EVALUASI KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

DANA DESA

Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., CfrA., Ak., CA.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jakarta

14 November 2018

Wakil Menteri Keuangan

Republik Indonesia

INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 1945

2018 Dan perjuangan pergerakan

kemerdekaan Indonesia telah

sampailah kepada saat yang

berbahagia dengan selamat

sentausa mengantarkan

rakyat Indonesia ke depan

pintu gerbang kemerdekaan

Negara Indonesia yang

merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan

Makmur….

3

Diagnosa:

slow speed

PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kesehatan

Akselerasi

good

good

good

good

good

MARI KITA RENUNGKAN...

4

PERKEMBANGAN DANA DESA 2015-2019 “Dana Desa Terus Tumbuh Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”

[VALUE] T (3,5% TKD)

[VALUE] T (6%TKD)

[VALUE] T (8,4%TKD)

[VALUE] T (8,4%TKD)

70 T (9,3%TKD)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016 2017 2018 2019

Rp T

riliu

n

PERKEMBANGAN DANA DESA

Pasal 72 ayat (2), UU Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa Dana Desa adalah alokasi anggaran APBN yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara MERATA dan BERKEADILAN. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

DEFINISI :

Pasal 1 ayat (2), PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa meningkat setiap tahunnya, baik secara nominal

maupun presentasenya dari TKD dengan tetap memperhatikan

kemempuan keuangan negara dan kapasitas pelaksanaan di desa

Dalam 5 tahun sejak tahun 2015, telah dialokasikan Dana Desa

Rp258 Triliun…

5 5

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk:

Memajukan perekonomian desa

Meningkatkan pelayanan publik di desa Rp

Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa

Mengentaskan kemiskinan

Pendapatan Desa didominasi oleh penerimaan dari Dana Desa (dalam triliun) NASIONAL

Pendapatan Asli Desa

Dana Desa dari alokasi APBN

Bagian dari Pajak Daerah & Retribusi Daerah, minimal 10%

Alokasi Dana Desa, minimal 10% dari DAU dan DBH

Bantuan Keuangan dari APBD

Hibah dan sumbangan pihak ketiga

Lain-lain Pendapatan yang Sah

1

7

2

3

4

5

6

PENGERTIAN

21

47

60 60

0

20

40

60

80

2015 2016 2017 2018

Dana Desa

34

35

34 34

32,5

33

33,5

34

34,5

35

35,5

2015 2016 2017 2018

ADD 3 3 3 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2015 2016 2017 2018

Bagi Hasil PDRD

57

85 97 97

0

20

40

60

80

100

120

2015 2016 2017 2018

Total DD, ADD, BH PDRD

TUJUAN DAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Dalam tahun 2815 - 2018, tiga sumber utama pendapatan desa, yaitu DD, ADD, dan BH-PDRD

telah mencapai Rp336 Triliun

6

Good

Governance

Sumber Daya Pembangunan Harus Dikelola Secara Optimal

‘Normal’ Performance Expected Performance

Business

as Usual

Extra

Effort

man

money

method machine

/asset

Kita tidak lack of money, namun kita belum mengelolanya dengan prinsip value for money…

Seluruh sumber daya pembangunan yang ada di desa termasuk SDM, Sumber Dana, Peralatan, dll harus dimanfaatkan

secara optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan desa…

N a t i o n ’ s

G o a l s

W e l f a r e S t a t e …optimalnya pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya

pembangunan, mendukung

pencapaian tujuan

pembangunan nasional

Faktor Produksi

Vision

Commitment

MOTIVE

MENTAL

MOTIVE

MENTAL

7

EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA : KEBIJAKAN PENGALOKASIAN 2015-2017

Proporsi dan bobot formula:

90% Alokasi Dasar (Pemerataan),

10% Berdasarkan variabel: - jumlah penduduk desa (25%) - luas wilayah desa (10%) - angka kemiskinan desa (35%) - tingkat kesulitan geografis desa (30%)

memerhatikan aspek pemerataan dan keadilan

rasio penerima Dana Desa terkecil dan terbesar adalah

paling rendah, yakni 1:4

standar deviasi yang paling rendah.

