakarta

a) Metode Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang Dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang bagi UTTP yang ada di

masyarakat, UPTD Yogyakarta memiliki alur pelaksanaan yang sedikit berbeda.

Untuk memangkas waktu pelayanan tera ulang di pasar, maka alih-alih pemilik

UTTP memeriksakan dahulu UTTP-nya kepada Penera, maka di daerah DIY,

pemilik UTTP malah mendatangi dahulu pihak Reparatur, untuk memastikan

timbangannya dalam keadaan baik atau melakukan perbaikan jika rusak, baru

kemudian menerakan timbangannya kepada petugas penera, dengan berbekal

keterangan dari reparatur, atau dibantu pengantarannya oleh perusahaan

reparatur. Langkah ini memiliki kelebihan dalam menghemat waktu pelayanan,

karena sebagian tugas telah dilaksanakan oleh reparatur, dan proses pelayanan

tidak perlu dilakukan di pasar, namun dapat dilakukan di tempat yang lebih

umum (misal balai kecamatan), karena UTTP diantarkan oleh reparatur. Disini

seolah-olah UPTD memiliki outlet pelayanan yang lebih banyak. Sistem ini

hanya dapat digunakan pada pelayanan tera ulang UTTP yang berukuran

kecil/portabel.


Gambar 4. 3. Jalur Pelayanan Tera/Tera Ulang Yogyakarta

b) Jenis UTTP Beredar dan Jangkauan Pelayanan Berdasarkan data sekunder dan hasil wawancara yang dilakukan pada

UPTD D.I.Yogyakarta, berikut Tabel 4.6 yang menggambarkan estimasi

jangkauan Pelayanan dan estimasi jumlah UTTP yang beredar. Dari hasil

estimasi tersebut, dilakukan perhitungan kebutuhan hari Pelayanan dan

kebutuhan jumlah penera. Kebutuhan hari Pelayanan diestimasi berdasarkan

Mulai Menghubungi reparatur

Pemeriksaan, dan perbaikan, oleh reparatur

Stempel tanda Sah

Stempel tanda Batal

Pembayaran biaya tera

Selesai

Tera ulang oleh Penera UPTD tidak

Lulus?

ya

tidak

biaya pemeriksaan, reparasi, & tera

Pemilik – Reparatur di tempat pemilik

Reparatur – UPTD di tempat UPTD


waktu yang dibutuhkan oleh penera untuk melakuka tera/tera ulang untuk tiap

jenis UTTP.


Sumber : UPTD D.I. Yogyakarta (diolah)

1 Ukuran panjang 0.6 528 159 1 2 Takaran (untuk barang kering atau cair) 0.6 83 2 0 3 Anak timbangan biasa 0.6 172,535 575 4 4 Anak timbangan halus 0.6 11,028 184 1 5 Timbangan meja 0.6 61,905 2,064 13 6 Dacin logam 0.6 273 9 0 7 Timbangan bobot ingsut/sentisimal 0.6 3,672 367 2 8 Timbangan cepat 0.6 1,267 253 2 9 Timbangan elektronik 0.6 1,567 313 2

10 Neraca 0.6 865 87 1 11 Meter arus kerja 0.6 53 27 0 12 Pompa ukur BBM 0.95 1,833 183 1 13 Meter air 0.95 9,807 327 2 14 Meter KWh 1 phasa 0.95 26 5 0 15 Meter KWh 2 phasa 0.95 397 159 1 16 Tangki ukur tetap silinder datar 0.7 24 24 0 17 Tangki ukur tetap silinder tegak 0.7 7 7 0 18 Tangki ukur mobil 0.8 224 224 1 19 Tangki ukur wagon 0.8 69 69 0 20 Gelas ukur 0.6 25 3 0 21 Pipet 0.6 222 22 0 22 Buret 0.6 7 1 0 23 Labu ukur 0.6 10 1 0 24 Bejana ukur 0.6 155 16 0 25 Meter taksi 0.6 1,783 178 1 26 Meter kadar air 0.6 33 3 0 27 Alat ukur tinggi 0.6 250 25 0 28 Tensimeter 0.6 30 3 0 29 Manometer 0.6 - - - 30 Thermometer 0.6 503 50 0 31 Timer 0.6 28 3 0 32 Stop watch 0.6 107 11 0

0.6625 269,317 33

Kebutuhan Penera

No Jenis UTTP

Total

Estimasi Jangkauan

Estimasi Jumlah UTTP

Kebutuhan hari pelayanan


Sementara untuk menghitung kebutuhan jumlah penera didasarkan pada

kemampuan dan kapasitas tiap tingkatan fungsional penera dalam melakukan

tera/tera ulang untuk tiap jenis UTTP. Data pada UPTD D.I. Yogyakarta

menunjukkan ada 32 jenis UTTP yang diduga beredar dan dilayani tera/tera

ulangnya di provinsi ini.

Dengan demikian, dengan memperhatikan jenis UTTP yang dilayani dan

jangkauan Pelayanan serta kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa UPTD

D.I.Yogyakarta sudah dapat melakukan pelayanan tera/tera ulang pada lingkup

yang relatif baik sesuai Permendag 51/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Penilaian

terhadap unit pelaksana teknis dan Unit pelaksana teknis daerah metrologi legal.

c) Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia pada UPTD D.I. Yogyakarta berjumlah 23 orang,

dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 4. 7. Sumber Daya Manusia UPTD D.I. Yogyakarta Tahun 2013

SDM Jumlah Penera merangkap struktural 4 orang Penera ahli 7 orang Penera terampil 12 orang Pengamat tera -

Sumber: UPTD Yogyakarta

Saat ini jumlah SDM dirasa cukup, namun perlu penambahan personel

dalam 3 – 4 tahun ke depan. Hal ini dikarenakan dalam waktu 3 – 4 tahun yang akan

datang, beberapa fungsional penera akan memasuki mas pensiun. Selain itu,

potensi perdagangan di provinsi D.I.Yogyakarta juga cenderung meningkat sehingga

diperkirakan jumlah alat UTTP akan meningkat pula. Saat ini, UPTD tersebut sudah

merencanakan program penambahan fungsional penera untuk tahun-tahun

mendatang seperti perencanaan pelatihan dan pendidikan untuk calon penera serta

estimasi jumlah penera yang dibutuhkan untuk selanjutnya diajukan ke Badan

Kepegawaian Daerah.


d) Anggaran Jumlah anggaran untuk operasional pelayanan tera/tera ulang di UPTD

Yogyakarta tahun 2013 adalah sebesar Rp 400 juta. Jumlah anggaran ini oleh

UPTD dinilai kurang mencukupi untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang,

pengawasan serta penyuluhan metrologi di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta.

Tabel 4. 8. Anggaran UPTD D.I. Yogyakarta Tahun 2013

Uraian Anggaran Tahun 2013 Pelayanan tera/tera ulang Rp 400.000.000 Pengawasan dan penyuluhan Rp 100.000.000 Total PAD yang disumbangkan Rp 165.000.000

Sumber: UPTD Yogyakarta e) Fasilitas/Peralatan

Secara umum, fasilitas yang dimiliki UPTD dinilai relatif cukup memadai

untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang jenis-jenis UTTP yang

dilayaninya. Terkait dengan standar kerja, masih ada keterbatasan yaitu

jumlahnya kurang mencukupi. Dengan demikian, standar kerja harus digunakan

secara bergantian untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang.

Tabel 4.9. Penilaian Standar Kerja yang Dimiliki Untuk Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP Tahun 2013

No Jenis UTTP Penilaian 1 Meter kayu Cukup 2 Takaran Kering Cukup 3 Takaran Basah Cukup 4 Bejana Ukur Cukup 5 TUT Bentuk Silinder Datar Cukup 6 Tangki Ukur Gerak/ Mobil Cukup 7 Timbangan ban berjalan Tidak cukup 8 Timbangan Elektronik Tidak cukup 9 Timbangan Pegas Cukup 10 Timbangan Cepat Cukup


11 Neraca emas Cukup 12 Neraca obat Cukup 13 Dacin Cukup 14 Timbangan sentisimal Cukup 15 Timbangan bobot ingsut Cukup 16 Timbangan meja Beranger Cukup 17 Timbangan kuadran Cukup 18 Timbangan jembatan Cukup 19 Anak Timbangan Ketelitian Biasa Cukup 20 Anak Timbangan Ketelitian Halus Cukup 21 Anak timbangan obat Cukup 22 Meter arus kerja Tidak cukup 23 Pompa BBM Cukup 24 Meter Air Dingin Cukup 25 Tensimeter Cukup 26 Manometer Cukup 27 Thermometer Cukup 28 Timer Cukup 29 Stopwatch Cukup 30 Meter taksi Cukup 31 Meter kadar air Cukup 32 Alat ukur tinggi Cukup

