54
Nyoman Rudana 08.D.040 MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Magister Adminitrasi Publik (MAP) dalam Ilmu Administrasi PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA JAKARTA 2009 EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM TAMAN NASIONAL BALI BARAT DI KABUPATEN BULELENG – PROPINSI BALI

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Nyoman Rudana08.D.040

MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar

Magister Adminitrasi Publik (MAP) dalam Ilmu Administrasi

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASISEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAJAKARTA 2009

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

TAMAN NASIONAL BALI BARATDI KABUPATEN BULELENG – PROPINSI BALI

Page 2: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Latar Belakang PermasalahanSelama ini fokus pengembangan

pariwisata di Bali lebih banyak bertumpu pada sektor budaya ,ritual keagamaan dan industri kerajinan.

Bali Barat bukanlah daerah wisata jauh dari sentra wisata di Selatan

Ekowisata lebih menarik utk wisman dibanding wisnu

Kesadaran pemeliharaan lingkungan hidup rendah

Isu pemanasan global akibat perusakan lingkungan

Pengembangan EKOWISATA merupakansolusi yang tepat

Page 3: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

EKOWISATA sustainable tourism developmentSejalan dengan filosofi Hindu : TRIHITA KARANA

Saat ini terdapat 50 Taman Nasional di Indonesia, 6 TN ditetapkan sebagai World Heritage Sites : TN Ujung Kulon, Komodo, TN Lorenz ( Papua ), 3 TN Tropical Rainforest Heritage di Sumatra ( TN Bukit Barisan Selatan, TN Kerinci Seblat, TN Gn

Leuser

Latar Belakang Permasalahan

Page 4: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Latar Belakang PermasalahanDi Bali : TAMAN NASIONAL BALI BARAT

Page 5: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Fokus PermasalahanEvaluasi implementasi kebijakan

pengusahaan pariwisata alam (PPA ) Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Buleleng

PT. SHOREA BARITO WISATA

Kepmenhut no 184 / Kpts – II / 1998 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Pariwisata Alam kepada PT.Shorea Barito

Wisata Pada Sebagian Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat

( Wilayah : Blok II Tanjung Kotal, Blok III Labuan Lalang )

Periode 2003 - 2009

Page 6: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Mengevaluasi kebijakan pengelolaan pariwisata alam Taman Nasional Bali Barat di Kabupaten Buleleng, dengan mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan pengusahaan TNBB diterapkan oleh PT. Shorea Barito Wisata

Tujuan Penelitian

Page 7: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Tinjauan Teori dan Konsep Kunci

Kebijakan Publik : Teori Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan

Teori Pembangunan : Administrasi pembangunan Pembangunan berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekowisata Pengembangan Ekowisata Indonesia dalam Rangka Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

Page 8: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan Publik ( LAN, 1982 ) : Ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Tahap – tahap kebijakan :penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakanevaluasi kebijakan.

Kerangka Teori

Page 9: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Terkait dengan :1. Faktor utama internal : kebijakan yang akan

dilaksanakan dan faktor – faktor pendukung.2. Faktor utama eksternal :kondisi lingkungan dan

pihak – pihak terkait.

K ebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung elemen – elemen :

1. Tujuan yang ingin dicapai 2. Asumsi realistis3. Informasi cukup lengkap dan benar.

Kerangka Teori

Page 10: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kerangka Teori -lanjutan Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh :

A. Isi Kebijakan

1.Kepentingan kelompok sasaran2.Tipe manfaat3Derajat perubahan yang

diinginkan4Pelaksanaan Program5Sumber Daya yang dilibatkan

B. Lingkungan Implementasi1. Kekuasaan, kepentingan dan

strategi aktor yang terlibat2Karakteristik lembaga dan

penguasa3Kepatuhan dan daya tanggap

Hasil Kebijakana. Dampak pada masyarakat, individu, & kelompokb. Perubahan & penerimaan masyarakat