Proporsi

(Alokasi

Dasar:

Formula)

TA 2015Rp20,7 Triliun

TA 2016Rp46,9 Triliun

TA 2017Rp60,0 Triliun

Rata-

rata/Desa

(juta)

Alokasi

max

(juta)

Alokasi

min

(juta)

Rasio

Rata-

rata/Desa

(juta)

Alokasi

max

(juta)

Alokasi

min

(juta)

Rasio

Rata-

rata/Desa

(juta)

Alokasi

max

(juta)

Alokasi

min

(juta)

Rasio

90:10 280 1.121 254 1:4 628 2.221 570 1:4 800 2.819 726 1:4

80: 20 280 1.961 228 1:8 628 3.813 512 1:8 800 4.838 652 1 : 7

75: 25 280 2.382 215 1:11 628 4.610 483 1:10 800 5.848 616 1:10

0:100 (full

formula)

280 8.768 13 1:662 628 16.555 48 1:340 800 20.992 62,670 1:335

Proporsi 90:10 dipilih dengan pertimbangan :

• Proporsi 90: 10 tsb menunjukkan rasio perbedaan antara desa penerima

terkecil dan terbesar, paling kecil, (1:4) jika dibandingkan dengan opsi

lainnya, sehingga tetap menjaga stabilitas.

• Cara perhitungan konsisten selama tiga tahun memberikan kepastian bagi

daerah dan desa.

EVALUASI

Masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan.

Distibusi dana desa per kapita yang timpang antar desa.

Kurang fokus pada upaya pengentasan kemiskinan

PERTIMBANGAN CARA PERHITUNGAN

HASIL PERHITUNGAN

8

Evaluasi Penyaluran Dana Desa 2015 - 2017

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa tahun 2015-2017 telah mencapai hampir 100%. Penyaluran berbasis kinerja yang dimulai sejak tahun 2016 telah memotivasi Desa untuk melaksanakan kegiatan

dan secara lebih optimal sehingga dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat Desa

20,77

46,9

60

[VALUE] (100%)

[VALUE] (99,4%)

[VALUE] (99,61%)

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017

Pagu Realisasi

9

Evaluasi Penggunaan Dana Desa 2015 - 2017

Bidang 2015 2016 2017

Pembangunan, antara lain: Pembangunan Jalan Desa;

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan;

Pembangunan Pasar Desa; dan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia

Dini.

82,2% 87,7% 84,2%

Pemberdayaan Masyarakat, antara lain: Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertaninan, Perikanan, dan

Perdagangan;

Pelatihan Teknologi Tepat Guna;

Peningkatan Kapasitas Masyarakat; dan

Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan bagi Kepala Desa,

Perangkat Desa, serta BPD.

7,7% 6,8% 12,3%

Penyelenggaraan Pemerintahan, antara lain: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa;

Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan

Penyusunan Tata Ruang Desa

6,5% 3,6% 2%

Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain: Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban; dan

Pembinaan Lembaga Adat.

3,5% 1,8% 1,4%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015 2016 2017

Pembangunan

Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan Kemasyarakatan

10

Pelaksanaan Dana Desa dalam 3 tahun telah menghasilkan output berupa terbangun dan tersedianya

sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat dan perbaikan indikator kesejahteraan

Rasio Gini Perdesaan Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan Persentase Penduduk Miskin Perdesaan

2014 2018

Nasional 0,34 0,32

2014 2018

Nasional 17,37

Juta

15,81 Juta

2014 2018

Nasional 14,2% 13,2%

Pencapaian output atas pemanfaatan Dana Desa dapat ditingkatkan secara lebih signifikan melalui

sinergi pengelolaan Dana Desa yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan, penyediaan

lapangan kerja, pengurangan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

2015 2016 2017

22,9 66,9 34,0

JALAN DESA

(123,8 ribu kilometer)

JEMBATAN (791,2 kilometer)

2015 2016 2017

178,7 285,1 327,4

SANITASI DAN AIR BERSIH (38.331 unit)

2015 2016 2017

5.831 16.295 16.205

EMBUNG (1.971 unit)

2015 2016 2017

255 686 1.030

PAUD DESA (18.177 unit)

MCK (112.003 unit)

SALURAN IRIGASI (28.830 unit)

2015 2016 2017

3.005 11.926 3.246

2015 2016 2017

19.290 37.386 55.327

2015 2016 2017

4.791 12.596 11.443

PASAR DESA (6.576 unit)

2015 2016 2017

1.181 1.819 3.576

POSYANDU (11.574 unit)

2015 2016 2017

2.417 7.524 1.633

2015 2016 2017

3.265 26.58

3

8.369

DRAINASE (38.217 unit)

Capaian Output Dana Desa 2015 - 2017

11

KEBIJAKAN PENYALURAN DANA DESA Skema penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa tahap 1 dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari, diharapkan dapat memacu percepatan

pelaksanaan Dana Desa pada awal tahun anggaran, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat desa.