Sumber: UPTD D.I.Yogyakarta

f) Permasalahan Pelayanan Tera/Tera Ulang Permasalahan yang dihadapi UPTD di D.I.Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya kegiatan pengawasan dan penyuluhan karena belum

semua kabupaten/kota yang sudah memiliki unit/seksi pelayanan dan

pengawasan memperoleh alokasi SDM yang sesuai dengan persyaratan (requirement) dan kompetensi di bidang pelayanan dan pengawasan

tera/tera ulang UTTP. Kurang optimalnya kegiatan ini juga mengakibatkan

tingkat kepedulian pemilik UTTP juga rendah terhadap tera dan tera ulang

2. UPTD pelaksana dan satuan kerja yang menangani pelayanan tera/tera

ulang UTTP di daerah tidak memiliki data jumlah UTTP yang lengkap dan


valid. Sehingga sulit untuk mengukur kinerja UPTD dalam hal jangkauan

pelayanan tera dan tera ulang

3. Kondisi sarana/prasara pelayanan di beberapa UPTD seperti peralatan

standar, gedung laboratorium, alat transportasi,dll yang dinilai kurang

memadai. Hal ini dikarenakan pengadaan sarana/prasarana tersebut

membutuhkan biaya yang besar dan pengajuan anggaran untuk pengadaan

tersebut sering tidak disetujui oleh lembaga legislative daerah karena tingkat

pengembalian yang kecil.

4. Tidak ada sanksi jika ada pelanggaran yang ditemukan. Hal ini karena UPT

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan tindakan.

Tindakan pelanggaran yang sangat merugikan dilaporkan kepada pihak

kepolisian.

4.2.2. BSML Regional II Daerah Istimewa Yogyakarta BSML Regional II adalah wakil pemerintah Pusat dalam mengawal

pelaksanaan urusan Kemetrologian di pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

BSML bertugas memverifikasi ketertelusuran standar-standar satuan ukuran

laboratorium Metrologi Legal yang dimiliki oleh UPTD, fasilitasi tera atau tera

ulang UTTP, peningkatan kompetensi SDM Metrologi serta penyuluhan

kemetrologian di wilayah kerjanya. Wilayah kerja BSML meliputi 24 (dua puluh

empat) UPTD yang ada di 4 (empat) provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur..

Tabel 4.10. Jumlah UTTP Yang Ditera Dan Ditera Ulang Oleh Balai Metrologi (UPTD) D.I. Yogyakarta Tahun 2013

No Jenis UTTP Jumlah UTTP Tera Tera Ulang Total

1 Ukuran panjang - 317 317 2 Takaran (untuk barang kering atau

cair) - 50 50

3 Anak timbangan biasa 51,800 51,721 103,521


4 Anak timbangan halus - 6,617 6,617 5 Timbangan meja 27,602 9,541 37,143 6 Dacin logam - 164 164 7 Timbangan bobot ingsut/sentisimal - 2,203 2,203 8 Timbangan cepat - 760 760 9 Timbangan elektronik - 940 940 10 Neraca - 519 519 11 Meter arus kerja - 32 32 12 Pompa ukur BBM - 1,741 1,741 13 Meter air 6,494 2,823 9,317 14 Meter KWh 1 phasa - 25 25 15 Meter KWh 2 phasa - 377 377 16 Tangki ukur tetap silinder datar - 17 17 17 Tangki ukur tetap silinder tegak - 5 5 18 Tangki ukur mobil - 179 179 19 Tangki ukur wagon - 55 55 20 Gelas ukur - 15 15 21 Pipet - 133 133 22 Buret - 4 4 23 Labu ukur - 6 6 24 Bejana ukur - 93 93 25 Meter taksi - 1.070 1.070 26 Meter kadar air - 20 20 27 Alat ukur tinggi - 150 150 28 Tensimeter - 18 18 29 Manometer - - - 30 Thermometer - 302 302 31 Timer - 17 17 32 Stop watch - 64 64

Total 85.896 79.978 165.874 Sumber: BSML Regional II D.I.Yogyakarta

Data yang ada pada Balai Metrologi (UPTD) provinsi D.I.Yogyakarta

menunjukkan bahwa jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang selama tahun 2013

adalah sebanyak 165.874 buah. Target tera UTTP tahun 2013 adalah 44.060 dan

target tera ulang adalah 81.222. Dengan demikian, realisasi tera melebihi target atau


sekitar 194% dari target pencapaian. Namun untuk realisasi tera ulang sedikit

kurang dari target atau sebesar 98,5% dari target.

4.3. Jangkauan Pelayanan Tera/Tera Ulang Per Daerah Menggunakan data dari Buku Statistik Kemetrologian dan estimasi jumlah

UTTP oleh PT Sucofindo tahun 2011, kemudian dihitung jangkauan pelayanan

tera/tera ulang per daerah secara nasional, makahasil estimasi PT Sucofindo tidak

dapat digunakan secara langsung untuk menghitung jangkauan pelayanan tera/tera

ulang secara nasional karena hasil estimasi tampaknya terlalu rendah (under

estimate). Hal ini terlihat pada beberapa daerah yang memiliki hasil pelayanan yang

jauh lebih tinggi diatas nilai estimasinya. Dalam kasus jumlah pelayanan lebih tinggi

dari nilai estimasinya, maka data yang digunakan adalah data jumlah pelayanan.

Nilai estimasi gabungan ini kemudian ditingkatkan dengan faktor 10% (dikalikan 1,1)

untuk mengakomodasi pendapat BSML Regional II yang menyatakan hasil estimasi

Sucofindo cenderung terlalu rendah. Data yang dapat diolah hanyalah data tahun

2011, meskipun data pelayanan ada hingga triwulan III tahun 2013.

Tabel 4.11. Jangkauan Pelayanan Tera/Tera Ulang Nasional Tahun 2011

Provinsi Pelayanan 2011 1)

Estimasi 2011 2)

Jangkauan 2011

Rerata Jangkauan menurut pulau

Aceh 30.373 65.870 46,1% 40,7% Sumatera Utara 46.546 185.412 25,1%

Sumatera Barat 24.820 68.751 36,1% Riau 23.540 52.815 44,6% Kep Riau 18.325 20.158 90,9% Jambi 15.299 37.945 40,3% Bengkulu 4.263 28.050 15,2% Sumatera Selatan 16.280 89.251 18,2% Kep Bangka Belitung 8.746 10.652 82,1% Lampung 16.162 204.384 7,9% Banten 165.780 389.979 42,5% 72,9%

DKI Jakarta 3.328.499 3.661.349 90,9% Jawa Barat 4.569.992 5.026.991 90,9%


Provinsi Pelayanan 2011 1)

Estimasi 2011 2)

Jangkauan 2011

Rerata Jangkauan menurut pulau

Jawa tengah 2.172.640 2.389.904 90,9% DIY Jogjakarta 187.396 206.136 90,9% Jawa Timur 775.853 2.491.382 31,1% Bali 63.880 88.141 72,5% 55,2%

Nusa Tenggara Barat 43.480 71.444 60,9% Nusa Tenggara Timur 14.608 45.465 32,1% Kalimantan Barat 22.595 33.353 67,7% 67,8%

Kalimantan tengah 20.814 37.990 54,8% Kalimantan Selatan 45.415 54.643 83,1% Kalimantan Timur 19.434 29.735 65,4% Sulawesi Barat 801 9.068 8,8% 64,1%

Sulawesi Selatan 92.896 102.186 90,9% Sulawesi Tenggara 7.096 13.453 52,7% Sulawesi Tengah 11.875 18.360 64,7% Sulawesi Utara 13.716 17.965 76,3% Gotrontalo 12.052 13.257 90,9% Maluku 1.570 1.888 83,2% 72,9%

Maluku Utara 868 1.386 62,6% Papua Barat 3.455 3.801 90,9% 90,9%

Papua 7.065 7.772 90,9% Nasional 11.786.134 10.450.513 60,4%

Sumber: 1) Buku Statistik Kemetrologian. Direktorat Metrologi 2) PT Sucofindo 2011, diolah

Akurasi data estimasi memang menjadi isu bagi beberapa UPTD. Misalnya,

untuk provinsi Jawa Timur, nilai jangkauan pelayanannya hanyalah 31%. Padahal

jika diperhatikan hasil penilaian Direktorat Metrologi terhadap UPTD-UPTD yang ada

di Jawa Timur, tampak bahwa UPTD memiliki kinerja pelayanan yang baik hingga

istimewa. Ini berarti jangkauan pelayanan Jawa Timur, seharusnya sebesar 60-70%.