Mengukur keberhasilan

Program yang dilaksanakan sesuai rencana

Program aksi dan proyek individu yang didesain

dan didanai

Tujuan yang Dicapai

Tujuan Kebijakan

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan MenuruT MERILEE S GRINDLE

Page 11: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

EVALUASI KEBIJAKAN

Permenpan Per / 15 / M.Pan / 7 / 2008 tentang Pedoman Umum

Reformasi Birokrasi :

Evaluasi adalah suatu kegiatan menilai hasil suatu kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kerangka Teori

Page 12: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Edward A. Schuman (dalam Winarno, 2002 : 169 )

6 Langkah Evaluasi Kebijakan :Mengidentifikasi tujuan program yang

akan dievaluasi;Analisis terhadap masalah paling

pentingDeskripsi dan standarisasi kegiatan;Pengukuran terhadap tingkatan

perubahan yang terjadi; Menentukan apakah perubahan yang

diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain;

Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kerangka Teori -lanjutan Evaluasi Kebijakan

Page 13: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Evaluasi FORMATIF :Herman, Morris dan Gibbon :memfokuskan pada pemberian informasi kepada perencana & pelaksana mengenai bagaimana meningkatkan & memperbaiki program yang sedang berlangsung

Evaluasi SUMATIF :Herman, Morris dan Gibbon :menilai kualitas dan dampakkeseluruhan dari program yang matang untuk tujuan pertanggung jawaban dan pembuatan kebijakan ).

Kerangka Teori -lanjutan Evaluasi Kebijakan

Dipakai dalamPenelitian ini

Dengan Direktur PT. SBW Ir. Iwan J Prawira

Page 14: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Menurut Brundtland Report ( Our Common Future )

dari WECD ( World Commission on Environment & Development ) 1987 :

Pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Konsep Kunci ( Brundtland Report, 1987 )Konsep Kebutuhan : prioritas diberikan kepada

kelompok masyarakat yang paling membutuhkanAdanya Keterbatasan, yang disebabkan tingkat

teknologi & organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya

kini dan masa mendatang.

Kerangka Teori

Page 15: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

PP no 7 tahun 2005 tentang RPJMN 2004 – 2009 Bab 32 mengenai Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup : 3 Pilar Pembangunan Berkelanjutan :

Economy Viable ( menguntungkan secara ekonomi ) Socially Acceptable ( diterima secara

sosial ) Environmental Sound ( ramah

lingkungan )

Kerangka Teori - Pembangunan Berkelanjutan

Page 16: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kerangka Teori PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP UU No. 23 The 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup ialah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Terkait pengelolaan TAMAN NASIONAL :Tujuan umum Agenda 21-lndonesia sektor kehutanan :Mengembalikan & mempertahankan fungsi ekonomi ekologis dan sosial-budaya hutan.

Page 17: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN

 The International Ecotourism Society dalam Fact Sheet: Global Ecotourism—Updated edition, September 2006 :

Pariwisata Berkelanjutan adalah pariwisata yang memenuhi kebutuhan turis saat ini dan host region dengan melindungi

sumber daya yang ada dan meningkatkan peluangnya di masa mendatang.

EKOWISATA

Perjalanan luar ruang, dalam lingkungan alami, yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan alam dimana perjalanan itu berlangsung.”

Kerangka Teori

Page 18: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kerangka Teori - Ekowisata

Dirjen Pengendalian Kerusakan KeanekaRagaman Hayati, 2001

Prinsip Pengembangan Ekowisata :

1.Konservasi a. Pemanfaatan keanekaragaman hayati b.Relatif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkunganc.Dapat dijadikan sumber dana pembangunan

d.Dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari.

Page 19: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kerangka Teori - Prinsip Ekowisata e. Meningkatkan daya dorong bagi pihak swasta dalam program konservasi. f. Mendukung upaya pengawetan jenis tumbuhan langka.