Sumber: PMK No. 225/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

12

Realisasi Penyaluran Dana Desa s.d. 12 November 2018 dari RKUN ke RKUD

sebesar Rp48,42 T (80,70%), dan dari RKUD ke RKD sebesar Rp36,84 T (61,40%) dari pagu Dana Desa Rp60 T, dengan rincian sebagai berikut:

RKUN ke RKUD: 1. Tahap I sebesar Rp 11,99 T (99,92% dari pagu Tahap I sebesar Rp12,00 T) • 434 Daerah untuk 74.957 Desa

2. Tahap II sebesar Rp 23,86 T (99,42% dari pagu Tahap II sebesar Rp24,00 T)

• 434 Daerah untuk 74.957 Desa 3. Tahap III sebesar Rp 12,56 T( 52,33% dari pagu Tahap III sebesar Rp24,00 T)

• 220 Daerah untuk 38.861 Desa

RKUD ke RKD:

1. (99,91% dari yang sudah salur ke RKUD tahap I Rp11,99 T) • 434 Daerah untuk 74.783 Desa

2. Tahap II sebesar Rp 22,87 T (95,85% dari yang sudah salur ke RKUD tahap II Rp23,86 T) • 430 Daerah untuk 71. 645 Desa

3. Tahap III sebesar Rp 1,99 T (16,71% dari yang sudah salur ke RKUD tahap III Rp11,91 T) • 70 Daerah untuk 6.338 Desa

NO JUMLAH

PEMDA KETERANGAN

1 282 Telah terpenuhi Laporan Realisasi Penyaluran

sampai dengan tahap II minimal 75%

2 280 Telah terpenuhi Laporan konsolidasi realisasi

penyerapan sampai tahap II minimal 75%

3 280 Telah terpenuhi Laporan Capaian Output

sampai tahap II minimal 50%

4 280

Layak Salur : 220 pemda Sudah Salur 60 pemda Proses Salur

5 154 Belum Layak Salur

Rekapitulasi Persyaratan Tahap III

12

24 24

11,99

23,86

12,56

0

10

20

30

Tahap I Tahap II Tahap III

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD (dalam Triliun)

Pagu Realisasi Penyaluran

MONITORING PENYALURAN DANA DESA TA 2018

13

PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA DESA TA 2018 (per 12 November 2018 dalam ribuan rupiah)

DaerahJumlah

DesaPemda Pagu Pagu Tahap I Pagu Tahap II Pagu Tahap III Total Realisasi Persentase

Nilai Pemda Nilai Nilai Pemda Nilai Nilai Pemda Nilai

Provinsi Aceh 6.496 23 4.459.407.194 891.881.439 23 891.881.439 1.783.762.878 23 1.781.077.780 1.783.762.878 7 560.409.619 3.233.368.838 72,51%

Provinsi Sumatera Utara 5.417 27 3.879.675.435 775.935.087 27 775.935.086 1.551.870.174 27 1.488.267.136 1.551.870.174 11 629.690.922 2.893.893.144 74,59%

Provinsi Sumatera Barat 928 14 790.083.876 158.016.775 14 158.016.775 316.033.550 14 315.697.306 316.033.550 13 290.844.948 764.559.029 96,77%

Provinsi Riau 1.591 10 1.261.971.953 252.394.391 10 252.394.391 504.788.781 10 503.361.260 504.788.781 4 189.878.603 945.634.253 74,93%

Provinsi Jambi 1.399 10 1.041.137.486 208.227.497 10 208.227.497 416.454.994 10 413.870.672 416.454.994 9 397.546.456 1.019.644.625 97,94%

Provinsi Sumatera Selatan 2.853 14 2.314.121.041 462.824.208 14 462.824.208 925.648.416 14 924.384.396 925.648.416 6 443.246.428 1.830.455.033 79,10%