Hasil perhitungan jangkauan secara umum menunjukkan bahwa jangkauan

pelayanan tera/tera ulang baru berkisat pada tingkatan 60,4%. Jika diperhatikan

rata-rata menurut pulaunya, tampak bahwa jangkauan pelayanan relatif rendah di

Sumatera dan Bali-Nusa Tenggara, pada tingkatan 40% - 55%. Pelayanan di

Kalimantan dan Sulawesi ada pada tingkat 60%-an. Jawa dan Maluku pada tingkat


72%, dan Papua pada tingkat 90%. Terlepas dari akurasi hasil estimasi yang ada,

hasil ini menunjukkan: (1) perbedaan karakteristik kemajuan industri dan

perdagangan, dan (2) Faktor aksesibilitas transportasi antar daerah perlu

dipertimbangkan dalam menganalisis kebutuhan UPTD Metrologi Legal. Perlu ada

koefisien Teknis dan koefisien Wilayah yang menyesuaikan perhitungan kebutuhan

UPTD.

4.4. Permasalahan Pelayanan Tera/Tera Ulang Permasalahan dalam pelayanan tera/tera ulang yang ditangkap dari

responden UPTD, BSML, dan Pedagang selama proses survey di 5 (lima) daerah

kemudian disusun dalam pohon permasalahan seperti tampak dalam gambar 4.6

berikut ini. Permasalahan yang ada dibagi ke dalam area sebab dan akibat, dengan

titik potong (cut off) pada permasalahan pokok yaitu “Jumlah anggaran tidak

mencukupi kebutuhan pelayanan”. Permasalahan pokok ini dipilih karena paling

banyak diajukan oleh responden yang ditemui.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, tampak bahwa permasalahan yang

dianggap utama (menyebabkan permasalahan pokok) adalah:

1. Rendahnya prioritas urusan Kemetrologian di pemerintah daerah

2. Belum optimalnya pemanfaatan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

3. Tidak adanya data UTTP

4. Lemahnya koordinasi dalam pelayanan dan pengawasan UTTP

5. Tidak adanya UPTD atau Unit Kerja di pemertintah daerah (Pemda) yang

bertugas mengawasi UTTP

6. Lemahnya koordinasi antara Pemda dan Direktorat Metrologi dalam

penyediaan SDM kemetrologian

7. Rendahnya kinerja reparatur UTTP

8. Biaya reparasi yang dinilai tidak transparan

9. Rendahnya kompetensi kepemimpinan di UPTD


Gambar 4. 4. Pohon Permasalahan

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dianggap mengakibatkan:

1. Tidak mencukupinya anggaran untuk pelayanan tera/tera ulang

2. Rendahnya minat menjadi SDM metrologi legal

3. Menurunnya jumlah SDM penera dan kurangnya jumlah pengawas tera

4. Tidak optimalnya mekanisme pelayanan tera/tera ulang

5. Standar kerja yang dimiliki kurang atau tidak uptodate

Jumlah SDM penera menurun

Jumlah pelayanan tera ulang menurun

Jumlah pengawas tera kurang

Belum seluruh UTTP dapat dilayani dalam waktu periode pakainya

Koordinasi Dirmet dengan Pemda dalam penyediaan SDM

Pemanfaatan sumber dana pusat (DAK, TP, Dekon) belum optimal

Jumlah anggaran tidak mencukupi kebutuhan pelayanan

UPTD terlambat melaksanakan tera ulang

Partisipasi pemilik UTTP melakukan tera ulang

Transparansi biaya tera (reparasi)

Pengetahuan pemilik UTTP

Tidak ada UPTD untuk pengawasan UTTP

Koordinasi dalam pelayanan & pengawasan UTTP

Belum ada PPNS utk penyidikan

Standar yang dimiliki sudah lama dan kurang jumlah

Belum memiliki Standar utk UTTP jenis baru/ digital

Kinerja reparatur rendah

Tempat pelaksanaan tera ulang di pasar seadanya

SEBAB

AKIBAT

Kondisi geografis daerah kepulauan

Prioritas Metrologi Legal di daerah

Tidak ada Data UTTP

Peraturan daerah membatasi perjalanan dinas

Kompetensi dan Kepemimpinan UPTD

MInat menjadi penera kurang


6. Keterlambatan UPTD dalam melaksanakan pelayanan tera/tera ulang

7. Rendahnya pengetahuan dan partisipasi pemilik UTTP

8. UPTD tidak dapat mengatasi kondisi geografis (luas wilayah dan kesulitan

mencapainya) yang dihadapi daerahnya dalam memberikan pelayanan tera

ulang.

9. Menurunnya jumlah pelayanan tera ulang.

10. Tidak seluruh UTTP dapat dilayani dalam periode pakainya

Permasalahan masukan gabungan responden tersebut bersifat umum, dan dapat

dipadankan dengan masukan permasalahan khusus yang disampaikan secara

langsung oleh pihak BSML atau Kepala UPTD.

a. Permasalahan yang dihadapi BSML: 1. Tidak optimalnya tingkatan eselonisasi pada BSML menghambat upaya

koordinasi BSML kepada Kepala Dinas yang berhubungan di daerah

menjadi tidak terlalu mudah.

2. Pelaksanaan tugas penyuluhan kemetrologian masih belum optimal karena

masalah keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah kerja.

3. Masalah utama dalam hal sumber daya manusia adalah minat yang rendah

untuk menjadi penera, terutama unutk penera ahli yang kualifikasi

pendidikannya adalah Sarjana Teknik. Sedangkan untuk penera terampil,

kualifikasi pendidikannya adalah Diploma 3 Teknik.

b. Permasalahan yang dihadapi UPTD: 1. Persyaratan pembentukan UPTD dalam Permendag No.50 Tahun 2009

Tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pasal 5 (3).

Yang menjadi kendala adalah bahwa tiap kabupaten/kota memiliki tingkat

perekonomian yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi besar kecilnya

volume/transaksi perdagangan di kabupaten/kota tersebut. Dengan

demikian, potensi penggunaan UTTP pada suatu kabupaten/kota bisa jadi

kurang “feasible” untuk daerah tersebut membangun sebuah UPTD tingkat

kabupaten/kota.


2. UPTD pelaksana dan satuan kerja yang menangani pelayanan tera/tera

ulang UTTP di daerah tidak memiliki data jumlah UTTP yang lengkap dan

valid. Sehingga sulit untuk mengukur kinerja UPTD dalam hal jangkauan

pelayanan tera dan tera ulang

3. Kondisi sarana/prasara pelayanan di beberapa UPTD seperti peralatan

standar, gedung laboratorium, alat transportasi,dll yang dinilai kurang

memadai. Hal ini dikarenakan pengadaan sarana/prasarana tersebut

membutuhkan biaya yang besar dan pengajuan anggaran untuk pengadaan

tersebut sering tidak disetujui oleh lembaga legislative daerah karena

tingkat pengembalian yang kecil (kontribusi terhadap PAD).

4. Terkait SDM penera, permasalahan yang dihadapi oleh UPTD antara lain

minat yang rendah untuk menjadi penera, diklat untuk penera cukup lama

(5 (lima) bulan) dan harus dilakukan pada Pusat Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kemetrologian di Bandung sehingga menimbulkan kendala

waktu dan biaya

5. Dari 3 (tiga) fungsi metrologi legal (yaitu: Pelayanan, Pengawasan, dan

Penyuluhan), baru fungsi Pelayanan yang telah dilaksanakan. Dua fungsi

lainnya relatif tidak dilaksanakan karena bersifat cost center, dan/atau salah

pemahaman dengan dianggap sama dengan unit pelaksana pengawasan

barang beredar.


BAB V. PEMETAAN KEBUTUHAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG UTTP PADA

UPT/UPTD

5.1. Kalimantan Selatan

5.1.1. Kebutuhan SDM Perhitungan kebutuhan SDM dilakukan dalam tabel 5.1. Tabel tersebut

menunjukkan jenis UTTP yang dinilai beredar di Kalimantan Selatan. Secara

keseluruhan ada 24 jenis UTTP yang diduga beredar di Kalimantan Selatan. Kolom

berwarna kuning menunjukkan estimasi jumlah UTTP tersebut.