2. Pendidikan Meningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.

3. Ekonomi Memberikan keuntungan ekonomi Memacu pembangunan wilayah menjamin kesinambungan usaha. Berdampak ekonomi secara luas

Page 20: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

4. Peran Serta Masyarakat

Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat Pelibatan masyarakat dari perencanaan s/d pelaksanaan serta monitoring & evaluasi. Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat

setempat untuk pengembangan ekowisata. Memperhatikan kearifan tradisional Menyediakan peluang usaha dan kesempatan kerja

Kerangka Teori - Prinsip Ekowisata

Page 21: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kerangka Teori - Prinsip Ekowisata5. WisataMenyediakan informasi yang akurat tentang potensi

kawasan bagi pengunjung.Kesempatan menikmati pengalaman wisata dalam lokasi

yang mempunyai fungsi konservasiMemahami etika berwisata dan ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan.

Page 22: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kerangka BerpikirEVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUSAHAAN

PARIWISATA ALAM TAMAN NASIONAL BALI BARAT ( 2003 – 2009 )

Kebijakan dan Rambu - Rambu

Pembangunan Daerah

Pelestarian lingkungan hidup

Pengelolaan SDA

Menjamin keamanan & ketertiban

pengunjung

Pengelolaan kebersihan

lingkungan & pengendalian

kelestarian perairan di wilayah PPA

TNBB

Perlindungan & keamanan hutan

TNBB

Pencegahan dampak

perubahan iklim

Mempertahankan kearifan lokal

Implementasi kebijakan dari

pusat ke daerah

Pembangunan ekonomi

Pembangunan sarana

prasarana

Pemberdayaan masyarakat

Pengembangan kepariwisataan

Kerjasama wirausaha

Profil wisatawan

KESIMPULA

N

& S

ARAN

Page 23: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan di daerah terkait

pembangunan daerah ? Indikator :a. inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerahb. peran & hubungan antar instansi di daerah terkait implemen-

tasi kebijakan pengusahaan pariwisata alam di TNBB 2. Bagaimana PT. SBW melaksanakan pelestarian lingkungan hidup ? Indikator :a. Pengelolaan SDA b. Pengelolaan kebersihan lingkungan dan pengendalian kelestarian perairan sekitar TNBB

Tenaga keamanan Waka Shorea di reception area Labuan Lalang

Page 24: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Pertanyaan Penelitianc. Pencegahan dampak perubahan iklimd. Perlindungan keamanan hutan TNBBe. Jaminan keamanan dan ketertiban pengunjung f. Mempertahankan kearifan lokal

3. Bagaimana PT. SBW melaksanakan pembangunan ekonomi ? Indikator : a. pembangunan sarana dan prasarana

b. pemberdayaan masyarakat

Page 25: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

4. Bagaimana pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh PT. Shorea Barito Wisata ? Indikator :

a. Profil wisatawan b. Promosi dan kerjasama usaha

Pertanyaan Penelitian

Wisatawan Austria

Page 26: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Metodologi PenelitianMetode Penelitian

Observasi : turun langsung ke lapangan ( Blok II Tanjung Kotal& Blok III Labuan Lalang )

Wawancara dengan informan : dilakukan triangulasi.Hasil penelitian dalam bentuk deskriptif naratif, melihat fakta

mengenai implementasi kebijakan PPA yang sudah dilakukan oleh PT. SBW dari tahun 2003 – 2009, tanpa membandingkan dengan rencana ( RKL dan RKT ).

Metode Penelitian :Deskriptif – naratif dengan

eksploratory

Teknik Pengumpulan Data :

• Observasi• Wawancara

• Studi Dokumen &Kepustakaan• Triangulasi

Pengolahan Data & Analisis• Klasifikasikan materi data

• Klasifikasikan berdasarkan gejala yang diteliti & keterkaitannya

• Mendeskripsikan hasil data• Triangulasi & analisis kritis• Membuat laporan penelitian

Page 27: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Daftar Informan :1. PT. SBW : 3 orang Direktur, pemangku, karyawan.2. Balai TNBB : 2 orang kepala Balai TNBB, polisi hutan 3. Dinas Budpar Buleleng :2 orang kadis Budpar Kab.