Provinsi Bengkulu 1.341 9 946.393.453 189.278.691 9 189.278.691 378.557.381 9 373.991.251 378.557.381 7 296.660.746 859.930.688 90,86%

Provinsi Lampung 2.435 13 2.088.401.374 417.680.275 13 417.680.275 835.360.550 9 834.272.670 835.360.550 9 638.677.789 1.890.630.734 90,53%

Provinsi Jawa Barat 5.312 19 4.794.956.234 958.991.247 19 958.991.246 1.917.982.494 19 1.910.707.426 1.917.982.494 15 1.604.425.635 4.474.124.307 93,31%

Provinsi Jawa Tengah 7.809 29 6.735.002.226 1.347.000.445 29 1.347.000.444 2.694.000.890 29 2.691.318.406 2.694.000.890 23 2.088.824.291 6.127.143.141 90,97%

Provinsi DI Yogyakarta 392 4 354.519.133 70.903.827 4 70.903.827 141.807.653 4 141.807.653 141.807.653 4 141.807.653 354.519.133 100,00%

Provinsi Jawa Timur 7.724 30 6.343.608.189 1.268.721.638 30 1.268.721.638 2.537.443.276 30 2.525.129.103 2.537.443.276 20 1.718.222.035 5.512.072.776 86,89%

Provinsi Kalimantan Barat 2.031 12 1.695.861.252 339.172.250 12 339.172.250 678.344.501 12 676.403.813 678.344.501 4 290.964.373 1.306.540.436 77,04%

Provinsi Kalimantan Tengah 1.433 13 1.145.089.368 229.017.874 13 229.017.874 458.035.747 13 450.082.625 458.035.747 0 - 679.100.498 59,31%

Provinsi Kalimantan Selatan 1.864 11 1.327.128.833 265.425.767 11 265.425.767 530.851.533 11 528.205.036 530.851.533 11 530.851.533 1.324.482.336 99,80%

Provinsi Kalimantan Timur 841 7 731.713.905 146.342.781 7 146.342.781 292.685.562 7 287.729.505 292.685.562 1 11.443.750 445.516.036 60,89%

Provinsi Sulawesi Utara 1.507 12 1.065.862.820 213.172.564 12 213.172.564 426.345.128 12 426.345.126 426.345.128 6 164.423.183 803.940.873 75,43%

Provinsi Sulawesi Tengah 1.842 12 1.364.121.207 272.824.241 12 272.824.241 545.648.483 12 545.648.464 545.648.483 8 356.881.726 1.175.354.431 86,16%

Provinsi Sulawesi Selatan 2.255 21 1.992.516.862 398.503.372 21 398.503.372 797.006.745 21 795.213.445 797.006.745 11 318.357.913 1.512.074.730 75,89%

Provinsi Sulawesi Tenggara 1.916 15 1.414.246.971 282.849.394 15 282.602.856 565.698.788 15 561.855.108 565.698.788 7 273.984.119 1.118.442.083 79,08%

Provinsi Bali 636 9 530.206.389 106.041.278 9 106.041.278 212.082.556 9 212.082.555 212.082.556 9 212.082.556 530.206.389 100,00%

Provinsi Nusa Tenggara Barat 995 8 980.805.722 196.161.144 8 196.161.144 392.322.289 8 391.925.977 392.322.289 4 250.652.780 838.739.901 85,52%

Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.026 21 2.549.545.916 509.909.183 21 509.909.183 1.019.818.366 21 1.018.694.309 1.019.818.366 3 165.813.951 1.694.417.444 66,46%

Provinsi Maluku 1.198 11 963.487.147 192.697.429 11 192.697.429 385.394.859 11 381.973.204 385.394.859 3 100.975.340 675.645.973 70,13%

Provinsi Papua 5.411 29 4.290.337.973 858.067.595 29 858.067.595 1.716.135.189 29 1.709.530.828 1.716.135.189 2 182.487.170 2.750.085.592 64,10%

Provinsi Maluku Utara 1.063 9 786.225.637 157.245.127 9 157.245.124 314.490.255 9 313.586.791 314.490.255 2 42.336.552 513.168.467 65,27%

Provinsi Banten 1.238 4 940.916.353 188.183.271 4 188.183.271 376.366.541 3 373.838.808 376.366.541 0 - 562.022.078 59,73%