No Jenis UTTP Estimasi

jangkauan Estimasi

Jumlah UTTP Hari

pelayanan Penera /tahun

1 Meter kayu 30% 144 2,9 1,0 2 Takaran Kering 30% 1.907 38,1 1,0 3 Takaran Basah 30% 1.044 20,9 1,0 4 Bejana Ukur 70% 82 82,0 1,0

5 TUT Bentuk Silinder Datar 70% 125 125,0 3,0

6 Tangki Ukur Gerak/Mobil 70% 1.216 121,6 3,0

7 Timbangan ban berjalan 50% 28 84,0 3,0

8 Timbangan Elektronik 70% 1.718 171,8 1,0

9 Timbangan Pegas 30% 1.854 185,4 1,0

10 Timbangan Cepat 70% 12 0,6 1,0

11 Neraca emas 70% 128 12,8 1,0 12 Neraca obat 30% 10 1,0 1,0 13 Dacin 40% 1.023 51,2 1,0

14 Timbangan sentisimal 40% 1.005 50,3 1,0


No Jenis UTTP Estimasi

jangkauan Estimasi

Jumlah UTTP Hari

pelayanan Penera /tahun

15 Timbangan bobot ingsut 40% 130 2,9 1,0

16 Timbangan meja Beranger 55% 4.846 107,7 1,0

17 Timbangan kuadran 70% 2 0,2 1,0

18 Timbangan jembatan 70% 216 216,0 3,0

19

Anak Timbangan Ketelitian Biasa 55% 28.066 561,3 3,0

20

Anak Timbangan Ketelitian Halus 70% 1.873 37,5 1,0

21 Anak timbangan obat 30% 134 2,7 1,0

22 Meter arus kerja 55% 440 146,7 2,0

23 Pompa BBM 80% 785 78,5 2,0

24 Meter Air Dingin 30% 11.657 388,6 2,0

TOTAL 52% 58.445 Sumber: Tabel 4.1,

Kolom berwarna hijau muda, menunjukkan kebutuhan hari pelayanan untuk

setiap jenis UTTP. Kebutuhan hari pelayanan dihitung dengan membagi potensi

jumlah UTTP dengan kapasitas pelayanan UPTD. Misalnya untuk meter kayu, untuk

seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dibutuhkan 2,9 (dibulatkan 3) hari kerja untuk

menyelesaikan pelayanannya.

Kolom berwarna hijau tua menunjukkan kebutuhan penera untuk melayani

masing-masing jenis UTTP (perhitungan masih dilakukan satu per satu). Kebutuhan

penera dihitung dengan membagi kebutuhan hari pelayanan dengan jumlah hari

kerja dalam setahun (dipilih 231 hari). Jadi, tanpa mempertimbangkan kenyataan

untuk pergi ke daerah untuk melakukan pelayanan; pembagian tim untuk menjaga

pelayanan loko, pelayanan di kantor, dan pelayanan diluar kantor; kemungkinan ada

yang cuti/sakit; dll; maka kebutuhan penera untuk pelayana tera / tera ulang di


Kalimantan Selatan adalah sebanyak 3 orang. Kebutuhan pembantu teknik adalah 6

orang (sekitar 2 kali jumlah penera), sedangkan kebutuhan tenaga administrasi

adalah 6 orang (sekitar 2 kali jumlah penera).

Jika memperhatikan keterangan Kepala Balai, untuk jumlah SDM yang

sesuai, jumlah SDM di 3 (tiga) tahun mendatang perlu ditambah paling tidak 2 (dua)

kali lipat dari jumlah yang ada saat ini. Penambahan ini diperlukan untuk

mengantisipasi (1) kondisi geografis yang dihadapi oleh UPTD, dan (2)

Pertumbuhan SDM yang aman. Seperti diketahui, disamping melakukan pelayanan

di Banjarmasin, BPK Kalsel juga harus melakukan pelayanan tera/tera ulang di

kabupaten/kota yang belum memiliki UPTD Metrologi Legal (pelayanan luar kantor),

padahal Kalimantan Selatan memiliki kondisi geografis yang khas, dimana ada

kabupaten/kota yang masih sulit dicapai melalui jalan darat, atau jalan penghubung

yang relatif rusak. Akibatnya idealnya BPK Kalsel perlu memiliki paling tidak 3 (tiga)

tim, yaitu 1 (satu) tim jaga untuk melakukan pelayanan di kantor, dan 2 (dua) tim

pergi, untuk melakukan pelayanan luar kantor ke kabupaten/kota yang menjadi

daerah kerja. Jumlah SDM yang ada saat ini dinilai cukup untuk menjadi hanya 2

(dua) tim saja (satu jaga, satu pergi) pada jumlah yang “pas-pasan“.

Tabel 5. 2. Kebutuhan SDM UPTD Kalimantan Selatan Tahun 2013

SDM Jumlah Kebutuhan Keterangan Penera terampil 2 orang 6 orang 1 (satu) orang masih pendidikan di

Bandung Penera Ahli 5 orang 12 orang 3 (tiga) orang diantaranya menjadi

struktural Pembantu Teknik 4 orang 8 orang Dari lulusan SLTA/STM Mesin PPNS Metrologi Legal

3 orang 4 orang

Administrasi 5 orang 10 orang Yang memiliki kompetensi administrasi kantor UPTD yang mencukupi (mampu mengoperasikan komputer, mengisi formulir/sertifikat/nota, dan menyusun laporan)

Pranata Laboratorium

- 2 orang

TOTAL 19 42 * Keterangan: Menurut BPK Kalsel


Perhitungan kebutuhan SDM dilakukan dalam tabel 5.1. Data jumlah penera,

pembantu teknik dan tenaga administrasi ditampilkan dalam tabel 5.2.

Memperhatikan perhitungan ini, tampak bahwa jumlah penera relatif dinilai

mencukupi. Yang masih dinilai kurang adalah jumlah pembantu teknis, dan tenaga

administrasi yang sesuai dengan kompetensinya.

5.1.2. Kebutuhan Anggaran Jumlah anggaran pelayanan sebesar Rp 1,6 Milyar dinilai sudah mencukupi

untuk melakukan pelayanan tera/tera ulang di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Analisis kemudian mencoba menghitung kebutuhan anggaran untuk pelayanan

tera/tera ulang. Seperti diketahui, pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dapat

dilakukan di 3 (tiga) tempat: (1) pelayanan di kantor, (2) pelayanan diluar kantor, dan

(3) pelayanan Loko (akibat permintaan).

Komponen biaya bagi pelayanan tera ulang luar kantor adalah biaya

perjalanan, biaya penginapan, uang harian, dan biaya bahan bakar. Estimasi

anggaran pelayanan luar kantor adalah:

Tabel 5. 3. Perhitungan Biaya Pelayanan Luar Kantor

Komponen Jumlah Unit Jumlah Biaya perjalanan 150.000 Orang

perjalanan 5 orang x 2 perjalanan

1.500.000

Biaya penginapan 300.000 Orang hari 5 orang x 5 hari 7.500.000 Uang harian 380.000 Orang hari 5 orang x 5 hari 9.500.000 Biaya bahan bakar 200.000 Hari

perjalanan 5 hari 1.000.000

1 kabupaten 19.500.000 12

kabupaten/kota 234.000.000

Per tahun (2 x pelayanan)

468.000.000

Perhitungan dilakukan dengan asumsi setiap bulan akan dilakukan 1 kali

kunjungan ke kabupaten; Setiap kunjungan dilakukan dalam 5 hari kerja; Kunjungan


dilakukan oleh 1 tim yang terdiri dari 5 orang (3 penera, 1 pembantu teknis, 1 tenaga

administrasi) menggunakan 1 mobil. Dari perhitungan tampak bahwa kebutuhan

biaya pelayanan tera/tera ulang luar kantor selama 1 tahun masih dalam batas

anggaran pelayanan tera/tera ulang, yang untuk Kalimantan Selatan tahun 2013

sebesar Rp 1,6 milyar.

5.1.3. Kebutuhan Sarana Secara umum UPTD memiliki fasilitas yang kurang untuk melaksanakan

pelayanan tera/tera ulang jenis-jenis UTTP yang dilayaninya. Terutama dari sisi

jumlah standar/standar kerja. Akibat kurangnya jumlah standar, penera tidak dapat

melakukan pelayanan secara bersamaan untuk 2 jenis UTTP yang membutuhkan

standar yang sama. Akibatnya: (1) Penera terpaksa bergantian menggunakan

standar. Dan (2) Penera terpaksa melakukan tera ulang menggunakan standar

yang bukan khusus ditujukan bagi UTTP yang bersangkutan. Karena itu kebutuhan

fasilitas UPTD Kalimantan Selatan adalah:

1. Penambahan sarana gedung bagi pelayanan tera/tera ulang dan tempat

penyimpanan.

2. Penambahan jumlah standar kerja agar bisa ada 2 tim yang melakukan

pelayanan bersama.

3. Pengadaan standar khusus yang belum dimiliki atau sudah rusak, sehingga

kegiatan tera dilakukan menggunakan standar yang memang ditujukan untuk

UTTP yang bersangkutan.

4. Perbaikan/Revitalisasi truk angkut untuk menjamin pengangkutan standar kerja

yang besar/berat tidak terhambat.