Buleleng, Kabag TU Lingk Hidup Kab. Buleleng.4. Masyarakat Desa Sumber Klampok : 4 orang Kepala Desa

& masyarakat desa5. Wisatawan asing : 4 orang Belanda, Austria Total : 15 orang

Metodologi Penelitian

Ir. Iwan J. Prawira : Direktur PT. Shorea Barito Wisata

Page 28: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Permasalahan

Penelitian

Konsep

Kunci Aspek Indikator Sumber

DataInstrumenpenelitian

Bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pengusahaan pariwisata alam di TNBB kab Buleleng -Bali

Evaluasi implementasi kebijakan pengusahaan pariwisata alam di TNBB kab Buleleng -Bali

1.Pemba- ngunan Daerah

2. PelestarianLingkungan

Hidup

Inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah Peranan instansi di daerah dalam implementasi dan evaluasi kebijakan

Pengelolaan sumber daya alamPengelolaan kebersihan lingkungan& pengendalian kelestarian perairan di TNBB

Observasi

Wawancara

Studi doku-mentasi &kepusta-kaan

DilakukanTriangulasi

Pedoman Observasi

Pedoman Wawancara

Studi doku-mentasi &kepustakaan

Page 29: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

Permasalahan

Penelitian

Konsep

Kunci Aspek Indikator Sumber

DataInstrumenpenelitian

3.Pembangun an ekonomi

4. Pengem-bangan kepariwisataan

Pencegahan dampak perubahan iklimPerlindungan dan keamanan hutan TNBBMenjamin keamanan & ketertiban pengunjungMempertahankan kearifan lokal

Pelaksanaan pemba- ngunan sarana prasarana di TNBB Pemberdayaan Masyarakat

Profil wisatawanPromosi dan kerjasama usaha

Page 30: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

3 Prinsip Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat :

1. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan 2. Pengawetan Keanekaragaman Hayati 3. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

secara lestari.

Para pengusaha pariwisataalam termasuk PT. SHOREABARITO WISATA sesuaiKepmenhut 184/Kpts-II/ 1998tentang ijin PPA juga harusmematuhi prinsip tsb dalammengelola zona pemanfaatan /wilayah PPA TNBB yang menjadi tanggung jawabnya

Page 31: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

PROFIL WAKA SHOREA RESORT & SPACheck in Dermaga / jetty : di Blok III Labuan Lalang pengunjung naik boat 30 mnt ke Waka Shorea di Blok II Tanjung Kotal. Lokasi Waka Shorea di areal hutan TNBB

Luas wilayah PPA ( Pengusahaan Pariwisata Alam ) dikelola PT.SBWBlok I Gilimanuk – Jembrana : 10,5 HaBlok II Tanjung Kotal – Buleleng : 185,8 HaBlok III Labuan Lalang – Buleleng : 55,2 HaTotal : 251, 5 Ha

Blok I belum dikembangkan karena kurang berpotensi untuk pariwisata dibandingkan dengan Blok II dan III.

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

Naik perahu motor menuju ke Waka Shorea

Page 32: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

Waktu tempuh : Denpasar – Labuan Lalang : 4 jam

Fasilitas wisata alam di Waka Shorea :

Wisata alam : trekking, camping, photo hunting, bird watchingWisata bahari : Boating, kayaking, snorkeling, scuba diving,

swimming, fishing.Wisata pendidikan : belajar flora fauna, berkunjung ke lokasi penangkaran curik Bali di Tegal Bunder & Teluk Brumbun. Wisata budaya: kesenian Bali, ke situs purbakala Gilimanuk, pura, & wisata di luar TNBB di kab. Buleleng & Jembrana

Page 33: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & PembahasanObservasi lapangan : ke Blok II Tanjung Kotal ( Waka

Shorea Resort & Spa ) & Blok III Labuan Lalang

1.Pembangunan Daeraha.Inkonsistensi Kebijakan pusat - daerahPungutan ganda untuk Pajak Hotel & Restoran ( PHR). Surat edaran Menhut kepada pemda ( tk I & II ) SE 2/Menhut IV/2007 6 Juli 2007 untuk tidak mengenakan pajak & pungutan kepada pengusaha pariwisataalam, dianulir oleh pemda Buleleng dengan surat no970/919 /Dispenda, 17 Sept 2007