Provinsi Bangka Belitung 309 6 264.298.160 52.859.632 6 52.859.632 105.719.264 6 104.878.531 105.719.264 6 105.719.264 263.457.427 99,68%

Provinsi Gorontalo 657 5 537.037.258 107.407.452 5 107.407.452 214.814.903 5 214.512.456 214.814.903 5 214.814.903 536.734.810 99,94%

Provinsi Kepulauan Riau 275 5 221.364.348 44.272.870 5 44.272.870 88.545.739 5 88.545.739 88.545.739 4 65.740.321 198.558.930 89,70%

Provinsi Papua Barat 1.742 12 1.330.526.261 266.105.252 12 266.105.249 532.210.504 12 532.209.739 532.210.504 3 137.146.482 935.461.470 70,31%

Provinsi Sulawesi Barat 575 6 471.878.337 94.375.667 6 94.375.667 188.751.335 6 188.751.277 188.751.335 1 21.353.777 304.480.721 64,53%

Provinsi Kalimantan Utara 447 4 387.551.687 77.510.337 4 77.510.337 155.020.675 4 155.020.672 155.020.675 2 114.287.897 346.818.906 89,49%

TOTAL 74.958 434 60.000.000.000 12.000.000.000 434 11.999.753.453 24.000.000.000 429 23.860.919.067 24.000.000.000 220 12.560.552.713 48.421.225.233 80,70%

(dalam ribuan rupiah)

Realisasi Tahap I Realisasi Tahap II Realisasi Tahap III

14

.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2019

Meningkatkan pagu anggaran Dana Desa;

Menyempurnakan formulasi pengalokasian Dana Desa dengan tetap memperhatikan aspek

pemerataan dan berkeadilan;

Mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa pada beberapa kegiatan prioritas desa;

Melanjutkan skema padat karya tunai dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan

infrastruktur/sarana dan prasarana fisik;

Meningkatkan porsi pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat;

Meningkatkan perekonomian desa, melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

menciptakan Produk Unggulan Desa, dan memberikan kemudahan akses permodalan;

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa melalui kebijakan penyaluran berdasarkan pada

kinerja pelaksanaan;

Sinergi pengembangan desa melalui pola kemitraan dengan dunia usaha; dan

Melakukan penguatan atas: (i) monev pelaksanaan kebijakan Dana Desa; (ii) kapasitas SDM Perangkat

Desa; serta (iii) koordinasi, konsolidasi dan sinergi dari tingkat Pemerintahan Pusat, pemda,

kecamatan, hingga desa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA TA. 2019

SASARAN: Pengalokasian Dana Desa yang berpihak pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan

Penyempurnaan formulasi pengalokasian dana desa dengan:

a. Memperbaiki pola distribusi yang lebih berkeadilan dengan mengurangi bobot Alokasi Dasar (AD) dan meningkatkan

bobot Alokasi Formula (AF);

b. Memberikan afirmasi pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dan yang mempunyai jumlah penduduk

miskin yang tinggi;

c. Melakukan updating dan meningkatkan validitas data.

KEBIJAKAN:

DANA DESA PER

KAB/KOTA

3%

Alokasi Afirmasi

77%

Alokasi Dasar

20%

Alokasi Formula

10% x JP Desa

50% x JPM

Desa

15% x LW Desa

25% x IKK

2018

Desa Tertinggal

Desa Sangat

Tertinggal

dengan JPM tinggi

DANA DESA PER

KAB/KOTA

3 %

Alokasi Afirmasi 72 %

Alokasi Dasar

25 %

Alokasi Formula

10% x JP Desa

50% x JPM

Desa

15% x LW Desa

25% x IKK

2019

Desa

Tertinggal

Desa Sangat

Tertinggal

dengan JPM tinggi

16

P U S K E S M AS

S E K O L AH

D AS A R

DAK Fisik DAK Nonfisik

• BOS

• TPG

• BOK

P E M E R I N TA H

P U S AT

P E M E R I N TA H

P R O V I N S I ,

K A B U P AT E N /

K O TA

P E M E R I N TA H

D E S A

TKDD

BELANJA K/L

SALURAN AIR

CASH FOR

WORK

Program Pemprov,

Pemkab/Pemkot

B U M N / D

S WAS TA

INVESTASI

SINERGI ANTAR PROGRAM & LEMBAGA MENJADI KUNCI SUKSES PEMBANGUNAN DESA

koordinasi dan saling mengisi, untuk menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat Desa