Tabel 5. 4. Idenitifkasi Kebutuhan Sarana

No Jenis UTTP Penilaian Sarana paling dibutuhkan untuk pelayanan UTTP Jumlah

1 Meter kayu Cukup Standar kerja untuk dibawa ke lapangan

2 atau 3 buah lagi

2 Takaran Kering Cukup Bourje 2 set (untuk 2 tim)


3 Takaran Basah Cukup Bourje 2 set (untuk 2 tim)

4 Bejana Ukur Cukup Standar untuk di laboratorium 2 buah

5 TUT Bentuk Silinder Datar Tidak cukup

Standar untuk flowmetrik Standar untuk geometrik

1 set 1 set

6 Tangki Ukur Gerak/ Mobil Cukup Tambahan 1 alat Tangki

Ukur Mobil (TUM) 1 set

7 Timbangan ban berjalan Tidak cukup Standar khusus dan alat

untuk uji konveyor 1 set

8 Timbangan Elektronik Tidak cukup Penambahan Standar kerja

(sudah lama) 1 set

9 Timbangan Pegas Cukup Standar khusus untuk tera

timbangan pegas 1 set

10 Timbangan Cepat Cukup Standar khusus untuk tera

timbangan cepat 1 set

11 Neraca emas Cukup 12 Neraca obat Cukup

13 Dacin Tidak cukup Penambahan jumlah standar kerja 1 set

14 Timbangan sentisimal Cukup Penambahan jumlah standar

kerja

15 Timbangan bobot ingsut Cukup Penambahan jumlah standar

kerja

16 Timbangan meja Beranger Cukup Penambahan jumlah standar

kerja

17 Timbangan kuadran Cukup

18 Timbangan jembatan Cukup

Penambahan jumlah standar kerja untuk tera timbangan dengan kapasitas diatas 8

ton

19 Anak

Timbangan Ketelitian Biasa

Cukup

20 Anak

Timbangan Ketelitian Halus

Cukup

21 Anak timbangan obat Cukup

22 Meter arus kerja Tidak cukup Meter arus (Rusak) 1 buah

23 Pompa BBM Cukup Penambahan set peralatan dan standar ukuran yang 1 set


diperlukan

24 Meter Air Dingin Tidak cukup Instalasi air untuk

pelaksanaan tera. Sekarang bekerjasama dengan PDAM

1 set

Sumber: BPK Kalimantan Selatan

5.2. DI YOGYAKARTA

5.2.1. Kebutuhan SDM Kebutuhan sumber daya manusia pada UPTD D.I.Yogyakarta didasarkan

pada perkiraan jumlah UTTP yang beredar di wilayah D.I.Yogyakarta.

Tabel 5. 5. Jumlah Penera UPTD D.I.Yogyakarta

SDM Jumlah Kebutuhan*) Penera merangkap struktural 4 orang 4 orang Penera ahli 7 orang 10 orang Penera terampil 12 orang 15 orang Pengamat tera - 4 orang

Sumber : UPTD D.I.Yogyakarta *) Saat ini jumlah SDM dirasa cukup, namun perlu penambahan personel dalam 3 – 4 ke depan

5.2.2. Kebutuhan anggaran Jumlah anggaran UPTD dinilai kurang mencukupi untuk melakukan

pelayanan tera/tera ulang, pengawasan serta penyuluhan metrologi di seluruh

wilayah D.I.Yogyakarta. Analisis kemudian mencoba menghitung kebutuhan

anggaran untuk pelayanan tera/tera ulang. Seperti diketahui, pelaksanaan

pelayanan tera/tera ulang dapat dilakukan di 3 (tiga) tempat: (1) pelayanan di kantor,

(2) pelayanan diluar kantor, dan (3) pelayanan Loko (permintaan oleh

perusahaan/industri). Data anggaran pelayanan yang diperoleh untuk tahun 2012

dan 2013 adalah sebagai berikut:


Tabel 5. 6. Anggaran UPTD Metrologi Legal Yogyakarta

Uraian Anggaran Tahun 2013 Pelayanan tera/tera ulang Rp 400.000.000 Pengawasan dan penyuluhan Rp 100.000.000 Total PAD yang disumbangkan Rp 165.000.000

Sumber: UPTD Metrologi Legal Yogyakarta

Biaya pelayanan tera ulang luar kantor. Komponen biaya bagi pelayanan

tera ulang luar kantor adalah biaya perjalanan dan uang harian. Estimasi anggaran

pelayanan luar kantor ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 7. Perhitungan Kebutuhan Anggaran Pelayanan Tera/Tera Ulang Luar Kantor di UPTD D.I. Yogyakarta

Komponen Satuan Jumlah (Rp) Biaya transport Per orang per hari 150.000 Uang harian Per orang per hari 45.000 Biaya per orang per bulan 3.900.000 Total biaya per bulan per tim (4 orang) 15.600.000 Total biaya per tahun (Jan-Nop) 171.600.000

Sumber: UPTD Metrologi Legal Yogyakarta

Biaya pelayanan tera/tera ulang luar kantor, yaitu pelayanan ke

kabupaten/kota dilakukan sepanjang tahun dari bulan Januari sampai Nopember.

Total hari kerja yang digunakan dalam pelayanan ini adalah rata-rata 20 hari per

bulan atau sekitar 220 hari per tahun. Kabupaten yang dikunjungi antara lain

Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kulonprogo. Kunjungan per

kabupaten dilakukan selama 2 – 3 bulan tergantung banyaknya kecamatan dan

UTTP yang beredar di daerah tersebut. Kunjungan ke tiap kabupaten tersebut

dilakukan secara tim yang beranggotakan 4 orang. Masing-masing anggota tim

membutuhkan biaya sekitar Rp 3.900.000 per bulannya atau sekitar Rp 171.600.000

per tahunnya untuk keseluruhan tim. Dengan demikian, biaya pelayanan tera/tera

ulang di luar kantor tersebut masih dalam batas anggaran pelayanan tera/tera ulang

Rp 400.000.000 seperti yang tercantum pada Tabel 5.6. Namun demikian, perincian

biaya untuk pelayanan tera/tera ulang di kantor dan Loko tidak diperoleh. Sehingga


tidak dapat diperkirakan mengenai struktur biaya pelayanan tera/tera ulang secara

keseluruhan.

5.3. ESTIMASI KEBUTUHAN UPTD Hasil kunjungan kedua daerah menghasilkan beberapa pengetahuan

sebagai dasar untuk mengestimasi kebutuhan SDM, anggaran, dan sarana yang

dibutuhkan suatu UPTD.

5.3.1. Estimasi Kebutuhan Penera dan SDM Pengetahuan yang diperoleh dari analisis daerah survey adalah bahwa

estimasi dasar kebutuhan penera dapat didekati dengan rumus. menggunakan

asumsi hari kerja= 200 hari /tahun, dan kemampuan penera =45 UTTP /hari.

Berdasarkan hal tersebut, kebutuhan penera dihitung dengan rumus:

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 =𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑇𝑇𝑃

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 × 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖

Terhadap rumus dasar tersebut kemudian dapat ditambahkan koefisien

penyesuai bagi perbedaan akses transportasi (koefisien wilayah) dan penyesuaian

perbedaan tingkat kemajuan jenis UTTP yang ditera (koefisien Teknis). Rumus

penyesuaian adalah:

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 =𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑇𝑇𝑃

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 × 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖× (𝑘𝑤 + 𝑘𝑡)

Koesfisien wilayah (kw), adalah cara untuk memasukkan unsur kondisi

wilayah, khususnya akses transportasi, dalam menjalankan pelayanan (masukan

dari BPK Banjarmasin). Dengan koefisien ini, di daerah yang akses transportasinya

relatif baik, maka jumlah penera dapat ditentukan dengan besaran:

• 0,5=jika akses transportasi di daerah kerja relatif mudah;

• 1=jika akses cukup sulit;

• 1,5=jika akses tergolong sulit; dan

• 2=akses dianggap sangat sulit.


Penentuan tingkat kesulitan dapat didekati oleh beberapa faktor seperti:

kemungkinan harus menyeberangi sungai/laut, atau pesawat udara untuk mencapai

daerah pelayanan, kondisi jalan akses (diukur jenis mobil yang dapat digunakan

untuk menempuh jalan darat. Jika untuk seluruh daerah kerja dapat dijangkau

dengan kendaraan roda empat 1000-1300 cc (seperti Xenia) maka berarti akses

relatif “Mudah”, jika sebagian besar harus kendaraan roda empat 1600-2000 cc

(seperti Innova) maka daerah dapat dianggap “Cukup Sulit”, jika harus

menggunakan mobil bergardan ganda maka berarti “Sulit”, dan jika sudah harus

truk/kendaraan khusus maka berarti “Amat Sulit”), dan lainnya.