Kanan : Direktur PT. SBW Ir. Iwan J Prawira

Page 34: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

SE Menhut tidak mempunyai hukum & subyek pajak PHRbukan pengusaha tapi pribadi atau badan yang melakukanpembayaran atas pelayanan hotel / restoran. Tunggakan PHR PT. SBW mendapat surat teguran 2x, tahun 2007 & 2008

b. Peran instansi daerah dalam implementasi & evaluasi kebijakan

Belum ada perda terkait keberadaan TNBB di kab.Buleleng Fokus instansi daerah : menghasilkan PAD, bukan mengarah kepada partisipasi dalam pelestarian dan pemeliharaan lingkungan

Page 35: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

2. Pelestarian Lingkungan Hidup

a. Pengelolaan SDA Sejak the 2000 : REFORESTASI : penanaman 10.000 pohon

asli TNBB kemloko, pilang, ketapang dll, di Blok I Gilimanuk & Blok II Tanjung Kotal. Inventarisasi flora fauna Menghindari konsentrasi pengunjung pada habitat curik Bali ( mengatur arus kunjungan ) Clean up pantai Pemeliharaan jalur trekking Menyediakan bak minum untuk satwa liar ( misal:rusa, babi hutan ) Pantai di kawasan Waka Shorea di Tanjung Kotal

Page 36: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

Penangkaran curik Bali kerjasama dengan APCB ( Asosiasi Pelestari Curik Bali )PT.SBW menyediakan sangkar dan pakan, APCB menyediakan 20 ekor Curik Bali untuk dikembangbiakkan.

Menurut Kepala Balai TNBB : Penangkaran curik Bali : untuk menurunkan harganya di pasaran gelap dari Rp. 30juta sepasang menjadi Rp. 5 juta/pasang 5 Mei 2009 : Pelepas liaran 34 curik Bali oleh Menhut bpk. MS. Kaban di Waka Shorea

CURIK BALI : MASKOT BALI

Kandang Pra Pelepasan Curik Bali di TelukBrumbun-Wilayah Balai TNBB- Buleleng

Page 37: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasanb. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan & Pengendalian Kelestarian Perairan di sekitar TNBB Filosofi : TRI HITA KARANA

Menjaga kebersihan dari sampah pengunjung & guguran daun a.l menyediakan tempat sampah

Pembersihan areal pantai dg LSM Bali Clean Up Project kerjasama dg anak sekolah, desa adat Juga pembersihan pantai bekerjasama dengan Balai TNBB, FKMPP, WWF

Kepala Balai TNBB :Drs.Bambang Darmadja

Page 38: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

Program Jumat Bersih : membersihkan kawasan Waka Shorea oleh para karyawanPatroli laut bersama FKMPP ( Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pesisir ) menangkap nelayan yang menggunakan bom

ikan.

c.Pencegahan Dampak Perubahan Iklim Reforestasi ad a. Di Waka Shorea : listrik dg genset perlu lampu hemat energi, menganjurkan tamu mematikan lampu, AC, saat keluar kamarHemat air

Bersama POLHUT di Teluk Brumbun

Page 39: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasand. Perlindungan & Keamanan Hutan TNBB

Gangguan potensial : kebakaran hutan, pencurian kayu utk kayu bakar( krnLPG mahal & langka ), perburuan hewan liar ( curik, rusa ), timbunan sampah pengunjung, pemanfaatan rumput utk pakan ternak.