Dana Desa, ADD, dll

Dana

Desa

KM/WC

Zakat

Hibah

Swadaya

dll CSR

MASYARAK

AT

TERIMA KASIH

K E M E N T E R I AN K E U AN G A N

R E P U B L I K I N D O N E S I A

18

RESUME HASIL PERHITUNGAN DANA DESA 2019

2018 2019

Dialokasikan berdasarkan:

AD, AA dan AF AD, AA dan AF

Dengan Bobot (%) 77:03:20 72:03:25

Alokasi Afirmasi DT dan DST dengan penduduk

miskin tinggi DT dan DST dengan penduduk

miskin tinggi

Alokasi Formula: JP:JPM:LW:IKK JP:JPM:LW:IKK

Dengan Bobot (%) 10:50:15:25 10:50:15:25

Rasio Ketimpangan Distribusi Dana Desa

0.486 0.479

Dana Desa Rata-Rata: Rp800.45 Juta

Modus: Rp600 s.d. 800 Juta (67%)

Rata-Rata: Rp933.92 juta Modus: Rp800 s.d. 1.000 Juta

(39%)

Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi

Rp22,1 triliun Rp26.71 triliun

% Thd Pagu (36,8%) (38,2%)

Dana Desa di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM Tinggi

Rp10,7 triliun Rp11,02 triliun

Rata-Rata/Desa Rp1,075miliar Rata-Rata/Desa Rp1,335 miliar

Alokasi Min: Rp0,85 miliar Alokasi Min: Rp1,010 miliar

Alokasi Max: Rp3,44 miliar Alokasi Max: Rp3,802 miliar

RESUME •Rasio ketimpangan distribusi (0.479) <

tahun 2018 (0.486)

•Rata-rata per desa (Rp933 juta) > tahun

2018 (Rp800 juta)

•Dana Desa di Desa dengan JPM Tinggi

(Rp26,7 triliun atau 38,2% dari pagu) >

tahun 2018 (22,1 triliun atau 36,8% dari

pagu)

•Rata-rata Dana Desa di Desa Tertinggal

dan Desa Sangat Tertinggal dengan JPM

Tinggi (Rp1,335 miliar) > tahun 2018

(Rp1,075 miliar)

•Dana Desa seluruh Kabupaten/Kota NAIK

AD: Alokasi Dasar AA: Alokasi Afirmasi AF: Alokasi Formula

JP: Jumlah Penduduk JPM: Jumlah Penduduk Miskin LW: Luas Wilayah

IKK: Indeks Kemahalan Konstruksi

DT: Desa Tertinggal DST: Desa Sangat Tertinggal

KETERANGAN

19

Jumlah Desa % Jumlah desa %

1 600 s.d. 800 juta 50.243 67,03 26.027 34,72

2 800 s.d. 1.000 juta 15.651 20,88 29.347 39,15

3 1.000 s.d. 1.200 juta 6.567 8,76 10.127 13,51

4 diatas 1.200 juta 2.497 3,33 9.452 12,61

74.958 100 74.953 100Total

Kategori2018 2019

• Modus Dana Desa per desa :

Tahun 2018: Rp600 juta s.d. Rp800 juta (50.243 desa atau 67%),

Tahun 2019: Rp800 Juta s.d. Rp1.000 Juta (29.347 desa atau 39%)

Modus diatas sesuai dengan nilai Rata-rata Rp933,9 Juta

• Desa dengan Dana Desa diatas Rp1.000 juta:

Tahun 2018: 9.064 desa (12%)

Tahun 2019: 19.579 desa (26%)

• Kenaikan modus disebabkan karena pagu Dana Desa yang meningkat.

MODUS DISTRIBUSI DANA DESA PER DESA Modus adalah ukuran pemusatan statistika (selain mean dan median) yang

dicerminkan dari nilai yang paling banyak muncul.

50.243

15.651

6.567 2.497

26.027 29.347

10.127 9.452

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

600 s.d. 800 juta 800 s.d. 1.000 juta 1.000 s.d. 1.200 juta diatas 1.200 juta

1 2 3 4

Dana D

esa (

Rp J

uta

)

Kategori Dana Desa

Jumlah Desa Berdasarkan Sebaran Dana Desa