Tabel 5. 8. Estimasi Kebutuhan Penera dan SDM per Daerah

Propinsi Estimasi Jumlah UTTP 1)

Estimasi Kebutuhan Penera Penera Existing SDM

Dasar 2) Est. Wilayah

Koef wilayah

3)

Est Wilayah & Teknis

Koef teknik 4)

Jumlah 2011 5)

surplus/ defisit

Pemb. Teknis 6)

Admin 7)

Aceh 65.870 9 9 1 12 0,5 19 7 38 19

Sumatera Utara 185.412 22 22 1 43 1 44 1 88 44

Sumatera Barat 68.751 9 9 1 13 0,5 21 8 42 21

Riau 52.815 7 7 1 13 1 18 5 36 18

Kep Riau 20.158 4 5 1,5 7 1 9 2 18 9

Jambi 37.945 6 6 1 8 0,5 13 5 26 13

Bengkulu 28.050 5 5 1 6 0,5 9 3 18 9

Sumatera Selatan 89.251 11 11 1 21 1 14 -7 28 14

Kep Bangka Belitung 10.652 3 3 1 3 0,5 8 5 16 8

Lampung 204.384 24 24 1 36 0,5 21 -15 42 21

banten 389.979 45 23 0,5 88 1,5 24 -64 48 24

DKI Jakarta 3661.349 408 205 0,5 815 1,5 52 -763 104 52

Jawa Barat 5.026.991 560 281 0,5 1119 1,5 124 -995 248 124

Jawa tengah 2.389.904 267 134 0,5 533 1,5 113 -420 226 113

DIY Jogjakarta 206.136 24 13 0,5 36 1 24 -12 48 24

Jawa Timur 2.491.382 278 140 0,5 555 1,5 83 -472 166 83

Bali 88.141 11 6 0,5 16 1 23 7 46 23

Nusa Tenggara Barat 71.444 9 9 1 13 0,5 11 -2 22 11

Nusa Tenggara Timur 45.465 7 7 1 9 0,5 19 10 38 19

Kalimantan Barat 33.353 5 7 1,5 11 1 18 7 36 18

Kalimantan tengah 37.990 6 8 1,5 12 1 12 0 24 12

Kalimantan Selatan 54.643 8 11 1,5 17 1 8 -9 16 8

Kalimantan Timur 29.735 5 6 1,5 10 1 14 4 28 14


Propinsi Estimasi Jumlah UTTP 1)

Estimasi Kebutuhan Penera Penera Existing SDM

Dasar 2) Est. Wilayah

Koef wilayah

3)

Est Wilayah & Teknis

Koef teknik 4)

Jumlah 2011 5)

surplus/ defisit

Pemb. Teknis 6)

Admin 7)

Sulawesi Barat 9.068 3 3 1 3 0,5 0 -3 0 0

Sulawesi Selatan 102.186 13 7 0,5 19 1 22 3 44 22

Sulawesi Tenggara 13.453 3 2 0,5 3 0,5 12 9 24 12

Sulawesi Tengah 18.360 4 4 1 5 0,5 14 9 28 14

Sulawesi Utara 17.965 3 2 0,5 4 1 14 10 28 14

Gotrontalo 13.257 3 2 0,5 3 0,5 6 3 12 6

Maluku 1.888 2 2 1,5 2 0,5 6 4 12 6

Maluku Utara 1.386 2 2 1,5 2 0,5 2 0 4 2

Papua Barat 3.801 2 2 2 3 0,5 4 1 8 4

Papua 7.772 2 3 2 4 0,5 6 2 12 6

Dir. Metrologi 102

15478934 1.770 980 3.444 787 (2.657) 1.574 787 Sumber: Dir Metrologi, Sucofindo, Diolah Keterangan: 1) data sucofindo 2011, disesuaikan dengan buku statistik Metrologi, di ditambah 10% 2) estimasi dasar menggunakan asumsi hari kerja= 200 hari /tahun, dan kemampuan penera 45 UTTP /hari 3) Koesfisien wilayah : 0,5=akses mudah; 1=akses cukup sulit; 1,5=akses sulit; 2=akses sangat sulit 4) Koefisien Teknis: 0,5=rjenis UTTP sederhana; 1=jenis UTTP berkembang; 1,5=jenis UTTP maju; 2=jenis UTTP sangat maju 5) sumber: Buku Statistik Metrologi Legal, Dir Metrologi 6) Asumsi, 1 penera membutuhkan 2 pembantu teknis 7) Asumsi: 1 penera membutuhkan 1 tenaga administrasi

Koefisien Teknis (kt), adalah cara untuk memasukkan unsur jumlah dan

tingkat keragaman UTTP yang dihadapi UPTD di daerah kerjanya. Koefisien ini

sementara ditentukan dengan besaran:

• 0,5=jenis UTTP sederhana;

• 1=jenis UTTP berkembang;

• 1,5=jenis UTTP maju;

• 2=jenis UTTP sangat maju


UTTP “sederhana” meliputi jenis UTTP minimal, terutama yang digunakan di pasar

tradisional dan industri rumah tangga. UTTP “berkembang” adalah jika jenis UTTP

yang dihadapi meliputi seluruh UTTP minimal atau lebih, namun belum memerlukan

standar kerja yang canggih. Daerah UTTP “maju” memiliki ragam UTTP mulai dari

tradisional hingga modern, yang membutuhkan standar kerja khusus yang canggih

dan relatif baru. UTTP “sangat maju” jika daerah telah memiliki kebutuhan untuk

standar kerja khusus, canggih, dan membutuhkan penera ahli dengan spesialisasi

yang baru/langka. Koefisien teknis kemudian dapat dihubungkan dengan kebutuhan

penera ahli dengan spesialisasi khusus.

Penentuan jumlah pembantu teknis ditentukan dengan asumsi, 1 (satu)

penera membutuhkan 2 (dua) pembantu teknis. Sedangkan penentuan jumlah

tenaga administrasi ditentukan dengan asumsi seorang penera membutuhkan satu

orang tenaga administrasi (Keterangan dari BPK Banjarmasin). Estimasi dan

sebaran kebutuhan Penera dan SDM disajikan dalam tabel 5.8.

5.3.2. Estimasi Kebutuhan Anggaran Analisis terhadap data operasional luar kantor di BPK Banjarmasin dan

UPTD Yogyakarta menunjukkan bahwa pelayanan luar kantor membutuhkan

anggaran antara Rp 19.500.000 – Rp 42.900.000 per kabupaten per tahun. Dengan

demikian, perkiraan kebutuhan biaya pelayanan per daerah seperti disajikan dalam

tabel 5.9. Dalam estimasi ini, biaya pelayanan di kantor dianggap disatukan dengan

biaya pelayanan di kota tempat kantor UPTD berada.

Tabel 5. 9. Estimasi Kebutuhan Anggaran Pelayanan Tera/Tera Ulang

No. Provinsi Kabupaten Kota Total Kebutuhan Anggaran

Bawah Atas 1 Aceh 18 5 23 448.500.000 986.700.000 2 Sumatera Utara 26 7 33 643.500.000 1.415.700.000 3 Sumatera Barat 12 7 19 370.500.000 815.100.000 4 Riau 10 2 12 234.000.000 514.800.000 5 Kepulauan Riau 5 2 7 136.500.000 300.300.000 6 Jambi 9 2 11 214.500.000 471.900.000


No. Provinsi Kabupaten Kota Total Kebutuhan Anggaran

Bawah Atas 7 Bengkulu 9 1 10 195.000.000 429.000.000 8 Sumatera Selatan 13 4 17 331.500.000 729.300.000 9 Kep.Bangka Belitung 6 1 7 136.500.000 300.300.000 10 Lampung 13 2 15 292.500.000 643.500.000 11 Banten 4 4 8 156.000.000 343.200.000 12 Jawa Barat 18 9 27 526.500.000 1.158.300.000 13 DKI Jakarta 1 5 6 117.000.000 257.400.000 14 Jawa Tengah 29 6 35 682.500.000 1.501.500.000 15 Jawa Timur 29 9 38 741.000.000 1.630.200.000 16 DI Yogyakarta 4 1 5 97.500.000 214.500.000 17 Bali 8 1 9 175.500.000 386.100.000 18 Nusa Tenggara Barat 8 2 10 195.000.000 429.000.000 19 Nusa Tenggara Timur 21 1 22 429.000.000 943.800.000 20 Kalimantan Barat 12 2 14 273.000.000 600.600.000 21 Kalimantan Selatan 11 2 13 253.500.000 557.700.000 22 Kalimantan Tengah 13 1 14 273.000.000 600.600.000 23 Kalimantan Timur 7 3 10 195.000.000 429.000.000 24 Kalimantan Utara 4 1 5 97.500.000 214.500.000 25 Gorontalo 5 1 6 117.000.000 257.400.000 26 Sulawesi Selatan 21 3 24 468.000.000 1.029.600.000 27 Sulawesi Tenggara 12 2 14 273.000.000 600.600.000 28 Sulawesi Tengah 12 1 13 253.500.000 557.700.000 29 Sulawesi Utara 11 4 15 292.500.000 643.500.000 30 Sulawesi Barat 6 0 6 117.000.000 257.400.000 31 Maluku 9 2 11 214.500.000 471.900.000 32 Maluku Utara 8 2 10 195.000.000 429.000.000 33 Papua 28 1 29 565.500.000 1.244.100.000 34 Papua Barat 12 1 13 253.500.000 557.700.000 Total

414 97 511 9.964.500.000 21.921.900.000

Estimasi kebutuhan anggaran belum menghitung kebutuhan anggaran

barang modal. Kebutuhan pembelian barang modal, seperti asset kantor,

penambahan standar kerja baru, penambahan bangunan, dan lain-lain,

sesungguhnya dapat diestimasi dengan memperhatikan koefisien teknis.