Pencegahan & penanggulangan :1. Membentuk satuan keamanan bersama

Balai TNBB patroli bersama2. Tenaga keamanan Waka Shorea dilatih oleh BTNBB dalam hal penanggulangan keamanan hutan dan kebakaran.3. Pemandu wisata alam WS memberi informasi kepada pengunjung tentang dos & don’ts di TNBB & sangsinya

POLHUT Teluk Brumbun-Buleleng

Page 40: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan……………….d. Perlindungan & Keamanan Hutan TNBB

4. Pembentukan SATGASDAMKAR (Satuan Petugas Pemadam Kebakaran )

5. Penyediaan peralatan pemadam kebakaran & patroli yang memadai ( Ht, binokuler )

Tingkat kepatuhan masyarakat Desa Sumber Klampok:70% Awig – awig dari desa adat, tentang lingkungan hidup.

Pelanggaran umumnya dilaksanakan masyarakat luar Bali( misal dari Banyuwangi )Sangsi adat : Membuat surat Pernyataan, denda Rp. 100.000,diarak keliling kampung.Sangsi hukum : diserahkan kepada Polhut diserahkan kepolisi

Kepala Desa Sumber Klampok, ( no 2 dari kiri & tokoh desa adat )

Page 41: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasane. Menjamin keamanan & ketertiban pengunjung

Sebelum masuk kawasan Waka Shorea : pengunjung diberi informasi ttg TNBB & fasilitas wisata yang ada.

Saat di dalam kawasan Waka Shorea : Disediakan pemandu utk trekking Ada rambu-2, penunjuk arah Ada informasi di dalam kamar mengenai DOs & DON’Ts dalam kawasan TNBB Pemantauan petugas keamanan thd pengunjung Waka Shorea Pendampingan petugas Balai TNBB bila akan camping di luar wilayah Waka Shorea

Saat keluar kawasan : Pemantauan petugas atas barang bawaan pengunjung

THE DOs and DONTs

Page 42: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

f. Mempertahankan kearifan lokal

Menghaturkan sesajen dan melaksanakan ritual agama Hindu di kawasan Waka Shorea Perlu memperhatikan lingkungan yang tidak kasat mata

3. Pembangunan Ekonomi

a. Pembangunan Sarana & Prasarana Fokus : Blok II Tanjung Kotal &Blok III Labuah LalangPembangunan tidak sesuai rencanaKarena ekonomi biaya tinggi &Faktor eksternal ( isu keamanan, fluBurung, flu babi, krisis global )

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

Page 43: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

……a.Pembangunan sarana prasarana

Fasilitas yang ada di Waka Shorea saat ini : 14 lanai, 2 vila, 1 spa, 1 meeting room, 1 restoran, 1 ruang

aktivitas. harga +/- USD 180 /roomTidak ada TV dan teleponAda 1 perahu motor boat untuk antar jemput tamu dari dermaga ke Waka Shorea ppMencari mitra investor untuk pembangunan 20 diving lodge di Labuan Lalang dekat dermaga untuk menjaring turis yang menginap di Lovina.

Page 44: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan

b. Pemberdayaan masyarakat

Sumber Klampok : desa enclave di kawasan Waka Shorea810 KK, 2910 penduduk.Hampir 50% menerima BLT tahun ini.Mata pencaharian : bertani ( cabe, jagung, palawija)

85% karyawan Waka Shorea adalah penduduk desa Sumber Klampok pendidikan rata – rata SMA dilatih di group Waka.Bantuan bibit tanaman :mangga, nangka, jeruk, bambu.

Page 45: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan....b. Pemberdayaan masyarakat

Pentas seni ( tarian Bali ) di kawasan restoran Waka Shorea di tepi pantai saat dinner, bila hunian minimal 10 kamar.

Pemandu wisata alam disertifikasi oleh Balai TNBB.Bermitra dengan koperasi nelayan penyewaan

perahu motor untuk membawa wisatawan berwisata bahari ( diving, snorkeling, mengunjungi pulau – pulau ).