5.4. Evaluasi Terhadap Pelayanan Tera/Tera Ulang Komitmen daerah untuk melaksanakan perlindungan konsumen melalui

pelaksanaan urusan Metrologi Legal masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari

jumlah unit kerja yang bertugas melaksanakan urusan metrologi legal di daerah

yang masih rendah. Urusan perdagangan memang merupakan urusan pilihan,

namun dari seluruh kabupaten/kota yang memilih untuk mengatur urusan

perdagangannya (memiliki dinas perdagangan), belum seluruhnya memiliki unit kerja

yang menangani urusan metrologi legal. Dari 511 kabupaten/kota yang ada, baru 4

(empat) kota yang memiliki unit kerja metrologi legal (0,8%), dimana untuk

pelaksanaan pelayanannya pun masih menggunakan sumberdaya dari UPTD

provinsi.

Secara umum, daerah tidak dapat melaksanakan fungsi metrologi legal. Hal

ini tampak dari 3 fungsi metrologi legal yang ada (yaitu: Pelayanan, Pengawasan,

dan Penyuluhan), baru fungsi Pelayanan yang relatif telah dilaksanakan, itupun baru

pada tingkat 46%-60,4%. Dua fungsi lainnya relatif belum dilaksanakan. Fungsi

pelayanan dapat relatif lebih berjalan karena berada dalam bentuk UPTD yang relatif

lebih terlindung, dan memiliki fokus tugas yang jelas. Hal ini berbeda dengan fungsi

pengawasan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ada dibawah

SKPD yang membidangi perdagangan di daerah. Unit kerja ini biasanya berada

pada tingkat eselon yang rendah (biasanya Eselon 4 atau Staf), sering mengalami

mutasi/pergantian personil, menangani lebih dari satu fungsi pengawasan (dapat

pengawasan barang, pemantauan harga, pengawasan metrologi legal), dan

biasanya tidak memiliki SDM yang telah dilatih khusus untuk melakukan

pengawasan metrologi legal (pengamat tera dan PPNS Metrologi Legal), sehingga

fungsi pengawasan dan penyuluhan tidak berjalan optimal.

Kinerja UPTD diukur melalui beberapa unsur seperti: jumlah pelayanan

tera/tera ulang yang diberikan; pemilikan/kejelasan legalitas lembaga; jumlah dan

kegiatan pengembangan SDM Kemetrologian; kondisi Sarana, bangunan, gedung;

pengelolaan Dokumen mutu; pemilikan standar kerja yang cukup; serta penjagaan

Ketertelusuran standar kerja. Dari unsur-unsur tersebut, bidang yang paling lemah

pada saat analisis adalah: Pelayanan tera/tera ulang, Jumlah SDM kemetrologian,

Kondisi sarana dan gedung, serta kecukupan jumlah standar kerja yang dimiliki.


Jangkauan pelayanan tera ulang secara nasional baru pada tingkat 60,4%

(46% di daerah sampel). Hal ini adalah imbas dari rendahnya pertumbuhan unit

kerja pelaksana urusan metrologi legal di daerah, rendahnya proses perencanaan

pelayanan Metrologi Legal yang lebih didorong oleh tidak adanya data UTTP di

daerah, rendahnya anggaran pelayanan tera/tera ulang yang hanya cukup untuk 32-

48 hari kerja, sistem/mekanisme pelayanan tera ulang yang belum optimal, dan

defisit jumlah penera. Tanpa dorongan bagi penumbuhan unit kerja metrologi legal

di daerah, atau dukungan penuh pada UPTD provinsi, maka jangkauan penuh

pelayanan metrologi legal tidak akan pernah terwujud.

Tanpa upaya rekrutmen SDM Kemetrologian (Penera, Tenaga Pembantu

Teknis, dan Administrasi) yang aktif/intensif, pada tahun 2016 Indonesia akan

mengalami defisit SDM Kemetrologian yang berbahaya. Estimasi kebutuhan Penera

tahun 2013 adalah sejumlah 3.444 orang. Jumlah Penera existing (menurut data

tahun 2011) adalah sebesar 787 orang (22,9%). Hal ini menunjukkan secara

nasional Indonesia kekurangan penera sekitar 2.657 orang penera. Berdasarkan

jumlah Penera ini, diestimasi kebutuhan tenaga Pembantu Teknik sebesar 1.574

orang, dan tenaga Administrasi sebanyak 787 orang. Defisit SDM Penera ini

disebabkan oleh tidak adanya strategi penambahan jumlah SDM Kemetrologian dan

Perencanaan serta pengorganisasian SDM Kemetrologian oleh Pemerintah Daerah,

Jumlah penera tidak dapat dijaga karena mutasi oleh Pemerintah Daerah dan

rendahnya Kompetensi tenaga administrasi yang ditugaskan ke UPTD membuat

Penera harus ditugaskan untuk mengurus masalah administrasi.

Daerah memerlukan strategi pelayanan tera-tera ulang yang lebih baik dan

menjamin titik pelayanan dan jangkauan yang lebih luas kepada masyarakat.

Beberapa contoh mekanisme pelayanan oleh DI Yogyakarta dan Jawa Barat

menunjukkan kemungkinan menyusun mekanisme berjenjang untuk memperluas

jangkauan ini. Mekanisme ini menuntut koordinasi yang erat antara UPTD Metrologi

Legal Provinsi, Unit Kerja Metrologi Legal di Kabupaten/Kota, perusahaan reparatur

bersertifikat yang baik, serta pengelola pasar. Upaya ini membutuhkan

pertumbuhan unit kerja yang menangani urusan metrologi legal di Kabupaten/Kota,

dan jumlah penera yang cukup.

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan pelayanan urusan Metrologi Legal

yang berasal dari Pemerintah Pusat relatif cukup tersedia melalui beragam sumber


kepada daerah, seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Tugas Perbantuan, dan Dana

Dekonsentrasi. Kenyataannya, SKPD dan pemerintah daerah belum bisa mengelola

dan memanfaatkan dana-dana ini secara optimal untuk tujuan pelaksanaan

pelayanan metrologi legal.

Penegakan peraturan merupakan salah satu issue dalam pelaksanaan

perlindungan konsumen melalui metrologi legal. Perlindungan tidak dapat dilakukan

tanpa penegakan hukum yang konsisten dan kuat. Situasi saat ini menunjukkan

kekuatan penegakan hukum metrologi legal amat rendah. PPNS Metrologi Legal

kebanyakan belum memiliki legalitas untuk bertindak untuk penegakan hukum.

Disamping itu, kekuatan PPNS Metrologi Legal tetap tunduk pada kekuatan Kepala

Dinas atau Kepala Daerah.

Pelaksanaan program Pasar Tertib Ukur (PTU) dan Daerah Tertib Ukur

(DTU) merupakan salah satu cara untuk menjawab beberapa kebutuhan pelayanan

metrologi legal ini. Persyaratan PTU dan DTU yang mengharuskan pengelola pasar,

atau Pemerintah Daerah memiliki data UTTP akan menjadi salah satu basis yang

kokoh bagi proses perencanaan kegiatan pelayanan yang lebih baik. PTU dan DTU

juga meningkatkan pengetahuan (awareness) pemerintah daerah kepada urusan

metrologi legal.

Sisi manajerial juga perlu diperhatikan dalam pengelolaan metrologi legal di

daerah. Wawancara dan pengamatan menunjukkan faktor kepemimpinan dan latar

belakang pengetahuan kepala UPTD sangat penting bagi pencapaian target

pelayanan tera/tera ulang, serta pelayanan lainnya di daerah. Reward dan

Punishment seperti pemberian tunjangan tenaga fungsional dan penerapan kode

etik penera diperlukan agar motivasi penera tetap tinggi.


BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan 1. Pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dilakukan agar konsumen

dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan

nilai tukar yang dibayarkan. Berdasarkan Permendag No.50/M-

DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi

Legal, pihak yang berwenang dalam melakukan pengujian UTTP serta

pelaksanaan tera dan tera ulangnya adalah UPT dan UPTD tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota, namun belum semua daerah memiliki Unit

dimaksud.

2. UPT dan UPTD tersebut masih memiliki kendala dalam pelaksanaan

pelayanan tera/tera ulang UTTP. Hal ini terlihat dari pelayanan tera dan

tera ulang hanya menjangkau rata-rata 46,28% dari keseluruhan populasi

UTTP yang digunakan.

3. Berdasarkan PP 32 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

seharusnya pemerintah daerah melaksanakan pelayanan tera/tera ulang.

Namun belum seluruh daerah memiliki unit kerja pelayanan metrologi legal.

Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen Pemerintah dalam

melaksanakan undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi

Legal untuk menjamin kebenaran pengukuran dan kepastian hukum dalam

pemakaian alat UTTP.

4. Dalam satu tahun, UPTD Provinsi hanya dapat melakukan pelayanan

antara 32-48 hari untuk seluruh kabupaten kota yang ada di wilayah

kerjanya. Jangkauan pelayanan tera/tera ulang hanya 46,28% dari estimasi

populasi jumlah UTTP. Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, adalah

perencanaan yang kurang baik, anggaran yang terbatas, kurang

optimalnya prosedur pelayanan tera ulang di luar kantor (khususnya di

pasar tradisional yang belum pasar tertib ukur), kurangnya tenaga penera,


kebijakan daerah kurang mendukung pelaksanaan pelayanan, serta sarana

dan prasarana yang belum memadai. Dengan jangkauan yang hanya

sekitar 46,28%, maka sebuah pasar hanya dapat dilayani 1 (satu) kali

setiap 3 (tiga) tahun.

5. Sarana untuk pelayanan tera/tera ulang di daerah relatif telah usang dan

tidak mencukupi untuk melayani seluruh UTTP yang ada. Kondisi tersebut

menggambarkan kondisi sarana UPTD secara nasional. Sarana meliputi

gedung, peralatan, kendaraan operasional, dan standar ukuran. Setiap

UPTD provinsi minimal memerlukan 3 (tiga) set standar ukuran untuk

pelayanan tera ulang minimal yang tertelusur secara baik.

6. Berdasarkan analisis kapasitas Penera dibutuhkan jumlah penera

sebanyak 3.444 orang secara nasional. Kondisi saat ini jumlah penera

hanya sebesar 787 orang (22,9% dari kebutuhan tenaga penera). Jika

tidak ada upaya penambahan jumlah SDM metrologi legal, maka rasio ini

akan semakin menurun. Hambatan lain dalam menambah SDM penera

adalah karena kesulitan memperoleh SDM yang sesuai dengan kualifikasi

metrologi legal (S1 Teknik).

7. Salah satu fungsi metrologi legal adalah pengawasan, namun belum

semua daerah memiliki tenaga pengawas, umumnya pelaksana

pengawasan dirangkap oleh penera. Hal ini mengakibatkan penegakan

hukum di bidang metrologi legal menjadi lemah. Selama ini pengawasan

lebih fokus pada barang beredar, bukan khusus untuk metrologi legal.

8. Berdasarkan data survey, biaya operasional tidak mencukupi biaya

pelayanan maksimal karena rendahnya prioritas pemerintah daerah.

Pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan kegiatan pelayanan

tera/tera ulang karena kegiatan tersebut wajib dilaksanakan dalam rangka

perlindungan konsumen, bukan sebagai sumber PAD.

9. Estimasi kebutuhan biaya pelayanan luar kantor berkisar antara Rp

19.500.000 – Rp 42.900.000 per kabupaten per tahun. Sehingga,

perkiraan kebutuhan biaya pelayanan nasional per tahun adalah antara Rp

9.964.500.000 hingga Rp 21.921.900.000. Kondisi ini belum


memperhitungkan tambahan biaya transpor untuk menjangkau pulau

terluar atau daerah remote.

10. Untuk melakukan perencanaan pelayanan dan evaluasi kinerja diperlukan

data UTTP yang lengkap dan valid, namun UPTD pelaksana dan satuan

kerja yang menangani metrologi legal di daerah belum memiliki data

tersebut.

11. Penyuluhan tentang pentingnya tera/tera ulang kepada pelaku

usaha/pedagang jarang dilakukan, hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya

program penyuluhan yang rutin. Penyuluhan dilakukan hanya pada saat

pelaksanaan tera ulang di pasar tradisional yang menjadi tempat

pelaksanaan tera ulang.

6.2. Rekomendasi 1. Mendorong daerah untuk membangun unit kerja yang membidangi

Metrologi Legal di daerah, sesuai amanat UU No. 2 tahun 1981 tentang

Metrologi Legal dan PP No. 32 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Meningkatkan sarana operasional UPTD seperti kendaraan, kelengkapan

peralatan, dan standar ukuran untuk pelayanan tera/tera ulang minimal

melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Meningkatkan jumlah SDM penera melalui rekrutmen SDM kemetrologian

yang intensif oleh Direktorat Metrologi untuk ditempatkan di daerah.

Program intensif dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat

pendidikan berbasis keterampilan (jenjang pendidikan D-1, D-2 maupun D-

3). Menambah kelas pendidikan dan pelatihan pada Pusat Pelatihan

Sumber Daya Manusia Kemetrologian (PPSDMK), dan membangun

PPSDMK di tingkat regional.

4. Memotivasi tenaga fungsional penera agar tidak pindah ke unit kerja lain

dengan meningkatkan tunjangan profesi. Menyusun peraturan bersama

antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Dalam Negeri untuk


mencegah pemindahan/mutasi Penera dan PPNS-ML oleh kepala daerah

ke unit lain tanpa ada pengganti.

5. Membangun unit kerja pengawas kemetrologian khusus ditingkat provinsi

untuk mengawasi kegiatan kemetrologian di daerah. Untuk itu diusulkan

perlunya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pedoman pengawasan

metrologi legal.

6. Mendorong koordinasi penggunaan (sharing) anggaran antara Pemerintah

Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengoptimalkan

jangkauan pelayanan.

7. Mendorong UPTD dan BSML untuk melakukan pendataan UTTP yang

beredar di wilayah kerjanya. Data riil mengenai jumlah UTTP yang beredar

di suatu wilayah merupakan dasar bagi UPTD dalam rangka peningkatan

Pelayanan tera dan tera ulang di wilayahnya.

8. Melanjutkan program Pasar Tertib Ukur dan Daerah Tertib Ukur, serta

pembinaan dan penyuluhan oleh UPTD kepada pelaku usaha/pedagang

dan konsumen baik dalam bentuk sosialisasi, temu usaha, tayangan di

media massa dan elektronik secara berkelanjutan sebagai bentuk

kampanye Gema Tertib Ukur seperti “PASTI PAS”, Mulai dari “NOL”, dan

pro-aktif dalam layanan pengaduan.


DAFTAR PUSTAKA

Ardimento, G dan Clemente, E (2002). Surveillance Policies on Weighing and Measuring Instruments. OIML Bulletin, Vol XLIII, No. 03:5-9. Hidayat, T. Warella, Y. dan Sulandari, S. (2007). Implementasi Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Khususnya Pelaksanaan Tera Ulang Meter kWh di Balai Metrologi Wilayah Surakarta Dinas Perdagangan Propinsi Jawa Tengah. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1: 1-22.

I Dewa Komang Ary Gunartha dan Nyoman Djinar Setiawina. (2012). Analisis Potensi Retribusi, Efektifitas, Efisiensi dan Kinerja Pelayanan Tera dan Tera Ulang pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Provinsi Bali. Universitas Udayana, Bali Indonesia.

Mahsun, M. (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

Moeheriono. (2009). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Bogor: Ghalia Indonesia

Nasrul, Isa. (2000). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tera Ulang Metrologi Legal. FISIP UI. Tesis. Diunduh dari http://www.pustaka.ut.ac.id/pdftesis/40686.pdf

Puska Dagri. (2007). Kajian Sistem Metrologi Legal. Kementerian Perdagangan.

Puska Dagri. (2013). Analisis Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di Pasar Tradisional. Kementerian Perdagangan.

Robbins S.P & Judge A.T. (2008). Organizational Behavior. Edisi Ke-12. Jakarta: Salemba Empat

Timpe A.D. (2000). Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta : Elekmedia Komputindo

http://www.pustaka.ut.ac.id/pdftesis/40686.pdf

Documents

Evaluasi Kinerja UPT/UPTD Dalam Pelayanan Tera dan … Evaluasi... · ... dan sarana dan prasarana ... Untuk melakukan perencanaan pelayanan dan evaluasi kinerja ... Peraturan Menteri