Perahu nelayan Desa

Sumber Klampok untuk membawa

tamu dari Waka Shorea

Berwisata bahari

Page 46: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan4. Pengembangan kepariwisataan

a. Profil wisatawan

TAHUN

Areal Kerja PPA PT. SBW

Wisman Wisnu JumlahTarget Reali-

sasi% Target Reali-

sasi% Target Reali-

sasi%

2004 75 882 957

2005 56,309 103 0.18 28,559 789 2.76 84,908 892 1.05

2006 67,463 131 0.19 34,264 916 2.67 101,727

1,047 1.03

2007 80,826 187 0.23 41,051 1,204 2.93 121,877

1391 1.14

2008 243 181 74.48 1,565 ,569 100.25

1,808 1,750 96.79

2009 315 126Ytd Juni

40.00 4,468 543Ytd Juni

26.70 5,158 669Ytd Juni

28.48

Page 47: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasan2004 -2008 : target yang ditetapkan tidak realistis.85-90% wisatawan asing Isu keamanan ( bomb Bali ) penyakit, krisis global :

berpengaruh terhadap kunjungan wisatawanPromosi kurang

Komentar wisatawan asing: Mereka mencari tempat yang tenang, jauh dari keramaian. Mereka mengetahui Waka Shorea dari travel agent mereka. Hospitality cukup baik. Perlu dilakukan penghijauan, karena di beberapa area terkesan gersang. Kebersihan harus lebih diperhatikan

Wisatawan Belanda

Page 48: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Hasil Penelitian-Analisa & Pembahasanb. Promosi dan Kerjasama Usaha

Melalui brosur, slide video / film, dan billboard, promosi media elektronik / cetak mengikuti event seminar, lokakarya / pameran dan expo kepariwisataan

Kerjasama pemasaran dengan whole saler & travel agent TNBB dimasukkan sebagai paket wisata bahari.Sasaran utama : wisatawan asing, sedangkan wisatawan

nusantara sebagai pendukung.Saling tukar informasi dengan sesama anggota group Waka.

Dengan perahu motor menuju ke Waka Shorea

Page 49: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kesimpulan dan saran1. Kesimpulan

1. Pembangunan daerah : Dengan adanyaTNBB & Waka Shorea kunjungan wisatawan ke Buleleng( & Jembrana ) meningkatkan PAD. Inkonsistensi kebijakan antara pusat & daerah pungutan PHR ganda. Pemda ( Buleleng )l ebih fokus untuk mengumpulkan PAD

2. Pelestarian lingkungan hidup : Tri Hita Karana & awig – awig adat : menjamin kepatuhan masyarakat Bali dalam pelestarian lingkungan.

Page 50: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kesimpulan dan saran

3. Pembangunan ekonomi : Ada kerjasama yang baik dengan Balai TNBB, FKMPP, &

masyarakat dalam menjaga hutan & perairan TNBB Pengadaan sarana prasarana di Waka Shorea terhambat Pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan.

4. Pengembangan kepariwisataan : TNBB & Waka Shorea merupakan salah satu alternatif ekowisata yang harus diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia & manca negara.

Page 51: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kesimpulan dan saran2. Sarana. Pembangunan daerah

Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah Dephut dapat menggunakan best practice pengelolaan pariwisata alam di TNBB oleh swasta sebagai contoh pengembangan TN lain Pemda kab.Buleleng harus mengubah mindset dari “APA YANG BISA SAYA DAPAT” menjadi “APA YANG BISA SAYA KONTRIBUSIKAN

Page 52: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kesimpulan dan saran

Contoh : membuat perda yang tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya serta ikut berpartisipasi aktif dalam pelestarian TNBB.

b. Pelestarian lingkungan hidup :Memelihara awig – awig adat dg sangsi sosialPerlu ketegasan dalam penerapan sangsi hukumUntuk Waka Shorea : TREE ADOPTION STARLING ADOPTION

Page 53: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat

Kesimpulan dan saran

c. Pembangunan ekonomi Pemda Buleleng perlu membangun sarana pendidikan kejuruan mis: SMK Kehutanan Kerjasama dengan LSM untuk program pemberdayaan masyarakat

d. Pengembangan kepariwisataan Memanfaatkan media web untuk promosi

Page 54: Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengusahaan Pariwisata Alam ( PPA ) Taman Nasional Bali Barat